Rabu, 3 Juli 2019 Edisi: 11285 | Thn. XXXXVI 3 NASIONAL KASUS SUAP BOWO SIDIK ENGGARTIASTO MANGKIR DIPERIKSA KPK Kami akan jadwalkan pada tanggal 8 Juli 2019 ini. KPK berharap pada waktu tersebut saksi datang memenuhi panggilan penyidik dan menjelaskan secara terbuka informasi terkait perkara ini Febri Diansyah ENGGARTIASTO LUKITA ISTIMEWA penjadwalan ulang. Apalagi keterangan saksi juga sangat diperlukan untuk melengka- pi berkas para tersangka. “Kami akan jadwalkan pada tanggal 8 Juli 2019 ini. KPK berharap pada waktu tersebut saksi datang meme- nuhi panggilan penyidik dan menjelaskan secara terbuka informasi terkait perkara ini,” ujarnya. Febri mengakui peme- riksaan terhadap Enggar- tiasto terkait dengan hasil penggeledahan tim penyi- dik KPK di sejumlah ruang di Kementerian Perdagan- gan (Kemendag) termasuk ruang kerja Mendag. Kala itu, penyidik KPK menga- mankan sejumlah dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi. Bowo Sidik Pangarso ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pupuk pada Kamis (28/3/2019) setelah melakukan operasi tangkap tangan sehari se- belumnya. Dalam operasi itu, KPK pun mencokok Indung sela- ku orang kepercayaan Bowo, dan General Manager Com- mercial PT Humpuss Trans- portasi Kimia Asty Winasti sebagai tersangka. Bowo diduga menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp8 miliar. Dari seluruh uang terse- but, Bowo diduga menerima Rp221 juta dan 85.130 dolar AS dari Asty. KPK menduga PT Humpuss meminta ban- tuan Bowo untuk meloloskan kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk dari PT Pilog (Pupuk Indonesia Logistik). Diduga Terima Uang Dalam perkemban- gannya, beredar informasi bahwa politikus Golkar itu juga menerima uang dari Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Menteri Perdagan- gan Enggartiasto Lukita. Enggartiasto diduga memberikan uang agar Bowo selaku pimpinan Komisi VI saat itu mengamankan Peraturan Menteri Perda- gangan Nomor 16/M-DAG/ PER/3/2017 tentang Perda- gangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komo- ditas, yang saat itu ditentang sejumlah fraksi. Bowo memang pernah menjabat sebagai pimpinan Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian Per- dagangan dan Kementerian Pertanian. Sebagai anggo- ta DPR RI, Bowo diduga menyalahgunakan wewe- nangnya dengan meminta fee dari PT HTK atas biaya Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi distribusi pupuk, Selasa (2/7/2019). Alasannya, Enggar sedang berada di luar negeri. Jakarta, HanTer - Se- dianya Enggartiasto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Indung, pejabat PT Inersia terkait kasus peneri- maan suap dan gratifikasi. “KPK telah menerima surat dari pihak Menteri Perdagangan RI yang seha- rusnya dijadwalkan peme- riksaannya sebagai saksi hari ini (Selasa, 2/7/2019). Yang bersangkutan sedang berada di luar negeri sehingga me- minta penjadwalan ulang,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Febri memaparkan, den- gan ketidakhadiran Enggar- tiasto hari ini maka KPK pun menjadwal ulang pemerik- saan pada Senin (8/7/2019) mendatang. KPK berharap Enggar- tiasto bisa memenuhi pang- gilan penyidik KPK di waktu jasa sewa kapal tersebut. Atas perbuatannya, Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Un- dang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin- dak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem- berantasan Tindak Pidana Korupsi. Safari Jakarta, HanTer - Ke- tua Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI Rully Chairul Azwar mengung- kapkan pembahasan wi- layah negara, pertahanan keamanan negara menurut konstitusi masih merupa- kan topik yang hangat, up to date dan penting dalam berbagai forum diskusi di Indonesia. Pembahasan wilayah negara dan hankam, lanjut Rully, menjadi penting sebab dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanat- kan bahwa negara wajib melindungi segenap bang- sa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. “Untuk mengimple- mentasikan amanat kons- titusi tersebut, menjadi kewajiban negara memi- liki suatu sistem pertaha- nan dan keamanan yang mampu melaksanakan tu- gas-tugas pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan wilayah ne- gara,” ujar Rully, dalam sambutannya saat mem- buka secara resmi Round Table Discussion dengan tema ‘Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945’, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakar- ta, Selasa (2/7/2019). Dikatakan Rully, bagi MPR negara wajib me- lindungi segenap bang- sa dan seluruh tumpah darah Indonesia seperti diamanatkan dalam Pem- bukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah nilai yang sangat mendasar dan fun- damental. Hingga saat amandemen UUD, bunyi Pembukaan tersebut tidak dirubah-rubah. “Dalam pasal-pasal da- lam UUD NRI Tahun 1945 sendiri tentang wilayah ne- gara tertera jelas dalam Pa- sal 25 A yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang ba- tas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Un- dang-Undang,” ujarnya. Danial Lemkaji MPR Ingatkan Pentingnya Jaga Pertahanan Keamanan Negara Jakarta, HanTer - Sek- retariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) berharap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI priode 2019-2024 diisi dengan orang-orang yang memiliki integritas, netralitas, dan lepas dari konflik kepentingan. Karena BPK sebagai lembaga negara memili- ki peran yang sangat vital dalam memeriksa pengel- olaan dan tanggung jawab keuangan negara baik di pemerintah pusat, peme- rintah daerah, dan badan usaha negara. Apalagi secara tegas ke- beradaan BPK juga telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pe- meriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaha- raan Negara. Oleh karena itu kemampuan teknis saja tidak cukup menjamin se- seorang bisa mengisi jaba- tan di BPK. “Makanya calon anggota BPK harus lepas dari konflik kepentingan. Jika tidak, maka penilaian auditnya bisa menjadi tidak objektif,” ujar peneliti Seknas Fitra, Gurnadi Ridwan di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Menurut Gunadi, kasus suap dan jual-beli opini BPK pernah terjadi di masa lalu dan bisa saja terulang ke depannya. Contohnya kasus suap terhadap Au- ditor Utama Keuangan Negara III BPK dengan maksud agar memberikan opini Wajar Tanpa Pen- gecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemerik- saan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Desa (Kemendes) tahun anggaran 2016. “Selain itu bisa saja an- ggota BPK dimanfaatkan untuk menjadi ajang balas budi dan balas jasa bagi kelompok kepentingan ter- tentu. Sehingga tim pansel calon anggota BPK tidak boleh sembarangan dalam menilai dan memilih ang- gota BPK,” tandasnya. Gunadi menuturkan, sebagai lembaga yang kon- sen mengawasi anggota, maka Fitra berharap proses seleksi yang dilakukan oleh tim pansel DPR di Komisi XI terbuka terhadap masu- kan dari publik luas. Bahkan Fitra mendorong publik agar terlibat dalam mem- berikan saran dan masukan terhadap rekam jejak calon anggota BPK. “Ini menjadi penting untuk menambah kekayaan informasi kepada tim pansel dan bisa menyeleksi calon anggota BPK yang tidak me- miliki integritas,” jelasnya. Selain itu, sambung Gu- nadi, calon anggota BPK juga harus bebas dari ka- sus korupsi dan kasus hu- kum lainnya. Bebas dari kasus kekerasan anak dan perempuan juga penting untuk jadi pertimbangan seseorang menjadi calon anggota BPK. Karena pim- pinan lembaga merupa- kan contoh bagi bawahnya, maka memilih pemimpin yang benar-benar berin- tegritas merupakan sebuah keharusan. Safari Fitra: Anggota BPK Periode 2019-2024 Harus Netral PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CAPRI NUSA SATU PROPERTI, Tbk Dengan ini diberitahukan pada hari Senin, 1 Juli 2019 di The Bellagio Mall, Function Room 1 st Floor OL-2-288 Jalan Mega Kuningan Barat Nomor 3, Jakarta Selatan, dari pukul 11.00.WIB sampai dengan pukul 11.36 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT CAPRI NUSA SATU PROPERTI, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2018 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (acquit et de charge); 2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; 3. Persetujuan penetapan honorarium gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Direksi, dan karyawan Perseroan; 4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik lndependen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium/ biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2019. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Direksi: Direktur Utama : Bapak JANSEN SURBAKTI Direktur : Bapak RIKO CAHYO PRIBADI Direktur Independen : Bapak ARIF WIDI WIDAYAT Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak ABDULLAH LEWIS HIDAYAT Komisaris : Bapak SUPARMAN NATAWIKARTA Komisaris Independen : Bapak HAMDI HASSYARBAINI Rapat dipimpin oleh Bapak ABDULLAH LEWIS HIDAYAT selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.732.859.000 (satu milIar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu) saham atau sebesar 71,21% (tujuh puluh satu koma dua satu persen) saham dari 2.433.375.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf a butir (i) anggaran dasar Perseroan telah memenuhi kuorum kehadiran untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai agenda Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam, dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : Mata acara Rapat Pertama: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja Suhartono” sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00438/3.0357/AU.1/05/0126/1/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”; 3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan; 4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (4) anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018. Mata acara Rapat Kedua: Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2018 karena Perseroan mengalami kerugian. Mata acara Rapat Ketiga: 1. Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan. Adapun keseluruhan gaji bersih berikut Tunjangan Lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama 1 tahun adalah maksimum sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang; 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Karyawan Perseroan yang akan ditentukan dari RUPS Perseroan yang akan datang. Mata acara Rapat Keempat: 1. Memberhentikan dengan hormat Ibu Jeanny Novemilya Tjahja selaku Direktur Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sehingga susunan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Bapak JANSEN SURBAKTI; Direktur : Bapak RIKO CAHYO PRIBADI; Direktur : Ibu FARIDA ARYANI JOENAEDI; Direktur Independen : Bapak ARIF WIDI WIDAYAT; Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak ABDULLAH LEWIS HIDAYAT; Komisaris : Bapak SUPARMAN NATAWIKARTA; Komisaris Independen : Bapak HAMDI HASSYARBAINI. Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023. 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Acara Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata acara Rapat Kelima: 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2019; 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan b. Menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mata acara Rapat Keenam: Mengingat mata acara keenam ini bersifat laporan, maka tidak ada tanya jawab dan pengambilan keputusan. Adapun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana sebesar Rp 85.421.875.000,- (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana digunakan sebagai berikut: 1. Rencana Penggunaan a. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan dipergunakan untuk meningkatkan penyertaan modal pada anak perusahaan yaitu PT. Capri Nusa Satu Development untuk pembangunan resort Tahap I dengan luas bangunan 1.198 Ha (seribu seratus sembilan puluh delapan hectare) yang akan dibangun diatas tanah seluas 4.01 Ha (empat koma nol satu hektar) dan 2,1 Ha (dua koma satu hektar) di Nusa Penida, Bali yaitu sebesar kurang lebih Rp.42.700.000.000,- (empat puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah); b. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk penyelesaian pembangunan gedung pertemuan dan gedung perkantoran seluas kurang lebih 4.500 m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang dibangun diatas tanah seluas 2.940 m2 (dua ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) di Jatiwaringin, Bekasi yaitu sebesar kurang lebih Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah); c. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan dipergunakan untuk meningkatkan penyertaan modal pada PT Capri Nusa Satu Development untuk pendanaan modal kerja berupa biaya operasional gedung dan operasional resort di Nusa Penida, Bali yaitu sebesar kurang lebih Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta Rupiah). 2. Realisasi Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan saat ini: a. Sekitar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar Rupiah) untuk pembangunan Resort di Nusa Penida, Bali; b. Sekitar Rp.39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) digunakan untuk pembangunan Gedung pertemuan dan Gedung perkantoran di Jatiwaringin, Bekasi; dan c. Sekitar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk modal kerja perseroan. 3. Sisa Dari realisasi tersebut maka sisa dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan yaitu sebesar kurang lebih Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah). Jakarta, 3 Juli 2019 Direksi Perseroan Jakarta, HanTer—Se- dianya Enggartiasto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Indung, pejabat PT Inersia terkait kasus peneri- maan suap dan gratifikasi. “KPK telah menerima surat dari pihak Menteri Perdagangan RI yang seha- rusnya dijadwalkan peme- riksaannya sebagai saksi hari ini (Selasa, 2/7/2019). Yang bersangkutan sedang berada di luar negeri se- hingga meminta penjadwa- lan ulang,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Ja- karta, Selasa (2/7/2019). Febri memaparkan, dengan ketidakhadiran Enggartiasto hari ini maka KPK pun menjadwal ulang pemeriksaan pada Senin (8/7/2019) mendatang. KPK berharap Enggar- tiasto bisa memenuhi pang- gilan penyidik KPK di waktu penjadwalan ulang. Apalagi keterangan saksi juga sangat diperlukan untuk meleng- kapi berkas para tersangka. “Kami akan jadwalkan pada tanggal 8 Juli 2019 ini. KPK berharap pada waktu tersebut saksi datang memenuhi panggilan penyi- dik dan menjelaskan secara terbuka informasi terkait perkara ini,” ujarnya. Febri mengakui peme- riksaan terhadap Enggar- tiasto terkait dengan hasil penggeledahan tim penyi dik KPK di sejumlah ruang di Kementerian Perdagang- an (Kemendag) termasuk ruang kerja Mendag. Kala itu, penyidik KPK menga- mankan sejumlah dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi. Bowo Sidik Pangarso ditetapkan sebagai ter- sangka kasus dugaan ko- rupsi pupuk pada Kamis (28/3/2019) setelah me- lakukan operasi tangkap tangan sehari sebelumnya. Dalam operasi itu, KPK pun mencokok Indung sela- ku orang kepercayaan Bowo, dan General Manager Com- mercial PT Humpuss Trans- portasi Kimia Asty Winasti sebagai tersangka. Bowo diduga menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp8 miliar. Dari seluruh uang terse- but, Bowo diduga menerima Rp221 juta dan 85.130 dolar AS dari Asty. KPK mendu- ga PT Humpuss meminta bantuan Bowo untuk me- loloskan kerja sama peng- angkutan untuk distribusi pupuk dari PT Pilog (Pupuk Indonesia Logistik). Diduga Terima Uang Dalam perkembang- annya, beredar informasi bahwa politikus Golkar itu juga menerima uang dari Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Menteri Perda- gangan Enggartiasto Lukita. Enggartiasto diduga memberikan uang agar Bowo selaku pimpinan Komisi VI saat itu mengamankan Peraturan Menteri Perda- gangan Nomor 16/MDAG/ PER/3/2017 tentang Perda- gangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komo- ditas, yang saat itu ditentang sejumlah fraksi. Bowo memang pernah menjabat sebagai pimpinan Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian Per- dagangan dan Kementerian Pertanian. Sebagai anggota DPR RI, Bowo diduga menyalahgunakan wewe- nangnya dengan meminta fee dari PT HTK atas biaya jasa sewa kapal tersebut. Atas perbuatannya, Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Un- dangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pi- dana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pi- dana Korupsi. Safari