L L A A P P O O R R A A N N k k i i n n e e r r j j a a INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI T T A A H H U U N N 2 2 0 0 1 1 6 6 P P P E E E M M M E E E R R R I I I N N N T T T A A A H H H K K K A A A B B B U U U P P P A A A T T T E E E N N N S S S U U U K K K A A A B B B U U U M M M I I I I I I N N N S S S P P P E E E K K K T T T O O O R R R A A A T T T K K o o m m p p l l e e k k P P e e r r k k a a n n t t o o r r a a n n P P e e m m d d a a J J l l . . S S u u d d i i r r m m a a n n - - P P a a l l a a b b u u h h a a n n r r a a t t u u T T e e l l p p / / F F a a x x . . 0 0 2 2 6 6 6 6 - - 4 4 3 3 4 4 0 0 9 9 3 3 P P a a l l a a b b u u h h a a n n r r a a t t u u 4 4 3 3 1 1 6 6 4 4 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7 7 7
67
Embed
KAPER LKJ 2016 Combined - sukabumikab.go.id 2016_Inspektorat.pdfPemeriksa, sedangkan sisanya adalah 1.113 temuan pada UPTD Pendidikan, SD, dan SLTP, serta 235 temuan pada UPTD Puskesmas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
i
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas
semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 dapat diselesaikan, sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 merupakan
capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kesatu dalam masa RPJMD Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi
disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014. Penyusunan Laporam Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan
akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat. Komitmen dalam
penyusunan Laporam Kinerja Inspektorat, bertujuan memberikan informasi kinerja
yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi
Inspektorat untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Inspektorat Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016, dari 2 Sasaran dan 13 indikator menunjukkan capaian
rata-rata 101% , dimana terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian melebihi
dari 100% dan 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian 100% serta capaian
indikator dibawah 100% yaitu sebanyak 2 (dua) indikator sasaran.
Capaian Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 , dengan sasarannya adalah :
1. Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel” melalui 2 (dua)
indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu 100%.
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme,
melalui 11 (sebelas) indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu 101%
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
ii
Akhirnya secara umum bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja
yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun
2016 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Meskipun telah memenuhi target
yang telah ditetapkan, namun tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, hal
tersebut semata-mata karena ketidaksempurnaan kami sebagai manusia. Semoga
laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh
pegawai pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam rangka self evaluation
pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
Palabuhanratu, Desember 2016
I N S P E K T U R KABUPATEN SUKABUMI
Drs. H. IWAN RIDWAN Pembina Utama Muda
NIP. 19580705 198103 1 018
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
iii
DDAAFFTTAARR IISSII
Kata Pengantar .................................... ................................................ i
Daftar Isi ........................................ ....................................................... iii
Ringkasan Eksekutif ............................... .......................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................... 1 B. Dasar Hukum ........................................................................ 2 C. Gambaran Umum Organisasi ............................................... 3 D. Maksud dan Tujuan .............................................................. 9 E. Sistematika Laporan Kinerja.................................................. 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Stratejik Inspektorat Tahun 2016-2021 ...………... 12 A.1. Visi dan Misi .................................................................. 13 A.2. Tujuan dan Sasaran ...................................................... 14 A.3. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator 17
B. Indikator Kinerja Utama .….……………….……….................. 21 C. Perjanjian Kinerja ..........….……………….……….................. 24
B.1. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja .................. 25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT
A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran........................................ 31 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.................................. 36 C. Realisasi Anggaran................................................................ 50 D. Masalah dan Solusi ............................................................... 56
BAB IV PENUTUP
A. Keberhasilan Kinerja ............................................................. 58 B. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.............. 59 C. Strategi Pemecahan Masalah.......................................... 60 D. Upaya Yang Akan Ditempuh di Masa Yang Akan Datang 60
Lampiran – lampiran
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi salah satu upaya yang
dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses
penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi
organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan
sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun
2016 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja
organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam
penyusunan laporan kinerja ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran
pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja
Inspektorat yang telah dijanjikan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016 telah
berhasil dicapai.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Inspektorat Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016, dari 2 Sasaran dan 13 indikator menunjukkan capaian
rata-rata 101% , dimana terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian melebihi
dari 100% dan 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian 100% serta capaian
indikator dibawah 100% yaitu sebanyak 2 (dua) indikator sasaran.
Capaian Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 , dengan sasarannya adalah :
1. Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel” melalui 2 (dua)
indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu 100%.
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme,
melalui 11 (sebelas) indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu 101%.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
v
Terdapat 1 (satu) indikator yang melebihi dari target yaitu : Rata-rata nilai
hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi, dari target
nilai rata sebesar 55 point tercapai 64,27 point dengan capaian sebesar 116,8 %.
Dan terdapat 2 (dua) indikator mencapai target diantaranya :
1. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab,
Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD, dari target 85% tercapai 82%, sehingga
capaiannya hanya 98%, namun masih dalam kategori sangat tinggi, hal ini
disebabkan karena terdapat rekomendasi berupa pengembalian ke kas
negara/daerah yang dilakukan melalui mencicil, sehingga belum bisa
dinyatakan selesai ditindaklanjuti.
2. Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD, dari target 18 temuan tercapai
19 temuan, sehingga capaiannya hanya 85%, namun masih dalam kategori
sangat tinggi, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2016, auditi atau obyek
pemeriksaannya adalah Pemerintahan Desa, dimana terdapat keterbatasan
sumber daya manusia secara kuantitas dalam pengelolaan keuangan desa
sehingga banyak terjadi kesalahan secara administrasi maupun penyimpangan
dalam pengelolaan keuangan, hal ini berdampak terhadap jumlah temuan. Dari
total temuan sebanyak 2.648 temuan, terdapat 1.299 temuan pada
Pemerintahan Desa di 47 kecamatan yang dijadikan sample oleh Tim
Pemeriksa, sedangkan sisanya adalah 1.113 temuan pada UPTD Pendidikan,
SD, dan SLTP, serta 235 temuan pada UPTD Puskesmas di 47 kecamatan.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah melalui 2 (dua)
program dan 12 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.440.983.000,00 dan
terealiasasi sebesar Rp. 3.348.227.000,00 atau 97,3 %, anggaran tersebut
bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016.
Selanjutnya secara keseluruhan capaian kinerja pada Inspektorat
Kabupaten Sukabumi berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara ringkas dapat
diuraikan pada table berikut :
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
vi
Pencapaian Indikator Kinerja
No Sasaran Indikator Capaian
2015 (%)
2016 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi) dengan jumlah Total APIP.
119 % 16 % 16 % 100% 55% 29%
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
- Level 2 Level 2 100% Level 3 67%
2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi & nepotisme
1. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
101 % 85 % 82 % 98% 96% 90%
2. Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD
112,5 % 18
Temuan 19
Temuan 95 % 15 Temuan 79 %
3. Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang. baik
- 45 % 45 % 100 % 70 % 64 %
4. Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
100 % 1
Laporan
1 Lapora
n 100%
2 Laporan
50 %
5. Persentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
100 % 45 % 45 % 100 % 80 % 56 %
6. Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
100 % 45 % 45 % 100 % 80 % 56 %
7. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi.
115 % 55
point 64,27 point
116,8 %
60 point 107%
8. Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Pejabat Struktural Esselon II, III di Pemerintah Kab. Sukabumi
100 % 19 % 19 % 100 % 85 % 22%
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
vii
No Sasaran Indikator Capaian
2015 (%)
2016 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Rasio Aparat Sipil Negara
yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN pejabat eselon 4 dan Pelaksana di Kab. Sukabumi
Kabupaten Sukabumi memberikan pedoman dalam melaksanakan
pembangunan bidang pengawasan selama kurun waktu 2016 sampai dengan
2021.
A.1. Visi dan Misi
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Sukabumi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021
sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan
Mandiri ”, dimana Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam
capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni
religius dan mandiri. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut telah
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
13
ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten
Sukabumi adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi
lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang
berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
professional;
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur
daerah.
Dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas
dan fungsinya berada pada pada misi ke 3 yaitu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan profesional; , dimana pemerintahan
yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai
pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam
mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat
dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam
mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi
secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola
pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi
birokrasi, yaitu:
1) Tidak ada korupsi
2) Tidak ada pelanggaran hukum
3) Tata kelola keuangan yang baik
4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap
6) Komunikasi dengan publik berjalan baik
7) Penggunaan waktu efektif dan produktif
8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah,
dan
9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
14
Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada
kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan
ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan
pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi.
Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik,
bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan,
profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini
diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan
pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan
akuntabilitas publik.
Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan
masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam
melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan
sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi
standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga
melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya
terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur
pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata
kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan
publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat
A.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat
Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan
yang dilakukan setelah penetapan Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Sukabumi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai, sedangkan
sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan yang akan
dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
15
A.2.1 Tujuan
Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Viisi dan Misi Inspektorat
Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016 – 2021, bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi memiliki
sasaran dan indikator utama yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu
5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada
Inspektorat Kabupaten Sukabumi adalah “Mewujudkan Reformasi
birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bers ih dan
professional”
A.2.2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam jangka
waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan
dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat
Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan
pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua
unsur pada Inspektorat mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana
(staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.
Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan sasaran sebagai
berikut :
1. Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan
nepotisme
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
16
Keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung
Visi dan Misi Inspektorat adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :
Tabel 2.1.
Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektor at
Tujuan Indikator Target Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Eksisting
(2015) Target 2016
Target Akhir
Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD
96% 1.Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi).
34% 40% 55%
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
Level 1 2 3
2.Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme
1. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
85% 85% 96%
2. Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD
18 temuan 18 15
3. Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang. baik
- 45% 70%
4. Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
2 Laporan 2 Lap 2 Lap
5. Persentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
45% 45% 80%
6. Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
10% 45% 80%
7. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi.
50 point 55 60
8. Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Pejabat Struktural Esselon II, III di Pemerintah Kab. Sukabumi
65% 19% 75%
9. Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN pejabat eselon 4 dan Pelaksana di Kab. Sukabumi
11. Persentase Kepala SKPD (PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran SKPD yang meningkat pemahaman atas hasil pemeriksaan mengikuti melalui Rakor Hasil Pengawasan
-% 100% 100%
12. Persentase SKPD yang dilakukan pemeriksaan tertentu
-% 0% 45%
13. Rasio Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani
92% 83% 100%
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
17
A.3. Strategi dan Kebijakan Inspektorat
Rumusan penyataan strategi dan kebijakan Inspektorat dalam upaya
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun
mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan.
a. Strategi
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal
pemerintah (APIP) yang profesional.
2. Meningkatkankan efektifitas sistem pengawasan, pemantauan,
evaluasi dan monitoring dan penerapan SPIP .
b. Kebijakan
1. Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk
mengikuti Diklat Teknis Subtansi Pengawasan/Diklat Fungsional
(Sertifikasi)
2. Membuat infrastruktur dan memenuhi kriteria leveling kapabilitas
APIP, serta peningkatan kompetensi APIP melalui Diklat.
3. Pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap
Perangkat Daerah secara intensif
4. Meminimalisir adanya temuan yang berulang pada setiap Perangkat
Daerah
5. Meningkatkan sinergi Perangkat Daerah dengan APIP dalam hal
identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko
6. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Sukabumi
7. Memberikan keyakinan terbatas terhadap RKA berdasarkan Pagu
Anggaran dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan, Recana
Stratejik, Rencana Kerja Perangkat Daerah, standar biaya, dan
kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan
dan penganggaran
8. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan
monitoring penerapan SPIP terhadap Perangkat Daerah bekerjasama
dengan Satgas SPIP Tingkat Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
18
9. Mengkoordinir dan memfasilitasi mengisian dan penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK.
10. Mengkoordinir dan memfasilitasi serta verifikasi LHKASN) ke
Kementerian PAN dan RB.
11. Melakukan Penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
kepada Perangkat Daerah.
12. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah
(PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran atas hasil pemeriksaan
sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pemahaman serta
persamaan persepsi.
13. Melaksanakan pemeriksaan tertentu atas permintaan pimpinan atau
atas rendahnya kinerja Perangkat Daerah.
14. Melaksanakan penanganan pengaduan dari masyarakat/lembaga
atas kinerja Perangkat Daerah atau kinerja pegawai.
15. Memanfaatkan ruang desk konsultasi, pembinaan dan fasilitasi antara
APIP dengan Perangkat Daerah
Adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagaimana
diuraikan dalam tabel 2.2. :
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
12
Tabel 2.2
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tujuan sasaran Indikator Kinerja Strategi Kebijakan Umum
Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
1.Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi)
Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) yang profesional
1. Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengikuti Diklat Teknis Subtansi Pengawasan/Diklat Fungsional (Sertifikasi)
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
2. Membuat infrastruktur dan memenuhi kriteria leveling kapabilitas APIP
2.Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme
1. Prosentasi Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
Meningkatkannya efektifitas sistem pengawasan, pemantauan, evaluasi dan monitoring serta penerapan SPIP
1. Pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap SKPD secara intensif
2. Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD
2. Meminimalisir adanya temuan yang berulang pada setiap SKPD
3. Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang baik.
3. Meningkatkan sinergi SKPD dengan APIP dalam hal identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko
4. Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
4. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Sukabumi
5. Prosentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
5. Memberikan keyakinan terbatas terhadap RKA SKPD berdasarkan Pagu Anggaran dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan, Recana Stratejik, Rencana Kerja SKPD, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan, penganggaran
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
13
Tujuan
sasaran Indikator Kinerja Strategi Kebijakan Umum
6. Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan monitoring penerapan SPIP terhadap SKPD
7. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi
7. Melaksanakan evaluasi/penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) SKPD
8. Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pejabat Struktural Esselon II, III dan Pejabat BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
8. Mengkoordinir dan memfasilitasi mengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK
9. Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN non pejabat eselon 2 dan 3 di Kab. Sukabumi
9. Mengkoordinir dan memfasilitasi serta emverifikasi LHKASN untuk disampaiakn ke Kementerian PAN-RB
10. Melakukan Penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada SKPD
11.Persentase Kepala SKPD (PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran SKPD yang meningkat pemahaman atas hasil pemeriksaan melalui Rakor Hasil Pengawasan
11.Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala SKPD (PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran atas hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pemahaman serta persamaan persepsi
12.Persentase SKPD yang dilakukan pemeriksaan tertentu
12.Melaksanakan pemeriksaan tertentu atas permintaan pimpinan atau atas rendahnya kinerja SKPD
13.Rasio Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani
13.Melaksanakan penanganan pengaduan dari masyarakat/lembaga atas kinerja SKPD atau kinerja pegawai
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
21
B. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Sukabumi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun
2016 – 2021.
Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun
2016 – 2021 sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3 :
Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021
No Sasaran Trategis
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan Penanggung Jawab Sumber Data
1 Terwujudnya pemeritahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
1. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Kab. Sukabumi yang ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah
tahun berjalan X100%
Jumlah total Rekomendasi hasil Pemeriksaan Inspektorat tahun
berjalan
Sekretariat dan Inspektur
Pembantu Wilayah I, II, III, dan
Khusus
Laporan Pemantauan
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Kab. Sukabumi
2. Rata-rata jumlah temuan pada seluruh SKPD.
Jumlah total temuan hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun
berjalan X100% Jumlah total Perangkat Daerah yang di Audit oleh Inspektorat
pada tahun berjalan
Inspektur Pembantu Wilayah
I, II dan III
Laporan Hasil Pemeriksaan
Reguler
3. Rasio penyelesaian
pengaduan masyarkat atau lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani.
Jumlah Pengaduan masyarakat/lembaga yang ditangani
tahun berjalan X100%
Jumlah total Pengaduan masyarakat / lembaga yang masuk
pada tahun berjalan
Inspektur Pembantu Khusus
Laporan Hasil Pemeriksaan
Khusus
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja / perjanjian kinerja
antara Inspektur Kabupaten Sukabumi dengan Bupati Sukabumi untuk
mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
Inspektorat pada Tahun 2016.
Pada Tahun Anggaran 2016, Inspektorat mengalami Perubahan
Perjanjian Kinerja, hal ini sebabkan karena terdapat perubahan APBD
Kabupaten Sukabumi, sehingga berdampak terhadap target capaian kinerja
yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian Kinerja, adapun Perjanjian
Kinerja setelah mengalami perubahan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja
Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 (Perubahan)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi) dengan jumlah Total APIP.
16 %
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi Level 2
2 Terwujudnya pemeritahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
1. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
85 %
2. Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD 18 Temuan
3. Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang. baik
45 %
4. Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
2 Laporan
5. Persentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
45 %
6. Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
45 %
7. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi.
55 point
8. Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Pejabat Struktural Esselon II, III di Pemerintah Kab. Sukabumi
18 %
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
25
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
9. Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN pejabat eselon 4 dan Pelaksana di Kab. Sukabumi
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi).
16 % 4 6 6 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
1. Jumlah APIP yang mengikuti diklat substansi teknis pengawasan
235.500.000
1 org 1 org 2 org -
2. Jumlah Jafung yang mengikuti diklat Penjenjangan/Pembentukan Jafung
1 org 2 org 1 org -
3. Jumlah APIP yang mengikuti Bimtek Pengawasan
50 org - - -
4. Jumlah APIP yang mengikuti sosialisasi/ workshop/ seminar
3 org 5 org 5 org 2 org
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
2 Level - - - 2 Program Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah Yang Bersih, Peduli dan Profesional
Kegiatan Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (Bantuan Provinsi 2016)
1. Jumlah infrastuktur Kapabilitas APIP
150.000.000 - - -
20 Dok
2. Jumlah Peserta mengikuti Bimtek Audit Investigatif
- - - 50 org
3. Jumlah Peserta mengikuti SIM Hasil Pengawasan
- - - 50 org
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabum Tahun 2016
SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
55 Point 55 - - - 7. Kegiatan Reviu dan Evaluasi LAKIP
1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi AKIP
122.600.000 39 LHE
- - -
2. Jumlah Laporan Hasil Reviu Lakip Kab. SMI
1 LHR - - -
8. Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pejabat Struktural Esselon II, III dan Pejabat BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
18 % 2,5 3,7 7,4 4,9 8. Kegiatan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1. Jumlah Pejabat yang menyampaikan LHKPN
164.556.000 10 Pj 15 Pj 30 Pj 20 Pj
2. Jumlah Laporan Pemantauan AD-PPK
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
9. Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN Non Pejabat Esselon II dan III di Kabupaten Sukabumi.
6 % - 1,4 2,1 2,5 3. Jumlah ASN yang menyampaikan LHKASN
- 200
ASN 300 ASN
350 ASN
4. Jumlah Peserta yang
mengikuti sosialisasi LHKASN
86 org - - -
10. Rasio SKPD yang memenuhi kriteria Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
45 % - - 45 -
9. Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Jumlah laporan hasil PMPRB 82.856.000 1 Lap 1 Lap 1 Lap -
11. Rasio Jumlah pengaduan/pelimpahan pengaduan dengan jumlah pengaduan yang ditangani.
100% % 21 11 28 40 10.Kegiatan Pemeriksaan Khusus
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus
525.000.000 16 LHP
8 LHP
21 LHP
30 LHP
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2016
Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
Sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu
akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan
telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang
langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan
pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam
memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan
tingkat pencapaian sasaran-sasaran instansi untuk dapat mengetahui gambaran
mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dengan cara membandingkan target
dengan realisasi indikator sasaran, adapun media pengukuran kinerja dilakukan
melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut
disertai pejelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang
berkaitan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih
perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten
Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang
diharapkan.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
31
Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah,
menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91 ≤ Sangat Tinggi
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah
A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan,
akan dibandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, capaian 2016
dengan capaian 2015 (tahun sebelumnya) dan antara realisasi 2016 dengan
target akhir tahun Rencana Strategis (Tahun 2021). Kriteria penilaian yang
diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur
kinerja Inspektorat tahun 2016. Adapun pencapaian sasaran stratageis
Inspektorat Tahun 2016 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja
No Sasaran Indikator Capaian
2015 (%)
2016 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi) dengan jumlah Total APIP.
119 % 16 % 16 % 100% 55% 29%
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
- Level 2 Level 2 100% Level 3 67%
2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi & nepotisme
1. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
101 % 85 % 82 % 98% 96% 90%
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
32
No Sasaran Indikator Capaian
2015 (%)
2016 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD
112,5 % 18
Temuan 19
Temuan 95 % 15 Temuan 79 %
3. Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang. baik
- 45 % 45 % 100 % 70 % 64 %
4. Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
100 % 1
Laporan
1 Lapora
n 100%
2 Laporan
50 %
5. Persentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
100 % 45 % 45 % 100 % 80 % 56 %
6. Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
100 % 45 % 45 % 100 % 80 % 56 %
7. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi.
115 % 55
point 64,27 point
116,8 %
60 point 107%
8. Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Pejabat Struktural Esselon II, III di Pemerintah Kab. Sukabumi
100 % 19 % 19 % 100 % 85 % 22%
9. Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN pejabat eselon 4 dan Pelaksana di Kab. Sukabumi
1. Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi) dengan jumlah Total APIP.
16 % 100 % 4 % 114% 21 % 119 % 4 % 100 % 4 % 100%
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
Level 2 100% Leve 1 100% - - - - - -
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme
1. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
36
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang
menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan
dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per
sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan
menjadi satu dalam analisis ini.
b.1. Sasaran “ Meningkatnya Birokrasi Yang Profesional dan Akuntab el”.
Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja dalam menunjang
pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagaimana diuraikan pada tabel
berikut :
Tabel 3.5. Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran
No Sasaran Indikator Capaian
2015 (%)
2016 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi Capaian
%
1 Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi) dengan jumlah Total APIP.
119 % 16 % 16 % 100% 55% 29%
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
- Level 2 Level 2 100% Level 3 67%
b.1.1. Capaian indikator “ Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) yang profesional melalui pendidikan dan lati han teknis
substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifi kasi) dengan
jumlah Total APIP ” yaitu sebesar 100%, dimana target indikator
sasaran Tahun 2016, yaitu sebesar 16% dengan realisasi capaiannya
sebesar 16%, maka diperoleh capaian kinerjanya sebesar 100%
(sangat tinggi).
Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Formal Tahun Anggaran 2016.
Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal ini, adalah
melalui dikirimkannya Pejabat Fungsional pada Inspektorat Kabupaten
Sukabumi untuk mengikuti diklat penjenjangan/pembentukan pejabat
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
37
fungsional auditor/P2UPD yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan
dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri serta lembaga /
departemen penyelanggara diklat lainnya, hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan dan kompetensi Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP).
Pada akhir bulan Desember 2016 terdapat 28 orang pejabat fungsional
yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UD)
dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
Pada Tahun Anggaran 2016 sebanyak 4 orang mengikuti pendidikan
dan pelatihan penjenjangan/pembentukan pejabat fungsional auditor,
yang terdiri dari 1 (satu) orang dari pejabat fungsional auditor pertama
dan 3 (tiga) orang dari fungsional umum mengikuti pembentukan
pejabat fungsinoal auditor ahli, sehingga jumlah pejabat fungsional
sebanyak 25 orang ditambah dengan fungsional umum yang telah
mengikuti pembentukan pejabat fungsional sebanyak 3 (tiga) orang
menjadi 28 orang jumlah.
Disamping itupula terdapat pejabat fungsional yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis substantif sebanyak 4 orang, sehingga
Dengan demikian terdapat 8 orang yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan, maka Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi
pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi) dengan jumlah Total
APIP (8 orang : 50 orang = 16%).
Dari target indikator kinerja pada tahun 2016 sebesar 16%, tercapai
16%, maka hasil pengukuran atas Rasio Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan
teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi) dengan
jumlah Total APIP mencapai 100 %. (sangat tinggi).
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
38
b.1.2. Capaian indikator “ Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi ”
yaitu sebesar 100%, dimana target indikator sasaran Tahun 2016, yaitu
sebesar mendapat level 2, dengan realisasi capaiannya yaitu level 2,
namun leveling tersebut berdasarkan hasil selft assesment kapabilitas
APIP Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan pada bulan Oktober
2016 oleh Tim Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi, adapun untuk
validasi atas hasil selft assesment tersebut direncana pada bulan Maret
2016 oleh Tim dari BPKP, walaupun demikian, bahwa kami berpendapat
bahwa telah mencapai level 2 sehingga capaian kinerjanya sebesar
100% (sangat tinggi).
Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pengawasan
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (Bantuan Provinsi 2016) Tahun
Anggaran 2016 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2016.
Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota (Bantuan Provinsi 2016) ini, adalah melalui
pembentukan Tim Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi melalui Surat
Keputusan Inspektur Kabupaten Sukabumi Nomor 700/Kep.285-
Sekret/2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang Tim Kapabilitas APIP
Kabupaten Sukabumi, yang memiliki tugas menyusun infrastruktur
kapabilitas APIP, melakukan self assesment dan melaporkan hasil
pekerjaan kepada Bupati Sukabumi da ditembuskan kepada Satgas
Kapabilitas APIP yang berkedudukan di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa
Barat.
Dengan demikian dari target indikator kinerja pada tahun 2016 yaitu
level 2, dan berdasarkan selft assesment tercapai level 2, maka hasil
pengukuran atas Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
mencapai 100 %. (sangat tinggi).
b.2. Sasaran “Terwujudnya pemeritahan yang bers ih, bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme”
Pada sasaran ini terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja dalam menunjang
pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagaimana diuraikan pada tabel 3.4
yaitu sebagai berikut :
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
39
Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran
No Sasaran Indikator Capaian
2015 (%)
2016 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi Capaian
%
1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme
1. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
101 % 85 % 82 % 98% 96% 90%
2. Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD
112,5 % 18
Temuan 19
Temuan 95 % 15 Temuan 79 %
3. Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang. baik
- 45 % 45 % 100 % 70 % 64 %
4. Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
100 % 1
Laporan
1 Lapor
an 100%
2 Laporan
50 %
5. Persentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
100 % 45 % 45 % 100 % 80 % 56 %
6. Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
100 % 45 % 45 % 100 % 80 % 56 %
7. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi.
115 % 55
point 64,27 point
116,8 %
60 point 107%
8. Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Pejabat Struktural Esselon II, III di Pemerintah Kab. Sukabumi
100 % 19 % 19 % 100 % 85 % 22%
9. Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN pejabat eselon 4 dan Pelaksana di Kab. Sukabumi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara
mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah.
Adapun hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada
Tahun 2016 ini dicapai indek reformasi birokrasi Kabupaten Sukabumi
yaitu sebesar 65,29 point, dengan komponen yang terdiri dari :
a. Manajemen perubahan sebesar 4,06
b. Penataan peraturan perundang-undangan sebesar 3,75
c. Penataan penguatan organisasi sebesar 5,83
d. Penataan tatalaksana sebesar 3,76
e. Penataan sistem manajemen SDM sebesar 14,48
f. Penguatan akuntabiilitas sebesar 4,3
g. Penguatan pengawasan sebesar 6,99
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
49
h. Peningatan kualitas pelayanan publik sebesar 5,03
i. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi sebesar 7,44
j. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebesar 3
k. Kualitas pelayanan publik sebesar 6,65
Dari komponen penilaian tersebut melibatkan 13 Perangkat Daerah
terkait langsung, dan secara umum terkait dengan 39 Perangkat Daerah
non Kecamanatan, atau apabila dipersentasekan sebanyak 39
Perangkat Daerah terkait dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dari total 86 Perangkat Daerah, Sehingga dengan
demikian capaian indikator ”Rasio SKPD yang memenuhi kriteria
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ” yaitu sebesar
45% (39 : 86 = 45), dengan target capaian yang telah ditentukan yaitu
45% atau tercapai sebesar 100% (sangat tinggi).
b.1.11.Capaian Indikator Kinerja “Rasio Jumlah pengaduan/pelimpahan
pengaduan dengan jumlah pengaduan yang ditangani ” yaitu sebesar
100%, dimana target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja yaitu 100%
pengaduan yang tertangani/tercapai target sebesar 100%.
Pelaksanaan pemeriksaan khusus, merupakan penanganan berdasarkan
pengaduan dari masyarakat atau pelimpahan pengaduan dari lembaga
penegak hukum atau lembaga lainnya dan adanya permintaan atau
instruksi pimpinan.
Pada Tahun 2016 sesuai dengan anggaran yang tersedia ditargetkan
sebanyak 75 pemeriksaan khusus atau sebesar 100%, dari pengaduan
yang masuk, target tersebut terealisasi sebanyak 75 penanganan
pemeriksaan khusus atau sebesar 100%.
Dengan demikian pencapaian indikator “Rasio Jumlah
pengaduan/pelimpahan pengaduan dengan jumlah pengad uan yang
ditangani ”, dari target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016
yaitu sebesar 100%, sedangkan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan khusus adalah sebanyak 75 Riksus / LHP (100%), maka
capaian kinerjanya adalah sebesar 100% (sangat tinggi ).
Sedangkan capaian kinerja terhadap target akhir tahun Renstra yaitu
sebesar 100%.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
50
Dari uraian 13 capaian indikator kinerja tersebut memberikan kontribusi
terhadap sasaran “Terwujudnya pemeritahan yang bersih, bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme” , melalui hasil pemeriksaan oleh Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan penjenjangan/pembentukan serta diklat substansi teknis pengawasan
ditemukan sebanyak 2.648 temuan dengan nilai material yang dapat
diselamatkan sejumlah Rp.1.117.412.421,70 dari 141 objek pemeriksaan dan
telah ditindaklanjuti (diperbaiki) mencapai 82 % rekomendasi Rp.92.336.268,00
telah dikembalikan/disetorkan ke Kas Negara/Daerah sesuai rekomendasi yang
tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
C. Realisasi Anggaran
Dari ke 2 (dua) sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi dapat
diuraikan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja sasaran
melalui 2 (dua) program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan
Program Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah Yang Bersih, Peduli
dan Profesional kegiatan dengan penggunaan dan realisasi anggaran
sebagaimana diuraikan pada table 3.6.
Tabel 3.6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
No
Sasaran Indikator Sasaran
Kinerja
Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1. Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi) dengan jumlah Total APIP.
16 % 16 % 100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
235.000.000 229.820.000 97,80
2. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi
Level 2 Level 2 100% Program Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah Yang Bersih, Peduli dan Profesional
Kegiatan Pengawasan Bantuan Keuangan Kab/Kota (Bantuan Provinsi 2016)
150.000.000 150.000.000 100%
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
51
No
Sasaran Indikator Sasaran
Kinerja
Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme
1. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.
85 % 82 % 98% Program Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah Yang Bersih, Peduli dan Profesional
1. Kegiatan Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
250.000.000 250.000.000 100%
2. Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD
18 Temuan
19 Temuan
95 % 2. Kegiatan Pemeriksaan Reguler 1.000.000.000 1.000.000.000 100%
3. Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang. baik
45 % 45 % 100 % 3. Kegiatan Pengawalan APIP terhadap Kinerja SKPD
450.000.000 450.000.000 100%
4. Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP
1 Laporan
1 Laporan
100% 4. Kegiatan Reviu atas LKPD Kab. Sukabumi
65.750.000 65.750.000 100%
5. Persentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP
45 % 45 % 100 % 5. Kegiatan Reviu RKA SKPD
125.000.000 60.728.000 48,58
6. Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD
45 % 45 % 100 % 6. Kegiatan Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP)
270.221.000 256.936.000 95,08
7. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi.
55 point 64,27 point
116,8 % 7. Kegiatan Reviu dan Evaluasi LAKIP
122.600.000 121.125.000 99,87
8. Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Pejabat Struktural Esselon II, III di Pemerintah Kab. Sukabumi
19 % 19 % 100 %
8. Kegiatan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
164.556.000 164.556.000 100%
9. Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN pejabat eselon 4 dan Pelaksana di Kab. Sukabumi
7 Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
65.750.000 65.750.000 100 0
8 Reviu dan Evaluasi LAKIP 122.600.000 121.125.000 98,80 1.475.000
9 Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD 125.000.000 60.728.000 48,58 64.272.000
10 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
270.221.000 256.936.000 95,08 13.285.000
11 Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (Bantuan Provinsi 2016)
150.000.000 150.000.000 100 0
Jumlah 10.213.623.410 10.073.705.580 98,53 139.917.830
Adapun realisasi pencapaian target kinerja sasaran dalam tahun 2016,
berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja per triwulan selama tahun 2016
sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.8 tentang realisasi capaian kinerja per
triwulan tahun 2016.
Tabel 3.8
Realisasi Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2016
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET DAN REALISASI
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV T R Capaia
n % T R Capaian
% T R Capaian
% T R Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel
1 Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi) dengan jumlah Total APIP.
% 4 2 50% 4 6 150% 6 6 100% 2 2 100%
2 Level Kapabilitas APIP Kabupaten Sukabumi.
Level - - - - - - - - - 2 2 100%
2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme
1 Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Kab. Sukabumi yang ditindaklanjuti
% - 82 - 25 20 80% 25 25 100% 35 38 108%
2 Menurunnya rata-rata jumlah temuan hasil pemeriksaan reguler terhadap jumlah Perangkat Daerah yang diperiksa.
Temuan - - - - - - - - - 18 19 95%
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
54
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET DAN REALISASI
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV T R Capaia
n % T R Capaian
% T R Capaian
% T R Capaian
%
3 Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen risiko di banding dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja yang baik.
% - - - - - - - - - 45 45 100%
4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direviu APIP tepat waktu.
Laporan 1 1 100% - - - - - - - - -
5 Persentase Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang telah direviu APIP.
% - - - - - - - - - 45 45 100%
6 Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP pada tingkat rintisan dengan seluruh jumlah total Perangkat Daerah
% - - - - - - - - - 45 45 100%
7 Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
point 55 64,27 117% - - - - - - - - -
8 Rasio Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dengan jumlah Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pejabat Struktural Esselon II, III dan Pejabat BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.