Page 1
94
KAJIAN YURIDIS
PENGAWASAN MUTU RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
PENDIDIKAN MELALUI AKREDITASI RUMAH SAKIT
Inna Hidajati
Bagian Administrasi Umum Universitas Hang Tuah Surabaya
Abstract: In effort of controlling the quality, it indeed requires to control the Dental
Hospital for Education (RSGMP). The conditions in 2009 showed that there were only 39
hospitals which had officially obtained the Health Minister's Decision Letter as the
educational hospital. At the same time, there were 52 Institutions of Medical Education
and there were 12 the Dental Hospitals which had possessed the Decision Latter.
Therefore, the important issues to research are what ratio-legis to control the Dental
Hospital for Education is and whether it has been already managed according to
provisions of the hospital accreditation. This research constitutes prescriptive research by
using statute approach that is supported with the primary legal materials, namely
regulations and the secondary law materials such as books, journals, etc. The analysis
uses normative and descriptive method. The analysis results show that it is necessary to
accredit the Dental Hospital for Education with ratio legis of historical, sociological,
philosophical, and juridical aspects. In managing the Dental Hospital for Education, it is
necessary to internally control the Dental Hospital for Education Cestificate, patient
safety, the legal protection to the learners by providing the profession insurance, and
awarding academic appointments to doctor/clinic lecturer at the Dental Hospital for
Education.
Keywords: control, accreditation of the Dental Hospital for Education
Abstrak: Pengawasan dalam rangka pengawasan mutu pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Pendidikan (RSGMP) memang perlu dilakukan. Kondisi tahun 2009 menunjukkan hanya
ada 39 rumah sakit (RS) yang secara resmi mempunyai Surat Keputusan Menteri
Kesehatan sebagai RS Pendidikan. Pada waktu yang sama terdapat 52 Institusi Pendidikan
Kedokteran dan terdapat 12 Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang telah mendapat SK Menteri
Kesehatan. Oleh karena itu, muncul masalah yang penting untuk diteliti mengenai ratio
legis perlunya pengawasan bagi RSGMP dan apakah pengelolaan RSGMP sudah
memenuhi ketentuan akreditasi rumah sakit. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum
preskriptif dengan pendekatan undang-undang yang didukung dengan bahan hukum
primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku,
jurnal, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif deskriptif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya akreditasi terhadap RSGMP dengan ratio
legis aspek historis, filosofis, yuridis maupun sosiologis. Dalam pengelolaan RSGMP
untuk memenuhi akreditasi diperlukan adanya pengawasan secara internal terhadap
Sertifikat RSGMP, patient safety, perlindungan hukum kepada peserta didik dengan
asuransi profesi dan pemberian jabatan akademik kepada dokter/dosen klinik di RSGMP.
Kata kunci: pengawasan, akreditasi rumah sakit pendidikan
Page 2
Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 2 November 2014 : 94-109
95
Pendahuluan
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
(RSGM) adalah sarana pelayanan ke-
sehatan yang menyelenggarakan pela-
yanan kesehatan gigi dan mulut per-
orangan untuk pelayanan pengobatan dan
pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan
peningkatan kesehatan dan pencegahan
penyakit yang dilaksanakan melalui pela-
yanan rawat jalan, gawat darurat dan
pelayanan tindakan medik.1 Sedangkan
RSGM Pendidikan (RSGMP) adalah
RSGM yang menyelenggarakan pelayan-
an kesehatan gigi dan mulut, yang juga
digunakan sebagai sarana proses pembe-
lajaran, pendidikan dan penelitian bagi
profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi
dan tenaga kesehatan lainnya, dan terikat
melalui kerjasama dengan fakultas ke-
dokteran gigi.2
Keberadaan Rumah Sakit Gigi dan
Mulut Sendiri disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran Pasal 1 ayat 16.
Rumah sakit pendidikan sendiri berhu-
bungan dengan amanat dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi Pasal 41 ayat 1
sebagai sumber belajar. Sumber belajar
yang dimaksud sebagaimana dalam Pen-
jelasan Pasal 41 ayat 1 sebagai berikut:
“Sumber belajar dapat berbentuk antara
lain, alam semesta, lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif, rumah sakit pen-
didikan, laboratorium, perpustakaan, mu-
seum, studio, bengkel, stadion, dan sta-
siun penyiaran”.
1 Pasal 1 point 1 Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 1173/MENKES/
PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan
Mulut. 2 Pasal 1 point 2 Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 1173/MENKES/
PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan
Mulut.
Salah satu langkah yang perlu
ditempuh pengembangan sumber daya
manusia yang memiliki spesialisasi di bi-
dang kesehatan gigi adalah dengan me-
ngembangkan pendidikan dokter gigi
pada fakultas-fakultas kedokteran gigi di
Indonesia. Saat ini berdasarkan data
Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2013,
terdapat 30 universitas yang menyeleng-
garakan Fakultas Kedokteran Gigi,
artinya terdapat 30 Fakultas Kedokteran
Gigi tercatat Konsil Kedokteran
Indonesia dan tersebar di Indonesia.3
Keberadaan Fakultas Kedokteran Gigi
turut berpengaruh terhadap ketersediaan
Rumah Sakit Gigi dan Mulut, khususnya
RSGM Pendidikan (RSGMP). Hal ini
sebagaimana dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.00.05.1.4.2.492.A Tahun 2002 ten-
tang Pemberian Izin Sementara Pendirian
Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagai
lahan pendidikan di Fakultas Kedokteran
Gigi menetapkan bahwa setiap Fakultas
Kedokteran Gigi harus memiliki Rumah
Sakit Gigi dan Mulut dalam upaya untuk
meningkatkan kualitas dokter gigi dan
pelayanan kepada masyarakat umum.
Perlunya pengawasan dalam rangka
pengawasan mutu pada Rumah Sakit Gigi
dan Mulut Pendidikan Pendidikan (RS-
GMP) sebagaimana dalam Pasal 9 ayat 4
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1173/MENKES/PER/
X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan
Mulut memang layak dilakukan. Hal ini
sebagaimana informasi dari Direktorat
Bina Pelayanan Medik Spesialistik
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan
3 Konsil Kedokteran Indonesia., “Daftar Nama
Dekan FKG dan Status Institusi Tahun 2013”,
http://kki.go.id/assets/data/menu/
Daftar_Nama_Dekan_dan_Institusi_FK_2.zip,
diakses pada bulan Februari 2014.
Page 3
Inna Hidayati, Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah Sakit ……….
96
Medik Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia tahun 2009 menyebutkan tahun
2009 terdapat hanya ada 39 RS yang
secara resmi mempunyai Surat Keputusan
Menteri Kesehatan sebagai RS Pendidi-
kan, pada waktu yang sama terdapat 52
Institusi Pendidikan Kedokteran dan ter-
dapat 12 Rumah Sakit Gigi dan Mulut
yang telah mendapat SK Menteri Ke-
sehatan.4
Sebagaimana telah disampaikan,
untuk menjamin mutu dari Rumah Sakit
Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP)
berbagai instrumen diperlukan, diantara-
nya akreditasi Rumah Sakit. Pengawasan
mutu ini merupakan langkah terjaminnya
kualitas penyelenggaraan pelayanan, se-
hingga lebih mampu mewujudkan ke-
selamatan bagi pengguna. Penelitian ini
mengkaji permasalahan menyangkut apa
ratio legis perlunya pengawasan bagi
Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan
(RSGMP), dan apakah pengelolaan
Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan
(RSGMP) sudah memenuhi ketentuan
akreditasi rumah sakit. Penelitian ini di-
harapkan memberikan kontribusi terha-
dap ilmu hukum kesehatan dan dapat
menjadi acuan bagi pengelola Rumah
Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan
pada institusi Perguruan Tinggi penye-
lenggara Fakultas Kedokteran Gigi atau
Program Studi Kedokteran Gigi.
4 Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
2009, “Perijinan Penyelenggaraan Rumah Sakit
Pendidikan”,
http://fkunswagati.ac.id/downlot.php%3Ffile%3D
izin_rumah_sakit_pendidikan.pdf&sa=U&ei=Fh
gHU8OrNIvOkgX5oIDYDQ&ved=0CB0QFjAA&
usg=AFQjCNFcLspBQ6MZ2eGnz2zCNpYkbEnru
g, diakses pada bulan Februari 2014.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum preskriptif, berfokus
pada penelitian terhadap substansi hukum
yang berkaitan dengan pengawasan mutu
rumah sakit khusus gigi dan mulut pen-
didikan melalui akreditasi Rumah Sakit.
Tipe penelitian yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian preskrip-
tif. Penelitian hukum dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau
konsep baru atas hasil penelitian yang
telah dilakukan.
Penelitian ini menggunakan pende-
katan undang-undang (statute approach)
yang didukung dengan bahan hukum
yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Kegiatan pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi
pustaka dengan cara identifikasi isi.
Metode analisis bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode normatif deskriptif. Analisa pada
bahan hukum disajikan dalam bentuk
kalimat yang konsisten, logis dan efektif
serta sistematis sehingga memudahkan
untuk interpretasi.
Pembahasan
Rumah Sakit
Definisi Rumah Sakit secara jelas
dan sama terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 44 tentang Rumah Sakit Pasal 1
dan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 340/MEN-
KES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit Pasal 1 menyebutkan bahwa
“Rumah Sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pela-
yanan kesehatan perorangan secara pari-
purna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat”.
Sedangkan Rumah Sakit dalam beberapa
Page 4
Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 2 November 2014 : 94-109
97
referensi, menjelaskan bahwa yang di-
sebut Rumah Sakit, apabila terdapat
beberapa unsur diantaranya: adanya
“tempat" (bangunan fisik) dan sarana pra-
sarana lainnya; adanya pasien dan dokter;
adanya bentuk-bentuk pelayanan; adanya
keadaan orang sakit; adanya tindakan
perawatan dan tindakan medik dalam
bentuk praktik profesional.
Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Pengaturan tentang Rumah Sakit
Gigi dan Mulut secara jelas diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1173/MENKES/PER/
X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan
Mulut. Rumah Sakit Gigi dan Mulut, se-
lanjutnya disingkat RSGM adalah sarana
pelayanan kesehatan yang menyeleng-
garakan pelayanan kesehatan gigi dan
mulut perorangan untuk pelayanan peng-
obatan dan pemulihan tanpa mengabaikan
pelayanan peningkatan kesehatan dan
pencegahan penyakit yang dilaksanakan
melalui pelayanan rawat jalan, gawat da-
rurat dan pelayanan tindakan medik.
Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehat-
an Republik Indonesia Nomor
1173/MENKES/PER/X/2004 menyebut-
kan: “Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pen-
didikan adalah RSGM yang menyeleng-
garakan pelayanan kesehatan gigi dan
mulut, yang juga digunakan sebagai sara-
na proses pembelajaran, pendidikan dan
penelitian bagi profesi tenaga kesehatan
kedokteran gigi dan tenaga kesehatan
lainnya, dan terikat melalui kerjasama
dengan fakultas kedokteran gigi”. Se-
dangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kese-
hatan Republik Indonesia Nomor 1173/
MENKES/PER/X/2004 tersebut menye-
butkan: “Rumah Sakit Gigi dan Mulut
dapat diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah dan atau
swasta. Penyelenggaraan RSGM bersifat
sosial ekonomi. Hal mana Rumah Sakit
Gigi dan Mulut harus berbentuk Badan
Hukum, sedangkan RSGM swasta dapat
dimiliki oleh Penanam Modal Asing
(PMA) dan atau Penanaman Modal
Dalam Negeri ( PMDN)”.
Pengawasan
Muchsan berpendapat: “Pengawas-
an pada hakikatnya suatu tindakan me-
nilai (menguji) apakah sesuatu telah ber-
jalan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan. Dengan pengawasan tersebut
akan dapat ditemukan kesalahan-kesalah-
an yang akhirnya kesalahan-kesalahan
tersebut akan diperbaiki dan yang ter-
penting, sampai kesalahan tersebut tidak
terulang kembali.”5 Sedangkan Sondang
P. Siagian memberikan batasan arti dari
pengawasan adalah proses pengamatan
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi
untuk menjamin agar semua pekerjaan
yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan.6
Paulus E. Lotulung menggunakan
istilah kontrol, sebagai padanan kata dari
pengawasan.7 Selanjutnya, di samping
kedua macam kriteria pembedaan ter-
sebut di atas, dikenal pula pembedaan
yang ditinjau dari segi sifat kontrol itu
terhadap objek yang diawasi. Dengan
kata lain, apakah kontrol itu hanya di-
maksudkan untuk menilai segi-segi atau
pertimbangan yang bersifat hukumnya
saja (segi legalitas), yaitu segi recht-
5 Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap
Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty,
Yogyakarta. 6 Sondang P.Siagian, 1970., Filsafat Administrasi,
Gunung Agung, Jakarta. 7 Paulus Effendie Lotulung, 1993., Beberapa
Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap
Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, xv-
xvii.
Page 5
Inna Hidayati, Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah Sakit ……….
98
matigheid dari perbuatan pemerintah atau
juga di samping segi rechtmatigheid ini
dilihat pula benar tidaknya perbuatan
yang ditinjau dari segi/pertimbangan ke-
manfaatannya (opportunitas), yaitu segi
doelmatigheid. Jadi dibedakanlah antara
kontrol segi hukum (rechtmatigheid-
stoetsing) dan kontrol segi kemanfaatan
(doematigheidstoetsing). Misalnya: kon-
trol yang dilakukan badan peradilan
(judicial control) pada prinsipnya hanya
menitikberatkan pada segi legalitas, yaitu
kontrol segi hukum, sedangkan suatu
kontrol teknis administratif intern dalam
lingkungan pemerintah sendiri (built-in
control) bersifat selain penilaian legalitas
(rechtsmatigheldstoetsing) juga lebih me-
nitik beratkan pada segi penilaian keman-
faatan (doelmatigheidstoetsing) dari tin-
dakan yang bersangkutan.
Ratio Legis Pengawasan bagi Rumah
Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan
Mekanisme pengawasan pada Ru-
mah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan
(RSGMP), maka pengawasan yang di-
maksud mengacu pada Keputusan Men-
teri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor: 1069/Menkes/SK/XI/2008 ten-
tang Pedoman Klasifikasi dan Standar
Rumah Sakit Pendidikan. Hal-hal yang
terkait dengan pengawasan ini meliputi:
1) Pemantauan dan Evaluasi.8
Pemantauan dan evaluasi mutu pe-
ngelolaan dan pelaksanaan Rumah
Sakit Pendidikan di seluruh Indonesia
dilaksanakan oleh Tim Akreditasi RS
Pendidikan di Tingkat Pusat bersama-
sama dengan Tim Akreditasi RS
Pendidikan Tingkat Provinsi yang di-
bentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan
8 Lampiran X Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1069/ Menkes/ SK/ XI/ 2008 Tanggal :
18 November 2008.
Provinsi setempat. Sesuai kemampu-
an rentang kendali wilayah dan ke-
mampuan sumber daya manusia serta
pembiayaan yang tersedia Dinas Ke-
sehatan Provinsi dapat melimpahkan
tugas dan kewenangan dalam peman-
tauan RS Pendidikan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota di wila-
yahnya.
Pemantauan terhadap pelaksanaan
Pedoman Standar RS Pendidikan da-
lam hal ini RSGMP dilakukan meli-
puti input, proses dan output.
2) Pengawasan9
Hal-hal yang berhubungan
dengan pengawasan yang penting di-
laksanakan sebagai berikut:
a) Rumah Sakit yang menjalankan
fungsi Rumah Sakit Pendidikan
wajib memiliki Sertifikat Rumah
Sakit Pendidikan (ijin Rumah
Sakit Pendidikan);
b) Rumah sakit pendidikan senantia-
sa wajib mematuhi semua standar
RS Pendidikan (Akreditasi);
c) Rumah Sakit Pendidikan berke-
wajiban menjalankan program ke-
selamatan pasien (patient safety);
d) Institusi Pendidikan Kedokteran
yang mengirim peserta didik ke
RS Pendidikan wajib memberikan
perlindungan hukum kepada pe-
serta didik dengan asuransi pro-
fesi;
e) Institusi pendidikan kedokteran
wajib memberikan jabatan akade-
mik kepada dokter pendidik
klinik/dosen klinik di RS Pendi-
dikan.
Direktur Jenderal Bina Pela-
yanan Medik melakukan pembinaan
9 Lampiran XI Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1069/ Menkes/ SK/ XI/ 2008 Tanggal :
18 November 2008.
Page 6
Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 2 November 2014 : 94-109
99
dan pengawasan terhadap RS Pendi-
dikan yang dapat mengikutsertakan
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi,
ARSPI, AIPKI, MKKI, dan KKI
sesuai tugas, fungsi dan kewe-
nangannya masing-masing. Analisa
pengawasan RSGM Pendidikan da-
lam pembahasan penulis meliputi
subtansi pengertian, dasar hukum
bentuk, dan mekanisme dapat diurai-
kan pada tabel berikut:
Page 7
Inna Hidayati, Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah Sakit ……….
100
Tabel 1.
Dasar Hukum Subtansi, Pengertian, Bentuk dan Mekanisme dan Pelaku/Pelaksana Pengawasan RSGM-Pendidikan
Dasar Hukum Subtansi Pengertian Bentuk Mekanisme Pelaku/Pelaksana
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.
d. Undang –Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit.
e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
f. PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
g. PP Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia
h. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
i. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
j. Permenkes Nomor 1173/MENKES/ PER/X/2004 Tentang
Rumah Sakit Gigi Dan Mulut
k. Permenkes Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang
Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen
Kesehatan.
l. Permenkes Nomor 512/Menkes/PER/XI/2007 tentang Ijin
praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
m. Permenkes Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang
Keselamatan Pasien Rumah Sakit
n. Kepmenkes Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen
Kesehatan.
a. Pemantauan
dan Evaluasi
b. Pengawasan
Pemantauan
Kinerja Tim
Akreditasi RS
Pendidikan
serta
pemantauan
terhadap mutu
pengelolaan
dan
pelaksanaan
RS Pendidikan
Pengawasan
terhadap RS
dalam
memberikan
perlindungan
dan
keselamatan
baik terhadap
pasien maupun
kepada tenaga
medik
pendidik,
tenaga non
medik
pendidik, serta
peserta didik
yang bekerja di
Internal dan
eksternal
Internal dan
eksternal
Pemantauan terhadap
pelaksanaan Pedoman
Standar RS Pendidikan
a. Pengawasan
terhadap Sertifikat
Rumah Sakit
Pendidikan (ijin
Rumah Sakit
Pendidikan)
b. Pengawasan
terhadap standar
RS Pendidikan
(Akreditasi).
c. Pengawasan
terhadap program
keselamatan pasien
(patient safety).
d. Pengawasan
terhadap
perlindungan
hukum kepada
peserta didik
Tim Akreditasi RS
Pendidikan di Tingkat
Pusat bersama-sama
dengan Tim
Akreditasi RS
Pendidikan Tingkat
Provinsi yang
dibentuk oleh Kepala
Dinas Kesehatan
Provinsi setempat.
Direktur Jenderal Bina
Pelayanan Medik
melakukan pembinaan
dan pengawasan
terhadap RS
Pendidikan yang dapat
mengikutsertakan
Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi,
ARSPI, AIPKI,
MKKI, dan KKI
sesuai tugas, fungsi
dan kewenangannya
masing-masing
Page 8
Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 2 November 2014 : 94-109
101
o. Kepmenkes Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008 tentang
Pedoman, Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan.
p. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 544
Menkes/SKB/X/81, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0430 a/U/1981 dan Menteri Dalam Negeri Nomor
324.A Tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung
Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit
Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter.
Rumah Sakit
Pendidikan
dengan asuransi
profesi.
e. Pengawasan
terhadap jabatan
akademik kepada
dokter pendidik
klinik / dosen
klinik di RS
Pendidikan.
Sumber : diolah penulis berdasarkan Kepmenkes Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan
Page 9
Inna Hidayati, Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah Sakit ……….
102
Telaah secara historis, filosofis
dan sosiologis dalam publikasi-
publikasi yang diuraikan menunjukkan
bahwa akreditasi demikian penting
dalam rangka peningkatan mutu dan
profesionalisme pelayanan rumah sakit
sebagai penyelenggara upaya kesehatan.
Akreditasi dari sisi tenaga kesehatan
rumah sakit adalah perlu dengan
menetapkan regulasi, mempertahankan
ijin rumah sakit, dan memperbaiki
struktur dan proses pelayanan rumah
sakit. Akreditasi dari sisi pasien dan
pelanggan rumah sakit, diharapkan
lebih mampu menjamin terhadap
keselamatan dan kepastian hukum.
Analisa ratio legis akreditasi sebagai
pengawasan mutu rumah sakit
khususnya pada Rumah Sakit Gigi dan
Mulut Pendidikan dalam pembahasan
penulis meliputi historis, filosofis dan
sosiologis dapat diuraikan pada tabel
berikut :
Page 10
Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 2 November 2014 : 94-109
103
Tabel 2.
Ratio Legis Akreditasi Sebagai Pengawasan Mutu Rumah Sakit Khususnya Pada Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Pendidikan
Perspektif
Ratio Legis
Kondisi Keterkaitan dengan
Akreditasi
Historis a. Terdapat perjalanan sejarah pendirian rumah sakit, dan orientasi perbaikan mutu.
b. Penetapan dan penerapan standar pelayanan rumah sakit seperti pada tahun 1918 The American
College of Surgeons yang telah menyusun Hospital Standardization Programme, dan
terbentuknya Joint Commission on Accreditation of Hospital tahun 1951
c. Indonesia tahun 1979 menggunakan istilah program pengendalian mutu yang baik. Akreditasi
dimulai sejak tahun 1995, dan baru dilakukan pada tahun 1996. Pelaksanaan kegiatan akreditasi
rumah sakit merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 26 Permenkes Nomor
159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, KepMenkes Nomor 436 tahun 1993 tentang
berlakunya standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis
Mendukung Perlunya
Akreditasi Rumah
Sakit Gigi Dan Mulut
Pendidikan
Filosofis a. Pesatnya perkembangan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan meningkatnya kesadaran
masyarakat akan pelayanan kesehatan menuntut pelaksanaan pelayanan medik spesialistik yang
bermutu, transparan dan akuntabel di Rumah Sakit.
b. Fungsi ganda Rumah Sakit Pendidikan, maka rumah sakit pendidikan harus memenuhi standar
sebagai rumah sakit pendidikan dari berbagai ketentuan dan peraturan.
c. Dinamika ketentuan Internasional bagi RSGM:
Sertifikasi ISO 9001: 2000.
Ketetapan World Federation for Medical Education (WFME).
Konstitusi WHO tahun 1948 tertulis bahwa "health is a fundamental human right"
Acuan Global Goals for Oral Health 2020 yang disusun WHO tahun 2003
Resolusi World Health Assembly (WHA) 60 yang dikenal The Sixtieth World Health Assembly
tahun 2007
Sosiologis Publikasi-publikasi dari Shaw (2003), Salmon., et.al (2003), Tehewy., et.al (2009), Greenfield dan
Braithwaite (2009), Braithwaithe., et.al (2009), Pomey., et.al (2010), Alkhenizan dan Shaw (2011),
dan Nicklin (2014) yang menunjukkan bahwa akreditasi demikian penting dalam rangka peningkatan
mutu dan profesionalisme pelayanan rumah sakit sebagai penyelenggara upaya kesehatan.
Sumber : diolah penulis, 2014
Page 11
Inna Hidayati, Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah Sakit ……….
104
Pengelolaan Rumah Sakit Gigi dan
Mulut Pendidikan (RSGMP) dalam
Ketentuan Akreditasi Rumah Sakit
Standar Rumah Sakit Pendidikan
ini disusun mengacu pada standar pen-
didikan kedokteran yang ditetapkan oleh
World Federation of Medical Education
(WFME). Format ini juga digunakan
dalam penyusunan Standar Pendidikan
Profesi Dokter/Dokter Gigi dan Standar
Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi
Spesialis. Dalam pelaksanaan program
pendidikan dokter dan dokter spesialis,
yang perlu diperhatikan adalah keterlibat-
an tiga komponen utama yang memegang
peranan penting dan saling mendukung,
yaitu Institusi Pendidikan Kedokteran,
Kolegium Ilmu Kedokteran dan rumah
sakit (RS) Pendidikan.
Kedudukan RS Pendidikan sebagai
salah satu komponen yang sangat menen-
tukan keberhasilan proses pembelajaran
klinik yang meliputi pengetahuan (know-
ledge), kemampuan psikomotor (skill),
dan perilaku (attitude) sesuai kompetensi
sebagaimana ditetapkan dalam modul
pendidikan berdasarkan Standar Pendidi-
kan Profesi Kedokteran. Seiring dengan
kebutuhan pembelajaran klinik peserta
didik terutama dalam rangka menjamin
mutu keluaran dan hasil peserta didik
yang sesuai dengan standar kompetensi,
maka tidak semua Rumah Sakit dapat
secara serta merta menjadi Rumah Sakit
Pendidikan. Rumah Sakit yang telah
berdiri dan operasional memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
bila akan ditambah fungsinya sebagai RS
Pendidikan harus memenuhi kriteria
sebagaimana ditentukan dalam Standar
Rumah Sakit Pendidikan. Untuk itu
dalam rangka menjamin mutu pendidikan
profesi kedokteran sekaligus menjamin
mutu pelayanan medik di RS Pendidikan,
maka dipandang perlu dilakukan Stan-
darisasi Rumah Sakit Pendidikan.
Peningkatan jumlah peserta didik,
pengembangan kapasitas, keterbatasan fa-
silitas serta keterbatasan jumlah dan
variasi kasus di RS Pendidikan Utama
menjadi masalah bagi Institusi Pendidik-
an Kedokteran dalam menghasilkan te-
naga medik yang berkualitasKonsep
dasarnya adalah tiap Institusi Pendidikan
Kedokteran harus memenuhi kecukupan
tenaga pengajar, jumlah dan jenis variasi
kasus.
Oleh karena itu setiap Institusi
Pendidikan Kedokteran harus mempunyai
minimal satu RS Pendidikan Utama dan
mempunyai beberapa RS Pendidikan Sa-
telit sebagai jejaring. Selain itu Institusi
Pendidikan Kedokteran dapat memiliki
satu atau beberapa jejaring RS Afiliasi
(Eksilensi) atau Rumah Sakit Umum
dengan unggulan tertentu sebagai wahana
pembelajaran klinik peserta didiknya.
Rumah Sakit Khusus (Afiliasi/
Eksilensi) dapat mempunyai Rumah
Sakit Satelit berupa Rumah Sakit Khusus
lainnya dan Rumah Sakit Umum yang
mempunyai pelayanan unggulan tertentu
sebagai jejaringnya. Sehingga, berdasar-
kan hal tersebut maka disusun Standar
RS Pendidikan menjadi:
1) Standar RS Pendidikan Utama.
2) Standar RS Pendidikan Afiliasi (Eksi-
lensi).
3) Standar RS Pendidikan Satelit.
Untuk setiap jenis RS Pendidikan
ditetapkan Standar dengan masing-ma-
sing kriterianya, mengacu pada World
Federation of Medical Education (WF-
ME), sebagai berikut:
1) Standar Visi, Misi, Komitmen dan
Persyaratan.
2) Standar Manajemen dan Administrasi.
Page 12
Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 2 November 2014 : 94-109
105
3) Standar Sumber Daya Manusia untuk
program pendidikan klinik.
4) Standar Penunjang Pendidikan.
5) Standar perancangan dan pelaksanaan
program pendidikan klinis yang ber-
kualitas.
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 1173/MEN-
KES/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit
Gigi dan Mulut menyebutkan ketentuan
persyaratan minimal sarana dan prasarana
RSGM meliputi: Ruang Rawat Jalan;
Ruang Gawat Darurat Ruang pemulihan/
Recovery room; Ruang Operasi; Farmasi
dan Bahan Kedokteran Gigi; Laboratori-
um Klinik; Laboratorium Teknik Gigi;
Ruang Sentral Sterilisasi; Radiologi;
Ruang Tunggu; Ruang Administrasi;
Ruang Toilet; dan Prasarana yang
meliputi tenaga listrik, penyediaan air
bersih, instalasi pembuangan limbah, alat
komunikasi, alat pemadam kebakaran dan
tempat parkir.
Sehubungan mekanisme penilaian
akreditasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Pendidikan hasil penilaian kelayakan
Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pen-
didikan Utama, Afiliasi (Eksilensi) atau
Satelit didasarkan pada ketentuan sebagai
berikut:
a. Akreditasi A, bila nilai pencapaian
Standar Rumah Sakit Pendidikan le-
bih dari 79 % sampai dengan 100 %.
Rekomendasinya adalah sebagian be-
sar atau seluruh standar telah di-
penuhi.
b. Akreditasi B, bila nilai pencapaian
Standar Rumah Sakit Pendidikan
mencapai lebih dari 60 % sampai
dengan 79 %. Rekomendasinya ada-
lah pada umumnya telah memenuhi
standar, tetapi masih memerlukan pe-
ningkatan kepatuhan beberapa para-
meter standar.
c. Akreditasi C, bila nilai pencapaian
Standar Rumah Sakit Pendidikan
mencapai lebih dari 33 % sampai
dengan 60 %. Rekomendasinya ada-
lah perlu pembinaan untuk pening-
katan kepatuhan sebagian besar stan-
dar.
Berdasarkan hasil penilaian kela-
yakan Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama, Afiliasi (Eksilensi)
atau Satelit, maka status akreditasinya
dikatagorikan sebagai berikut:
a. Status Akreditasi A, telah mendapat-
kan Sertifikat Akreditasi RS Pen-
didikan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.
b. Status Akreditasi B, dapat diberikan
Sertifikat Akreditasi RS Pendidikan,
namun dalam jangka waktu selambat
lambatnya 3 (tiga) tahun harus dilaku-
kan penilaian kembali.
c. Status Akreditasi C, belum menda-
patkan Sertifikat Akreditasi RS Pen-
didikan dan dalam waktu 1 (satu)
tahun harus dilakukan penilaian
kembali.
Lebih lanjut mekanisme penetapan
dan penilaian akreditasi Rumah Sakit
Pendidikan khususnya Rumah Sakit Gigi
dan Mulut Pendidikan (RSGMP) ber-
dasarkan peraturan perundangan yang
berlaku dipaparkan dalam skema sebagai
berikut:
Page 13
Inna Hidayati, Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah Sakit ……….
106
Sumber: Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik Direktorat Jenderal Bina
Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2009
Gambar 1.
Skema Tata Cara Penetapan dan Penilaian
Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan
Page 14
Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 2 November 2014 : 94-109
107
Analisa penulis mengenai penge-
lolaan Rumah Sakit Gigi Dan Mulut
Pendidikan (RSGMP) dalam ketentuan
akreditasi rumah sakit berbeda dengan
pengelolaan pada Rumah Sakit Non Pen-
didikan (Rumah Sakit Umum). Penge-
lolaan RSGMP dalam memenuhi ketentu-
an akreditasi meliputi 5 standar dan 52
kriteria meliputi:
a. Standar Visi, misi, komitmen dan
persyaratan rumah sakit (6 kriteria);
b. Standar manajemen dan administrasi
(21 kriteria);
c. Standar sumberdaya manusia untuk
program pendidikan klinik (7 krite-
ria);
d. Standar penunjang pendidikan (5 kri-
teria);
e. Standar perancangan dan pelaksana-
an program pendidikan klinik (13
kriteria).
Hal lain yang diperhatikan dalam
pengelolaan RSGMP untuk memenuhi
akreditasi adalah pelaksanaan pengawas-
an secara internal terhadap:
a. Sertifikat Rumah Sakit Pendidikan
(ijin Rumah Sakit Pendidikan);
b. Program keselamatan pasien (patient
safety);
c. Perlindungan hukum kepada peserta
didik dengan asuransi profesi;
d. Jabatan akademik kepada dokter pen-
didik klinik/dosen klinik di RS
Pendidikan.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai
Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah
Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan
melalui Akreditasi Rumah Sakit dapat
disimpulkan bahwa, ratio legis akreditasi
sebagai pengawasan mutu rumah sakit
khususnya pada Rumah Sakit Gigi dan
Mulut Pendidikan menunjukkan perlu
adanya Akreditasi Rumah Sakit Gigi Dan
Mulut Pendidikan. Pertimbangan perlu-
nya akreditasi sebagai pengawasan secara
historis perjalanan sejarah pendirian ru-
mah sakit yang senantiasa berorientasi
perbaikan mutu, baik secara internasional
maupun nasional. Penetapan dan pene-
rapan standar pelayanan rumah sakit
merupakan wujud pengawasan sebagai
kriteria/standar dalam akreditasi terhadap
keakuratan tingkat kinerja dihubungkan
dengan standar dan cara implementasi pe-
ningkatan sistem pelayanan kesehatan
secara berkesinambungan. Secara filoso-
fis perkembangan penyelenggaraan pen-
didikan kedokteran dan meningkatnya ke-
sadaran masyarakat akan pelayanan ke-
sehatan menuntut pelaksanaan pelayanan
medik spesialistik yang bermutu,
transparan dan akuntabel di Rumah Sakit.
Hal ini terlebih bagi Rumah Sakit
Pendidikan (RSGMP) yang memiliki
fungsi ganda, yakni disamping berfungsi
memberikan pelayanan medik kepada
masyarakat juga berfungsi sebagai tempat
pembelajaran klinik bagi calon dokter/
dokter gigi dan dokter spesialis/dokter
gigi spesialis untuk meningkatkan kom-
petensi baik dari segi keilmuan (know-
ledge), keahlian (skill) dan profesional
attitude. Sehingga RSGMP harus meme-
nuhi standar sebagai rumah sakit pen-
didikan dari berbagai ketentuan dan
peraturan. Dinamika ketentuan Inter-
nasional bagi RSGM seperti Sertifikasi
ISO 9001: 2000, ketetapan World Fede-
ration for Medical Education (WFME).,
Konstitusi WHO tahun 1948 tertulis
bahwa "health is a fundamental human
right, Acuan Global Goals for Oral
Health 2020 yang disusun WHO tahun
2003 dan Resolusi World Health
Assembly (WHA) 60 yang dikenal The
Sixtieth World Health Assembly tahun
Page 15
Inna Hidayati, Kajian Yuridis Pengawasan Mutu Rumah Sakit ……….
108
2007, yang mendukung secara filosofis
pentingnya akreditasi pada RSGM.
Secara sosiologis dukungan publikasi-
publikasi dari Shaw (2003), Salmon.,
et.al (2003), Tehewy., et.al (2009),
Greenfield dan Braithwaite (2009),
Braithwaithe., et.al (2009), Pomey., et.al
(2010), Alkhenizan dan Shaw (2011), dan
Nicklin (2014) menunjukkan bahwa
akreditasi demikian penting dalam rangka
peningkatan mutu dan profesionalisme
pelayanan rumah sakit sebagai penye-
lenggara upaya kesehatan.
Pengelolaan Rumah Sakit Gigi Dan
Mulut Pendidikan (RSGMP) dalam
ketentuan akreditasi rumah sakit berbeda
dengan pengelolaan pada Rumah Sakit
Non Pendidikan (Rumah Sakit Umum).
Pengelolaan RSGMP dalam memenuhi
ketentuan akreditasi meliputi 5 standar
dan 52 kriteria meliputi: standar visi,
misi, komitmen dan persyaratan rumah
sakit (6 kriteria), standar manajemen dan
administrasi (21 kriteria), standar sum-
berdaya manusia untuk program pendi-
dikan klinik (7 kriteria), standar penun-
jang pendidikan (5 kriteria) dan standar
perancangan dan pelaksanaan program
pendidikan klinik (13 kriteria). Hal lain
yang diperhatikan dalam pengelolaan
RSGMP untuk memenuhi akreditasi
adalah pelaksanaan pengawasan secara
internal terhadap Sertifikat Rumah Sakit
Pendidikan (ijin Rumah Sakit Pendi-
dikan), program keselamatan pasien
(patient safety), perlindungan hukum ke-
pada peserta didik dengan asuransi
profesi dan pemberian jabatan akademik
kepada dokter pendidik klinik/dosen
klinik di RS Pendidikan. Saran yang di-
sampaikan dalam penelitian ini bahwa
pada instansi pendidikan penyelenggara
Fakultas Kedokteran Gigi melakukan
koordinasi secara internal dan ekternal
untuk mempersiapkan Rumah Sakit Gigi
Dan Mulut Pendidikan (RSGMP) dalam
rangka memenuhi standar kriteria maksi-
mal akreditasi Rumah Sakit Pendidikan
dalam rangka pelaksanaan pelayanan
medik spesialistik yang bermutu, trans-
paran dan akuntabel di Rumah Sakit serta
sebagai tempat pembelajaran klinik yang
bermutu dan berstandar bagi calon
dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/
dokter gigi, sehingga dari akreditasi ter-
sebut memberikan manfaat yang dapat
diterima masing-masing pihak baik,
RSGM, pemerintah, perusahaan asuransi
maupun masyarakat.
Fakultas Kedokteran Gigi dan
RSGM perlu melakukan kegiatan peman-
tauan evaluasi dan pengawasan terhadap
perijinan Rumah Sakit Pendidikan, prog-
ram keselamatan pasien (patient safety),
perlindungan hukum kepada peserta didik
dengan asuransi profesi dan pemberian
jabatan akademik kepada dokter pendidik
klinik/dosen klinik di RS Pendidikan.
Demikian pula, koordinasi yang melibat-
kan instansi dan asosiasi profesi terkait
diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kota, Kolegium Kedokteran Gigi,
Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI),
Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi
Indonesia (AFDOGI), Asosiasi RSGM,
ARSPI, AIPKI, MKKI, PDGI dan KKI.
Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Pendidikan
(RSGMP) yang telah diselenggarakan
Fakultas Kedokteran Gigi perlu lebih
meningkatkan upaya promosi mengingat
masih rendahnya pengetahuan masya-
rakat mengenai pelayanan kesehatan gigi
dan mulut baik melalui pembentukan
divisi publikasi pada RSGMP, juga
dilakukan melalui penggunaan media
elektronik, pemasangan spanduk, poster,
atau penempelan stiker tentang keber-
adaan RSGMP. Peningkatan jumlah ke-
Page 16
Perspektif Hukum, Vol. 14 No. 2 November 2014 : 94-109
109
giatan atau aksi-aksi sosial Rumah Sakit
Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP)
yang telah dikelola, dalam rangka media
pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran
gigi melalui pengobatan dan pemeriksaan
gigi gratis.
Daftar Bacaan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1173/MENKES/
PER/X/2004 tentang Rumah Sakit
Gigi dan Mulut.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
1069/ Menkes/ SK/ XI/ 2008
Tanggal : 18 November 2008.
Lotulung, Paulus Effendie, 1993.,
Beberapa Sistem Tentang Kontrol
Segi Hukum Terhadap Pemerintah,
Citra Aditya Bakti, Bandung, xv-
xvii.
Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan
Terhadap Perbuatan Aparat
Pemerintah Dan Peradilan Tata
Usaha Negara di Indonesia,
Liberty, Yogyakarta.
Siagian, Sondang P., 1970., Filsafat
Administrasi, Gunung Agung,
Jakarta.
Konsil Kedokteran Indonesia., “Daftar
Nama Dekan FKG dan Status
Institusi Tahun 2013”,
http://kki.go.id/assets/data/menu/
Daftar_Nama_Dekan_dan_Institusi
_FK_2.zip, diakses pada bulan
Februari 2014.
Direktorat Bina Pelayanan Medik
Spesialistik Direktorat Jenderal
Bina Pelayanan Medik
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, 2009, “Perijinan
Penyelenggaraan Rumah Sakit
Pendidikan”,
http://fkunswagati.ac.id/downlot.ph
p%3Ffile%3Dizin_rumah_sakit_pe
ndidikan.pdf&sa=U&ei=FhgHU8
OrNIvOkgX5oIDYDQ&ved=0CB0
QFjAA&usg=AFQjCNFcLspBQ6M
Z2eGnz2zCNpYkbEnrug, diakses
pada bulan Februari 2014.