Keputusan:1.Selalu bersifat individual dan konkrit2.Pengujiannya
melalui Peradilan Tata Usaha Negara3.Berlaku hanya sekali -
SelesaiPeraturan:1.Selalu bersifat general dan abstrak
2.Pengujiannya (judicial review) melalui Mahkamah Agung, sedangkan
pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi.3.Berlaku terus
menerusKualifikasi:hal-hal yang dipersyaratkan untuk mengerjakan
sesuatu yang ditentukan.Efektif :pencapaian hasil yang sesuai
dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan.Efisien :hemat biaya
dan waktu dalam pencapaian tujuan yang diharapkanEfisiensi :ukuran
tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin
hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan
semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan
proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.
Efektivitas :ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses.
Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan
proses tersebut semakin efektif. Proses yang efektif ditandai
dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan lebih
aman.Kredibilitas :kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk
menimbulkan kepercayaan. Aplikasi umum yang sah dari istilah
kredibilitas berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau suatu
lembaga selama konferensi. Kesaksian haruslah kompeten dan kredibel
apabila ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu yang
diperdebatkan.Contohnya, sebagai auditor, kita harus bisa dipercaya
dalam mengabil keputusan, dengan data yang benar benar akurat, dan
mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin.Profesionalisme :adalah
sifat-sifat (kemampuan, keterampilan, cara pelaksanaan sesuatu dan
lain-lain) sebagaimana yang tepat terdapat pada atau dilakukan oleh
seorang profesional. [1] Profesionalisme berasal dari profesi yang
berarti berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus
untuk menjalankannya , (KBBI, 1994). Jadi, profesionalisme adalah
perilaku, keahlian atau kualitas dari seseorang yang profesional
(Longman, 1987).Contohnya, sebagai akuntan, kita harus bisa bekerja
dengan benar, sesuai dengan standar yang telah dibuat dan selalu
memuaskan pihak-pihak yang mempekerjakan kita.Skeptis:Yaitu kurang
percaya, ragu-ragu, Sedangkan skeptis-isme adalah aliran (paham)
yang memandang sesuatu selalu tidak pasti (meragukan, mencurigakan)
contohnya; kesulitan itu telah banyak menimbulkan skeptis-isme
terhadap kesanggupan dalam menanggapi gejolak hubungan
internasional. Jadi secara umum skeptis-isme adalah
ketidakpercayaan atau keraguan seseorang tentang sesuatu yang belum
tentu kebenarannyaKonservatisme:adalah sebuah filsafat politik yang
mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa
Latin, conservre, melestarikan; menjaga, memelihara, mengamalkan.
Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan
berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai
tujuan yang berbeda-beda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha
melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali
kepada nilai-nilai dari zaman yang lampauIntegritas: adalah suatu
elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional.
Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan
merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan
yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk,
antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus
mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan
publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas
dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan
pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau
peniadaan prinsip.Kompeten:adalah kemampuan seseorang di dalam
melakukan sesuatu, seperti kemampuan mengendarai motor, forklift
dll.,Kompetensi :adalah kemampuan seseorang memerankan fungsinya
sesuai dengan skill, knowledge dan attitude.Jadi competence adalah
bagian dari competency, yaitu skill competency. Kalau dikaitkan
dengan CBT yg dirumuskan oleh NTIS Australia bukancompetency tapi
competence, menurut saya pribadi.Psikotes:Mengungkap potensi yang
ada serta meramalkan kecenderungan perilaku yang akan muncul
kemudian. psikotes juga dapat mengungkap dan mencari tahu sebab dan
alasan munculnya perilaku tersebut. hal ini dikarenakan sifat
beberapa alat tes dapat bersifat proyeksi atau bersifat klinis.
jadi ini keuntungan dari jasa psikotes, selain mengungkap potensi,
meramalkan, juga mengetahui alasannya.Assessment :Mengungkap
kompetensi, yaitu memotret perilaku yang muncul secara langsung.
Hal ini terjadi karena assessment test biasanya menggunakan
simulasi-simulasi dibandingkan paper test sebagaimana psikotest.
Lalu apa perbedaannya? dibandingkan psikotes, assessment cenderung
bersifat straight atau melihat langsung perilaku yang muncul tanpa
perlu mengungkap apa yang mendasari seseorang berperilaku tertentu.
ramalannya pun bersifat on sight, artinya apa yang tersurat
saja.Knowledge :Anda dapat dikatakan sudah mempunyai knowledge
(pengetahuan) jika kita tahu fungsi saddle (sadel) untuk duduk,
handle bar (batang kemudi / setang) untuk mengendalikan arah roda
depan, pedal berfungsi untuk mengubah tenaga otot dari ke kaki
menjadi tenaga gerak yang memutar roda belakang, brake lever (tuas
rem) berfungsi untuk mengubah tenaga otot dari telapak tangan
menjadi tenaga gerak yang akan memperlambat putaran roda, dan
lain-lain.Skill: Mempunyai skill (keterampilan) bersepeda berarti
Anda sudah dapat mengendarai sepeda, menjaga keseimbangan agar
tidak jatuh kesamping kiri atau kanan, mengayuh sepeda dengan
kecepatan yang diinginkan, mengendalikan sepeda ke arah yang
dituju, dan menghentikan sepeda saat dibutuhkan.Attitude:Attitude
(sikap) adalah kondisi mental yang akan membuat Anda mau tahu lebih
jauh tentang bagian-bagian sepeda, fungsi masing-masing bagian
sepeda, cara menggunakan bagian-bagian sepeda, mau belajar
mengendarai sepeda, siap bangkit lagi saat terjatuh dalam latihan
mengendarai sepeda, mau terus berlatih untuk meningkatkan
ketrampilan bersepeda. Attitude pula yang akan membuat Anda mau
mengayuh sepeda untuk berkeliling kota, menyusuri desa, bahkan
keliling dunia. Kemungkinannya seperti menjadi tak
terbatas.Aglomerasi:Gabungan, kumpulan dua atau lebih pusat
kegiatan, tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu
lokasi atau kawasan tertentu, dapat berupa kawasan industri,
permukiman, perdagangan, dan lain-lain (yang dapat saja tumbuh
melewati batas administrasi kawasan masing-masing, sehingga
membentuk wilayah baru yang tidak terencana secara
sempurna)Akuisisi :Pengambilalihan kepemilikan suatu bank. (Sumber
: Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan)Akuntabilitas :Merupakan salah satu
prinsip dari sepuluh prinsip Good Governance yang berarti
meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan di
pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat
dalam segala bidang kepada masyarakat. (Hasil Seminar Nasional Tata
Pemerintahan Kota yang Baik Mei 2001)Akuntabilitas:Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Media Internal
Ditjen Otda-Info Otda, Nomor 1 Tahun 2001)Amdal Regional:Hasil
analisis mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang
direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan
ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai rencana umum
tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu
instansi yang bertanggung jawab. AMDAL:adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
Dasar hukum AMDALSebagai dasar hukum AMDAL adalah PP No.27/ 1999
yang di dukung oleh paket keputusan menteri lingkungan hidup
tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi denganAMDAL
dankeputusankepalaBAPEDALtentangpedoman
penentuandampakbesardanpenting.Tujuan dan Sasaran AMDAL adalah
untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunandapat berjalan
secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan
melalui studi AMDAL diharapkan usaha atau kegiatan pembangunan
dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien,
meminimumkan dampak negatip dan memaksimalkan dampak positif
terhadap lingkungan hidup. Tanggung jawab pelaksanaan AMDAL. Secara
umum yang bertanggung jawab terhadap koordinasi proses pelaksanaan
AMDAL adalahBAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan).AMDAL
digunakan untuk:a. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayahb.
Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan
hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.c. Memberi masukan untuk
penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau
kegiatan.d. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup.e. Memberi informasi bagi
masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha
dan atau kegiatan.Mulainya studi AMDALAMDAL merupakan bagian dari
studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sesuai waktu
pembuatan dokumen dapat diperpendek. Dalam perubahan tersebut di
introdusir pula pembuatan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang
tidak wajib AMDAL. Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL) ditetapkan oleh Menteri Sektoral
yangberdasarkan format yang di tentukan oleh Menteri Negara
Lingkungan Hidup. Demikian pula wewenang menyusun AMDAL
disederhanakan dan dihapuskannya dewan kualifikasi dan ujian
negara. Dengan ditetapkannya Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), maka PP No.51/1993 perlu
diganti dengan PP No.27/1999 yang di undangkan pada tanggal 7 Mei
1999 yang efektif berlaku 18 bulan kemudian. Perubahan besar yang
terdapat dalam PP No.27 / 1999 adalah di hapuskannya semua Komisi
AMDAL Pusat dan diganti dengan satu Komisi Penilai Pusat yang ada
di Bapedal. Didaerah yaitu provinsi mempunyai Komisi Penilai
Daerah. Apabila penilaian tersebut tidak layak lingkungan maka
instansi yang berwenang boleh menolak permohohan ijin yang di
ajukan oleh pemrakarsa. Suatu hal yang lebih di tekankan dalam PP
No.27/1999 adalah keterbukaan informasi dan peran masyarakat.
Implementasi AMDAL sangat perlu di sosialisasikan tidak hanya
kepada masyarakat namun perlu juga pada para calon investor agar
dapat mengetahui perihal AMDAL di Indonesia. Karena semua tahu
bahwa proses pembangunan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya. Dengan implementasi
AMDAL yang sesuai dengan aturan yang ada maka di harapkan akan
berdampak positif pada recovery ekonomi pada suatu daerah.
Dokumen AMDAL terdiri dari:a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis
Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)b. Dokumen Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (ANDAL)c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RKL)d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:a. Komisi
Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.b.
Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, danc.
masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas
segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan, yaitu:a. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini,
Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan
menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre
request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012.b.
Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka
wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010c. Penyusunan AMDAL menggunakan
Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO.
08/2006Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no.
05/2008
Prinsip-prinsip AMDALa. AMDAL bagian integral dari Studi
Kelayakan Kegiatan Pembangunanb. AMDAL menjaga keserasian hubungan
antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal
perencanaanc. AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah,
Potensi konflik, Kendala sumber daya alam, Pengaruh kegiatan
sekitar terhadap proyekd. Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin
bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat & aman terhadap
lingkunganPengertian ANDALAnalisa dampak lingkungan atau disingkat
menjadi Andal sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak
tahun 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau
EnvironmentalImpact Assesment yang kedua-duanya disingkat menjadi
EIA.Di dalam bahasa Indonesia environmental diterjemahkan menjadi
lingkungan, analisis pada permulaannya diterjemahkan menjadi
analisa kemudian oleh ahli bahasa disarankan untukditerjemahkan
menjadi analisis.DampakImpact atau Dampak di sini diartikan sebagai
adanya suatu benturan antar dua kepentingan,yaitu kepentingan
pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitasl
ingkungan yang baik.Dampak yang diartikan dari benturan dua
kepentingan antara kegiatan (proyek pembangunan)yang akan
dijalankan di lingkungan. Dalam perkembanan dianalisis bukanlah
hanya dampak negatif saja tetapi juga dampak positifnya dengan
bobot analisis yang sama. Apabila didefinisikan maka dampak ialah
setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya
aktivitas manusia. Di sini tidak disebutkan karena adanya proyek,
karena sering proyek diartikan sebagai bangunan fisik
saja,sedangkan banyak proyek yang bangunan fisiknya relatif kecil
atau tidak ada tetapi dampaknya dapat besar. Misalnya ialah proyek
pasar, proyek satelit komunikasi dan lain sebagainya
Pendugaan DampakPendugaan ini digunakan sebagai terjemahan dari
assessment. Beberapa ahli di indonesia menggunakan terjemahan
perkiraan atau peramalan. Pendugaan dampak dapat didefinisikan
sebagai aktivitas untuk menduga dampak yang akan terjadi di masa
yang akan datang akibat suatu aktivitas manusia (proyek). Dampak
yang diduga tersebut merupakanperbedaan nilai lingkungan atau nilai
suatu sumberdaya di masa yang akan datang antara lingkungan tanpa
proyek dan lingkugnan dengan proyek.Penyajian Informasi
LingkunganPenyajian informasi lingkungan atau PIL adalah suatu
proses untukmemperkirakan kemungkinan terjadinya dampak yang akan
digunakan untuk menetapkan apakah proyek yang diusulkan tersebut
perlu Andal atau tidak. Perundangan di indonesia menyebutkan bahwa
PIL adalah suatu telaahan secara garis besar tentang rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan; rona lingkungan tempat kegiatan,
kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut dan
rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya
Penyajian Evaluasi LingkunganPenyajian evaluasi lingkungan atau
disingkat menjadiPEL adalah suatu aktivitas penelaahaan seperti
PIL, hanya bedanya PEL dilakukan padaproyek yang sudah berjalan
sedangPIL dilakukan pada proyek yang masih dalam perencanaanStudi
Evaluasi LingkunganIstilah studi evaluai lingkungan atau SEL adalah
analisis dampak lingkunan yan dilakukan padaproyek atau aktivitas
manusia yang sudah berjalan. Dalam analisis ini rona lingkungan
sebelumproyek berjalan sudah tidak dapat dijumpaiPeranan Andal
Dalam Pengelolaan LingkunganAktivitas pengelolaan lingkungan baru
dapat dilakukan apabila telah dapat disusun rencana pengelolaan
lingkungan, sedang rencana pengelolaan lingkungan dapat disusun
apabila telah diketahui dampak lingkungan yang akan terjadi akibat
dari proyek-proyek pembangunan yang akan dibangun.Pendugaan dampak
lingkungan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan dapat berbeda
dengan kenyataan dampak yang terjadi setelah proyek berjalan,
sehingga program pengelolaan lingkungan sudah tidak sesuai atau
mungkin tak mampu menghindarkan rusaknya lingkungan.Perbedaan dari
dampak yang diduga dan dampak yang terjadi dapat disebabkan oleh
:a. Penyusun laporan Andal kurang tepat atau kurang baik di dalam
melakukan pendugaan dan biasanya juga disebabkan pula oleh tidak
cermatnya para evaluator dari berbagai instansi pemerintah yang
terlibat, sehingga konsep atau draft laporan Amdal yang tidak baik
sudah disetujui menjadi laporan akhir.b. Pemilik proyek tidak
menjalankan proyeknya sesuai denganapa yang telah tertulis di dalam
laporan Andal yang telah diterima pemerintah terutama saran-saran
dan pedoman di dalam mengendalikan dampak negatif. Misalnya di
dalam laporan Andal jelas bahwa proyek harus membangun pengelolaan
air limbah (water treatment plant), tetapi kenyataannya tidak
dilakukan atau, walaupun dilakukan, tidak bekerja dengan baik, dan
kalaupun diketahui dibiarkan saja.Peranan Andal dalam pengelolaan
proyekUntuk dapat mengetahui di mana dan sejauh mana peranan Andal,
RKL dan RPL di dalam pengelolaan proyek terlebih dahulu harus
diketahui fase-fase dari pengelolaan proyek. Pada umumnya fase-fase
dapat dibagi sebagai berikut:a. Fase identifikasib. Fase studi
kelayakanc. Fase desain kerekayasaan (engineering design) atau
disebut juga sebagai fase rancangand. Fase pembangunan proyeke.
Fase proyek berjalan atau fase proyekberoperasif. Fase proyek telah
berhenti beroperasi atau pasca operasi (post operation).Kegunaan
Andal bagi berbagai pihakPembagian kegunaan dalam bentuk lain juga
dapat disusun berdasarkan pihak yang mendapatkankegunaannya,
sebagai berikut :a. Kegunaan bagi pemerintahb. Kegunaan bagi
pemilik proyekc. Kegunaan bagi pemilik modald. Kegunaan bagi
masyarakate. Kegunaan lainnya.Dasar penetapan dampaka. Melakukan
identifikasi dampak yang terjadi pada komponen lingkungan.b.
Pengukuran/perhitungan dampak yang akan terjadi komponen
lingkungan.c. Penggabungan beberapa komponen lingkungan yang sangat
berkaitan kemudian dianalisis dan digunakan untuk menetapkan
refleksi dari dampak komponen-komponen sebagai indikator menjadi
gambaran perubahan lingkungan.Andal mencakupa. Batas wilayah yang
terkena harus diseleksi semua wilayah.b. Rona awal (sebelum
kegiatan) kerusakan daerah lingkungan.c. Rona kegiatan yang akan di
usulkan.d. Perkiraan dampak yang mungkin timbul.e. Evaluasi dari
berbagai dampak dan alternatif tindakan pengendalian.f. Tata cara
prosedur monitoring evaluasi.Beberapa elemen/komponen lingkungan
yang dipertimbangkan. Partikel-partikel Sulfur dioksida,
Hidrokarbon, Nitrogen oksida, Karbon dioksida, Zat-zat beracun dan
Bau.Beberapa metoda Andal yang terkenal.a. Metoda Leopolo Dikenal
sebagai matriks leopold atau intrik interaksi dari leopoldmatriks
ini dikenal sejak tahun 1971 dengan mengetengahkan 100 (seratus)
macam aktivitas dari suatu proyek dengan 88 (delapan puluh delapan)
komponen lingkungan.b. Metoda matriks dampak dari moore (1973)
Metoda ini memperlihatkan dampak lingkungan dilihat dari sudut
dampak pada kelompok-kelompok yang sudah atau sedang dimanfaatkan
oleh manusia atau dapat digambarkan pula sebagai proyek-proyek
pembangunan manusia lainnya.c. Metoda sorenson (1971) merupakan
analisa network yang pertama disusun untuk digunakan pada proyek
pengerukan dasar laut.d. Metoda Mac Harg (1968) yang dikenal dengan
metoda overlya atau teknik overlay. Sesuai dengan namanya maka
metoda ini menggunakan berbagai peta yang digambarkan dalam
lembar-lembar transparansi.e. Metoda fishe anri davies (1973)
dikenal sebagai matriks dari fisiter dan davies. Kekhususan metoda
ini ialah tiga macam matrik yangdisusun secara bertahap.1. Tahap
pertama : Matriks mengenai evaluasi lingkungan sebelum proyek
dibangun disebut keadaan lingkungan (Env. baseline)2. Tahap dua :
Matriks dampak lingkungan (Env. Compatibility matrix).3. Tahap
ketiga : Matriks keputusan (decision matrix)
Angka Harapan Hidup :Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak
lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. (Sumber : Menual
Teknis Operasinal (MTO) Pengembangan dan Pemanfaatan IPM dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda 1998). Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) :Setiap bahan yang karena sifat atau
konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. (Sumber :
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup).Bahu Jalan / Ambang Pengaman Jalan:Struktur bagian dari
jalan yang berdampingan dengan jalur gerak untuk melindungi
perkerasan, menjamin, kebebasan samping dan menyediakan ruang untuk
tempat berhenti sementara, parkir dan kadang-kadang dipakai oleh
pejalan kaki atau bersepeda.Baku Mutu Lingkungan Hidup:Ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau
harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya
dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
(Sumber : Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup).Commitment Fee:Biaya yang dikenakan kepada
peminjam atas dana pinjaman yang sudah tersedia akan tetapi belum
ditarik.(Sumber : The World Bank, External Debt Management, halaman
83). Crash Program Method:Salah satu metode yang dijadikan azas
pemberdayaan masyarakat dalam realisasi program dan kegiatan
Pemerintah Daerah. Metide ini mencakup upaya untuk melakukan
keterpaduan program-program pembangunan lintas sektoral yang
dimotori oleh instansi terkait. (Paduan Pemerintah Daerah dalam
Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen Bangda, T.A. 2000).Currency:Mata
uang, valuta asing sebagai alat bayar yang diterima oleh semua
negara.Daerah Aliran Sungai (DAS):Suatu daerah tertentu yang bentuk
dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan
dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut
di fungsinya untuk menampung air yang berasal dari air hujan dan
sumber-sumber air lainnya yang penyimpanannya serta pengalirannya
dihimpun dan ditata berdasarkan hukum-hukum alam sekelilingnya demi
kesinambungan daerah tersebut; daerah sekitar sungai, meliputi
punggung bukit atau gunung yang merupakan tempat sumber air dan
semua curahan air hujan yang mengalir ke sungai, sampai daerah
dataran dan muara sungai.Daerah Inti:Daerah yang mempunyai ciri
potensi pertumbuhan ekonomi tinggi.Daerah Khusus:Daerah-daerah yang
berdasarkan amanat GBHN 1999 perlu ditangani secara khusus dalam
rangka menuntaskan gejolak konflik yang mengarah pada disintegrasi
dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Aceh, Papua,
Maluku dan Maluku Utara.Efektifitas dan Efisiensi:Salah satu
prinsip dan sepuluh prinsip Good Governance yang berarti memberikan
pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dengan
menggunakan segala sumber daya secara optimal (Hasil seminar
Nasional Tata Pemerintahan Kota yang Baik Mei 2001)Ekologi:Hubungan
timbal balik antara kelompok organisasi dengan
lingkungannya.(Sumber : Kamus Kehutanan Edisi Pertama
1989).Ekosistem:Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk
keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. (Sumber
: Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup).Garis Batas Kemiskinan garis: demarkasi yang mengindikasikan
suatau keluarga dianggap miskin atau tidak. Berdasarkan kriteria
BPS, sesorang atau keluarga dianggap berada di bawah garis
kemiskinan jika setiap anggota keluarga mengkonsumsi rata-rata
kurang dari 2100 kal. (indeks Pembangunan Regional, Ditjen Bina
Bangda Departemend Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001)Garis
Sepadan Bangunan:Garis batas dalam mendirikan dalam suatu persil
atau petak yang tidak boleh dilewatinya; garis ini bisa membatasi
fisik bangunan kearah depan, belakang atau pun samping.Good
Governance (Tata Pemerintahan yang Baik)Suatu tata pemerintahan
atau Governance (lihat Governance/Tata Pemerintahan) yang
mendasarkan diri pada prinsip-prinsip (yang kemudian dikenal dengan
Sepuluh Prinsi Tata Pemerintahan yang Baik), antara lain :
Partisipasi, Penegakan Hukum, mewujudkan adanya penegakan huum dan
kepastian hukum yang adil Transparansi, Responsivness/Tanggap,
Kesetaraan, Visi Strategis, Efektifitas dan Efisiensi,
Profesionalisme, Ekuntabilitas dan Pengawasan. (Hasil Seminar
Nasional Tata Pemerintahan Kota yang baik Mei 2001).Governance
(Tata Pemerintahan) Suatu mekanisme interkasi para pihak terkait
yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif dan masyarakat,
baik secara pribadi maupun kelompok (perusahaan, asosiasi, LSM dan
lain-lain) untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang
berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum
atau administratif tertentu.(Hasil Kesepakatan Bersama antara
Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia).Grant atau Hibah
Luar Negeri:Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa
maupun dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa yang diperoleh
dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
(Sumber : SKB Menteri Keuangan dan Meneg PPN/Ketua BAPPENAS Nomor
48/KMK.012/1987 dan Nomor Kep. 004/Ket/1/1987 tentang Tata Cara
Pelaksanaan dan Penata Usahaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri
Dalam Rangka Pelaksanaan APBN).Hak Guna Bangunan (HGB):Hak untuk
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, orang
atau badan hukum yang mempunyai hak guna bagunan luas serta keadaan
bangunan-bangunan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan
waktu paling lama 20 tahun, HGB dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain (UPA60); HGB dapat diberikan kepada warga Indonesia dan
badan hukum yang didirikan menurun hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia. Indeks Gini:Suatu koefisien yang berkisar dari angka
0 sampai angka 1. koefisien tersebut menjelaskan kadar kemerataan
(ketimpangan) distribusi pendapat nasional. Semakin kecil
koefisinnya, pertanda semakin baik distribusi pendapatan
nasionalnya.(Indeks Pembangunan Regional, Departemen Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
2001).Indeks Pembangunan Manusia:Suatu alat yang dapat dipergunakan
untuk mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan otonomi
dan pembangunan daerah sebagai indeks komposit yang secara generic
terdiri dari 3 komponen utama, yaitu : 1. Kawasan Pemerintah; 2.
Perkembangan Wilayah; 3. Kebudayaan Masyarakat. (Sumber : Makalah
Deputy Regional dan Sumber Daya Alam Pada Konasbang
2001).Indikator:Ukuran kwantitatif atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan. (Sumber : Proyek Pengembangan Program
Transmigrasi dan PPH Tahun 2001).Rapat Koordinasi :Pembangunan
(Rakorbang)Forum musyawarah/rapat koordinasi, sosialisasi,
pengambilan dan perumusan keputusan mulai dari tingkat desa sampai
tingkat nasional dan dianggap sebagai mekanisme Pedoman Penyusunan
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah. Istilah
Rakorbang pada tiap tingkatan antara lain (1) Tingkat
Desa/Kelurahan dalam Musbangdes, (2) Tingkat Kecamatan dalam UDKP
(lihat UDKP), (3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Musyawarah
Pembangunan Daerah Tk. II (Musbangda II), (4) Tingkat Propinsi pada
Musbangda I, (5) antar wilayah pada Konregbang, dan (6) Tingkat
Nasional pada Konasbang.Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE):Bagian dari
laut lepas berupa suatu jalur laut yang terletak di luar dan
berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi
200 mil laut diukur dari garis pangkal.