KAMIS | 10 DESEMBER 2015 website: www.jurnalbogor.co A SECTION 8 tren bisnis Jakarta | Jurnal Bogor M ENTERI Perdagang- an Thomas Lembo- ng berkomitmen meningkatkan ak- ses pasar dan inves- tasi selama kunjungan ke Korea Se- latan, salah satunya dengan melan- jutkan perundingan "Indonesia-Ko- rea Comprehensive Economic Part- nership Agreement". "Perluasan akses pasar dilaku- kan dengan jalan melanjutkan pe- rundingan Indonesia-Korea Com- prehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) dan peningka- tan promosi produk-produk Indo- nesia di pasar Korea Selatan," kata Thomas, dalam siaran pers yang di- terima, Rabu (9/12). Dalam kunjungan kali ini, Tho- mas akan bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan, Lee Kwan- sup, dan Chairman of Korea Deve- lopment Bank (KDB) dan beberapa perusahaan Korea seperti POSCO dan Samsung Global Operations. Thomas menambahkan, investa- si Korea Selatan di Indonesia cukup besar dan menduduki peringkat ke- 4 dengan nilai mencapai US$6,82 miliar. Sektor investasi terbesar pa- da 2014 yaitu pertambangan, in- dustri logam dasar, industri karet, dan industri kulit. Ke depan, inves- tasi Korsel direncanakan akan terus meningkat. "Kami sangat mengapresiasi ko- mitmen para pengusaha Korea Selatan yang berencana melakukan dan meningkatkan investasinya di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur, energi, serta industri besi dan petrokimia, seperti POSCO, Hyosung, Lotte Chemical, BK Ener- gy, dan Hanwa," ujar Thomas. Total perdagangan Indonesia de- ngan Korea Selatan pada 2014 ter- catat sebesar US$22,47 miliar. Se- mentara pada periode Januari-Sep- tember 2015 mencapai US$12,52 miliar atau menurun sebesar 25,92% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2014 yang sebesar US$- 16,90 miliar. Korea Selatan merupakan negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia urutan ke-7 dengan share sebesar ti- ga persen dari total keseluruhan ek- spor pada 2014. Ekspor nonmigas In- donesia ke Korea Selatan pada 2014 mencapai nilai US$5,72 miliar. Nilai tersebut menurun 5,55% jika dibanding ekspor 2013 yang tercatat sebesar US$6,05 miliar. Sementara itu, untuk ekspor nonmigas Indonesia ke Korea Selatan pada Januari-September 2015 tercatat senilai US$4,23 miliar yang juga mengalami penurunan sebesar 1,23% dibanding ekspor pe- riode yang sama pada 2014 dimana tercatat sebesar US$4,28 miliar. Untuk tren ekspor nonmigas In- donesia ke Korea Selatan lima tahun terakhir atau pada 2010-2014 adalah sebesar 5,73%, dimana ekspor pada 2010 sebesar US$6,87 miliar menjadi US$5,71 miliar pada 2014. GITA PURNAMA | * [email protected] Akses Pasar ke Korsel Ditingkatkan PUBLIKASI KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR SEMESTER-2 TAHUN 2015 DALAM UPAYA MENCAPAI DISPENDA TERMAJU DI INDONESIA D INAS Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi : (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; (4) pengelolaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya. Berkenaan dengan tupoksi tersebut, struktur organisasi Dispenda Kabupaten Bogor memiliki 1 sekretariat dan 4 bidang, yaitu bidang PBB, BPHTB, Pajak Daerah dan bidang Perencanaan dan Pengembangan dimana masing-masing bidang/sekretariat memiliki 3 seksi/sub bagian, Selama tahun anggaran 2015, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor melaksanakan 6 program dan 70 kegiatan. Bidang Pajak Daerah melakukan kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, Pendataan Wajib Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Penagihan Pajak Daerah pada 8 pajak daerah, mulai dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Bidang PBB memiliki beberapa kegiatan, diantaranya : Analisa Zona Nilai Tanah (ZNT), dimana pada tahun 2015, dilaksanakan di 7 kecamatan dan 74 desa. Kegiatan ZNT dilaksanakan setiap tahun dengan mempertimbangkan perkembangan harga pasar wajar di lapangan, khususnya terhadap wilayah yang perkembangannya sangat dinamis dan cepat. Kegiatan ini harus melibatkan masyarakat/desa, sehingga penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB yang wajar akan dapat diterima oleh masyarakat serta dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah Kab.Bogor. Selain itu juga dilakukan kegiatan Pendataan dan Penilaian PBB Sektor Telekomunikasi (BTS), dimana pada tahun 2015 dilaksanakan pada 8 kecamatan, dengan jumlah total hasil pendataan sebanyak 312 tower. Kegiatan lainnya adalah Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP - Pendataan/Pemetaan), dimana pada tahun 2015 dilakukan pembentukan basis data Sismiop di 3 kecamatan, yaitu keca- matan Babakan Madang, Citeureup dan Gunungputri. Kegiatan Penagihan PBB, Verifikasi Data Obyek PBB, Penanganan Keberatan dan Pengurangan PBB serta Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB adalah kegiatan yang dilakukan sela- ma tahun 2015 pada 1.700.000 Wajib Pajak PBB, dalam upaya peningkatan pen- dapatan daerah Kabupaten Bogor, khususnya dibidang PBB Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan dilaksanakannya Sismiop adalah untuk mengantisipasi perkembangan tata guna lahan, perkembangan harga pasar yang wajar dan harga property yang jauh diatas NJOP, banyaknya mutasi kepemilikan baik jual beli, waris, hibah, wasiat dan lain-lain yang tidak dilaporkan, adanya perubahan dan pergeseran fungsi lahan, adanya obyek dan subyek pajak yang belum terdaftar baik dalam basis data maupun peta Sismiop, adanya kesalahan administrasi yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan data (updating basis data) serta masih adanya desa di Kabupaten Bogor yang belum melakukan pendataan dengan pola Sismiop. Kegiatan Pendataan Obyek Pajak PBB, Pengelolaan Teknologi Informasi PBB, Updating Data PBB dan Pemeliharaan Basis Data PBB dilakukan dengan proses digitasi peta digital kedalam sistem SMART MAP, sehingga akan menghasilkan data yang lebih akurat baik dalam bentuk peta maupun data base Sismiop, terutama bagi kecamatan yang belum melakukan Sismiop Bidang BPHTB dan Dana Transfer memiliki kegiatan Pelayanan Validasi BPHTB, Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB, Evaluasi dan Pengendalian BPHTB, Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer, Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi. Sedangkan Bidang Perencanaan dan Pengembangan memiliki kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah, Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah, Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah, Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga, Sosialisasi Pendapatan Daerah, Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah, Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah, Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran, Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah dan Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah. Sekretariat Dispenda membawahi sub bagian umum dan kepegawaian yang melakukan pembinaan kepegawaian agar sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan di Dispenda, yaitu : PENDAPATAN (Pelayanan prima, Etos kerja, Niat yang baik, Disiplin, Amanah, Profesionalisme, Akuntable, Transparan, Aktif dalam bekerja, Normatif). Selain itu Sub bagian Program dan Pelaporan bertanggungjawab atas penyusunan pelaporan, monitoring, evaluasi, penyusunan perencanaan anggaran dan program kegiatan, pengelolaan kehumasan dan web site Dispenda. Dan subbag keuangan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Dispenda. Dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pemeriksaan pajak daerah, pendataan dan penilaian yang intensif, evaluasi produk hukum, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, sosialiasi ke wajib pajak yang intensif, pembinaan yang terus menerus pada aparatur pemungut pajak daerah, penggalian sumber penerimaan dari sektor lain seperti Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka optimis dapat meraih Pendapatan Asli Daerah Termasuk Tertinggi di Indonesia sebagai salah satu Penciri Termaju dalam mewujudkan Visi Dispenda menjadi Dispenda Termaju di Indonesia dan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. Berkenaan dengan target Dispenda Termaju adalah bahwa Dispenda Kabupaten Bogor akan mencapai Target Pendapatan Daerah sebesar Rp 2 Trilyun pada tahun 2016, yang berarti lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Dispenda kabupaten lain di Indonesia, dengan indikator sebagai berikut : Termaju pada Target Penerimaan Pendapatan Daerah di Indonesia, dimana saat ini Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2015 sebesar Rp 5.800.885.166.000. Termaju pada Kualitas Pelayanan pada wajib pajak daerah, yang diindikasikan dari analisis indeks kepuasan masyarakat dan tercapainya ISO 9001 serta rendahnya complain/pengaduan dari masyarakat. Saat ini Dinas Pendapatan Daerah telah memiliki 16 loket pelayanan yang terdiri dari 4 loket pelayanan BPHTB, 8 loket pelayanan PBB, 3 loket pelayanan Pajak Daerah dan 1 loket pelayanan administrasi umum (surat menyurat). Disamping itu terdapat 4 customer service yang terdiri dari 2 customer service PBB dan 2 customer service BPHTB; Selain itu terdapat layanan pengaduan yaitu dengan sms ke nomor 021-96123490, sementara untuk pelayanan dilakukan di Gedung Dispenda, Jl Raya Tegar Beriman Cibinong Bogor, nomor telpon 021-87912442, faximile no 021-87906550. ISO 9001 dilaksanakan di Dispenda dengan maksud untuk memberikan jaminan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan mempunyai kualitas yang akuntable dan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak juga dilakukan melalui upaya sosialisasi yang tersebar di 40 kecamatan dan dilakukan secara periodik setiap bulan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya dan membawakan materi sosialisasi 10 Pajak Daerah serta Aturan/Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak Daerah sehingga wajib pajak paham dan mau membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah sesuai prosedur yang ditetapkan; Termaju pada sistem data dan informasi pendapatan daerah yang dapat diakses oleh publik dalam bentuk digital. Saat ini Dinas Pendapatan Daerah memiliki website dengan alamat : http://dispenda.bogorkab.go.id/ dan alamat emailnya : [email protected] sehingga mempermudah masyarakat dan wajib pajak untuk mengakses data. Berkenaan dengan sistem informasi di bidang pajak daerah dan dalam upaya memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan kewajibannnya membayar pajak, DISPENDA telah menyediakan sarana penunjang dalam pengelolaan administrasi pajak daerah, yakni dengan membuat aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh WP di Kabupaten Bogor. Sistem ini disebut e-SPTPD. e- SPTPD adalah suatu aplikasi yang dibangun berbasis web yang diperuntukan membantu para Wajib Pajak dalam mendaftarkan dan melaporkan Kewajiban Pajak Daerah secara on line dan dapat dilakukan dimana saja, yang terkoneksi secara real time dengan Sistem Informasi Pajak Asli daerah (SIMPAD) yang sudah berjalan di DISPENDA Kabupaten Bogor; Selain itu Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini telah mengembangkan sistem aplikasi pelayanan BPHTB On line khusus untuk PPAT / PPATS dan perorangan, sehingga diharapkan administrasi dan transaksi BPHTB dapat lebih efisien dan tepat waktu. Sistem aplikasi BPHTB ini didesain dengan basis web sehingga bisa diakses dari kantor PPAT / PPATS dengan menggunakan fasiltas layanan internet seperti telkomnet instant, speedy dan sebagainya. Untuk wajib pajak perorangan atau umum juga bisa mengakses sistem aplikasi ini pada loket atau counter khusus yang disiapkan oleh Dispenda Kabupaten Bogor; Disamping itu juga terdapat Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak On line dengan sasaran 200 wajib pajak. Termaju dalam Kualitas Sumber Daya Manusia di Dispenda, khususnya dalam bidang Pajak Daerah. Berkaitan dengan indikator tersebut, dilakukan upaya bimbingan teknis dan in house training, sehingga aparatur Dispenda paham akan tugas pokok dan fungsinya di lapangan. Dispenda menyiapkan tenaga-tenaga profesional di bidang pajak daerah termasuk akan menyiapkan tenaga yang mampu mendata dan menilai tanah dan bangunan serta Dispenda juga akan mendidik pegawai menjadi juru sita. Kendala yang dihadapi Dispenda saat ini terbatasnya juru penilai maupun juru sita dan baru pada tahun 2015 dilakukan kegiatan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah yang mampu mengintegrasikan antara sistem Pajak Daerah, BPHTB dan PBB dengan pihak Perbankan, Notaris/PPAT dan 20 UPT di Kabupaten Bogor Termaju dalam Penyusunan Produk Hukum dan Standar Operasional Prosedur di bidang Pajak Daerah serta implementasinya di masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015 akan dilakukan revisi terhadap 10 Perda Pajak Daerah dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi terkini di masyarakat; Termaju dalam Manajemen Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2015 Dispenda Kabupaten Bogor menyiapkan sistem prosedur, sistem aplikasi, sarana prasarana dan SDM yang berkualitas yang berimpljkasi pada banyaknya kabupaten, kota dan propinsi di Indonesia, baik dari Dinas Pendapatan Daerah, dari DPRD maupun pemerintah daerah yang datang berkunjung melakukan studi banding ke Dispenda Kabupaten Bogor. Selama tahun 2015 sudah lebih dari 100 kabupaten/kota yang berkunjung ke Dispenda Kabupaten Bogor untuk bertukar pengetahuan tentang Pengelolaan Pajak Daerah, PBB P2 maupun BPHTB. ADV KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI A. BACHTIAR, SE, MM, MBA