KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK …gis.wwf.or.id/wwf/?dl_name=29juli2011_-_S12_KLHS_Rimba.pdf · KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan ... PP no. 15/2010 Tentang

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

UNTUK EKOSISTEM TERPADU RIMBA

ASISTEN DEPUTI

KAJIAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

rangkaian analisis yang sistematis,

menyeluruh dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan atau

kebijakan, rencana & program (KRP).

Pasal 19

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

dan keselamatan masyarakat, setiap

perencanaan tata ruang wilayah wajib di

dasarkan pada KLHS

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

memperhatikan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup

30/09/2010

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

KRP (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan.

Ada keterbatasan daya dukung

BEBAN LINGKUNGAN

Status Ancaman (Berdasarkan Hutan yang Hilang sejak 1985)

Critically Endangered (>70% )Endangered (50-70%)Vulnerable (40-50%)Near Threatened (20-40%)Least Concern (0-20%)

EFR di dataran rendah wilayah Timur dan di kawasan rawa banyak yang tergolong sebagai “Critically Endangered ” or “Endangered”.

EFR di Pantai Barat, Pegunungan dan zona Montana tergolong “Near Threatened” atau “Least Concern”.

No Propinsi luas lahan kritis %

1. Aceh 1.668.264,59 2.14

2. SUMUT 5.218.628,97 6.71

3. SUMBAR 1.470.670,38 1.89

4. RIAU 7.116.530,88 9.15

5. Jambi 2.205.575,08 2.83

6. SUMSEL 4.405.757,38 5,66

7. Bengkulu 1.417.883,59 1.82

8. Lampung 1.723.447,69 2.22

9. BABEL 672.214,21 0.86

10. Kep. RIAU - -Th. 2007

Kaya keanekaragaman hayati

Mempunyai fungsi hidrologi yang tinggi

Memiliki potensi karbon

Sebagai habitat flora/fauna.

Memiliki layanan jasa ekosistem yang tinggi.

Sebagai daerah tangkapan air

Terdapat DAS yang berada di ke tiga provinsi.

Memiliki hutan alam yang masih tersisa di Sum.

Memiliki kawasan lindung Yang memiliki

potensi koneksitas Melalui koridor antar

kawasan

- KONVERSI

LAHAN

- ILLEGAL

LOGGING

- KEBAKARAN

HUTAN

UU 32/2009

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat

KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan, rencana, dan/program.

PP no. 15/2010 Tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang.

(pasal 25, 27, 33, 35)

.......prosedur penetapan RTRW nasional, propinsi,

kabupaten, kota, dilakukan melalui KLHS

Kerusakan berbagai sumber daya alam: lahan,

hutan, sumber daya air, keanekaragaman

hayati, pesisir/laut, DAS, dls.

Pencemaran lingkungan: air, udara, lahan,

dari limbah domestik, limbah B3.

Air bersih sudah semakin sulit, hilangnya lahan2 produktif, kelangkaan energi, hilangnya

biodiversity, ancaman dampak perubahan

iklim semakin besar, intrusi air laut, land subsidence, banjir, kekeringan, dls.

Pembangunan yang lebih bersifat Economic Oriented

Pemb. yang lebih mengandalkan sumber daya alam

Kurang diperhatikannya lingkungan hidup

COST OF RECOVERY YANG JAUH LEBIH

MAHAL DARI BENEFIT YANG DIPEROLEH

1.

PENGKAJIAN PENGARUH KRP

terhadap kondisi LH suatu wilayah

2.

PERUMUSAN ALTERNATIF

PENYEMPURNAAN KRP

3.

REKOMENDASI PERBAIKAN KRP yang

mengintegrasikan prinsip pembangunan

berkelanjutan

Ps. 15 ayat 3

BAGAIMANA KLHS DI SUSUN

Pengkajian pengaruh KRP dilaksanakan melalui

tahapan sebagai berikut:

identifikasi pemangku kepentingan dan

masyarakat;

identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan

yang meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, dan

aspek lingkungan hidup;

identifikasi kebijakan, rencana dan/atau program;

telaahan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau

program terhadap kondisi lingkungan hidup di

suatu wilayah.

Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi

Lingkungan Hidup

KAPASITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA

TAMPUNG LH

PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RISIKO

LH

KINERJA LAYANAN JASA EKOSISTEM

EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

TINGKAT KERENTANAN DAN KAPASITAS

ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

TINGKAT KETAHANAN DAN POTENSI

KEANEKARAGAMAN HAYATI.

Tujuan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan adalah:

Menetapkan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan hidup yang ada dan menjadi perhatian di wilayah tersebut untuk menjadi bahan kajian pengaruh KRP;

Melakukan pembahasan isu secara terfokus dan tidak melebar pada isu yang tidak penting.

Merumuskan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk dijadikan acuan dalam merumuskan dan atau menilai substansi KRP

Beberapa alternatif untuk menyempurnakan dan atau mengubah rancangan KRP dikembangkan dengan mempertimbangkan a.l.:

• Kebutuhan pembangunan: mengcek kembali atau membuat skenario kebutuhan pembangunan yang baru (misalnya target-target dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan pendapatan penduduk);

• Lokasi: mengusulkan lokasi baru yang dianggap lebih aman, atau mengusulkan pengurangan luas wilayah KRP;

• Proses dan Metode: mengusulkan alternatif proses dan atau metode pembangunan yang lebih baik (misalnya peningkatan pendapatan rakyat melalui pengembangan ekonomi kreatif, bukan model ekonomi konvensional yang menguras sumber daya alam);

• Jangka waktu dan tahapan pembangunan: yaitu mengusulkan perubahan jangka watu pembangunan, baik awal kegiatan pembangunan, urutan, maupun kemungkinan penundaan satu program pembangunan.

Tujuan rekomendasi adalah mengusulkan

perbaikan muatan KRP berdasarkan hasil

perumusan alternatif penyempurnaan KRP

dan rekomendasi perbaikan rancangan

KRP, dapat berupa:

• perbaikan rumusan kebijakan;

• perbaikan muatan rencana;

• perbaikan materi program; dan/atau

TERIMA KASIH