KAJIAN POLITIK KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN GERAKAN KOTA SEHAT DI KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN

KAJIAN POLITIK KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN

GERAKAN KOTA SEHAT DI KABUPATEN BANJAR

Sebagai tugas Mata Kuliah Politik Kesehatan

Pembimbing:

Dr. dr. H. Imam S. Mochny, MPH

oleh

Muhammad Ratodi

NIM : 100941046

PROGRAM MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

MINTA STUDI PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2010

KAJIAN POLITIK KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN GERAKAN

KOTA SEHAT DI KABUPATEN BANJAR

Pendahuluan

Awalnya gerakan healthy city ini bermula di negara-negara maju namun kemudian menyebar

dan diperkenalkan oleh WHO pada negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri gerakan

kota sehat dimulai pada 1998 yang dicanangkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan

efektif berjalan pada tahun 2005 sejak dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes/PB/VIII/2005.

Masalahnya, yang muncul adalah terdapat kecenderungan bagi pihak lain bahwa gerakan kota

sehat adalah gerakan departemen dan dinas kesehatan, gerakan kampus dan universitas

kesehatan, gerakan para peneliti dan konsultan kesehatan, dan gerakan mahasiswa kesehatan dan

sebagainya. Gerakan kota sehat belum didudukkan secara proporsional sehingga pergerakannya

menjadi kurang terarah, terjamin dan sustainable sampai sasaran.

Konsep Healthy City

Jika merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan

tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, healthy city didefinisikan sebagai suatu

kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang

dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang

disepakati masyarakat dan pemerintah daerah (Arifin 2009). WHO seperti yang dikutip oleh

Palutturi (2009) mendefinisikan terdapat sebelas komponen kota sehat yang berkualitas yaitu

lingkungan fisik yang aman dan bersih; ekosistem yang stabil; dukungan masyarakat yang kuat

dan tidak eksploitatif; partispasi dan kontrol masyarakat yang kuat; pemenuhan kebutuhan dasar

seperti makanan, air, tempat tinggal dan pekerjaan yang aman; akses untuk mendapatkan fasilitas

dan pengalaman serta interaksi dan komunikasi dengan masyarakat luas; ekonomi perkotaan

yang innovatif; mendorong interkoneksitas dari berbagai aspek budaya dan keturunan dengan

berbagai individu dan kelompok; rukun terhadap berbagai karakteristik masyarakat;

ketersediaan akses pelayanan kesehatan dengan masalah kesehatan masyarakat dan terakhir

adalah status kesehatan yang tinggi. WHO (1997) lebih lanjut mengungkapkan bahwa terdapat

enam karakteristik yang dimiliki oleh healthy city project yaitu (1)komitmen terhadap

kesehatan; (2)membutuhkan keputusan politik untuk kesehatan masyarakat;(3) tindakan dan

aksi yang bersifat intersektoral; (4)partisipasi masyarakat;(5)inovasi dan outcomenya adalah(6)

kebijakan publik yang sehat.

Jika merujuk pada dua definisi dan karakteristik healthy city tersebut, maka dapat

dipahami bahwa pertama, healthy city adalah kota yang bersih secara fisik, aman dan nyaman

untuk dihuni oleh masyarakat. Kedua, healthy city dapat dimulai dari beberapa tatanan (setting)

misalnya sekolah sehat, perkantoran sehat, rumah sakit sehat, pulau sehat sebagai pilot

project. Ketiga, konsep healthy city menekankan pada keterlibatan pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep healthy city adalah gerakan yang dilakukan

oleh semua komponen masyarakat, sektor pemerintah dan swasta dan pemerintah lokal yang

bertujuan untuk mewujudkan kebijakan public yang sehat (healthy public policy).

Untuk mewujudkan healthy city di Indonesia, berbagai upaya dan gerakan dilakukan di

setiap wilayah dan provinsi di tanah air. Gerakan ini sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan

dan kreativitas masing-masing wilayah. Di DKI Jakarta misalnya dikenal dengan Gerakan

Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon. Di Jakarta Selatan dikenal dengan Gerakan Satu Warga

Satu Pohon dan Satu Biopori, One Man One Tree and One Biopori dan berbagai gerakan kota

sehat lainnya di Indonesia. Tentu saja tujuan dari semua gerakan ini adalah terciptanya kondisi

kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, untuk dapat dihuni sebagai tempat bekerja yang

dapat meningkatkan sarana dan produktivitas perekonomian masyarakat. Gerakan ini tentu saja

diharapkan bukan karena gerakan simbolik semata, karena janji seorang calon walikota, bupati

atau gubernur, karena keindahan dan ketertarikan bahasa saja seperti Surabaya Green and

Clean, One Man One Tree, tetapi ini adalah gerakan yang benar-benar melibatkan masyarakat

(community participation).

Sasaran, Model dan Ciri Kota/Kabupaten Sehat

Menurut Arifin (2009) terdapat empat sasaran dari gerakan Kota/Kabupaten Sehat, yakni :

1. Terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan

masyarakat, melalui perberdayaan forum yang disepakati masyarakat.

2. Terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat,

pemerintah kabupaten dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan

kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujutkan sinergi

pembangunan yang baik.

3. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya serta perilaku

dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan

memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di kabupaten tersebut secara mandiri.

4. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk menigkatkan produktifitas

dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan

penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Model Kota / Kabupaten Sehat

Model Leading sector

Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana

umum

Dinas PU

Kawasan sarana lalu lintas yang tertib dan

Pelayanan

Dinas Perhubungan

Kawasan Pertambangan Sehat Dinas Pertambangan

Kawasan Hutan Sehat Dinas Kehutanan

Kawasan Industri dan Perkantoran sehat Dinas Koperindag

Kawasan Pariwisata sehat Dinas Pariwisata

Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri Dinas Kesehatan

Kehidupan Sosial Yang sehat Dinas Pemberdayaan Masyarakat / Dinas

Sosial

Ketahanan Pangan dan Gizi Dinas Pertanian

Ciri-Ciri Kota/Kabupaten Sehat

1. Pendekatan tergantung permasalahan yang dihadapi

2. Berasal dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masayarakat, sedangkan pemerintah

sebagai fasilitator

3. Mengutamakan pendekatan proses daripada target, tidak mempunyai batas waktu,

berkembang sesuai sasaran yang diinginkan masyarakat yang dicapai secara bertahap.

4. Penyelenggaraan kegiatan didasarkan kesepakatan dari masyarakat (Toma, LSM

setempat) bersama Pemkab

5. Pendekatannya juga merupakan master plan Kota.

6. Pemko / Pemkab merupakan partner kunci yang melaksanakan kegiatan

7. Kegiatan tersebut dicapai melalui proses dan komitmen pimpinan daerah, kegiatan

inovatif dari berbagai sektor yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan

kerjasama

8. Dalam pelaksanaan kegiatan harus terintegrasi kondisi fisik, ekonomi, dan budaya

setempat

ANALISA PELAKSANAAN KOTA SEHAT DI KABUPATEN BANJAR

STRENGTH (Kekuatan)

1. Gerakan Kota/Kabupaten Sehat sejalan dengan prioritas kerja dari pemerintahan presiden RI

Susilo Bambang Yudhoyono, yakni pada area kerja pembenahan tata ruang tanah, reformasi

kesehatan serta Iklim dan lingkungan.

2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005

Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat

3. Sudah ada Dasar Hukum tentang pembentukan Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat

(KepMendagri No. 650/174 Tahun 1998 dan KepMendagri No. 650-185 Tahun 2002)

4. Stabilitas kondisi politik dan keamanan Kabupaten Banjar yang kondusif

5. Besarnya Modal Sosial (social capital) yang dimiliki oleh masyarakat Banjar, seperti nilai-

nilai kebersamaan, kekerabatan serta nilai-nilai religius.

6. Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan tujuan pembangunan kotanya menuju Kota

BERINTAN (Bersih, Indah dan Tentram) dan mempunyai visi Terwujudnya Kehidupan

Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Islami

7. Pemerintah Kab. Banjar di tahun 2009 telah menerima penghargaan Bidang Kesehatan

Ksatria Bakti Husada Arutala dari Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih,

MPH, Dr.PH.

8. Trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar selama 7 tahun terakhir relatif meningkat

dengan rata-rata tumbuh sekitar 5,58 persen.

(Pemkab Banjar, 2010)

WEAKNESS (Kelemahan)

1. Belum mendalamnya pemahaman serta pengetahuan tentang konsep Kabupaten Sehat dari

level pemerintah sampai masyarakat awam di wilayah Kabupaten Banjar

2. Kebijakan yang diambil masih belum mengacu pada konsep Healthy Public policy serta

cenderung bersifat sektoral.

3. Komunikasi dan koordinasi lintas sektoral terkait pembangunan kabupaten sehat belum

berjalan maksimal.

4. Penanganan berbagai masalah kesehatan dan sosial di Kabupaten Banjar masih ada yang

cenderung bersifat reaktif, belum proaktif.

5. Masih terdapat anggapan bahwa gerakan kota sehat adalah gerakan departemen dan dinas

kesehatan, gerakan kampus dan universitas kesehatan, gerakan para peneliti dan konsultan

kesehatan, dan gerakan mahasiswa kesehatan dan sebagainya.

6. Minimnya tenaga atau praktisi ahli terkait dengan penataan ruang kota dan kesehatan

lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Banjar

OPPORTUNITIES (Peluang)

1. Telah terbentuknya Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat di Kabupaten Banjar

2. Pemerintah telah menyediakan penghargaan “SWASTI SABA” kepada Kota/Kabupaten

Sehat sesuai Kategorinya

3. Pemerintah Kabupaten Banjar telah memiliki Master Plan dalam perencanaan tata ruang

kotanya dan telah mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis tata ruang

wilayahnya.

4. Perkembangan media dan Informasi di Kabupaten Banjar cukup pesat, sehingga dapat

dimanfaatkan sebagai saluran dalam proses perencanaan,sosialisasi, implementasi dan

monitoring pelaksanaan Kota/Kabupaten Sehat.

5. Berjalannya program Corporate Social Responsibilies (CSR) yang wajib dilakukan oleh

perusahaan atau korporasi yang ada di Kabupaten Banjar merupakan salah satu peluang

penunjang pelaksanaan gerakan kota/Kabuapaten Sehat di segala aspek kehidupan

masyarakat Banjar.

THREAT (Ancaman)

1. Usaha pertambangan masih merupakan bidang yang memberikan kontribusi terbesar bagi

pendapatan daerah. Eksploitasi lingkungan masih berpotensi besar dalam menyumbang

masalah kesehatan.

2. Perubahan karakteristik Kabupaten Banjar dari wilayah agraris menjadi wilayah industri

dan niaga juga berimbas pada perubahan pola perilaku dan gaya hidup masyarakat

Kabupaten Banjar ke arah yang cenderung membawa efek negatif terhadap kesehatan.

3. Penggunaan kendaraan bermotor, khususnya motor dan angkutan batubara semakin

meningkat pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sehingga memberikan kontribusi

terhadap penurunan kualitas udara di kabupaten Banjar akibat polusi dari hasil pembakaran

bahan bakar sepeda motor dan angkutan batubara.

4. Maraknya pembangunan kompleks hunian dan bangunan-bangunan komersial oleh para

pengembang yang tanpa melalui proses analisa dampak terhadap lingkungan / AMDAL

dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, baik secara fisik maupun sosial.

5. Lemahnya penegakan hukum serta rendahnya pemberian sanksi terhadap individu atau

korporasi yang melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk membuka pintu kesempatan menuju kesehatan, kita harus menutup pintu menuju

eksploitasi alam (Corburn, 2009).

Wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar dikenal dengan kekayaan

hasil buminya dan telah menjadi sasaran kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari berbagai pihak.

Hal ini tentunya menjadi faktor penting yang harus diperhatikan bila Kabupaten Banjar hendak

mewujudkan Kota / Kabupaten Sehat di wilayahnya. Strategi yang digunakan dalam menyasar

masalah eksploitasi lingkungan ini membutuhkan multiple approach dan melibatkan pula multi

sektoral serta dengan tetap memperhatikan faktor determinan kesehatan, baik secara sosial

maupun fisik yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjar.

Oleh karena itu, untuk menjadikan faktor determinan kesehatan sebagai bagian dari sudut

pandang kebijakan perencanaan kota yang berwawasan sehat oleh pemerintah, diperlukan sebuah

perencanaan politik yang baru pula (Corburn, 2009)

Untuk mewujudkan perencanaan kota sehat di Kabupaten Banjar, maka pemerintah

Kabupaten Banjar akan menghadapi beberapa tantangan (challenges), yakni :

1. Menghindari bersifat reaktif sertaberusaha untuk mencegah kerugian dan kerusakan yang

muncul sedari dini daripada hanya memindahkan berbagai masalah pada wilayahnya.

2. Tantangan berikutnya bagi pemerintah Kabupaten banjar adalah untuk mempertegas

komitmen pemerintah Kab.Banjar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang berperan dalam mewujudkan kota/kabupaten sehat, serta menyadari bahwa ilmu

pengetahuan yang mendasari perencanaan kota/kabupaten sehat akan membutuhkan

eksperimen baru dan inovasi dalam hal metode analisis dan pemantauan.

3. Menghindari menyalahkan perilaku masyarakat sebagai penyebab kondisi lingkungan dan

sanitasi yang tidak sehat serta menghindari pandangan bahwa perubahan fisik pada

lingkungan buatan akan dengan sendirinya merubah perilaku masyarakat.

4. Diperlukan usaha yang lebih untuk menunjukkan keberagaman di kota/kabupaten serta

disparitas dalam kesehatan, tidak cukup dengan sekedar fokus pada penelitian yang bersifat

“laboratorium” dan empiris saja.

5. Menangani hambatan yang ada terkait perpecahan birokrasi, terkotaknya satu disiplin ilmu

(disciplinary specialization) serta masalah profesionalisme yang menjadi wabah di kalangan

pemerintah dan akademisi, dengan cara menjembatani dan menjalin koordinasi dengan

semua pihak dan instansi.

Perlu diingat bahwa gerakan healthy city adalah mengutamakan proses ketimbang target,

tidak dibatasi oleh waktu sehingga tidak terlalu keburu dan terburu-buru untuk dinyatakan

sebagai kota sehat, kabupaten sehat, kecamatan sehat, dan kelurahan sehat. Tidak terlalu

keburu untuk dinyatakan sebagai pulau sehat, sekolah sehat, rumah sakit sehat dan pasar

sehat. Keterlibatan masyarakat dan komponen yang terkait di dalamnya menjadi sangat

penting untuk menjamin dan menjaga kesinambungan program (program sustainability).

Gerakan healthy city membutuhkan waktu yang lama. Perubahan perilaku dan lingkungan

masyarakat bukan pekerjaan mudah, mungkin tahunan atau bahkan puluhan tahun.

Membersihkan selokan dan kanal jauh lebih mudah ketimbang menjaga kebersihan agar

kanal dan selokan tetap bersih.

Diperlukan pula political will dan komitmen yang kuat dari setiap pihak untuk dapat

menghasilkan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (healthy public policies) serta

memberikan pemahaman yang mendasar bagi semua sektor , pemerintahan maupun non

pemerintahan, bahwa kesehatan tidak hanya bersifat sektoral, tapi kesehatan dan sehat

merupakan hak yang mendasar bag.i setiap warga negara sehingga koordinasi lintas sektoral

dapat berjalan selaras tanpa ada fragmentasi atau pengkotakan sektor dan disiplin keilmuan

untuk mencapai tujuan dari Kota/Kabupaten Sehat.

Referensi

Anonim (2010). Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2009. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar : Martapura

Arifin, Munif (2009). Indikator Kabupaten/Kota Sehat. www.sanitarian.blogspot.com (sitasi

tanggal 13 Desember 2010).

Corburn, Jason (2009). Toward The Healthy City, People, Place and the Politics of Urban

Planning. The MIT Press : Cambridge, Massachucetts, London, England

Palutturi, Sukri (2009). Gerakan Healthy City di Indonesia. Harian Pagi Fajar edisi 12 Oktober

2009 : Makassar

World Health Organization (WHO). 1997. Twenty Steps for Developing a Healthy Cities Project,

3rd ed. Copenhagen: WHO Regional Offi ce for Europe.

Lampiran

Sumber : Http://www.nyc.gov/html/doh/html/tcny/index.shtml

Alat pengukuran Pembangunan kota Sehat (sumber: Corburn, 2009)

Contoh Pelaksanaan Kota Sehat di Kota Yogyakarta

Contoh pelaksanaan Good Governace di Kota Yogyakarta sebagai wujud penerapan Kota Sehat