KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /TERM OF REFERENCE (TOR) PEKERJAAN
PENYUSUNAN RENCANA KETETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DELI DAN SUNGAI
BABURAURAIAN PENDAHULUAN1.Latar BelakangDaerah Aliran Sungai (DAS)
merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri
atas sumber daya alam tanah, air dan vegetasi serta sumberdaya
manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut. DAS di
beberapa tempat di Indonesia memikul beban amat berat sehubungan
dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan
pemanfaatan sumberdaya alamnya yang intensif sehingga terdapat
indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan
indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi dan
sedimentasi, dan banjir. Disisi lain tuntutan terhadap kemampuannya
dalam menunjang system kehidupan, baik masyarakat di bagian hulu
maupun hilir demikian besarnya.Sungai sebagai sistim pembawa aliran
dari DAS memerlukan ruang yang layak dalam menjalankan fungsinya
baik untuk mengalirkan debit aliran rendah maupun saat harus
mengalirkan debit banjir,sering dengan perkembangan kota dan batas
antara sungai sebagai sistim pembawa aliran dan wilayah pemukiman
serta pemanfaatan lahan yang lain semakin bergeser ke arah sungai
dan ini tentu saja akan mengganggu fungsi sungai sebagai pembawa
aliran dan juga mengurangi nilai pemanfaatan lahan yg ada mengingat
akan sering tergenang di saat kondisi banjir.Berkaitan dengan hal
tersebut maka pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang
bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan
sungai-sungai yang tercakup dalam wilayah kerjanya berinisiatif
untuk melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan
pengukuran batas sempadan Sungai Deli dan Sungai Babura agar dapat
dibuat usulan penetapan jalur sempadan sungai sesuai peraturan
mentri PU, sehingga terbentuk kawasan sempadan sungai yang
berfungsi menjaga keberlangsungan sungai dalam tugasnya menbawa
aliran dalam suatu sistim DAS untuk memberi manfaat yang besar bagi
masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sungai dan juga mengurangi
banjir serta bencana yang sering terjadi akibat adanya penggunaan
daerah bantaran sungai yang tidak terkontrol.2.Maksud dan
TujuanMaksudMelakukan inventarisasi kondisi sungai dan melakukan
sosialisasi/konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan di
sepanjang tepi sungai;Melakukan pengukuran kadaster di sepanjang
tepi sungai;Melakukan konsultasi dengan Pemerintah setempat/
Instansi terkait dan TKPSDA untuk mendapatkan masukan dan
rekomendasi.Tujuan Diperolehnya dokumen usulan penetapan garis
sempadan sungai untuk dapat diajukan kepada Menteri Pekerjaan
Umum;3.SasaranSasaran dari kegiatan ini adalah :Ditetapkannya
usulan Garis sempadan sungai menjadi ketetapan garis sempadan
sungai melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;Tersedianya dokumen
yang dapat digunakan dalam mengatur ruang sempadan sungai dan
daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling
terganggu;4.Lokasi KegiatanLokasi pekerjaan studi ini adalah di
Sungai Deli dan Sungai Babura di wilayah Kota Medan dan Kabupaten
Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.5.Sumber PendanaanKegiatan ini
dibiayai dari sumber pendanaan APBN melalui DIPA Satker Balai
Wilayah Sungai Sumatera II Tahun Anggaran 2013 dengan biaya
pekerjaan sebesar Rp. 993.300.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh
tiga juta tiga ratus ribu rupiah).6. Nama dan Organisasi Pejabat
Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan
SDA I Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II.DATA
PENUNJANG7.Data DasarPeta Topografi, Peta Tata Guna Lahan dan
Inventarisasi Potensi Sumber Daya Air Wilayah Sungai Strategis
Nasional (Tahap I) di Wilayah Sungai Belawan-Ular Padang.8. Standar
TeknisUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2011 Tentang Sungai.
9.Studi TerdahuluKonsultan diminta untuk mengumpulkan
studi-studi terdahulu yang berhubungan dengan kegiatan ini.
10.Referensi HukumUndang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber
Daya Air.Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2011, tentang
Sungai.
11. Lingkup Kegiatan1. Tahap Persiapana. Administrasi
ProyekMempersiapkan administrasi proyek meliputi buku kontrak,
SPMK, dan SPL.b. Mobilisasi Personil dan PeralatanMempersiapkan
personil tenaga ahti dan peralatan sebelum dimulainya kegiatan.c.
Penyusunan Rencana KerjaRencana kerja ini diperlukan sebagai
panduan dalam pelaksanaan teknis di lapangan maupun dalam
pembiayaan. Dalam rencana kerja perlu dituangkan secara cermat,
mengenai macam dan volume kegiatan, serta waktu yang diperlukan,
sejak awal sampai akhir pelaksanaannya, metodologi dan
sebagainya.d. Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder yang
diperlukan sbb:- Gambar memanjang dan melintang dari sungai dan
pelengkapnya;- Data Demografi desa, kecamatan, kota/ Kabupaten yang
dilalui sungai;- Data Tata Ruang dan Tata Wilayah desa, kecamatan,
kota/Kabupaten yang dilalui sungai - Informasi menyeluruh mengenai
prasarana sungai yang ada di sepanjang sungai, berikut kondisinya;-
Peta topografi sungai;- Peta DAS;- Peta desa/kecamatan/Kota/
Kabupaten yang dilalui sungai;- Peta tata guna lahan;- Data Titik
BM (Koordinat);2. Tahap Pelaksanaana.Melakukan Inventarisasi
bangunan dan pemanfaatan yang ada di tepi sungai dan di sekitar
tanggul yang ada di sepanjang sungai; b.Mengidentifikasi dan
menginventaris permasalahan yang ada di sepanjang tepi
sungai;c.Melakukan pengukuran kadaster di sepanjang tepi kiri dan
kanan sungai dengan lebar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor
38 tahun 2011 pasal 9, ditambah 10m;d.Membuat gambar digital hasil
pengukuran kadaster;e.Melakukan sosialisasi dan konsultasi publik
menyangkut rencana penetapan garis sempadan sungai;f.Membuat
alternatif-alternatif usulan sempadan sungai sesuai dengan hasil
kegiatan a s/d e;g.Melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah
dan instansi terkait;h.Mereview/revisi alternatif usulan pada butir
f sesuai dengan hasil kegiatan konsultasi pada item g;i.Melakukan
konsultasi dengan Tim Kordinasi Pengelolaan Sumber daya Air
(TKPSDA) WS Belawan-Ular-Padang;j.Membuat dokumen usulan daerah
sempadan sungai yang dilengkapi dengan gambar situasi yang
menunjukan letak usulan garis sempadan sungai sesuai dengan hasil
konsultasi dan rekomendasi TKPSDA;k.Membantu Pengguna Jasa dan/atau
Balai Wilayah Sungai Sumatera II mempersiapkan dokumen-dokumen yang
dibutuhkan dalam proses pengajuan rancangan penetapan sempadan
sungai Deli dan sungai Babura kepada Menteri PU dan/atau melakukan
revisi / review terhadap hasil penyusunan rancangan ini, apabila
nantinya saat pengajuan rancangan ini untuk menjadi ketetapan
sempadan, ternyata masih dibutuhkan perbaikan dan/atau
penyempurnaan terhadap dokumen rancangan tersebut.
3. MetodologiPenyedia jasa diminta mengajukan metodologi
penyelesaian masalah yang memperlihatkan ketepatan analisa dan
langkah-langkah pemecahannya secara komprehensif dalam pembuatan
rencana penetapan sempadan sungai dalam rangka optimalisasi potensi
sungai.
4. Sosialisasi Konsultasi dan DiskusiSosialisasi dan kunsultasi
publik dilaksanakan pada tingkat kecamatan yang
berkepentingan,dengan melibatkan pihak pihak terkait dibawah
pengarahan Pemerintah Kota/Pemerinta Kabupaten setempat.Konsultasi
dengan TKPSDA Belawan-Ular- Padang sehingga mendapatkan suatu
rekomendasi dibawah pengarahan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera
IIDiskusi dan asistensi dengan PPK dan Tim Teknis Balai Wilayah
Sungai Sumatera II pada masing masing tahapan pelaporan
12.KeluaranHasil keluaran dari kegiatan ini adalah :Dokumen
usulan penetapan sempadan Sungai Deli dan Sungai Babura yang
lengkap, melalui hasil diskusi dan konsultasi serta telah
mendapatkan rekomendasi dari TKPSDA WS Belawan Ular - Padang
13.Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat
Pembuat KomitmenPengguna Jasa dalam hal ini Pejabat Pembuat
Komitmen akan memberikan kemudahan bagi Penyedia Jasa untuk
memperoleh dan menggunakan seluruh data atau informasi yang ada
sejauh dalam batas wewenang Pengguna Jasa.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa
KonsultansiKonsultan bertugas dan berkewajiban menyediakan tenaga
pelaksana, sarana/prasarana pekerjaan serta melaksanakan pekerjaan
sesuai Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan ketentuan lain yang berlaku.
Konsultan harus melaksanakan konsultasi dengan Tim Teknis agar
dicapai hasil yang maksimal.
15.Lingkup Kewenangan Penyedia JasaKonsultan bertugas dan
berkewajiban menyediakan tenaga pelaksana, sarana/prasarana
pekerjaan serta melaksanakan pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja
(TOR) dan ketentuan lain yang berlaku yaitu seperti yang tercantum
dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010. Konsultan harus melaksanakan
konsultasi dengan Tim Teknis agar dicapai hasil yang
maksimal16.Jangka Waktu Pelaksanaan KegiatanWaktu yang tersedia
untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah 7 (Tujuh) bulan atau 210
(dua ratus sepuluh) hari kalender.
17.PersonilTENAGA AHLI1. KetuaTimSarjana Teknik Sipil bidang
Sumber Daya Air (S1) yang telah berpengalaman minimal 7 (tujuh)
tahun atau sederajat dalam perencanaan dan pelaksanaan desain
embung serta mampu mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli yang
terlibat dan dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam penanganan
pekerjaan tersebut dan minimal pernah menjabat sebagai Ketua Tim 5
(lima) kali. Memiliki sertifikat keahlian bidang sumber daya air.2.
Ahli SungaiSeorang Sarjana Teknik Sipil Pengairan/Sumber Daya Air
(S1) yang telah berpengalaman minimal selama 5 (lima) tahun sebagai
tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan studi perencanaan,
pengembangan pengairan sumberdaya air, khususnya dalam menyusun
pengembangan dan penataan kawasan sungai.3. Ahli GeodesiSarjana
Teknik Geodesi (S1) dengan jumlah pengalaman minimal 5 (lima) tahun
sebagai tenaga ahli dalam bidang geodesi, pengukuran dan pemetaan
khususnya untuk kegiatan pengukuran yang berkait dengan pekerjaan
perencanaan dan perbaikan sungai.4.Ahli Hukum/PeraturanSeorang
Sarjana Hukum (S1) yang telah berpengalaman minimal selama 3 (tiga)
tahun sebagai tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan studi
perencanaan, pengembangan pengairan sumberdaya air, khususnya dalam
penyusunan landasan hukum dan kajian yang berkait dengan penataan
wilayah sungai.5.Ahli SosialSeorang Sarjana Sosial (S1) yang telah
berpengalaman minimal selama 3 (tiga) tahun sebagai tenaga ahli
dalam pelaksanaan pekerjaan studi perencanaan, pengembangan
kawasan, khususnya dalam penyusunan kajian sosial.
TENAGA PENDUKUNG1.Chief Surveyor / Kepala Juru Ukur1 (satu)
orang tamatan S1/DIII Teknik Geodesi dengan jumlah pengalaman kerja
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk tamatan S1 atau 7 (tujuh)
tahun untuk tamatan DIIl, sebagai Surveyor dan Kepala Surveyor
dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan perbaikan sungai, untuk
melaksanakan pemetaan situasi.2.Surveyor / Juru Ukur4 (empat) orang
tamatan SMK/DIII Teknik Geodesi dengan jumlah pengalaman kerja
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk tamatan SMK atau 5 (lima)
tahun untuk tamatan Dill, sebagai Surveyor dalam pelaksanaan
pekerjaan perencanaan dan perbaikan sungai, untuk melaksanakan
pemetaan situasi.3.Operator KomputerSeorang tamatan SLTA atau
sederajat dengan jumlah pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3
(tiga) tahun sebagai Operator Komputer dalam pelaksanaan pekerjaan
sejenis.4.CAD DraftmanDua tamatan (SMK/D1/D3) Teknik Bangunan
dengan jumlah pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
atau sederajat sebagai operator CAD dalam pelaksanaan pekerjaan
penataan dan perencanaan bangunan dalam bidang
sda.5.AdministratorSeorang Ahli Madya Akutansi/Manajemen (Amd/D3)
dengan jumlah pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
atau sederajat sebagai sekretaris atau pelaksana administrasi dalam
pelaksanaan pekerjaan sejenis.6.Tenaga Lokal Survey dan Pengukuran,
16 (enam belas) orang.18.Jadwal Tahapan Pelaksanaan KegiatanSebelum
pekerjaan dimulai, Penyedia Jasa terlebih dahulu mengajukan jadwal
penugasan / mobilisasi personil, selanjutnya Penyedia Jasa akan
membuat Berita Acara (Jadwal Waktu Pelaksanaan terlampir).Rencana
kegiatan ini diharapkan akan dimulai awal Mei sampai dengan
November 2013.
PELAPORAN
19.Laporan Rencana Mutu KontrakRMK yaitu suatu bentuk dokumen
penjaminan mutu (quality assurance) yang berisi tabel tabel dan
jadwal kegiatan yang menjelaskan proses proses pencapaian mutu
dalam suatu pekerjaan, RMK harus dibuat sebelum pelaksanaan proyek
yang sekurang-kurangnya harus menjelaskan hal hal sebagai berikut
:1.Sasaran mutu : Suatu pernyataan yang terukur menguraikan target
pencapaian mutu sesuai dengan KAK dan RKS.2.Struktur Organisasi
pihak yang terlibat : Rangkaian hubungan kerja diantara pihakpihak
yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, dengan melibatkan nama
personil yang sesuai dengan dokumen usulan teknis.3.Struktur
Organisasi : Organisasi penanggung jawab dengan menyebutkan nama
nama personil /staf pengguna jasa yang disyahkan oleh
kepala.4.Tugas, Tanggung jawab dan wewenang : Menguraikan tugas,
tanggung jawab dan wewenang masing masing kedudukan sesuai struktur
organisasi.5.Bagan Alir Pelaksanaan Proyek : Menguraikan urutan
proses kegiatan proyek dari tahap persiapan sampai dengan tahap
penyerahan akhir proyek. Pembuatan bagan alir harus sesuai dengan
kaidah kaidah yang berlaku sebagai flow chart.6.Jadwal Pelaksanaan
Proyek :Menguraikan tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
waktu, termasuk perencanaan bobot pekerjaan yang membentuk curves
guna mengukur kinerja proyek.7.Jadwal Peralatan :Menguraikan
perencanaan mobilisasi dan demobilisasi peralatan yang diperlukan
dalam setiap tahapan pekerjaan.8.Jadwal Penugasan Personil
:Penugasan personil (mobilisasi personil) , tenaga ahli, Ass tenaga
ahli dan tenaga pendukung lainnya dalam setiap kegiatan sesuai
dengan kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan.Laporan Rencana
Mutu Kontrak ( RMK )yang diserahkan pada awal kegiatan setelah di
tandatanganinya kontrak sebanyak 3 (tiga) buku laporan.20.Laporan
PendahuluanLaporan pendahuluan memuat :-Pemahaman Konsultan
terhadap permasalahan yang ada, sebagai hasil dari study meja dan
hasil orientasi lapangan awal;-Membuat rencana kerja pelaksanaan
pekerjaan;-Pendekatan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang paling
tepat;-Membuat jadual/rencana kerja pelaksanaan pekerjaan,-Membuat
jadual penugasan personil dan jadual pemakaian peralatan;-Membuat
daftar mengenai data-data dan peta-peta yang akan
dipergunakan/diperlukan.Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya
1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 10 (Sepuluh ) buku
laporan.21. Laporan BulananLaporan bulanan memuat :1.Realisasi
fisik bulan lalu;2.Realisasi fisik bulan ini;3.Realisasi komulatif
bulanan;4.Rencana kegiatan bulan yang akan datang;5.Kurva S
kemajuan pelaksanaan.Laporan bulanan harus diserahkan penyedia jasa
kepada pemberi tugas selambat-lambatnya pada tanggal 3 setiap
bulannya sebanyak 5 (lima) buku laporan.22. Laporan AntaraLaporan
Antara berisi :Hasil kajian sementara pelaksanaan pekerjaan, harus
dilaporkan selambat lambatnya pertengahan dari waktu kontrak.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada pertengahan
kegiatan, dan di buat sebanyak 10 (sepuluh) rangkap buku
laporan.23. Draf Laporan Akhir 24.Laporan AkhirKonsep Laporan Akhir
harus diserahkan sebelum waktu pelaksanaan kegiatan berakhir
sebanyak 10 (sepuluh) rangkap buku laporan, sebagai bahan diskusi
dengan pihak-pihak lain yang terkait. Hasil diskusi dan masukan
serta koreksi dari Konsep laporan akhir inilah yang kemudian di
tuangkan dalam Laporan Akhir dan di buat sebanyak 10 ( sepuluh)
rangkap buku laporan.Laporan akhir ini disusun berdasarkan konsep
laporan akhir yang disiapkan oleh konsultan dan telah disetujui
oleh Tim Teknis.Konsep laporan akhir memuat hasil pelaksanaan
kegiatan termasuk semua analisa serta evaluasi, kesimpulan dan
rekomendasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan. di buat sebanyak 10 (
sepuluh) rangkap buku laporan.
HAL HAL LAIN25.Produksi Dalam NegeriSemua kegiatan jasa
konsultansi dalam KAK ini harus dilakukan dalam wilayah Negara
Repubik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan
pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.26.Persyaratan
Kerja SamaDalam Pekerjaan ini tidak diperlukan kerjasama dengan
penyedia jasa lain.27. Pedoman Pengumpulan Data LapanganPengumpulan
data lapangan harus memenuhi NSPK yang berlaku.28.Alih
PengetahuanPenyedia Jasa Konsultansi tidak berkewajiban untuk
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih
pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen
Medan, Oktober 2012Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan
KerjaBalai Wilayah Sungai Sumatera IIPardomuan GultomNIP.
195801031986031007C.TATA CARA PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
KONSULTASI MASYARAKAT1.PENDAHULUAN1.1. Maksud dan TujuanTata cara
ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan bagi tim Pelaksana
kegiatan, dan pihak- pihak lainnya yang berkepentingan dalam
pelaksanaan kegiatan sosialisasi paket pekerjaan survei sempadan
sungai agar lebih lancar dan terarah.Tata cara ini bertujuan untuk
memberi panduan cara pelaksanaan sosialisasi agar kegiatan
sosialisasi bisa mencapai sasaran dan membantu kelancaran kegiatan
penetapan garis batas sempadan sungai .1.2. Ruang LingkupTata cara
ini memuat uraian tentang pelaksanaan sosialisasi maksud dan tujuan
sosialisasi peserta hasil yang ingin di capai dan bentuk keluaran
yang harus ada1.3. PengertianMaksud dari kegiatan sosialisasi dan
konsultasi publik diselenggarakan untuk memberikan informasi dan
menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan penentuan batas
sempadan sungai sekaligus mencari masukan dari masyarakat tentang
masalah yang mereka hadapi dan khawatiran apa yang mungkin akan
terjadi dikemudian hari terkait perletakan batas sempadan sungai
yang akan di buat.Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan
berbagai kesepakatan dan kesepahaman tentang pelaksanaan penetapan
batas sempadan sungai dan terbentuknya pemahaman yang benar tentang
kegiatan ini sehingga di harapkan bisa di antisipasi meminimalisir
dampak negatif yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat di
kawasan sempadan sungai akibat kegiatan
ini.2.PELAKSANAAN2.1.Peserta Kegiatan ini adalah kegiatan yang
cukup penting dan melibatkan pihak pihak yang memiliki kepentingan
dan tujuan yang saling terkait untuk itu pihak pihak yang harus
hadir di kegiatan ini adalah dari instansi sebagai berikut:Balai
Besar Wilayah Sungai Sumatera IIKonsultan/pelaksana KegiatanAparat
Pemerintah DaerahTokoh masyarakat 2.2 Bentuk dan Output
KegiatanKegiatan ini dilakukan dalam bentuk formal diawali dengan
pemaparan dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II tentang
pekerjaan penetapan garis sempadan sungai dan bagaimana bentuk
pelaksanaan di lapangan . kemudian bisa di lanjutkan dengan tanya
jawab dengan pihak pihak terkait baik untuk maslaah teknis maupun
non teknis, baik berupa masukan dan saran ataupun bisa juga dalam
bentuk pertanyaan untuk menyamakan persepsi . Rangkuman dari
seluruh proses kegiatan ini akan tertuang dalam notulen diskusi
yang menjadi bahan bagi pihak Balai Wilayah Sumatera II untuk
menindak lanjuti baik ke konsultan sebagai pelaksana pekerjaan
maupun ke masyarakat sebagai pihak berada di lokasi pekerjaan2.3
Pelaksanaan Sosialisasi dan Konsultasi MasyarakatKegiatan ini
dilakukan sekurang kurangnya satu kali untuk tiap kecamatan yang
terkait, dan dapat juga dilakukan sekaligus untuk beberapa
kecamatan yang berdekatan. Setiap kegiatan harus melibatkan pihak
Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten dan menyediakan narasumber
yang berkompeten D.TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DENGAN
TKPSDA1.PENDAHULUAN1.1. Maksud dan TujuanTata cara ini dimaksudkan
sebagai panduan bagi tim pelaksana kegiatan , dan pihak- pihak
lainnya yang berkepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan penetapan
batas sempadan sungai untuk melaksanakan konsultasi demi
tercapainya hasil pekerjaan yang maksimalTata cara ini bertujuan
untuk memberikan alur konsultasi dan koreksi yang efektif demi
kemajuan pekerjaan dengan hasil yang maksimal dan sesuai dengan
arahan pihak TKPSDA.1.2. Ruang LingkupTata cara ini memuat uraian
tentang cara pelaksanaan konsultasi maksud dan tujuan konsultasi
serta hasil yang ingin di capai dan bentuk keluaran yang harus
ada1.3. PengertianMaksud dari kegiatan konsultasi adalah untuk
menyampaikan hasil pekerjaan sebagi bahan diskusi dengan pihak
TKPSDA sebagai pemegang otoritas wilayah sungai di wilayah studi
utuk di diskusikan dan mendapatkan koreksi jika ada hal hal yang
kurang sesuai .Kegiatan ini bertujuan agar kegiatan yang dilakukan
balai wilayah sungai sumatera II bisa bersinergi dengan kebijakan
TKPSDA sehingga dalam penerapannya bisa di laksanakan dengan baik
dan tidak terjadi kebijakan yang
bertentangan.2.PELAKSANAAN2.1.Peserta Kegiatan konsultasi ini
setidaknya di ikuti oleh tiga pihak yakni :Balai Besar Wilayah
Sungai Sumatera IIKonsultan/pelaksana KegiatanTKPSDA WS Belawan
Ular - Padang2.2 Bentuk dan Output KegiatanKegiatan ini dilakukan
dalam bentuk formal diawali dengan pemaparan dan dilanjutkan dengan
tanya jawab dan diskusi dengan pihak TKPSDA sehingga masukan dan
saran dan koreksi bisa di dapat dalam diskusi ini . Rangkuman dari
seluruh proses kegiatan ini akan tertuang dalam notulen diskusi
yang menjadi bahan untuk penyusunan penetapan sempadan sungai dan
jika semua sudah sesuai dan sejalan pihak TKPSDA bisa memberikan
rekomendasi untuk penetapan batas sempadan sungai yang di perlukan
sebagai dasar usulan penetapan batas sempadan sungai uleh Menteri
Pekerjaan Umum 2.3 Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Dengan
TKPSDAKegiatan ini di lakukan sekurang kurangnya satu kali dengan
lamanya diskusi direncanakan 2 ( dua ) hari
B.TATA CARA PELAKSANAAN SURVEI PENGUKURAN SEMPADAN
SUNGAI1.PENDAHULUAN1.1. Maksud dan TujuanTata cara ini dimaksudkan
sebagai acuan dan pegangan bagi Tim Survai, dan pihak- pihak
lainnya yang berkepentingan dalam pelaksanaan survei sempadan
sungai agar lebih lancar dan terarah.Tata cara ini bertujuan untuk
menyeragamkan cara pelaksanaan survey sempadan sungai agar didapat
hasil yang maksimal dan terstruktur demi kelancaran pekerjaan
penyusunan garis sempadan sungai.1.2. Ruang LingkupTata cara ini
memuat uraian tentang pelaksanaan survai sempadan sungai dalam
rangka mendapatkan data kadaster untuk pembuatan peta morfologi
sungai dan perletakan bangunan di sepanjang sungai sebagai landasan
penyusunan garis sempadan sungai 1.3. PengertianPengukuran kadaster
yang di lakukan adalah pengukuran yang dilakukan di lokasi dengan
titik berpangkal di tanah tanpa wahana di angkasa dan mengambil
data sudut jarak dan beda tinggi yang semuanya mengikat pada titik
BM Pengukuran kadaster dilakukan untuk mengatahui lebar sungai dan
bentuk morfologi sungai dan di lakukan dengan menggunakan alat ukur
teodolit /T) ( sederajat) pengukuran ini juga mencakup perletakan
posisi bangunan yang ada di sepanjang tepi sungai termasuk batas
wilayah dengan tata guna lahan yang berbeda2.METODE
PELAKSANAAN2.1.Umumpekerjaan Survei sempadan sungai akan terdiri
dari kegiatan - kegiatan pokok sebagai berikut :Pemasangan patok
beton (Bench Mark).Pengukuran PoligonPengukuran situasi
bangunan.Penggambaran.2.2.Pemasangan Patok Benchmark Benchmark (BM)
merupakan titik kontrol permanen yang berfungsi sebagai titik
referensi untuk menyatakan koordinat (X,Y) pengukuran untuk
pemasangan BM mengunakan GPS Geodetic . Pemasangan benchmark
ditempatkan pada lokasi yang strategis, yaitu ditempatkan pada
daerah lokasi yang tanahnya stabil dan tidak mudah longsor, mudah
dicari bila diperlukan, aman dari kemungkinan gangguan lalulintas
kendaraan dan manusia yang ada disekitarnya. Benchmark terbuat dari
beton bertulang dengan dimensi 20 x 20 x 100 cm, ditanam kedalam
tanah 70 cm dan muncul dipermukaan 30 cm. Pada bagian atas
benchmark dipasang sentering yang terbuat dari baut besi yang
diberi tanda silang dan pada bagian salah satu permukaan sampingnya
dipasang noment klatur benchmark dengan diskripsi BM 01 dan BM 02.
Untuk lebih jelasnya, bentuk dan ukuran benchmark dapat dilihat
pada Gambar 2.1.Penempatan BM berdekatan dengan nomor urut yang
sama, diletakkan berurut. Pemasangan Patok Beton BM dan harus
dilakukan pengikatan dengan Titik Tinggi Geodesi yang terdekat di
lokasi pengukuran atau dengan menggunakan GPS Geodetic dengan
presisi standartnya. Pemasangan BM ini di perlukan sebagai control
untuk pengukuran morfologi sungai dan untuk referensi bagi kegiatan
pemasangan batas fisik sempadan sungai kelak 2.3. Pengukuran
PoligonPengukuran Polygon dilakukan dengan membuat jaringan titik
polygon yang melingkupi seluruh tepi palung sungai sehingga dapat
dipakai sebagai acuan dalam pengukuran situasi sungai. Peralatan
yang dipakai untuk pelaksanaan pengukuran Polygon:Teodolit
T0/SederajatStatif 1 (satu) buahFibra 2 (dua) buahSedangkan
persyaratan pengukuran adalah sebagai berikut:Jarak diukur pulang
pergiPerhitungan secara BouwdithKetelitian sudut 10 N, N jumlah
titik dalam rangkaian polygonKetelitian polygon : 1 : 50002.4.
Pengukuran situasi bangunan dan tata guna lahan Maksud pengukuran
situasi adalah untuk mendapatkan bentuk morfologi sungai dan
perletakan posisi bangunan di tepi kanan kiri sungai sungai dan
posisi relatif terhadap BM reverensi sehingga semua bangunan
terdata dan berada pada posisinya. Dalam hal ini peta yang
dihasilkan harus memenuhi tujuan pokoknya yaitu peta yang dapat
dipergunakan menentukan batas sempadan sungai dan bangunan bangunan
apa saja yang terkena batas dan seberapa luas masuk ke dalam batas
sempadan sungai.a. Pelaksanaan dan Teknik PengukuranPengukuran
situasi menggunakan sistim Raai, yaitu alat berdiri pada titik
titik mempunyai pengikatan titik titik polygon situasi (minimum
dilakukan pengikatan terhadap dua titik polygon situasi). Seperti
diketahui kerangka dasar terdiri dari kerangka dasar luar (kring
polygon luar) dan kerangka dasar dalam, kemudian didalamnya
terdapat jalur jalur polygon situasi yang terikat pada titik titik
kerangka dasar / titik BM [X, Y] maupun ketinggian (H). Untuk
memenuhi kebutuhan perencanaan apabila terdapat betuk morfologi
sungai yg berkelok maka pengukuran poligon harus mengikuti bentuk
sungai dan pemasangan BM juga di sesuaikan. Gambar 2.2. Penggunaan
Situasi Sistem RaaiJarak untuk setiap titik polygon maksimum 50 m
dengan dilengkapi pengambilan (detail) bangunan yang ada di
dalamnya. Jarak setiap Raai (raai ke raai) maksimum 150 m dengan
pengambilan titk detail (sislag) jarak instrument ke rambu maksimal
75 m. Sedangkan untuk daerah berbukit 30 m. Pengambilan /
pengukuran titik detail diutamakan terhadap bentuk morfologi sungai
dan kemudian di detailkan pada bangunan penting, batas pemukiman,
areal khusus dan batas tata guna lahan yang berbeda yang ada di
sepanjang sungai dan sebagainya .Lebar pengukuran situasi
dilaksanakan sesuai lebar garis sempadan sungai menurut pasal 9 PP
no 38 tahun 2011 ditambah 10 meter ( gambar 2.3)b. Peralatan dan
Perlengkapan Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk
keperluan situasi ini adalah :Alat ukur sudut wild TO dan
statipRambu skala 1 cmUnting untingTabel beda tinggiMesin
hitungFormulir pengukuran situasi dll2.5. Pengolahan Data dan
PengambaranPenggambaran peta merupakan akhir dari suatu pekerjaan
survei sempadan sungai yang juga merupakan informasi dari hasil
data pengukuran lapangan sebenarnya.Dari peta ini diharapkan dapat
memberi informasi untuk menunjang pekerjaan penentuan garis
sempadan sungai.. Gambar dibuat dengan ukuran kertas A1 dengan
interval grid 10 cm. Format gambar dan lain lain disesuaikan dengan
Spesifikasi Direktorat Irigasi. Secara garis besar penggambaran
situasi mengacu pada perhitungan koordinat .
A.TATA CARA PELAKSANAAN SURVAI INVENTARISASI1.PENDAHULUAN1.1.
Maksud dan TujuanTata cara ini dimaksudkan sebagai acuan dan
pegangan bagi Tim Survai, dan pihak- pihak lainnya yang
berkepentingan dalampelaksanaan survai inventarisasi bangunanan dan
pemanfaatan yang ada di tepi sungai agar lebih lancar dan
terarah.Tata cara ini bertujuan untuk menyeragamkan cara
pelaksanaan survai inventarisasi bangunan dan pemanfaatannya yang
dianggap penting bagi terlaksananaya kegiatan terkait.1.2. Ruang
LingkupTata cara ini memuat uraian tentang pelaksanaan survai dalam
rangka mendapatkan data kondisi bangunan secara visual yang ada di
sepanjang sempadan sungai, antara lain:- Dimensi bangunan berupa
panjang dan lebar terukur- Jenis bangunan berupa perumahan,
perkantoran ataupun bangunan air - kondisi bangunannya dalam
kondisi baik, butuh perbaikan ataupun rusak total- Fungsi bangunan
apakah bangunan itu berfungsi baik, tidak maksimal, tidak
berfungsi- Foto serta gambar sketsa lokasi dan situasi dan posisi
bangunan terhadap sungai.1.3. PengertianData Teknis : Data yang
berhubungan dengan masalah teknis bangunan,misalnya dimensi,
struktur jembatan/bangunan dan status kepemilikan bangunan.Data non
teknis : Data yang tidak ada hubungannya Dengan masalah teknis
bangunan, misalnya : situasi dan kondisi bangunan berfungsi atau
rusak.Chiev Surveyor :Petugas yang mengkoordinir dan bertanggung
jawab atas semua hasil pekerjaan di lapangan. mengawasi seluruh
kegiatan survai di lapangan, mengatur pemakaian alat dan formulir
dan memberi penjelasan kepada surveyor bila ada keragu-raguan /
kesulitan dalam hal pengisian formulirS u r v e y o r:Petugas
sebagai pelaksana teknis survai yaitu pencatatan data-data ukuran,
konstruksi, kondisi dan gambar skema lokasi.P e m b a n t u :
Petugas yang membantu surveyor. 1.4.Persyaratan Administrasi1.
Sebelum melaksanakan survai harus mendapat izin Instansi yang
berwenang dari Pemerintah Daerah setempat.2. Dalam pelaksanaan
survai diusahakan agar tidak menggangu kelancaran kegiatan yg biasa
ada.3. Kesehatan, keselamatan petugas survai dan pemakai jalan
dijaga.4. Dalam melaksanakan survai, surveyor harus :- membawa
surat keterangan tugas- membawa tanda pengenal (kartu penduduk, dan
atau lainnya)- membawa petunjuk waktu (arloji)- mendalami
pekerjaan/tugas yang akan dilakukan dengan
mengikutipenjelasan-penjelasan sebelumnya.- dapat membawa diri,
dengan bersikap sopan dan wajar pada waktu bertugas.2.KETENTUAN DAN
SYARAT SYARAT2.1. Formulir.Formulir yang dipakai dalam pelaksanaan
harus mencakup semua informasi yangdi butuhkan akan semua hal yang
berkait pada sub bab 1.22.2. Team SurvaiUntuk melaksanakan survai
tersebut di atas diperlukan team survey yang terdiri dari beberapa
personil yang terstruktur pada posisi seperti pada sub bab 1.32.3.
Peralatan Utama Yang Diperlukan adalaha. Roll meter panjang 50 m
dan atau 30 meter.b. Kamera digital.c. Papan alas (clip board)
kertas dan alat-alat tulis.2.4. Pembagian Daerah SurvaiPada umumnya
ruas sungai berbeda beda kondisi dan kepadatan bangunanya, oleh
karena itu jaringan ruas sungai dalam kota tersebut dibagi dalam
beberapa seksi yang sedapat mungkin di selesaikan dalam waktu yang
sama.2.5. Waktu PelaksanaanPelaksanaan Survai ini dapat
dilaksanakan setiap hari, dengan memperhatikan faktor-faktor cuaca
dan kepadatan kegiatan di sekitar sungai yang berpengaruh pada
kelancaran survai.2.6. Transportasi dan OperasionalMasing-masing
group inventarisasi difasilitasi sampai ke titik lokasi survey
sehingga tidak membuang waktu untuk mobilisasi, untuk itu perlu di
perhatikan tentang model transportasinya. untuk chiev surveyor
diminta untuk mengenali dan menguasai terlebih dahulu lokasi-lokasi
yang akan dilakukan survai inventarisasi. perlu juga untuk
menghitung jumlah tenaga surveyor dan tenaga lainnya yang akan
dipergunakandan selalu memberi penjelasan-penjelasan kepada tenaga
surveyor atau tenaga lainnya tentang bagaimana cara melakukan
survey dan mengisi form yang ada.
Baut No. 1420 Cm40 Cm50 Cm4-2010Gambar 2.1 Bentuk dan Dimensi
Patok Bata Sempadan Sungai20 Cm30 Cm