BAB II KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS A. KAJIAN TEORI 1. OTONOMI DAERAH Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah : “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia” 1 Menurut HAW. Widjaja Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2 Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah : “ Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masayrakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masayarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia “ 3 . a. Urusan Pemerintahan 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2 HAW,Widjaja.Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada.2002.hal.76 3 Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
62
Embed
KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISISrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/14636/2/T1... · 2018-04-25 · KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS . A. KAJIAN TEORI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS
A. KAJIAN TEORI
1. OTONOMI DAERAH
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah :
“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”1
Menurut HAW. Widjaja Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.2
Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah adalah :
“ Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masayrakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masayarakat dalam system Negara
Kesatuan Republik Indonesia “ 3.
a. Urusan Pemerintahan
1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2 HAW,Widjaja.Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada.2002.hal.76 3 Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian
negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Pembagian urusan pemerintah :
- Urusan Pemerintah absolut yaitu Urusan Pemerintah yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan Pemerintah konkuren yaitu Urusan Pemerintah yang dibagi
anatara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten
atau kota . Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanan Otonomi Daerah.
- Urusan Pemerintah umum yaitu Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Presiden kepada pemerintah.
Urusan Pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari:
Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan pelayanan dasar :
- Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang,
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.
Yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :
- Tenaga Kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, dsb.
Urusan Pemerintah pilihan meliputi :
- Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energy
dan sumber daya mineral, Perdagangan, Industry dan Transmigrasi.
b. Asas –Asas Pemerintah Di Daerah
Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan daerah
Kabupaten Kendal bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang pendidikan, mengenai asas otonomi daerah itu
sendiri telah diatur dalam Pasal 5 ayat(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah adalah :
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan
dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di
wilayah tertentu.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta
dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Logemann dalam Hanif Nurcholis membagi Desentralisasi menjadi dua macam :
Dekontrasi atau Desentralisasi jabatan (ambtelifke decentralisatie) yaitu
pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan Negara tingkatan lebih atas kepada
bawahannya guna melancarkan pekerjaan didalam melaksanakan tugas
pemerintah.
Desentralisasi ketatanegaraan (staatkundige decentralisatie) yang sering
juga disebut dengan desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan
perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam
lingkunganya. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan
menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta
dalam pemerintahan, dengan batas wilayah masing-masing.
c. Pengertian Pemerintah Daerah
Dalam bidang ilmiah dibedakan antara pengertian pemerintah sebagai
organ (alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintah
sebagi fungsi pemerintah. Pemerintah sebagai organ dibedakan atas pemerintah
dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit :
Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif , contoh :
Menurut UUD 1945, UUD 1950 dan Konstitusi RIS , Pemerintah inilah
Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri
Pemerintahan dalam arti luas ialah semua organ Negara yang termasuk DPR
mempelajari mengenai Pemerintahan Daerah untuk mengetahui, memahami, dan
mendalami berbagai hal, berbagai konsep yang berkaitan dengan Peraturan
Pemerintah Daerah dan Praktinya yang berlaku di Indonesia, Istilah pemerintah
diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) dalam memerintah.
Menurut Soemantri, Istilah kata Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang
berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah
adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan
tertinggi.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945”.4
d. Perangkat Daerah
Apabila ditelaah pasal demi pasal yang mengatur tentang Perangkat
Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ,
serta ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintah daerah hamper seluruhnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Secara garis besar, organ-organ Perangkat Daerah di daerah Kabupaten dan Daerah
Kota meliputi : Sekertariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
Pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan disesuaikan dengan perumpunan dan
klasifokasi yang telah ditentukan.
Pembentukan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
4 Pasal 1 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah
Peraturan daerah tersebut mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok
organisasi Perangkat Daerah , rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan
peraturan Bupati.
Dasar utama penyususnan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah
adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap
penangann urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi.
Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perngkat daerah bagi masing-masing
daerah tidak senantiasa sama atau seragam.
e. Dinas Kabupaten/ Kota
Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten/kota
dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekertaris daerah. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi.
Pokok Pokok Materi UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Komitmen bangsa Indonesia terhadap pendidikan dengan sangat jelas tercermin pada
konstitusi negara, UUD’45, Khususnya Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Ayat 1) dan setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya (Ayat 2). Skema
pembiayaan pendidikan oleh pemerintah tersebut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini belum
terselesaikan, banyak masyarakat di Indonesia hidup didalam kemiskinan. Banyak
upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, seperti
pemberian subsidi tersebut berbentuk kebijakan yang telah ada dan dilakukan oleh
pemerintah untuk pendidikan bagi siswa yang kurang mampu :
a. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Sebagai upaya mengatasai permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan program
baru untuk menangani masalah pendidikan bagi siswa yang kurang mampu yang disebut
Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak
mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu.
Sebagai implementasi dari UU tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dimana dalam Pasal 2 ayat
1 berbunyi bahwa pendanaan pendidikan mejadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat dan tertuang didalam Permendikbud No.12 Tahun 2015
tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Berdasarkan peraturan tersebut dalam rangka
pemerataan pendidikan khususnya memberikan kesempatan kepada anak yang berasal dari
keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, pemerintah melalui Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama RI memberikan Bantuan Siswa
Miskin (BSM).
Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah Program Nasional yang bertujuan untuk
menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu
siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak mencegah putus sekolah
menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan
dalam kegiatan pembelajaran, mendukung Program Pendidikan Sembilan Tahun (bahkan
hingga menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah. Sumber dana bantuan
ini adalah dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menurut Juknis Tahun 2016 BSM merupakan satu dari empat kompensasi yang akan
diberikan Pemerintah kepada masyarakat. Program ini merupakan program nasional yang
bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah
dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak,
mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa
memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu
kelancaran program sekolah. Berdasarkan buku Petunjuk Teknis (Juknis) BSM taun 2016
Sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan bahwa tujuan diberikannya Bantuan Siswa Miskin memberikan peluang kepada
anak usia 6 sampai 21 utuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat di satuan
pendidikan sekolah dasar, menengah atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk
sampai ke jenjang menengah Universal dan Mencegah siswa miskin putus sekolah akibat
kesulitan ekonomi sehingga program Bantuan Siswa Miskin memiliki landasan hukum yang
menjadi pedoman, Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa,
karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa)
mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan
mempertimbangkan prestasi siswa .
Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi
dengan besaran sebagai berikut:
1. BSM SD & MI sebesar Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun.
2. BSM SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun
3. BSM SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 1.000.000 per tahun
Sumber dana ini diambilkan dari dana APBN .alokasi ini tertuang dalam DIPA lingkup
kementerian pendidikan dan kebudayaan dan DIPA lingkup kementerian agama dan
Penerima dana BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah
siswa miskin dan rentan pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta
yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dana BSM dapat dimanfaatkan untuk:
1. Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas)
2. Biaya transportasi siswa ke sekolah/madrasah
3. Uang saku siswa untuk sekolah .
Penerima dana BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
adalah siswa miskin dan rentan pada Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta yang telah
memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Agama .
Berdasarkan hasil evaluasi terkait pelaksanaan Program BSM pada periode sebelum
2012, Sekretariat TNP2K ( Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)
kemudian mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program
BSM kepada Kemendikbud dan Kemenag sebagai pelaksana Program BSM. Rekomendasi
perbaikan program dilakukan dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk:
Memastikan keberlanjutan pendidikan siswa penerima program BSM dari
keluarga/rumah tangga miskin antar kelas dan jenjang pendidikan terutama bagi siswa/peserta
didik yang berada pada periode transisi dan program BSM dapat menjangkau lebih banyak
siswa miskin dan rentan maupun anak yang belum dan tidak lagi bersekolah. Nilai/manfaat
Program BSM juga terus dipastikan ada peningkatan agar kebutuhan personal pendidikan
siswa/peserta didik dari keluarga miskin dan rentan, dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Tahapan pelaksanaan rekomendasi kebijakan ini dilakukan sesuai dengan
karakteristik pelaksanaan Program BSM. Pelaksanaan Program BSM memiliki karakteristik
program yang cukup kompleks dan unik dari segi pelaksanaan secara kebijakan, teknis
maupun administratif. Salah satu contoh adalah program ini dilaksanakan oleh beberapa
Direktorat Pelaksana teknis di dua Kementerian yang berbeda (Kemdikbud dan Kemenag),
yaitu Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA,
Direktorat Pendidikan SMK, dan Direktorat Pendidikan Madrasah.5
Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh Sekretariat TNP2K
untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan Program BSM, direncanakan secara
bertahap melalui proses advokasi, lokakarya teknis serta kegiatan koordinasi (baik formal
maupun informal) yang intensif sejak awal tahun 2012 dengan Kemdikbud dan Kemenag.
Advokasi dan koordinasi yang terus dilakukan oleh Sekretariat TNP2K penting untuk
memastikan agar kedua Kementerian tersebut memiliki komitmen dan pemahaman yang
sama terutama mengenai pentingnya perbaikan ketepatan sasaran program, ketepatan
jumlah dan ketepatan waktu penyaluran, agar di dalam rekomendasi kebijakan perbaikan
program, kedua Kementerian dapat berkontribusi dan turut serta secara aktif dalam
memantau dan mengevalusi efektifitas perbaikan program dengan baik.
Reformasi yang pertama kali dilakukan oleh TNP2K adalah melakukan perbaikan
penetapan sasaran BSM. Perbaikan ini dilakukan dengan dua mekanisme. Mekanisme
5 Suharto, Edi. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. 2009.hal 108. Bandung: Alfabeta.
yang pertama adalah pemanfaatan informasi yang tercantum dalam Basis Data Terpadu
(BDT) sebagai sumber data calon siswa penerima BSM. Mekanisme yang kedua terkait
dengan proses alur usulan siswa calon penerima BSM dengan berpedoman kepada
petunjuk teknis Bantuan Siswa Miskin yang pengelolaan sudah diatur dari tingkat
sekolah/madrasah hingga ke tingkat pusat setiap tingkat pengelola BSM memiliki peran
dan tugas masing-masing.
Pengelolaan dana BSM pada tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala
Sekolah, Guru yang ditunjuk dan Komite Sekolah dengan memiliki tugas untuk
mensosialisasikan kepada guru, komite dan orang tua siswa dan bersama komite sekolah
memverivikasi dan mengidentifikasi calon penerima bantuan yang akan diusulkan ke
kabupaten/kota sesuai persyaratan dan prioritas siswa tidak lupa melengkapi data. Sasaran
dari penerima program BSM dan meningkatkan cakupan penerima BSM yang berasal
dari keluarga/rumah tangga miskin, dengan memanfaatkan informasi dari BDT dan
melalui pengiriman Kartu Calon Penerima BSM (selanjutnya disebut sebagai Kartu BSM)
di tahun 2012 dan di tahun 2013 – melalui pengiriman Kartu Perlindungan Sosial/KPS.6
Pemerataan pendidikan ini belum dilakukan secara merata terutama di kalangan
masyarakat miskin. Pendidikan di Indonesia yang relatif mahal dan mayoritas penduduk
Indonesia yang hidup dalam kemiskinan membuat pendidikan itu tidak merata dikalangan
masyarakat miskin. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi
ketidakmerataan pendidikan ini dengan cara Wajib Belajar Sembilan Tahun, pemberian
beasiswa-beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin, kemudian muncul
bantuan yang khusus untuk kalangan masyarakat miskin yang sering disebut Bantuan
Siswa Miskin (BSM). Walaupun sudah diadakan sekolah gratis melalui Bantuan Siswa
6 Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin 2013
Miskin (BSM). Namun bantuan yang diberikan belum merata. Masih banyak masyarakat
miskin yang tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, padahal seluruh
rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak, Sasaran penerima Program BSM
masih lemah dimana ditemukan banyak penerima BSM yang bukan berasal dari keluarga/
rumah tangga miskin dan banyak siswa dari keluarga/rumah tangga miskin tidak
menerima manfaat BSM serta masih manualnya cara yang digunakan dalam merankingan
penerima BSM tersebut.
Oleh karena itu, agar proses perankingan penerima BSM menjadi lebih objektif dan
praktis, sebaiknya dilakukan Secara komputerisasi, yaitu dengan mengembangkan suatu
aplikasi yang mengimplementasikan metode-metode yang dapat mempermudah proses
dalam pengambilan keputusan serta dapat membantu dalam meningkatkan ketepatan
sasaran dari penerima program BSM tersebut. Sehingga pemerintah mengembangkan
kebijakan demokrasi untuk pendidikan bagi siswa yang kurang mampu Peran negara
dalam bidang pendidikan di negara demokrasi seharusnya bersifat akomodatif terhadap
kepentingan warga negaranya di bidang pendidikan. Namun peran negara dalam bidang
pendidikan bisa saja dilaksanakan dalam rangka melegitimasi dan mempertahankan
status-quo. Upaya ini biasanya dilakukan merasuk dalam sistem pendidikan dalam hidden
curriculum. Atau menurut Michael W. Aplle politik kebudayaan suatu negara disalurkan
melalui lembaga – lembaga pendidikan.7
Masalah mahalnya pendidikan antara lain disebabkan kurang adanya komitmen
dari pemerintah maupun partai politik untuk memprioritaskan bidang pendidikan. Ini
terlihat dari anggaran pendidikan yang sangat minim. Negara sebagai penanggung jawab
utama pendidikan nasional seharusnya menyediakan fasilitas pendidikan yang realistik
7 Tilaar, H.A.R. . Kekuasaan & Pendidikan : Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural.
(2003).hal145.Magelang : Indonesiatera.
dan memadai. Secara normatif dalam sejarah pernah ada kebijakan negara yang
mengamanatkan anggaran pendidikan 25% dari APBN (Tap MPRS No.
XXVII/MPRS/1966). Begitu pula di era reformasi UUD 1945 mengamanatkan anggaran
pendidikan 20 % dari APBN. Dalam kenyataan empirik dana pendidikan dewasa ini
diperkirakan hanya sekitar 4 % dari APBN. Ironisnya DPR dan partai politik tidak ada
yang protes.
Maka dari itu hak untuk memperoleh pendidikan sebagai hak bangsa, juga dianut
dalam konstitusi kita (Undang-Undang Dasar NRI 1945); dalam pembukaannya
eksplisit ditegaskan ”membentuk suatu pemerintahan yang mencerdaskan kehidupan
bangsa…” Bahkan keterlibatan negara menanggung perwujudan hak demikian masih
ditegaskan lagi dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang terdiri atas 6 (enam) ayat:
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayaianya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang;
4. Negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen
dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari pendapatan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan
ummat manusia.
Selain itu, masih pula hak tersebut terderivasi dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan “setiap orang berhak atas
perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan
meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa,
bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi
manusia.”8
Hanya saja dalam kondisi faktualnya, ternyata hak untuk memperoleh pendidikan
tersebut tereliminasi secara perlahan. Mulai dari penjabaran lebih lanjut dari UUD NRI
1945 ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) dan segala peraturan pelaksanaannya hingga pada
tataran realisasi kebijakannya, tidak lagi selayaknya menempatkan negara dalam domain
penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara melalui pranatanya untuk
mengurusi pendidikan formal sebagaian urusan pendanaan dan pemenuhan hak bagi yang
tidak mampu terabaikan.
Institusi pendidikan dianjurkan dalam status badan hukum, kendati dimaksudkan
untuk meningkatkan penyemerataan tanpa nirlaba, tapi pada kenyataannya institusi
pendidikan “dibajak” untuk kepentingan bisnis. Sengaja dibentuk dalam format mandiri,
sekolah bertaraf internasional, sekolah jarak jauh, hingga membuka keran investor untuk
menanamkan modal ke dalam insitusi pendidikan merupakan konkretisasi negara telah
melepaskan diri dari perwujudan hak bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Dalam tataran implementatif yang mengacu pada hasil kebijakan pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan, pada hakikatnya juga tidak sesuai dengan pengharapan.
Sebuah anomali pendidikan yang diharapkan untuk mencerdaskan dan mampu berdaya
8 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
saing dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas, justru mengalami degradasi
dalam daya cipta, rasa dan karsa. Dari jumlah presentase yang diproduksi oleh institusi
pendidikan masih rendah dalam menghasilkan publikasi karya ilmiah hingga inovasi
dalam bidang tekhnologi. Termasuk dalam segi karsa dan rasa, produk institusi
pendidikan tidaklah menunjukan hasil yang berintegritas terhadap aparatur sipil negara
untuk mengurusi pemerintahan, pembuktian demikian cukup dengan menyodorkan
terpidana korupsi yang berasal dari struktur pemerintahan dengan rata-rata bergelar
sarjana.
Pemerintah Indonesia sampai sekarang belum memiliki political will untuk
memprioritaskan pendidikan untuk perbaikan ekonomi dan sumber daya manusia.
Sesungguhnya telah banyak bukti seperti dinyakatan Lauritz-Holm Nielson (Lead
Specialist for Higher Education, Science and Technology the World Bank) pada acara
International Conference Higher Education Reform 2001 di Jakarta bahwa pendidikan
tinggi merupakan kunci terpenting dalam pembangunan ekonomi secara global.
Akumulasi penguasaan pengetahuan dapat menjadi keunggulan kompetitif suatu negara.
Selanjutnya Nielson menyatakan di negara – negara maju,.9
Begitu pula dibutuhkan sebuah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan guna untuk membantu penuntasan wajib belajar 12 tahun mulai cenderung
memiliki orientasi bisnis yang kuat. Tidak mudah bagi mereka yang berada pada level
menengah ke bawah bisa menikmati pendidikan di sekolah swasta. Partisipasi
masyarakat dalam menuntaskan wajib belajarpun masih memprihatinkan. Misalnya bisa
dilihat indikatornya masih banyaknya usia wajib belajar belum memperoleh pendidikan.
Oleh karena itu biaya pendidikan dirasakan oleh masyarakat semakin relatif mahal.
9 Azra, Azyumardi, 1999, Pendidikan Nasional versus Kemiskinan dalam Esei-esei Intelektual Muslim dan
Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
Meskipun pengeluaran penduduk untuk pendidikan di Indonesia (tahun 2001 – 2002)
masih rendah yakni 1,3 % dari total PDB sebesar 662,9 miliar dollar AS. Pada sisi lain
banyak fasilitas pendidikan yang jauh dari layak. Sementara itu rakyat tidak banyak bisa
berbuat banyak untuk mempengaruhi perumusan kebijakan pendidikan.
Muchtar Bukhori salah seorang pakar pendidikan Indonesia menilai” Kebijakan
pendidikan kita tak pernah jelas. Pendidikan kita hanya melanjutkan pendidikan yang
elite dengan kurikulum yang elitis yang hanya bisa ditangkap oleh 30 % anak didik”,
sedangkan 70% lainnya tidak bisa mengikuti. (Kompas, 4 September 2004). Padahal
kondisi daerah di Indonesia dilihat dari sisi SDM-nya sangat kompleks. Maka tidak
mengherankan apabila banyak terjadi kejanggalan, misalnya daerah yang SDA-nya
tinggi tetapi SDM-nya rendah. 10
Kesenjangan di atas, apabila tidak segera dilakukan pembuatan kebijakan
pendidikan yang jelas orientasinya dapat memicu disintegrasi. Orientasi kebijakan
pendidikan yang diperkirakan dapat memperkuat integrasi nasional adalah meningkatkan
mutu SDM dan pemerataannya di daerah. Dengan demikian kebijakan pemerintah pusat
lebih pada pengendalian mutu, sedangkan daerah diberikan keluasan untuk secara kreatif
mengembangkan berbagai kebijakan teknis yang dianggap tepat dengan berpedoman pada
mutu standar nasional. Untuk mewujudkan pendidikan yang murah bagi kalangan miskin,
ada beberapa langkah kongkrit dan strategis yang bisa diambil seperti ;
1. Janganlah kemiskinan dijadikan penyebab terhambatnya anak bangsa untuk
memperoleh pendidikan. Pendidikan yang bermutu harus bisa diakses dan dinikmati
oleh segenap komponen anak bangsa secara adil dan merata. Dan, negara harus
10 T. Sulistyono, Drs. M.Pd.,MM. 2003. Wawasan Pendidikan. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
menanggung sepenuhnya segala biaya pendidikan mereka. Mereka harus dibebaskan
dari beban biaya pendidikan.
2. Pengalokasian anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Pemerintah dan
pemerintah daerah harus fokus pada bagaimana anggaran 20% bisa direalisasikan
dengan nyata dan konsisten. UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN
dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Bahkan, UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa
dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan
minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.
2. HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang
sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi
untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan
masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat siapapun.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 telah menjelaskan secara terperinci
tentang HAM yang diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk memperoleh
pendidikan.
Menurut Pasal 31 (Ayat 1) Undang- Undang Dasar sudah dijelaskan bahwa
“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”
Salah satu bentuk perwujudan dari pemberdayaan secara konstitusional yaitu
dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia yang mencantumkan hak anak dalam memperoleh pendidikan
yaitu pasal 60 ayat (1) dan (2) yang menyatakan (1) "setiap anak berhak untuk
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya
sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya; Sedangkan ayat (2)
menyatakan "setiap anak berhak mencari, menerima, memberikan informasi sesuai
dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang
sesuai dengna nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014
menjelaskan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan
“ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah”.11
Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014
menjelaskan mengenai hak anak atas pendidikan.
“ Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat “
.12
Hak anak atas pendidikan juga diatur didalam Konvensi Hak Anak
Dalam menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan
pendidikan, Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990) kembali
digunakan sebagai alat ukurnya. Hal ini dikarenakan konvensi ini diakui sebagai
11 Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 12 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
pengaturan yang paling komprehensif mengenai hak anak dan negara-negara yang
meratifikasi wajib melakukan upaya pemenuhannya
Hak-hak anak dalam KHA dapat dikelompokkan menjadi empat bagian :
a. Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma .
b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda,
termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut untuk
setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan pendidikan
cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan.Membuat pendidikan
tinggi terjangkau untuk semua anak berdasarkan kemampuan, dengan semua cara
yang layak untuk mengurangi angka putus sekolah.13
3. PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DIKABUPATEN KENDAL
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal Pasal 15 huruf (d)
bahwa setiap anak akan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang
orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.14
Tujuan adanya bantuan atau mendapatkan biaya pendidikan dalam
Mengurangi hambatan siswa miskin dalam mengkases layanan pendidikan, mencegah
angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali, membantu
siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran,
mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, pendidikan dasar
13 .Pasal 28 Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990) 14 Pasal 15 huruf(d) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal
dan mengurangi angka buta huruf, pelaku pencurian bahkan anak jalanan di
Kabupaten Kendal.
Setiap anak wajib mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan dalam
pendidikan untuk menuntaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Kendal. Tidak lupa diperlukan partisipasi atau kesadaran setiap warga
negara untuk menuntaskan program wajib belajar sebagaimana dimaksud di dalam
Pasal 32 ayat(1). memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada
tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang
sederajat) dan menyediakan, sesuai dengan Pasal 13 ayat(2) dijelaskan satuan
pendidikan wajib mengalokasikan paling sedikit 20% dalam proses penerimaan
peserta didik baru bagi keluarga miskin/ tidak mampu, disamping itu Pemerintah
daerah juga memilik hak untuk melakukan monitoring kepada setiap satuan
pendidikan.
Pemerintah daerah tidak hanya miliki hak namun juga memilik kewajiban
yang harus dilaksanakan yang sudah diatur dalam Pasal 21 huruf (a) Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2012 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan tenaga
kependidikan berkewajiban : “Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan setiap tugas pokok dan fungsinya”. Dan juga diatur di dalam
Pasal 32 “ Pemerintah Daerah wajib menuntaskan program wajib belajar Pendidikan
dasar 12 (dua belas) tahun dan setiap warga masyarakat juga wajib berpartisipasi
dalam menuntaskan program wajib belajar sebagaimana pada ayat (1). Sehingga
Pemerintah Daerah wajib memperhatikan hak dan kewajiban Guru dan tenaga
Kependidikan dalam menentukan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan
pendidikan daerah sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal.
Sudah dipertegas juga dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar
“ Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya”. diatur pula di dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan
penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal yang menjelaskan
“ Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana Pendidikan,
Pendidik dan/Tenaga Kependidikan untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun ” 15
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
dimana dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi “ bahwa pendanaan pendidikan mejadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat ”
dan tertuang didalam Permendikbud No.12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia
Pintar (PIP). 16
“Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan
potensidirinya melalui proses pembelajaran dan / atau cara lain yang dikenal dan
diakui oleh masyarakat dan Pemerintah.”
Sesuai amanat dan alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
15 Pasal 33 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dimana dalam Pasal (2 )ayat (1)
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara.
Lebih-lebih di negeri yang angka buta hurufnya menakjubkan, terutama negeri yang
masih dipenuhi wabah. Pendidikan adalah tangga untuk mobilitas kelas, bersama
dengan pendidikan seseorang merubah nasibnya. Pendidikan juga sebaiknya melatih
kemampuan solidaritas dan kepekaan.
Karena dampak sosial yang besar itulah, pendidikan memiliki peran penting.
Tingginya angka putus sekolah membuat pendidikan jauh dari akses mereka.
Sebaiknya pemerintah turun langsung menangani pendidikan di indonesia dengan
cara memberlakukan dana BSM secara adil dan merata diseluruh indonesia supaya
masyarakat mendapatkan hak pendidikan yang harus mereka dapatkan. Selain itu,
pendidikan karakter , pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan akhlaq dan
pendidikan budi pekerti harus dtanamkan sejak dini supaya pendidikan di indonesia
semakin maju dan hak mendapatkan pendidikan harus didapatkan oleh semua
masyarakat indonesia.
Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara
Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang
dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses
pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan
sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:” Setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan”. Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas
dengan Pasal 31 ayat (2) yang bunyinya: ”Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Selanjutnya pada ayat (3)
dituangkan pernyataan yang berbunyi:” Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang
diatur dengan undang-undang”.
Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak
memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar. Selain membahas
tentang pendidikan sebagai suatu hak, pasal 31 juga mempertegas bahwa pendidikan
(terutama pendidikan dasar) merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan
pemerintah wajib membiayainya.17
5.TEORI HUKUM MENURUT GUSTAV RADBURCH
Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar
dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum.
Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan
hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai
tujuan hukum Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan.
Faktanya apakah ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak menimbulkan
masalah . Karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan
keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan
dengan kepastian hukum. Dapat diambil contoh dalam sebuah perkara hukum, kalau
17 Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945
hakim diharuskan mengambil keputusan yang adil maka rasa adil dari pihak lain
tentu akan dikorbankan.
Jika ingin menegakkan keadilan maka tentu kemanfaatan dan kepastian
hukum harus dikorbankan. Meskipun memang antara penggugat dan tergugat
memiliki nilai atau rasa adil yang berbeda-beda. Keadilan bisa saja lebih diutamakan
dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Maka atas teorinya Gustav
Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana
perioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah
kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi
kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang
hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu didalam
masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan
masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.
Tujuan hukum perlu diketahui objek kajiannya yang jelas. Untuk itu perlu
dipahami dasar dan latar belakang dari objek pembahasan tersebut. Hal ini sangat
penting demi memudahkan dalam pemahamannya. Kajian dari tujuan hukum ini
berorientasi agar uraian pengertian dan batasan topik masalah mudah untuk
dipahami.
Berbicara mengenai tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch
memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai sebagai tiga nilai
dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap
hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki
tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai
tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil. Tujuan hukum adalah
sekaligus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka faktanya hal tersebut
akan menimbulkan masalah. Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan
dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan
terjadi benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah
jika hakim dihadapkan dalam sebuah kasus untuk mengambil sebuah keputusannya
adil. Pembaruan oleh hakim melalui putusannya juga tidak bisa dilakukan secara
maksimal, selain pengaruh civil law system yang menghendaki hakim mendasarkan
diri secara ketat pada bunyi undang-undang meski undang-undang tersebut telah
ketinggalan zaman. Maka penerapan keadilan dalam pembuatan putusan bukanlah
hal mudah untuk dilakukan.
Paradigma berpikir hakim juga lebih condong pada mendasarkan diri pada
filsafat positivisme hukum. Melihat dari sudut pandang ini tujuan utama hukum
menjadi bukan keadilan melainkan kepastian. Hanya hal yang bersifat pasti saja yang
dapat dijadikan ukuran kebenaran. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa
keadilan pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan
putusan hakim yang ada masih kaku dengan dengan bunyi aturan dalam undang-
undang.
Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia yang
mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu dalam hal ini akan
memberikan nilai dan arti yang berbeda keadilan yang berbeda untuk terdakwa dan
pihak lain yang jadi korban ketika hakim membuat putusan. Maka dalam hal ini bisa
saja keadilan akan berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tetapi ketika
kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang
tertentu mau tidak mau akan dikorbankannya. Maka keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama.
Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga
menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas
yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini.
Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan
kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini
diterapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan pemberlakuan
hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan.
Faktanya dilapangan ketiga tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch
tetap saja ada pertetangan. Dalam teori filsafat hukum juga selalu mengagungkan
keadilan, mulai teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, selalu
mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Banyak teori mengenai keadilan
dan masyarakat yang adil, semua menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan.
Keadilan harus dinomorsatukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk
selalu diperjuangkan oleh setiap manusia. Itulah keadilan yang seharusnya selalu
diperjuangkan.
Maka demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian,
ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas prioritas dalam
tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi
dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas
prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum
menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan penerapan
asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketenteraman dan
kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat. 18
18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta hal 161. , 2010.
Menurut teori hukum gustav radburch bahwa keadilan mengenai hak anak
untuk mendapatkan pendidikan yang layak , manfaat dengan adanya bantuan ini
diharapkan dapat terpenuhinya hak anak dalam pendidikan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dan mendapatkan kepastian bahwa setiap anak mendapatkan
haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan guna untuk menuntaskan program
wajib belajar yang sudah disesuaikan oleh pemerintah guna untuk mengembangkan
minatnya .
A. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kendal
Pemerintah Daerah Merupakan Koordinator semua instansi sektoral dan kepala
daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan
pengembangan wilayahnya yang 19
mencakup segala bidang kehidupan, dan bidang
pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Kendal melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang
harus dicapai melalui pembangunan disemua bidang, salah satunya adalah bidang
pendidikan. Hal ini berarti pembangunan pendidikan kabupaten Kendal merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Kabupaten Kendal.
Kabupaten Kendal adalah salah satu wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dengan
luas wilayah keseluruan sekitar 1.002.23 km2 atau 100.223 hektar. Letak Kabupaten
Kendal berbatasan langsung dengan Kota Semarang berjarak kurang lebih 31 km.
Selain itu, posisinya yang berada dijalur pantura memberikan keuntungan dalam
perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Kendal. Dilihat dari jumlah
penduduk Kabupaten Kendal sampai dengan pertengahan tahun 2015 mencapai
1.903.429 jiwa yang terdiri dari laki-laki 961.172 jiwa (50.18%) dan perempuan
942.257 jiwa (49.82%) .
Namun pada tahun 2015 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 28.592.792 jiwa
atau sekitar 11,22 persen dengan garis kemiskinan Rp. 330.776,00, sedangkan angka
kemiskinan di Jawa Tengah 4.577.038 jiwa atau 11,22 persen dengan garis
kemiskinan Rp. 297.851,00. Tahun 2015 Kabupaten Kendal mempunyai garis
kemiskinan Rp. 301.449,00 dengan angka kemiskinan sebesar 109.270 jiwa atau
11,62 persen. Memahami angka kemiskinan di Kabupaten Kendal artinya ada sekitar
11,62 persen penduduk di Kabupaten Kendal yang hidup di bawah garis kemiskinan
atau dengan kata lain masih ada 11,62 persen penduduk di Kabupaten Kendal yang
rata – rata pengeluaran perkapita perbulannya kurang dari Rp.301.449,00. Jika
dibandingkan tahun 2014, di Kabupaten Kendal terjadi penurunan angka kemiskinan
sebesar 0,18 persen, hal ini merupakan capaian yang baik mengingat ada beberapa
Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan angka
kemiskinan.Upaya penurunan angka kemiskinan harus terus dilakukan oleh
pemerintah agar pembangunan berjalan dengan cepat.Semoga fokus pemerintah
bukan hanya penurunan kemiskinan secara kuantitas saja,tetapi juga menaikkan
kehidupan mereka menjadi lebih berkualitas.20
2. Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal
Dinas Pendidikan merupakan salah satu bagian perangkat daerah yang
dapat menyelenggarakan sekuruh urusan yang menyangkut tentang pendidikan.
Dinas daerah selama ini menangani pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan
20 Buku Panduan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal
kepadanya semakin memiliki wewenang yang sangat penting dalam Pemerintah
Daerah.
Demikian pula halnya dengan Dinas Pendidikan yang memiliki tugas dan
fungsi yang tidak kalah penting dengan dinas yang lainnya dalam prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya masing-
masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah yang
disesuaikan dengan tugas-tugasnya. Dinas pendidikan dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan Kebijakan teknis
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur
Dinas Pendidikan di pimpin langsung oleh Kepala dinas. Kepala dinas
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris
daerah. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata
Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Kendal yang Kemudian dijabarkan dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas Jabatan Sturutural dan Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Kendal yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Kendal adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas, dibantu oleh :Sekretaris, dibantu oleh :
1. Sekretaris;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah;
4. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, dibantu oleh :
6. Kepala Seksi TK/SD;
7. Kepala Seksi SMP;
8. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
9. Kepala Bidang Pendidikan Menengah, dibantu oleh:
10. Kepala Seksi SMA;
11. Kepala Seksi SMK;
12. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah;
13. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, dibantu oleh:
14. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat;
16. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal;
17. Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dibantu oleh :
18. Kepala Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
19. Kepala Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Menengah;
20. Kepala Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non
Formal dan Informal.
Dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan secara komprehensif, Struktur
Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT)
sebagai berikut :
1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan ;
2. Kepala SKB Cepiring, dibantu oleh :
a. Kepala Subag Tata Usaha.
b. Tenaga Fungsional / Guru Pamong .
Masing-masing bagian memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri sesuai dengan
penjelasan dari Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas
Pokok, fungsi dan uraian tugas .
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal
Sesuai yang sudah dijelaskan di Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Kendal
dan sesuai dengan penjelasan dari Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas dari masing-masing bagian,
menjelaskan :
“Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
pendidikan.” Dan Penjabaran dari masing-masing bagian Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas :
1. Kepala Dinas Pendidikan
1. Tugas Pokok :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan
2. Fungsi :
a : Perumusan kebijakan teknis dibidang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Anak Usia
Dini, serta Non Formal dan Informal.
b : Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendidikan.
c : Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Anak
Usia Dini, serta Non Formal dan Informal.
d : Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
3. Rincian Tugas :
a : Merumusakn program kerja dan anggaran Dinas Pendidikan
b : Merumuskan kebijakan dibidang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Anak Usia
dini serta Non Formal Dan Informal.
c : Menetapkan kebijakan teknis dibidang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Anak
Usia Dini serta Non formal dan Informal.
2. Sekretariat
1. Tugas Pokok:
Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas untuk merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan,
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum,kepegawaian, dan keuangan.
2. Fungsi :
a . Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah tangga Dinas.
b . Pengelolaan administrasi keuangan Dinas dan
c . Pelaksanaan perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Dinas.
3. Rincian Tugas
a. Menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman
rencana Subbagian-Subbagian.
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas bidangnya, dan
mengarah kepada pelaksanaan kegiatan.
c. Mengordinasikan penyusunan program kerja Dinas
d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggran dengan seluruh
Bidang di lingkungan Dinas
e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai ketentuan
yang berlaku guna kelancaran tugas.
f. Mengordinasikan Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan
kegiatan Dinas.
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keseluruhan
h. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan secretariat.
i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran
pelaksanaan tugas.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melaluisistem penilaian yang tersedia;
n. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;
o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
3. Bidang Pendidikan Dasar
a. Seksi TK dan Sekolah Dasar
Melaksanakan Tugas Dinas Pendidikan di bidang Taman Kanak-Knak dan
Sekolah Dasar
b. Seksi SMP
Melaksanakan Tugas Dinas Pendidikan di bidang Sekolah Menengah pertama
c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar
Melaksanakan Tugas Dinas Pendidikan di bidang Sarana dan Prasarana
Pendidikan tingkat dasar
4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi,
mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan
umum. Kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam
rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pendidikan Tingkat Kecematan
Sehingga tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan bagi siswa yang kurang
mampu itu sendiri adalah melaksanakan urusan pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya untuk pengembangan pendidikan guna untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat atau masyarakat sekitar.21
Melihat semakin cepat perkembangan zaman, maka pemerintah pusat
memberikan program untuk masyarakat yang rumah tangganya dapat digolongkan
menjadi masyarakat yang kurang mampu untuk tetap mendapatkan haknya
memperoleh pendidikan, oleh karena itu pemerintah memberikan kewenangnya
kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya untuk membantu
mensukseskan program dalam penuntasan wajib belajar yang sudah dibuat
pemerintah pusat untuk meningkatkan keaejahteraan rakyatnya melalui program
Bantuan Siswa Miskin Pemerintah berharap tidak ada lagi siswa yang tidak
mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan.
Sehingga pemerintah memiliki prosedur atau Mekanisme dalam melakukan
Pengusulan untuk calon Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Progrram
Indonesia Pintar (PIP) sebagai berikut :
Bagi Siswa / Peserta didik yang dari keluarga yang memilik KPS( Kartu Perlindungan
Sosial )/KKS ( Kartu Keluarga Sejahtera ) /KIP ( Kartu Indonesia Pintar ). Sekolah
21 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan
melakukan entri/ atau update data siswa ( Nomor KPS/KKS/KIP), calon penerima
BSM/PIP yang memilik KPS/KKS/KIP kedalam aplikasi Dapodik secara benar dan
lengkap. Data ini sekaligus untuk data usulan calon penerima BSM/PIP tingkat
sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Direktorat Pembinaan
Sekolah Dasar
Bagi Siswa/ Peserta didik yang dari keluarga tidak memiliki KPS/KKS/KIP
Siswa miskin/ rentan miskin yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP dapat diusulkan oleh
sekolah dengan menggunakan format Usulan Sekolah setelah seluruh siswa pemegang
KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima BSM/PIP pada waktu dan tanggal yang
ditetapkan kemudian dengan mekanisme/ tata cara sebagai berikut :
- Sekolah menyeleksi dan menyusun daftar siswa yang tidak memiliki
KPS/KKS/KIP sebagai calon pnerima BSM/PIP berdasrkan alokasi sementara
sasaran Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan oleh Direktorat Pembina Sekolah
Dasar :
Siswa yang berasal dari rumah tangga program keluarga harapan (PKH),
Siswa yang bersatus Yatim Piatu, Siswa yang terkena dampak Bencana Alam, Siswa
yang terancam Putus Sekolah, Siswa yang kesulitan ekonomi dengan pertimbangan
khusus seperti kelainan fisik, siswa yang dari orang tua terkena PHK, siswa dari
keluarga terpidana, dan anak yang berada di Lembaga Permasyarakatan.
- Sekolah mengusulkan hasil seleksi melalui Verifikasi Indonesia Pintar (VIP),
- Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melakukan validasi dan verifikasi calon
penrima BSM/PIP dari sekolah melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP),
dan
- Hasil validasi dan verifikasi calon penerima BSM/PIP selanjutnya di Sahkan
oleh Kepala Dinas dan dikirim ke Direktorat Pembina Sekolah Dasar.
Pemerintah menetapkan kuota sebagai batas calon penerima BSM, sehingga
Pemerintah menetapkan kuota didaerah Kabupaten Kendal sebanyak 5000 siswa
untuk memenuhi 20% APBD sesuai dengan amanat yang ditetapkan bahwa 20%
anggaran APBD untuk pendidikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pendidikan sekolah dasar
Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal hanya menerima data yang masuk dari setiap
sekolah dan melakukan validasi dan verifikasi kepada setiap siswa yang mengajukan
Bantuan Siswa Miskin. Sesuai dengan penetapan kuota terhadap masyarakat miskin di
Kabupaten Kendal, diharapkan tidak adanya lagi siswa yang putus sekolah karena
mahalnya biaya pendidikan. 22
Namun pemberian bantuan ini dapat dibatalkan jika
siswa keluar atau tidak sekolah lagi, mengundurkan diri, di dakwa melakukan
tindakan criminal, tidak masuk lagi didalam kategori miskin.
Sehingga dapat terpenuhinya hak-hak setiap anak untuk mendapatkan
pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Tetapi faktanya masih banyak anak
yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang
baik dari pemerintah, hanya ada 14.58% saja yang diterima atau menerima bantuan
dari pemerintah dengan jumlah 3.248 siswa se- Kabupaten Kendal yang menerima
.
Dengan melihat data dibawah ini total pengajuan calon penerima Bantuan
Siswa Miskin ada 18.565 siswa, Namun pemerintah menetapkan 20% dari dana
APBD untuk pendidikan namun yang diterima atau menerima bantuan hanya 3.248
22 Kepala bidang pendidikan dinas pendidikan kabupaten Kendal bapak joko pratikno
siswa atau hanya 17.50 tidak menyampai 20% .maka akan mengetahui bahwa
masih banyaknya siswa yang kurang mampu di Kabupaten Kendal.
3. DATA PENDIDIKAN BAGI SISWA KURANG MAMPU DI KABUPATEN
KENDAL
Data penerima program Bantuan Siswa Miskin yang diberikan oleh pemerintah untuk
siswa yang kurang mampu di Kabupaten Kendal adalah :
Tabel 3.1
Penerima Bantuan Siswa Miskin Kabupaten Kendal
No
Wilayah Jumlah
Siswa yang
diajukan
Jumlah Siswa
yang
menerima
Dana yang
diajukan
Dana yang
ditemia
Keteran
gan
1 Boja 1.275 siswa
414 siswa
Rp.478.575.000 Rp.129.600
.000
32,47 %
27.08%
2 Brangsong 1.023 siswa
11 siswa
Rp.397.757.000 2.475.000 1.08 %
0.62 %
3 Cepiring 747 siswa
159 siswa
Rp.298.350.000 53.550.000 21.29 %
17.95 %
4 Gemuh
883 siswa
244 siswa
Rp.348.075.000 Rp.81.225.
000
27,63 %
23,34 %
5 Kaliwungu 1.071 siswa
287 siswa
Rp.357.300.000 Rp.64.575.
000
26,80 %
18,07 %
6 Kaliwungu
selatan
1.064 siswa
230 siswa
Rp.399.375.000 Rp.67.050.
000
21,62 %
16,79 %
7 Kota
Kendal
839 siswa
0 siswa
Rp.310.050.000 0 rupiah 0 %
8 Limbangan 741 siswa
51 siswa
Rp.298.350.000 Rp.16.650.000
6,88 %
5,58 %
9 Ngampel 505 siswa
154 siswa
Rp.191.475.000 Rp.
48.600.000
30,50 %
25, 38 %
10 Pagerruyu
ng
982 siswa
0 siswa
Rp.392.625.000 0 rupiah 0 %
11 Patean
1.059 siswa
45 siswa
Rp.418.950.000 Rp.
78.588.550
5.88 %
4.58 %
12 Patebon 911 siswa
300 siswa
Rp.346.275.000 Rp.98.550.000
33,04 %
28,46 %
13 Pegandon 655 siswa
0 siswa
Rp.257.400.000 0 rupiah 0 %
14 Plantungan 1.014 siswa
185 siswa
Rp.403.200.000 Rp.64.350.
000
18,24 %
15,96 %
15 Ringinaru
m
626 siswa
243 siswa
Rp.244.350.000 Rp.81.225.
000
38,82 %
33, 24 %
16 Rowosari 848 siswa
159 siswa
Rp.334.800.000 Rp.55.575.
000
18,75 %
16,60 %
17 Singorojo 1.349 siswa
368 siswa
Rp.535.950.000 Rp.124.200
.000
27,28 %
23,17 %
18 Sukorejo 1.034 siswa
0 siswa
Rp.396.450.000 0 rupiah 0 %
19 Weleri 1.048 siswa
219 siswa
Rp.399.825.000 Rp.67.275.
000
20,90 %
16,83 %
Total 18.565
siswa
3.293 siswa
7.143.075.000 1.026.225.
000
18.10
14.37
Sumber data : Data sekunder pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal
Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa setiap wilayah yang menerima
bantuan siswa miskin ada 150 siswa per wilayah.
Sehingga dilihat dari presentasi penerima Bantuan Siswa Miskin dikabupaten kendal
tidak sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang- Undang Sistem Pendidikan
Nasional yang menjelaskan bahwa 20% pendanaan untuk masyarakat yang kurang mampu,
Namun faktanya tidak mencapai dengan jumlah yang disesuaikan atau jumlah yang diajukan
oleh setiap kecematan/ atau wilayah total keseluruhan siswa yang telah diajukan oleh setiap
wilayah ada 18.565 siswa Sekolah Dasar namun pada kenyataannya hanya 3,248 siswa yang
menerima Bantuan Siswa Miskin yang sudah di jadikan atau diberi nama Program Indonesia
Pintar, dan masih 15.317 siswa yang belum menerima BSM tidak mencapai 20 %, salah
satunya adalah daerah Kecamatan Patean, masih banyak anak yang tidak menerima bantuan
atau masih 0%. padahal, masih banyak anak yang dikategorikan kurang mampu tidak
menerima bantuan dan masih banyak sekolah yang memberikan pungutan kepada setiap
siswa sehingga, siswa yang mendapatkan bantuan tidak dapat menerima seutuhnya bantuan .
Pelaksanaan program bantuan siswa miskin di Kabupaten Kendal untuk siswa yang
kurang mampu sejumlah 18.565 Siswa Sekolah Dasar, kurang terlaksana dengan baik
penerima bantuan biaya bagi siswa yang kurang mampu tidak mencapai 20%, dengan melihat
penetapan kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah hanya 3.248 siswa yang menerima,
sehingga masih banyak siswa yang kurang mampu putus sekolah dikarenakan biaya sekolah
yang semakin mahal dikatakan gratis tapi masih ada pungutan-pungutan yang dilakukan
sekolah kepada orang tua murid khususnya yang kedua orang tuanya tidak mampu, salah satu
kecamatan yang tidak adanya pencairan dana untuk siswa yang kurang mampu adalah di
Kecamatan Limbangan .
Sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal bahwa melaksanakan tugas pembantuan
sesuai dengan asas otonomi daerah di dalam bidang pendidikan dan sudah jelas bahwa fungsi
Dinas Pendidikan di Kabupaten Kendal adalah melakukan pelaksanaan , perencanaan dan
evaluasi kepada setiap sekolah apakah pelaksanaan pembagian bantuan biaya gratis bagi
siswa yang kurang mampu sudah dilaksanakan secara baik dan terbagi kepada setiap siswa
sekolah dasar yang membutuhkan.
Namun pada kenyataannya sudah jelas terlihat masih banyak siswa yang tidak
mendapatkan haknya untuk mendapatkan layanan akses pendidikan bagi siswa yang kedua
orang tuanya tidak mampu untuk membiayai sekolah. Seperti halnya di Kecamatan Patean
dari 1.059 siswa yang diajukan oleh dinas pendidikan setempat hanya 45 siswa yang
menerima dan di Kecamatan Limbangan dari 741 siswa sekolah dasar yang diajukan hanya
51 yang menerima bantuan, dengan melihat data dari salah satu Kecamatan yang ada di
Kabupaten Kendal maka akan diketahui bahwa masih banyak siswa yang seharusnya
mendapatkan bantuan untuk mendapatkan biaya sekolah secara gratis namun tidak diberikan
salah satunya di Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan.
Dilihat dari data penerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada