PEMERINTAH KABUPATEN POSO DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan Pulau Irian No. 110, Telp. (0452) 21005 Poso Kajian Tukar Guling {Ruislagf Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu| Malei Kabupaten Poso Latar Belakang Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, Dinas Kesehatan Kabupaten Poso dalam tahun anggaran 2013 merencanakan pengembangan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei menjadi Puskesmas Malei. Tetapi, rencana ini terkendala dengan ketidakcukupan luas tanah Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei yang hanya seluas 630.40 meter persegi. Dalam proses mencari jalan keluar terhadap ketidakcukupan luas areal tersebut, dalam suatu pertemuan dengan Kepala Desa (Kades) Malei, timbul gagasan untuk melakukan tukar menukar atau tukar guling (ruislag) antara tanah dan bangrunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei dengan luas bangunan 113.97 m2 dan luas tanah 516.43 m2 ltotal luas 630.40 m21 dengan sebidang tanah kosong seluas 50.0 x 60.0 = 3000.0 m2 milik Kades Malei. B. Maksud dan Tujuan Maksud: Sebagai bahan acuan yang mendasari usulan/pertimbangan/penetapan proses tukar guling (ruislag) antara aset Pemda Poso berupa tanah dan bangrunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei Poso seluas 630.40 m2 dengan sebidang tanah kosong seluas 3OOO.0 m2 milik Kades Malei. T\rjuan: Untuk menjamin dipenuhinya aturan (persyaratan) dalam proses tukar guling aset tanah dan bangunan milik Pemda Poso. rt C. Nlasalah, Parameter dan Kriteria Masalah dalam rencana tukar guling (ruislag) tanah dan bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei dengian sebidang tanah milik Kades Malei adalah bagaimana menetapkan nilai masing-masing property (aset) yang akan dipertukarkan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Poso adalah pihak yang dianggap harus menentukan parameter dan lqiteria. Masalah, parameter dan kriteria yang muncul dalam masalah tukar-menukar aset diantara Pemda Poso (c.q. Dinas Kesehatan) dan Kades Malei adalah, Masalah: "Bagaimana menetapkan nilai masing-masing property (aset) " Parameter: "Nilai tanah dan bangunan Puskesmas Pembantu Malei pada tahun 2013" Ikiteria: "apakah nilai aset Pemda Poso yang timbul sebagai akibat tukar-menukar (ruislag) sekurang-kurangnya tetap?"
14
Embed
Kajian Ruislag Bangunan Dan Tanah Pustu Malei Kabupaten Poso - Yoppy Soleman
Kajian tukar guling tanah dan bangunan puskesmas pembantu Malei Kec. Lage Kab. Poso
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN POSODINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Pulau Irian No. 110, Telp. (0452) 21005 Poso
Kajian Tukar Guling {Ruislagf Tanah dan BangunanPuskesmas Pembantu (Pustu| Malei
Kabupaten Poso
Latar Belakang
Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, DinasKesehatan Kabupaten Poso dalam tahun anggaran 2013 merencanakanpengembangan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei menjadi Puskesmas Malei.Tetapi, rencana ini terkendala dengan ketidakcukupan luas tanah PuskesmasPembantu (Pustu) Malei yang hanya seluas 630.40 meter persegi.
Dalam proses mencari jalan keluar terhadap ketidakcukupan luas arealtersebut, dalam suatu pertemuan dengan Kepala Desa (Kades) Malei, timbulgagasan untuk melakukan tukar menukar atau tukar guling (ruislag) antara tanahdan bangrunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei dengan luas bangunan 113.97m2 dan luas tanah 516.43 m2 ltotal luas 630.40 m21 dengan sebidang tanah kosongseluas 50.0 x 60.0 = 3000.0 m2 milik Kades Malei.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud:Sebagai bahan acuan yang mendasari usulan/pertimbangan/penetapan prosestukar guling (ruislag) antara aset Pemda Poso berupa tanah dan bangrunanPuskesmas Pembantu (Pustu) Malei Poso seluas 630.40 m2 dengan sebidangtanah kosong seluas 3OOO.0 m2 milik Kades Malei.
T\rjuan:Untuk menjamin dipenuhinya aturan (persyaratan) dalam proses tukar gulingaset tanah dan bangunan milik Pemda Poso.
rt
C. Nlasalah, Parameter dan KriteriaMasalah dalam rencana tukar guling (ruislag) tanah dan bangunan
Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei dengian sebidang tanah milik Kades Maleiadalah bagaimana menetapkan nilai masing-masing property (aset) yang akandipertukarkan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Poso adalah pihak yangdianggap harus menentukan parameter dan lqiteria. Masalah, parameter dankriteria yang muncul dalam masalah tukar-menukar aset diantara Pemda Poso(c.q. Dinas Kesehatan) dan Kades Malei adalah,
Masalah:
"Bagaimana menetapkan nilai masing-masing property (aset) "
Parameter:
"Nilai tanah dan bangunan Puskesmas Pembantu Malei pada tahun 2013"
Ikiteria:"apakah nilai aset Pemda Poso yang timbul sebagai akibat tukar-menukar(ruislag) sekurang-kurangnya tetap?"
Kajian Tukar-Guling (Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei" Kec.Lage, Kab. Poso
Jadi, ada dua situasi yang mungkin timbul, sbb:
Situasi Pertama: blok bangunan dinilai dari perspektif penghapusan aset.A.sumsi yang digunakan adalah,
o Bangnrnan Rrstu Malei, dikonstruksi tahun 1990, usia pakai 23 tahun, tidakada perawatan berkala;
r Bangrunan akan terkena pembongkaran (rekonstrr:ksi baru). Nilaibangunan ditentukan berdasarkan nilai sisa (salvage value) sebesar 207o
da.ri nilai konstnrksi pada tahun 1990.
Situasi kedua: blok bangunan Pustu malei dinilai dari perspektif ganti-rugiproperfy, dengan asurnsi,r Bangunan Pustu Malei, dikonstnrksi pada tatrun 1990, usia pakai 23 tahun,
rehabilitasi sedang tahun 2OO2;
o Nilai bangunan dihitrurg berdasarkan "anggiaran biaya nyata" (realestimate of cost) pada tahun 1990 dan tahun 2002 dengan depresiasiselama tl - 23 tahun.
D, Peraturan Penrndang-undangan yang Berhubungan dengran Tukar-Menukar atau Tukar Guling (Ruisfag) Aset Pemerirrtah
Terdapat 2 (dua) rujukan peraturan yang berhubungan langsung denganstandar, peraturan dan kriteria tukar gufing (nrislag), sbb:t. UUNo I Tahun2004; dan2. Permendagri No. 17 Tahun 2007.
Dalam Bab VII Pasal 45 ayat 2 - Pasal 46 ayat l, Undang-undang No. I Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan:
Pasal 45(2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan, atav diseriakan sebagai modal Pemerintah setelahmendapat persetuj uan DPR/DPRD.
Pasal 46 +
(1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk :
a. pemindahtanganan tanah danl xau bangunan.b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak
termasuk tanahdan/atau bangunan yang :
1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
Dalam Bab I Pasal I poin 25-26, Pasal ST - 60, Pasal TS - 76, PermendagriNo. 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang MiUkDaerah, disebutkan:
Pasal lDalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang dimaksud dengan :
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak
Tanah dan Puskesmas Pembantu Malei, Kec. Kab. Poso
sebagai modal Pemerintah Daerah'
27. Ttkarmenukar Uu*"g milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah yang dililark an antaraPemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat' antar
pemerintah Daerah, atau antaraPemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai
seimbang.
Pasal 57 . -,--1-^_-_^^_ L^-^-^ *;r:LBentuk-bentuk pemlndahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik
daerah, meliputi:a. Penjualan;b. Tukar menukar;c. Hibah; dan
d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah'
Pasal 58(1) Pemindahtanganan barangmilik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,
ditetapkun d"ngur t<eputisan Kepala Daeratr setelah mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan RakYat Daerah, untuk:
a. tanah dan/ataubanggnan; dan
b. selain tan ah danlataubangunan yang bernilai lebih dari Rp'5'000'000'000'00 (lima
miliar ruPiah);(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud puau uyut (i; tliuf a, yang tidak mimerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, aPabila:
u. ,rraun tidak sezuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk Langunan pengganti sudah disediakan
dalam dokumen Penganggaran;c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
e. dikuasai negataUJrdasartanLeputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetip danlatau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis'
Pasal 59Fil-irrduttunganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5fayat (2), ditetapkan d"ngun Keputusan Kepala Daerah'
Pasal 60 i -_---- ?,^__ L^*:r^:Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunanlang bernilai
sampai dengan np.S.000."000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan Kepala Daerah'
Pasal 73
@-* menukar barang milik daerrih dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebuilhan operasional penyelenggara.n pemerintahan;
b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
c. tidak teisedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Tukar menukar barang milili daerah dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
b. Antar Pemerintah Daerah;
c. Badan Usaha MilikNegaia/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
d. Swasta.
Pasal 74
Fut- menukar barang milik daerah dapat berup
a. tanah dan/ataubanfrrn* yang telah diserahkin oleh Kepala SKPD kepada Kepala
Daerah melalui Pengelola;b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas
pokokdanfungsip""nggunutetapitidalrsesuaidengantataruangwilayahataupenataan kota; dan
Kajian Tukar-Guling (Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei, Kec.Lage, Kab. Poso
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelolasetelah mendapat persetujuan Kepala Daerah sesuai batas kewenangannya.
Pasal 75Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pxal74 ayat (1) huruf a
dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Kepala
Daerah disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah meneliti dan mengkaji
alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanahdan/atau bangunan dari aspekteknis, ekonomis dan )rrridis;
c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Daerah dapatmempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yangakan diperrukarkan;
d. Tukar menukar tanahdan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai bataskewenangannya setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; dan
f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkandalam Berita Acara Serah Terima Barang.
Pasal 76Tukar menukar barangmilik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasalT4 ayat (l) huruf cdilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan
pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Daerah;
b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanahdanlataubangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapatmempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dane. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
Selanjutnya dalam poin No 3 Lampiran Permendagri No. l7 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan:
3. Peniualan dan Tukar Menukar.Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melalui Kantorlelang Negarasetempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk barang milik daerah yangbersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasilpenjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.keanggotaan Panitia PelelanganlPenjualan barang tersebut dapat sama dengankeanggotaan Panitia Penghapusan..Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara lelang meliputi barangbergerak dan barang tidak bergerak.Barang bergerak seperti mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mikro bus,derek, alat-alatberat, pesawat, kendaraan diatas air danjenis kendaraan untukmelayani kepentingan umum serta barang inventaris lainnya.Barang yang tidak bergerak yaitu tanah dan/atat bangunan.Mengingat prinsip pokok bahwa fungsi tanah yang dalam penguasaan PemerintahDaerah harus benar-benar dipergunakan secara tertib dan harus diamankan, yaitujangan sampai menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, maka pelepasan hakatas tanah dan/atat bangunan harus jelas luas tanah, lokasi dan nilainya.Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah tanah Negara yang telahdiserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Hak Pakai, atau HakPengelolaan, atau tanah berasal dari tanah rakyatyang telah dibebaskan olehPemerintah Daerah dengan memberikan ganti rugi ataupun tanah lain yangdikuasainya berdasarkan transaksi lain (sumbangan, hibah), sesuai denganprosedur dan persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.Tanah dengan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan dimaksud, diberikan berdasarkan
Kajian Tukar-Guting (Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei, Kec.Lage, Kab. Poso
Negara.Berdasarkan Keputusan pemberian Hak Pakai atau Hak Pengelolaan tersebut,kepada instansi Badan Pertanahan Negara setempat perlu dimintakan sertifikat HakPakai atau Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah.Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal 2 (dua) caru,yakni melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual) dandengan cara tukar menukar (ruilslagh/tukar guling).Tujuannya:a. Untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan hak atas tanah
dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau dengan cara tukar menukar(ruilslag/tukar guling) dalam rangka pengamanan barang milik daerah;
b. Mencegah terjadinya kerugian daerah; danc. Meningkatkandaya guna dan hasil guna barang milik daerah untuk kepentingan
daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.Subyek pelepasan (ganti rugi atau tukar menukar/ruilslag/tukar guling) adalahpelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (ruilslag/tukar guling)dapat dilakukan antaraPemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar PemerintahDaerah, antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, BUMN/BIIMD, Koperasi,pegawai/ perorangan, atau Badan Hukum lainnya.Alasan pelepasan hak (cara ganti rugi atau cara tukar menukar/ruilslag/tukar guling)antanlain:a. Terkena planologi;b. Belum dimanfaatkan secara optimal (idle);c. Menyatukanbaranglaset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan
koordinasi dan dalam rangka efisiensi;d. Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat
pengembangan organisasi; dane. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.Pelepasan dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana untukkeperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah tidak tersedia dalam APBD.Motivasi/pertimbangan lainnya, yakni :
a. Disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Umum TataRuang Kota/Wilayah ( RUTRK/W);
b. Membantu instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutanyang memerlukan tanah untuk lokasi kantor, perumahan dan untuk keperluanpembangunan lainnya;
c. Tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang sudah tidak cocok lagi denganperuntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidakefektif lagi untuk kepentingan dinas dapat dilepas kepada Pihak Ketiga denganPembayaran ganti rugi atau caratukar menukar (ruilslag/tukar griling);
d. Untuk itu perlu diperhatikan:1) Dalam hal tukar menukar (ruilslag/tukar guling) maka nilai tukarpada
prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah;2) Apapun yang harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah tersebut harus seijin
Pemerintah Daerah agar sesuai dengan peruntukan tanahnya;3) Dalam hal pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi, diperlukan surat
pemyataan kesediaan Pihak Ketiga untuk menerima tanah dan/ataubangunan itu dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;
4) Dalam hal pelepasan hak dengan tukar menukar (ruilslag/tukar guling),diperlukan Surat Perjanjian Tukar Menukar antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerahdengan Pihak Ketigayatgbersangkutan yang mengatur materi tukarmenukar, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai ketentuan yangberlaku.
e. Nilai Tanah dan/ataubangunan.Nilai tanah dan/atatbangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi ataudengan tukar menukar (ruilslag/tukar guling) kepada Pihak Ketiga, sebagaiberikut:1) nilai ganti rugi tanah dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar
terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavling perumahan,Pegawai Negeri, TNI. POLRI dan DPRD, sedangkan untuk Instansi
Kajian Tukar-Guling (Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei, Kec.Lage, Kab. Poso
dengan berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak dan/atau harga pasaranumum setempat.
Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedoman padaharga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat.
2) nilai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaanpenaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yangdiperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan:(1) 2 % untuk bangunan permanent;(2) 4 % untuk bangunan semi permanent;(3) 10 % untuk bangunan yang darurat.Dengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 % dari nilai taksiran (tidakdikenakan potongan sebesar 50 % seperti pada penjualan rumah dinasdaerahgolongan 111 ).
3) Proses hak atas tanah dan bangunan.a) Pembentukan Panitia Penaksir.Kepala Daerah membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti buktipenguasiuul atas tanah danlatau bangunan:(1) meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanahdan/atau
bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan
hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dankepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(2) menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebutdengan berpedoman padaharga dasar/umumA{JOP tanah yangberlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada hurufe angka 2) di atas;
(3) meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikansaran-saran kepada Kepala Daerah; dan
(4) lain-lain keterangan yang dipandang perlu.Hasil penelitian Panitia Penaksir tersebut dituangkan dalam bentukBerita Acara.
b) Permohonan Persetujuan DPRD.Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRDuntuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasanhak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau caratukar menukar (ruilslag/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acarahasil penaksiran Panitia Penaksir.
E. Perhitungan Nilai Tanah dan Bangrrnan Puskesmas fembantu(Pustu) Malei
Diketahui:F Iruas bangunan Pustu Malei I13.97 m2D Luas tanah Pustu Malei = 516.43 mz
Totat - 630.40m2
Model Perhitungan l: Nilai aset (tanah dan hangrunan) ditentukanberdasarkan Nilai Sisa 2095,
o Bangunan Pustu Malei, dikonstruksi tahun 1990, usia pakai 23 tahun, tidakada perawatan berkala;
o Bangrunan akan terkena pembongkaran (rekonstruksi baru). Nilaibangunan ditentukan berdasarkan nilai sisa (salvage value) sebesar 20oZdari nilai konstruksi pada tahun 1990.
Perhitungan nilai sisa (tanah dan bang"unan) diberikan dalam format excel
Kajian Tukar-Guling {Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei, Kec.Lage, Kab. Paso
BERITA ACARA PEMERIKSMN PENGHAFUSAN BANGUNAN PUSKESMAS PEMBANru
Model PerlritunganL: Nllai aset (tanah dan bangunan) ditentukanherdasarkan biay a nyata (Nilai ProPerty)
. Bangrunan Pustu Malei, dikonstnrksi pada tahun 1990, rehabilitasi sedangtahun 2002, usia pemakaian 23 tahun;
o Nilai bangunan dihitung berdasarkan "anggaran biaya nyata" (realestimate of cost) pada tahun 1990 dan tahun 2OOZ dengan depresiasiselarna 23 tahun.
Dasar yang digunakan unfuk menentukan nilai tanah adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melaluiperbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Jualpengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah
tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, terutama apabila daerah
tersebut mengalami kemajuan nilai ekonomis tanah. NJOP ditentukan berdasarkan harga
rutatata dari transaksi jual beli, maka dapat saja NJOP lebih tinggi atau lebih rendah daritransaksi jual beli yang dilakukan masyarakat.
Selanjutnya Nilai Jual Obyek Pajak (I{OP) tanah di Desa Malei:
BERITA ACARA TAKSIRAN NILA MNGUNAN PUSKESMA,S PEMBANTU
Nilai Property (braya nyata) sebesar Rp. 33.f ?2.944,-
KMMNGN:* k, tM ru ilo. atRT/W2007,
'*AEb&moen 2.s* FT*on daf, Mrd6m Nrbl sb {s.v.k)*: &rdasrk n kondisi bnguffin *i$ng.
Kajian Tukar-Guling (Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei, Kec.Lage, Kab. Poso
NJOP Tanah di Desa Malei pada tahun 2013 sebesar Rp. 14.000 per meterz
Maka nilai sebidang tanah milik Kades Malei seluas (50 x 60) = 3000 m2 adalahsebesar Rp. 42.000.000,-
Selanjutnya perbandingan nilai tanah dan bangrun.m yang akan dipertukarkandiberikan dalam tabel dibawah.
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai (aset) tanah yang akan diperolehPemda Poso dalam rencana tukar-guling ini lebih besar daripada nilai aset tanah danbangunan Pustu Malei yang akan dilepaskan kepada pihak lain (c.q. Kades Malei),dengan demikian Pemda Poso adalah pihak yang diurtungkan.
f. Ringkasan Prosedur Tukar-Menukar atau Tukar Guling (Ruislag)Aset Pemerintah
I. Dilakukan Penilaian (kondisi ril) terhadap tanah atau bangunan y.u-rg
akan dilakukan tukar guling;
R ---^-^-
nt I .it l!Jt - tsl 11 il/ illlt
Tabel Perbandinsan Nilai Aset/Propertv Tanah dan akanModelPerhitunoan
PuskesmasPembantu Malei Bidanq Tanah milik Kades MaleiBanqunan Tanah Jumlah Banqunan Tanah Jumlah
Model 2 Rp.33.177.944,- Rp. 7.230.020,- Rp.40.407.984,- Rp. 42.000.000,. Rp. 42.000.000,-
Kajian Tukar-Guling (Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmqs Pembantu (Pustu) Malei, Kec.Lage, Kab. Poso
mendapatk€ux persetujuan dilanjutkan kembali ke SKPD/Dinas. Catatan: tanah> 500jt hanrs persetujuan DPRD, < 500jt, kondisonal. jika disetujui maka"persetujuan" tsb dijadikan dasar pem"buatan MoU antara peng€Flna anggarandan investor. Adapun prinsip penilaian:(l) Tidak menrgikan negara/daerah;(2) Banguan terkena rencana penghapusan;(3) Terkena ketentuan UU Tata Ruang; dan,(4) Negara/daerah tidak mempunyai anggaran
III. Proses Pelepasan Hak menjadi tanah negara (sertifikasi tanah tugaskantor pertanahan)
G. KesimpulanBerdasarkan sudut pandang komprehensip atas perattuan penmdang-
undangan mengenai afuran, standar perhitungan dan kriteria fukar-menukaratau tukar-guling (nrislag) aset tanah dan bangrunan milik Pemda Poso makausulan tukar-guling (nrislag) tanah dan bangrunan Pustu Malei dapatdirnungkinkan.
H. RekomendasiMelatnrkan pertukaran aset tanah dan bangrman Puskesmas Pembantu
(Pustu) Malei dengan luas bangunan 113.9? m2 dan luas tanah 516.43 mz ltotolluas 630.40 *') dengan sebidang tanah kosong seluas 50.0 x 60.0 = 3000.0 ma
2793 - 2794 CarlZeiss BB Tampak depan dan tampak samping bangunan, detail: kusen
Bangunan dikonstruksi pertama kali pada tahun 1983 danmendapatkan rehab i I itas i sedan g pada tahun 20O2.Secara umum komponen dinding, plafon, pondasi, kolom praktis dankusen pintu jendela termasuk kategori rusak sedang (3544o/o),sedangkan komponen atap, lantai, penggantung dan pengunci, panelpintu jendela dan finishing termasuk kategori rusak ringan (6-34Yo).
SurveyorlPemeriksa;
YnnnvSoleman ST MT
Database Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Poso - Kecamatan Lage
(191) Hasil Surueu dan Inspeksi Teknis Pustu Malei
,'-,,.:j;i;:' ,t. .:.
;:1,'.."+i+',':
Gambar 201.a-c.Dokumentasi survey dan inspeksi teknis Pustu Malei, Desa Malei, Kecamatan Lage. Elevasi 13meter dpl. Koordinat geografis: 01024.976 LS, 120053.096 BT. Bangunan dikonstruksi pertamakali pada tahun 1983 dan mendapatkan rehabilitasi sedang pada tahun 2OO2. Secara umum,komponen dinding, plafon, pondasi, kolom praktis dan kusen pintu jendela termasuk kategorirusak sedang (35-44o/o), sedangkal komponen atap, lantai, penggantung dan pengunci, panelpintu jendela dan finishing termasuk kategori rusak ringan (6-340/o).