1 PENGARUH PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKSI KARANTINA HEWAN TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG TAHUN 2011-2015 Yusraidah, Fatahurrazak Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitan Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2016 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Negara Bukan Pajak Seksi Karantina Hewan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2011 – 2015. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari olahan data pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang tahun 2011 – 2015 Variabel Independen yang digunakan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Seksi Karantina Hewan (X) yang terdiri dari Media Pembawa berupa Hewan, Bahan Asal Hewan (BAH), Benda Lain dan Sertifikat. Variabel dependen yang digunakan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang (Y). Model analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji f. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial Penerimaan Negara Bukan Pajak Media Pembawa Hewan, Penerimaan Negara Bukan Pajak Media Pembawa Bahan Asal Hewan, Penerimaan Negara Bukan Pajak Media Pembawa Benda Lain berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sertifikat Karantina Hewan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang . Secara simultan Penerimaan Negara Bukan Pajak Media Pembawa Hewan, Penerimaan Negara Bukan Pajak Media Pembawa Bahan Asal Hewan, Penerimaan Negara Bukan Pajak Benda Lain dan Penerimaan Negara Sertifikat Karantina Hewan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang. Kata kunci : Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP Seksi Karantina Hewan,PNBP BKP. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undangNomor : 23 Tahun 2013, Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua
18
Embed
KARANTINA HEWAN TERHADAP PENERIMAAN NEGARA …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 4 ... Karantina
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PENGARUH PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKSI
KARANTINA HEWAN TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II
TANJUNGPINANG TAHUN 2011-2015
Yusraidah, Fatahurrazak
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitan Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
2016
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Negara
Bukan Pajak Seksi Karantina Hewan terhadap Penerimaan Negara Bukan
Pajak Pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2011 –
2015. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang diperoleh dari olahan data pada Balai Karantina Pertanian
Kelas II Tanjungpinang tahun 2011 – 2015 Variabel Independen yang
digunakan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Seksi Karantina
Hewan (X) yang terdiri dari Media Pembawa berupa Hewan, Bahan Asal
Hewan (BAH), Benda Lain dan Sertifikat. Variabel dependen yang digunakan
adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Karantina Pertanian Kelas II
Tanjungpinang (Y).
Model analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.
Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji f.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial Penerimaan
Negara Bukan Pajak Media Pembawa Hewan, Penerimaan Negara Bukan Pajak
Media Pembawa Bahan Asal Hewan, Penerimaan Negara Bukan Pajak Media
Pembawa Benda Lain berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Negara
Bukan Pajak Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, sedangkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sertifikat Karantina Hewan tidak berpengaruh
signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Karantina Pertanian
Kelas II Tanjungpinang . Secara simultan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Media Pembawa Hewan, Penerimaan Negara Bukan Pajak Media Pembawa
Bahan Asal Hewan, Penerimaan Negara Bukan Pajak Benda Lain dan
Penerimaan Negara Sertifikat Karantina Hewan berpengaruh signifikan
terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Karantina Pertanian Kelas II
Tanjungpinang.
Kata kunci : Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP Seksi Karantina
Hewan,PNBP BKP.
LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-undangNomor : 23 Tahun 2013, Penerimaan
Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua
2
Penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari
sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Jika
dikaji secara yuridis, timbulnya Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
hakikatnya tidak berbeda dengan retribusi yang ada di daerah sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor :18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasalnya, subtansi dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak adalah pada saat pemerintah memberikan pelayanan jasa, baik
yang terkait dengan sumber daya alam maupun kekayaan Negara kepada yang
membutuhkannya, jasa yang diberikan pemerintah dapat berbentuk jasa umum,
jasa usaha, atau jasa perizinan tertentu.
Sumber lainnya yang masih berpotensi untuk dioptimalkan
penerimaannya adalah PNBP Lainnya yang bersumber dari pengelolaan PNBP
fungsional dan umum oleh Kementerian Lembaga (K/L). PNBP dari K/L ini
pengenaan dan pengelolaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP)
tentang Jenis dan Tarif PNBP pada masing-masing K/L. Beberapa jenis
penerimaan yang disetorkan dalam Pos PNBP adalah pemanfaatan aset K/L,
pungutan atas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi masing-
masing, denda, dan sebagainya.
Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang merupakan salah satu
unit Pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
kegiatan operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang terdiri
dari kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan perkarantinaan tumbuhan.
Kegiatan opersional Perkarantinaan hewan meliputi Tindak Karantina Hewan
terhadap Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina. Menurut
Undang- Undang No16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina adalah berupa
Hewan, Bahan Asal Hewan (BAH), Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) dan
Benda Lain.
Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpiang memililki kewenangan
memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terkait dengan
tindakan karantina sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012
3
tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Pertanian.
Pendapatan jasa dari tindak karantina yang dilakukan, seyogyanya
memberikan sumbangan yang besar terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menegetahui pengaruh
penerimaan Negara bukan pajak media pembawa hewan, media pembawa bahan
asal hewan,media pembawa benda lain dan sertifikat karantina hewan terhadap
penerimaan Negara bukan pajak pada balai karantina pertanian kelas II
Tanjungpinang
LANDASAN TEORI
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Undang-
undang Nomor : 20 Tahun 1997 yang dimaksud dengan Penerimaan Negara
Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah Pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 dijabarkan
dalam bentuk Peraturan pemerintah agar dapat dijalankan sehingga menambah
sumber Pendapatan Negara secara sah.
Menurut Muhammad Djafar Saidi (2008) Penerimaan Negara Bukan
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah diluar perpajakan atas
pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan dan
dipaksakan.dicantumkannya kata “dapat dipaksakan” karena memiliki sanksi
berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1997, baik berupa sanksi
administratif maupun sanksi pidana, kedua jenis sanksi hukum tersebut dapat
dikenakan secara terpisah maupun secara bersamaan kepada pihak-pihak yang
tidak menaatinya.
Karantina Hewan
Karantina Hewan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan adalah tindakan
sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan
dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam Negeriatau keluarnya
dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
4
Karantina hewan sebagai unit kerja pelayanan masyarakat mempunyai
tugas melakukan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap
semua komoditas yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina (media
pembawa), yang dilalulintaskan baik antar Negara (ekspor dan impor) maupun
antar area (antar pulau/interinsulan).
Pelaksanaan tugas pelayanan ini dilaksanakan oleh petugas karantina
hewan disetiap pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yakni pelabuhan laut
dan Bandar udara serta pos perbatasan dengan mengacu pada kebijakan teknis
karanrtina hewan.
Karantina hewan sebagai bagian dari System Perkarantinaan Nasioanl
termasuk kedalam suatu kesisteman internasional yang dikenal dengan “Custom
Imigration and Quarantine (CIQ)”. Pengakuan kesisteman ini menunjukkan
bahwa karantina ditingkat Internasional mempunyai posisi dan peran yang
strategis dipandang dari berbagai aspek, baik aspek Sosial,Ekonomi dan
Ketahanan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Karantina Pertanian Kelas II
Tanjungpinang
Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Karantina Pertanian Kelas II
Tanjungpiang terdiri dari Pendapatan Jasa,yaitu pendapatan jasa yang di peroleh
dari jasa yang diberikan terhadap tindak karantina yang dilakukan yaitu dari
tindak Karantina Tumbuhan dan tindak Karantina Hewan.
Yang dimaksud dengan “tindakan yang dilakukan” adalah tindakan
karantina dan/atau penerbitan dokumen karantina.
Tindak Karantina Hewan meliputi tindak karantina hewan terhadap
Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina. Menurut Undang-
Undang No16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina adalah berupa Hewan,
Bahan Asal Hewan (BAH), Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) dan Benda Lain.
Penerimaan Negara Bukan Pajak Seksi Karantina Hewan pada Balai
Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang terdiri dari :
1. PNBP Media pembawa Hewan
Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara
maupun yang hidup secara liar, hewan dalam pengertian tersebut termasuk
5
hewan atau satwa yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Media Pembawa Hewan pada
Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang bersumber dari lalu lintas
pemasukan dan pengeluaran domestik, ekspor hewan dari dan luar daerah
kepulauan riau
2. PNBP Media pembawa Bahan Asal Hewan (BAH)
Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah
lebih lanjut, bahan asal hewan dalam pengertian tersebut termasuk