Kasus Sengketa Pajak

Sengketa Pajak1. BRIAN SAUT A.

2. EKA NATALIA S.

3. I.D.A MAYNA P.

4. MARADELA E.

5. PUNGKI YUNITA C

6. RENI D.

SENGKETA PAJAKSengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan.

KEBERATAN WPPasal 25 ayat (1), ayat (7) UU KUP

peraturan pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.03/2007

Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas

SUATU :

Catatan :• Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan• Satu surat keberatan untuk satu jenis pajak dan satu Tahun Pajak

SKPKBSKPKBTSKPLBSKPNPemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga

SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU KUP1. Tertulis dalam bahasa Indonesia2. Memuat jumlah pajak yang terutang

atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP

3. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak SKP diterbitkan atau tanggal pemotongan/pemungutan kecuali diluar kekuasaan wajib pajak

4. WP telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan

5. Surat Keberatan wajib ditanda tangani WP, jika bukan WP wajib melampirkan surat kuasa

SYARAT TIDAK

DIPENUHI

TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKA

N

TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN

Pasal 25 ayat (5) UU KUP

TANDA BUKTI PENERIMAAN

TANDA TERIMA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT

DITJEN PAJAK YANG DITUNJUK

RESI (TANDA PENGIRIMAN POS TERCATAT) YANG

DIBUAT OLEH KANTOR POS

Catatan :Batas waktu penyelesaian Keberatan dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan WP secara lengkap

HAK WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 25 ayat (6) UU KUP

WAJIB PAJAK DIBERI HAK

Untuk Meminta :•Dasar Pengenaan Pajak•Dasar Penghitungan Rugi•Dasar Pemotongan atau Pemungutan Pajak

BILA DIMINTA

WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS OLEH DIREKTUR

JENDERAL PAJAK

PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN

Paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Dirjen

Pajak harus memberikan keputusan

Keputusan dapat berupa :•Menerima seluruhnya•Menerima sebagian•Menolak•Menambah jumlah pajak terutang

Bila dalam waktu 12 bulan terlewati, dan

tidak diberikan keputusan, maka

Surat Keberatan WP dianggap diterima

Catatan :Sebelum surat keputusan

diterbitkan, WP dapat menyampaikan alasan

tambahan atau penjelasan

PEMBUKTIAN KETIDAKBENARAN

KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN

SKP SECARA JABATAN KARENA :1. WP tidak menyampaikan SPT

Tahunan setelah ditegur secara tertulis

2. Tidak memenuhi kewajiban pembukuan

3. Tidak memberi kesempatan pemeriksa memasuki tempat tertentu yang dianggap perlu

Harus dibuktikan oleh WP

ketidakbenaran SKP tersebut

Apabila tidak dibuktikan, KEBERATAN

DITOLAK

Keberatan Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan:

1) untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

2) Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Keberatan

Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Tetapi apabila kemudian WP mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan, sanksi tersebut tidak dikenakan.

PERMOHONAN BANDINGPasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP

ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN

HANYA DAPAT DIAJUKAN BANDING

Kepada Badan

Peradilan Pajak

Syarat :Ditulis dalam Bahasa IndonesiaAlasan yang jelasDalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterimaDilampiri salinan surat keputusan

Catatan :Pengajuan Banding tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan

Gugatan

Upaya hukum Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan pengihan pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dapat diajukan oleh: penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan- alasan yang jelas

Yang dapat diajukan gugatan :

pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Ketentuan Gugatan :

Diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pajak dalam Bahasa Indonesia dengan dicantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau Keputusan yang digugat;

Dalam hal gugatan dilakukan atas pelaksanaan penagihan pajak, diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;

Dalam hal gugatan dilakukan terhadap suatu Keputusan, diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;

Dalam hal terdapat keadaan yang memaksa (force majeure), maka jangka waktu di atas diperpanjang sampai 14 hari sejak berakhirnya keadaan memaksa tersebut;

Satu gugatan adalah untuk satu Keputusan atau satu pelaksanaan penagihan;

Dilampirkan salinan dokumen yang digugat.

Proses Gugatan

Acara Cepat Acara Biasa

Acara Cepat

Dilakukan oleh majelis/ hakim tunggal

Tidak ada proses pemeriksaaan persiapan

Apabila permohonan beracara cepat tidak dikabulkan maka gugatan dipriksa dengan acara biasa

Acara Biasa

Dilakukan oleh majelis

Ada proses pemeriksaan persiapa Apabila gugatan ditolak oleh pengadilan dalam rapat

permusyawaratan maka gugatan gugur dan dapat mengajukan gugatan baru dengan membayar

biaya perkara lagi.

Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali hanya dapat dilakuakan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Pajak

PK tidak menagguhkan atau menghentikan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak

PK dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi

5 Alasan Pengajuan PK

1. Apabila keputusan Pengadilan Pajak didasarkan pada

suatu kebohongan

2. Apabila terdapat bukti baru yang

penting dan bersifat menentukan

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang

dituntut

4. Apabila mengenai suatu bagian belum

diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya

5. Apabila terdapat

putusan yang nyata-nyata tidak sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan

Jangka Waktu Permohonan PK

Paling lambat 3 bulan sejak :

Diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim

pidana

Ditemukannya surat-surat bukti. Tanggal ditemukannya bukti harus

disumpah

Jangka Waktu Pengambilan Putusan PK

6 bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA, dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil melalui pemeriksaan acara biasa ; atau

1 bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA, dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil melalui pemeriksaan acara cepat

Studi Kasus

Sengketa Pajak Royalti Film

Sengketa pajak royalti film impor antara importir film/MPA (Motion Picture Association of America) dan pemerintah (Kemkeu/Pajak) belum kelihatan ujungnya. MPA kelihatan belum mengedarkan kembali film-filmnya, meski film yang sudah beredar sebelum 16 Februari 2011 (The Green Hornets, The Fighter, dan No Strings Attached) masih ada. Film-film Amerika yang tidak tergabung dalam MPA sekarang memenuhi jadwal tayang bioskop

Importir film/MPA beranggapan bahwa pajak royalti yang dibayar importir dari hasil pemutaran film asing itu tak lazim di dunia internasional, sementara pemerintah beranggapan hal itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di sini dan berdasarkan Perjanjian Penilaian Organisasi Perdagangan Dunia yang sudah diadopsi menjadi undang-undang.

Pembahasan

Sudah dua tahun ini berlaku Peraturan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi. Dasar nilai royalti yang dipakai untuk penghitungan adalah yang umum berlaku di dunia industri buku, yaitu sepuluh persen. Atas penghasilan yang 10 persen ini, dikenakan pajak penghasilan royalti sebesar 15 persen. Hal ini mudah diketahui bagi para pembayar pajak yang mengisi formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT). Pada halaman dua SPT itu tertera kolom mengenai penghasilan dividen, royalti dll.

PT. Asian Agri

Berdasarkan hasil penyelidikan  tersebut (14 perusahaan diperiksa), ditemukan Terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).selain itu juga “bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun.

Cara PenyelesaianDiluar Pengadilan

Meski peraturan perundangan mengancam pelaku tindak pidana perpajakan dengan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat, nyatanya masih ada celah hukum untuk meloloskan para penggelap pajak dari ketok palu hakim di pengadilan. Pasal 44B UU No.28/2007 membuka peluang out of court settlement bagi tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan itu mengatur bahwa atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan. Dengan demikian, kasus berakhir (case closed) jika wajib pajak yang telah melakukan kejahatan itu telah melunasi beban pajak beserta sanksi administratif berupa denda.

Jadi, penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan oleh Asian Agri Group meski masuk kategori “Perlawanan Aktif terhadap Pajak” sekalipun – tetap dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Dengan demikian, harapan kita bergantung pada Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sebagai pihak yang paling menentukan dalam proses penyelesaian tindak pidana perpajakan ini.

Melalui Pengadilan

Asian Agri akhirnya benar-benar melayangkan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 anak perusahaannya. Perusahaan perkebunan sawit milik taipan Sukanto Tanoto ini melayangkan surat keberatan setelah membayar senilai Rp 969,675 miliar atau 49% dari total pajak terutang yakni mencapai Rp 1,95 triliun.

Meski keberatan, Asian Agri tetap harus membayar sisa utang pajak seperti dalam SKP. Jika Asian Agri tidak melunasi seluruh tagihan SKP setelah jatuh tempo, DJP dapatmelakukan penagihan aktif berupa teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan dan blokir rekening hingga pelelangan aset.

Kesimpulan kasusBerdasarkan hasil kasus analisis diatas apabila sudah terjadi suatu kasus sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Fiskus, maka otomatis Wajib Pajak mempunyai Hak dan Kewajiban dalam menangani sengketa pajak tersebut. Hak dari Wajib Pajak sendiri ialah dapat mengajukan keberatan kepada Surat Keputusan Pajak yang dibuat oleh DJP sesuai pasal 25 UU no 28 tahun 2007, serta dapat mengajukan banding ke Peradilan Pajak apabila tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak yang dijatuhkan oleh Fiskus sesuai pasal 27 UU no 28 tahun 2007. Namun yang menjadi kewajiban Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan maupun banding ialah Wajib Pajak terlebih dahulu harus melunasi pajak yang disetujui dalam keputusan keberatan maupun banding tersebut.

Dalam kasus sengketa pajak Asian Agri, dijelaskan bahwa Asian Agri melakukan penggelapan pajak yang mengarah kepada kerugian negara. Maka dari itu Peradilan Pajak dituntut untuk bijaksana dalam menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku.