Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan KERANGKA ACUAN KERJA PENGELOLAAN PRASARANA LINGKUNGAN PERUMAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKALONGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN ( K A K ) KAJIAN PENYEDIAAN SARANA, DI KOTA PEKALONGAN TA 2010 KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK) I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kota Pekalongan merupakan salah satu Kota Pusat Kegiatan Nasional, sehingga sudah barang tentu kondisi kota memiliki daya tarik tersendiri baik sebagai tempat usaha atau kerja, maupun tempat tinggal, terlebih kota Pekalongan memiliki udara yang sejuk sehingga menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk berlomba memiliki tempat tinggal di Pekalongan, hal ini berdampak terhadap daya dukung lahan dan berpotensi kawasan menjadi padat dan kurang memenuhi standar kehidupan yang layak.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
KERANGKA ACUAN KERJA
PENGELOLAAN
PRASARANA LINGKUNGAN PERUMAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
( K A K )
KAJIAN
PENYEDIAAN SARANA,
DI KOTA PEKALONGAN
TA 2010
KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK)
I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Kota Pekalongan merupakan salah satu Kota Pusat Kegiatan Nasional,
sehingga sudah barang tentu kondisi kota memiliki daya tarik tersendiri baik
sebagai tempat usaha atau kerja, maupun tempat tinggal, terlebih kota Pekalongan
memiliki udara yang sejuk sehingga menjadikan daya tarik tersendiri bagi
masyarakat sekitar untuk berlomba memiliki tempat tinggal di Pekalongan, hal ini
berdampak terhadap daya dukung lahan dan berpotensi kawasan menjadi padat
dan kurang memenuhi standar kehidupan yang layak.
Pesatnya Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan terbukanya
lapangan usaha menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini
memberikan konsekuensi pada kebutuhan layanan penyediaan sarana dan
prasarana perkotaan untuk memperkuat fungsi internal dan eksternal kota guna
meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang berbagai aktivitas
masyarakat serta pemerintah yang ada didalamnya.
Salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan
perkotaan adalah perumahan. Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan
watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi
kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Penyediaan hunian dan fasilitas pendukungnya dilakukan melalui
perbaikan lingkungan tempat tinggal, kampung, dan kawasan kumuh dengan
membangun fasilitas perumahan dan permukiman, dalam pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau. Perumahan harus
memberikan kenyamanan dan jaminan sejauh mana perumahan tersebut dapat
membantu kelancaran aktivitas kehidupan setiap penghuninya (Spreiregen, 1985),
termasuk akses terhadap ketersediaan fasilitas lingkungan perumahan.
Beberapa definisi terkait Perumahan dan Permukiman berdasarkan
peraturan yang ada, diantaranya UU No 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
permukiman; Permenadagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah,
diantaranya :
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkugan tempat
tinggal atau lingkungan hunian yag dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan.
Perumahan terdiri dari:
1. perumahan tidak bersusun yaitu kelompok rumah yang berfungsi sebagai
tempat tinggal atau lingkungan hunian baik satu lantai maupun dua lantai.
2. Rumah susun yaitu bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan
yang terbagi dalam bagian – bagian yang distrukturkan secara fungsional
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan – satuan yang
masing – masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama
untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama
dan tanah bersama.
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,
baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
Lingkungan perumahan maupun permukiman yang baik harus dilengkapi
dengan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas sesuai kebutuhan lingkungannya
untuk menunjang fungsi dan aktivitas kegiatan masyarakatnya.
Kawasan Siap Bangun adalah Sebidang tanah yang fisiknya telah
dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman sekala besar yang
terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer
dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan
pelayanan sarana dan prasarana lingkungan.
Lingkungan Siap Bangunan adalah sebidang tanah yang merupakan bagian
dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan
dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan sesuai dengan persyaratan
pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan
lingkungan untuk membangun kavling tanah matang.
Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya,
seperti fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, pelayanan
kesehatan, perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan
lapangan terbuka, pemakaman, Ruang terbuka Hijau ( RTH ) serta sarana parkir.
Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik ligkungan yang
memungkinkan lingkungan permukiman/ perumahan dapat berfungsi
sebagaimana mestinya, seperti jalan, drainase, pembuangan air limbah dan
pembuangan persampahan.
Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan perumahan
yang meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas,
jaringan transportasi, pemadama kebakaran serta sarana penerangan jalan umum
( PJU ).
Prasarana, sarana dan utilitas umum( PSU ) adalah kelengkapan dasar dan
fasilitas yang dibutuhkan agar perumahan dan permukiman dapat berfungsi secara
optimal, yang disediakan oleh pengembang/Penyelenggara perumahan.
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
Lingkungan Perumahan atau permukiman dapat terwujud atas
penyelenggaraan pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun peran serta
masyarakat sebagai pengembang perumahan baik secara perseorangan atau badan
usaha bersama, dengan mengikuti arahan tata ruang yang telah ditentukan.
Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan
perumahan dan permukiman. Pengembang perumahan bisa perseorangan maupun
lebih dari satu orang dan berbadan hukum ( Badan Usaha Perumahan).
Badan Usaha Perumahan adalah badan hukum yang kegiatan usahanya di
bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Badan Usaha di bidang
pembangunan perumahan hanya pada kawasan siap bangun ( KASIBA ) atau
Lingkungan Siap Bangun (LISIBA ) yang berdiri sendiri. (UU No. 4 /1992).
Dalam membangun lingkungan perumahan, badan usaha di bidang perumahan
wajib membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan
membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan pengesahan
dan penyerahannya kepada pemerintah daerah;melakukan penghijauan
lingkungan; menyediakan tanah untuk sarana lingkungan ( UU No.4/1992 Pasal
24 ). Penyediaan faslitas lingkungan perumahan di Indonesia saat ini rata – rata
hanya berdasarkan standart menurut masing – masing developer/ penyelenggara
perumahan tanpa mempertimbangkan aspek preferensi penghuni, padahal
berdasarkan peraturan yang ada pedoman pembangunan fasilitas di lingkungan
perumahan berdasarkan jumlah minimal penduduk pendukung, juga mengacu
kepada standar ukuran fasilitas berdasarkan Standar Perencanaan Kebutuha
Sarana Kota yang termuat didalam Standar Nasional Indonesia ( SNI ) yang
dikeluarkan oleh Dirjen Cipta Karya maupun standar minimum perumahan dari
Kementrian Perumahan Rakyat dan Permukiman.
Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
perumahan dan pemukiman terkait dengan pembinaan perumahan, adalah dalam
bentuk pengaturan dan pembimbingan; pemberian bantuan dan kemudahan;
penelitian dan pengembangan; perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan
dan pengendalian.
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
Penataan perumahan dan permukiman berdasarkan UU No.4/1992 tentang
Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk:
a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia,
dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang
sehat, aman , serasi dan teratur;
c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang
rasional;
d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang
lainnya.
Saat ini Pemerintah daerah belum memiliki data yang akurat terkait
Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan yang
dilaksanakan oleh Pengembang baik perorangan maupun berbadan hukum. Hal ini
menyebabkan banyaknya PSU yang belum diserahkan kepada pemerintah kota,
sedangkan kondisi di lapangan sudah tidak layak huni, sehingga hal ini akan
menyulitkan dalam hal kewenangan pengelolaaan dan pemeliharaannya, karena
PSU yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota masih menjadi kewajiban
pengembangnya atau dikelola secara swadaya oleh masyarakat. PSU yang telah
diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Tim Verifikasi, akan menjadi
Barang Milik Daerah dan wajib disertifikasi atas nama pemerintah Daerah.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan meliputi
kegiatan operasional dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah usaha
mempertahankan prasarana dan sarana yang dibangun agar dapat tetap berfungsi
pada tingkatan pelayanan sesuai tujuan rencana pembangunan prasarana dan
sarana tersebut.
Penyerahan prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) lingkungan perumahan
adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan
yang merupakan bagian dari lingkungan perumahan dalam bentuk asset dan
pelimpahan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah
daerah.
Penyerahan Sarana Prasarana dan utilitas ( PSU ) lingkungan perumahan
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
dilakukan paling lambat 1 ( Satu ) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai
dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah baik secara
bertahap (rencana Pembangunan dilaksanakan bertahap ) maupun sekaligus
(rencana pembangunan dilakukan sekaligus) ( Permengadri No.9/2009 Pasal 11 ).
Penyerahan sarana, prasarana dan utilitas lingkungan perumahan
berdasarkan prinsip :
1. Keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui sarana prasarana dan utilitas yang
telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses
informasi terkait dengan penyerahan PSU;
2. Akuntabilitas, yaitu proses penyerahan PSU yang dapat dipertanggung
jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
3. Kepastian Hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan PSU di lingkungan
4. perumahan sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh
pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
5. Keberpihakan, yaitu pemerintah menjamin ketersediaan PSU bagi
kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman;
Keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan PSU sesuai
dengan fungsi dan peruntukannya. Penyerahan Prasarana dan Utilitas lingkungan
perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan, sedangkan penyerahan
sarananya berupa Tanah Siap Bangun (KSB). Sedangkan Penyerahan PSU pada
rumah susun berupa tanah siap bangun yang berada pada satu lokasi dan diluar
hak milik atas satuan rumah susun.
Pembentukan Tim Verifikasi dimaksudkan untuk memproses penyerahan
PSU lingkungan perumahan, yang terdiri dari Sekretaris Daerah selaku ketua dan
SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan sebagai Sekretariat dan
unsur SKPD terkait sebagai anggota.
Melihat potret kondisi eksisting tersebut dan untuk mengamankan asset barang
milik daerah perlu segera dibuat prosedur penyediaan dan penyerahan PSU
Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan baik yang dilaksanakan oleh
perorangan maupun berbadan hukum secara bertahap, serta kajian akademis
prosedur pelaksanaanya. Untuk itulah dari berbagai latar belakang masalah yang
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
ada maka dilakukan Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan
Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan.
1.2. RUMUSAN MASALAH
Pokok masalah yang akan dianalisa dalam kajian ini bagaimana prosedur
Penyerahan sarana, prasarana dan utilitas lingkungan perumahan dari pengembang
kepada pemerintah daerah dan pengelolaannya, untuk menjamin keberlanjutan
pemeliharaan dan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas di lingkungan
perumahan.
Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis kondisi eksisting proporsi Penyediaan Sarana Prasarana
dan utilitas lingkungan Perumahan di Wilayah Kota Pekalongan,baik yang
dilaksanakan oleh Pengembang Perseorangan maupun oleh Pengembang
Badan Hukum;
2. Bagaimana Pelaksanaan kinerja Tim Verifikasi Kota Pekalongan terkait
proses penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah
Kota Pekalongan,
3. Identifikasi kendala pelaksanaan penyerahan PSU Lingkungan Perumahan
kepada Tim Verifikasi, kendala apa saja yang dihadapi baik oleh pengembang
maupun pemerintah daerah. Apakah proses dan mekanisme pengeloaannya
sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku.
4. Inventarisasi PSU lingkungan perumahan baik yang belum diserahkan
maupun yang telah diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah Kota
5. Pekalongan dan menjadi Barang Milik Daerah.
6. Analisis implementasi dan dampak Permengadri No. 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman terhadap perkembangan Pembangunan Perumahan di Kota
Pekalongan;
7. Evaluasi Prosedur dan Tata Cara Penyerahan Penyediaan, pengelolaan
Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan yang ada di Kota
Pekalongan oleh Tim Verifikasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
8. Kajian Akademis prosedur Pengelolaan, penyerahan dan penyediaan Sarana,
Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di wilayah Kota Pekalongan
sebagai bahan rekomendasi Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan dan
9. Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di
wilayah Kota Pekalongan terkait diberlakukannya Peraturan Daerah No. 13
Tahun 2009 Tentang perubahan atas Perda No. 13 tahun 2007 tentang
Pembentukan dan
10. Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan.
1.3. DASAR HUKUM
1. Undang – Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
2. Undang – Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang – Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
4. Undang – Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang – Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Undang – Undang No.26 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
11. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan
Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
12. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
14. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
15. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
16. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 1996 tentang
Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di
Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 2/Permen/M/2005 Tahun
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Perumahan
Rakyat;
20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 34/PERMEN/M/2006
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana
dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
(KSNP-SPP);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.
534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman standar Pelayanan Minimal Pedoman
Penentuaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan ruang, Perumahan
dan Permukiman dan Pekerjaan Umum
24. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Pekalongan yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah No 3 Tahun
2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan;
25. Peraturan Daerah No 24 Tahun 1998 Tentang Retribusi IMB;
26. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
27. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2002 Tentang IPPT;
28. Keputusan Walikota 503 tahun 2003 Tentang Teknis Perhitungan Retribusi
IPPT. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Perda
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
No. 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kota Pekalongan;
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari kajian ini adalah untuk membuat prosedur pengelolaan dan
mekanisme penyerahan penyediaan Sarana Prasarana dan utilitas lingkungan
perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dan pengelolaanya,
untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pengembangan dan kualitas lingkungan perumahan
yang sehat dan layak huni.
Adapun tujuan dalam studi ini antara lain adalah :
1. Mengidentifikasi kondisi eksisting Proporsi Penyediaan Sarana Prasarana dan
utilitas lingkungan Perumahan di Wilayah Kota Pekalongan,baik yang
dilaksanakan oleh Pengembang Perseorangan maupun oleh Pengembang
Badan Hukum;
2. Mengevaluasi dan meninjau kembali kinerja Tim Verifikasi Kota Pekalongan
terkait proses penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan kepada
Pemerintah Kota Pekalongan,
3. Menganalisi kendala pelaksanaan prosedur penyerahan dan pengelolaan PSU
4. Lingkungan Perumahan kepada Tim Vrifikasi.
5. Menginventarisir PSU lingkungan perumahan baik yang sudah diserahkan
kepada pemerintah daerah dan menjadi Barang Milik Daerah maupun yang
masih dikelola oleh penyelenggara perumahan Perseorangan maupun badan
hukum.
6. Menganalisis implementasi Permengadri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
7. Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
terhadap perkembangan Pembangunan Perumahan di Kota Pekalongan;
8. Mengevaluyasi dan Menyusun Prosedur dan Tata Cara pengelolaan
9. Penyerahan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan
10. Perumahan yang ada di Kota Pekalongan oleh Tim Verifikasi sesuai dengan
Peraturan yang berlaku.
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan
11. Mekomendasikan Kajian Akademis prosedur Pengelolaan, penyerahan dan
penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di wilayah
12. Kota Pekalongan sebagai bahan rekomendasi Pembentukan Tim Verifikasi
13. Penyerahan dan Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan
14. Perumahan di wilayah Kota Pekalongan terkait diberlakukannya Peraturan
Daerah No. 13 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Perda No. 13 tahun 2007
tentang
15. Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan.
1.5. SASARAN
Sasaran dari kajian ini adalah :
1. Teridentifikasinya kondisi eksisting Proporsi Penyediaan Sarana Prasarana
dan utilitas lingkungan Perumahan di Wilayah Kota Pekalongan,baik yang
dilaksanakan oleh Pengembang Perseorangan maupun oleh Pengembang
Badan Hukum secara Random;
2. Terevaluasinya kinerja Tim Verifikasi Kota Pekalongan terkait proses
penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kota
Pekalongan,
3. Teridentifikasinya kendala pelaksanaan prosedur penyerahan dan pengelolaan
PSU Lingkungan Perumahan kepada Tim Vrifikasi.
4. Terinventarisirnya PSU lingkungan perumahan baik yang sudah diserahkan
5. kepada pemerintah daerah dan menjadi Barang Milik Daerah maupun yang
masih dikelola oleh penyelenggara perumahan Perseorangan maupun badan
hukum.
6. Teridentifikasinya implementasi Permengadri No. 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman terhadap perkembangan Pembangunan Perumahan di Kota
Pekalongan;
7. Terevaluasinya penyusunan Prosedur dan Tata Cara pengelolaan Penyerahan
Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan yang ada
di Kota Pekalongan oleh Tim Verifikasi sesuai dengan Peraturan yang
berlaku.
Kajian Pengelolaan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan di Kota Pekalongan