MAKALAH STUDI KASUSKASUS KETIDAKPASTIAN VATIKAN DALAM PENERIMAAN
DUTA BESAR HOMOSEKSUAL DARI PERANCISMata Kuliah : Hubungan
Diplomatik dan Konsuler
Disusun oleh :Hafsah Haries Aliansyah135120400111003Anis Bamarty
A. P135120400111023Grace Stella Ariscca135120400111057Ade
Swandana135120401111005
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONALFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIKUNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG2015
BAB IPENDAHULUAN1. Latar BelakangHubungan antar negara yang
mulai dilakukan melaui pendelegasian ambasador dari tiap negara
hingg kini sudah menjadi hukum dan kebiasaan internasional yang
diatur sebagai hubungan diplomatik dan konsuler yang memiliki peran
yang berbeda. Perkembangan hubungan dan konsuler pun terlihat
dinamis tergantung dengan bagaimana perilaku negara-negara terkait.
Hal tersebut dapat kita lihat semakin banyaknya kasus-kasus
mengenai hubungan diplomatik dan konsuler yang dalam
penyelesaiannya terbilang cukup berbeda satu dengan yang lainnya
meski sudah diatur pula dalam konvensi Wina tahun 1961untuk
hubungan diplomatik dan 1963 untuk hubungan konsuler.Hubungan
diplomatik sejatinya merupakan bentuk etikad baik antar negara
untuk melakukan kerjasama secara de jure. Meski sudah ada hukum
yang mengatur yakni konvensi Wina tahun 1961, masih terdapat banyak
situasi dimana negara tidak hanya dapat memutuskan untuk menerima
atau mengirim perwakilannya. Hal inilah yang saat ini dialami oleh
Vatikan dan Perancis. Vatikan adalah daerah khusus yang terletak di
tengah kota Roma, Italia dan memiliki wewenang khusus layaknya
sebuah negara. Vatikan juga dapat menerima dan mengirim perwakilan
diplomatik seperti halnya sebuah negara. Namun pada tahun 2015,
Vatikan dirundung dilema dimana negara tersebut harus menerima
perwakilan diplomatik yang memiliki status gay dari
Perancis.Vatikan sebagai negara yang memiliki tanggungjawab
menegakkan nilai-nilai agama dan keagungan gereja katholik tentu
memikirkan bagaimana dampaknya jika Vatikan menerima diplomatik
yang gay. Hal ini menjadi permasalahan karena Vatikan biasanya
memberikan konfirmasi terhadap negara yang mengirimkan duta besar
tidak lebih dari enam minggu. Sedangkan untuk dubes perancis
sendiri, lebih dari enam minggu belum diberikan konfirmasi apakah
dubes tersebut ditolak atau diterima. Namun, menyikapi hal ini,
Perancis menyatakan akan bersikukuh untuk mengirimkan duta besarnya
tersebut untuk merepresentasikan negaranya di Vatikan.
BAB IIRUMUSAN MASALAH2. Rumusan MasalahBerdasarkan latar
belakang masalah yang terjadi mengenai kasus pengiriman duta besar
Perancis untuk Vatikan, penulis merumuskan masalah untuk acuan
pembahasan makalah ini sebagai berikut :1. Mengapa Vatikan tidak
memberikan konfirmasi untuk menerima Duta Besar Perancis?2. Mengapa
Perancis masih bersikukuh untuk mengirim Duta Besarnya yang gay?3.
Bagaimanakah konvensi Wina tahun 1961 dan hukum internasional
memandang kasus ini?
BAB IIIPEMBAHASAN
3.1. Sejarah Singkat Vatikan Sebagai NegaraVatikan merupakan
sebuah negara terkecil di dunia terletak di kota Roma. Vatikan
sendiri merupakan pusat dari agama khatolik sekaligus tempat
tinggal dari Paus yang merupakan pimpinan tertinggi agama Katolik
di seluruh dunia. Vatikan merupakan negara yang menganut sistem
pemerintahan teokrasi dimana semua kaidah ataupun aturan yang ada
berasal dari hukum-hukum agama. Pada jaman dulu, ada sebuah tempat
yang terletak di kota Roma yang tak berhuni (ager vaticanus) yang
dianggap suci oleh masyarakat Roma. Pada tahun 326, tempat ini
sudah banyak dihuni terutama untuk tempat para paus yang menjadi
pemimpin agama katolik. Seiring dengan berlanjutnya waktu, para
paus kemudian memerintah di banyak tempat di Italia. Kemudian
munculah sebuah kerajaan di Italia pada abad ke-18, yang mana
otoritas yang dimiliki berbeda dengan otoritas yang dimiliki oleh
para pemuka agama di Roma. Pada tahun 1870, kerajaan di Italia ini
mulai menyatukan daerah-daerah di Italia, termasuk daerah Roma.
Akibat dari penyatuan ini, otoritas dan ruang gerak gereja mulai
semakin dipersempit oleh kerajaan.[footnoteRef:1] [1:
VaticanCityinthePast
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/statoegoverno/storia/lacittadelvaticanoneltempo.html]
Ruang gerak gereja yang semakin dipersempit inilah yang membuat
para pemimpin gereja di Roma mulai merasa gerah. Gereja menolak di
aneksasinya Roma ke dalam kerajaan Italia. Sehingga munculah
konflik antara gereja dan kerajaan Itala. Kemudian konflik yang
terjadi ini diselesaikan dengan perjanjian Lateran
(Corcondat).[footnoteRef:2] Perjanjian ini ditandatangani oleh
Kardinal Gaspari yang mewakili gereja dan Benito Mussolini yang
menjadi perwakilan kerajaan Italia.Kemudian munculah Vatikan
sebagai sebuah negara berdaulat dengan Paus sebagai pemimpinnya.
[2: Lateran Pacts of 1929]
3.1.1. Peran Paus dalam Menerima KedutaanVatikan merupakan salah
satu negara dengan bentuk pemerintahan yang cukup unik. Kepala
negara yaitu Paus yang memiliki tugas, wewenang dan fungsi yang
tidak diwariskan tetapi dipilih seumur hidup. Untuk itulah, politik
yang ada di dalam Vatikan, cenderung untuk menyoroti pergerakan
maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Paus.Istilah takhta suci
yang melekat di Vatikan merujuk pada otoritas, yuridiksi dan
kedaulatan Paus dan penasehatnya dalam memipin Gereja Katolik Roma.
Untuk itulah, tahkta suci memiliki hak yang sama seperti sebuah
negara berdaulat. Sehingga, Vatikan sebagai negara berdaulat juga
memiliki hak untuk mengirim dan menerima duta besar. Walaupun dalam
kenyataannya, para dutabesar ini tidak bertempat di Vatikan
melainkan Roma. Peran diplomatik yang diambil oleh Vatican
sebenarnya sudah dari sejak lama dilakukan. Hal ini terlihat dari
peran missionaris yang dibawa oleh para misioner agama katolik
tidak melepaskan juga peran poltik Vatikan yang dibawa oleh para
misioner.Tugas diplomatik Vatikan tidak hanya di jalankan oleh para
diplomat yang dikirim oleh Vatikan ke berbagai negara, tetapi ada
juga kementrian luar negeri Vatikan yang memegang semua fungsi
politik dan diplomatik Vatikan (Secretariat of State).
Kesekretariatan ini dipimpin oleh seorang kardinal.Selain itu,
kesekretariat ini dibagi menjadi dua yaitu bagian pertama yang
berhubungan dengan urusan umum (General Affairs) dan bagian kedua
yang berhubungan dengan hubungan dengan
negara-negara.[footnoteRef:3]Namun, untuk permasalahan penerimaan
duta besar, hak tersebut dikembalikan lagi kepada Paus sebagai
pemimpin kedaulatan Vatikan. [3: The Secretary of State.
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_12101998_profile_en.htlm
diakses pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 13.00 ]
3.1.2. Alasan Vatikan Belum Memberikan Konfirmasi terhadap
Pengiriman Duta Besar Perancis untuk Vatikan
Beberapa minggu terakhir ini, Vatikan, khususnya kebijakan yang
dikeluarkan oleh Paus sedang hangat-hangatnya dibicarakan.
Penolakan akan pengiriman duta besar negara Prancis oleh Paus, yang
mana duta besar tersebut memiliki orientasi seksual yang
menyimpang. Hal ini kemudian menjadi polemik tersendiri bagi
Vatikan dimana banyak sekali tanggapan, terutama dari berbagai
media di Prancis yang menyesalkan tindakan Vatikan. Namun diluar
dari itu, Vatikan tetap ingin menajaga hubungan baik dengan negara
Prancis dengan tetap meminta pencalonan duta besar yang lain.Alasan
yang dikemukakan adalah para petinggi gereja katolik tidak setuju
dengan adanya hukum pernikahan yang sah di Prancis. Mereka menolak
karena tidak sesuai dengan kaidah agama yang berlaku. Keberatan
yang diungkapakan oleh Paus ini merupakan salah satu alasa menagapa
Paus belum mengkonfirmasi penerimaan duta besar Laurent Stefanini
menjadi duta besar untuk Vatikan.[footnoteRef:4] [4: Paper claims
pope rejected gay French diplomar as ambassador to Holy See.
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/pope-gay-french-diplomat-paper-claim-rejected-ambassador
diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 08.00]
Menurut Paus Prancis dia sangat meneysalkan tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah Prancis dalam memberikan tekanan kepada
Vatikan. Menurut Borgoglio, isu LGBT merupakan isu yang sangat
ditentang oleh gereja. Oleh karena itu beliau setuju untuk tidak
memberikan persetujuan dalam menerima duta besar dengan orientasi
yang berbeda. Menurutnya, menerima apa yang tidak sesuai dengan
kaidah yang telah ada hanya akan merusak kesucian dari hukum gereja
yang ada. Walaupun demikian, banyak sekali orang yang menentang
pernyataan yang dikeluarkan oleh Paus Prancis ini. [footnoteRef:5]
[5: How Pope Francis fooled us all on LGBT issues
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/13/pope-francis-lgbt-issues-rightsdiakses
pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 08.00]
3.2. Alasan Perancis Tetap Ingin Mencalonkan Laurent Stefanini
Sebagai Duta Besar Perancis di VatikanAkbiat dari ketidakjelasan
dari pihak Vatikan perihal penerimaan calon duta besar Perancis,
kementrian luar negeri perancis tetap mempertahankan pencalonan
Laurent Stefanini seorang diplomat senior. Laurent Stefanini telah
dicalonkan sejak Bulan Januari silang yang hingga sekarang masih
belum mendapatkan konfirmasi tentang statusnya sebagai diplomat
Vatikan.Salah satu alasan Kementerian Luar Negeri Perancis tetap
ingin mencalonkan Laurent Stefanini sebagai duta besar perancis di
Vatikan adalah mereka menganggap Stefanini sebagai "salah satu
diplomat terbaik negeri itu". Laurent Stefanini mendapat peringkat
ke-2 sebagai diplomat terbaik di perancis menurut surat kabar
harian Le Monde[footnoteRef:6]. [6: Le pape bloque la nomination
dun ambassadeur de france gay,
http://www.lemonde.fr/religions/article/2015/04/09/le-pape-bloque-la-nomination-d-un-ambassadeur-de-france-gay_4612443_1653130.html
diakses pada 24 Mei 2015]
Secara pengalaman stefanini memang adalah kandidat calon
diplomat yang ideal, stefanini sebelumnya pernah menjabat di
organisasi PBB, selain itu ia juga pernah Stefanin menjabat sebagai
wakil duta besar Perancis di Vatikan dari 2001 sampai
2005[footnoteRef:7]. Hal ini mengkin menjadi poin lebih bagi
menteri luar negeri Perancis untuk tetap mempertahankan pencalonan
Stefanini sebagai dubes Vatikan untuk periode mendatang karenda
dianggap telah memiliki pengalaman di lapangan. Laourent Stefanini
juga pernah menduduki jabatan sebagai kepala protokoler pada masa
pemerintahan Persiden Franois Hollande. Secara Agama Stefanini juga
dilaporkan telah mendaptakan dukungan dari kardinal perancis Andr
Vingt-Trois[footnoteRef:8]. [7: Perancis teteap ngotot tunjuk
diplomat gay
http://internasional.kompas.com/read/2015/04/16/15190091/Perancis.Tetap.Ngotot.Tunjuk.Diplomat.Gay.untuk.Dubes.di.Vatikan?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&
diakses pada 24 Mei 2015] [8: France Vatican Diplomat row,
http://edition.cnn.com/2015/05/13/europe/france-vatican-diplomat-row/
diakses pada 24 Mei 2015]
Dengan kualifikasi yang telah dimiliki oleh Laurent Stefanini
sebagai seorang perwakilan diplomat, seharusnya bukan menjadi
masalah untuk Vatikan menerimanya sebagai Diplomat perancis. Namun,
karena alasan perbedaan orientasi seksual membuat Stefanini
terkendala. Padahal pemimpin tertinggi Vatikan Paus Fransiskus
dikenal sebagai paus yang memiliki sikap lebih toleran terhadap
kaum homoseksual dengan pernyataanya "If someone is gay and he
searches for the Lord and has good will, who am I to judge?" (jika
ada seorang gay dan ia mencari Tuhan dengan keinginanya sendiri,
Siapa saya ini sehingga menghakimi
homoseksualitas?"[footnoteRef:9]. seharusnya tidak mempermasalahkan
orientasi seksual untuk urusan perwakilan diplomatik. Terlebih lagi
tahun 2001 hingga 2005 Stefanini juga pernah menjadi wakil kepala
diplomatik perancis untuk vatikan walaupun ia adalah gay. [9: Pope
met french vatican ambassador,
http://www.religionnews.com/2015/04/23/pope-met-french-vatican-ambassador-nominee-considered-gay/
diakses pada 24 Mei 2015]
Perancis sendiri baru melegalkan perkawinan sejenis tertanggal
mulai 18 Mei 2013 ditandai dengan penandatanganan hukum perkawinan
sejenis oleh persiden Hollande[footnoteRef:10]. Semenjak saat itu
semua pasangan sejenis dapat secara legal mendapat pengakuan di
mata hukum juga mereka telah mendapat pengakuan terhadap status
orientasi seksual mereka. Sejak itu termasuk di dalamnya diplomat
senior Laurent Stefanini juga secara sah diakui sebagai seorang
gay. Hal ini membuat Vatikan juga harus mempertimbangkan baik
dampak secara politik yaitu mungkin kedepanya makin banyak
perwakilan diplomatik dari negara lain untuk Vatikan yang juga
merupakan seorang dengan kelainan sekusal. Juga secara agama
Vatikan yang dianggap sebagai simbol tertinggi agama Katolik akan
dipertanyakan jika mereka menerima Stefanini sebagai perwakilan
diplomatik di Vatikan. [10: Woeld Europe
http://www.bbc.com/news/world-europe-22579093 diakses dari 24 Mei
2015]
3.3. Perspektif Konvensi Wina 1961 dan Hukum Internasional
Terhadap Kasus iniApabila ada kebingungan mengenai posisi The Holy
See (Takhta Suci) dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan
Diplomatik, maka Takhta Suci adalah subjek dari konvensi ini dan
telah menjalani kebiasaan dalam diplomatik sejak lama. Kata-kata
state dalam konvensi ini applicable terhadap Takhta Suci. Konvensi
Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik tidak mencantumkan
persyaratan-persyaratan tertentu untuk menjadi duta besar suatu
negara. Tiap-tiap negara mempunyai ketentuan dan standar
masing-masing dalam menentukan siapa yang dianggap pantas menjadi
kepala perwakilan suatu negara di negara penerima. Hal ini berarti
suatu negara mempunyai hak untuk mengangkat duta besar yang
dianggap pantas dan memenuhi kualifikasi.Jika negara pengirim telah
menentukan calon duta besar, maka negara pengirim harus meminta
persetujuan (agreement) dari negara penerima untuk menerima calon
tersebut menjadi duta besar perwakilan negara pengirim. Jawaban
penerimaan atau penolakan negara penerima dapat disampaikan melalui
tulisan atau lisan kepada negara pengirim, khususnya kepada calon
duta besar tersebut. Hal ini telah diatur di dalam Konvensi Wina
1961 tentang Hubungan Diplomatik pasal 4 (1) :The sending State
must make certain that the agrment of the receiving State has been
given for the person it proposes to accredit as head of the mission
to that State.Ketika negara penerima belum memberikan jawaban atau
mengalami penundaan dalam waktu yang cukup lama, hal ini
memungkinkan sebagai isyarat negara penerima menolak calon yang
diangkat oleh negara pengirim.[footnoteRef:11] Seperti yang telah
dikemukakan sebelumnya, pihak Vatikan sebagai penerima belum
memberikan konfirmasi penerimaan, baik secara lisan maupun tulisan,
Laurent Stefanini selama 6 minggu. Hal ini bisa saja diartikan
sebagai penolakan dari pihak Vatikan. Hal ini wajar saja karena
memang Vatikan mempunyai hak untuk menolak dan tidak memberikan
alasan penolakan kepada pihak Perancis. [11: Sumaryo Suryokusumo,
Hukum Diplomatik dan Konsuler: Jilid I, 2013, hal. 87]
Negara penerima mempunyai hak untuk menolak calon yang dipilih
negara pengirim dan tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan
alasannya kepada negara pengirim. Hal ini tercantum jelas dalam
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik pasal 4 (2) :The
receiving State is not obliged to give reasons to the sending State
for a refusal of agrment.Negara penerima pun berhak memberikan
penolakan kapan saja. Penolakan calon atau duta besar yang telah
resmi diangkat atau anggota misi dapat dilakukan oleh negara
penerima sebelum atau sesudah orang tersebut berada di wilayah
negara penerima. Hal ini ada tercantum dalam Konvensi Wina 1961
tentang Hubungan Diplomatik pasal 9 (1) : The receiving State may
at any time and without having to explain its decision, notify the
sending State that the head of the mission or any member of the
diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any
other member of the staff of the mission is not acceptable. In any
such case, the sending State shall, as appropriate, either recall
the person concerned or terminate his functions with the mission. A
person may be declared non grata or not acceptable before arriving
in the territory of the receiving State.Laurent Stefanini sendiri
belum ada di Vatikan saat itu. Menurut konvensi, sah-sah saja jika
Vatikan memutuskan untuk menolak dengan sikap diamnya dengan posisi
Stefanini yang masih bertempat di Perancis, atau mengeluarkan
statement penolakan resmi nantinya jika Stefanini telah berada di
Vatikan mengingat sikap Perancis yang tetap bersikukuh mengirim
Stefanini ke Vatikan. Menurut Narider Mehta dalam International
Organizations and Diplomacy, ada beberapa alasan yang bisa
mendasari negara penerima menolak calon duta besar yang diajukan
negara pengirim[footnoteRef:12], yaitu : [12: Ibid., hal.
107-108]
1. Calon tersebut dianggap dapat mengganggu hak kedaulatan
negara penerima karena sifat pribadinya;2. Calon tersebut
menunjukkan sikap permusuhan (hostile act) terhadap rakyat atau
lembaga negara penerima;3. Calon tersebut menjadi pokok
permasalahan di negara penerima dan negara tersebut tidak mau
memberikan kekebalan-kekebalan sebagai duta besar kepada
calon.Negara penerima juga bisa menolak dengan pertimbangan kondisi
politik negara pengirim seperti kondisi hak asasi manusia, kondisi
lingkungan, atau kondisi demokrasi. Namun, hal ini dianggap
bertentangan dengan hukum internasional tentang hubungan
antarnegara untuk tidak ikut campur masalah domestik suatu negara.
Hal ini dapat dilihat dalam UN General Assembly Resolution No. 2625
(XXV) 1970 Declaration on Principles of International Law
concerning Friendly Relations and Co-operation among States in
accordance with the Charter of the United Nations (A/8147) :
No State or group of States has the right to intervene, directly
or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external
affairs of any other State.
Misalnya, jika negara penerima menolak calon duta besar negara
pengirim karena negara penerima tidak menyukai atau tidak
menyetujui pelaksanaan aturan atau hukum tertentu yang berlaku di
negara pengirim, negara penerima secara tidak langsung ikut campur
masalah domestik negara pengirim yang sudah jelas melanggar hukum
internasional. Melihat dari pembahasan sebelumnya, pernyataan yang
diberikan oleh petinggi Gereja Katolik memberikan indikasi alasan
pihak Vatikan menolak adalah disebabkan Laurent Stefanini adalah
seorang gay dan Perancis sendiri telah melegalkan pernikahan sesama
jenis. Hal ini berkaitan dengan alasan sifat pribadi si calon duta
besar dan kondisi hak asasi manusia di negara pengirim sendiri.
Penolakan pihak Vatikan sendiri mengindikasikan adanya pelanggaran
resolusi PBB di atas. Penolakan dengan alasan tersebut menunjukkan
bahwa pihak Vatikan tidak menyutujui pelaksanaan aturan atau
undang-undang pernikahan tersebut di Perancis. Secara tidak
langsung, pihak Vatikan ikut campur masalah domestik Perancis. Hal
ini juga didukung pernyataan lain dari resolusi PBB di atas: Every
State has an inalienable right to choose its political, economic,
social and cultural systems, without interference in any form by
another State.
Jika masalah ini tetap berlangsung dan Perancis masih bersikukuh
akan mengirimkan Laurent Stefanini sebagai Duta Besar Perancis
untuk Takhta Suci Vatikan, hal ini dapat menimbulkan kerenggangan
antara Perancis-Vatikan. Perancis pun sebenarnya dapat
menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajukan calon lain yang
bukan gay.
BAB IVKESIMPULAN4.1. KesimpulanPolemik yang terjadi antara
Vatikan dan Prancis, dalam hubungan diplomatiknya sampai saat ini
belum menemukan kejelasan tentang status Stefanini sebagai calon
duta besar di Vatikan. Hal inu tidak terlepas dari kepentingan
masing-masing negara, khusunya negara Vatikan di dalam hubungan
diplomatiknya.Alasan mengapa Vatikan belum memeberikan konfirmasi
atas status duta besar Prancis adalah, bahwa Vatikan belum
menyetujui duta besar dengan orientasi seksual yang berbeda.
vatikan yang merupakan negara teokrasi, berpendapat bahwa dengan
diterimanya diplomat maupun duta besar yang memiliki orientasi
seksual yang berbeda, akan mencoreng kesucian hukum agama. Selain
itu, para petinggi di Vatikan, belum secara resmi menyatakan
persetujuan mereka akan pernikahan sesama jenis, yang mana
pernikahan telah resmi di Prancis. Di lain sisi, Tahta Suci juga
mengalami dilema dengan permasalah ini. Jika dibandingkan dengan
pemerintahan Vatikan sebelumnya, pemerintah Vatikan saat ini tidak
terlalu kaku. Namun, hal ini tetap tidak menjadi sebuah legitimasi
untuk Vatikan dalam menerima diplomat atau duta besar yang memiliki
orientasi seksual yang berbeda.Sedangkan alasan Prancis masih
bersikeras untuk mempertahankan Laurent Stefanini untuk menjadi
duta besar di Vatikan adalah karena calon dubes tersebut memiliki
kualifikasi sebagai dubes terbaik dengan berbagai prestasi.
Kemudian calon dubes tersebut juga pernah menjabat sebagai wakil
dubes untuk Vatikan seak tahun 2001 hingga 2005. Melihat pengalaman
yang dimilikinya, pemerintah Prancis beranggapan bahwa Laurent
Stefanini memiliki kapabilitas yang baik mengenai dinamika politik
di vatikan sendiri.Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 pasal 4 dan
9 yang dapat disimpulkan bahwa setiap negara penerima memiliki hak
untuk menolak calon duta besar tanpa memberikan alasannya. Bagi
Vatikan menolak duta besar yang gay tidak melanggar konvensi Wina,
namun memang seharunya Vatikan memberikan konfirmasi tersebut
sesegera mungkin agar tidak menimbulkan prasangka yang melebar bagi
pihak Prancis. Sedangkan bagi pihak Prancis sendiri terlihat tidak
adanya upaya untuk mencari alternatif lain untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.
4.2. SaranBerdasarkan pembahasan diatas, penulis memberikan
saran untuk kedua negara. Sebagai receiving state : Vatikan
seharusnya memberikan statement resmi terhadap status calon duta
besar Prancis. Pernyataan resmi akan status Stefanini sebagi duta
besar di Vatikan sangat penting untuk Prancis. Hal ini berkaitan
dengan status hubungan diplomatik yang di jalankan antara Vatikan
dan Prancis. Selain itu, dengan pernyataan resmi juga, Prancis bisa
memikirkan langkah selanjutnya dalam menjaga hubungan diplomatik
dengan Vatikan. Sebagai sending state: Prancis seharusnya tidak
melakukan pemaksaan kepada Vatikan untuk menerima duta besar
Laurent Stefanini sebagai duta besar perancis di Vatikan.Walaupun
pernyataan resmi akan status Stefanini belum keluar, Prancis
seharusnya lebih peka dalam membaca situasi politik yang ada di
Vatikan. Sebagai negara pengirim, Prancis seharusnya tidak boleh
memaksakan kehendaknya kepada pemerintah Vatikan untuk menerima
calon duta besar yang mereka ajukan.
Prancis seharusnya mengganti calon duta besar Perancis untuk
Vatikan yang tidak memicu kontroversi. Dalam hukum yang telah
disepakati, ketika calon duta besar yang diajukan oleh negara
pengirim ditolak, maka negara pengirim seharusnya mengganti calon
duta besar untuk menjadi perwakilan negaranya. Prancis sebagai
negara pengirim, seharusnya mengganti Stefanini dengan calon duta
besar lainya. Diharapkan, calon duta besar pengganti Stefanini ini
tidak memicu munculnya kontroversi atau konflik baru antara Vatikan
dan Prancis.
DAFTAR PUSTAKASuryokusumo, Sumaryo. 2013. Hukum Diplomatik dan
Konsuler Jilid I. PT Tatanusa. Jakarta.Vatican city. 1929. Lateran
Pacts od 1929. Seretariat VatikanVaticanstate. 2012.
VaticanCityinthePast,
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/statoegoverno/storia/lacittadelvaticanoneltempo.html
(dikases 24 Mei 2015)The Secretary of State. 2000,
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_12101998_profile_en.htlm
(diakses 19 Mei 2015)Theguardian, 2015. Paper claims pope rejected
gay French diplomar as ambassador to Holy See,
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/pope-gay-french-diplomat-paper-claim-rejected-ambassador
(dikases 20 Mei 2015)Theguardian, 2015 How Pope Francis fooled us
all on LGBT issues,
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/13/pope-francis-lgbt-issues-rights
(dikases 20 Mei 2015)Le mondre, 2015. Le pape bloque la nomination
dun ambassadeur de france gay,
http://www.lemonde.fr/religions/article/2015/04/09/le-pape-bloque-la-nomination-d-un-ambassadeur-de-france-gay_4612443_1653130.html
(dikases 24 Mei 2015)Kompas, 2015. Perancis tetap ngotot tunjuk
diplomat gay,
http://internasional.kompas.com/read/2015/04/16/15190091/Perancis.Tetap.Ngotot.Tunjuk.Diplomat.Gay.untuk.Dubes.di.Vatikan?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&
(dikases 24 Mei 2015)CNN, 2015. France Vatican Diplomat row,
http://edition.cnn.com/2015/05/13/europe/france-vatican-diplomat-row/
(dikases 24 Mei 2015)Religionnews, 2015. Pope met french vatican
ambassador,
http://www.religionnews.com/2015/04/23/pope-met-french-vatican-ambassador-nominee-considered-gay/
(dikases 24 Mei 2015)BBC, 2015. World Europe
http://www.bbc.com/news/world-europe-22579093 (dikases 24 Mei
2015)