Kasus Kelompok Tani Fiktif Tersangka Ditilhandenpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/05/Bali-Post-21-mei... · Kasus Kelompok Tani Fiktif ... dolumen hasil audit BPKP ... dalam

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Kasus Kelompok Tani Fiktif

Tiga TersangkaDitilhan

Amlapura (Bali Post) -^-ililTtpft"" p"t""" Karangasem memenufi j3+:iinva melikukan pelimpahan tahap dua terhadap'il;J;'a;.fa;" i"""p"i Lelo-mpg\ tani fiktif' RSbqfiiilsi a"tf"ri n. Tiga ie rs an gka dalam-kasus ln i dar ik;;;";k fani Picang Sari, Bagjar Dinas Puragaeil;;;'f;;;;t "' R""i.og ini, llngsung dijeblos-il; L" l,P ?Lembaga Pemasyanalratan) KarangasemlJi.l"-rt airl-p"rtf"t Unit Tipikor kepada KejariAmlapura.

Unit Tipikor juga menYer-takan barang bukti dalam ber-basai dokumen, di antaranYadolumen hasil audit BPKP(Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan) Yangmenyatakan kerugian negarakasus ini RP 500 juta.

Pelimpahan berlangsungpukul 10.30 *itu. dikawali{anit Tipikor Polres }iaran-gasem, lptu Agus Wicaksana.Ian petugasnYa. Kasi Pid-sus Kejari AmlaPura, AditYaOkto Thohari, menYamPaikan.tersangka ditahan atas be-berapa pertimbangan- Anca-man hukuman terhadaP Paratersangka di atas lima tahun.Tersangka juga dikhawatir-kan mengulangi Perbuatan-nya dan berupaYa menghil-anekan barang bukti. "Kalaudalam pelimpahan tahaP dua.dalam sejarah kami semuatersangkanya Pasti ditahan'Ini juga untuk memudahkanproses pelimpahan ke Penga-dilan," terang Okto.

Tiga tersangka dalam ka-sus ini di antaranYa MangkuLaba sebagai ketua kelom-pok, Ni Made SumertaYantiiebagai anggota kelomPokvanr membantu membuatbroplsal dan LPJ (laporan

Dertanssungiawaban), danMaae J"tiasa alias KadekJuli berperan ikut Pengambiluane di BRI serta ikut me-nerima uang bansos tersebut.Ketiganya tamPak irit bicaradan terus berusaha menu-tupi wajahnya dalam -Prosesoelimpahan tersebut hrngga

"t hitnvu ditahan. Para ter-

sangka akan ditahan selama20 hari. Dalam rentang waktuitu, Okto Thohari mengi-svaratkan akan menYiaPkan

"Lncuna dakwaan. PihaknYa

optimis, proses PelimPahan

"udah dilakukan sebelum

masa penahanan berakhir.Disinggung, kemungkinan

ada tersangka lain dalamkasus ini, Okto menegaskanhal itu nanti tergantung hasilpersidangan. PihaknYa belumberani memastikan, karenakasus ini penyelidikannYaoleh pihak kepolisian. SeP-erti diketahui, dulu kelom-pok diduga fiktif ini, semPatmenerima uang RP 500 jutapada tahun 2011. Anggaranitu bersumber dari APBNvans dikelola Dinas Peterna-kan Provinsi BaIi. Saat itu,di dalam proposalnya, salahsatu tersangka Mangku Labasebagai ketua kelompok, men-

Edisi

Hal

: F6'be(-, iq S^@i )aLtr

r

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Post

Edisi

Hal' hss^li 4F Uqa\ aX

1r

Bali

Mangku Labaeai ukan bantuan PenYelama-[an sapi betina Bali Produktif.Masalahnya, nama-namayang tercantum di dalamproposalnya ternYata didugafiktif.

Pasalnya, mereka Yangtercantum nama-namanYaternvata tidak tahu menjadianesota kelomPok. Sehingga.piliak kepolisian melihat adayang jan-ggal dalam masalahini. Setelah melakukan PenYe-Iidikan, surat Pertanggung-

Ni Mode SumertaYontiiawaban (SPJ) dan sejumlahnota transaksi jual beli saPididuea fiktif. Bahkan, PenY-idik Tipikor Polres Karan-gasem juga pernah mengecekkeberadaan saPi sePertrYangditerangkan Para tersangka.Namun. sapi itu dicurigaibukan milik kelomPok, me-lainkan 6ilik pribadi.

Sebelum menYeret tigatersangka, pehYidik TiPikoriusa sempat melakukan Pe-m6riksaan terhadap Puluhan

Mod'e Juliasosaksi. Mereka diantaranYaKepala Dinas Peternakandan Kelautan Karangasem,I Ketut Artama' Bahkan,peiabat Provinsi Bali Yaknikepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan ProvinsiBali, I Putu Sumantra, jugasempat dipanggil dan dim-intai keterangan di MaPolresKarangasem. Namun, samPaipelimpahan tahaP dua, belumida tersangka baru dalamkasus ini. (kmb31)

r

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\ ..t13" Irg Bali Pcst..-lP-

Edisi

Hal

: (orir,a wu'2offr

Disidang diTipikor

Oknum DPRD Jembrana Dapat Tahanan KotaDenDasar (Bali Post) -

Tim kejaksaan dari Kejarr Jembrana. Rabu{2ol5t kemarin membacakan dakwaan atasCugaan korupsi BBM dengan terdakwa oknumanggota DPRD Jembrana,I Made Sueca Antar:a.Dalam sidang perdana di Pengadilan TipikorDenpasar, oknum anggota dewan ini adalahterdakwa ketiga yang mendapatkan penahanankota dalam perkara korupsi. Sebelumnya, adakasus Art Center dan juga kasus BBM denganterdakwa Ni Made Ayu Ardini.

Sementara dalam dakwaan Sueca Antaradengan majelis hakim pimpinan Aimad PetenSili, dia diduga melakukan tindak pidana ko-rupsi BBM bersubsidi. Sueca dalam perkaraini adalah sebagai pemilil UD Sumber Maju.Terdakwa sebelumnya alias terdakwa I yaknimantan Kadisperindag Jembrana diputusorr.slog oleh majelis hakim pimpinan CeningBudiana. Perkara ini ditangani Unit III TipilorSat Reskrim Polres Jembrana.

Sebclumnya, mantan Kadisperindag Jem-brana Ni Made Ayu Ardini Srang didakwamelakukan tindak pidana korupsi karena

memberikan rekomendasi pembelian BBMbersubsidi, dilepaskan dari tuntutan hukumdalam sidang di Pengadilan Tipitor Denpasar.Majelis hakim pimpinan Cening Budiana tidaksependapat dengan jaksa. Pasalnya, ada putu-san terhadap terdalwa lainnya fi PengadilanNegeri (PN) Jembrana clengan jeratan UUMigas. Karenanya, Ayu Ardini seharusnyadituntut dengan UU Migas, bukan Tipikoreehingga unsur perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud dakwaan primer Paqdl2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yangdiubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun2001, tidak terbulti.

Demikian pula pembuktian unaur-unsurdalam dakwaan subsider Pasal 3 UU No.3 1

Tahun 1999 tentang perDberantasan tipikoryang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001,yang salah satu unsurnya kerugian negara,ternyata tidak uampu dibultilan JPU. Ken-dati, akibat perbuatan terdakwa, pihak lainmendapat keuntungan dari selisih harga antaraBBM nonsubsidi dan bersubsidi senilai Rp26 1.248. 412,7 9. (k'Jrb'7)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Past

Kej arrAmlapura Bidik Tersangka LarnArnlapura (Bali Post) -

Menyusul penetapan dua tersangkasebelumnya yakni Kepala Dinas Ke-hutanan dan Perkebunan KarangasemKomang Subrata Yasa dan Hamdani,saat ini pihak Kejari Amlapura sedangmembidik pihak lain yang berpeluangbesar menjadi tersangka.

Hal itu disampaikan Kajari Am-

Edisi

Hal

: hnng; A s\,q oPt"t

(fi

lapura, IvanJaka, saat ditemui diKejariAmlapura, Rabu (2015) kemarin. Setelahmenetapkan dua tersangka, Ivan Jakamenegaskan kembali melakukan pemer-iksaan pada beberapa saksi. Sementara,sebagian saksi lainnya akan mulai diper-iksa pekan depan. Dari beberapa qaksiyang sudah diperiksa, Kajari menyebutkemungkinan dalam waktu dekat akanada tersangka lain. Sehingga, pihaknyasaat ini sedang mendalami sejauh manaketerlibatan pihak lain yang dimaksuddalam kasus ini. Sementara, siapa sajasaksi yang sudah diperiksa, dan kb-mungkinan menyusul kedua tersangkasebelumnya, Kajari lvan Jaka belumbersedia mengungkapkannya.

Ia hqqyq menegaskan, sudah meny-iapkan,lebih dari sepuluh saksi. Ada atautidaknya tersangka baru nanti, sangattergantung dari keterangan para saksi."Pemeriksaan saksi sesuai kebutuhan.Nanti bisa saja (saksinya) nambah lagi.Tapi kemungkinan ada tersangka lain,"katanya. Kasi Pidsus Kejari Amlapura,Aditya Okto Thohari, menambahkanPascapenahanan dua tersangka, sudahada lima saksi yang diperiksa penyidikKejari Amlapura. Namun, siapa sajaidentitas para saksi, belum bersediadibeberkan. Ia hanya menyebut satusaksi berinisial GL, sebagai pemilik pe-rusahaan yaqg membawahi banyak CV,yang terlibat dalam kasus ini.

Disinggung adanya kabar yang be-redar, ada keterlibatan oknum anggotaDPRD Karangasem dalam kasus ini,hal itu tergantung hasil penyidikan."Kami lihat dulu fakta-fakta yang ada.

Kalau ada mengarah ke oknum anggotadewan, siapa pun orangnya, kami pistiakan terus telusuri," tegasnya. fidakada target khusus dalam penanganankasus ini. Namun, Okto menegaskanpenanganannya tentu akan dilakukansesuai prosedur, agar secepatnya bisadilimpahkan ke pengadilan. Sementara,untuk pemeriksaan para tersangka SBY(Subrata Yasa) dan HD (Hamdani), su-dah dijadwalkan bakal dilakukan pekandepan.

Pengadaan pupuk ini dinilai telahmerugikan negara, karena pengadaan-nya menyalahi prosedur, sebagaimanatelah diatur dalam Peraturan MenteriDalam Negeri (Permeridagri) nomor 39tahun 2012 tentang Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial (Bansos). Pemberianhibah ini difasilitasi anggota dewan saatitu. Masyar-akat yang ingin mendap-atkan pupuk seharusnya mengajukanproposal terlebih dahulu yang difasilitasianggota dewan. Anehnya, masyarakatsudah mendapat pupuk terlebih dahulu,sementara proposalnya disesuaikanbelakangan.

Pengadaan pupuk ini menghabiskananggaran Rp 800 juta dalam dua kalipenganggaran. Melalui APBD Induksebesar Rp 300 juta dan APBD Peruba-har,' sebesar np 500 juta. Pupuk yangsudah dibeli langsung diberikan kepadadelapan kelompok tani di empat kecama-!qn, di antaranya Kecamatan Manggis,Kutu, Rendang, dan Karangasem. ligakelompok menerima pupuk melaluiAPBD Induk, dan sisanya menerimamelalui APBD Perubahan. (kmb31)

Bali Posvgik

Ivan Jaha

Korupsi Pengadaan Pupuk

,$

d

'##

#'.'rTiltt:7ilJ

ffi;

M

Frt,EL

,t,,,+,,%

*..d"ffi[q 't i,

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

b.r4:rHvz

AHF Bali PostW*-

Edisi

Hal

: Relrif Z\ vuO\Dotfg

Gaji Bupati Rp 6 Juta, Transaksi Miliaran Rupiah

Hakim MintacandraBuktikan Pendap atannya

Denpasar (Bali PoSt) -Dr. Wayan Candra, mantan Bupati Klungkung, yang

didakwa atas dugaan korupsi, gratifikasi dan tindak pidanapencucian uang (TPPU), Rabu (20/5) kemarin mengaku banyaklupa saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan TipikorDenpasar. '

. Dalam persidangan yang dip-impin majelis hakim HasoloanSianturi dibantu hakim ad hocSumali dan Hartono, Candra yangditanya soal sumber dana seba-gaimana disampaikan para saksidalam persidangan sebelumnyayang nilainya miliaran rupiah,mengaku bahwa sumber uangmiliaran rupiah itu berasal dariusahanya, pinjaman pribadi, dansebagai lawyer fee (fee pengac-ara).

Atas jawaban itu, jaksa penun-tut umum (JPU) Made Pasek, Su-hadi dan Azman Tanjung, sempatmenanyakan soal transaksinyayang sehari bisa dua kali, yakni Rp1 miliar dan Rp 200 juta lebih. Can-dra pun mengaku bahwa dia biasatransaksi miliaran rupiah dalamsehari. Dikejar soal pendapatansebulan yang disebut mencapaiRp 22 juta, termasuk gaji sebagaibupati Rp 6 juta, Candra mengakulupa. "Saya tidak bisa hitungpenghasilan saya dan tidak pernahmenghitungnya," kata terdakwa.

Yang menarik, Candra sempAtditanya maksud pinjaman secarapribadi. Saat majelis hakim me-nanyakan pada siapa pinjamanpribadi senilai Rp 16 miliar itu,Candra awalnya menyebut nama

Putu. "Di Bali itu banyak yangnamanya Putu. Putu siapa yangdimaksud." tanya hakim. Candrapun mengatakan Putu Suwita.Hakim kembali mengejar, di manaalamatnya. Candra tidak bisa men-jawab dengan tegas dan mengata-kan, "Saya lupa, nanti sayg cari."Hakim pun minta Candra untukmembuktikan (pembuktian terba-lik) tentang uang atau pendapatanatau kekayaan yang dimilikinyadalam sidang Rabu pekan depan.

Sebelum masuk TPPU, sebelum-nya jaksa Suhadi menanyakan soalproses pembebasan tanah untukproyek Dermaga Gunaksa. Menu-rut Candra, harga tanah disepakatioleh warga pemilik tanah Rp 14juta per are. Terdakwa membantahbila harga tersebut ditentukandirinya setelah datang ke tempatpertemuan. "Harga tanah sesuaikesepakatan warga, sedangkansaya datang ke pertemuan atas un-dangan panitia," kata terdakwa.

Soal pembelian tanah melalui'Camat Sujana dan menyuruh NiMade Angga Junisari membayarRp 8 juta per are, namun dalamkepanitian disebutkan Rp 14 jutaper are, Candra membenarkandirinya disuruh membayar.

Yang menghangatkan suasana

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Past

Edisi

Hal

: @rnr{F, Or\ \eo4d; Aotfg

\

Candra juga membenarkan soalpenyetoran ke rekening pribadi se-nilai Rp 10 miliar ke BCA melaluistafnya. Di Bank Mandii atas namaBPI senilai Rp 11 mi-liar, di Bank

Permata Rp 5 miliar, di Mandiriatas nama sendiri Rp 2 miliar.Namun, kata Candra, itu uang/eesebagai pengacara dan usaha.

Jaksa sempat menyodok bahwadari keterangan saksi-saksi justruperusahaan Candra banyak yangrugi. Candra menjawab, akanmembuktikannya nanti. Pun soalpenerimaan CPNS, walau Candramembantah soal ada dana masuk,namun jaksa menunjukkan buktiberupa hasil penggeledahannyadi Puri Cempaka. Jaksa memper-lihatkan 23 orang nama CPNSyang sudah dilingkari. Setelahdicek di u,ebsite pengumumanCPNS, semua yang dilingkariitu lulus tes CPNS. Namun,Candra lagi-lagi membantah danmengaku tidak pernah melihatdaftar nama-nama CPNS yangdilingkari yang lulus. "Buktikanitu nanti, baik harta yang didapatsebelum dan saat jadi bupati danhadirkan saksinya," perintahhakim pada terdakwa. Ini dini-lai penting, karena terkait asettermasuk ada 55 bidang tanah,gedung dan sebagainya yangdisita jaksa. (kmb37)

sidang, ketika kesaksian AdamBudiarto, calon investor akomodasiwisata dan kasino di Nusa Penidamengaku menyerahkan uang Rp2,5 miliar ke terdakwa Candra.Pengakuan Adam itu dikatakanCandra sebagai uang titipan untukpengurusan izin dan biaya pembe-basan tanah. "Uang itu masuk kerekening pribadi saya dan uang-nya saya pakai untuk keperluanpribadi," aku Candra.

Candra juga mengakui kalauAdam akhirnya melaporkan di-rinya ke KPK dan Polda Bali. Pundemikian, KPK dan Polda tidakmemproses laporan tersebut. "Se-suai kesepakatan dengan Adam,uang saya kembalikan pakai cekbeberapa lembar ditambah bunga,"jelas Candra.

Selain itu, transaksi lain yangmencurigakan adalah penerimaanTHR Rp 25 juta dari BPD Bali danmiliaran rupiah lainnya masuk kerekening terdakwa di Bank Mandi-ri, Permata, BCA dan ke rekeningPT Bali Sujud Anugrah. Termasukdugaan penerimaan dana saat per-ekrutan CPNS Klungkung. Candramengaku bahwa yang di BPD ituhonornya. "Semua kepala daerahdapat. Sementara yang lainnya,saya dapat dari succcses /ee sebagailautyer, hasi.l usaha dan pinjaman,"sebutnya.

Bali Posveka

BERUNDING - Terd.akwa Wayan Cand.ra (dua d.ori hanan) be-rund.ing d.engan par@ penosihat hukumnya d,alam mempersiap-kon buhti-buhti asal perolehan harta kehayoannya usai sid.angd.i Pengad.ilan Tipihor Denpasa4 Rabu (20/5) hemarin. MantanBupati Klunghung tersebut d.isid.anghan terkait dugaan horupsipengad.aan lahon Dermaga Gunahsa, Klungkung, gratifihasid.an TPPU.

I

Sub Bagian

wHumas dan Tata Usaha BPK

Bali Post

Rl Perwakilan Provinsi Bali

Perbu1t BelumSiap,

Dana DesaTidak Cair

Gianvar (Bali Post) -DemJesa di Kabupaten Gianyar hingga memasuki

bulai' It{ei ini belum menerima dana desa dari pe-merintaD pusat. Dana desa yang diberikan secaralancsun{ dari APBN kepada setiap desa. hinggamen-dekiti akhir bulan belum ada kejelasan. Padahal.sebagaimana diatur dalam PP 22 Tahun 2015, danadesa-dari pemerintah pusat 40 persennya sudahbisa dicairkan minggu kedua di bulan April. Belumcairnya dana desi lersebut dikarenakan Perbupsampai saat ini belum siaP.

Perbekel Bona, I Gusti itu. Alokasi dana desa yangNeurah Susila, usai meneri' setiap tahun diterima oleh

--r B"du.t Pengawas Keuan' desa ada dua Dana desa yangean dan Pembangunan, Rabu bersumber dari APBD dani20i5) kemarin, mengakui hal dana desa yang bersumber

dari APBN. Dana desa dariAPBD sudah cair sekitar duaminggu lalu. Sementara danadesa dari APBN belum adakepastian pencairannya.

Menurut Susila, hal initergantung dad regulasi yangdimiJili oleh PemJ<ab Gianyar.Dalam hal pencairan danadesa dari APBN, setidaknyaada tiga Peraturan Bupatiyang mendukung pencairandana tersebut. PeraturanBupati tersebut mengaturteknis pelaksanaan Penggu-naan dana desa dari APBN."Informasi dari BPKP yang

kami terima, tiga Perbup ituyang sampai saat ini belumsiap di kabupaten," kata Ngu-rah Susila.

Jika melihat dari regulasiyangada, dana desa dariAPBNsebanyak 40 persen sudah bisadicairkan pada bulan April. Ta-hap kedua 40 persen dicairkanpada bulan Agustus, dan 20persen pada bulan Oktober.Jika sampai terjadi keterlam-batan seperti ini nantinyaberdampak pada perolehandana desa di tahun berilutnya."Untut itu. kami minta kepadapcnrlab agar Perbup dimaksud

sebagai persJraratar dana desabisa dicairkan, agar segeradilengkapi," katanya.

Untuk tahun ini diperkin-kan setiap desa memperolehdana desa dari APBN sebesarRp 200 juta - Rp 400 juta.Dana tersebut 30 persen un-tuk operasional dan 70 persen

-untuk pemberdayaan desasesuai dengan RPJMDes yangdimiliJri setiap desa. "Danadana tersebut merupakanoana yang penanggung]awa-bannya tersendiri, tidak adaterhubung dengan kabupat-en," katanya. (kmbl6)

Edisi :

Hal :lr9