KAJIAN PUTUSAN PERKARA TUN LINGKUNGAN HIDUP › wp-content › uploads › 2021 › 01 › ...Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Rincian Indeksasi Perkara TUN Lingkungan

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 1

KAJIAN PUTUSANPERKARA TUN LINGKUNGAN

HIDUP

Nur Syarifah | Arsil | Alfeus Jebabun |Nisrina Irbah Sati | Martadina Yosefin | Adam Tri Kurniawan |

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan

Tujuan: melihat kecenderungan atau permasalahantertentu dalam penegakan hukum dengan

menggunakan putusan pengadilan sebagai objek

kajian

Tujuan dan Metode

Penelitian selesai dilakukan sebelum UU Ciptakerdisahkan

Menguduhputusan

memilah

Indeksasi

Resume dan digest

Analisis

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan

Rincian IndeksasiPerkara TUN Lingkungan Hidup

Tahun Pertama Banding Kasasi PK

2012 - - 3 -

2013 1 1 10 1

2014 1 - 5 3

2015 1 1 13 3

2016 - 1 11 11

2017 8 4 28 10

2018 5 2 20 4

2019 2 - 13 2

Subtotal 18 9 103 34

Total 164

vvvvv

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 4

Tabel 10.

Jenis KTUN

Izin UsahaPertambangan

Hak GunaUsaha

Izin Usaha Perkebunan

InformasiGeospasial

Lain-lain (IMB perumahan,

hotel, Gedung, tarifpengangkutan gas)

5 3

46

14

68

0 0

14

0

14

0 0

9 8

17

0 0 1 01 2 1

4 4

11

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 5

1) Perusakan kawasan hutan;

a. Pelestarian fungsi hutan;

b. Pemanfaatan hasil hutan;

c. Permohonan hak milik;

d. Kawasan hutan lindung;

e. Informasi geospasial;

f. Tukar menukar kawasan hutan;g. Izin usaha kehutanan

2) Lingkungan

a. Perusakan lingkungan;

b. Pencemaran lingkungan;

c. Izin lingkungan;

d. Izin reklamasi;

e. Mengganggu ketertiban;

f. Penggusuran

g. Amdal

3) Pertambangan (IUP & Tumpang tindih izin)

4)Perkebunan (Izin usaha perkebunan &

Pencadangan lahan perkebunan

Isu Lingkungan yang seringdisengketakan di PTUN

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 6

Tabel 13.

Sebaran Perkara• PTUN Aceh (1 Kws Hutan Lindung, 1 Izin Hutan, 1 Izin Usaha Perkebunan, 1 Perusakan Lingkungan, 1 Izin Lingkungan)• PTUN Medan (2 Izin Usaha Perkebunan, 4 Izin Lingkungan,• 1 Mengganggu Ketertiban)• PTUN Jambi (1 Izin Lingkungan)• PTUN Palembang (3 Pencabutan Izin Tambang, 2 Izin• Pertambangan, 1 Pencemaran Lingkungan)• PTUN Pekanbaru (1 Izin Pertambangan)• PTUN Bandar Lampung (1 Izin Usaha Perkebunan, 1

Perusakan Lingkungan)• PTUN Tanjung Pinang (1 Informasi Geospasial)

23Perkara

• PTUN Jakarta (4 Pemanfaatan HasilHutan, 1 Perm Hak Milik,

• 2 Penetapan Kelompok Hutan, 1 Informasi Geospasial, 2 Tukar MenukarKawasan Hutan, 3 Izin Hutan, 1 Pencabutan Izin Tambang, 3 IzinPertambangan, 1 Cagar Budaya, 1 IzinUsaha Perkebunan, 1 Konservasi Eksitu, 2 Perusakan Lk, 1 Pencemaran Lk, 3 IzinLingkungan, 3 Reklamasi Lingkungan, 1 Pembatalan Pengusahaan Lingkungan, 1 Penggusuran, 1 Mengganggu Ketertiban)

• PTUN Bandung (1 Izin Hutan, 1 Pencabutan Izin Tambang, 1 IzinTambang, 1 Perusakan Lingkungan, 11 Pencemaran Lingkungan, 8 IzinLingkungan, 1Mengganggu Ketertiban)

• PTUN Banjarmasin (2 Izin Tambang, 3 Izin Lingkungan)

• PTUN Samarinda (2 Perusakan Hutan, 1 Pelestarian Hutan, 2 Pemanfaatan Hutan, 2 Izin Hutan, 2 Pencabutan Izin Tambang, 3 Izin Pertambangan, 15 Izin Usaha Perkebunan, 1 Percadangan Lahan, 1 Pencemaran Lingkungan, 2 Izin Lingkungan

• PTUN Palangka Raya (3 Izin Pertambangan, 1 Izin Udaha Perkebunan)

• PTUN Serang (1 Izin Pertambangan, 2 Perusakan Lingkungan, 3 Izin Lingkungan)

• PTUN Pontianak (1 Izin Usaha Perkebunan, 1 Pencabutan Izin Perkebunan)

105Perkara

• PTUN Surabaya (1 Izin Lingkungan)• PTUN Denpasar (1 Pemanfaatan Hasil Hutan,

1 Izin Hutan, 1 Perusakan Lingkungan, 3 Pencemaran Lingkungan, 1 Izin Lingkungan)

• PTUN Semarang (1 Izin Pertambangan, 3 Perusakan Lingkungan, 4 PencemaranLingkungan, 1 Izin Lingkungan)

• PTUN Yogyakarta (1 Perusakan Lingkungan)

14Perkara

• PTUN Ambon (1 Pencabutan Izin Tambang)• PTUN Jayapura (1 Pencemaran Lingkungan)• PTUN Kendari (1 Tumpang Tindih Izin

Tambang, 1 Izin Pertambangan)• PTUN Makassar (2 Pencemaran Lingkungan,

1 Reklamasi Lingkungan)• PTUN Manado (3 Izin Pertambangan, 1

Perusakan Lingkungan)• PTUN Palu (1 Izin Hutan, 1 Izin Usaha

Perkebunan, 1 Percadangan LahanPerkebunan, 1 Pencemaran Lingkungan)

14Perkara

PTTUN Medan

PTTUN Jakarta

PTTUN Makassar

PTTUN Surabaya

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan7

54 dari 164 putusan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Izin usaha cacat prosedur karena tidak dilengkapi dengandokumen lingkungan berupa Amdal

Komisi Amdal harus menyertakan unsur darimasyarakat yang berpotensi terkena dampak (Putusan580 K/TUN/2018)

Masyarakat menggugat keputusan tentang kelayakanlingkungan

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 8

580 K/TUN/2018 (Ir. Abdu Samid, dkk. Vs Bupati Barru dan PT. Conch BarruCement Indonesia.Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Barru tentangKelayakan LH atas Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Semen oleh PT. Conch Barru Cement Indonesia. Majelis Hakim PTUN Makassar menyatakangugatan tidak dapat diterima (NO) dengan alas an bahwa objek gugatanmemenuhi unsur KTUN sebagaimana dirumuskan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, namun tidak memenuhi unsur KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU PPLH. Menurut majelis, UU PPLH mendefinisikan KTUN secara limitatif, tidaktermasuk keputusan tentang kelayakan lingkungan. Putusan Tersebut dibatalkanoleh PT TUN Makassar, dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Pada tingkatkasasi, putusan judex facti dibatalkan. MA berpendapat objek sengketa TUN dalam perkara LH tidak terbatas pada keputusan badan atau pejabat TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) UU PPLH), akan tetapi semuaKTUN yang menyangkut LH dalam kaitannya dengan gugatan untuk membelakepentingan LH agar tidak sampai terjadipencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 25 UU PPLH

Menggugat Keputusan Kelayakan Lingkungan

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 9

580 K/TUN/2018 (Ir. Abdu Samid, dkk. Vs Bupati Barru dan PT. Conch Barru Cement Indonesia.Pendapat MA: Keputusan Bupati Barru tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal KPA) Kabupaten Barru Tahun 2015, terbukti tidak terdapat keterwakilan dariunsur masyarakat yang berpotensi terkena dampak maupun organisasilingkungan hidup sebagai Anggota KPA, sehingga pada saat KPA melakukan pembahasan KA-ANDAL Rencana Pembangunan IndustriSemen Tergugat II Intervensi juga tidak ada keterwakilan dari kedua unsurTersebut. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat tentangPembentukan KPA memiliki cacat yuridis, sehingga segala tindakan KPA juga mengandung cacat yuridis dan secara mutatis-mutandis keputusanobjek sengketa yang mendasarkan pada pertimbangan KPA berakibatcacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal.

Keterlibatan Masyarakat Terdampak & Organisasi LH

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan10

30 dari 164 putusan

Izin Lingkungan Jangka waktu mengajukan gugatan di PTUN dan kewajibanmengumuman izin lingkungan melalui media elektronik (Cth

putusan: 99 PK/TUN/2016 antara Joko Prianto, dkk vs. Gubernur

Jawa Tengah terkait izin lingkungan penambangan oleh PT Semen

Gresik di Kab. Rembang)

Penghitungan Jangka waktu 90 hari sejak diketahuinya

potensi kerugian

Pengumuman izin lingkungan lingkungan melalui media

elektronik tidak boleh digeneralisirPertambangan

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan11

30 dari 164 putusan

Izin Lingkungan Permohonan pemohon tidak otomatis wajib dikabulkan, melainkantetap diperiksa dan dinilai kelengkapan syarat permohonanya.

Sebab, lembaga “fiktif-positif” di dalam UU AP dimaksudkan untuk

melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar

hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi

kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan

pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan

pejabat melakukan pelayanan (Putusan nomor: 175 PK/TUN/2016

dan 341 K/TUN/LH/2017)

Putusan pengadilan mengenai permohonan fiktif positif ini juga

bersifat final dan mengikat: tidak ada upaya hukum banding,

kasasi, maupun PK (Pertimbangan hukum putusan no.: 175

PK/TUN/2016)

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan12

Unsur Kerugian yang Nyata

Ditemukan 5 putusan (putusan nomor:

36/G/LH/2018/PTUN.SMD; 40/G/2018/PTUN.JPR;

41/G/LH/2018/PTUN.PBR; 151 K/TUN/2014; 341

K/TUN/LH/2017) yang menyatakan bahwa

menyatakan bahwa penggugat harus mampu

membuktikan bahwa telah adanya kerugian yang

nyata yang dialami penggugat akibat terbitnya

Keputusan TUN mengenyampingkan Pasal 87

huruf e UU AP.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 13

Penerbitan KTUN terkait izin pembuangan limbah

harus berdasarkan kajian dampak pembuangan air

limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan

tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta

kesehatan masyarakat (Putusan nomor: 187 K/TUN/LH/2017

Perizinan

Penerbitan izin usaha cacat prosedur karena tidak

dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa

AMDAL sebagaimana disebutkan dalam Peraturan

Perundang-undangan (putusan nomor: 409

K/TUN/2015)

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 14

Terima Kasihwww.leip.or.id