KAJIAN KESIAPAN UMKM RAMAH LINGKUNGAN … · Laporan “Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan ... Orientasi usaha yang ramah lingkungan diharapkan tidak ... Kementerian Koperasi dan

KAJIAN KESIAPAN UMKM RAMAH LINGKUNGAN DALAM

MENDAPATKAN AKSES PEMBIAYAAN Laporan Akhir

Laporan “Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan Dalam Mendapatkan Akses Pembiayaan”

i

KATA PENGANTAR

Perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup, kian hari bertambah besar. Hal ini

disebabkan kekhawatiran banyak pihak terhadap ketidakmampuan bumi dalam menopang

kehidupan manusia diatasnya di satu sisi, sementara di sisi lain kerusakan alam yang

disebabkan oleh aktivitas manusia yang tak terkendali menyebabkan keseimbangan ekosistem

menjadi terganggu. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus akan menurunkan kualitas lingkungan

hidup dan pada gilirannya akan mengganggu kehidupan manusia secara menyeluruh.

Upaya pencegahan kerusakan lingkungan harus dilakukan dari berbagai sisi, baik secara

langsung terhadap aktivitas yang nyata-nyata berdampak langsung pada kerusakan alam, juga

melalui aktivitas yang secara tidak langsung menopang terjadinya aktivitas perusakan tersebut.

Disadari bahwa kerusakan lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh aktivitas manusia dalam

memenuhi kebutuhannya. Perilaku yang tidak seimbang, melalui eksploitasi berlebihan

terhadap alam yang tidak diimbangi upaya rehabilitasinya, menyebabkan menurunnya daya

dukung lingkungan dalam menopang aktivitas manusia.

UMKM sebagai pelaku usaha yang menghasilkan berbagai kebutuhan hidup, tanpa

disadari menjadi salah satu kontributor penyebab kerusakan lingkungan hidup. Dampak negatif

yang disebabkan oleh UMKM terjadi mulai dari upaya memperoleh bahan baku, proses

produksi, dan limbah yang dihasilkan baik pada saat produksi atau setelahnya. Upaya yang

dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah melalui kementerian, dinas terkait,

maupun pemerhati lingkungan baik lembaga maupun individu agaknya belum menghasilkan

sesuatu yang sangat signifikan untuk mengurangi laju kerusakan lingkungan.

Bank Indonesia dengan tugas dan wewenang yang tidak terkait langsung dalam

penanganan masalah lingkungan, berikhtiar merancang suatu kebijakan yang diharapkan dapat

meminimalisir kerusakan lingkungan melalui green lending, yang dapat mendorong UMKM agar

lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, namun tetap mampu menjaga kinerja UMKM

dalam menghasilkan produk ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam situasi

persaingan yang semakin ketat.

Seperti apa kebijakan yang akan diterapkan, hal ini akan ditentukan oleh kondisi dan

kesiapan UMKM dalam menjalankan aktivitasnya sesuai kriteria yang ditetapkan masing-masing

sektor usahanya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Studi ini dilakukan dalam

rangka mendapatkan informasi awal mengenai kondisi UMKM menuju ramah lingkungan,

semoga hasilnya dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak yang

berkepentingan.

Jakarta, Desember 2012


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan

kelestarian lingkungan karena terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai

aktivitas ekonomi. Demikian pula UMKM sebagai pelaku ekonomi, perlu terus didorong untuk

senantiasa memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam setiap proses kegiatannya.

Orientasi usaha yang ramah lingkungan diharapkan tidak hanya memberikan nilai positif bagi

lingkungan di sekitar UMKM tetapi juga dapat meningkatkan daya saing bagi UMKM itu sendiri.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk: (a) Mengidentifikasikan kriteria usaha ramah

lingkungan dan kesiapan UMKM dalam menerapkan usaha ramah lingkungan, (b)

Mengidentifikasikan permasalahan atau kendala yang dihadapi baik oleh perbankan dalam

menyalurkan kredit terkait lingkungan hidup maupun UMKM ramah lingkungan dalam

memperoleh akses pembiayaan, (c) Melakukan need assessment terhadap UMKM, Perbankan

dan Pemangku Kepentingan terkait atas akses pembiayaan lingkungan hidup, (d) Memperoleh

informasi mengenai skim-skim pembiayaan terkait lingkungan hidup baik yang berasal dari

pinjaman lunak pemerintah maupun dana perbankan serta lembaga internasional, (e)

Memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong

akses pembiayaan lingkungan hidup.

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui focus group discussion

(FGD) dan pendekatan kuantitatif, yaitu melalui survei yang melibatkan 288 UMKM dari 4

sektor ekonomi (Pertanian, Industri Pengolahan, Pertambangan dan Transportasi), termasuk

stakeholder terkait (Instansi/Dinas dan Lembaga Perbankan) baik di tingkat pusat maupun di

daerah, yang tersebar di wilayah DKI Jakarta (Jabodetabek), Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Hasil kajian ini dapat

disarikan dalam beberapa butir berikut:

1. Kriteria usaha ramah lingkungan pada masing-masing sektor usaha yang ditetapkan oleh

kementerian atau dinas terkait, bisa berbeda satu sama lain sesuai dengan ranah

aktivitasnya. Namun demikian, kriteria ini memiliki tujuan yang sama yakni menjaga

kelestarian ekosistem guna mendukung aktivitas ekonomi secara berkesinambungan.

Sebagai contoh: (a) Pada sektor pertanian, kriteria usaha ramah lingkungan dikaitkan

dengan Sistem Pertanian Organik, yaitu mengarahkan pelaku usaha untuk menjaga

keseimbangan ekosistem guna menjamin keberlanjutan daya dukung alam dalam

menyediakan bahan pangan yang sehat dan bermutu serta memenuhi kebutuhan

industri, (b) Pada sektor pertambangan, kriteria ramah lingkungan dititikberatkan pada

upaya menjaga keseimbangan ekosistem melalui rehabilitasi kembali lahan bekas

tambang agar dapat mengembalikan fungsi ekosistem yang telah terganggu, dan (c)

Pada sektor industri, Industri Hijau merupakan kriteria usaha ramah lingkungan yang

antara lain mengarahkan pelaku usaha agar melakukan konsep 3R (reduce, reuse dan

recycle).


iii

2. Sebagian besar UMKM yang ada saat ini, dalam usahanya masih belum menjadikan

kriteria ramah lingkungan sebagai hal yang perlu memperoleh perhatian khusus. Hal

ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (a) minimnya pengetahuan akan kelestarian

lingkungan, (b) lemahnya aspek manajemen, (c) aspek teknis yang tidak menunjang,

serta (d) belum tersedianya sumber pembiayaan yang berorientasi pada ramah

lingkungan. Disisi lain kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk ramah

lingkungan masih belum tumbuh.

3. Masing-masing kementerian melalui dinas terkait telah mulai melakukan pembinaan

melalui berbagai program agar UMKM di lingkungannya menuju ramah lingkungan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dan

penyempurnaan, terutama terkait koordinasi antar dinas, pendanaan dan SDM.

Disamping itu, program pembinaan yang masih diprioritaskan pada peningkatan kualitas

dan kuantitas produksi juga perlu mendapat perhatian, karena terkadang tidak sejalan

dengan aspek ramah lingkungan.

4. Sebagian besar perbankan masih belum memiliki skim khusus yang ditujukan untuk

mendorong pembiayaan UMKM agar ramah lingkungan, yang saat ini diminta baru

sebatas penerapan persyaratan adanya AMDAL bagi calon debiturnya. Meski program

inisiasi pembiayaan ramah lingkungan telah diprakarsai oleh lembaga atau negara donor

yang bekerjasama dengan KLH, namun program tersebut masih belum menarik minat

pihak perbankan untuk melanjutkannya.

5. Kendala yang dihadapi dalam mendorong UMKM agar ramah lingkungan masih cukup

berat, terutama terkait dengan minimnya pengetahuan akan kelestarian lingkungan,

lemahnya aspek manajemen, aspek teknis yang tidak menunjang, serta terbatasnya

sumber pembiayaan yang berorientasi pada ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu

pentahapan pelaksanaan kriteria ramah lingkungan sesuai dengan kondisi UMKM.

6. Untuk mendorong UMKM agar secara bertahap melaksanakan usaha ramah lingkungan,

perlu usaha yang komprehensif dari berbagai pihak. Salah satu upaya yang perlu

dilakukan adalah penyediaan sumber pembiayaan yang diorientasikan secara khusus

untuk menunjang usaha ramah lingkungan. Strategi pembiayaan yang mungkin dipilih

adalah mengalokasikan dana CSR guna pembinaan UMK yang belum bankable dan

belum feasible, menyediakan skim kredit khusus bagi UMK yang belum feasible namun

sudah bankable, serta menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM yang telah

memulai atau berhasil menjadi ramah lingkungan.

7. Aspek lain yang masih memerlukan dukungan dalam pengembangan UMKM ramah

lingkungan adalah mengupayakan peningkatan daya serap pasar produk ramah

lingkungan yang saat ini masih terbatas. Oleh karenanya pelaksanaan sosialisasi dan

edukasi sangat diperlukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran konsumen untuk

memanfaatkan produk ramah lingkungan.


iv

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2. Tujuan Penelitian ........................................................................... 4

1.3. Manfaat Penelitian ...................................................................... 5

1.4. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................. 5

II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian ................................................................... 7

2.2. Pendekatan Kualitatif .................................................................... 8

2.3. Pendekatan Kuantitatif .................................................................. 8

2.3.1. Target Responden dan Wilayah Penelitian ........................... 8

2.3.2. Jumlah dan Teknik Pengambilan Sampel ............................. 9

2.3.3. Pengumpulan Data .............................................................. 10

2.3.4. Informasi yang Dikumpulkan ................................................ 10

2.3.5. Analisis Data ........................................................................ 11

III PENGEMBANGAN UMKM RAMAH LINGKUNGAN

3.1. Pengembangan UMKM Ramah Lingkungan di Negara Lain ............ 12

3.2. Pengembangan UMKM Ramah Lingkungan di Indonesia................ 12

3.2.1. Kementerian Pertanian (Kementan) .................................... 13

3.2.2. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) .............................. 14

3.2.3. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ........................... 14

3.2.4. Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) ...... 15

3.2.5. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).................................. 15

3.2.6. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop & UMKM)....... 17

3.2.7. Pemerintah Daerah ............................................................. 17

3.3. Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM

Ramah Lingkungan di Indonesia..................................................... 20

3.3.1. Program PKBL Perbankan .................................................. 24

3.3.1. Pinjaman Lunak Ramah Lingkungan ..................................... 25

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. UMKM Ramah Lingkungan ............................................................ 29

4.1.1. Sektor Pertanian .................................................................. 29

4.1.1.1. Profil Responden ........................................................ 29

4.1.1.2. Kriteria Usaha UMKM Ramah Lingkungan Subsektor

Tanaman Pangan ........................................................ 35

4.1.1.3. Pengetahuan dan Kegiatan Usaha Ramah Lingkungan 39


v

4.1.1.4. Permasalahan UMKM Sektor Pertanian Menuju

Ramah Lingkungan ...................................................... 45

4.1.2. Sektor Industri ..................................................................... 46


4.1.2.2. Kriteria Usaha UMKM Ramah Lingkungan Sektor

4.1.2.3. Industri ....................................................................... 51

4.1.2.4. Pemahaman dan Aktivitas Ramah Lingkungan UMKM

Sektor Industri ............................................................ 54

4.1.2.5. Permasalahan UMKM Sektor Industri Menuju Ramah

Lingkungan Sektor Industri ......................................... 61

4.1.3. Sektor Pertambangan .......................................................... 62


4.1.3.2. Kriteria UMKM Ramah Lingkungan Sektor

Pertambangan ............................................................ 66


Sektor Pertambangan ................................................. 71

4.1.3.4. Permasalahan UMKM Sektor Pertambangan Menuju


4.1.4. Sektor Transportasi ............................................................. 76


4.1.4.2. Kriteria UMKM Ramah Lingkungan Sektor

Transportasi ................................................................ 80


Sektor Transportasi ..................................................... 81

4.1.4.4. Permasalahan UMKM Sektor Transportasi Menuju


4.2. Stratisikasi UMKM Menurut Aktivitas Ramah Lingkungan .............. 88

4.2.1. UMKM Sektor Pertanian ...................................................... 88

4.2.2. UMKM Sektor Industri ......................................................... 90

4.2.3. UMKM Sektor Pertambangan .............................................. 91

4.2.4. UMKM Sektor Transportasi ................................................. 93

4.3. Kesiapan UMKM Menuju Ramah Lingkungan................................. 94

4.4. Pembiayaan UMKM Ramah Lingkungan ........................................ 96

4.4.1. Sumber Pembiayaan UMKM ................................................ 97

4.4.2. Minat Terhadap Pinjaman Ramah Lingkungan

(Green Lending) ................................................................... 99

4.4.3. Peran Perbankan dan Konsep Pengembangan Skema

Pembiayaan UMKM Ramah Lingkungan .............................. 102


vi

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan .................................................................................... 105

5.2. Rekomendasi ................................................................................. 108

VI LAMPIRAN

6.1. Hasil Focus Group Discussion ......................................................... 110

6.2. Hasil Wawancara Mendalam Terhadap Dinas-Dinas Terkait

di Kabupaten/Kota......................................................................... 122

6.3. Contoh – contoh Investasi Lingkungan ........................................... 132


1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia saat ini menghadapi keinginan besar untuk mengurangi dampak negatif

perubahan iklim akibat efek gas rumah kaca1 dan aktivitas lainnya yang merusak lingkungan.

Berbagai pemimpin negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Cina dan Indonesia

telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi program-program yang dapat mengurangi

laju emisi gas rumah kaca dan perusakan lingkungan.

Pada tingkat dunia berbagai kesepakatan telah ditanda-tangani mulai dari Earth Summit

di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang menghasilkan Kyoto Protocol. Salah satu poin penting

yang dihasilkan oleh Protokol Kyoto ini adalah Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean

Development Mechanism). Upaya penyelamatan lingkungan ini dilanjutkan pada konferensi di

Indonesia, yaitu di Bali, pada Desember 2007 (UNFCC/ COP XIII), yang menghasilkan Bali Accord.

Dalam konferensi ini dibahas rencana kedepan sesudah Kyoto Protocol.

Terkait dengan perubahan iklim serta upaya yang tengah dilakukan oleh berbagai

negara serta organisasi multinasional untuk mengatasinya, Indonesia memiliki komitmen untuk

memberikan kontribusinya melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam berbagai

aktivitas pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi alam sesuai letak geografisnya.

Dalam melaksanakan pembangunan, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia

merupakan modal utama. Dalam kajian World Bank (2009) disebutkan bahwa 45% kekayaan

alam yang dimiliki oleh Indonesia merupakan aset yang berada dibawah tanah, 36% berupa

lahan pertanian, dan sumber kekayaan lainnya adalah sumber daya kayu, sumber daya non

kayu, kawasan lindung dan lahan pengembalaan. Dalam konsep strategi pembangunan,

kekayaan alam berupa sumber daya alam terbarukan dapat dikelola untuk menghasilkan

pendapatan yang berkelanjutan, sedangkan sumber daya alam tak terbarukan disalurkan untuk

menghasilkan SDM dan modal yang diproduksi.

Dengan tingginya ketergantungan pembangunan Indonesia pada sumber daya alam dan

sektor pertanian serta posisi geografisnya, dampaknya adalah Indonesia menjadi rentan akan

adanya efek perubahan iklim. ADB (2009) dalam kajiannya memperkirakan biaya seluruh sektor

ekonomi akibat perubahan iklim di Indonesia berkisar antara 2,5% hingga 7,0% dari nilai PDB

dengan berbagai skenario. Faktor penyebab tingginya biaya tersebut antara lain wilayah

Indonesia yang memiliki garis pantai yang relatif panjang, tingkat kepadatan penduduk di

wilayah pesisir yang tinggi, ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam dan

pertanian, serta kapasitas adaptasi yang relatif rendah. Biaya ekonomi akibat kerusakan

lingkungan berasal dari berbagai sumber :

a. Perubahan iklim yang diindikasikan dengan meningkatnya suhu, curah hujan, yang

berdampak pada penurunan produksi pertanian, meningkatnya permukaan laut, pemanasan

1 Efek rumah kaca adalah lapisan gas terutama CO2 yang meningkatkan pemanasan global.


2

air laut yang berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati laut dan menurunnya

kesehatan hewan.

b. Rusaknya sumber-sumber air bersih serta buruknya sistem sanitasi dan higienitas. Faktor ini

berdampak pada kerusakan pada bidang kesehatan, ketersediaan air bersih, kesehatan

biota air, timbulnya banjir akibat saluran air yang buruk dan dampak penggunaan air

tercemar pada sektor irigasi.

c. Pencemaran udara luar ruang.

d. Pencemaran udara dalam ruang yang ditunjukkan adanya konsentrasi pencemaran di suatu

lingkungan dan waktu yang dihabiskan seseorang pada lingkungan tersebut.

e. Kerusakan hutan akibat deforestasi, yang berdampak pada menurunnya kualitas udara,

rusaknya persediaan air tanah, dan hilangnya keragaman hayati.

f. Kerusakan tanah dengan melihat indeks mutu tanah.

g. Kerusakan terumbu karang.

Penurunan kualitas hidup manusia dan kuantitas sumber daya alam merupakan

permasalahan nyata yang perlu dihadapi dan dipecahkan. Situasi inipun juga yang

menggerakkan perusahaan dengan berbagai skala untuk menjalankan proses transformasi

bisnis berbasis lingkungan untuk menghadapi isu keberlanjutan (sustainability) sumber daya

alam tersebut. Menarik untuk disimak adalah meningkatnya kepedulian lingkungan

(environmental concern) sebagai unsur penting yang mempengaruhi lanskap kompetisi.

Lingkungan yang awalnya dipandang sebagai faktor eksternal bagi proses dan konten

manajemen produksi dan pemasaran, sekarang ini dipandang sebagai faktor sentral dalam

berbagai strategi baik produksi maupun pemasaran (Hart, 1995; Srivastava, 1994).

Di Indonesia, dampak dari kerusakan lingkungan hidup tersebut akan langsung dirasakan

oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang terkait langsung dengan mutu dan

produktivitas sumber daya alam. Sesuai data dari Kementerian Koperasi & UKM dan BPS (tahun

2011) bahwa pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh UMKM yakni sebesar 99,99%

dari total unit usaha atau sebesar 53,8 juta unit usaha yang terdiri dari 53,2 juta unit usaha

mikro, 573,6 ribu unit usaha kecil dan 42,6 ribu unit usaha menengah. Secara sektoral, jumlah

UMKM pada sektor pertanian paling dominan yakni sebesar 49,6%, hal ini sejalan dengan

serapan tenaga kerjanya yang berjumlah 43,0% dari total tenaga kerja. Oleh karenanya

kerusakan lingkungan akan berdampak sangat serius pada sektor ini.

Faktor utama pemicu besarnya dampak kerusakan lingkungan adalah rendahnya

pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu

penegakan peraturan (law enforcement) belum sepenuhnya berjalan. Pemicu lainnya yang tak

kalah penting adalah belum sinkronnya kebijakan yang dibuat antar institusi baik di tingkat

pusat maupun di tingkat daerah. Berbagai upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan telah

dilakukan oleh pemerintah antara lain melakukan edukasi kepada seluruh pemangku

kepentingan terkait pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, pemberian insentif (berupa:

pembebasan bea impor, pengurangan PPh atas biaya pengolahan limbah, subsidi kompos, dll.),

dan pemberian pinjaman lunak lingkungan.

Terkait dengan pelaksanaan program lingkungan hidup, Bank Indonesia pada medio

1993 telah menerus pinjaman Dana Pinjaman dari The Overseas Economic Cooperation Fund


3

(OECF) untuk program Small Scale Industry Program (SSI Program) dan Pollution Abatement

Equipment Program (PAE Program). Khusus untuk Program PAE, BI bekerjasama dengan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Bank Peserta (BCA, Bank Danamon, BII, Lippo Bank, Bank

Umum Nasional, PT. BBD (Persero), PT. BEII (Persero), PT. BNI (Persero), dan PT. Bapindo

(Persero)). Sementara itu, di luar Program PAE Kementerian Lingkungan Hidup telah

menyalurkan berbagai skim pinjaman lunak meliputi: Industrial Efficiency and Pollution Control-

Kreditanstalt fur Wiederaufbau (IEPC-KfW) Tahap I dan II, serta pembiayaan Investasi

lingkungan bagi UMK (Skema Debt of Nature Swap (DNS)).

Setelah Program PAE berakhir diharapkan Bank telah memiliki pengalaman dalam

pembiayaan program lingkungan hidup, dan selanjutnya diharapkan dapat meneruskan

program tersebut dengan menggunakan dana dari perbankan itu sendiri. Namun dalam

kenyataannya hingga menjelang berakhirnya Program PAE, masih sedikit perbankan yang

tertarik untuk membiayai program lingkungan hidup. Hal ini diduga karena UMKM yang menjadi

target penyaluran dana perbankan belum siap mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam

aktivitas usahanya. Perusahaan yang berniat untuk mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam

aktivitas usahanya perlu mempersiapkan beberapa aspek yang meliputi: manajemen produksi

dan pemasaran serta kesiapan secara teknis yang terkait dengan aspek produksi.

Lebih lanjut Kalafatis secara spesifik menyatakan bahwa ada 6 aspek yang perlu

mendapat perhatian dunia usaha terkait dengan isu lingkungan yaitu:

a. Asal-usul bahan baku,

b. Proses produksi bahan dan jenis bahan tambahan,

c. Proses pengolahan dan penanganan limbah produksi,

d. Bagaimana produk digunakan (konsumsi energi dan limbah yang dihasilkan),

e. Bagaimana penanganan limbah produk usai penggunaannya,

f. Kesiapan sumberdaya manusia,

g. Strategi pemasaran.

Di samping manajemen dan aspek produksi, aspek lain yang tidak kalah penting dan

memiliki peran krusial agar produsen dapat tumbuh dan berkembang adalah perhatian

terhadap aspek pemasaran (marketing). Aspek ini sering dilupakan dalam berbagai kajian

tentang produk ramah lingkungan, sehingga ketidakberhasilan program ini dalam jangka

panjang disebabkan karena ketidaksiapan pasar dalam menerima produk tersebut. Meski dari

berbagai penelitian ditunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan

semakin meningkat, namun tindakan nyata yang terkait dengan aktivitas langsung seperti

perubahan pola konsumsi dari produk konvensional ke produk ramah lingkungan masih sangat

rendah. Oleh karena itu upaya mengetahui sikap dan perilaku konsumen terkait green product

menjadi sangat penting untuk diketahui, sehingga produsen dapat merancang strategi green

marketing yang tepat.

Upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta pelaku usaha atau produsen

(UMKM) dalam pelestarian lingkungan mikro maupun global, dapat ditempuh dengan cara

mendorong produsen (UMKM) konvensional menjadi UMKM yang ramah lingkungan. Upaya ini

dirasakan sangat mendesak mengingat penyumbang utama kerusakan lingkungan adalah para

produsen yang bergerak di berbagai sektor usaha, meski kontribusinya berbeda satu sama lain.


4

Dari berbagai penelitian diketahui bahwa baru sebagian kecil UMKM yang sudah mulai

menerapkan azas ramah lingkungan, itupun disebabkan adanya tekanan dari pihak eksternal

dan bukan karena kesadaran yang muncul secara internal. Disadari bahwa untuk menjadi

UMKM ramah lingkungan perlu berbagai persyaratan seperti yang disebutkan di atas, di

samping masalah pembiayaan yang diperlukan oleh UMKM untuk berbagai persiapan terutama

aspek produksi dan pemasaran.

Oleh karena itu, untuk mendorong UMKM konvensional menjadi ramah lingkungan

diperlukan berbagai informasi baik dari sisi internal maupun eksternal serta berbagai kendala

yang dihadapi. Dari sisi internal, aspek yang perlu diketahui meliputi: kesadaran dan persepsi

para pelaku usaha terkait isu lingkungan, ketertarikan, minat, serta kesiapan para pelaku usaha

dan upaya-upaya yang telah atau sedang mereka lakukan untuk beralih dari sistem

konvensional menjadi ramah lingkungan. Dalam pada itu, informasi penting lain yang

diperlukan adalah berbagai kendala atau kesulitan yang mungkin dihadapi UMKM baik kendala

manajemen, teknis, aspek pemasaran, maupun aspek pembiayaan yang diperlukan oleh pelaku

usaha dalam usaha migrasi dari sistem konvensional ke ramah lingkungan. Dari sisi eksternal,

aspek krusial yang perlu diketahui adalah peran lembaga keuangan serta pemangku

kepentingan terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah) dalam

mendorong dan memfasilitasi UMKM agar menjadi ramah lingkungan.

Selaras dengan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, Bank Indonesia sangat

berkepentingan untuk mengetahui kondisi keterkinian UMKM terkait dengan isu lingkungan,

serta peran perbankan dalam aspek pembiayaan UMKM ramah lingkungan. Oleh karenanya

aktivitas penelitian dengan topik “Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan Dalam

Mendapatkan Akses Pembiayaan”, sangat mendesak untuk dilakukan.

1.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

a. Mengidentifikasikan kriteria usaha ramah lingkungan dan UMKM ramah lingkungan.

b. Mengidentifikasikan permasalahan atau kendala yang dihadapi baik oleh perbankan dalam

menyalurkan kredit terkait lingkungan hidup maupun UMKM ramah lingkungan dalam

mengakses pembiayaan.

c. Melakukan need assessment terhadap UMKM, Perbankan dan Pemangku Kepentingan

terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah) atas akses pembiayaan

lingkungan hidup.

d. Memperoleh informasi mengenai skim-skim pembiayaan terkait lingkungan hidup baik yang

berasal dari pinjaman lunak pemerintah maupun dana perbankan serta lembaga

internasional, termasuk dalam informasi ini adalah keragaan skim-skim pembiayaan

tersebut.

e. Memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong

akses pembiayaan lingkungan hidup.


5

1.3. Manfaat Penelitian

a. Bagi Bank Indonesia: hasil kajian dapat dijadikan sebagai bahan dalam rangka menyusun

kebijakan pengembangan UMKM ramah lingkungan terkait akses pembiayaan;

b. Bagi Pemerintah: hasil kajian dapat sebagai masukan dalam menyusun kebijakan dan

program-program pemerintah untuk mendorong pengembangan UMKM ramah lingkungan

khususnya untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan;

c. Bagi Perbankan: hasil kajian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menyusun

skim-skim pembiayaan kepada UMKM terkait lingkungan hidup;

d. Bagi UMKM: hasil kajian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk meningkatkan

bankability dalam rangka memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempertajam hasil kajian serta memudahkan dalam pelaksanaan teknis, maka

kajian ini dibatasi dalam lingkup sebagai berikut:

a. Definisi UMKM adalah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah)

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai


6

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar

rupiah).

b. Definisi Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Pembangunan Berkelanjutan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Kerusakan Lingkungan Hidup dan Dampak

Lingkungan Hidup adalah sebagaimana disebutkan dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No.27 Tahun 2013 Tentang Izin

Lingkungan.

c. Skim-skim pembiayaan terkait lingkungan hidup yang merupakan program pemerintah

dan produk perbankan.


7

II. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Secara umum kerangka penelitian yang dilakukan untuk menjawab tujuan di atas

digambarkan pada diagram berikut ini:

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan

Dalam Rangka Mendapatkan Akses Pembiayaan

Program Pemerintah Melalui beberapa Kementerian dalam

Pengelolaan Lingkungan

Kebijakan Lembaga Keuangan Bank dalam mendorong UMKM

Ramah Lingkungan

Kebijakan Bank Indonesia dalam Mendorong Bank Ramah

Lingkungan (BRLH)

Analisa

Kriteria UMKM Ramah Lingkungan

Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan

Akses Pembiayaan UMKM Ramah Lingkungan

Rekomendasi Kriteria UMKM Ramah Lingkungan dan

Peningkatan Akses Kepada Pembiayaan

Focus Group Discussion

Penelitian Kuantitatif (Survey Lapangan)Studi Literatur

Diskusi Internal dan Eksternal


8

Sesuai kerangka penelitian pada diagram di atas, jenis penelitian yang dilakukan

meliputi penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut:

2.2. Pendekatan Kualitatif

Penelitian kualitatif pada dasarnya ditujukan sebagai upaya untuk menggali secara

mendalam berbagai informasi relevan dari sekelompok responden tertentu yang memiliki

pengetahuan ataupun pengalaman serta penentu kebijakan sesuai dengan topik kajian.

Informasi yang digali meliputi berbagai aspek terkait dengan kondisi riil saat ini, serta alasan

atau latar belakang terjadinya suatu tindakan, pandangan atau opini, serta harapan target

responden. Pendekatan yang dipilih adalah Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan

beberapa responden dari berbagai kelompok yang berbeda.

FGD diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan melibatkan peserta dari beberapa

pemangku kepentingan terkait seperti:

- Kementerian Lingkungan Hidup,

- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

- Kementerian Perindustrian

- Kementerian Koperasi dan UKM

- Perbankan

- Lembaga Donor

- Bank Indonesia

Hasil dari FGD ini diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif

mengenai aspek yang dikaji dan faktor-faktor yang melatarbelakangi serta keterkaitannya.

Sehingga hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu basis dalam pengambilan

kesimpulan serta masukan yang akan ditindaklanjuti dalam penelitian kuantitatif, terutama

dalam pengembangan kuesioner.

2.3. Pendekatan Kuantitatif

Penelitian Kuantitatif pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai

karakteristik dan kondisi populasi yang akan dikaji. Upaya ini ditempuh dengan cara

mempelajari sekelompok individu yang mewakili populasinya (sample) yang dipilih dengan

kaidah tertentu agar mampu mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya. Beberapa

langkah yang akan dilakukan dalam penelitian kuantitatif ini sebagai berikut:

2.3.1. Target Responden dan Wilayah Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan lingkup penelitian, target responden yang menjadi sumber

informasi dalam penelitian ini meliputi:

a. UMKM yang saat ini telah menjalankan maupun yang belum menjalankan program

kelestarian lingkungan yang tersebar di 4 sektor ekonomi yakni Sektor Pertanian, Sektor

Industri Pengolahan, Sektor Pertambangan dan Sektor Transportasi.


9

b. Lembaga Perbankan dan Instansi/Dinas terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah.

c. Wilayah penelitian meliputi DKI Jakarta (Jabodetabek), Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

2.3.2. Jumlah dan Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menjawab tujuan penelitian diperlukan informasi yang berasal dari respoden

yang berasal dari beberapa kategori. Jenis kategori responden serta jumlahnya dijabarkan

sebagai berikut:

1. Responden Perbankan

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mendapatkan responden perbankan

adalah purposive sampling. Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih responden ini adalah

bank yang pernah mengikuti Program IEPC atau PAE atau program sejenis baik yang

diselenggarakan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait maupun lembaga yang bergerak

pada pelestarian lingkungan, atau lembaga perbankan yang memiliki potensi dengan dana

sendiri memberikan pinjaman lunak ramah lingkungan. Dalam penelitian ini diharapkan ada 5

(lima) bank yang menjadi responden yakni Bank BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga dan Syariah

Mandiri.

2. Responden Instansi Pemerintah

Tiga Instansi Pemerintah yang terkait dengan isu lingkungan dan UMKM yang menjadi

responden, yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, dan Dinas Pertanian.

Dinas-dinas tersebut diwawancarai di masing-masing daerah.

3. Responden UMKM

Responden UMKM dalam penelitian ini mewakili 4 sektor ekonomi (Sektor Pertanian,

Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertambangan dan Sektor Transportasi). Dengan

menggunakan kaidah Slovin yang berbasis pada sebaran normal, jumlah populasi tak

terhingga, dan tingkat kepercayaan 95% serta tingkat kesalahan dugaan sekitar 5.9%, maka

jumlah sampel UMKM yang diambil sebanyak 288 responden. Jumlah dan sebaran responden

menurut kota disajikan pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1. Jumlah dan Sebaran Responden menurut Sektor dan Kota

Sektor Ekonomi

Wilayah Pertanian Pertam-

bangan

Industri

Pengolahan Transportasi Total

a. DKI Jakarta (Jabodetabek) - - 41 15 56

b. Jawa Timur 22 3 38 9 72

c. Jawa Barat - 2 37 13 52

d. Jawa Tengah 12 - 16 4 32

e. Sumatera Utara 19 - 12 5 36

f. Sulawesi Selatan 17 - - - 17

g. Kalimantan Timur 12 6 - 5 23


10

Jumlah 82 11 144 51 288

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Multistage

Random Sampling yang melibatkan Stratified Random, Simple Random Sampling serta

Purposive Sampling.

Stratified random sampling digunakan untuk memilih secara acak individu (UMKM) atas

dasar strata skala usaha (Mikro, Kecil, dan Menengah), sedangkan simple random sampling

digunakan untuk memilih secara acak UMKM pada setiap strata. Sementara itu purposive

sampling digunakan untuk mendapatkan secara sengaja UMKM yang telah menerapkan aspek

ramah lingkungan dalam usahanya. Hal ini dilakukan, karena jumlah UMKM yang menerapkan

aspek ramah lingkungan masih terbatas, oleh karenanya metode ini digunakan untuk

memudahkan dalam pencarian individu tersebut di lapangan.

2.3.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan

bantuan kuesioner terstruktur yang dirancang secara khusus untuk studi ini. Interviewer yang

bertugas dalam wawancara adalah mereka yang telah memiliki pengalaman serta spesifikasi

khusus sesuai dengan topik kajian. Sebelum wawancara dilakukan, para interviewer diberikan

pengetahuan sesuai dengan topik kajian dengan tujuan agar mereka siap dalam menjalankan

tugas di lapangan.

Untuk setiap wilayah telah ditugaskan interviewer dari wilayah setempat, tujuannya

agar dapat efisien secara biaya dan efektif dalam pelaksanaan secara teknis.

2.3.4. Informasi yang Dikumpulkan

Untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan, informasi yang telah

dikumpulkan dalam rangka penelitian menurut kategori responden meliputi:

a. Perbankan, yaitu Bank BCA, BNI, DANAMON, BII, BPD, Syariah Mandiri, mengemukakan:

1. Keberadaan dan jenis program kredit UMKM ramah lingkungan.

2. Alasan keberadaan program kredit UMKM ramah lingkungan.

3. Pertumbuhan kredit UMKM ramah lingkungan (jumlah dan volume).

4. Jenis usaha UMKM yang dibiayai.

5. Permasalahan dan kendala yang dihadapi Perbankan dalam penyaluran dana UMKM

ramah lingkungan.

6. Proyeksi pertumbuhan kredit UMKM ramah lingkungan (jumlah dan volume).

b. Dinas, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi dan UMKM dan

Kementerian Perindustrian, menyampaikan:

1. Kebijakan atau Peraturan Kementerian terkait dengan pengembangan UMKM ramah

lingkungan.

2. Upaya yang dilakukan Kementerian dan/atau Dinas dalam rangka pembinaan UMKM

ramah lingkungan dan mendorong UMKM agar menjadi ramah lingkungan.


11

3. Kendala-kendala yang dihadapi Kementerian dan/atau Dinas terkait dalam upaya

mendorong UMKM menjadi ramah lingkungan.

c. UMKM, mencakup :

1. Profil UMKM (antara lain bentuk usaha dan demografi).

2. Manajemen usaha terkait aktivitas ramah lingkungan.

3. Aktivitas produksi terkait aspek ramah lingkungan.

4. Akses pembiayaan dan kendalanya terkait aktivitas usaha ramah lingkungan.

5. Jenis produk dan tujuan pemasaran.

6. Aspek pemasaran dan kendalanya.

7. Pengetahuan terhadap aktivitas usaha ramah lingkungan.

8. Minat terhadap usaha ramah lingkungan.

9. Aktivitas nyata yang dilakukan dalam upaya menuju usaha ramah lingkungan.

2.3.5. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengelola berbagai informasi terkait yang diperoleh dari

hasil wawancara dengan menggunakan kaidah-kaidah statistika yang lazim. Metode analisis

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Analisis Deskriptif, merupakan sekumpulan aktivitas yang bertujuan untuk menggali

berbagai informasi dari data yang terkait dengan karakteristik populasi (ukuran pemusatan

dan sebaran) yang diduga melalui sample, dan menampilkannya dalam bentuk tabulasi

maupun gambar agar mudah dipahami (Tukey, 1980), serta mampu membangkitkan ide

atau gagasan (Du Toit, 1972).

b. Chi Square Test, suatu teknik analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya

keterkaitan atau kecocokan antar dua kategori data. Dalam analisis ini data yang diuji

berbentuk tabel kontingensi multi arah (multiway table contingency), hasil dari analisis

dapat digunakan untuk melihat tingkat keeratan hubungan (korelasi) antar data yang

berbentuk kategori.

c. Correspondence Analysis atau Analisis Korespondensi (AK) merupakan analisis yang

memperagakan baris dan kolom secara serempak dari tabel kontingensi dwi arah, yang

kemudian dapat diperluas untuk tabel kontingensi multi arah. Di bidang psikologi

perhitungan analisis ini dikenal dengan penskalaan dual sedangkan dalam ekologi dikenal

sebagai perataan timbal balik (Hill, 1974). Peragaan yang diperoleh merupakan penumpang-

tindihan profil-profil baris dan kolom, yang dalam analisis ini diperoleh dari tabel

kontingensi dengan menggunakan jarak khi-kuadrat.

d. Thurstone Analysis, metode ini merupakan teknik pemeringkatan sekumpulan atribut yang

didasarkan atas ukuran psikometrik, yang didasarkan pada ”Hukum Nilai Perbandingan (The

Law of Comparative Judgement)”. Setiap atribut produk atau jasa memiliki tingkat

kepentingan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan penggunanya.

Oleh karena itu, konsumen umumnya memilih suatu produk yang memiliki atribut-atribut

yang diprioritaskan. Proses awal yang dilakukan dalam analisis ini adalah, responden

diminta untuk mengevaluasi sejumlah atribut produk atas dasar kepentingannya, kemudian


12

melakukan pemeringkatan (ranking) yang didasarkan atas urutan prioritas dalam

pemenuhan kebutuhan atau keinginannya.


13

III. PENGEMBANGAN UMKM RAMAH LINGKUNGAN

3.1. Pengembangan UMKM Ramah Lingkungan di Negara Lain

Isu mengenai UMKM ramah lingkungan di negara-negara yang situasinya mirip dengan

kondisi di Indonesia seperti kawasan Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir cukup

menonjol. Malaysia merupakan negara yang dapat dikatakan pertama di kawasan ASEAN

yang melakukan antisipasi terhadap isu ini, yakni dengan munculnya kebijakan penawaran

pinjaman lunak ramah lingkungan pada tahun 2010 dari pemerintah dan dinamakan Green

Technology Finance Scheme (GTFS). Total dana yang disediakan bernilai 1,5 miliar ringgit

ditujukan untuk pinjaman investasi bagi UMKM yang berencana menerapkan usaha ramah

lingkungan. Lingkup kegiatan yang didanai meliputi: (1) Reduces the greenhouse gas

emissions, (2) Safe for use and promotes a healthy and improved environment for all forms of

life, (3) Conserves the use of energy and natural resources, serta (4) Promotes the use of

renewable resources. Dalam menyalurkan dana tersebut pemerintah Malaysia bekerjasama

dengan lembaga Pusat Teknologi Hijau Malaysia (PTHM).

3.2. Pengembangan UMKM Ramah Lingkungan di Indonesia

UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam bidang ekonomi nasional,

baik dalam penyerapan tenaga kerja, penyedia berbagai produk dan jasa yang dibutuhkan serta

sebagai sumber pendapatan masyarakat. Meski memiliki peran yang sangat besar dalam

perekonomian, namun terkait dengan masalah lingkungan, disinyalir UMKM memiliki kontribusi

yang cukup signifikan dalam penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah

yang dihasilkan dalam berbagai bentuknya, proses produksi yang belum efisien baik dalam

penggunaan bahan baku, energi, serta penggunaan bahan penolong lainnya.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, pemerintah melalui berbagai kementerian

dan dinas terkait tengah berupaya mendorong agar UMKM mulai memperhatikan kelestarian

lingkungan. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan, serta kendala-kendala yang dihadapi

dalam mendorong UMKM ramah terhadap lingkungan, telah dilakukan Focus Group Discussion

(FGD) yang melibatkan berbagai kementerian terkait dan perbankan. Informasi yang diharapkan

dari perbankan berupa keberadaan ragam produk atau skim kredit UMKM ramah lingkungan,

serta rencana yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang dalam upaya mendorong

UMKM menjadi ramah lingkungan.

Selain melalui FGD, untuk mengetahui aktivitas nyata dari lembaga atau institusi dan

dinas terkait yang memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM, juga

telah dilakukan wawancara mendalam (depth interview) guna mendapatkan informasi dari

beberapa lembaga perbankan di tingkat pusat (Jakarta) serta dinas-dinas di tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota yang meliputi 7 (tujuh) provinsi sebagai wilayah penelitian. UMKM

yang dikaji meliputi 4 (empat) sektor ekonomi yakni Sektor Perindustrian, Pertanian,


14

Transportasi dan Pertambangan. Aktvitas yang telah dilakukan oleh masing-masing

kementerian dan dinas-dinas terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM)) dalam

mendorong UMKM agar ramah lingkungan disajikan berturut-turut sebagai berikut.

3.2.1. Kementerian Pertanian (Kementan)

Dalam mendorong UMKM sektor pertanian agar ramah lingkungan, pada awalnya

Kementan membentuk gugus tugas yang secara khusus merancang, melaksanakan dan

mengevaluasi program pembinaan guna mendorong pelaku usaha tani agar ramah terhadap

lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas dan efisiensi gugus tugas tersebut tidak

seperti yang diharapkan, oleh karenanya gugus tugas ini dihentikan. Sementara fungsi dan

tugas terkait dengan usaha tani ramah lingkungan dikembalikan ke masing-masing bagian atau

divisi. Hal ini, dilakukan mengingat lingkup kerja Kementan sangat beragam serta meliputi

berbagai subsektor pertanian, sehingga gugus tugas ini kurang fokus dalam menjalankan

program yang sudah dirancang.

Upaya yang dilakukan Kementan dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM sektor

pertanian dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui program-program

kemitraan dengan petani dalam memprakarsai usaha tani terpadu yang dikenal dengan istilah

cluster. Sistem usaha tani yang dilakukan berbasis pada sistem Pertanian Organik (PO). Dalam

sistem usaha tani terpadu ini juga dikembangkan adanya Sekolah Lapang (SL) yang dikelola oleh

kelompok tani sendiri. Tujuan dari SL adalah sebagai tempat pembinaan dan sekaligus wahana

percontohan bagi petani anggota maupun non anggota kelompok dalam menjalankan praktek

pertanian organik. Berbagai bantuan yang disalurkan dalam program ini meliputi pengadaan

ternak besar (sapi) beserta pembangunan kandang, pengolahan limbah ternak hingga menjadi

biogas.

Masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah aspek permodalan dan

pemasaran. Rendahnya pertumbuhan konsumen produk pangan organik dalam negeri,

menjadikan pertumbuhan Pertanian Organik (PO) tidak sepesat yang diharapkan. Dari sisi

permodalan, para pelaku usaha tani yang mayoritas merupakan usaha tani rakyat memiliki

banyak kendala yang dihadapi dalam mengakses kredit ke bank. Kendala-kendala tersebut

antara lain adalah kelayakan (feasibility) usaha; petani umumnya memiliki lahan yang relatif

sempit, sehingga sulit untuk mencapai usaha yang layak secara ekonomi. Kesulitan untuk

beralih kepada usaha tani organik yang lebih ramah lingkungan, di samping masalah

permodalan, adalah rendahnya pengetahuan, masih terbatasnya ketersediaan sarana pertanian

organik dan harganya yang relatif mahal. Sementara itu dari sisi pemasaran, rendahnya

pertumbuhan pasar dalam negeri untuk produk-produk pertanian organik, menjadikan

pertumbuhan usaha tani organik menjadi lamban.

Sementara isu sentral saat ini yang dihadapi UMKM sektor pertanian yang telah

mengusahakan pertanian organik dan melakukan ekspor, adalah keharusan adanya sertifikasi

yang meliputi berbagai aspek, seperti sertifikasi lahan untuk subsektor tanaman pangan atau

kandang untuk peternakan, penggunaan pupuk dan pembasmi hama penyakit, serta


15

pengolahan hasil, di mana dalam proses sertifikasi ini biaya yang dibutuhkan cukup besar. Oleh

karenanya perlu adanya kebijakan pemerintah untuk membantu mengatasi permasalahan ini.

Sebagai acuan dalam pembinaan UMKM pada sektor pertanian khususnya subsektor

tanaman pangan, Kementan telah merumuskan kriteria ramah lingkungan yang dikenal sebagai

Pertanian Organik, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tatalaksana usaha

tani ramah lingkungan.

3.2.2. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Terkait dengan isu lingkungan, Kementerian Perhubungan yang memiliki kewenangan

dalam mengatur regulasi sektor transportasi ini, memiliki beberapa program yang ditujukan

untuk:

a. Penurunan emisi gas buang terutama yang berasal dari kendaraan,

b. Pengurangan volume kendaraan yang beroperasi di jalan,

c. Penggunaan energi ramah lingkungan seperti Bahan Bakar Gas (BBG),

d. Pengurangan penggunaan energi fosil dalam industri pembangkit listrik melalui substitusi

dengan penggunaan hydro energy.

Sebagai bentuk tindakan antisipasi terhadap isu lingkungan pada saat ini dan masa

mendatang, Kemenhub meluncurkan program ASI (Avoid, Shift, Improvement) yang bertujuan

untuk mengurangi emisi gas buang, mengalihkan penggunaan kendaraan bermotor, serta

modifikasi mesin kendaraan agar menjadi ramah lingkungan. Namun sayangnya dalam

pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor, sehingga hasilnya belum dapat

dirasakan.

Terkait dengan UMKM yang bergerak dalam bidang transportasi, Kemenhub belum

memiliki program pembinaan secara khusus, karena fokus program Kemenhub saat ini lebih

terfokus pada upaya penataan tata ruang dan pengaturan mobilitas masyarakat yang berkaitan

dengan pengaturan sarana transportasi yang menjadi isu utama pemerintah terutama di kota-

kota besar.

3.2.3. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

Berkaitan dengan isu kelestarian lingkungan, Kemenperin memiliki program Industri

Hijau atau Industri Ramah Lingkungan, di mana salah satu programnya adalah produksi bersih

yang bertujuan mendorong pelaku usaha (Industri Kecil Menengah (IKM)) menuju aktvitas

usaha ramah lingkungan. Program ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan efisiensi baik dari

sisi penggunaan bahan baku dan bahan penolong, serta penghematan penggunaan energi dan

air dalam menghasilkan satu satuan produk. Program ini pada dasarnya berbasis pada konsep

3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Diharapkan melalui program ini akan berdampak langsung

pada pengurangan limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Di sisi lain, konsep ini secara

tidak langsung akan mendorong industri penopang menjadi lebih efisien dalam menjalankan

proses usahanya.

Upaya lain dari Kemenperin untuk mendorong para pelaku usaha melaksanakan

program Industri Hijau adalah memberi bantuan atau subsidi kepada para pelaku IKM untuk


16

meremajakan mesin atau peralatan yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya mesin baru, maka

konsumsi energi menjadi lebih hemat dan hasil yang diperoleh lebih baik dari sisi kualitas dan

kuantitasnya.

Kemenperin memberikan apresiasi dalam bentuk Industry Award atau Green Industry

kepada industri atau usaha yang telah menerapkan pola penghematan sumber daya dan

penggunaan bahan baku dan energi yang ramah lingkungan serta terbarukan. Tujuan

penyelenggaraan program ini adalah untuk mendorong motivasi perusahaan industri dalam

mewujudkan Industri Hijau. Sementara ini penghargaan tersebut diberikan khususnya kepada

industri yang berskala menengah dan besar. Sementara industri berskala mikro maupun kecil

masih belum dilibatkan. Pemikiran penting dari Kemenperin adalah menanamkan green

concept yang harus dipahami sebagai rangkaian aktivitas hijau yang dimulai dari hulu, yakni dari

penggunaan bahan baku yang jelas asal usulnya, proses produksi yang menerapkan konsep

reduce, reuse dan recycle, serta pengendalian dan pengelolaan limbah selama dan usai

penggunaan produk-produk yang dihasilkan.

3.2.4. Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM)

Kementerian ESDM sesuai dengan tugas dan kewenangannya memiliki program dalam

pengembangan energi baru yang terbarukan seperti:

a. Pengembangan bioenergy, hydro energy, dan pemanfaatan tenaga surya dan panas bumi.

b. Pembangunan pembangkit listrik tenaga hydro di daerah terpencil maupun pengadaan alat

untuk menghasilkan bioenergi untuk memanfaatkan limbah.

Berkaitan dengan upaya pembinaan terhadap UMKM, Kementerian ESDM tidak memiliki

binaan secara langsung, karena institusi ini tidak memiliki kewenangan untuk membina UMKM.

Oleh karenanya aktivitas ESDM hanya sebatas sebagai lembaga penunjang dalam menyediakan

sarana atau prasarana yang dibutuhkan oleh berbagai pihak.

Secara umum beberapa kementerian sudah memiliki kebijakan yang mengarah pada

upaya kelestarian lingkungan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan program yang

sudah dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala baik

masalah internal yang meliputi keterbatasan SDM dan pendanaan pada masing-masing

kementerian, maupun masalah eksternal seperti lemahnya koordinasi antar lembaga.

Akibatnya dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM isu sektoral lebih menonjol.

Sedangkan upaya optimalisasi program melalui koordinasi lintas kementerian maupun dinas

masih sangat terbatas.

3.2.5. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

KLH merupakan kementerian yang memiliki tugas khusus yaitu mengurusi lingkungan

hidup. Hal ini tercermin dari misinya yakni:

a. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi,

guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada

ekonomi hijau;


17

b. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk

mewujudkan integrasi, sinkronisasi anggaran ekonomi dan ekologi dalam pembangunan

berkelanjutan;

c. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan

lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

d. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas

kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara

terintegrasi.

Melalui misi tersebut tujuan yang ingin dicapai hingga akhir 2014 adalah: “Terwujudnya

pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada

ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung,

dan kelangkaan sumber daya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”.

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan

fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada prinsip

pembangunan berkelanjutan. Sementara itu sasaran khusus yang hendak dicapai adalah:

a. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta

air tanah;

b. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan;

c. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3);

d. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi.

Di samping tugas-tugas pokok yang harus dijalankan, KLH juga memiliki beberapa

program yang terkait dengan upaya pemberian apresiasi, guna mendorong berbagai pihak

mulai dari pemda, masyarakat luas dan entitas usaha sadar dan menjaga kelestarian lingkungan

seperti:

a. Adipura

b. Adiwiyata

c. Amdal

d. Kalpataru

e. Langit Biru

f. Menuju Indonesia Hijau

g. Pantai Laut Lestari

h. Penaatan Hukum Lingkungan

i. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

j. Perencanaan Lingkungan

k. Perlindungan Lapisan Ozon

l. Proper

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/adipura/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/adiwiyata/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/amdal/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/kalpataru/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/langit-biru/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/menuju-indonesia-hijau/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/pantai-dan-laut-lestari/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/penaatan-hukum-lingkungan/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/pengelolaan-bahan-berbahaya-beracun/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/perencanaan-lingkungan/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/ozon/

http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/proper/


18

3.2.6. Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM)

adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha

kecil dan menengah. Tugas pokok dan fungsi kementerian ini antara lain adalah:

a. Merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil

menengah;

b. Mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program,

pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

c. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi

rakyat.

Salah satu sasaran dari kementerian ini yang berkaitan dengan pembinaan UMKM

ramah lingkungan adalah mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan

kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan

produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan

ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi UMKM untuk

memperkuat aspek kelembagaan serta membuka pasar baik domestik maupun internasional

bagi produk-produk UMKM.

Pada pertengahan tahun 2011, Kemenkop dan UKM bekerjasama dengan pemerintah

Korea melalui Green Business Center yang beranggotakan negara-negara dalam kelompok

ASEM. Tujuan dari kerjasama ini adalah mengembang bisnis hijau serta untuk saling bertukar

informasi yang dibentuk bersama dan dikelola oleh Pengusaha Kecil Menengah (PKM) dari

negara-negara anggota ASEM untuk mendukung industri hijau dan mengembangkan teknologi

hijau serta penghijauan secara terpadu. Namun hingga akhir tahun 2012 belum ada aktivitas

nyata yang direalisasikan di Indonesia, karena keterlibatan PKM di Indonesia menggunakan

sistem rekrutmen terbuka dengan persyaratan tertentu, sehingga akhir 2011 ada 9 PKM dari

Indonesia yang tergabung dalam kelompok tersebut.

Untuk aktivitas pembinaan di dalam negeri, hingga akhir tahun 2012 program utama

dari Kemenkop dan UKM masih fokus pada penguatan kemitraan UKM dengan industri besar.

Hal ini ditujukan untuk memudahkan aspek pemasaran serta pembinaan pada aspek produksi.

Di sisi lain kemitraan ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai produk UKM pada pasar

potensial melalui penyelenggaraan pameran di berbagai wilayah di Indonesia bahkan luar

negeri. Namun sayangnya pembinaan UMK ke arah ramah lingkungan belum menjadi prioritas

utama.

3.2.7. Pemerintah Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 1999, pemerintah kabupaten/kota

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-

undangan. Dengan adanya otonomi daerah ini, keberadaan dinas serta tugasnya disesuaikan

http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_kecil_dan_menengah

http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_kecil_dan_menengah


19

dengan kebutuhan daerah masing-masing. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila antar

daerah memiliki struktur dinas yang berbeda-beda.

Dalam upaya mendapatkan informasi terkait dengan program pembinaan kepada

UMKM terkait kelestarian lingkungan telah dilakukan wawancara mendalam (depth interview)

kepada kepala Dinas atau staf yang mewakilinya di masing-masing wilayah survei. Dinas-dinas

yang menjadi fokus pengumpulan informasi meliputi: Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan UMK.

Informasi dari hasil wawancara kepada dinas di wilayah survei, secara lengkap disajikan

pada Lampiran 2. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara tersebut.

a. BLH merupakan dinas yang memiliki tugas utama mengawasi limbah yang dihasilkan oleh

IKM, namun karena keterbatasan sumber daya, BLH memprioritaskan aktivitasnya pada IKM

yang menghasilkan limbah B3 yang meresahkan masyarakat. Artinya BLH baru akan

melakukan tindakan apabila ada laporan dari masyarakat mengenai pencemaran yang

terjadi pada lingkungan di mana IKM tersebut berada.

Upaya lain yang dilakukan oleh BLH di samping melakukan pengendalian atas limbah yang

dihasilkan, juga melakukan edukasi terhadap IKM, di mana intinya adalah menganjurkan

agar IKM sedapat mungkin melakukan pengendalian terhadap limbah yang dihasilkan

melalui konsep reduce, reuse dan recycle, dengan tujuan menurunkan tingkat pencemaran

yang dihasilkan. Di sisi lain BLH memiliki program bantuan kepada kelompok IKM berupa

pemberian alat yang dapat digunakan untuk pengolahan limbah industri, seperti alat daur

ulang sampah dan alat pembuat biogas dari kotoran hewan. Tujuannya agar limbah

tersebut dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk lain.

b. Disperindag merupakan lembaga pemerintah yang berada di tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota. Secara umum dinas ini memiliki tugas dalam membina dan

mengembangkan industri atau usaha mikro, kecil dan menengah. Terkait dengan isu

kelestarian lingkungan dinas ini umumnya memiliki concern yang berbeda-beda terhadap

program ramah lingkungan. Prioritas utama dari sebagian besar Disperindag di wilayah

survei saat ini adalah peningkatan produksi dan kualitas hasil untuk membuka pasar

internasional. Sementara pembinaan terhadap IKM agar ramah lingkungan belum menjadi

prioritas utama, kalaupun ada sifatnya hanya membantu dinas provinsi atau dari

kementerian terkait. Bahkan beberapa dinas merasakan adanya pertentangan kebijakan

yang berasal dari BLH terkait dengan pengendalian limbah. Tantangan utama yang dihadapi

oleh dinas Disperindag adalah beragamnya jenis industri yang harus dibina, di sisi lain

kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan masih terbilang rendah.

Upaya untuk mengatasi permasalahan limbah yang dihasilkan oleh industri (terutama

industri makanan) yang umumnya usaha berskala mikro atau kecil yang dikelola oleh

keluarga dan berdomisili di lingkungan pemukiman, hanya bisa ditempuh melalui relokasi ke

sentra industri. Cara ini membutuhkan biaya yang cukup besar, di samping itu keengganan

para IKM untuk pindah ke sentra industri yang juga membutuhkan biaya dan menjauhkan

dari target pasar (konsumen).


20

Praktek ramah lingkungan pada IKM sesuai dengan arahan Kementerian Perindustrian dan

Perdagangan masih belum terkoordinasi dengan baik di tingkat kabupaten/kota, hal ini

disebabkan Disperindag tingkat kabupaten maupun kota hanya bersifat membantu program

tersebut. Akibatnya IKM yang menjadi sasaran program hanya bersifat volunter belaka.

Sementara IKM lain yang jumlahnya banyak dapat dikatakan masih belum tersentuh. Oleh

karenanya dapat dikatakan IKM yang omzetnya terkategori kecil bahkan mikro masih belum

terlalu mempedulikan aspek ramah lingkungan, apalagi sasaran Disperindag baru sebatas

peningkatan produksi dari sisi jumlah dan kualitas, belum merambah pada konsep produksi

bersih. Kalaupun ada IKM yang melakukan konsep produksi bersih, hal tersebut kebanyakan

dilatarbelakangi oleh motif ekonomi bukan atas kesadaran kelestarian lingkungan.

c. Dinas Pertanian dalam mendorong pelaku usaha tani agar melakukan praktek ramah

lingkungan (pertanian organik), melakukan kemitraan dengan petani untuk mendirikan

Sekolah Lapang, tujuannya sebagai demplot atau tempat penyuluhan dan sekaligus

peragaan praktek usaha tani terpadu, mulai dari proses hulu hingga hilir. Dinas menyiapkan

dana khusus untuk menyelenggarakan program yang diberikan dalam bentuk bantuan

saprotan, pengadaan sapi beserta bantuan pembuatan kandang, serta alat pengolahan

kompos menjadi biogas.

Masalah utama yang ditemui para petani produk sayuran oganik adalah aspek pemasaran.

Ini disebabkan masih belum tumbuhnya konsumen organik disebabkan harganya yang

relatif mahal dan kurangnya edukasi.

Pertanian khususnya subsektor tanaman pangan merupakan subsektor yang lebih dekat

dengan praktek ramah lingkungan. Karena spektrum aktivitasnya cukup luas, usaha tani

tanaman pangan ini rentan terhadap klaim organik, karena banyak aspek yang dapat

dijadikan dasar klaim petani atau pelaku usaha tani untuk menamai produknya ramah

lingkungan, mulai dari penggunaan bibit bersertifikasi, penggunaan pupuk organik, maupun

penggunaan biopestisida. Aspek lain adalah sulitnya membedakan secara fisik antara

produk organik dengan produk non organik. Oleh karenanya sertifikasi yang dilakukan

lembaga independen dan kredibel menjadi kebutuhan yang mendesak.

Khusus untuk subsektor perkebunan istilah ramah lingkungan lebih banyak diartikan sebagai

upaya untuk: (a) tidak merambah pada pembalakan atau pembukaan hutan alam sebagai

perluasan areal perkebunan terutama perkebunan sawit dan karet; (b) menjaga

keseimbangan ekosistem dengan cara menyediakan hutan pada sebagian areal

perkebunannya sebagai habitat tempat hidupnya berbagai satwa dan tumbuhan lain guna

menjaga keragaman hayati. Di samping perhatian terhadap kondisi lingkungan fisik,

subsektor perkebunan juga menambahkan konsep kesimbangan sosial ekonomi masyarakat

sekitar dengan konsep pro poor, pro growth dan pro job yang pada akhirnya akan bermuara

pada Indonesian Sustainable Palm Oil (ISCO), khususnya untuk perkebunan kelapa sawit.

Subsektor lain dari sektor pertanian seperti peternakan unggas atau ruminansia (ternak

besar) serta perikanan, masih jauh dari penerapan aspek-aspek ramah lingkungan.


21

Beberapa usaha perikanan seperti tambak udang sudah ada yang melakukan kegiatan

ramah lingkungan, namun ini dipicu karena produknya berorientasi ekspor.

d. Sektor pertambangan merupakan aktivitas usaha yang jauh dari ramah lingkungan dilihat

dari sisi kerusakan yang ditimbulkan, tidak saja merubah ekosistem, namun juga

pencemaran yang ditimbulkan baik pada lingkungan air (sistem tata air), tanah dan udara.

Pertambangan juga merubah tatanan sosial dan kemasyarakatan serta adat-istiadat di mana

lokasi tambang tersebut berada.

Menyimak hasil pengumpulan informasi dari dinas-dinas di atas berkaitan dengan tugas dan

fungsi serta upaya pembinaan terhadap UMKM agar ramah lingkungan, dapat dikatakan

bahwa iklim otonomi daerah menyebabkan struktur organisasi masing-masing dinas di

tingkat kabupaten maupun kota tidak lagi seragam. Struktur kelembagaan yang

menyangkut tugas dan wewenang masing-masing dinas disesuaikan dengan kebutuhan

masing-masing pemda sesuai prioritas program pembangunan yang akan dijalankan.

Sementara itu koordinasi struktural dengan dinas provinsi maupun pusat hanya sebatas

pada program yang terkait dengan isu bersama, dimana peran dinas di tingkat kabupaten

atau kota hanya bersifat membantu. Berdasarkan fakta ini bisa terjadi bahwa program yang

menjadi prioritas bagi pemerintah pusat atau provinsi, belum tentu menjadi prioritas yang

sama bagi daerah lainnya.

Di sisi lain dalam melaksanakan tugasnya, setiap dinas berada di bawah koordinasi bupati

atau walikota setempat. Oleh karenanya dalam menyusun program kegiatan pembangunan

termasuk aktivitas yang mendorong para pelaku usaha agar mengarah pada ramah

lingkungan akan sangat ditentukan oleh prioritas yang akan dicapai oleh masing-masing

pemkab atau pemkot.

3.3. Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM Ramah Lingkungan di Indonesia

Pengelolaan lingkungan hidup seringkali dihadapkan pada berbagai kendala serta

tantangan, antara lain terbatasnya ketersediaan pendanaan yang memadai bagi investasi

lingkungan, serta rendahnya kesadaran terhadap arti penting dari peran lingkungan dalam

menopang berbagai aktivitas didalamnya. Berdasarkan eksplorasi terhadap sumber-sumber

pendanaan bagi kelestarian lingkungan di Indonesia, pendanaan untuk pengelolaan lingkungan

sebagian besar merupakan dana hibah, seperti subsidi kompos, hibah alat pengomposan dari

berbagai perusahaan, penghapusan bahan perusak lapisan ozon dan berbagai program hibah

lainnya. Ironisnya, skim pendanaan tersebut masih terbatas sebagai program pilot project dan

sangat tergantung anggaran dari pemerintah dan negara donor.

Sejatinya potensi pendanaan melalui lembaga keuangan khususnya perbankan sangat

terbuka, namun dukungan dari lembaga perbankan di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini

dikarenakan oleh beberapa alasan seperti:

a. Sifat investasi lingkungan yang dipahami bersifat cost center dan memerlukan waktu yang

panjang.


22

b. Perbankan merupakan lembaga yang high regulated, artinya program kerjanya didasarkan

atas peraturan yang ketat, di mana dalam memberikan pinjaman (kredit) perlu berbagai

pertimbangan sesuai dengan azas 5C.

Terkait dengan alasan pertama di atas, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus

berupaya mengubah pemahaman bahwa investasi lingkungan dapat juga mendatangkan

keuntungan yang memadai sehingga layak mendapatkan pinjaman. Upaya KLH dimulai sejak

tahun 1993 dengan melibatkan perbankan sebagai bank pelaksana dan penyalur dalam skema

pinjaman lunak lingkungan. Keterlibatan perbankan selaku bank pelaksana dalam program

pemberian insentif kepada kalangan usaha ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas

perbankan dalam mengenali investasi lingkungan dan prospeknya di masa yang akan datang.

Namun sayangnya setelah program tersebut berjalan beberapa periode bahkan hingga akhir

tahun 2012, bank pelaksana maupun penyalur tidak menindaklanjuti atau menjadikan program

tersebut sebagai inisiasi bagi skim pinjaman sejenis yang didanai oleh perbankan sendiri.

Fakta ini menimbulkan berbagai dugaan seperti: apakah investasi lingkungan tidak

menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan produk pinjaman konvensional yang

saat ini ada, atau aspek teknis maupun prosedur dari pinjaman lunak ramah lingkungan relatif

kompleks sehingga secara teknis sulit dilakukan, atau lembaga perbankan memerlukan

landasan peraturan yang lebih komprehensif dari pemerintah, atau bahkan pasar untuk skim

kredit ini masih terbatas, sehingga kurang menarik perbankan.

Bila dilihat dari dimensi yang lebih luas, lembaga perbankan memiliki andil langsung

maupun tidak langsung terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh UMKM. Hal ini

disebabkan oleh perannya dalam investasi dan pembiayaan industri tersebut. Dalam kaitan ini,

perbankan sudah sewajarnya menerapkan kebijakan pembiayaan bagi industri yang akan

didanai, seperti pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Usaha

Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) bagi usaha berskala

besar sebagaimana yang telah diatur oleh Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup

dalam Kesepakatan Bersama (MoU) tentang "Green Banking" (GB) yang ditandatangani pada

tanggal 17 Desember 2010. Ada empat program utama dalam MoU tersebut yakni:

a. Persiapan masalah hukum dan pelaksanaan GB.

b. Manual dan kepatuhan nasabah pada perlindungan lingkungan, penjabaran teknis antara BI

dan KLH, dan direktori konsultan lingkungan.

c. Pendidikan dan sosialisasi yang mencakup risiko pelatihan manajemen dan pelatihan

sosialisasi.

d. Penelitian bersama untuk membangun tinjauan akademik GB.

Tujuan dari MOU ini adalah untuk menjawab bagaimana peran aktif dan pengembangan

produk-produk perbankan dan lembaga keuangan melalui pembiayaan ramah lingkungan yang

mendorong seluruh pelaku ekonomi agar lebih beretika dan ramah lingkungan selaras dengan

pembangunan yang berkelanjutan melalui keseimbangan sektor ekonomi, lingkungan dan

sosial. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan usaha-usaha lembaga keuangan guna memahami

ketergantungannya pada lingkungan, serta menunjukkan risiko dan peluang produk dan jasa

pembiayaan ramah lingkungan yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di seluruh

dunia oleh lembaga keuangan konvensional dan Syariah.


23

Adanya MoU tersebut, mendorong lembaga perbankan untuk lebih memperhatikan

aspek lingkungan dalam melakukan analisis pemberian pinjaman yang diajukan oleh

perusahaan. Lembaga perbankan dalam memberikan pinjaman kepada badan usaha dikaitkan

dengan program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dilakukan oleh KLH.

PROPER merupakan salah satu upaya KLH untuk mendorong penaatan perusahaan dalam

pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. PROPER dilakukan melalui berbagai

kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan

perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan

yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production).

Pada periode 2011–2012 sebanyak 1.317 perusahaan dari berbagai sektor yang tersebar

di 22 Provinsi seperti: sektor industri, pertambangan, energi, migas, agroindustri, kawasan

industri dan jasa telah melalui pemeriksaan kinerja pengelolaan lingkungannya. Hasilnya,

jumlah dan komposisi peringkat pada periode ini adalah:

Peringkat Emas berjumlah 12 perusahaan (1%)

Peringkat Hijau berjumlah 119 perusahaan (9%)

Peringkat Biru berjumlah 771 perusahaan (59%)

Peringkat Merah berjumlah 331 perusahaan (25%)

Peringkat Hitam berjumlah 79 perusahaan (6%)

Berdasarkan informasi PROPER ini kemudian lembaga perbankan menggunakannya sebagai

pertimbangan dalam penyaluran kreditnya.

Perlu diketahui bahwa, industri di Indonesia yang berskala mikro, kecil dan menengah

(UMKM) merupakan pemangku kepentingan yang strategis dalam pengelolaan lingkungan di

Indonesia. Diakui bahwa UMKM memiliki kontribusi signifikan bagi Pendapatan Domestik Bruto

Indonesia (lebih dari 53 persen tahun 2007), namun pada saat yang sama, ribuan UMK di

Indonesia juga bertanggung jawab terhadap limbah dan pencemaran yang dihasilkannya.

Faktor utama yang diduga menjadi penyebab pencemaran lingkungan oleh UMKM

adalah ketiadaan modal guna investasi serta rendahnya pengetahuan terhadap kelestarian

lingkungan. Ketiadaan modal ini disebabkan oleh lemahnya akses UMK terhadap lembaga

perbankan terkait dengan pinjaman lunak ramah lingkungan. Ironisnya kalaupun UMK

memperoleh pinjaman, bunga yang dibebankan akan lebih besar dibandingkan debitur

korporasi. Alasan utamanya adalah masalah risiko kredit serta biaya yang harus dikeluarkan

perbankan.

Dalam pandangan KLH, Bank harus menyetarakan perlakuan terhadap debitur korporasi

dan menengah dengan UMK. Bahkan beban bunga bagi UMK seyogyanya lebih rendah guna

mendorong dan membuka peluang agar UMK memperoleh dana dan sebagian peruntukannya

untuk mengurangi limbah melalui penggunaan teknologi yang lebih bersih. Kesetaraan juga

harus diberikan antara kepentingan investasi pengembangan usaha dengan investasi untuk

pengelolaan lingkungan, porsi pembiayaan bank untuk keperluan ini dirasa masih sangat kecil

(bila tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali) dibandingkan total dana yang disalurkan.


24

Keberpihakan bank pada pembangunan yang berkelanjutan seharusnya bisa ditunjukkan

dengan memberikan insentif pembiayaan bagi UMK yang mengarah keramah lingkungan.

Hingga akhir tahun 2012, belum ada lembaga perbankan yang secara khusus memiliki

produk atau skim kredit yang didanai sendiri untuk UMKM yang berorientasi ramah lingkungan.

Dari hasil wawancara kepada beberapa bank BUMN maupun BUSN, belum adanya skim

pembiayaan bagi UMKM untuk menuju ramah lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor

seperti:

a. Belum ada peraturan yang menjadi rujukan bagi bank untuk mengadakan kredit atau

pinjaman ramah lingkungan.

b. Perlu adanya kesiapan khusus untuk menjalankan produk pinjaman ramah lingkungan

seperti kriteria teknis yang jelas dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur.

c. Lembaga perbankan perlu melibatkan atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang dapat

menjadi penilai dan sekaligus pemantau (assesor) atas pelaksanaan aktivitas ramah

lingkungan yang dilakukan oleh calon debitur.

d. Kebutuhan UMKM terhadap pendanaan baik untuk modal kerja dan investasi saat ini sudah

dapat ditutupi dengan berbagai skim pinjaman yang sudah dimiliki lembaga perbankan,

seperti Kredit usaha mikro, Kredit usaha mikro serbaguna atau kredit komersial lainnya, dan

juga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

e. Khusus untuk pembinaan UMK, lembaga perbankan secara umum sudah memiliki Program

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang dananya bersumber dari program CSR Bank.

f. Beberapa bank secara khusus memiliki program yang “diklaim” sebagai kegiatan yang

berorientasi ramah lingkungan yang disalurkan melalui program CSR meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengadaan air bersih di daerah yang masih

kesulitan air.

2. Pengembangan energi terbarukan yang bertujuan untuk memberikan alternatif energi

bagi daerah yang belum dialiri listrik dan membantu pengembangan akses masyarakat

terhadap listrik dan energi.

3. Penanaman pohon pada lahan kritis untuk menghijaukan kembali bumi Indonesia,

mendukung program pemerintah penanaman 1 miliar pohon dan sebagai tindakan

pencegahan bencana alam.

4. Penanaman dan pemeliharaan tumbuhan bakau di daerah pantai dengan tujuan untuk

mencegah terjadinya abrasi.

5. Pengadaan taman kota yang menggabungkan konsep penghijauan, edukasi, dan

ekonomi yang bertujuan untuk menyediakan lahan terbuka hijau dan menyediakan

sarana rekreasi dan edukasi bagi masyarakat.

6. Pengembangan eco wisata dengan tujuan memberdayakan masyarakat dalam bidang

pariwisata dan menjaga keasrian lingkungan.

Menyimak informasi yang diperoleh dari perbankan terkait dengan belum tersedianya

pinjaman ramah lingkungan, agaknya cukup beralasan mengingat untuk mengadakan produk

pinjaman ramah lingkungan memerlukan berbagai persiapan baik dari sisi eksternal maupun

internal. Dari sisi eksternal perlu adanya suatu landasan peraturan yang jelas dan mengikat

disertai dengan pedoman teknis agar memudahkan dalam pelaksanaannya di lapangan.


25

Pertimbangan lain yang perlu dicermati adalah kondisi UMKM mayoritas saat ini tampaknya

belum terlalu mempedulikan aspek kelestarian lingkungan, oleh karenanya perlu adanya suatu

strategi bersama yang harus dilakukan oleh lembaga perbankan bekerjasama dengan berbagai

instansi terkait untuk melakukan edukasi secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM untuk

menumbuhkan perilaku sadar lingkungan. Dari sisi internal pihak perbankan perlu menyiapkan

kebijakan yang berimbang antara kebijakan yang berorientasi pada pertimbangan bisnis dan

kebijakan yang dapat mendorong pada kelestarian lingkungan.

Sementara itu program kegiatan CSR yang di “klaim” oleh perbankan sebagai aktivitas

ramah lingkungan pada dasarnya tidak terkait dengan program pinjaman yang mendorong

UMK untuk melakukan usahanya yang ramah lingkungan, namun lebih kepada upaya aktivitas

sosial yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan.

3.3.1. Program PKBL Perbankan

Meski saat ini lembaga perbankan belum memiliki skim khusus yang diperuntukkan

untuk mendorong UMKM agar ramah lingkungan, namun lembaga perbankan memiliki program

CSR yang dalam pelaksanaannya, sebagian diarahkan pada Program Kemitraan Bina Lingkungan

(PKBL), di mana program ini diarahkan untuk melakukan pembinaan kepada usaha mikro dan

kecil tujuannya adalah mendukung perkembangan dan peningkatan kompetensi UMKM yang

merupakan roda penggerak perekonomian masyarakat. Dalam PKBL ini UMKM binaan

diperlakukan sebagai mitra usaha, agar usaha yang dilakukan cepat berkembang. Pihak

perbankan memberikan akses UMKM pada jasa perbankan melalui pinjaman kemitraan non

komersial.

Dalam program PKBL ini mitra diberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, pameran

dan publikasi di media. Melalui pinjaman kemitraan dan pembinaan yang diberikan secara

intensif, diharapkan para Mitra Binaan dapat menjadi pengusaha yang tangguh, mandiri dan

beretika serta mampu mengakses fasilitas perbankan secara komersial.

Program yang dilakukan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kesulitan UMKM bukan

hanya dari sisi permodalan namun juga upaya pengembangan usaha, oleh karenanya UMKM

juga membutuhkan dukungan pembinaan berupa pendidikan, pelatihan teknis dan

pendampingan. Pihak perbankan telah memberikan pelatihan motivasi dan pembukuan

sederhana dengan harapan agar Mitra Binaan dapat membuat laporan keuangan, memiliki

insting bisnis dan jiwa leadership yang tinggi serta kemauan yang kuat untuk mengembangkan

bisnisnya secara visioner.

Masalah utama lain yang dihadapi oleh UMK adalah aspek pemasaran, terkait dengan

hal ini beberapa bank melakukan pelatihan pengembangan pemasaran produk-produk UMKM.

Untuk tujuan itu para Mitra Binaan diikutkan dalam berbagai kegiatan pameran baik di dalam

maupun di luar negeri. Pihak perbankan juga mempromosikan profil usaha dan produk Mitra

Binaan di media cetak berskala nasional baik koran maupun majalah. Upaya promosi ini

diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan produktivitas Mitra

Binaan. Selain itu juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat umum khususnya

generasi muda untuk memunculkan motivasi berwirausaha. Tujuan akhirnya adalah untuk


26

melahirkan lebih banyak pengusaha-pengusaha baru yang gigih dan siap bersaing secara sehat

dengan kompetitor di dalam maupun luar negeri.

Meskipun program PKBL telah mulai dilakukan oleh lembaga perbankan melalui

program CSR, namun bila disimak tujuan yang menjadi sasaran utama adalah peningkatan

kualitas dan kuantitas produksi melalui pembinaan kualitas SDM serta membuka peluang usaha

atau pasar, serta pemberian pinjaman non komersial. Meski secara umum program ini

merupakan suatu langkah terobosan melalui program kemitraan, namun secara kuantitatif

jumlah UMK binaan relatif masih sangat sedikit. Sementara masih banyak UMKM yang belum

tersentuh sama sekali dengan program sejenis, baik melalui program PKBL maupun program

pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing dinas terkait. Satu hal yang perlu dicermati

adalah, program PKBL ini belum secara langsung menyentuh aspek pembinaan usaha yang

ramah lingkungan. Oleh karena itu upaya lembaga perbankan dalam melakukan CSR melalui

PKBL ke arah ramah lingkungan perlu segera diinisiasi dengan melibatkan dinas terkait

termasuk dengan BLH atau KLH.

3.3.2. Pinjaman Lunak Ramah Lingkungan

Hingga akhir tahun 2012 belum ada bank BUMN maupun BUSN yang memberikan

pinjaman lunak ramah lingkungan bagi UMKM dari dana sendiri, padahal keterbatasan

pendanaan bagi pembiayaan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan merupakan salah satu

kendala yang dihadapi dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Program Pinjaman Lunak Lingkungan merupakan seperangkat instrumen ekonomi yang

bersifat preventif kepada dunia usaha dalam melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup melalui

pembiayaan investasi lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerjasama dengan

beberapa lembaga perbankan mengelola dan menyalurkan dana yang bersumber dari negara

asing, yaitu:

1. Program PAE (Pollution Abatement Equipment) dimulai dari tahun 1992-2011 dengan

sumber dana dari Jepang melalui JBIC (Japan Bank for International Cooperation)- (JBIC-

PAE)

2. Program IEPC (Industrial Efficiency and Pollution Control) Tahap I dimulai dari Tahun 1998-

2013) dengan sumber dana dari Pemerintah Jerman melalui KfW (Kreditanstalt fur

Wiederaufbau)

3. Program IEPC (Industrial Efficiency and Pollution Control) Tahap II dimulai dari Tahun 2004-

2044 dengan sumber dana berasal dari Pemerintah Jerman melalui KfW (Kreditanstalt fur

Wiederaufbau)

4. Program DNS (Debt for Nature Swap) dimulai dari Tahun 2006-2011 dengan sumber dana

dari Pemerintah Jerman melalui KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau). Program ini

merupakan program penghapusan hutang negara sebanyak dua kali lipat dari dana yang

disalurkan oleh program DNS.

Keempat program di atas bertujuan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah

dan Usaha Besar dalam pengelolaan lingkungan dan meningkatkan efisiensi produksi, secara

tidak langsung program di atas merupakan insentif bagi pelaku usaha untuk merubah proses


27

produksinya menjadi usaha yang lebih ramah lingkungan. Pada pelaksanaannya, KLH

didampingi oleh konsultan yang disebut TAU (Technical Assisstant Unit) yang bertujuan untuk

membantu perbankan dalam mencari calon nasabah dan penilaian kelayakan teknis dari

peralatan yang akan diajukan.

Khusus untuk program IEPC Tahap I dan program DNS terdapat kegiatan Capacity

Building yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perbankan, efektifitas dan

keberlanjutan pengelolaan dana pinjaman dari bank pelaksana, yang meliputi kegiatan

rekomendasi teknis, pemantauan/pengawasan, pelatihan dan workshop.

Skema pendanaan lingkungan yang dikembangkan KLH sangat terbatas dan belum

mampu menjawab permasalahan keterbatasan dana dunia usaha bagi upaya pengelolaan

lingkungan. Peluang pertukaran hutang melalui pembiayaan kegiatan lingkungan atau yang

dikenal dengan program DNS merupakan alternatif pendanaan yang potensial dalam

melengkapi skema pendanaan lingkungan yang ada, karena dengan pendanaan tersebut UMKM

dapat mengatasi permasalahan lingkungannya sekaligus dapat mengurangi hutang Pemerintah

Indonesia.

Dana pinjaman bersifat bergulir (revolving fund), sehingga akan diterus-pinjamkan

kembali kepada dunia usaha yang menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian

pencemaran lingkungan. Ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan dana pinjaman lunak

lingkungan dijabarkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skema Pinjaman Lunak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup

JBIC-PAE

IEPC-KfW

Tahap I

IEPC-KfW

Tahap II DNS

SasaranSeluruh Skala

Usaha

UKM UKM UMK

Bank

Pelaksana

6 Bank

Nasional

(Bank BNI,

Bank Mandiri,

Bank BCA,

Bank BII, Bank

Danamon dan

Bank Lippo)

4 BPD, 1

Bank Nasional

(Bank BNI,

Bank Jateng,

Bank Nagari,

Bank Jabar

Banten, BPD

Bali)

2 APEX Bank (Bank

BNI dan Bank BEI)

7 Bank Pelaksana

(Bank BNI, Bank BEI,

Bank Jateng, Bank

Nagari,Bank Niaga,

Bank Kalbar dan BPD

Yogyakarta

Bank Syariah

Mandiri

Jenis

Kredit

Investasi Investasi Investasi (75%)

Modal Kerja (25%)

Investasi (60%)

Modal kerja (40%)

Suku

Bunga

(efektif)

SBI 9-14% Rata-rata 2%

dibawah komersial

Sistem bagi hasil

(setara bunga 10

%)


28

Bantuan

Teknis

- Konsultan

regional

Tim konsultan Tim konsultan

Sumber : (Ekonomi Lingkungan) Kementerian Lingkungan Hidup

Dana ini dapat diberikan apabila dunia usaha tersebut telah memenuhi kelayakan teknis

yang ditentukan berdasarkan penilaian KLH dan kelayakan finansial yang ditentukan

berdasarkan penilaian Bank Pelaksana.

a. Mekanisme Pengajuan Pinjaman

Prosedur mendapatkan pinjaman lunak lingkungan, sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pinjaman dari Perusahaan kepada Bank Pelaksana.

2. Penilaian aspek finansial oleh Bank Pelaksana.

3. Permohonan penilaian aspek teknis dari Bank Pelaksana kepada KLH.

4. Penilaian aspek teknis oleh KLH.

5. Penyampaian hasil penilaian teknis KLH kepada Bank Pelaksana.

6. Pencairan dana dari Bank Pelaksana kepada Perusahaan Pemohon.

b. Komponen Pembiayaan

Komponen investasi yang dapat dibiayai:

1. Peralatan pencegahan pencemaran (mesin produksi yang ramah lingkungan, mesin yang

lebih efesien dari segi bahan baku, energi dan berkurangnya cacat serta kegagalan

produk);

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara

(IPPU), Instalasi Pengolahan Limbah Padat (IPLP), Instalasi Daur Ulang Limbah (IDUL);

3. Jasa konsultasi desain sistem dan konstruksi sipil, pencegahan dan pengendalian

pencemaran, serta daur ulang;

4. Lahan tapak IPAL.

c. Komponen modal kerja yang dapat dibiayai:

Modal kerja permanen yang terkait investasi seperti bahan kimia, suku cadang dan lain-lain

yang terkait dengan mesin atau alat yang dibiayai (tidak lebih dari 40%).

d. Komponen investasi yang tidak dapat dibiayai:

Beberapa hal yang tidak termasuk dalam pembiayaan program ramah lingkungan ini

meliputi:

1. Biaya administrasi 5. Bangunan pabrik, gudang, kantor, kantin

2. Pajak 6. Kompensasi dan pembebasan lahan pabrik

3. Alat transportasi 7. Biaya operasi dan pemeliharaan

4. Power plant, genset


29

Hasil wawancara mendalam dengan pihak KLH dan beberapa Bank Pelaksana, program

ini cukup berhasil yang dicerminkan dengan meningkatnya jumlah debitur yang memanfaatkan.

Sayangnya, meski beberapa Bank Pelaksana sudah memiliki niatan untuk menyertakan dana

sendiri untuk pinjaman lunak ini, namun hingga saat ini belum ada satupun lembaga Bank

Pelaksana yang merealisasikannya.


30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. UMKM Ramah Lingkungan

Dari paparan terdahulu, permasalahan yang dihadapi UMKM untuk menuju ramah

lingkungan seakan bermuara hanya pada aspek permodalan belaka, di mana permodalan ini

akan digunakan untuk investasi peralatan guna meningkatkan efisiensi baik dalam proses

produksi serta pengurangan limbah yang dihasilkan. Sebenarnya permasalahan yang dihadapi

oleh UMKM terkait dengan kelestarian lingkungan tidak semata aspek permodalan, namun ada

beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian yakni masalah pengetahuan mengenai

kelestarian itu sendiri dan tingkat kesiapan UMKM dalam menjalankan aktivitas ramah

lingkungan.

UMKM meski secara modal maupun aset dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, namun

bila dilihat dari sisi subsektor usahanya, kondisinya akan sangat beragam, baik dari sisi

pengetahuan, kondisi usaha yang meliputi proses produksi maupun kondisi lingkungannya.

Oleh karenanya informasi yang komprehensif mengenai kondisi UMKM yang meliputi

pengetahuan dan aktivitasnya yang terkait dengan aspek ramah lingkungan perlu diketahui.

Untuk mengetahui sejauh mana UMKM sudah menerapkan kaidah ramah lingkungan dalam

aktivitas usahanya, tentu perlu adanya suatu kriteria yang jelas. Melalui kriteria ini kemudian

dapat ditentukan tingkat kepatuhan UMKM dalam menjalakan aktivitas ramah lingkungan.

Berikut adalah paparan kondisi UMKM dari empat sektor ekonomi yang berkaitan dengan

usaha ramah lingkungan. Melalui paparan ini diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan

isu lingkungan sedikit banyak dapat diketahui dan untuk kemudian dicarikan solusinya.

4.1.1. Sektor Pertanian

4.1.1.1. Profil Responden

Sektor pertanian memiliki 4 subsektor usaha, yaitu tanaman pangan, perkebunan,

peternakan dan perikanan, dimana masing-masing subsektor dibedakan lagi menurut jenis

komoditasnya. Pada penelitian ini telah diupayakan untuk meliputi sebagian besar jenis serta

skala usaha dari masing-masing subsektor dengan harapan dapat diketahui karakteristik yang

berhubungan dengan aktivitas dan kondisi UMKM pada sektor ini.

Pada Tabel 4.1 disajikan profil usaha responden pada sektor pertanian. Tampak bahwa

jumlah responden sektor pertanian untuk sub sektor tanaman pangan, tanaman hias dan

hortikultura sebesar 40%, subsektor Perikanan sebesar 28%, Peternakan sebesar 17% dan

Perkebunan sebesar 15%. Sementara itu untuk masing-masing subsektor dijelaskan distribusi

responden sesuai dengan jenis usahanya.


31

Tabel 4.1. Profil Responden Sektor Pertanian

Berdasarkan skala usaha responden, dapat dikategorikan menjadi 57% termasuk usaha

mikro, 32% usaha kecil dan 11% usaha menengah. Perlu dijelaskan bahwa untuk sektor

pertanian hortikultura dan tanaman pangan serta tanaman hias sebagian besar berskala mikro

dan umumnya dikelola oleh perorangan, hal ini disebabkan keterbatasan penguasaan lahan.

Kepemilikan lahan umumnya hanya berkisar 0,25 hingga 0,75 Ha. Sementara untuk perikanan,

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 81 12 22 19 16 12 46 26 9

A. PERTANIAN 40% 33% 36% 42% 38% 50% 43% 35% 33%

1. HOLTIKULTURA 21% 17% 14% 16% 19% 50% 22% 19% 22%

- Cabe 7% 8% 5% - 13% 17% 9% 4% 11%

- Sayuran 6% 8% 5% - 6% 17% 2% 12% 11%

- Jeruk 2% - - 11% - - 4% - -

- Jamur 1% - 5% - - - 2% - -

- Kentang 1% - - 5% - - 2% - -

- Semangka non biji 1% - - - - 8% - 4% -

- Salak 1% - - - - 8% 2% - -

2. TANAMAN PANGAN 15% 17% 18% 26% 6% - 17% 12% 11%

- Padi 11% 17% 18% 11% 6% - 13% 8% 11%

- Jagung 2% - - 11% - - 4% - -

- Beras 1% - - 5% - - - 4% -

3. TANAMAN HIAS 5% - 9% - 13% - 4% 8% -

- Tanaman hias 4% - 5% - 13% - 4% 4% -

- Mawar 1% - 5% - - - - 4% -

B. PERIKANAN 28% 50% 36% 5% 44% 8% 28% 23% 44%

1. PERIKANAN LAUT 17% 33% 36% - 13% - 20% 8% 33%

- Bandeng 7% 33% 9% - - - 7% 4% 22%

- Udang 4% - 14% - - - 4% - 11%

- Udang windu 2% - 9% - - - 2% 4% -

- Gurame 1% - 5% - - - 2% - -

- Ebi 1% - - - 6% - 2% - -

- Teripang 1% - - - 6% - 2% - -

2. PERIKANAN TAWAR 11% 17% - 5% 31% 8% 9% 15% 11%

- Ikan lele 9% 17% - 5% 19% 8% 7% 12% 11%

- Ikan KOI 1% - - - 6% - - 4% -

- Ikan Nila 1% - - - 6% - 2% - -

C. PETERNAKAN 17% 17% 14% 16% 19% 25% 20% 12% 22%

- Ayam Potong 7% 8% - 11% 13% 8% 7% 8% 11%

- Susu SAPI 2% - 9% - - - 2% 4% -

- Ternak sapi 2% - - - - 17% 2% - 11%

- Ayam potong dan telur 1% - - - 6% - 2% - -

- Kelinci 1% - - 5% - - 2% - -

- Bebek potong 1% 8% - - - - 2% - -

- Sarang Burung Walet 1% - 5% - - - 2% - -

D. PERKEBUNAN 14% - 9% 37% - 17% 9% 27% -

- Kelapa sawit 9% - - 37% - - 4% 19% -

- Tebu 2% - 9% - - - 2% 4% -

- Karet 2% - - - - 17% 2% 4% -

TOTAL

WILAYAH SKALA USAHA


32

peternakan maupun perkebunan, mayoritas berskala kecil. Kendala yang sama dijumpai terkait

dengan masalah penguasaan lahan.

Sementara itu aset yang dimiliki untuk masing-masing subsektor pertanian disajikan

pada Tabel 4.2. Sejalan dengan skala usaha yang dimiliki, berdasarkan aset dari masing-masing

subsektor, sebanyak 43% responden memiliki aset sampai dengan Rp50 juta, 42% responden

memiliki aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan sebanyak 15% responden memiliki aset

antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

Tabel 4.2. Aset yang dimiliki Usaha Sektor Pertanian

Jumah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha tani dari masing-masing subsektor

dijabarkan pada Tabel 4.3, tampak bahwa kisaran jumlah tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan

usaha tani mayoritas berjumlah antara 5 hingga 19 orang. Hal ini sesuai dengan distribusi skala

usaha yang dimiliki.

Tabel 4.3. Jumlah SDM yang bekerja pada Subsektor Pertanian

Dari sisi status ketenagakerjaan SDM yang bekerja pada masing-masing subsektor

Pertanian secara keseluruhan hanya 36% yang merupakan pekerja tetap, 64% lainnya

merupakan pekerja tidak tetap (Gambar 4.1).

Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan

Base Responden : 81 35 10 18 24

Sampai dengan Rp 50 juta 43% 51% 50% 44% 25%

Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta 42% 37% 50% 33% 50%

Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar 15% 11% - 22% 25%

TOTAL

SUB SEKTOR



1 - 4 orang (Mikro) 30% 23% 30% 39% 33%

5 - 19 orang (Kecil) 49% 57% 40% 50% 42%

20 - 99 orang (Menengah) 20% 17% 30% 11% 25%

TOTAL

SUB SEKTOR


33

Gambar 4.1. Status Pekerja pada Subsektor Pertanian

Dari sisi subsektor, pekerja tetap lebih banyak dijumpai pada subsektor tanaman

pangan, tanaman hias dan hortikultura serta peternakan, sedangkan pada subsektor

perkebunan dan perikanan tenaga kerja tak tetap. Bila dilihat dari sisi aktivitas yang dilakukan

sangatlah wajar komposisi tersebut, seperti di perkebunan dan perikanan, aktivitas rutin terjadi

pada pemeliharaan tanaman, di mana jumlah tenaga kerja tidak terlalu banyak yang

dibutuhkan, sementara pada saat panen kebutuhan tenaga kerja lebih banyak. Sementara pada

subsektor tanaman pangan, tanaman hias dan hortikultura serta peternakan, pemeliharaan

tanaman dan hewan ternak relatif lebih rutin, sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif lebih

banyak.

Lama usaha yang sudah dijalani dari masing-masing subsektor mayoritas sudah melebihi

waktu 10 tahun (Tabel 4.4). Namun terdapat juga responden yang baru berusaha antara 3-5

tahun, terutama pada subsektor peternakan dan perikanan masing-masing 22% dan 25%.

Tabel 4.4. Lama Usaha yang sudah dilakukan

Informasi penting terkait dengan profil responden adalah masalah ada tidaknya badan

hukum atas usaha yang dilakukan. Hal ini kelak sangat berkaitan dengan upaya kredit yang akan

disalurkan, dimana badan hukum pendirian usaha menjadi salah satu persyaratan dalam

pengajuan kredit. Pada Tabel 4.5. disajikan kepemilikan badan hukum usaha tani yang

dilakukan.

25%

54%

22%

49%

75%

46%

78%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Perikanan

Peternakan

Perkebunan

Pertanian

Tenaga Kerja Tetap

Tenaga Kerja Tidak Tetap



3 – 5 tahun 14% 9% 0% 22% 25%

Lebih dari 5 – 10 tahun 25% 23% 50% 22% 17%

Lebih dari 10 tahun 62% 69% 50% 56% 58%

TOTAL

SUB SEKTOR


34

Tabel 4.5. Kepemilikan Badan Hukum Usaha Sektor Pertanian

Dari 81 responden sektor pertanian, hanya 22% usaha yang memiliki badan hukum dan

selebihnya belum memiliki badan hukum. Subsektor peternakan lebih banyak yang memiliki

badan hukum (33%), urutan berikutnya adalah subsektor pertanian, sedangkan perkebunan

sama sekali tidak memiliki. Fakta ini menunjukkan bahwa kebanyakan usaha tani yang

dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki persyaratan adminsitrasi dalam melakukan akses ke

lembaga perbankan. Bentuk badan hukum yang dimiliki adalah Usaha Dagang (UD) sebanyak

72%, sedangkan 28% lainnya adalah CV (Tabel 4.6).

Tabel 4.6. Jenis Badan Hukum yang Dimiliki Usaha tani

Sementara itu, berdasarkan jenis perijinan (Tabel 4.7) yang digunakan oleh pemilik

usaha tani dalam menjalankan usahnya, mayoritas adalah Surat Keterangan dari Desa atau

Kecamatan (69%), namun 27% diantaranya sudah memiliki NPWP dan 26% memiliki SIUP.

Sedangkan ijin seperti TDP/TDI, akta pendirian usaha, dan surat ijin gangguan dimiliki tidak

lebih dari 10% usaha tani.

Tabel 4.7. Surat Izin Usaha yang dimiliki

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

MenengahPertanian Perkebunan Peternakan Perikanan

Base Responden : 81 46 26 9 35 10 18 24

Ya 22% 17% 27% 33% 29% - 33% 17%

Tidak 78% 83% 73% 67% 71% 100% 67% 83%

TOTAL

SKALA USAHA SUB SEKTOR

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha


Base Responden : 18 8 7 3 10 - 6 4

CV 28% 25% 29% 33% 30% - 33% 25%

UD (Firma) 72% 75% 71% 67% 70% - 67% 75%

SUB SEKTOR

TOTAL

SKALA USAHA

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha


Base Responden : 81 46 26 9 35 10 18 24

Surat Keterangan Usaha Desa/Kecamatan 69% 65% 73% 78% 66% 80% 72% 71%

NPWP 27% 11% 38% 78% 31% - 33% 29%

SIUP 26% 17% 27% 67% 26% 10% 39% 25%

TDP / TDI 7% 2% 8% 33% 6% - 6% 13%

Akta Pendirian Perusahaan 5% 2% 12% - 6% - - 8%

Surat Ijin Gangguan/Lingkungan/HO yang

diterbitkan oleh Walikota7% 4% 8% 22% 11% - 6% 4%

Surat pendirian kelompok 1% - 4% - - - - 4%

Tidak ada 20% 26% 15% - 23% 20% 17% 17%


TOTAL


35

Kondisi perizinan usaha ini pada dasarnya mencerminkan kondisi nyata usaha tani yang

ada di Indonesia yang sebagian besar masih dimiliki oleh perorangan, alasan utama yang

diperoleh dari hasil wawancara menunjukkan bahwa skala usaha yang mereka miliki relatif

kecil, sehingga belum ada keperluan yang mendesak untuk mengurus izin usaha, di samping itu

tatacara pemasaran yang mereka lakukan langsung dibeli oleh pengepul, dan modal yang

digunakan kebanyakan adalah modal sendiri. Sedangkan bagi usaha dengan skala kecil dan

menengah, kebutuhan akan izin usaha sudah mulai muncul karena adanya kemitraan dengan

institusi lain seperti pedagang besar atau dengan suatu retailer tertentu yang mensyaratkan

adanya izin usaha.

Tabel 4.8. Kepemilikan Usaha Tani

Dari sisi kepemilikan usaha (Tabel 4.8), mayoritas dimiliki oleh perorangan (85%)

selainnya dimiliki oleh keluarga (15%). Status kepemilikan ini serupa hampir di seluruh

subsektor. Berdasarkan fakta di lapangan, usaha yang berskala mikro hingga kecil merupakan

usaha yang dilakukan secara perorangan, kalaupun kepemilikannya oleh keluarga sebagian

besar disebabkan kelompok pengelola berasal dari kepemilikan turun temurun. Hal ini

mengisyaratkan bahwa sektor pertanian dengan skala usaha mikro hingga menengah lebih

identik sebagai usaha perorangan yang notabene juga dikelola oleh keluarga. Hal ini terjadi

hampir di seluruh wilayah survei. Bila dikaitkan antara kepemilikan dengan izin usaha yang

dimiliki, sangatlah konsisten bahwa usaha pertanian yang mayoritas dimiliki perorangan

ataupun keluarga menjadi penyebab izin yang dimiliki bukan faktor utama dalam menjalankan

usaha. Namun kesulitannya kelak akan dijumpai saat usaha tani ini berhubungan dengan pihak

perbankan sebagai persyaratan dalam memperoleh pinjaman.

Berkaitan dengan lokasi usaha, mayoritas usaha tani melakukan usaha sesuai dengan

lokasi peruntukannya, demikian juga dengan subsektor peternakan yang menimbulkan konflik,

karena berlokasi di dekat pemukiman. Untuk subsektor tanaman pangan seperti; tanaman

hortikultura, tanaman pangan, kebanyakan diusahakan di lahan sawah atau ladang. Untuk

perkebunan khusus diusahakan di lokasi perkebunan. Namun untuk usaha tanaman hias

diantaranya berlokasi di area pemukiman, karena tidak memerlukan area yang luas dengan

pengairan khusus.

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha


Base Responden : 81 46 26 9 35 10 18 24

Dimiliki sendiri 85% 85% 81% 100% 80% 90% 89% 92%

Keluarga 15% 15% 19% - 20% 10% 11% 8%

TOTAL



36

4.1.1.2. Kriteria Usaha Ramah Lingkungan Subsektor Tanaman Pangan

Sektor pertanian khususnya untuk usaha tanaman pangan, konsep ramah lingkungan

yang lazim digunakan adalah sistem pertanian organik. Pertanian organik didefinisikan sebagai

suatu sistem pengelolaan produksi holistik yang mempromosikan dan mendorong terciptanya

keberlanjutan agro-ekosistem, termasuk di dalamnya keaneka-ragaman hayati/biodiversitas,

siklus biologi dan aktivitas biologis. Sistem ini tidak menggunakan bahan-bahan sintetis, tetapi

mengupayakan optimalisasi pemanfaatan metode-metode agronomis, biologis dan mekanis

untuk memenuhi atau menjalankan setiap fungsi-fungsi spesifik di dalam sistem. Dengan

demikian, terminologi "organik" bukan merupakan product claim, tetapi lebih bersifat process

claim (Adiyoga, 2002).

Hal senada diungkapkan oleh Pratita (Saputri, 2009), kegiatan usaha tani secara

menyeluruh dari proses produksi sampai proses pengolahan hasil yang dikelola secara alami

dan ramah lingkungan tanpa penggunaan bahan kimia sintetis dan rekayasa genetik sehingga

menghasilkan produk yang sehat dan bergizi.

Dalam perkembangannya, sistem pertanian organik menambahkan kriteria baru, yakni

sertifikasi lahan sebagai upaya penjaminan akan kondisi lahan yang terbebas dari residu pupuk

sintetis guna memastikan bahwa lahan yang digunakan tidak mengandung bahan kimia sintetis

berbahaya yang umumnya berasal dari residu pupuk buatan dari praktek usaha tani

konvensional sebelumnya. Adapun tujuan utama pertanian organik, antara lain:

a. Menghasilkan pangan berkualitas tinggi yang bebas residu pestisida, residu pupuk

kimia organik sintetik, dan bahan kimia lainnya untuk membantu meningkatkan

kesehatan masyarakat.

b. Melindungi dan melestarikan keragaman hayati agar dapat berfungsi secara alami dalam

mempertahankan interaksi di ekosistem pertanian sesuai sistem alami.

c. Memasyarakatkan kembali budidaya organik untuk mempertahankan dan meningkatkan

produktivitas lahan guna menunjang sistem usaha tani yang berkelanjutan.

d. Mengurangi ketergantungan petani terhadap masukan sarana produksi dari luar yang

harganya mahal dan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga petani

dapat memperhitungkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan pertanian organik

dan pengolahannya.

e. Mendorong meningkatnya siklus biologi dalam sistem usaha tani dengan melibatkan tanah,

tanaman, ternak, flora dan fauna dalam ekosistem.

Secara umum, batasan pertanian organik meliputi 6 aspek sebagai berikut:

a. Lokasi, lahan dan tempat penyimpanan harus terpisah secara fisik dengan batas alami dari

pertanian non organic;

b. Masa konversi lahan dari pertanian organik menjadi pertanian organik diperlukan waktu 12

bulan untuk tanaman musiman dan 18 bulan untuk tanaman tahunan;

c. Bahan tanaman (benih/bibit) bukan berasal dari rekayasa genetika dan tidak diperlakukan

dengan bahan kimia sintetik ataupun zat pengatur tumbuh;

d. Media tumbuh tidak menggunakan bahan kimia sintetik;


37

e. Perlindungan tanaman tidak menggunakan bahan kimia sintetik, tapi berupa pengaturan

sistem tanam/pola tanam, pestisida nabati, agen hayati dan bahan alami lainnya;

f. Pengelolaan produk harus terpisah dari produk non organik dan tidak menggunakan bahan

yang mengandung bahan additive.

Untuk menjamin agar usaha tani mengarah pada Sistem Pertanian Organik, beberapa

aspek yang perlu diperhatikan seperti:

a. Aspek Lahan

Pada dasarnya semua lahan dapat dikembangkan menjadi lahan Pertanian Organik yang

ramah lingkungan. Areal yang terbaik adalah lahan pertanian yang berasal dari praktek

pertanian tradisional atau hutan alam yang tidak pernah mendapatkan asupan bahan-bahan

agrokimia (pupuk dan pestisida non organik). Namun, bila lahan yang digunakan berasal dari

lahan bekas budidaya pertanian konvensional (menggunakan pupuk dan pestisida kimia),

maka lebih dahulu perlu dilakukan konversi lahan. Konversi lahan bertujuan untuk

meminimalkan kandungan sisa-sisa bahan kimia yang terdapat dalam tanah dan

memulihkan unsur fauna dan mikro organisme tanah. Lamanya konversi tergantung dari

intensitas pemakaian input kimiawi dan jenis tanaman sebelumnya (sayuran, padi atau

tanaman keras).

Masa konversi dapat panjang maupun pendek tergantung pada kondisi lahan tersebut

sebelumnya. Bila masa konversi telah lewat, maka lahan tersebut dapat dikategorikan

sebagai lahan organik. Bila kurang dari itu, maka lahan tersebut masih merupakan lahan

konversi menuju organik. Untuk memastikan bahwa lahan yang akan digunakan layak untuk

pertanian organik, maka saat ini kepada para petani atau pelaku usaha PO diharuskan

melakukan sertifikasi lahan.

b. Aspek Benih

Benih yang digunakan untuk budidaya pertanian organik adalah benih yang tidak

mendapatkan perlakuan rekayasa genetika. Petani sebaiknya menggunakan benih lokal,

atau benih hibrida yang telah beradaptasi dengan alam sekitar.

Keunggulan menggunakan benih lokal adalah mudah memperolehnya dan murah harganya,

bahkan petani bisa membenihkan sendiri. Selain itu, benih lokal memiliki asal usul yang jelas

dan sesuai dengan kondisi alam sekitar. Dengan memakai benih sendiri, petani juga tidak

tergantung pada pihak luar.

c. Aspek Persiapan Tanam

Lahan yang digunakan untuk produksi sistem pertanian organik sedapat mungkin dijaga

kestabilannya tanpa harus merusaknya, yaitu berpedoman pada metode sedikit olah tanah

(minimum tillage).

d. Aspek Penanaman

Prinsip yang diterapkan dalam praktek penanaman pertanian organik selalu mencerminkan

adanya tumpangsari agar tercipta keanekaragaman tanaman (varietas). Perencanaan dan


38

teknik penanaman perlu disesuaikan dengan sifat tanaman, prinsip-prinsip pergiliran

tanaman dan kondisi cuaca setempat.

e. Aspek Pemeliharaan Tanaman

Setiap tanaman memiliki sifat karakteristik tertentu, maka pemeliharaan tanaman

ditentukan oleh sifat karakteristik tersebut. Dengan mengenali karakteristik tanaman petani

dapat dengan mudah melakukan pemeliharaan yang sesuai, sehingga tujuan pemeliharaan

tercapai sesuai dengan prinsip "kebahagiaan tanaman itu sendiri".

f. Aspek Pemupukan

Secara teori, lahan pertanian organik akan semakin subur karena proses-proses yang

diterapkan berpedoman pada pemeliharaan tanah. Tetapi realitanya, petani seringkali

kurang memahami hal ini sehingga tanah selalu lebih banyak kehilangan unsur hara melalui

erosi dan penguapan dibandingkan dengan hara yang diberikan/ditambahkan. Maka prinsip

pemupukan ditentukan oleh kepekaan petani dalam mengamati/menilai kapan tanaman

kekurangan makanan.

g. Aspek Pengendalian Hama Pengganggu Tanaman (HPT)/Organisme Pengganggu Tanaman

(OPT).

Pertanian organik berbasis pada keseimbangan ekosistem. Konsekuensinya semua

organisme yang ada (termasuk hama) dipandang ikut berperan dalam proses keseimbangan

tersebut. Dengan kata lain, tidak ada makhluk hidup yang tidak berguna, hanya saja

diperlukan upaya mengendalikan hama/penyakit tanaman supaya tidak berada dalam

jumlah berlebihan.

Pola tumpangsari, pergiliran tanaman, pemberian mulsa, rekayasa teknik menanam, dan

manajemen kebun menjadi pilihan metode pengendalian HPT karena sesuai dengan prinsip

keseimbangan. Penggunaan pestisida alami diperlukan sejauh petani mengetahui bahwa

di lahan pertanian organik sedang terjadi ketidakseimbangan, yang terlihat pada munculnya

gangguan hama/penyakit. Kadar pemakaiannya juga tergantung dari tingkat gangguan yang

ada.

h. Aspek Pemanenan

Setiap langkah dalam proses produksi akan dinilai dari hasil panenan. Prinsip dalam panen

adalah menjaga standar mutu dengan memanen tepat waktu sesuai kematangan. Cara

pemanenan juga perlu berhati-hati sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau kehilangan

hasil yang lebih besar.

i. Aspek Penanganan Pasca Panen

Kegiatan pasca panen harus mampu menekan kerusakan hasil seminimal mungkin. Metode

pengolahan yang dilakukan tidak boleh mengubah sama sekali komposisi bahan aslinya.

Karenanya proses seleksi, pencucian, pengepakan, penyimpanan dan pengangkutan produk

organik perlu kehati-hatian agar kondisi tetap segar dan sehat ketika berada di tangan

pembeli. Dalam pertanian organik, kegiatan pasca panen menghindari pemakaian bahan


39

pengawet atau perlakuan kimiawi lainnya dan seminimal mungkin melakukan proses

pengolahan.

Dalam pertanian organik berlaku standar yang berfungsi sebagai pedoman bagi petani

dan pelaku lain dalam menjalankan usahanya di bidang ini. Standar ini berisi prinsip-prinsip

mendasar pertanian organik dan hal-hal umum yang sebaiknya dilakukan dan dihindari dalam

bertani organik. Sebagai contoh, pemerintah telah menerbitkan SNI (Standar Nasional

Indonesia ) 01-6729-2002 tentang Sistem Pangan Organik yang dapat menjadi acuan bagi para

pelaku terkait pengembangan pertanian organik. Standar ini mengacu pada standar

internasional yakni Codex CAC/GL 32/1999, dan cukup selaras dengan standar dasar IFOAM

(International Federation of Organic Agriculture Movement). Dalam pada itu, BIOCert tengah

mengembangkan standar pertanian organik yang selaras dengan pedoman di atas dan sesuai

dengan visi dan misinya.

Untuk memudahkan pengklasifikasian pertanian organik yang dilakukan oleh petani,

pada Tabel 4.9. disajikan ringkasan kriteria pelaksanaan sistem pertanian organik.

Tabel 4.9. Pedoman Pertanian Organik

(Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hias dan Hortikultura)

No Kegiatan (Activity) Pertanian Organik (Organic Farming)

1 Konversi Lahan (Sertifikasi Lahan)

Untuk meminimalkan kandungan sisa-sisa bahan kimia yang terdapat dalam tanah dan memulihkan unsur fauna dan mikroorganisme tanah

2 Persiapan benih (Seed preparation)

Sebagian besar benih/bibiit bersumber dari produksi sendiri dan berasal dari tumbuhan alami

3 Pengolahan tanah (Land Preparation)

Olah tanah minimal untuk memacu perkembangan organisme tanah dan menjaga aerasi tanah

4 Penanaman (Planting) Multikultur

Rotasi tanaman

Kombinasi tanaman dalam satu luasan lahan tertentu

Tanaman pendamping (Companion planting)

Penanaman tanaman habitat predator, tanaman pagar, penolak hama, perangkap hama

5 Pemupukan (Fertilization) Menggunakan pupuk organik (pupuk hijau, kompos, kandang)

6 Pengendalian hama penyakit (Plantprotection)

Metode pengendalian mekanis (membuang ulat atau memusnahkan tanaman terserang layu)

Melakukan pengaturan waktu tanam

Memutuskan siklus hidup hama/penyakit (pemberaan lahan, rotasi tanaman dan tidak menggunakan Mulsa tanaman sejenis)

Menyemprot dengan bio-pestisida

Sanitasi menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kebun

7 Panen dan pascapanen (Harvest and Post-harvest)

Terjadwal dan menggunakan kemasan daur ulang

Melalukan pengolahan meskipun minimalis


40

4.1.1.3. Pengetahuan dan Kegiatan Usaha Ramah Lingkungan

Pengukuran awareness atau kesadaran (pengetahuan) pelaku usaha terhadap aktivitas

ramah lingkungan, dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada respoden

(pelaku usaha) terkait aktivitas dalam menjalankan usaha yang terkategori ramah lingkungan

sesuai yang mereka ketahui. Perlu diketahui bahwa dalam sektor pertanian ini terdiri dari

4 subsektor yakni subsektor tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan. Jawaban

atas pertanyaan tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 4.10.

Dari 65 responden yang diperoleh secara acak (random) dari sektor pertanian

diharapkan dapat menggambarkan kondisi nyata pertanian di wilayah survei. Terlihat bahwa,

secara umum pengetahuan mereka terhadap aktivitas usaha ramah lingkungan masih tergolong

rendah. Hal ini tercermin dari besarnya persentase atau proporsi petani yang mengetahui

kegiatan ramah lingkungan, serta jenis jawaban yang disampaikan. Persentase tertinggi yakni

40% menyatakan bahwa aktivitas ramah lingkungan yang terkait dengan usahanya adalah

“perhatian terhadap kebersihan atau kesehatan lingkungan usaha atau produksi sebagai media

tumbuh”. Menarik untuk disimak bahwa dalam praktek usaha pertanian kebersihan dan

kesehatan lingkungan hidup atau tumbuh dari tanaman, ikan atau hewan ternak harus selalu

terjaga, hal ini untuk menjamin dapat tumbuhnya objek usaha tersebut. Bila disimak kriteria

ramah lingkungan sektor pertanian, kebersihan atau kesehatan media tumbuh merupakan

prasayarat utama. Persoalannya dari tingginya pernyataan ini bukan pada kecocokannya

dengan kriteria ramah lingkungan. Namun tanpa kriteria ramah lingkungan pun para pelaku

usaha di sektor ini secara intrinsic (dengan sendirinya) akan melakukan hal tersebut. Hal ini

membuktikan bahwa ada perilaku alami yang diklaim sebagai aktivitas ramah lingkungan.

Tabel 4.10. Awareness Pelaku Usaha terhadap Kegiatan Ramah Lingkungan Sektor Pertanian

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

65 12 22 8 13 10 38 20 7

40% 33% 55% - 38% 50% 34% 45% 57%

25% 8% 32% - 15% 60% 16% 40% 29%

23% 25% 27% - 15% 40% 18% 25% 43%

23% 25% 14% - 15% 70% 26% 20% 14%

22% 17% 36% - 8% 30% 16% 25% 43%

20% 25% 27% - 23% 10% 16% 25% 29%

20% - 41% - 8% 30% 13% 30% 29%

20% 17% 18% - 15% 50% 13% 25% 43%

18% 8% 27% - 8% 40% 11% 30% 29%

15% 25% 5% - 23% 30% 11% 15% 43%

14% 8% 9% - 15% 40% 16% 10% 14%

12% 17% 14% - 15% 10% 11% 15% 14%

11% 8% 5% - 15% 30% 11% - 43%

8% 8% 5% - 8% 20% 11% - 14%

5% - 5% - 8% 10% 3% 5% 14%

55% 67% 41% 100% 62% 30% 61% 50% 43%

SKALA USAHA

Base Responden :

Memperhatikan kebersihan/kesehatan tanah/kandang/kolam

sebagai media tumbuh

Menggunakan biopestisida (hayati ataupun nabati)

Menerapkan prinsip kejujuran dalam usaha tani

Melaksanakan proses Recycle dalam kegiatan proses produksi,

seperti menggunakan pupuk/pakan organik dari limbah pertanian

Menggunakan energi terbarukan dalam aktivitas usahatani

Menggunakan bibit tanaman/ternak yang memiliki sertifikat

Melakukan pergiliran tanaman guna keseimbangan ekologi

Total

WILAYAH

Melaksanakan proses Reduce dalam kegiatan proses produksi

Menggunakan media tumbuh atau hormon tanaman yang memiliki

MSDS/spesifikasi bahan

Tidak tahu

Menerapkan prinsip perlindungan terhadap konsumen

Menerapkan prinsip perlindungan terhadap lingkungan

Melakukan efisiensi penggunaan air

Melaksanakan proses Reuse dalam kegiatan proses produksi

Melakukan sertifikasi kesehatan lahan/kandang/kolam/tambak

Melakukan efisiensi penggunaan energi


41

Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tercermin dari perolehan tertinggi jawaban atau

pernyataan yang sesuai dengan kriteria ramah lingkungan seperti “penggunaan biopestisida

dalam pemberantasan hama tanaman” dengan persentase 25%. Dalam pada itu jawaban lain

yang masih sesuai dengan kriteria adalah “melakukan proses recycle dari limbah yang

dihasilkan”, seperti pembuatan pupuk kompos dari limbah ternak, di mana persentasenya

sedikit lebih rendah yakni 23%. Menarik untuk disimak bahwa terdapat sebanyak 23%

menyatakan “kejujuran dalam menjalankan usaha”, pernyataan ini pada dasarnya tidak

termasuk dalam kriteria ramah lingkungan namun bagian dari konsep Good Agriculture Practice

(GAP). Fakta ini menandakan bahwa pemahaman pelaku usaha tidak sepenuhnya sesuai

dengan kriteria ramah lingkungan.

Fenomena menunjukkan bahwa dalam praktek ramah lingkungan khususnya dalam

bidang pertanian terdapat aktivitas yang biasa dilakukan oleh petani yang sebenarnya sesuai

dengan kriteria ramah lingkungan, namun petani tidak menyadari akan hal tersebut. Hal ini

dapat dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas nyata seperti yang dipaparkan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Aktivitas Usaha tani yang dilakukan yang terkait dengan Kriteria Ramah Lingkungan

Pada Tabel 4.11 pada dasarnya merupakan aktivitas nyata petani dalam melakukan

usahanya yang terkait dengan kriteria ramah lingkungan. Secara umum tampak bahwa aktivitas

nyata petani dibanding dengan pengetahuannya terkait kelestarian lingkungan dan

keberlanjutan usahanya, persentasenya relatif lebih besar. Namun demikian besarnya nilai ini

tidak lebih dari 30%, kecuali mereka yang menjaga kebersihan lingkungan tumbuh objek

usahanya mencapai 57%. Hal yang mengejutkan hanya 20% petani tanaman pangan yang

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

65 12 22 8 13 10 38 20 7

57% 58% 73% 13% 69% 40% 50% 70% 57%

28% 25% 41% - 15% 40% 26% 30% 29%

26% 25% 41% - 23% 20% 21% 35% 29%

26% 42% 18% 38% 31% 10% 24% 25% 43%

26% 17% 36% 13% 23% 30% 18% 35% 43%

25% 25% 36% - 23% 20% 24% 30% 14%

25% 42% 14% 13% 23% 40% 21% 30% 29%

18% 17% 27% - 31% - 16% 20% 29%

17% - 32% - 8% 30% 11% 30% 14%

9% 8% 18% - 8% - 11% 10% -

8% 8% 5% - 23% - 8% - 29%

6% 8% 9% 13% - - 3% 10% 14%

5% - 9% - 8% - 5% 5% -

5% 8% - - 15% - 5% 5% -

2% - - - 8% - 3% - -

20% 8% 5% 50% 15% 50% 26% 15% -Tidak melakukan satupun kegiatan di atas

Melakukan sertifikasi kesehatan

lahan/kandang/kolam/tambak

Menggunakan bibit tanaman/ternak yang

memiliki sertifikat

Melaksanakan proses Recycle dalam kegiatan

proses produksi

Melaksanakan proses Reuse dalam kegiatan

proses produksi

Melaksanakan proses Reduce dalam kegiatan

proses produksi

Menggunakan energi terbarukan dalam aktivitas

usahatani

Melakukan efisiensi penggunaan energi

Melakukan efisiensi penggunaan air

Total

Menggunakan biopestisida (hayati ataupun

Menggunakan media tumbuh atau hormon

tanaman yang memiliki MSDS/spesifikasi bahan

Melakukan pergiliran tanaman guna

keseimbangan ekologi

Menerapkan prinsip kejujuran dalam usaha tani

Menerapkan prinsip perlindungan terhadap

lingkungan

Menerapkan prinsip perlindungan terhadap

konsumen

Base Responden :

Memperhatikan kebersihan/kesehatan

tanah/kandang/kolam sebagai media tumbuh


42

melakukan pergiliran tanaman, ini menandakan bahwa sepanjang tahun lahannya ditanami

tanaman sejenis.

Menyimak hasil ini, dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan usaha tani ramah lingkungan

yang dilakukan oleh para petani, secara umum masih terbilang rendah. Hal ini sesuai dengan

hasil temuan Kipdiyah (2012) yang meneliti tentang petani sayuran organik di wilayah Jawa

Barat. Faktor yang melatarbelakangi hal ini adalah sumberdaya yang terbatas seperti luasan

lahan, ataupun luasan kolam (tambak) serta rendahnya jumlah ternak yang dapat diusahakan.

Di sisi lain, dalam kasus pertanian organik, adanya kriteria sertifikasi lahan merupakan aspek

yang cukup memberatkan petani, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Faktor lain

yang menyebabkan pertanian organik yang merupakan cerminan ramah lingkungan

membutuhkan sertifikasi tidak hanya pada proses produksinya namun juga perlunya adanya

sertifikasi produk (BioCert, 2009). Hal ini untuk menghindari self claim dari pihak petani atas

produk yang dihasikan, serta untuk memberi kepercayaan pada pasar, bahwa produk pertanian

organik yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang sebenarnya.

Pada Tabel 4.12. Konfirmasi Aktivitas Ramah Lingkungan Terkait Kebersihan Media Tumbuh

Pada Tabel 4.12 hingga Tabel 4.18, disajikan aktivitas nyata yang dilakukan petani untuk

memastikan (konfirmasi ulang) bahwa apa yang dilakukan persepsinya sesuai dengan kriteria

pertanian organik. Terlihat bahwa mulai dari pembersihan media tumbuh (Tabel 4.12),

penggunaan EBT (Tabel 4.13), penggunaan bibit atau benih (Tabel 4.14), penggunaan air (Tabel

4.15), penggunaan biopsetisida (Tabel 4.16), proses reuse (Tabel 4.17), dan proses recycle

(Tabel 4.18), self claim sangat dominan menjadi argumen bahwa petani telah melakukan usaha

tani ramah lingkungan atau pertanian organik. Bila disimak lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh

petani meskipun nyata dilakukan namun belum tentu sesuai dengan kriteria yang

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

65 12 22 8 13 10 38 20 7

57% 58% 73% 13% 69% 40% 50% 70% 57%

- Membersihkan lahan/kandang/kolam 32% 33% 45% - 38% 20% 26% 40% 43%

- Memberikan kapur agar tidak ditumbuhi jamur 8% - 14% - 8% 10% 11% 5% -

- Mengganti air kolam 3% 8% - - 8% - - 10% -

-Melakukan pengolahan lahan sebelum ditanami (mencangkul

lahan)3% 8% 5% - - - 3% 5% -

- Memberikan pestisida 3% 8% - - 8% - 3% - 14%

- Memberikan pupuk organik (seperti pupuk kandang) 3% - 5% - 8% - - 10% -

-Membiarkan/mengosongkan lahan beberapa saat setelah

beberapa siklus3% - - - 15% - 5% - -

3% 8% 5% - - - 3% - 14%

- Mutu susu yang dihasilkan dan kandang tidak bau 2% - 5% - - - 3% - -

- Membeli bibit yang baru 2% 8% - - - - - - 14%

40% 33% 23% 88% 31% 60% 47% 30% 29%

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Base Responden :

MEMPERHATIKAN KEBERSIHAN/KESEHATAN

TANAH/KANDANG/KOLAM SEBAGAI MEDIA TUMBUH

MENGANGGAP TELAH MEMPERHATIKAN KEBERSIHAN/KESEHATAN

TANAH/KANDANG/KOLAM SEBAGAI MEDIA TUMBUH

TIDAK MELAKUKAN APA PUN


43

dipersyaratkan dalam pertanian organik yang sebenarnya. Jika hal ini benar, persentase petani

yang benar-benar melakukan pertanian organik juga masih rendah.

Pada Tabel 4.13. Konfirmasi Aktivitas Ramah Lingkungan Terkait Penggunaan EBT

Pada Tabel 4.14. Konfirmasi Aktivitas Ramah Lingkungan Terkait Penggunaan Bibit/Benih

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

65 12 22 8 13 10 38 20 7

28% 25% 41% - 15% 40% 26% 30% 29%

- Hujan 15% 17% 14% - 8% 40% 13% 20% 14%

- Cahaya Matahari 11% 17% 14% - 8% 10% 11% 15% -

- Arus pasang surut 8% 17% 14% - - - 8% 5% 14%

- Angin 5% 17% 5% - - - 5% 5% -

3% 8% 5% - - - 3% 5% -

- Kayu Bakar 2% 8% - - - - - 5% -

- Air PDAM 2% - 5% - - - 3% - -

69% 67% 55% 100% 85% 60% 71% 65% 71%

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Base Responden :

MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN

DALAM AKTIVITAS USAHATANI

MENGANGGAP TELAH MENGGUNAKAN

ENERGI TERBARUKAN DALAM AKTIVITAS

USAHATANI

BELUM MENGGUNAKAN

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

65 12 22 8 13 10 38 20 7

26% 42% 18% 38% 31% 10% 24% 25% 43%

- Cap dari dinas pertanian 6% 17% - - 15% - 11% - -

- Bibit bandeng dari perusahaan benih 3% 17% - - - - 3% - 14%

- Dinas Perikanan 3% - - - 15% - - 5% 14%

- Bibit sawit marihat PPKS Medan 3% - - 25% - - - 10% -

12% 17% 14% 13% 15% - 3% 30% 14%

-

Sertifikat pengakuan sendiri (seperti

bibit tanaman yang digunakan bebas

dari hama, bibit unggul)

9% 8% 14% - 15% - - 25% 14%

- Rumput 2% - - 13% - - 3% - -

-Stampel label pada ayam sebagai

bukti ayam nya sehat2% 8% - - - - - 5% -

62% 42% 68% 50% 54% 90% 74% 45% 43%

WILAYAH SKALA USAHA

Base Responden :

MENGGUNAKAN BIBIT

TANAMAN/TERNAK YANG MEMILIKI

SERTIFIKAT


BIBIT TANAMAN/TERNAK YANG

MEMILIKI SERTIFIKAT

BELUM MELAKUKAN

Total


44

Pada Tabel 4.15. Konfirmasi Aktivitas Ramah Lingkungan Terkait Penggunaan Air

Pada Tabel 4.16. Konfirmasi Aktivitas Ramah Lingkungan Terkait Penggunaan Biopestisida

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

65 12 22 8 13 10 38 20 7

18% 17% 27% - 31% - 16% 20% 29%

-

Membatasi penggunaan air (seperti

menggunakan air sesuai kebutuhan,

hanya menggunakan satu bak untuk

pencelupan kain batik)

12% 17% 18% - 15% - 11% 10% 29%

-Tidak menggunakan air tanah, tetapi

menggunakan air hujan atau air sungai5% - 5% - 15% - 5% 5% -

-

Dilakukan beberapa kali pengurasan

kalo sudah kotor di masukan kedalam

mesin pengolahan ,disaring di jadikan

air bersih lalu di buang ke

pembuangan

2% - 5% - - - - 5% -

2% - - - - 10% - 5% -

-Dengan menggunakan diesel air untuk

menyiram tanaman2% - - - - 10% - 5% -

80% 83% 73% 100% 69% 90% 84% 75% 71%

MENGANGGAP TELAH MELAKUKAN

BELUM MELAKUKAN

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Base Responden :

MELAKUKAN EFISIENSI PENGGUNAAN

AIR

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

65 12 22 8 13 10 38 20 7

9% 8% 18% - 8% - 11% 10% -

- Telor ,kupu kupu untuk membasmi 2% - 5% - - - - 5% -

- Daun sereh ,daun nimba 2% - - - 8% - 3% - -

- Menggunakan daun pepaya 2% 8% - - - - 3% - -

- Tanaman obat 2% - 5% - - - 3% - -

-Biopetisida alami buatan sendiri dari

nabati2% - 5% - - - 3% - -

- Bungkal pohon teh 2% - 5% - - - - 5% -

22% 33% 23% - 15% 30% 16% 35% 14%

- Bistan (obat hama (keong)) 3% 8% 5% - - - 5% - -

- Antracol Del 3% - 9% - - - - 10% -

- Orsal (vitamin perangsang makan) 2% 8% - - - - 3% - -

-Shamponen (obat-obatan membasmi

hama)2% 8% - - - - 3% - -

- VITASTRES (Vitamin ayam) 2% 8% - - - - - 5% -

- TRIMISIN (Obat jika ayam sakit) 2% 8% - - - - - 5% -

69% 58% 59% 100% 77% 70% 74% 55% 86%


BIOPESTISIDA (HAYATI ATAUPUN

NABATI)

BELUM MELAKUKAN

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Base Responden :

MENGGUNAKAN BIOPESTISIDA (HAYATI

ATAUPUN NABATI)


45

Pada Tabel 4.17. Konfirmasi Aktivitas Ramah Lingkungan Terkait Aktivitas Reuse

Pada Tabel 4.18. Konfirmasi Aktivitas Ramah Lingkungan Terkait Kegiatan Recycle

Melihat hasil konfirmasi ulang terhadap apa yang diklaim oleh petani tanaman pangan

dalam melakukan usaha taninya terkait dengan pertanian organik, meski terlihat adanya

kecenderungan bahwa semakin tinggi skala usaha yang dimiliki, maka akan semakin besar

proporsi aktivitas yang mengarah pada pertanian organik yang dilakukan. Dari hasil ini, dapat

dijelaskan bahwa petani yang menjadi reponden survei memang tidak secara khusus melakukan

usaha pertanian organik, namun beberapa aktivitas di dalam usaha taninya secara alami sesuai

dengan kriteria pertanian organik. Bila dikaitkan dengan pemahaman awal mereka yang rendah

terhadap kriteria pertanian organik, maka dapat disimpulkan bahwa adanya dugaan masih

rendahnya sosialisasi mengenai pertanian organik yang terkait dengan beberapa aspek seperti

sertifikasi lahan, serta aspek saprotan seperti penggunaan bibit atau benih, pupuk bersertifikat,

serta pengolahan hasil, atau karena masih rendahnya permintaan pasar terhadap produk

organik, sehingga modal serta aset yang terbatas diarahkan pada kepastian pasar.

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

65 12 22 8 13 10 38 20 7

8% 8% 5% - 23% - 8% - 29%

-Kemasan bahan baku/hasil produksi

(seperti kaleng, plastik)5% 8% - - 15% - 5% - 14%

-Ampas/limbah/hasil sampingan

produksi (seperti air kolam)2% - 5% - - - 3% - -

-

Sisa bahan baku/bahan yang tidak

terpakai utk produksi produk utama

(seperti potongan kayu)

2% - - - 8% - - - 14%

92% 92% 95% 100% 77% 100% 92% 100% 71%BELUM MELAKUKAN

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Base Responden :

MELAKSANAKAN PROSES REUSE DALAM

KEGIATAN PROSES PRODUKSI

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

65 12 22 8 13 10 38 20 7

25% 42% 14% 13% 23% 40% 21% 30% 29%

-Ampas/limbah produksi (seperti

jerami, kotoran ternak, daun sayuran)17% 25% 9% - 23% 30% 16% 15% 29%

-

Sisa bahan baku/bahan yang tidak

terpakai utk produksi produk utama

(seperti jeroan ayam, daun tebu,

bekas tanaman)

6% 8% 5% 13% - 10% 3% 15% -

75% 58% 86% 88% 77% 60% 79% 70% 71%

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Base Responden :

MELAKSANAKAN PROSES RECYCLE

DALAM KEGIATAN PROSES PRODUKSI

BELUM MELAKUKAN


46

4.1.1.4. Permasalahan UMKM Sektor Pertanian Menuju Ramah Lingkungan

Pada Tabel 4.19 disajikan alasan yang dikemukakan oleh UMKM sektor pertanian yaitu

belum tertarik untuk menjalankan pertanian organik. Aspek mengenai tatacara atau kriteria

bercocok tanam secara organik menjadi alasan utama mengapa 26% UMKM belum melakukan

kegiatan ramah lingkungan dalam bidang usahanya. Hal ini diperkuat oleh 16% lainnya yang

belum mengetahui teknologi yang dapat digunakan. Hal menarik seperti dipaparkan di atas

sesuai dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan yakni masalah pasar yang belum

membutuhkan produk pertanian organik (19%) dan biaya produksinya yang mahal (26%).

Pada Tabel 4.19. Alasan UMKM sektor belum melakukan Pertanian Organik

Menyimak hasil jawaban yang diperoleh, bahwa faktor sosialisasi menjadi aspek

mendasar yang perlu disampaikan kepada UMKM di sektor pertanian. Permasalahan berikutnya

adalah masalah biaya produksi yang relatif mahal dibandingkan dengan pertanian konvensional.

Bila merujuk pada kriteria ramah lingkungan bidang pertanian khususnya tanaman pangan,

salah satu biaya yang cukup besar adalah sertifikasi lahan.

Dari hasil diskusi dengan pihak terkait, banyak fakta membuktikan bahwa sebenarnya

petani kecil dengan lahan terbatas telah mencoba menerapkan pertanian organik dengan benar

namun menghadapi kendala yaitu tidak dapat mengakses sertifikasi lahan dari pihak ketiga

karena biaya sertifikasi yang relatif tinggi berkisar Rp20 – 30 juta. Praktek sertifikasi lahan pada

awalnya berasal dari negara maju yang lahannya luas, sementara di Indonesia kepemilikan

lahan oleh petani relatif sempit. Oleh sebab itu harus ada pilihan dari negara untuk melindungi

petani kecil. Untuk melindungi produsen sekaligus konsumen agar mendapatkan bahan pangan

yang sehat maka pemerintah diharapkan dapat segera merumuskan kebijakan atau peraturan

yang melindungi kedua pihak. Persoalan lain yang dihadapi dalam pemasaran pertanian organik

adalah rendahnya pemahaman konsumen akan pangan organik, 80% menganggap pangan

organik adalah pangan bebas pestisida, pengawet dan bahan kimia. Hal ini dapat merusak citra

produk organik.

Sebagai upaya memudahkan UMKM pertanian dalam melakukan sertifikasi lahan

munculah UU No.7/1996 tentang pangan. Dampak dari regulasi tersebut adalah berdirinya 8

lembaga sertifikasi organik namun tidak dapat mengakomodir permasalahan dari petani-petani

kecil, dimana pertanian di Indonesia khususnya subsektor pangan, merupakan petani

kecil/industri skala rumah tangga yang tidak mampu untuk membiayai sertifikasi. Alternatif

solusinya adalah perlu adanya kebijakan dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk

membantu sertifikasi lahan petani tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah mengadopsi

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Sulawesi

Selatan

Kalimant

an Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 82 12 22 19 17 12 46 27 9

Tidak tahu caranya 26% - - 73% - - 19% 57% -

Pasar belum memerlukannya 19% - 14% 18% 33% 50% 24% - 33%

Biayanya mahal 26% 20% 29% - - - 10% - 33%

Belum mengetahui teknologinya 16% - - - 17% - - - 33%

Total

WILAYAH SKALA USAHA


47

skim sertifikasi yang lain seperti ICS (Internal Control System) dan PGS (Participatory Guarantee

System).

Akibat sulitnya dalam melakukan pertanian organik secara lengkap sesuai kriteria yang

ada, maka petani tidak sedikit yang mengklaim sendiri (self claim) bahwa produknya

merupakan produk organik. Pada dasarnya hal ini diakui secara internasional dan rujukannya

ada di dalam ISO/IEC ISO 17050. Standar ini mendefinisikan persyaratan bagi pemasok

(termasuk produsen) untuk bertemu ketika mereka membuat klaim resmi bahwa produk, jasa,

sistem, proses atau bahan sesuai dengan standar yang relevan, peraturan atau spesifikasi

lainnya.

4.1.2. Sektor Industri


Dari 142 responden manufaktur, jenis usaha yang dilakukan sangat beragam, umumnya

adalah jenis usaha makanan jadi, industri berbahan baku kayu, industri pakaian jadi, industri

kulit dan logam, masing-masing disajikan disajikan pada Tabel 4.20a-4.20c. Untuk industri

makanan kecil, mayoritas adalah usaha mikro dan kecil. Sedangkan usaha kayu mayoritas

adalah usaha kecil dan menengah, demikian juga untuk industri kulit, dimana produk nya

adalah sepatu, sandal atau tas. Sementara itu untuk industri logam cukup bervariasi dari sisi

skala usahanya. Melihat hasil ini, sektor industri merupakan sektor yang paling beragam dari sisi

jenis produk yang dihasilkan dan skala usahanya bervariasi.

Tabel 4.20a. Jenis Usaha Sektor Industri

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 142 38 39 16 38 11 15 60 67

Industri makanan 32% 32% 15% 63% 32% 55% 47% 37% 25%

- Roti 5% 3% - 6% 8% 18% 7% 7% 3%

- Tahu 4% 5% 3% - 8% - - 5% 4%

- Kerupuk 3% 3% - - - 27% - 5% 1%

- Mie 3% - - - 11% - - 3% 3%

- Cake (seperti blackforest, dll) 1% - 3% 6% - - 7% - 1%

- Krupuk Udang 1% - - 13% - - 7% 2% -

- Tahu Bakso 1% - - 13% - - - 2% 1%

- Kue lapis Surabaya 1% 5% - - - - 7% 2% -

- Kue Kering 1% 3% 3% - - - 7% - 1%

- Donat 1% 3% - - - - - 2% -

- Keripik Ubi 1% - - - - 9% - 2% -

- Tepung Tapioka 1% - 3% - - - - 2% -

- Somay 1% 3% - - - - - - 1%

- Brownies Kukus 1% - 3% - - - - - 1%

- Tape Ketan 1% - - - 3% - - 2% -

- Pengasapan Ikan Laut 1% - - 6% - - 7% - -

- Tempe 1% - - 6% - - - 2% -

- Bandeng Presto 1% - - 6% - - - 2% -

- Catering 1% - 3% - - - - - 1%

- Kacang telur 1% 3% - - - - - - 1%

- Saos 1% - - 6% - - - - 1%

- Cireng 1% 3% - - - - 7% - -

- Permen asem 1% - - - 3% - - 2% -

- Burger 1% 3% - - - - - - 1%

WILAYAH SKALA USAHA


48

Tabel 4.20b. Jenis Usaha Sektor Industri

Tabel 4.20c. Jenis Usaha Sektor Industri

Dari sisi aset, sektor industri mayoritas berkisar Rp50 juta hingga Rp500 juta (Tabel

4.21), 28% lainnya memiliki aset di atas Rp500 Juta. Namun demikian terdapat 25% yang

asetnya kurang dari Rp50 juta. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa untuk sektor industri skala

usahanya mayoritas adalah kecil menengah. Hal ini berbeda dengan kasus yang ditemui pada

sektor pertanian.

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 142 38 39 16 38 11 15 60 67

Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk

furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya/

Industri kertas dan barang dari kertas/ Industri pencetakan dan

reproduksi media rekaman

12% 18% 8% 13% 11% 9% 13% 15% 9%

- Kusen 3% 5% 3% - 3% - 13% 3% -

- Suyok Kering 1% 3% - - - - - 2% -

- Furniture 1% - - - - 9% - - 1%

- Buku 1% 3% - - - - - 2% -

- Sablonan/cetakan 1% - 3% 6% - - - 2% 1%

- Majalah Buku 1% - - 6% - - - - 1%

- Jendela 1% 3% - - - - - 2% -

- Jilid Buku 1% 3% - - - - - 2% -

- Kardus 1% - - - 3% - - - 1%

- Lantai kayu 1% - - - 3% - - - 1%

- Ukiran kayu,kusen,lemari 1% - - - 3% - - 2% -

- Kayu kaso untuk bangunan 1% 3% - - - - - 2% -

- Meubel 1% - 3% - - - - - 1%

Industri pakaian jadi 11% 11% 21% - 11% - 13% 8% 13%

- Pakaian 5% - 10% - 8% - - 7% 4%

- Textile (seperti Sprei, dll) 1% 3% - - 3% - 7% - 1%

- Sweater 1% - 3% - - - - - 1%

- Jaket 1% - 3% - - - 7% - -

- Celana jeans 1% 3% 3% - - - - 2% 1%

- Kaos 1% 3% 3% - - - - - 3%

- Celana 1% 3% - - - - - - 1%

WILAYAH SKALA USAHA

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 142 38 39 16 38 11 15 60 67

Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki 10% 16% 15% - 5% - - 12% 10%

- Sepatu 8% 13% 13% - 5% - - 10% 9%

- Produk jadi berbahan kulit 1% - 3% - - - - 2% -

- Tas 1% 3% - - - - - - 1%

Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya 9% 11% 5% 13% 5% 27% 7% 7% 12%

- Flat besi 1% - 5% - - - 7% 2% -

- Teralis + Pager Besi 1% 3% - - - - - 2% -

- Kanopi 1% 3% - - - - - 2% -

- Rak toko 1% 3% - - - - - 2% -

- Besi Beton & Tulang Siku 1% - - 6% - - - - 1%

- Streples untuk spring bed dan jok mobil 1% - - 6% - - - - 1%

- Pagar besi 1% - - - - 18% - - 3%

- Cor logam dan kuningan 1% - - - 3% - - - 1%

- Cor logam/ornamen pagar 1% - - - 3% - - - 1%

- Genteng 1% - - - - 9% - - 1%

- Acesories AC 1% 3% - - - - - - 1%

WILAYAH SKALA USAHA


49

54%

49%

33%

46%

51%

67%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Usaha Menengah

Usaha Kecil

Usaha Mikro

Tenaga Kerja Tetap Tenaga Kerja Tidak Tetap

Tabel 4.21. Aset Usaha Sektor Industri

Pada Tabel 4.22, disajikan jumlah serapan tenaga kerja yang terdapat pada masing-

masing usaha menurut skala usahanya. Tampak bahwa semakin besar skala usaha maka

semakin besar serapan tenaga kerjanya, hal ini berlaku untuk semua wilayah. Fakta ini

menunjukkan bahwa industri manufaktur di Indonesia masih bersifat semi automatis bahkan

tradisional.

Tabel 4.22. Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Industri

Dari sisi status tenaga kerja yang ada antara tenaga kerja tetap dan tidak tetap dapat

dikatakan hampir berimbang (Gambar 4.2). Hal ini disebabkan sifat dari aktivitas sektor ini

bersifat rutin dalam proses produksinya, tidak seperti pada sektor pertanian di mana terdapat

periode menunggu, sementara pada sektor industri merupakan sektor yang tenaga kerjanya

bekerja secara intensif.

Gambar 4.2. Status Tenaga Kerja Sektor Industri

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 142 38 39 16 38 11 15 60 67

Sampai dengan Rp 50 juta 25% 37% 26% 31% 16% 9% 67% 40% 3%

Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta 46% 50% 38% 31% 55% 55% 33% 57% 40%

Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar 20% 11% 28% 25% 18% 27% - 3% 40%

Lebih dari Rp 10 miliar sampai dengan Rp 50 miliar 6% 3% 5% 13% 5% 9% - - 12%

Lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 miliar 2% - 3% - 5% - - - 4%

Total

WILAYAH SKALA USAHA

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 142 38 39 16 38 11 15 60 67

1 - 4 orang (mikro) 9% 11% 10% 25% 3% - 33% 10% 3%

5 - 19 orang (kecil) 48% 53% 41% 19% 55% 73% 53% 70% 27%

20 - 99 orang (menengah) 32% 32% 31% 38% 34% 27% 13% 18% 49%

100 orang atau lebih (besar) 11% 5% 18% 19% 8% - - 2% 21%

Total

WILAYAH SKALA USAHA


50

Dari sisi pengalaman usaha yang telah dilakukan (Tabel 4.23), mayoritas responden

telah berusaha lebih dari 10 tahun, bahkan bila dijumlahkan 86% usaha manufaktur sudah

berpengalaman lebih dari 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini telah terkategori yang

established.

Tabel 4.23. Lama Usaha yang telah dilakukan

Dari sisi badan hukum usaha yang dimiliki (Tabel 4.24), 54% usaha sektor ini telah

memiliki badan usaha (54%), sementara 46% lainnya belum memiliki. Dari sisi skala usaha,

diketahui bahwa semakin besar skala usahnyanya maka kepemilikan badan usaha akan semakin

besar.

Tabel 4.24. Kepemilikan Badan Usaha

Bagi yang memiliki badan usaha, surat izin yang dimiliki mayoritas adalah CV (44%),

kemudian adalah UD (Firma) (29%) dan PT (25%), sedangkan 1% lainnya adalah perusahaan

dagang (Tabel 4.25). Dari sisi skala usaha, mayoritas usaha berskala mikro memiliki bentuk

usaha UD, hal ini menandakan bahwa usaha mikro lebih terspesifikasi dari sisi aktivitasnya.

Sementara usaha dengan skala menengah bentuk usaha berbentuk PT lebih dominan dibanding

skala usaha lainnya.

Tabel 4.25. Bentuk Usaha yang Dimiliki Usaha Sektor Industri

Usaha Mikro Usaha KecilUsaha

Menengah

Base Responden : 142 15 60 67

Kurang dari 3 tahun - - - -

3 – 5 tahun 14% 20% 18% 9%

Lebih dari 5 – 10 tahun 31% 20% 38% 27%

Lebih dari 10 tahun 55% 60% 43% 64%

SKALA USAHA

Total


Menengah


CV 44% 25% 48% 44%

UD (Firma) 29% 75% 48% 17%

PT 25% - 5% 35%

Perseorangan 1% - - 2%

Perusahaan dagang 1% - - 2%

SKALA USAHA

Total

Usaha

MikroUsaha Kecil

Usaha

Menengah


Ya 54% 27% 35% 78%

Tidak 46% 73% 65% 22%

Total

SKALA USAHA


51

Sehubungan hal tersebut, untuk menjalankan usaha pada sektor industri, jenis perijinan

yang dimiliki disajikan pada Tabel 4.26. Surat keterangan dari Desa/Kecamatan, NPWP, SIUP

dan Akta Pendirian serta TDP/TDI mayoritas telah dimiliki oleh usaha ini. Dari sisi skala usaha

terlihat bahwa ketaatan usaha kecil menengah cenderung telah memiliki berbagai izin. Hal

sebaliknya terjadi pada skala mikro.

Tabel 4.26. Jenis Izin yang dimiliki Sektor Industri

Tabel 4.27. Lokasi Usaha Industri

Menarik untuk disimak adalah masalah lokasi usaha di mana proses produksi dilakukan

oleh usaha sektor industri ini. Pada Tabel 4.27 disajikan lokasi usaha tersebut, tampak bahwa

mayoritas lokasi usaha dilakukan di daerah pemukiman (79%), hanya sekitar 21% yang berlokasi

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

U

s

a

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 193 48 48 23 59 15 19 77 97

Pemukiman 79% 90% 75% 74% 73% 93% 95% 88% 69%

Sentra usaha (produk yang dihasilkan

homogen)8% 6% 13% - 10% 7% 5% 5% 11%

Kawasan industri (produk yang dihasilkan

heterogen)6% 2% 4% 9% 12% - - - 12%

Kluster industri (konsentrasi geografi yang

saling berhubungan dalam wilayah

tertentu)

4% 2% 4% 9% 5% - - 4% 5%

Sentra oleh-oleh 2% - 4% 9% - - - 3% 2%

Total

WILAYAH SKALA USAHA


Menengah


Surat Keterangan Usaha

dari Desa/Kecamatan69% 60% 68% 72%

NPWP 66% 40% 53% 84%

SIUP 65% 33% 50% 85%

Akta Pendirian Perusahaan 48% - 27% 78%

TDP / TDI 42% 7% 27% 63%

Surat Ijin

Gangguan/Lingkungan/HO

yang diterbitkan oleh

Walikota

35% 13% 17% 55%

PIRT dari Depkes/Izin Usaha

Depkes4% - 5% 3%

Surat izin dari Dinas

Perindustrian1% - - 3%

Surat Dinas Kesehatan 1% - 3% -

Sertifikat halal MUI 1% - - 1%

Surat keterangan dari Dinas

Perikanan1% 7% - -

Surat ijin Denpom 1% - 2% -

BPOM 1% - 2% -

Belum ada 4% 13% 3% 3%

SKALA USAHA

Total


52

di wilayah sentra usaha. Bahkan bila dilihat dari skala usahanya, skala mikro mayoritas berlokasi

di pemukiman (95%), dan merupakan merupakan home industry.

Dari hasil diskusi dengan pemangku kepentingan seperti dinas terkait, bahwa masalah

utama yang dihadapi usaha yang ramah lingkungan adalah masalah lokasi usaha. Oleh karena

itu, persoalan kelestarian lingkungan yang dihadapi dari sisi sektor industri utamanya adalah

persoalan pembuangan limbah produksi. Di sisi lain aspek produksi bersih yang menjadi salah

satu aspek yang dipersyaratkan oleh Disperindag sama sekali belum tersentuh. Hal ini akan

dipaparkan pada bagian berikutnya, sejauh mana usaha manufaktur ini siap menghadapi atau

menjalankan usaha sesuai dengan kriteria ramah lingkungan.

4.1.2.2. Kriteria Usaha Ramah Lingkungan Sektor Industri

Sektor Industri memiliki peran strategis di samping sebagai penyumbang utama PDRB,

juga sebagai pengguna sumberdaya alam dan penyerap tenaga kerja terbesar. Di sisi lain,

adanya keterbatasan ketersediaan sumber daya alam dan keterbatasan daya dukung

lingkungan dalam menerima limbah dan emisi industri, maka pembangunan industri yang

berpedoman pada keberlangsungan nilai ekonomi, keterlibatan sosial, dan perlindungan

terhadap kualitas lingkungan hidup harus segera dilakukan. Atas dasar ini, munculah istilah

industri hijau yang mengarahkan agar industri mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas

penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan

industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat kepada

masyarakat.

Untuk mendorong pelaku usaha pada sektor industri (IKM), Kementerian Perindustrian

telah melakukan berbagai upaya guna mendorong berkembangnya Industri Hijau, salah satunya

melalui penerbitan pedoman Industri Hijau itu sendiri, serta sertifikasi kepada industri yang

telah melaksanakan program Industri Hijau. Upaya lain adalah dengan memberikan

penghargaan kepada pelaku industri yang telah melaksanakan upaya penghematan

penggunaan sumberdaya alam dan penggunaan sumberdaya ramah lingkungan dan terbarukan

Pada sektor industri, pedoman yang digunakan oleh kementerian Perindustrian dalam

mendorong atau melakukan penilaian ramah lingkungan suatu industri didasarkan pada 3

aspek2 yaitu:

a. Proses Produksi, meliputi bahan baku dan bahan penolong, energi, air, teknologi proses,

produk, sumberdaya manusia, dan lingkungan kerja.

b. Manajemen Perusahaan, meliputi program efisiensi produksi, community development

(CSR), penghargaan yang pernah diterima dan sistem manajemen.

c. Pengelolaan lingkungan Industri, meliputi pemenuhan baku mutu lingkungan, sarana

pengelolaan limbah dan emisi, dan kinerja pengelolaan lingkungan.

Pada Tabel 4.28 disajikan rincian komponen masing-masing aspek pedoman pelaksanaan

industri hijau.

2 Pedoman Penilaian Industri Ramah Lingkungan 2012


53

Tabel 4.28. Kriteria Usaha Ramah Lingkungan Sektor Industri

No Kegiatan Industri Hijau

A PROSES PRODUKSI

1 Bahan baku & Bahan Penolong a. Spesifikasi Bahan baku &

Bahan Penolong

Bentuk fisik

Sifat bahan baku

Asal Bahan baku

Sertifikasi bahan

Sistem penyimpanan dan Neraca bahan

b. Substitusi Bahan Baku Melakukan penggantian ke bahan baku yang bersifat ramah lingkungan

c. Kepemilikan Sertifikasi Material safety Data Sheet (MSDS)

Bahan baku dan penolong yang memiliki MSDS

d. Standard Operating Procedure (SOP)

Pemesanan Bahan Baku

Penerimaan Bahan Baku

Penyimpanan Bahan Baku

Pengangkutan Bahan Baku

2 Energi a. Jenis energi yang digunakan

Penghematan energi yang telah dilakukan

b. Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Jenis EBT

c. Melakukan Audit Penggunaan Energi

Rutinitas Audit

3 Air a. Upaya Penghematan

Besarnya penghematan penggunaan air

b. Melakukan Audit Penggunaan Air

Rutinitas Audit

4 Teknologi Proses a. Kepemilikan program

pemeliharaan mesin atau peralatan secara periodik

Rutinitas pemeliharaan


54

Tabel 4.28. Kriteria Usaha Ramah Lingkungan Sektor Industri (lanjutan)


b. Pelaksanaan efisiensi

Reduce (mengurangi penggunaan bahan baku atau bahan penolong, termasuk energi, air dan kemasan produk dll.)

Reuse (menggunakan kembali bahan baku dan bahan penolong termasuk energi, air dan kemasan produk yang terbuang)

Recycle (memanfaatkan kembali bahan baku dan bahan penolong termasuk energi, air dan kemasan produk yang terbuang melalui proses daur ulang)

c. Melakukan penggantian atau modifikasi peralatan mesin sebagai upaya meningkatkan efisiensi proses produksi.

Rutinitas pergantian

d. Ketersediaan SOP Operasional Mesin

Material input bahan baku

Pemeliharaan mesin

5 Produk a. Jenis Produk dan kapasitas

Jenis produk yang dihasilkan

Kapasitas produksi

Sertifikasi produk

b. Kepemilikan eco product Jenis sertifikat atau dokumen pendukung

Kapasitas produksi

c. Penggunaan bahan baku dan penolong dan Produk dihasilkan

Jumlah bahan baku

Jumlah bahan penolong

Hasil Produksi

6 Sumberdaya Manusia Jumlah tenaga kerja keseluruhan

Jumlah tenaga kerja di proses produksi

Jumlah tenaga kerja yang sudah mengikuti pendidikan atau pelatihan

Jumlah tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikat

7 Lingkungan Kerja a. Parameter K3L yang sudah

terpenuhi

Parameter K3L sesuai Kepmenaker No. 51 1999

Iklim kerja, kebisingan, getaran, frekuensi radio atau gelombang mikro, radiasi ultra violet atau gelombang mikro, radiasi ultra violet

b. Pemantauan dan penilaian kinerja K3L

Khusus untuk IKM

Memasang rambu-rambu K3L

Menyediakan alat K3L

Menyediakan alat perlindungan diri (APD)

Memiliki sistem ventilasi yang baik di ruangan proses produksi.


55

Tabel 4.28. Kriteria Usaha Ramah Lingkungan Sektor Industri (lanjutan)


B MANAJEMAN PERUSAHAAN

1 Kebijakan Perusahaan dalam menerapkan Efisiensi Produksi

Komitmen manajemen dalam menjalankan keijakan peningkatan efiensi produksi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan

2 a. Pelaksanaan CD/CSR Adanya program kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar

Realisasi pelaksanaan CD/CSR

Intensitas pelaksanaan CD/CSR

b. Besarnya alokasi dana untuk CD/CSR dari keuntungan Bersih

Besarnya alokasi dana

Ada tidaknya peningkatan jumlah alokasi

3 Penghargaan terkait Industri Hijau

Pernah tidaknya menerima penghargaan Industri Hijau

4 Sistem manajemen Sertifikat sistem manajeman yang telah dimiliki ISO 1400S, ISO 9000S, SMK3, OHSAS, GMP, HACCP, lainnya

C PENGELOLAAN LINGKUNGAN INDUSTRI

1 Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan

Persentase pemenuhan baku mutu limbah cair dalam 5 tahun terkahir

Persentase pemenuhan baku mutu limbah gas dan debu dalam 5 tahun terkahir

2 a. Sarana Pengelolaan Limbah dan Emisi, dan lama pengoperasiannya

IPAL

Incenator

Bak Sampah

dll.

b. Ada tidaknya limbah B3 Sarana pengelolaan limbah B3

Perizinan yang dimiliki dalam pengelolaan B3

3 Keikutsertaan dalam PROPER Tahun perolehan

Berdasarkan kriteria tersebut, Kemenperin menyusun secara lebih terstruktur sebanyak

72 komponen untuk menilai tingkat kehijauan suatu industri, di mana masing-masing aspek

memiliki bobot yang berbeda, aspek Proses Produksi memiliki bobot 70%, Manajemen

Perusahaan 10% dan Pengelolaan Lingkungan Industri 20%.

4.1.2.3. Pemahaman dan Aktivitas Ramah Lingkungan UMKM Sektor Industri

Pemahaman pelaku usaha pada sektor industri terhadap kegiatan usaha yang ramah

lingkungan disajikan pada Tabel 4.29a dan 4.29b. Secara umum tampak bahwa dari 7 aspek

kriteria ramah lingkungan dari sektor industri bahwa proses produksi merupakan aspek yang

lebih dominan dikaitkan dengan kegiatan ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semua

jawaban responden yang terkait dengan usaha ramah lingkungan seluruhnya merupakan


56

komponen dari kriteria proses produksi. Namun demikian pemahaman ini masih tergolong

relatif rendah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 24% dari 136 responden yang direkrut secara

random, menyatakan bahwa kegiatan usaha ramah lingkungan pada sektor industri identik

dengan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dengan jaminan adanya sertifikat atau

izin dari lembaga tertentu.

Menariknya adalah, 54% pelaku usaha sama sekali tidak mengetahui aktivitas ramah

lingkungan yang terkait dengan usaha yang dilakukan. Ironisnya hal ini dijumpai pada semua

skala usaha. Dengan cara pandang terbalik, fakta ini memperkuat suatu fenomena bahwa

pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri disebabkan karena rendahnya

kesadaran, lebih tepatnya pengetahuan pelaku usaha dalam menjaga lingkungan hidup

sekitarnya.

Tabel 4.29a. Pemahaman Pelaku Usaha Sektor Industri Terhadap Kegiatan Ramah Lingkungan

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 136 40 37 15 37 7 15 58 63

Menggunakan bahan baku yang memiliki sertifikat/izin 24% 28% 19% 27% 30% - 27% 10% 37%

Menggunakan bahan baku dan bahan penolong terbarukan 22% 8% 19% 40% 38% - 13% 21% 25%

Melakukan efisiensi dalam penggunaan bahan baku dan

bahan penolong14% 8% 11% 20% 24% - 27% 2% 22%

Melaksanakan proses Recycle dalam kegiatan proses produksi

(memanfaatkan kembali bahan baku dan bahan penolong

termasuk penggunaan energi, air, kemasan produk, dan lain-

lain yang terbuang melalui proses daur ulang)

13% 10% 8% 27% 19% - 13% 9% 17%


(menggunakan kembali bahan baku dan bahan penolong


lain yang terbuang)

11% 5% 8% 20% 19% - 13% 5% 16%

Melakukan efisiensi penggunaan energi 10% 5% 8% 20% 14% - 20% 3% 13%

Melakukan efisiensi penggunaan air 10% 5% 3% 20% 19% - 20% 3% 13%

Menggunakan bahan baku dan bahan penolong yang memiliki

MSDS/spesifikasi bahan7% 3% 5% 7% 14% - - 3% 11%

Menggunakan energi terbarukan 7% 5% 5% 13% 8% - - 9% 6%

Total

WILAYAH SKALA USAHA


57

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 136 40 37 15 37 7 15 58 63

Menggunakan bahan baku yang memiliki

sertifikat/izin42% 45% 27% 47% 57% 14% 33% 36% 49%

Melakukan efisiensi dalam penggunaan bahan

baku dan bahan penolong28% 25% 19% 33% 43% - 47% 19% 32%

Menggunakan bahan baku dan bahan

penolong terbarukan23% 3% 22% 53% 38% - 27% 24% 21%

Melakukan efisiensi penggunaan energi 22% 20% 16% 7% 35% 29% 27% 17% 25%


proses produksi16% 10% 14% 33% 19% 14% 13% 17% 16%

Menggunakan energi terbarukan 15% 8% 8% 20% 32% - 7% 21% 13%


proses produksi 12% 3% 11% 20% 19% 14% 7% 7% 17%

Melakukan efisiensi penggunaan air 10% 5% 8% 20% 14% - 33% 3% 10%


proses produksi4% 3% 3% 7% 8% - 7% 2% 6%

Menggunakan bahan baku dan bahan

penolong yang memiliki MSDS/Spesifikasi

bahan

4% - 3% 7% 8% - - 2% 6%

Belum melakukan satupun kegiatan di atas 31% 40% 51% 7% 3% 71% 27% 36% 27%

Total

Tabel 4.29b. Pemahaman Pelaku Usaha Sektor Industri Terhadap Kegiatan Ramah Lingkungan

Pada bagian terdahulu telah dipaparkan pemahaman pelaku usaha terkait aktivitas

usaha (proses produksi) ramah lingkungan, pada bagian ini disajikan aktivitas nyata yang

dilakukan oleh pelaku usaha sektor industri terkait dengan kriteria ramah lingkungan khususnya

untuk proses pengolahan, dimana pada Tabel 4.30 ditunjukkan bahwa persentase pelaku

usaha yang menganggap dirinya sudah melakukan sebagian kegiatan ramah lingkungan sesuai

kriteria mengalami peningkatan secara signifikan.

Tabel 4.30. Aktivitas Usaha Sektor Industri terkait Kriteria Ramah Lingkungan

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 136 40 37 15 37 7 15 58 63

Melaksanakan proses redusce dalam kegiatan proses produksi

(mengurangi pemakaian bahan baku dan bahan penolong

termasuk penggunaan energi,air, kemasan produk dan lain-

lain

4% 3% 3% 7% 8% - 7% 2% 6%

Menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan 1% - - 7% - - - - 2%

Membuang limbah kimia tidak di saluran air 1% - - 7% - - - - 2%

Membuang/memilih sampah sesuai dengan jenisnya (logam,

kertas, zat cair kimia)1% - - 7% - - - - 2%

Lingkungan sekitar tidak terganggu pencemaran dan aktivitas

produksi1% - - 7% - - - 2% -

Tidak melakukan polusi udara dan pencemaran lingkungan (air

limbah)1% - 3% - - - - 2% -

Tidak ada/belum melakukan kegiatan proses produksi ramah

lingkungan1% 3% 3% - - - - - 3%

Tidak tahu 54% 58% 57% 33% 46% 100% 47% 69% 41%

Total

WILAYAH SKALA USAHA


58

Dari semua komponen proses produksi, penggunaan bahan baku bersertifikasi atau

memiliki izin merupakan komponen yang terbanyak yang telah dilakukan responden (42%).

Masih terkait dengan aspek produksi sebanyak 28% pelaku usaha telah melakukan efisiensi

dalam penggunaan bahan baku dan penolong, 23% melakukan efisiensi penggunaan bahan

baku dan penolong. Sementara itu, 22% melakukan efisiensi penggunaan energi dan 10%

efisiensi dalam penggunaan air. Terkait dengan konsep 3R yakni Reduce, Reuse dan Recycle,

baru sebagian kecil responden yang telah menerapkan konsep tersebut, masing-masing adalah

4%, 12% dan 16%. Hanya 4% pelaku usaha yang menggunakan bahan baku dan penolong yang

memiliki MSDS. Sehubungan hal tersebut, 31% pelaku usaha sama sekali belum melakukan

proses produksi sesuai kriteria ramah lingkungan. Rincian dari masing-masing komponen proses

produksi akan dipaparkan pada Tabel 4.31 hingga Tabel 4.36.

Tabel 4.31. Jenis Sertifikasi Bahan Baku dan Bahan Penolong yang Digunakan

Secara lebih rinci, jenis sertifikasi bahan baku dan penolong adalah SNI dan sertifikasi

halal. Pada Tabel 4.31 terlihat bahwa sedikitnya 73% pelaku usaha telah menggunakan bahan

baku dan penolong dengan dengan sertifikasi SNI. Hal menarik terkait dengan sertifikasi ini

adalah pelaku usaha mengklaim sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh MUI merupakan salah

satu jenis sertifikasi yang termasuk kriteria dalam proses produksi ramah lingkungan. Bahkan

sebagian pelaku usaha (3%) salah dalam memahami maksud dari sertifikasi bahan. Fakta ini

menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami kriteria ramah lingkungan

yang terkait dengan proses produksi.

Lebih lanjut terkait dengan penggunaan bahan baku dan bahan penolong yang memiliki

MSDS, terdapat sebagian responden yang telah menggunakannya. Secara lebih rinci hal ini

dijelaskan pada Tabel 4.32.

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

60 19 11 7 22 1 5 22 33

95% 95% 91% 100% 95% 100% 100% 95% 94%

- SNI 73% 63% 64% 71% 86% 100% 60% 68% 79%

- SNI (Terigu dari Bogasari) 3% 11% - - - - - 5% 3%

- Perhutani 3% 5% - - 5% - 20% 5% -

- Daging sapi yg sehat dan halal 2% - - 14% - - - - 3%

- Dural SS 304 2% - 9% - - - - 5% -

-

SNI (Bahan baku yg sudah standar SNI tidak menggunakan

campuran bahan pengawet yg berbahaya buat kesehatan

manusia maupun lingkungan)

2% 5% - - - - - 5% -

- Sertifikat halal 2% - 9% - - - - 5% -

- SNI dan Stempel halal 2% - - 14% - - - - 3%

- Menggunakan bahan baku yang sudah berstandar SNI 2% 5% - - - - 20% - -

- Sudah menggunakan bahan yang sudah SNI 2% 5% - - - - - - 3%

- Sertifikat yang diberikan oleh pabrik baja untuk logam yang akan diproses2% - - - 5% - - - 3%

- Sertifikasi halal baru MUI untuk bahan-bahan 2% - 9% - - - - - 3%

- ASME 2% - - - 5% - - - 3%

- BPOM 2% - 9% - - - - 5% -

3% 5% 9% - - - - 5% 3%

-Menggunakan tinta sablon yang mengandung bahan kimia

rendah non toxin2% - 9% - - - - 5% -

- Tidak menggunakan formalin yg tidak baik buat kesehatan 2% 5% - - - - - - 3%

2% - - - 5% - - - 3%

Base Responden :

MENGGUNAKAN BAHAN BAKU BERSERTIFIKASI

MENGANGGAP TELAH MENGGUNAKAN BAHAN BAKU

BERSERTIFIKASI

BELUM MELAKUKAN

Total

WILAYAH SKALA USAHA


59

Tabel 4.32 Penggunaan Bahan Penolong yang Memiliki MSDS

Terlihat bahwa ada 7 respoden yang menggunakan jenis bahan penolong dalam proses

produksinya yang memiliki MSDS, sebagian besar adalah bahan penolong dalam pembuatan

makanan olahan. Terkait hal itu, terdapat 29% dari 7 responden yang salah mengartikan kriteria

MSDS dari bahan baku penolong yang digunakannya.

Tabel 4.33. Jenis Energi Terbarukan dalam Proses Produksi

Tabel 4.34. Jenis Penghem

Sehubungan hal tersebut, dari 15% responden yang penggunaan energi terbarukan,

jenis energi yang digunakan dipaparkan pada Tabel 4.33. Penggunaan cahaya Matahari dan

angin dalam proses produksi yang diklaim oleh 82% dan 41% pada dasarnya ditujukan untuk

pengeringan produk yang dihasilkan. Penggunaan sinar matahari ini dilakukan secara langsung,

tanpa bantuan alat seperti solar cell, yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi

listrik. Hal serupa juga dijumpai pada pelaku usaha yang menggunakan energi angin dalam

proses produksinya.

Jawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

7 1 2 4 0 0 1 6

71% 100% 50% 75% - - 100% 67%

- Ragi 14% - - 25% - - 100% -

- Tinta cetak developer 14% - 50% - - - - 17%

- Tinta fixer 14% - 50% - - - - 17%

- Essence 14% 100% - - - - - 17%

- Vanilla 14% 100% - - - - - 17%

- Citrun 14% 100% - - - - - 17%

- Oxigen 14% - - 25% - - - 17%

- Bio Kompos dari PTPN X 14% - - 25% - - - 17%

29% - 50% 25% - - - 33%

- Daging sapi 14% - 50% - - - - 17%

- Mesin penggiling dari cina 14% - - 25% - - - 17%

- - - - - - - -BELUM MELAKUKAN

MENGGUNAKAN BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG YANG

MENGANGGAP TELAH MENGGUNAKAN BAHAN BAKU DAN

BAHAN PENOLONG YANG MEMILIKI MSDS/SPESIFIKASI BAHAN

Base Responden :

Total

WILAYAH SKALA USAHA

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

22 4 3 3 12 2 12 8

95% 75% - - - 50% - -

- Cahaya Matahari 82% 75% 100% 100% 75% 50% 75% 100%

- Angin 41% 25% - - 67% - 50% 38%

5% 25% - - - 50% - -

- Gas 5% 25% - - - 50% - -

- - - - - - - -BELUM MELAKUKAN

MENGANGGAP TELAH MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN

MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN

Base Responden :

Total

WILAYAH SKALA USAHA


60

Tabel 4.34. Jenis Penghematan Penggunaan Energi

Di samping menggunakan energi terbarukan, sebagian responden juga melakukan

penghematan energi 22% (Tabel 4.30). Cara yang ditempuh (Tabel 4.34) antara lain dengan

membatasi penggunaan listrik saat jam kerja saja atau memadamkan peralatan listrik bila tidak

digunakan (56%). Sebagian lain (19%) mengganti peralatan listrik dengan peralatan manual,

bahkan menggunakan peralatan yang tepat sesuai kebutuhan (8%). Penggantian ini kebanyakan

dilakukan oleh industri yang berskala menengah.

Terkait dengan penghematan energi ini, beberapa responden yang kurang tepat dalam

memahami penghematan energi ini, yakni memantau penggunaan listriknya, serta mengalihkan

penggunaan jenis bahan bakar ke jenis lainnya yang diharapkan lebih murah. Besarnya

penghematan ini bila dikaitkan dengan kriteria ramah lingkungan sektor industri, belum dapat

diukur besarannya, sehingga dalam penelitian ini baru indikasinya saja yang dapat

diinformasikan.

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

36 9 8 2 15 5 12 19

83% 89% 75% 50% 87% 80% 83% 84%

-

Membatasi penggunaan listrik/energi lainnya (seperti

menggunakan penerangan sesuai dengan batas

maksimal bekerja, mematikan peralatan listrik bila tidak

56% 56% 50% 50% 60% 80% 42% 58%

-

Mengganti peralatan listrik/energi tak terbarukan

lainnya dengan peralatan lain yang tidak menggunakan

listrik/energi tak terbarukan lainnya (seperti

menggunakan kipas sate, membuat kolam di dekat

sungai sehingga tidak perlu menggunakan pompa air

19% 22% 13% - 20% - 25% 21%

-Menggunakan peralatan yang tepat dan sesuai

kebutuhan8% 11% 13% - 7% - 8% 11%

- Menggunakan peralatan listrik yang hemat energi 3% - 13% - - - 8% -

14% - 25% 50% 13% 20% 8% 16%

- Bahan bakar solar diganti dgn LPG 3% - 13% - - - - 5%

- Beralih energi dari BBM ke listrik PLN 3% - 13% - - - - 5%

- Selalu memantau meteran listrik tiap hari 3% - - - 7% 20% - -

- Akan melakukan penghematan dan pemakaian energi

listrik

3% - - - 7% - - 5%

-Pemakaian tabung gas lebih hemat dibandingkan

minyak tanah dan lebih murah harganya3% - - 50% - - 8% -

3% 11% - - - - 8% -

Total

WILAYAH SKALA USAHA

MELAKUKAN EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI

BELUM MELAKUKAN

MENGANGGAP TELAH MELAKUKAN EFISIENSI

PENGGUNAAN ENERGI


61

Tabel 4.35. Jenis Penghematan Penggunaan Air

Jenis aktivitas yang dilakukan dalam melakukan penghematan air (Tabel 4.35) yang

terbanyak adalah membatasi penggunaan air sesuai dengan kebutuhan (42%), serta

penggunaan air hujan atau air sungai (4%). Bila dilihat dari skala usahanya, penghematan yang

dilakukan kelompok usaha dengan skala menengah beberpa diantaranya sudah ada yang

memiliki water treatment, yakni semacam alat yang digunakan untuk penjernihan air atau

pengurangan kadar kandungan limbah sebelum dibuang ke saluran umum. Namun demikian,

besarnya nilai penghematan energi pada komponen air ini tidak bisa disajikan karena pelaku

usaha tidak melakukan pencatatan terhadapnya.

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap perilaku UMKM (sektor industri) dalam

melakukan kegiatan produksinya yang terkait dengan kriteria ramah lingkungan (industri hijau),

dapat disimpulkan masih cukup rendah. Dapat juga diartikan bahwa belum ada industri UMKM

dengan berbagai skala usaha yang telah secara komprehensif melakukan kegiatan usaha sesuai

dengan kriteria industri hijau, kalaupun ada hanya bersifat parsial atau sebagian saja. Namun

demikian, ada indikasi yang cukup kuat bahwa industri dengan skala menengah memiliki

kecenderungan atau perilaku yang sudah mengarah pada aktivitas sesuai dengan kriteria ramah

lingkungan yang ditetapkan oleh kemenperin.

Menarik untuk disampaikan, motivasi dari beberapa industri dalam melakukan

penghematan baik penggunaan energi dan air pada dasarnya lebih disebabkan oleh motif

ekonomi yakni penghematan biaya, alih-alih mematuhi aturan ramah lingkungan, hal ini

disebabkan pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap kriteria ramah lingkungan masih

belum dipahami dengan baik.

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

24 5 7 3 8 6 10 8

54% 40% 43% 100% 63% 83% 20% 75%

-Membatasi penggunaan air (seperti menggunakan air sesuai

kebutuhan, hanya menggunakan satu bak untuk pencelupan 42% 20% 29% 100% 50% 83% 20% 38%

-

Dilakukan beberapa kali pengurasan kalo sudah kotor di

masukan kedalam mesin pengolahan ,disaring di jadikan air

bersih lalu di buang ke pembuangan

4% - 14% - - - - 13%

- Ada water treatment 4% - - - 13% - - 13%

- Menggunakan saluran yang tingkat kebocoran airnya kecil 4% - 14% - - - - 13%

-Tidak menggunakan air tanah, tetapi menggunakan air hujan

atau air sungai4% 20% - - - - - 13%

8% 20% - - 13% 17% 10% -

- Melakukan penggantian air PAM dengan sumur 4% 20% - - - 17% - -

- Mengecat dan mencuci kaca 4% - - - 13% - 10% -

38% 40% 57% 0% 25% 0% 70% 25%

Base Responden :

BELUM MELAKUKAN

MELAKUKAN EFISIENSI PENGGUNAAN AIR

MENGANGGAP TELAH MELAKUKAN EFISIENSI PENGGUNAAN AIR

Total

WILAYAH SKALA USAHA


62

4.1.2.4. Permasalahan UMKM Menuju Ramah Lingkungan Sektor Industri

Sektor industri merupakan sektor yang paling beragam jenis produk yang dihasilkan

maupun proses produksinya. Persoalan yang dihadapi oleh UMKM pada sektor ini dalam

menuju ramah lingkungan cukup beragam juga. Bila merujuk pada kriteria industri hijau yang

dikeluarkan oleh Kemenperin yang meliputi 7 aspek, maka banyak hal yang harus dibenahi.

Pada Tabel 4.36. Alasan UMKM Sektor Industri Belum Ramah Lingkungan

Pada Tabel 4.36. disajikan alasan UMKM yang masih belum mengarah kepada industri

hijau. Terlihat bahwa 45% UMKM belum mengetahui bagaimana kriteria yang berlaku agar

dapat mengarah pada kelestarian lingkungan. Bagi sebagian yang mengetahui sekilas mengenai

industri hijau, kendala yang dihadapi adalah harga bahan baku yang nantinya untuk produksi

lebih mahal dibandingkan dengan harga bahan baku yang saat ini digunakan (25%). Bahkan

argumen lain yang diajukan adalah terbentur pada keterbatasan modal yang digunakan untuk

meremajakan mesin dan peralatan produksi yang dianggap sudah berumur (24%). Sementara

itu, UMKM juga mengalami masalah SDM yang belum terampil (12%).

Di samping masalah pengetahuan dan permodalan dan kesulitan bahan baku serta SDM,

masalah lain yang sangat krusial dihadapi oleh UMKM adalah aspek pemasaran (18%). Seperti

telah dipaparkan sebelumnya, bahwa persoalan mendasar terkait produk hijau adalah masih

rendahnya animo pasar, yang disebabkan oleh beberapa hal. Di sisi lain, alasan UMKM belum

berminat mengarah pada kelestarian lingkungan adalah karena adanya persepsi bahwa mereka

masih berskala kecil atau mikro (16%).

Bila disimak permasalahan yang dihadapi UMKM terkait dengan industri hijau meliputi

aspek manajeman, pengetahuan teknis, permodalan serta aspek pemasaran. Meski

Kementerian dan Dinas terkait memiliki program pembinaan namun karena kapasitas yang

terbatas serta prioritas pembangunan daerah pada peningkatan produksi maka perlu adanya

suatu upaya khusus yang dapat memotivasi pelaku UMKM mengarah pada kelestarian

lingkungan.

Jabodeta

bek

Jawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 58 41 37 16 38 12 15 21 32

Harga bahan baku yang bersertifikat lebih mahal 25% 28% 34% 71% 23% 56% 32% 14% 19%

SDM belum terampil 12% 6% - - 8% 12% - 5% 24%

Skala usaha masih kecil 16% - 10% - 32% 23% 46% 5% -

Kesulitan modal mengganti peralatan 24% 25% 10% 23% 43% 32% - 15% 4%

Pasar masih belum butuh 18% 26% 23% 11% 43% 22% 18% 13%

Belum tahu caranya 45% 23% 21% 14% 25% 32% 21% 12%

SKALA USAHA

Total

WILAYAH


63

4.1.3. Sektor Pertambangan


Dalam penelitian ini, jumlah sampel sektor pertambangan hanya berjumlah 11 unit

usaha yang tersebar di 3 wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur masing-

masing berjumlah 2, 3 dan 6 unit usaha. Dari 11 sampel tersebut 3 diantaranya adalah tambang

batubara, sedangkan lainnya adalah tambang jenis galian C yang meliputi pasir dan Batu (Tabel

4.37).

Tabel 4.37. Jenis Pertambangan

Dari skala usahanya, 7 diantaranya merupakan usaha berskala kecil dan 4 lainnya

berskala menengah, di mana tambang batu bara mayoritas adalah berskala menengah dengan

omzet antara Rp10 miliar hingga Rp50 miliar, sedangan usaha tambang pasir atau batu

mayoritas berskala kecil dengan omzet antara Rp300 juta hingga Rp2,5 milliar (Tabel 4.38).

Dari sisi aset yang dimiliki, 64% usaha tambang ini mayoritas berkisar antara Rp500 juta hingga

Rp10 milliar, 27% memiliki aset Rp10 milliar hingga Rp50 Milliar, sedangkan lainnya beraset

Rp50 – 500 juta (Tabel 4.39).

Tabel 4.38. Skala Usaha Pertambangan

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 11 2 3 6 7 4

Batubara 27% - - 50% - 75%

Pasir 27% - 33% 33% 43% -

Batu dan tanah urugan 9% 50% - - 14% -

Batu Belah 9% 50% - - 14% -

Batu, tanah urug, pasir 18% - 67% - 14% 25%

Batu merah 9% - - 17% 14% -

WILAYAH SKALA USAHA

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


Kecil (Lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar) 64% 100% 67% 50% 100% -

Menengah (Lebih dari Rp 10 miliar sampai dengan Rp 50 miliar) 36% - 33% 50% - 100%

Total

WILAYAH SKALA USAHA


64

Tabel 4.39. Aset Usaha Sektor Pertambangan

Berdasarkan jumlah karyawan yang dipekerjakan dalam usaha tambang (Tabel 4.40),

jumlah pekerja mayoritas berkisar antara 20-99 orang (64%), 27% usaha tambang

mempekerjakan 5-19 orang, namun 9% usaha memiliki jumlah karyawan lebih dari 100 orang,

yakni pada penambangan pasir. Dari jumlah karyawan ini dapat dijelaskan bahwa umumnya

usaha tambang batu bara bersifat padat teknologi,sehingga jumlah karyawan yang dipekerjakan

tidak sebanyak pada usaha tambang pasir ataupun penambangan batu, kerena pada usaha

yang tergolong tambang galian C ini lebih bersifat padat karya di mana penggunaan teknologi

relatif rendah.

Tabel 4.40. Jumlah Karyawan Usaha Pertambangan

Berkaitan dengan status tenaga kerja pada usaha pertambangan (Gambar 4.3), 45%

merupakan tenaga kerja tetap, mereka sebagian besar bekerja pada usaha tambang batu bara,

yang berlokasi di Kalimantan Timur. Sedangkan pada usaha tambang pasir maupun batu,

mayoritas pekerjanya berstatus tidak tetap.

Gambar 4.3. Status Pekerja Pertambangan

75%

25%

25%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Usaha Menengah

Usaha Kecil


Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta 9% - 33% - 14% -

Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar 64% 100% 33% 67% 71% 50%

Lebih dari Rp 10 miliar sampai dengan Rp 50 miliar 27% - 33% 33% 14% 50%

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


5 - 19 orang (kecil) 27% - 67% 17% 43% -

20 - 99 orang (menengah) 64% 50% 33% 83% 43% 100%

100 orang atau lebih (besar) 9% 50% - - 14% -

Total

WILAYAH SKALA USAHA


65

Dari sisi lama usaha (Tabel 4.41), 45% usaha tambang ini baru beroperasi antara

3-5 tahun, 36% telah beroperasi 5-10 tahun, sedangkan lainnya beroperasi sudah lebih dari 10

tahun.

Tabel 4.41. Lama Usaha Pertambangan

Terkait kepemilikan badan hukum, hanya 73% usaha tambang yang disurvei yang

memiliki badan hukum (Tabel 4.42). Usaha tambang yang tidak berbadan hukum ini bahkan

tidak memiliki bentuk usaha (Tabel 4.43). Dari 8 usaha tambang yang memiliki badan hukum,

63% berbentuk CV, 38% berbentuk Perseroan Terbatas.

Tabel 4.42. Kepemilikan Badan Usaha Pertambangan

Tabel 4.43. Bentuk Usaha Pertambangan

Izin yang dimiliki oleh usaha tambang yang tidak memiliki badan hukum berupa izin dari

pemangku kepentingan wilayah setempat seperti surat izin dari desa atau kecamatan (Tabel

4.44). Sedangkan perusahan batubara ataupun pasir dan batu yang berskala menengah

mayoritas sudah memiliki kelengkapan izin usaha seperti SIUP, NPWP, Akta Pendirian Usaha,

TDP/TDI, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Operasi Produksi Khusus (OPK) bahkan juga Izin

Usaha Jasa Pertambangan, serta izin gangguan lingkungan.

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


3 – 5 tahun 45% 50% 33% 50% 57% 25%

Lebih dari 5 – 10 tahun 36% - 67% 33% 14% 75%

Lebih dari 10 tahun 18% 50% - 17% 29% -

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


Ya 73% 100% 33% 83% 57% 100%

Tidak 27% - 67% 17% 43% -

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


CV 63% 100% - 60% 75% 50%

PT 38% - 100% 40% 25% 50%

SKALA USAHA

Total

WILAYAH


66

Tabel 4.44. Bentuk Usaha Pertambangan

Tabel 3.25. Kepemilikan Usaha Pertambangan

Dari sisi kepemilikan usaha, mayoritas usaha pertambangan baik skala kecil maupun

menengah dimiliki oleh perorangan (82%) dengan badan bentuk usaha CV atau PT, sementara

18% lainnya dimiliki oleh keluarga (Tabel 4.45).

Tabel 4.45. Kepemilikan Usaha Pertambangan

Hal yang menarik adalah terkait dengan lokasi pertambangan seperti yang disajikan

pada Tabel 4.46. Tabel menunjukkan bahwa 36% lokasi tambang berada dekat wilayah

pemukiman, bahkan untuk tambang batubara. Fakta ini menunjukkan bahwa izin prinsip yang

dikeluarkan oleh pemerintah setempat terkait dengan pertambangan tidak selalu berorientasi

pada aspek tata ruang. Hal ini ini tidaklah mengherankan karena dasar pemberian izin usaha ini

juga memperhatikan aspek peluang serapan tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan

warga yang tinggal di sekitar area konsesi pertambangan. Oleh karenanya izin gangguan

menjadi hal mendasar.

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


Dimiliki sendiri 82% 100% 67% 83% 86% 75%

Keluarga 18% - 33% 17% 14% 25%

WILAYAH SKALA USAHA

Total

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


SIUP 73% 100% 33% 83% 57% 100%

NPWP 73% 100% 33% 83% 57% 100%

Surat Keterangan Usaha dari

Desa/Kecamatan73% 100% 67% 67% 57% 100%

TDP / TDI 64% 100% 33% 67% 43% 100%

Akta Pendirian Perusahaan 64% 100% 33% 67% 43% 100%

Surat Ijin Gangguan/Lingkungan/HO yang

diterbitkan oleh Walikota55% 50% 33% 67% 29% 100%

Izin Usaha Pertambangan (IUP) 45% 50% - 67% 29% 75%

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Khusus (IUP OPK) Pengangkuran dan

Penjualan

36% 50% - 50% 29% 50%

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 36% - - 67% 14% 75%

IUP Operasi Produksi 27% - - 50% - 75%

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 27% - - 50% - 75%

Total

WILAYAH SKALA USAHA


67

Tabel 4.46. Lokasi Pertambangan

4.1.3.2. Kriteria UMKM Ramah Lingkungan Sektor Pertambangan

Hasil sumber daya alam seperti tambang dan bahan mineral, dapat menjadi salah satu

peluang (oportunity) yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebaliknya, keberadaan

pertambangan dapat menjadi ancaman (threat) yang sangat serius terhadap kelestarian

lingkungan, sosial budaya, serta dapat mengubah topografi permukaan bumi melalui

pembukaan dan penggalian lahan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keseimbangan

ekosistem (tanah, air dan udara) serta habitat yang hidup dan tumbuh di atasnya. Pada

akhirnya akan mengancam sistem kehidupan masyarakat disekitarnya.

Agar tambang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat

haruslah dijalankan secara berkelanjutan dengan mengedepankan asas keseimbangan alam.

Karena sifatnya yang tak terbarukan (unrenewable resources), oleh karenanya hasil-hasil

pertambangan harus dapat dikonversi ke dalam bentuk lain (value transformation), sehingga

dapat menjadi modal pembangunan dan tetap memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sektor pertambangan seperti batubara atau jenis galian C merupakan jenis usaha yang

sangat rentan dengan perusakan lingkungan. Hal ini disebabkan jenis usaha ini memiliki

aktivitas yang berpotensi mengubah ekosistem kawasan serta topografinya. Bahkan tidak

sedikit tambang yang beroperasi di wilayah hutan lindung atau hutan alam, yang menyimpan

kekayaan hayati. Dampak lain yang diakibatkan oleh perusahaan tambang adalah berubahnya

struktur kemasyarakatan karena perubahan gaya hidup dan sumber kehidupan.

Karena potensinya yang demikian besar dalam merusak lingkungan, maka regulasi yang

diterapkan oleh pemerintah sangat ketat. Saat ini terdapat beberapa jenis usaha

pertambangan, ada tambang yang dikelola oleh negara, swasta dan rakyat, bahkan juga

penambang liar. Meski pemerintah mengawasi secara ketat praktek pertambangan, namun

karena lokasinya di area yang remote maka sulit melakukan pengawasan secara kontinu. Di sisi

lain, usaha pertambangan seakan memiliki “dunianya” tersendiri, apalagi pemerintah daerah

sering menjadikan sektor pertambangan sebagai PAD utama tanpa lagi memperhatikan

keseimbangan ekosistem jangka menengah maupun panjang.

Melihat kondisi yang ada pada saat ini, sektor pertambangan seyogyanya menjadi

prioritas terhadap usaha yang harus ramah terhadap lingkungan. Kementerian Lingkungan

Hidup (KLH) menerapkan kriteria usaha tambang yang ramah lingkungan meliputi 2 hal,

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


Penambangan 43% 50% - 83% 50% 33%

Pemukiman 36% 50% 50% 17% 25% 50%

Tanah tegal 14% - 33% - 25% -

Pegunungan 7% - 17% - - 17%

WILAYAH SKALA USAHA


68

pertama terkait dengan pembukaan dan rehabilitasinya dan kedua adalah menerapkan proses

produksinya yang disetarakan dengan sektor industri. Tujuannya adalah untuk

memaksimumkan manfaat pertambangan di satu sisi, serta menekan serendah mungkin

dampak negatifnya di sisi lain, pengelolaan pertambangan yang mengedepankan kelestarian

lingkungan menjadi salah satu prasyarat utamanya. Pada Tabel 4.47. disajikan kriteria umum

yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan tambang yang berorientasi ramah lingkungan.

Tabel 4.47. Kriteria Usaha Ramah Lingkungan Sektor Pertambangan

Tahapan Kegiatan Indikator Metode

Pengukuran

A. Penambangan 1. Pengupasan, penimbunan dan atau pengelolaan tanah pucuk

a. Tanah pucuk tidak tercampur dengan tanah/ batuan penutup

Pengamatan lapangan

b. Tidak terjadi erosi dan atau longsor lebih dari 15% dari luas timbunan tanah pucuk

Citra satelit dan verifikasi lapangan

c. Timbunan tanah pucuk ditanami tanaman penutup dengan baik

Pengukuran di lapangan

2. Pengupasan, penimbunan dan pengelolaan tanah/batuan penutup

a. Batuan potensial pembentuk asam (PAF) dienkapsulasi

Pengamatan lapangan

b. Tidak terjadi erosi dan atau longsor yang mengganggu enkapsulasi dan/atau lebih dari 15% dari luas timbunan tanah/batuan penutup


c. Timbunan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu terjal dengan kemiringan sesuai dengan kajian geoteknik

Klinometer dan meteran

d. Tidak terjadi rembesan air di kaki timbunan yang pHnya kurang dari 4

pH meter atau pH stick

e. Timbunan tanah/batuan penutup ditanami tanaman penutup dengan baik



69

Tabel 4.47. Kriteria Usaha Ramah Lingkungan Sektor Pertambangan (lanjutan)


Pengukuran

A. Penambangan 3. Penggalian dan pengambilan bahan tambang

a. Luas permukaan lubang galian yang terbentuk tidak lebih dari 20% dari luas IUP apabila lubangnya terkonsentrasi atau tidak lebih dari 30% dari luas IUP apabila lubangnya terfragmentasi dan setiap lubang tidak lebih dari 20% dari luas IUP


b. Jarak tepi lubang galian paling sedikit 500 meter dari batas IUP (rona awal berdekatan dengan permukiman)


c. Tidak dijumpai penurunan pH air tanah lebih dari 1(satu) tingkat dari kondisi awal

pH meter dan pH stick

B. Reklamasi 1. Penataan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya

a. Kemiringan lahan sesuai dengan peruntukan lahan dan kajian geoteknik


b. Tidak terjadi genangan permanen, kecuali pada lokasi lubang yang tidak ditutup


c. Air permukaan/ genangan pada lubang galian akhir yang tidak ditutup memiliki kualitas yang sesuai dengan baku mutu peruntukan air

Mengacu PP 82 Tahun 2001


70



Pengukuran

B. Reklamasi 2. Penutupan lubang (yang harus ditutup) dengan tanah/ batuan penutup dari tempat penimbunan

a. Tidak dijumpai batuan potensial masam yang teroksidasi


b. Tidak dijumpai penurunan pH air tanah lebih dari 1 (satu) tingkat dari kondisi awal


3. Penyebaran tanah pucuk dari tempat Penimbu-nan menutupi tanah/ batuan penutup pada bekas lubang galian

a. Tanah pucuk tersebar merata pada lebih dari 75% dari keseluruhan lahan Reklamasi


b. Tanah pucuk pada zona perakaran memiliki pH tanah yang sesuai dengan peruntukannya


4. Penanaman sesuai dengan peruntukannya

a. Tahun pertama: Lebih dari 80% dari luas areal reklamasi ditumbuhi oleh penutup tanah


b. Tahun kedua: Lebih dari 80% dari luas reklamasi ditumbuhi oleh tanaman cepat tumbuh


C.Pasca tambang

1. Penataan lahan bekas tambang sesuai

dengan peruntukannya

Luas permukaan bekas lubang galian yang terbentuk tidak lebih dari 20% dari luas IUP apabila lubangnya terkonsentrasi atau tidak lebih dari 30% dari luas IUP apabila lubangnya terfragmentasi dan setiap lubang tidak lebih dari 20% dari luas IUP



71



Pengukuran

C.Pasca tambang

2. Penanaman sesuai dengan peruntukannya

a. Tahun pertama: Lebih dari 90% luas lahan sesuai peruntukan ditutupi tanaman penutup tanah dan perbaikan kesuburan tanah (peruntukan hutan, perkebunan, pertanian lahan kering, sawah, perikanan darat dan pariwisata)


b. Tahun kedua: Lebih dari 90% luas lahan

peruntukan hutan ditumbuhi tanaman. Lebih dari 60% luas lahan peruntukan perkebunan, pertanian lahan kering dan sawah ditumbuhi tanaman. Lebih dari 30% lahan peruntukan permukiman dan pariwisata ditumbuhi tanaman

Pengukuran lapangan

c. Tahun ketiga dan seterusnya: Lebih dari 90% lahan sesuai peruntukan ditumbuhi tanaman


Selain aspek-aspek utama tersebut, beberapa aspek lain yang diadopsi dari sektor

perindustrian juga digunakan untuk melengkapi kriteria ramah lingkungan pada usaha

petambangan.


72

4.1.3.3. Pemahaman dan Aktivitas Ramah Lingkungan UMKM Sektor Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan jenis usaha yang sangat rentan terhadap proses

perusakan lingkungan hidup, oleh karenanya pemahaman pelaku usaha ini merupakan titik

krusial untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran mereka terhadap masalah kelestarian

lingkungan. Tingkat kerusakan yang terjadi umumnya berbeda-beda berdasarkan jenis bahan

tambang dan cara penambangannya.

Kerusakan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas penambangan batu bara tidak

hanya terjadi di lokasi tambang itu sendiri, akan tetapi juga berdampak pada daerah-daerah

sekitarnya. Selain menimbulkan erosi dan sedimentasi, aktivitas penambangan batu bara dapat

menyebabkan meningkatnya kandungan logam berat di tanah yang berpotensi masuk ke

lingkungan perairan, penurunan kuantitas dan kualitas air. Belum lagi hilangnya habitat dan

keragaman hayati, merubah bentang alam, serta gangguan keamanan dan kesehatan di

masyarakat sekitar kawasan pertambangan.

Persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah sejauhmana tingkat kesadaran para

pelaku usaha pertambangan terkait dengan kelestarian lingkungan, hal ini menjadi penting

karena tindakan seseorang umumnya dicerminkan atas pengetahuannya terhadap suatu

permasalahan. Pada Tabel 4.48 disajikan pemahaman pelaku usaha tambang terhadap usaha

ramah lingkungan.

Tabel 4.48. Pemahaman UMKM Sektor Pertambangan terhadap Kelestarian Lingkungan

Secara umum, mayoritas usaha pertambangan berskala usaha menengah, hal ini

menunjukkan bahwa usaha ini membutuhkan modal yang cukup besar. Hal menarik yang perlu

diungkapkan adalah pemahaman UMKM pertambangan terhadap kelestarian lingkungan bila

dibandingkan dengan sektor lainnya relatif lebih baik. Hal ini terlihat dari persentase mereka

Total WILAYAH SKALA USAHA

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


Melakukan biorehabilitasi lahan bekas tambang 73% 50% 67% 83% 57% 100%

Pembuatan terasering untuk menghindari longsor 73% 100% 67% 67% 57% 100%

Melakukan penambangan ulang dengan pohon cepat tumbuh 64% 50% 100% 50% 57% 100%

Melakukan reklamasi bekas lahan tambang 55% 50% - 83% 43% 75%

Melakukan penutupan kembali bekas tambang dengan top soil 55% 50% - 83% 43% 75%

Memperhatikan kontur lahan tambang mlalui pembuatan blok 45% 50% - 67% 29% 75%

Pemantauan flora dan fauna di lokasi tambang 45% - 33% 67% 14% 100%

Melakukan pengelolaan kualitas air tambang 36% - - 67% 14% 75%


MSDS/spesifikasi bahan27% - - 50% - 75%

Melakukan efisiensi penggunaan energi 18% - 67% - 14% 25%

Menggunakan bahan baku yang memiliki sertifikat/izin 9% - - 17% - 25%

Menggunakan energi terbarukan 9% - - 17% - 25%

Melakukan efisiensi penggunaan air 9% - - 17% - 25%

Melaksanakan proses Recycle dalam kegiatan proses produksi

(Memanfaatkan kembali bahan baku dan bahan penolong


lain yang terbuang melalui proses daur ulang)

9% - - 17% - 25%


(menggunakan kembali bahan baku dan bahan penplong


lain yang terbuang)

9% - 33% - 14% -

Tidak tahu 27% - 33% 33% 43% -


73

yang mengetahui aspek-aspek atau kriteria ramah lingkungan lebih tinggi, seperti melakukan

bio rehabilitasi, pembuatan terasering hingga pengelolaan kualitas air tambang. Namun

demikian, terdapat 27% UMKM yang sama sekali tidak mengetahui aspek pengelolaan tambang

ramah lingkungan. Bila ditelusuri lebih lanjut UMKM ini merupakan usaha berskala kecil.

Umumnya usaha tambang dengan skala mikro ini merupakan usaha rakyat dan izin usahanya

hanya izin kepala desa atau camat setempat.

Dari hasil ini, terlihat bahwa skala usaha pertambangan memberikan pembeda terhadap

pemahamannya terkait usaha ramah lingkungan. Semakin besar skala usahanya, maka semakin

memiliki pemahaman yang baik terhadap kelestarian lingkungan hidup. Seperti telah diutarakan

sebelumnya pada bahasan kriteria kelestarian pertambangan, pengawasan terhadap usaha

pertambangan relatif ketat baik oleh pemerintah maupun pemerhati kelestarian lingkungan.

Namun demikian aktivitas nyata yang dilakukan oleh UMKM pertambangan ini akan

memberikan fakta yang sebenarnya, bagaimana praktek yang dilakukan UMKM ini dalam

melakukan usahanya.

Aktivitas nyata yang dilakukan oleh UMKM pertambangan terkait dengan kelestarian

lingkungan disajikan pada Tabel 4.49. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase aktivitas

nyata yang dilakukan ternyata lebih rendah dari pemahaman yang mereka miliki. Hal ini

menandakan bahwa pemahaman yang baik terhadap kelestarian lingkungan belum tentu akan

ditindaklanjuti dalam prakteknya.

Berdasarkan fakta di lapangan, ada perbedaan mendasar antara tambang batubara

dengan tambang galian tipe C seperti pasir, batu dan tanah liat untuk bahan batubata, hal ini

disebabkan oleh keberadaan bahan tambangnya, ada yang di permukaan, di wilayah bukit dan

di daerah kedalaman tertentu. Oleh karenanya perlakuan dan teknik penambangannya pun

berbeda-beda. Seperti pembuatan terasering hanya diperlukan pada tambang yang bahan

tambangnya berada pada kedalaman atau ketinggian tertentu, demikian juga dengan kondisi air

tanah. Pada tambang yang mengakibatkan genangan, maka penanganan air (drainase) menjadi

penting, hal sebaliknya pada tambang yang bahan tambangnya berada pada ketinggian.

Pertambangan batubara, pada dasarnya menggunakan lahan hanya sementara waktu,

sehingga sangat penting untuk merehabilitasi lahan sesegera mungkin setelah kegiatan

penambangan dihentikan. Dalam praktek yang terbaik, rincian rehabilitasi atau rencana

reklamasi dirancang dan disetujui untuk setiap tahapan penambangan batubara, yang

mencakup periode dari awal operasi hingga jauh setelah penambangan selesai.


74

Tabel 4.49. Aktivitas Nyata Pertambangan terkait Kriteria Ramah Lingkungan

Bila merupakan pertambangan bawah tanah, tanah permukaan dapat digunakan untuk

keperluan lain seperti hutan, penggembalaan ternak dan pertanian. Kegiatan reklamasi

tambang dilakukan secara bertahap dengan membentuk dan contouring lahan, melapisi tanah

bagian atas dengan yang subur, penanaman dengan rumput dan penanaman pohon daerah

sekitar tambang. Bila pertambangan merupakan operasi tambang permukaan, buldoser

dan scrapper digunakan untuk menutupi kembali daerah bekas galian. Drainase di dalam dan

luar lokasi rehabilitasi, perlu dirancang dengan seksama agar permukaan lahan yang baru

menjadi stabil dan tahan terhadap erosi akibat air hujan. Berdasarkan persyaratan, tanah

tersebut harus ditanami dan dihijaukan kembali. Tanah reklamasi dapat memiliki banyak

kegunaan, termasuk untuk pertanian, kehutanan, habitat satwa liar, dan rekreasi. Perusahaan

harus memantau perkembangan rehabilitasi dengan hati-hati dan biasanya melarang

penggunaan lahan sampai vegetasi mampu hidup mandiri.

Dari aktivitas nyata di lapangan (Tabel 4.49), pembuatan terasering dilakukan oleh 100%

UMKM batubara dengan skala menengah, sementara untuk UMKM berskala kecil baru

57% yang melakukannya. Fakta ini bisa diterjemahkan berbeda, yakni saat ini UMKM berskala

besar masih dalam tahap penambangan sehingga penanaman ulang baru dilakukan oleh

sebagian (75%) UMKM yang sudah melewati fase penggalian, sementara sebagian lainnya

belum memasuki fase ini. Di sisi lain penambang dengan skala kecil, karena kemampuannya

dalam penggalian hanya mampu menambang pada areal permukaan (khususnya batubara)

maka pembuatan terasering belum diperlukan. Karena pembuatan terasering ini diperlukan

manakala bahan galian sudah berada pada kedalaman tertentu.

Hal lain yang perlu disimak adalah UMKM berskala kecil mencoba efisien dalam

usahanya dengan cara menggunakan kembali bahan baku yang masih bisa dimanfaatkan

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


Melakukan penanaman ulang dengan pohon cepat tumbuh 73% 100% 100% 50% 71% 75%

Pembuatan terasering untuk menghindari longsor 73% 100% 67% 67% 57% 100%

Melakukan penutupan kembali bekas tambang dengan top soil 64% 100% - 83% 57% 75%

Melakukan reklamasi bekas lahan tambang 45% 100% - 50% 43% 50%

Memperhatikan kontur lahan tambang melalui pembuatan blok 36% 100% - 33% 29% 50%

Melakukan biorehabilitasi lahan bekas tambang 18% - 67% - 14% 25%

Pemantauan flora dan fauna di lokasi tambang 18% - 33% 17% - 50%

Melakukan pengelolaan kualitas air tambang 18% - - 33% - 50%


MSDS/spesifikasi bahan18% - - 33% - 50%

Melaksanakan proses Reuse dalam kegiatan proses produksi 18% 50% 33% - 29% -

Melakukan efisiensi penggunaan energi 9% - 33% - 14% -

Melakukan efisiensi penggunaan air 9% - - 17% - 25%

Menggunakan bahan baku yang memiliki sertifikat/izin - - - - - -

Menggunakan energi terbarukan - - - - - -

Melaksanakan proses Recycle dalam kegiatan proses produksi - - - - - -

Melaksanakan proses Reduce dalam kegiatan proses produksi - - - - - -

Tidak melakukan satu pun kegiatan di atas 9% - - 17% 14% -

Total

WILAYAH SKALA USAHA


75

(reuse). Sementara proses reduce yang terkait dengan penghematan energi dan bahan

penolong belum menjadi prioritas. Di sisi lain proses recycle tampaknya belum ada yang

melakukan, dan bahkan untuk beberapa jenis tambang kurang relevan untuk diterapkan

sebagai kriteria ramah lingkungan.

Sebagai upaya konfirmasi atas aktifitas yang dilakukan oleh UMKM dalam melakukan

kegiatan ramah lingkungan, berikut akan disajikan rincian upaya yang telah dilakukan UMKM

pertambangan dalam kaitannya dengan upaya melestarikan lingkungan.

Pada Tabel 4.50. Aktivitas Rehabilitasi Bekas Tambang

Salah satu cara yang dilakukan untuk merehabilitasi lahan bekas tambang adalah

melakukan reklamasi, jenis reklamasi yang dilakukan oleh respoden (Tabel 4.50) adalah

menutup lubang bekas tambang atau mengurangi bekas galian. Mengingat upaya rehabilitasi

lahan bekas tambang ini memerlukan waktu yang cukup lama, maka salah satu aspek yang

perlu diperhatikan oleh UMKM adalah secara rutin memelihara saluran drainase, untuk

memastikan bahwa sirkulasi air yang ada di lokasi sekitar tambang terus berfungsi. Hal ini untuk

menghindari terjadinya erosi yang dapat menyebabkan hilangnya tanah penutup yang akan

menjadi media tumbuh tanaman di atasnya, serta menjamin ketersediaan air bagi lahan

rehabilitasi.

Dari hasil penelitian Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam,

Karakteristik lahan bekas tambang pada umumnya adalah terbuka, sangat panas, tingkat

kesuburannya sangat rendah, mudah tererosi, berpotensi menghasilkan air asam tambang dan

miskin keanekaragaman hayati. Selain masalah utama pada buruknya kondisi tanah, kondisi

iklim mikronya yang ekstrem juga dapat menjadi faktor pembatas keberhasilan rehabilitasi

pasca tambang. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan perawatan, perbaikan lahan, stabilisasi

lahan dan pengendalian erosi dan sedimentasi sebelum upaya penanaman.

Setelah melakukan tahap di atas, tahap selanjutnya yang paling penting adalah

pemilihan jenis tanaman dalam upaya rehabilitasi atau merestorasi lahan pasca tambang.

Pemilihan jenis tanaman bertujuan untuk memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

11 2 3 6 7 4

45% 100% - 50% 43% 50%

- Menutup lubang tambang 27% 50% - 33% 29% 25%

- Mengurangi bekas galian 9% 50% - - 14% -

- Reklamasi 9% - - 17% - 25%

9% - - - 14% -

- Memelihara drainase 9% - - - 14% -

45% - 100% 50% 43% 50%

Base Responden :

MELAKUKAN REKLAMASI BEKAS LAHAN TAMBANG

MENGANGGAP TELAH MELAKUKAN REKLAMASI BEKAS LAHAN

TAMBANG

BELUM MELAKUKAN

Total

WILAYAH SKALA USAHA


76

tanah dan iklim mikronya. Ada beberapa jenis tanaman lokal yang mampu beradaptasi dengan

iklim suatu kawasan, namun ada juga beberapa jenis tanaman yang tidak mampu beradaptasi

dengan kondisi tanahnya. Pada Tabel 4.51. disajikan jenis tanaman cepat tumbuh yang

digunakan oleh UMKM pertambangan untuk penghijauan kembali. Sengon merupakan jenis

tanaman cepat tumbuh yang paling banyak dimanfaatkan oleh UMKM (36%). Jenis kedua

adalah Albasia masing-masing (18%) serta Jati Emas (9%) dan karet (9%). Di samping tanaman

kayu, juga ditanami tanaman pangan lain seperti sawit dan padi masing-masing 9%.

Tabel 4.51. Jenis Tanaman Cepat Tumbuh untuk Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan antara kriteria kelestarian lingkungan pada

masing-masing sektor dengan aktivitas nyata yang dilakukan oleh UMKM dari berbagai sektor

terdapat adanya gap yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman atau

kesadaran dari pelaku UMKM terhadap aspek ramah lingkungan. Rendahnya pemahaman

UMKM dapat disebabkan oleh berbagai faktor, pertama adalah kosentrasi para pelaku UMKM

masih tertuju pada upaya bagaimana menjaga atau bahkan meningkatkan usahanya agar tetap

eksis. Kedua adalah kementerian atau dinas terkait yang memiliki wewenang dalam pembinaan

UMKM, masih berkutat pada bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas produk agar

dapat meningkatkan nilai tambah dan memperluas pasar dan tetap mampu menyediakan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ketiga adalah, kriteria kelestarian lingkungan yang

digunakan oleh kementerian atau dinas terkait agaknya belum tersosialisasikan dengan baik,

karena kriteria tersebut lebih banyak digunakan sebagai pedoman untuk memberikan apresiasi

kepada UMKM yang telah melakukan kegiatan ramah lingkungan baik sebagian atau

seluruhnya, sementara UMKM yang belum melaksanakan kegiatan ramah lingkungan sama

sekali belum merasakan adanya pembinaan karena keterbatasan dana dan sumberdaya

manusia. Keempat, pembinaan yang dilakukan oleh kementerian atau dinas terkait masih

bersifat parsial dan baru memprioritaskan pada subsektor-subsektor yang berpotensi untuk

melakukan ekspor. Kelima, belum adanya sanksi yang tegas bagi UMKM yang nyata-nyata

melakukan pelanggaran pada aspek utama kelestarian lingkungan, hal ini disebabkan kurang

Jawa

Barat

Jawa

Timur

Kalimantan

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

11 2 3 6 7 4

73% 100% 100% 50% 71% 75%

- Sengon 36% - 67% 33% 14% 75%

- Albasia 18% 100% - - 29% -

- Sawit 18% - - 33% 14% 25%

- Jati emas 9% 50% - - 14% -

- Teembesi 9% - - 17% - 25%

- Tanaman padi 9% - 33% - 14% -

- Karet 9% - - 17% - 25%

27% - - 50% 29% 25%

Base Responden :

MELAKUKAN PENANAMAN ULANG DENGAN POHON CEPAT

TUMBUH

BELUM MELAKUKAN

SKALA USAHAWILAYAH

Total


77

jelasnya peraturan, dan juga belum adanya sosialisasi yang komprehensif tentang peraturan itu

sendiri.

4.1.3.4. Permasalahan UMKM Sektor Pertambangan Menuju Ramah Lingkungan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang berpotensi merusak lingkungan hidup,

karena proses produksinya mengubah topografi lahan menjadi dearah terbuka dan dapat

merusak ekosistem setempat. Upaya utama yang harus dilakukan oleh UMKM dalam

mengembalikan fungsi bekas tambang menjadi seperti keadaan semula memerlukan waktu dan

biaya yang tidak sedikit. Pada Tabel 4.52 disajikan kendala yang dihadapi UMKM sektor

pertambangan dalam melakukan usaha ramah lingkungan.

Modal merupakan kendala utama yang dihadapi UMKM pertambangan dalam

melakukan rehabilitasi lahan. Di sisi lain peran Dinas atau Pemda sangat krusial dalam

mengarahkan UMKM agar ramah lingkungan. Dalam pada itu persepsi tidak adanya perjanjian

yang harus ditaati oleh pihak UMKM mengakibatkan UMKM lengah terhadap kewajiban ini.

Ironisnya UMKM ini menganggap pelanggaran atas kewajibannya untuk melestarikan

lingkungan berpedoman pada ada tidaknya teguran yang dilakukan oleh dinas terkait.

Tabel 4.52. Alasan UMKM sektor Pertambangan belum Ramah Lingkungan

Bercermin dari alasan tersebut, tampak bahwa koordinasi dengan pihak terkait serta

keikutsertaan lembaga pemerhati lingkungan menjadi aspek penting dalam mengawasi UMKM

agar taat pada kriteria ramah lingkungan.

4.1.4. Sektor Transportasi


Total responden yang dilibatkan dalam survei dari sektor transportasi ini berjumlah 51

usaha yang tersebar di 5 wilayah (Tabel 4.53). Terdapat 13 jenis usaha transportasi mulai dari

angkutan sewa yang jumlahnya mayoritas (31%) hingga usaha jasa angkutan pariwisata yang

berjumlah 2%. Dari sisi skala usaha, jumlah terbesar merupakan usaha jasa angkutan yang

Jawa

Timur

Usaha

Kecil

Usaha

Menenga

h


Terkendala modal karena mengeluarkan biaya

tambahan lagi 33% 33% - 100%

Belum ada anjuran dari dinas pertambangan 33% 33% 50% -

Tanah yang sudah digali dijadikan lahan sawah 33% 33% 50% -

Tidak ada perjanjian dengan pihak lain 33% 33% 50% -

Belum ada teguran dari dinas yang terkait 33% 33% - 100%

Sudah dilakukan oleh yang punya lahan 33% 33% 50% -

Total

SKALA USAHA


78

terkategori usaha skala menengah yaitu sebanyak 34 responden (67%), 13 usaha kecil (24%)

dan usaha mikro 4 responden (10%) (Tabel 4.54).

Tabel 4.53. Jenis Usaha Jasa Transportasi

Tabel 4.54. Skala Usaha Jasa Transportasi

Tabel 4.54. Skala Usaha Jasa Transportasi

Dengan mayoritas Usaha Jasa Transportasi berskala menengah, ini menunjukkan bahwa

sektor transportasi merupakan salah satu jenis usaha yang padat modal. Hal ini tercermin salah

satunya dari aset yang dikuasai (Tabel 4.55), di mana mayoritas aset yang dimiliki oleh 67%

usaha jasa transportasi berkisar antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Bahkan 69% usaha yang

berskala kecil memiliki aset yang relatif sama.

Tabel 4.55. Aset Perusahaan Jasa Transportasi

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Base Responden : 51 15 13 4 9 5 5

Mikro (Sampai dengan Rp 300 juta) 10% 20% 8% - 11% - -

Kecil (Lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar) 24% 27% 31% 25% 11% 20% 20%

Menengah (Lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar) 67% 53% 62% 75% 78% 80% 80%

Total

WILAYAH

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah


Sampai dengan Rp 50 juta 4% 25% - 3%

Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta 20% 50% 31% 12%

Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar 67% 25% 69% 71%

Lebih dari Rp 10 miliar sampai dengan Rp 50 miliar 6% - - 9%

Lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 miliar 4% - - 6%

Total

SKALA USAHA

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 51 15 13 4 9 5 5 4 13 34

Angkutan sewa (termasuk bajaj) 31% 40% 23% 25% 56% - 20% 100% 23% 26%

Angkutan bermotor untuk barang umum (dapat

mengangkut lebih dari satu jenis barang) 18% 7% 23% 25% - 40% 40% - 31% 15%

Angkutan darat lainnya untuk penumpang 16% 13% 31% - 22% - - - 23% 15%

Angkutan bus antar kota antar propinsi (AKAP) 6% - 8% - - 20% 20% - - 9%

Angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP) bukan

bus 6% - 15% - 11% - - - - 9%

Angkutan bus antar kota dalam propinsi (AKDP) 4% - - 25% - 20% - - - 6%

Angkutan bus pariwisata 4% 13% - - - - - - - 6%

Angkutan perkotaan bukan bus 4% 13% - - - - - - 8% 3%

Angkutan bermotor untuk barang khusus (seperti

BBM,alat-alat berat ) 4% 13% - - - - - - 8% 3%

Angkutan jalan rel untuk barang 2% - - - - 20% - - - 3%

Angkutan taxi 2% - - - - - 20% - - 3%

Angkutan ojek motor 2% - - 25% - - - - 8% -

Angkutan darat lainnya bukan bus untuk wisata 2% - - - 11% - - - - 3%

SKALA USAHA

Total

WILAYAH


79

29%

58%

28%

71%

42%

72%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Usaha Menengah

Usaha Kecil

Usaha Mikro


Dari jumlah serapan tenaga kerja yang beraktivitas pada sektor ini (Tabel 4.56), terlihat

adanya hubungan linear, di mana semakin besar skala usahanya maka semakin besar pula

jumlah serapan tenaga kerjanya. Rata-rata jumlah karyawan yang bekerja di sektor ini

bervariasi, di mana mayoritas (47%) usaha jasa transportasi menyerap antara 20-99 orang,

dengan 62% diantaranya bekerja pada usaha dengan skala menengah. Bahkan 15% dari usaha

pada skala ini mempekerjakan lebih dari 100 orang pekerja dengan profesi yang beragam.

Tabel 4.56. Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap pada sektor Jasa Transportasi.

Terkait dengan tenaga kerja yang terserap pada sektor jasa ini, menarik untuk disimak

adalah status karyawan yang bekerja (Gambar 4.4). Tampak bahwa 30% pekerja di sektor

transportasi ini merupakan tenaga kerja tetap, sedangkan 70% lainnya merupakan karyawan

tidak tetap.

Gambar 3.4. Status Pekerja Transportasi

Bila disimak dari sisi skala usaha, usaha mikro dan menengah paling besar

mempekerjakan karyawannya dengan cara kontrak atau honorer. Sementara usaha kecil

mayoritas karyawannya merupakan pekerja tetap.

Tabel 4.57 Lama Usaha Jasa Transportasi

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 51 15 13 4 9 5 5 4 13 34

1 - 4 orang (mikro) 12% 13% - 25% 22% - 20% 75% 23% -

5 - 19 orang (kecil) 31% 47% 46% 25% 11% 20% - 25% 54% 24%

20 - 99 orang (menengah) 47% 40% 54% - 56% 40% 80% - 23% 62%

100 orang atau lebih (besar) 10% - - 50% 11% 40% - - - 15%

Total

WILAYAH SKALA USAHA

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 51 15 13 4 9 5 5 4 13 34

3 – 5 tahun 22% 27% 15% 25% 22% 40% - 50% 38% 12%

> 5 – 10 tahun 24% 13% 15% - 56% 20% 40% - 8% 32%

Lebih dari 10 tahun 55% 60% 69% 75% 22% 40% 60% 50% 54% 56%

Total

WILAYAH SKALA USAHA


80

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 51 15 13 4 9 5 5 4 13 34

NPWP 73% 33% 100% 50% 100% 80% 80% 50% 54% 82%

SIUP 69% 40% 92% 50% 89% 80% 60% 25% 46% 82%

Akta Pendirian Perusahaan 59% 27% 69% 50% 67% 100% 80% 25% 31% 74%

Surat Keterangan Usaha dari

Desa/Kecamatan51% 27% 85% 50% 44% 80% 20% 75% 62% 44%

TDP / TDI 47% 13% 54% 50% 56% 80% 80% 25% 23% 59%

Surat Ijin

Gangguan/Lingkungan/HO yang

diterbitkan oleh Walikota

35% 7% 77% 75% - 60% 20% 25% 38% 35%

Surat izin dari Dinas

Perhubungan/DLLAJR12% 7% 31% 25% - - - - 23% 9%

Surat KIR (Kelayakan Operasi) 2% 7% - - - - - - - 3%

Dinas kepolisian 2% - - 25% - - - - 8% -

Tidak ada 2% 7% - - - - - - 8% -

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Mayoritas responden pada sektor transpotasi (55%) telah beroperasi lebih dari 10 tahun

(Tabel 4.57), bahkan mayoritas usaha ini tersebar ke beberapa skala usaha. Terkait dengan

badan usaha yang dimiliki oleh responden, tampak bahwa semakin kecil skala usaha respoden

semakin besar peluang usaha tersebut tidak memiliki badan usaha (Tabel 4.58).

Tabel 4.58. Kepemilikan Badan Usaha Sektor Transportasi

Badan hukum yang dimiliki oleh responden dari sektor Transportasi adalah CV (57%),

dimana skala usahanya tersebar dari skala mikro hingga menengah. Bentuk badan hukum

kedua terbesar lainnya adalah berbentuk PT (34%), dan lainnya adalah UD (Usaha Dagang)

(Tabel 4.59).

Tabel 4.59. Bentuk Badan Usaha Sektor Transportasi

Jenis surat perizinan yang dimiliki usaha transportasi secara lengkap disajikan pada

Tabel 4.60. Tampak bahwa 73% usaha sudah memiliki NPWP, 69% memiliki SIUP, 59% memiliki

Akta Pendirian Peusahaan. Hal menarik dari tabel tersebut, terdapat hanya 12% yang memiliki

Izin dari Dinas Perhubungan (DLLAJR).

Tabel 4.60. Surat Perizinan yang dimiliki Usaha Sektor Transportasi

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 51 15 13 4 9 5 5 4 13 34

Ya 69% 47% 62% 75% 89% 100% 80% 25% 46% 82%

Tidak 31% 53% 38% 25% 11% - 20% 75% 54% 18%

Total

WILAYAH SKALA USAHA

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 35 7 8 3 8 5 4 1 6 28

CV 57% 71% 63% 33% 50% 60% 50% 100% 83% 50%

PT 34% 14% 38% 67% 38% 40% 25% - 17% 39%

UD (Firma) 6% 14% - - 13% - - - - 7%

Total

WILAYAH SKALA USAHA


81

Tabel 4.61. Kepemilikan Usaha Sektor Transportasi

Dari sisi kepemilikan, usaha transportasi mayoritas dimiliki oleh perseorangan atau

individu (61%). Kepemilikan perorangan ini terdapat pada semua skala usaha, namun semakin

besar skala usahanya, proporsi kepemilikan individu semakin mengecil, sebaliknya kepemilikan

keluarga semakin membesar pada skala usaha menengah, dan proporsinya hampir berimbang.

Dari sisi sebaran wilayah pola kepemilikan yang sama juga terjadi, ini menunjukkan bahwa

penguasaan usaha oleh perorangan sangat dominan pada sektor transportasi dan juga pada

sektor-sektor lainnya.

Lokasi usaha untuk perusahaan di sektor transportasi harus memiliki pos yang

digunakan untuk menempatkan kendaraannya dan sekaligus sebagai kantor administrasi. Pada

Tabel 4.62 terlihat bahwa mayoritas usaha transportasi ini berada di lokasi pemukiman, 13%

berada pada klaster industri, 5% berada di lokasi perkantoran, 4% di terminal, sisanya tersebar

di berbagai tempat. Dari sisi skala usaha, tampaknya lokasi tidak membedakan di antara

responden. Artinya lokasi pemukiman merupakan tempat yang diminati.

Tabel 4.62. Lokasi Usaha Jasa Transportasi

4.1.4.2. Kriteria Ramah Lingkungan Sektor Transportasi

Berbagai isu permasalahan transportasi yang mengemuka pada akhir-akhir ini adalah

pembangunan transportasi tidak ramah lingkungan dan berkeadilan, salah satu contohnya

adalah polusi udara akibat gas buang kendaraan bermotor serta konsumsi energi Bahan Bakar

Minyak (BBM) untuk transportasi darat yang tergolong paling tinggi yaitu sebesar 48% dari

konsumsi nasional, bila dibandingkan konsumsi sektor industri, listrik maupun rumah tangga.

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 77 22 18 6 15 8 8 5 18 54

Pemukiman 69% 73% 94% 50% 67% 50% 38% 100% 78% 63%

Cluster industri 13% - - 33% - 38% 63% - 11% 15%

Perkantoran 5% - - - 27% - - - - 7%

Terminal 4% 5% - - 7% 13% - - 11% 2%

Rumah sakit 4% 14% - - - - - - - 6%

Kawasan industri 3% 5% - 17% - - - - - 4%

Sentra Niaga 1% 5% - - - - - - - 2%

Ruko 1% - 6% - - - - - - 2%

Total

WILAYAH SKALA USAHA

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 51 15 13 4 9 5 5 4 13 34

Dimiliki sendiri 61% 53% 54% 75% 89% 60% 40% 100% 62% 56%

Keluarga 33% 40% 38% 25% 11% 40% 40% - 23% 41%

Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDM)2% - - - - - 20% - - 3%

Modal bersama 4% 7% 8% - - - - - 15% -

Total

WILAYAH SKALA USAHA


82

Tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru menyebabkan tingginya volume dan intensitas

perjalanan. Semakin tinggi mobilitas masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor,

maka semakin tinggi pula intensitas kebisingan, getaran, dan polusi udara yang dihasilkan gas

buang kendaraan bermotor. Polusi udara ini dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan

menimbulkan pemanasan global.

Inefisiensi pemanfaatan energi sektor transportasi darat secara tidak langsung

mengakibatkan cadangan minyak bumi (fossil) semakin kritis. Agar penggunaan BBM dapat

diminimalisir, maka telah diperkenalkan energi alternatif berupa Bahan Bakar Gas (BBG) dan

Bahan Bakar Nabati (BBN)/biofuel. Namun pada kenyataannya, implementasi pemanfaatan BBG

masih tersendat, begitu juga pemakaian BBN untuk kendaraan bermotor (kendaraan pribadi

maupun angkutan umum) masih rendah, karena kendala teknologi dan bahan baku.

Pembangunan sektor transportasi harus sustainable, yang memperhatikan sisi sosial

masyarakat, ekonomi, teknologi maupun lingkungan, serta seminimal mungkin memberikan

dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sistem transportasi yang berkelanjutan

merupakan integrasi antara Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan sistem transportasi yang

mengkombinasikan moda angkutan tak bermotor, berjalan kaki, dan moda angkutan umum

(masal). Ini merupakan upaya untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan dengan

dampak yang sangat minim.

Saat ini belum ada secara khusus kementerian atau lembaga baik pemerintah maupun

swasta yang memiliki pedoman untuk menilai apakah suatu usaha jasa transportasi ramah

terhadap lingkungan atau tidak. Oleh karena itu upaya untuk menilai tingkat keramahan

lingkungan jasa ini akan digunakan pedoman umum yang dikeluarkan oleh Departemen

Perhubungan yang meliputi aspek sebagai berikut:

a. Penggunaan sistem transportasi yang rendah emisi (Low Emission Transport);

b. Mendayagunakan penggunaan bahan bakar alternatif (Perpres 5/2006);

c. Meningkatkan kelayakan sarana kendaraan bermotor;

d. Pencegahan dampak negatif pembangunan terhadap lalu lintas; Sosialisasi Tata Cara

Mengemudi (Smart Driving);

e. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (BBG dan Bioenergy);

f. Peningkatan teknologi kendaraan;

g. Pelaksanaan uji emisi secara berkala kendaraan.

4.1.4.3. Pemahaman dan Aktivitas Ramah Lingkungan UMKM Sektor Transportasi

Kegiatan usaha ramah lingkungan untuk berbagai sektor usaha bermuara pada tujuan

yang sama yakni menjaga keseimbangan lingkungan hidup, aspek sosial dan keterjaminan akan

keberlanjutan usaha. Bila dikaitkan dengan kriteria usaha ramah lingkungan untuk masing-

masing sektor usaha, maka aktivitas yang dicakup memiliki spektrum yang luas dan tidak saja

pada aspek produksi namun juga berkaitan dengan aspek-aspek lainnya. Untuk mengetahui

sejauh mana para pelaku usaha menyadari hal tersebut, serta memahaminya dan kemudian

menerapkannya dalam aktivitas nyata sehari-hari.


83

Pemerintah melalui Kementerian terkait pada level nasional serta Dinas Provinsi dan

tingkat Kabupaten yang pada awalnya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,

kini dengan adanya otonomi daerah program yang dilakukan terkait dengan kelestarian

lingkungan tidak lagi selalu sejalan dalam menerapkan prioritas program pembangunan di

wilayah masing-masing. Oleh karena itu, pelaksanaan program kelestarian lingkungan yang

diprakarsai oleh pemerintah pusat bisa mendapatkan tanggapan atau disikapi beragam oleh

masing-masing dinas. Hal ini akan berlanjut pada para pelaku usaha di masing-masing wilayah

dan masing-masing sektor. Apalagi saat ini setiap daerah tengah berupaya meningkatkan

kinerjanya yang tercermin dari perolehan PAD atau PDRB, dimana hal ini hanya dapat dicapai

melalui peningkatan output daerah dengan cara mengoptimalkan kinerja sektor-sektor

unggulan, mendorong sisi produksi baik untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan nasional

maupun kebutuhan ekspor. Namun sayangnya peningkatan output daerah umumnya belum

beriringan dengan kelestarian lingkungan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab hal tersebut, penelitian ini mencoba menjawab

persoalan tersebut dari beberapa sisi baik dari regulator, dalam hal ini adalah pemerintah

melalui dinas-dinas terkait, serta pelaku usaha sendiri. Program dan aktivitas dinas terkait

dengan upaya mendorong dan membina para pelaku usaha telah dipaparkan sebelumnya. Pada

bagian ini akan disajikan perilaku pengusaha dalam menjalankan aktivitas yang dilihat dari sisi

kepeduliannya terhadap lingkungan hidup.

Langkah awal untuk mengetahui perilaku para pelaku usaha dilakukan melalui tingkat

kesadaran (awareness) yang menggambarkan pengetahuan mereka terkait aktivitas ramah

lingkungan dalam menjalankan usahanya. Dari pengetahuan ini, kemudian dilanjutkan dengan

mengetahui aktivitas nyata yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan

usahanya. Berikutnya dipaparkan minat para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas

usahanya berbasis kriteria ramah lingkungan serta kendala yang mungkin akan dihadapi.

Meski belum ada kriteria khusus yang dapat digunakan untuk pengklasifikasian industri

transportasi ramah lingkungan (green transportation) khususnya untuk UMKM, namun ada

beberapa pedoman umum yang dikeluarkan oleh Kemenhub serta instansi terkait yang dapat

dijadikan sebagai pegangan awal untuk menilai apakah suatu usaha transportasi ramah

terhadap lingkungan atau tidak. Seperti telah dipaparkan pada bagian Kriteria Ramah

Lingkungan untuk sektor transportasi, setidaknya ada 7 aspek yang dapat dijadikan sebagai

pedoman untuk menilai apakah suatu jasa transportasi ramah lingkungan atau tidak.

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku usaha (UMKM) sektor transportasi

terhadap aktivitas usaha ramah lingkungan. Pada Tabel 4.63 dipaparkan hal-hal yang diketahui

oleh UMKM transportasi terhadap aktivitas ramah lingkungan. Dari 48 responden yang dipilih

secara acak dari wilayah survei, ada 5 aspek utama yang menjadi dasar pengetahuan pelaku

UMKM terhadap kegiatan ramah lingkungan yaitu:

- Perawatan kendaraan secara rutin

- Melakukan uji emisi

- Melakukan peremajaan kendaraan

- Efisiensi penggunaan BBM

- Efisiensi penggunaan air dalam mencuci kendaraan.


84

Tabel 4.63. Pemahaman Pelaku UMKM Transportasi terhadap aktivitas Ramah Lingkungan

Meskipun ada aspek lain yang dipahami namun frekuensinya relatif kecil. Pemahaman

perawatan terhadap kendaraan baru dipahami oleh 48% responden, sementara aspek lainnya

baru berkisar antara 23% hingga 40%. Bahkan pemahaman terhadap ambang batas gas buang

yang dihasilkan oleh kendaraan baru dipahami oleh 2% pelaku usaha. Padahal aspek ini yang

terkait langsung dengan pencemaran udara luar. Ironinya, 48% dari pelaku UMKM pada sektor

ini menyatakan tidak tahu sama sekali dengan aktivitas ramah lingkungan. Dengan tingkat

pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM sektor transportasi belum memiliki

pemahaman yang memadai terkait kegiatan ramah lingkungan.

Di samping pengukuran tentang pemahaman pelaku UMKM terhadap kegiatan ramah

lingkungan, aktivitas nyata yang dilakukan oleh pelaku UMKM juga ditanyakan, pada Tabel 4.64

disajikan aktivitas nyata tersebut. Terlihat bahwa hampir semua pelaku usaha (95%) melakukan

perawatan terhadap kendaraan, 56% melakukan uji emisi secara berkala. Sementara dengan

tingkat intensitas yang lebih rendah yakni melakukan efisiensi penggunaan BBM sebanyak 21%,

17% melakukan peremajaan kendaraan. Untuk dua aktivitas pertama menunjukkan bahwa

sebagian besar UMKM menyadari akan kelayakan kendaraan serta mematuhi aturan uji emisi

berkala yang memang diwajibkan oleh Dinas Perhubungan, namun sayangnya tidak semua

pelaku UMKM sektor ini yang melakukannya yakni baru 56%. Padahal uji emisi ini berkaitan

dengan uji ambang batas gas buang yang dihasilkan kendaraan yang terkait langsung dengan

pencemaran udara luar.

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 48 15 13 4 9 2 5 4 13 31

Melakukan perawatan kendaraan secara rutin 48% 47% 46% 75% 44% - 60% 25% 46% 52%

Melakukan uji emisi secara berkala (setiap 6 bulan) 40% 33% 31% 50% 33% - 100% 25% 31% 45%

Melakukan peremajaan kendaraan 29% 33% 15% 50% 44% - 20% 25% 8% 39%

Melakukan efisiensi penggunaan BBM 23% 20% 15% 50% 33% - 20% 25% 23% 23%

Melakukan efisiensi penggunaan air 23% 27% 15% 25% 33% - 20% 25% 15% 26%

Melakukan efisiensi penggunaan energi 13% 20% - - 11% - 40% 25% - 16%

Melaksanakan proses Recycle dalam kegiatan operasional 13% 7% 8% 25% - - 60% - 15% 13%

Melaksanakan proses Reuse dalam kegiatan operasional 8% - 8% - - - 60% - 8% 10%

Melaksanakan proses Reduce dalam kegiatan operasional 4% - - - - - 40% - 8% 3%

Menggunakan pewangi mobil yang tidak merusak ozon 4% 7% - 25% - - - 25% - 3%

Menggunakan energi terbarukan 2% - 8% - - - - - 8% -

Gas buang yang dihasilkan tidak melebihi batas ambang

yang membahayakan2% - - 25% - - - - - 3%

Tidak tahu 48% 53% 54% 25% 56% 100% - 75% 54% 42%

SKALA USAHA

Total

WILAYAH


85

Tabel 4.64. Aktivitas Ramah Lingkungan Sektor Transportasi

Sementara itu pengehematan penggunaan BBM baru dilakukan oleh 21% pelaku

UMKM, dengan presentase lebih rendah (17%) pelaku UMKM melakukan peremajaan

kendaraan. Rendahnya kedua aktivitas terakhir ini pada dasarnya terkendala oleh teknologi

yang digunakan oleh kendaraan (mesin) untuk penghematan dan ketersediaan modal. Disisi

lain, proses penerapan 3R juga masih sangat rendah terutama terkait dengan bahan habis pakai

seperti ban dan oli, yang umumnya diserahkan (dijual) kepada pihak lain untuk dimanfaatkan

lebih lanjut.

Jenis perawatan kendaraan yang dilakukan (Tabel 4.65) meliputi perawatan mesin (88%)

serta ganti oli dan kanvas rem dengan presentase masing-masing sebesar 25% dan ganti ban

17%. Rendahnya pergantian oli mesin, kanvas rem dan ban disebabkan karena persepsi

pengusaha yang dipengaruhi oleh periode yang berbeda-beda dalam waktu tertentu, sehingga

sebagian dianggap rutin dan sebagian tidak.

Bila disimak lebih mendalam, apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku UMKM dalam

merawat kendaran, merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk menjamin agar kendaraan

yang dioperasikan tetap dapat berfungsi dan layak jalan, oleh karenanya aspek ini pada

dasarnya bukan merupakan aktivitas yang bersifat khusus, karena memang demikian

seharusnya. Namun hal ini menjadi kriteria yang harus dipenuhi.

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Base Responden : 48 15 13 4 9 2 5 4 13 31

Melakukan perawatan kendaraan secara rutin 96% 100% 100% 100% 100% 50% 80% 100% 100% 94%

Melakukan uji emisi secara berkala (setiap 6 bulan) 56% 47% 69% 25% 67% - 80% 50% 46% 61%

Melakukan efisiensi penggunaan BBM 21% 13% 15% 25% 44% - 20% 50% 23% 16%

Melakukan peremajaan kendaraan 17% 13% 15% 25% 22% - 20% 50% 8% 16%

Melakukan efisiensi penggunaan air 15% 27% - 25% 11% - 20% 25% - 19%

Melakukan efisiensi penggunaan energi 6% 13% - - 11% - - 25% - 6%


operasional4% 7% 8% - - - - - - 6%


operasional2% 7% - - - - - - - 3%

Menggunakan energi terbarukan - - - - - - - - - -


operasional- - - - - - - - - -

Total

WILAYAH SKALA USAHA


86

Tebel 4.65. Jenis Perawatan Kendaraan yang Rutin Dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan DLLAJR (bagian dari Dinas Perhubungan), uji emisi harus rutin

dilakukan, khususnya kendaraan umum atau kendaraan sewa, minimal dalam 6 bulan sekali.

Tempat yang lazim melakukan uji emisi adalah di Dinas Perhubungan/DLLAJR (31%) atau di

bengkel kendaraan tertentu yang sudah mendapat izin dari lembaga terkait (17%). Sementara

tempat lainnya di lokasi uji KIR atau bengkel resmi. Dari 48 usaha jasa transportasi ini, 40%

diantaranya belum pernah melakukan uji emisi sama sekali (Tabel 4.66). Fakta ini

menggambarkan bagaimana tingkat kepatuhan pengusaha dalam memenuhi suatu peraturan.

Tabel 4.66. Tempat Melakukan Uji Emisi

Salah satu biaya operasional terbesar dalam menjalankan usaha transportasi adalah

biaya BBM, oleh karena itu penghematan pada komponen ini akan memberikan dampak yang

besar terhadap pendapatan usaha transportasi. Dari hasil survei ini, upaya yang dapat dilakukan

oleh UMKM untuk menghemat BBM, bukan menggantinya dengan bahan bakar jenis lain

seperti LPG atau biodiesel yang ramah lingkungan, akan tetapi dengan perawatan mesin,

membatasi pemakaian kendaraan untuk hal-hal yang tidak perlu, serta melakukan modifikasi

atau penyesuaian terhadap beberapa komponen kendaraan yang terkait sistem pembakaran

(karburator). Bahkan beberapa UMKM beralih menggunakakn mesin diesel agar dapat

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

48 15 13 4 9 2 5 4 13 31

96% 100% 100% 100% 100% 50% 80% 100% 100% 94%

- Mesin kendaraan 88% 87% 92% 100% 89% 50% 80% 75% 92% 87%

- Ganti oli 25% 40% 23% 25% 22% - - 50% 31% 19%

- Kanvas rem 25% 47% 31% 25% - - - 50% 23% 23%

- Ban 17% 7% 46% - - - 20% - 23% 16%

- Body 8% 13% - 25% 11% - - - - 13%

- Lampu 8% 27% - - - - - 25% - 10%

- AC mobil 6% - 8% - 11% - 20% - - 10%

- Kopling 2% - 8% - - - - 25% - -

4% - - - - 50% 20% - - 6%

SKALA USAHA

Base Responden :

Total

WILAYAH

MELAKUKAN PERAWATAN

KENDARAAN SECARA RUTIN

BELUM MELAKUKAN

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimant

an Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

48 15 13 4 9 2 5 4 13 31

56% 47% 69% 25% 67% - 80% 50% 46% 61%

- Dinas Perhubungan/DLLAJR 31% 27% 62% - 22% - 20% - 31% 35%

- Bengkel 17% 7% 8% - 44% - 40% 50% 8% 16%

- Dealer mobil resmi 6% 13% - 25% - - - - - 10%

- Tempat uji KIR 2% - - - - - 20% - 8% -

4% 7% - - 11% - - - - 6%

- SAMSAT 2% - - - 11% - - - - 3%

40% 47% 31% 75% 22% 100% 20% 50% 54% 32%BELUM MELAKUKAN

MELAKUKAN UJI EMISI SECARA

BERKALA (SETIAP 6 BULAN)

MENGANGGAP TELAH

MELAKUKAN UJI EMISI SECARA

BERKALA (SETIAP 6 BULAN)

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Base Responden :


87

mengganti bensin dengan solar yang harganya lebih murah, namun hal ini kurang ramah

lingkungan.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melakukan penghematan BBM dan sekaligus

menjaga agar kendaraan tetap layak jalan adalah menggantikannya dengan kendaraan yang

menggunakan teknologi terbaru yang lebih hemat energi dan sekaligus mengurangi emisi gas

buang. Namun cara ini membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga tetap berada pada

skala usaha yang ekonomis. Keuntungan lain dengan melakukan peremajaan kendaraan adalah

biaya operasionalnya relatif lebih murah, dan jam operasional kendaraannya tinggi. Sebaliknya

kendaraan yang cukup berumur umumnya akan lebih boros, baik dalam pemakaian BBM,

ongkos perawatan dan jam operasionalnya lebih rendah, bahkan kadang sudah tidak lagi layak

jalan karena kondisi strukturnya sudah “lelah”.

Tabel 4.67. Aktivitas dalam Meningkatkan Efisien BBM

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

48 15 13 4 9 2 5 4 13 31

21% 13% 15% 25% 44% - 20% 50% 23% 16%

-Melakukan perawatan kendaraan secara

rutin4% - - - 22% - - 25% - 3%

- Membatasi pemakaian BBM yang tidak perlu 4% 13% - - - - - 25% - 3%

-

Melakukan penyesuaian di beberapa bagian

kendaraan (seperti menyetel mesin dan

karburator, mengganti dengan LPG,

menggunakan alat penghemat BBM)

4% - 15% - - - - - 15% -

-Menentukan rute yang akan dilalui secara

tepat4% - 8% - 11% - - - 8% 3%

-

Menggunakan kendaraan dengan jenis atau

tipe tertentu (seperti kendaraan dengan

kapasitas mesin/cc lebih kecil, tidak

menggunakan kendaraan 4 tak)

4% - - 25% - - 20% - 8% 3%

- Menggunakan mobil yang go green 2% - - - 11% - - - - 3%

2% - - - - - 20% - - 3%

-Menggunakan solar sebagai bahan bakar

harganya lebih murah2% - - - - - 20% - - 3%

77% 87% 85% 75% 56% 100% 60% 50% 77% 81%

SKALA USAHA

Base Responden :

MELAKUKAN EFISIENSI PENGGUNAAN BBM

MENGANGGAP TELAH MELAKUKAN EFISIENSI

PENGGUNAAN BBM

BELUM MELAKUKAN

Total

WILAYAH


88

Tabel 4.68. Usia Kendaraan yang Dilakukan Peremajaan oleh UMKM Transportasi

Pada Tabel 4.68 disajikan usia kendaraan yang akan diremajakan oleh Pemilik UMKM.

Terdapat 55% UMKM yang akan melakukan peremajaan kendaraannya, 38% UMKM melakukan

peremajaan kendaraan yang telah berusia lebih dari 5 tahun, sedangkan 17% lainnya kurang

dari 5 tahun. Sementara 46% UMKM lainnya belum pernah mengganti kendaraannya,

denganusia kendaraan yang cukup bervariasi. Untuk mengganti kendaraan dengan yang baru,

sudah barang tentu akan membutuhkan modal atau pinjaman dari bank. Dari sisi skala

usahanya, terlihat bahwa usaha dengan skala menengah melakukan peremajaan kendaraannya

yang telah berusia lebih dari 5 tahun, sedangkan skala usaha Mikro dan Kecil melakukan

peremajaan kendaraannya relatif baru atau mayoritas kurang dari 5 tahun.

4.1.4.4. Permasalahan UMKM Sektor Transportasi Menuju Ramah Lingkungan

Sektor transportasi merupakan sektor yang belum banyak tersentuh terkait upaya untuk

mendorong kearah usaha ramah lingkungan. Bila dilihat dari sisi regulasi atau kriteria ramah

lingkungan yang lazim ditemui pada sektor lain, sektor transportasi agaknya perlu mendapat

perhatian yang sangat khusus, mengingat sektor ini memiliki dampak langsung pada

pencemaran udara luar melalui emisi gas buang yang dihasilkannya. Di sisi lain, dampak yang

ditimbulkannya dan tidak terlihat adalah oli bekas yang dihasilkan hingga saat ini belum jelas

proses recycle yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan pada umumnya hasil buangan

oli bekas ditampung pada awalnya untuk kemudian diserahkan pada pihak ketiga dan diproses

lebih lanjut.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM sektor tranportasi ini disajikan pada

Tabel 4.69. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sektor ini tidak jauh berbeda

dengan sektor lainnya, yakni pertama masalah pengetahuan yang relatif rendah terhadap

kelestarian lingkungan, serta adanya persepsi bahwa apa yang dilakukan tidak berdampak pada

pencemaran udara. Terlihat bahwa 17% UMKM sektor transportasi menyatakan bahwa mereka

JabodetabekJawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimantan

Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

48 15 13 4 9 2 5 4 13 31

17% 13% 15% 25% 22% - 20% 50% 8% 16%

- Tahun 2009 8% - - 25% 22% - 20% - - 13%

- Tahun 2008 8% 13% 15% - - - - 50% 8% 3%

38% 40% 46% 50% 44% - - 50% 8% 48%

- Tahun 2007 8% 7% 8% - 22% - - 50% - 6%

- Tahun 2006 6% 7% 8% - 11% - - - 8% 6%

- Tahun 2004 6% 13% - - 11% - - - - 10%

- Tahun 2005 4% 7% 8% - - - - - - 6%

- Tahun 1994 4% - 8% 25% - - - - - 6%

- Tahun 2003 2% 7% - - - - - - - 3%

- Tahun 2000 2% - 8% - - - - - - 3%

- Tahun 1985 2% - - 25% - - - - - 3%

- Tahun 1980 2% - 8% - - - - - - 3%

46% 47% 38% 25% 33% 100% 80% - 85% 35%BELUM MELAKUKAN

USIA KENDARAAN TIDAK LEBIH DARI 5 TAHUN

USIA KENDARAAN LEBIH DARI 5 TAHUN

Total

WILAYAH SKALA USAHA

Base Responden :


89

memiliki kendala dengan aspek permodalan yang harus disiapkan untuk melakukan efisiensi

penggunaan energi, yang akan dilakukan dengan peremajaan kendaraan. Kedua adalah masalah

ketiadaan pengetahuan untuk melakukan efisiensi energi (10%), serta adanya anggapan belum

tersedianya peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut (3%). Sedangkan 3%

lainnya adalah masalah kemacetan yang menjadi pemicu pencemaran udara serta borosnya

pemakaian BBM per kilometernya (3%).

Tabel 4.69. Alasan UMKM sektor Transportasi belum Ramah Lingkungan

4.2. Stratifikasi UMKM menurut Aktivitas Ramah Lingkungan

Aspek penting untuk mendorong UMKM agar ramah lingkungan adalah mengetahui

kesiapan mereka yang dicerminkan dari aktivitas nyata yang saat ini telah dilakukan. Hal ini

menjadi sangat penting untuk mengetahui terkait tingkat pengetahuan mereka, serta praktek

nyata atas apa yang mereka ketahui dan pelaksanaannya. Untuk membantu memudahkan

pengenalan atas UMKM terkait pelaksanaan aktivitas ramah lingkungan dalam usahanya,

dilakukan stratifikasi atau pengelompokkan terhadap UMKM yang didasarkan atas berbagai

aspek yang menjadi kriteria ramah lingkungan. Melalui hal ini diharapkan dapat diketahui

kelompok UMKM yang sudah cukup siap, kurang siap dan tidak siap dalam menjalankan usaha

ramah lingkungan.

Untuk melakukan stratifikasi atau pengelompokan ini digunakan Cluster Analysis,

dimana UMKM yang berada pada kelompok yang sama memiliki sifat yang relatif sama atas

aktivitasnya terkait dengan aspek ramah lingkungan.

4.2.1. UMKM sektor Pertanian

Berdasarkan hasil analisis cluster dengan menggunakan 16 kriteria ramah lingkungan

mengelompokkan 81 UMKM sektor pertanian menjadi 3 strata diperoleh proporsi dan sebaran

seperti disajikan pada Tabel 4.70. serta Gambar 3.5.

Jabodeta

bek

Jawa

Barat

Jawa

Tengah

Jawa

Timur

Sumatera

Utara

Kalimant

an Timur

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menenga

h

Base Responden : 30 9 11 2 4 3 1 2 8 20

Terkendala dengan besarnya biaya yang harus

dikeluarkan untuk melakukan efisiensi

penggunaan BBM

17% 11% 36% - - - - 50% - 20%

Tidak tahu cara efisiensi BBM 10% 11% - 50% - 33% - - - 15%

Tidak ada pengalaman untuk melakukan

efisiensi penggunaan BBM7% - - - 25% 33% - - 13% 5%

Belum tersedia peralatan untuk melakukan

efisiensi penggunaan BBM3% 11% - - - - - - - 5%

Kondisi jalanan macet jadi boros BBM 3% - 9% - - - - - - 5%

Total

WILAYAH SKALA USAHA


90

Tabel 4.70. Proporsi Strata UMKM Sektor Pertanian

Strata Jumlah Persen

1 3 4%

2 12 15%

3 66 81%

Total 81 100%

REGR factor score 2 for analysis 1

543210-1-2-3

RE

GR

fa

cto

r sco

re

1 f

or

an

aly

sis

1

5

4

3

2

1

0

-1

Cluster Number of Ca

Strata 3

Strata 2

Strata 1

Gambar 3.5. Sebaran UMKM Sektor Pertanian

Tampak bahwa hanya ada tiga UMKM yang berada pada Strata 1 (4%), 12 UMKM (15%)

masuk ke dalam Strata 2, dan mayoritas atau 66 UMKM (81%) berada pada strata 3.

Karakteristik masing-masing strata UMKM disajikan pada Tabel 4.71.

Tabe 4.71. Karakteristik UMKM Sektor Pertanian Atas Aktivitas Ramah Lingkungan

No Aktivitas Ramah Lingkunga yang dilakukan Klaster 1 Klaster 2 Klaster 2 Rataan

1 Memperhatikan kebersihan/kesehatan tanah/kandang/kolam 100,0% 91,7% 16,7% 30,9%

2 Melaksanakan proses Recycle dalam kegiatan proses produksi 100,0% 66,7% 4,5% 17,3%

3 Menggunakan biopestisida (hayati ataupun nabati) 33,3% 66,7% 6,1% 16,0%

4 Menerapkan prinsip kejujuran dalam usaha tani 100,0% 58,3% 3,0% 14,8%

5 Menggunakan energi terbarukan dalam aktivitas usahatani 100,0% 41,7% 4,5% 13,6%

6 Melakukan efisiensi penggunaan air 100,0% 41,7% 4,5% 13,6%

7 Menggunakan bibit tanaman/ternak yang memiliki sertifikat 100,0% 33,3% 4,5% 12,3%

8 Menerapkan prinsip perlindungan terhadap lingkungan 100,0% 50,0% 1,5% 12,3%

9 Menerapkan prinsip perlindungan terhadap konsumen 100,0% 58,3% 0,0% 12,3%

10 Melakukan pergiliran tanaman guna keseimbangan ekologi 33,3% 33,3% 4,5% 9,9%

11 Melaksanakan proses Reuse dalam kegiatan proses produksi 33,3% 8,3% 7,6% 8,6%

12 Melaksanakan proses Reduce dalam kegiatan proses produksi 0,0% 50,0% 0,0% 7,4%

13 Melakukan sertifikasi kesehatan lahan/kandang/kolam/tambak 100,0% 16,7% 0,0% 6,2%

14 Melakukan efisiensi penggunaan energi 33,3% 0,0% 3,0% 3,7%

15 Tidak ada/belum melakukan kegiatan proses produksi ramah lingkungan 0,0% 8,3% 1,5% 2,5%


91

16 Menggunakan media tumbuh atau hormon tanaman 33,3% 0,0% 1,5% 2,5%

Rataan 66,7% 39,1% 4,0% 11,5%

Jumlah UMKM 3 12 66 81

Berdasarkan 16 kriteria aktivitas ramah lingkungannya, tampak bahwa UMKM pada

Strata 1, 66.7% aktivitas usahanya sudah mengarah pada aspek ramah lingkungan. UMKM pada

Strata 2 baru mencapai 39.1%, sedangkan Strata 3 hanya 4,0%. Sedangkan secara

keseluruhan baru 11.5% aktivitas UMKM sektor pertanian yang mengarah pada aspek ramah

lingkungan. Hasil ini menggambarkan bahwa mayoritas UMKM sektor pertanian masih harus

memperbaiki diri untuk menuju usaha yang ramah lingkungan.

4.2.2. UMKM Sektor Industri

Dari 141 UMKM sektor industri, berdasarkan hasil analisis cluster yang menggunakan 11

kriteria ramah lingkungan, dikelompokkan menjadi 3 strata UMKM. Proporsi UMKM masing –

masing kelompok dan sebaran seperti disajikan pada Tabel 4.72. serta Gambar 3.6.

Tabel 4.72. Proporsi Strata UMKM Sektor Industri


1 9 6%

2 17 12%

3 115 82%

Total 141 100%


543210-1

RE

GR

fa

cto

r sco

re

2 f

or

an

aly

sis

2

6

4

2

0

-2

-4

Strata

Strata 1

Strata 2

Strata 3

Gambar 3.6. Sebaran UMKM Sektor Industri


92

Dari 141 UMKM, 9 UMKM diantaranya berada pada Strata 1 (6%), 17 UMKM (12%)

masuk ke dalam Strata 2, dan 115 UMKM (82%) berada pada strata 3. Karakteristik masing-

masing strata UMKM disajikan pada Tabel 4.73.

Tabel 4.73. Karakteristik UMKM Sektor Industri Atas Aktivitas Ramah Lingkungan

No Aktivitas Ramah Lingkungan Strata 1 Strata 2 Strata 3 Rataan

1 Menggunakan bahan baku yang memiliki sertifikat/izin 55,6% 23,5% 14,0% 17,9%

2 Menggunakan bahan baku dan bahan penolong terbarukan 55,6% 100,0% 0,0% 15,7%

3 Melakukan efisiensi dalam penggunaan bahan baku dan penunjang 100,0% 0,0% 5,3% 10,7%

4 Melaksanakan proses Reuse dalam kegiatan proses produksi 55,6% 11,8% 4,4% 8,6%

5 Melakukan efisiensi penggunaan energi 77,8% 5,9% 2,6% 7,9%

6 Melakukan efisiensi penggunaan air 55,6% 17,6% 1,8% 7,1%

7 Melaksanakan proses Recycle dalam kegiatan proses produksi 33,3% 35,3% 0,9% 7,1%

8 Menggunakan energi terbarukan 22,2% 29,4% 0,0% 5,0%

9 Tidak ada/belum melakukan kegiatan proses produksi ramah lingkungan 0,0% 0,0% 5,3% 4,3%

10 Melaksanakan proses redusce dalam kegiatan proses produksi 33,3% 5,9% 0,0% 2,9%

11 Menggunakan bahan baku dan bahan penolong yang memiliki MSDS 11,1% 0,0% 0,9% 1,4%

Rataan 45,5% 20,9% 3,2% 8,1%

Jumlah UMKM 9 17 115

Secara keseluruhan baru 8,1% aktivitas ramah lingkungan yang dilakukan oleh UMKM

sektor industri. Terkait hal itu, UMKM pada Strata 1 merupakan kelompok dengan aktivitas

ramah lingkungan yang sudah mencapai 45,5%. UMKM pada Strata 2 baru melaksanakan

20,9%, sedangkan UMKM pada Strata 3 yang merupakan kelompok mayoritas masih sangat

sedikit dalam melaksanakan aktivitas ramah lingkungan yakni 3.2%.

Berdasarkan hasil ini, UMKM sektor industri yang merupakan kelompok aktivitas

terbesar masyarakat masih jauh dari ketaatannya melakukan usaha yang ramah lingkungan.

Oleh karenanya upaya yang cukup besar yang memerlukan perhatian dan kerjasama berbagai

pihak untuk mendorong mereka lebih menghargai lingkungan sebagai ekosistem yang perlu

dijaga kelestariannya.

4.2.3. UMKM sektor Pertambangan

Dalam penelitian ini, jumlah sample UMKM sektor pertambangan hanya berjumlah 11.

Berdasarkan hasil analisis cluster dengan 11 kriteria ramah lingkungan, sampel ini

dikelompokkan menjadi 3 strata UMKM. Proporsi UMKM masing–masing kelompok dan

sebaran seperti disajikan pada Tabel 4.74. serta Gambar 3.7.


93

Tabel 4.74. Proporsi Strata UMKM Sektor Pertambangan


1 2 18%

2 3 27%

3 6 55%

Total 11 100%


2,01,51,0,50,0-,5-1,0-1,5

RE

GR

fa

cto

r sco

re

2 f

or

an

aly

sis

3

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5

Strata

Strata 2

Strata 3

strata 1

Gambar 3.7. Sebaran UMKM Sektor Pertambangan

Dari 11 UMKM sektor pertambangan, 2 UMKM masuk kedalam Strata 1 (18%), 3 UMKM

(27%) masuk ke dalam Strata 2, dan 6 UMKM (55%) berada pada strata 3. Karakteristik masing-

masing strata UMKM disajikan pada Tabel 4.75 berikut.

Tabe 4.75. Karakteristik UMKM Sektor Pertambangan Atas Aktivitas Ramah Lingkungan


1 Melakukan reklamasi bekas lahan tambang 100% 67% 50% 64%

2 Melakukan penambangan ulang dengan pohon cepat tumbuh 100% 100% 33% 64%

3 Pembuatan terasering untuk menghindari longsor 100% 100% 17% 55%

4 Melakukan biorehabilitasi lahan bekas tambang 100% 100% 0% 45%

5 Melakukan penutupan kembali bekas tambang dengan top soil 100% 67% 0% 36%

6 Melakukan efisiensi penggunaan air 100% 33% 0% 27%

7 Belum melakukan kegiatan penambangan dan penggalia 0% 0% 33% 18%

8 Memperhatikan kontur lahan tambang mlalui pembuatan blok 100% 0% 0% 18%

9 Pemantauan flora dan fauna di lokasi tambang 50% 33% 0% 18%


94

10 Menggunakan bahan baku yang memiliki sertifikat/izin 100% 0% 0% 18%

11 Melakukan pengelolaan kualitas air tambang 50% 0% 0% 9%

Rataan 81,8% 45,5% 12,1% 33,9%


Secara keseluruhan baru 33,9% aktivitas ramah lingkungan yang baru dilakukan oleh

UMKM sektor Pertambangan. Dalam pada itu UMKM pada Strata 1 merupakan kelompok

dengan aktivitas ramah lingkungan sudah mencapai 81,8%. UMKM pada Strata 2 sudah

melaksanakan 45,5%, sedangkan UMKM pada Strata 3 yang merupakan kelompokk mayoritas

masih sangat sedikit dalam melaksanakan aktivitas ramah lingkungan yakni 12.1%.

Berdasarkan hasil ini, UMKM sektor pertambangan relatif sudah lebih baik dibanding

sektor pertanian dan industri, ini disebabkan sektor pertambangan mendapatkan perhatian

yang sangat memadai dari pemerintah terkait isu kerusakan lingkungan. Meskipun demikian,

upaya untuk mendorong sektor ini agar lebih baik dalam penerapan aktivitas ramah

lingkungannya masih memerlukan perhatian dan kerjasama berbagai pihak untuk lebih

menghargai lingkungan sebagai ekosistem untuk tempat kehidupan.

4.2.4. UMKM sektor Transportasi

UMKM sektor pertambangan yang berjumlah 51, berdasarkan hasil analisis cluster

dengan 9 kriteria ramah lingkungan, dikelompokkan menjadi 3 strata UMKM. Proporsi UMKM

masing–masing kelompok dan sebaran seperti disajikan pada Tabel 4.76. serta Gambar 3.8.

Tabel 4.76. Proporsi Strata UMKM Sektor Transportasi


1 6 12%

2 11 22%

3 34 66%

Total 51 100%


95


43210-1

RE

GR

fa

cto

r sco

re

2 f

or

an

aly

sis

4

6

4

2

0

-2

-4

Strata

Strata 2

Strata 1

Strata 3

Gambar 3.8. Sebaran UMKM Sektor Pertambangan

Dari 51 UMKM sektor transportasi, 6 UMKM masuk kedalam Strata 1 (12%), 11 UMKM

(22%) masuk ke dalam Strata 2, dan 34 UMKM (66%) berada pada strata 3. Karakteristik

masing-masing strata UMKM disajikan pada Tabel 4.77 berikut.

Tabe 4.77. Karakteristik UMKM Sektor Transportasi Atas Aktivitas Ramah Lingkungan


1 Melakukan perawatan kendaraan secara rutin 83% 100% 24% 47%

2 Melakukan uji emisi secara berkala (setiap 6 bulan) 17% 73% 0% 18%

3 Melakukan efisiensi penggunaan BBM 83% 0% 9% 16%

4 Melakukan efisiensi penggunaan energi 17% 27% 0% 8%

5 Melakukan efisiensi penggunaan air 83% 18% 0% 14%

6 Melakukan peremajaan kendaraan 100% 82% 0% 29%

7 Melaksanakan proses Recycle dalam kegiatan operasional 17% 0% 0% 2%

8 Melaksanakan proses Reuse dalam kegiatan operasional 0% 9% 0% 2%

9 Melaksanakan proses Reduce dalam kegiatan operasional 17% 0% 0% 2%

Rataan 46,3% 34,3% 3,6% 15,3%


Secara keseluruhan baru 15,3% aktivitas ramah lingkungan yang baru dilakukan oleh

UMKM sektor transportasi. UMKM Strata 1 merupakan kelompok dengan aktivitas ramah

lingkungan sudah mencapai 46,3%. UMKM pada Strata 2 sudah melaksanakan 34,3%,

sedangkan UMKM pada Strata 3 yang merupakan kelompokk mayoritas, namun masih sangat

sedikit dalam melaksanakan aktivitas ramah lingkungan yakni 3.6%.


96

Berdasarkan hasil ini UMKM sektor transportasi masih relatif rendah dalam

melaksanakan usaha yang ramah lingkungan, ini disebabkan sektor transportasi merupakan

sektor yang padat teknologi. Meski saat ini upaya yang dilakukan oleh pihak terkait sudah

mengarah pada upaya kearah yang lebih baik, namun keterkaitan dengan sektor lain sangat

erat seperti perencanaan tata-ruang serta penggunaan Bahan bakar yang ramah lingkungan

yang semakin meningkat.

4.3. Kesiapan UMKM menuju Ramah Lingkungan

Upaya mendorong UMKM agar ramah lingkungan tidak cukup dilakukan dengan

membuat kebijakan dari satu sisi saja. Hal ini disebabkan permasalahan yang dihadapi oleh

UMKM relatif kompleks tidak hanya dari sisi permodalan belaka, namun aspek-aspek lain

seperti pengetahuan terhadap kelestarian lingkungan, beragamnya bidang, dan kondisi

usahanya. Bila dikaitkan dengan kriteria ramah lingkungan sesuai sektornya, kondisi sebagian

besar UMKM secara internal masih jauh dari kondisi siap dalam menjalankan kegiatan ramah

lingkungan. Namun demikian, dari hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan adanya

tren yang cukup jelas bahwa semakin tinggi skala usaha UMKM kesiapan terhadap program

ramah lingkungan semakin tinggi pula. Hal ini terlihat dari tingginya pengetahuan serta

banyaknya aktivitas usaha yang sudah mulai mengarah ke ramah lingkungan.

Masalah lain terkait kesiapan UMKM ramah lingkungan adalah masalah peningkatan

kesadaran dari pelaku UMKM terhadap kelestarian lingkungan untuk menggerakkan

perusahaan beralih secara bertahap atau melakukan transformasi bisnis berbasis lingkungan

guna menghadapi isu keberlanjutan (sustainability) sumber daya alam. Menarik untuk disimak,

bahwa lambat namun pasti, adalah meningkatnya kepedulian lingkungan (environmental

concern) dari berbagai lapisan masyarakat sebagai unsur penting yang mempengaruhi lanskap

kompetisi dalam dunia usaha. Lingkungan yang awalnya dipandang sebagai faktor eksternal

bagi proses dan konten manajemen pemasaran, sekarang ini dipandang sebagai faktor sentral

dalam strategi pemasaran (Hart, 1995; Srivastava, 1994).

Di sisi lain, rendahnya pemahaman akan kelestarian lingkungan pelaku UMKM akan

berdampak pada aktivitas yang tak terkendali dalam upaya menjalankan usahanya. Namun

demikian, tidak sedikit UMKM yang sudah mulai melakukan usaha mengikuti kaidah-kaidah

ramah lingkungan namun terbentur pada berbagai kendala. Jorgensen (2002) dan Kalafatis et

al. (1999) mensinyalir dalam tulisannya, bahwa kendala utama yang dihadapi oleh pelaku usaha

yang menghasilkan green product yaitu istilah yang populer dihasilkan oleh produsen yang

memperhatikan kelestarian lingkungan dalam memproduksinya adalah aspek pemasaran dan

meningkatnya biaya produksi yang berdampak pada harga jual produk.

Meski isu green product (produk ramah lingkungan) telah lama disosialisasikan, namun

pertumbuhan pasarnya tidak sepesat yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

(1) Harga produk ramah lingkungan relatif lebih mahal dibanding produk konvensional, bahkan

selisih harganya bisa mencapai 25 hingga 30%; (2) Daya beli masyarakat yang cenderung tidak

meningkat, menjadi salah satu penyebab produk ramah lingkungan kurang diminati;

(3) manfaat produk ramah lingkungan masih belum dapat dirasakan langsung oleh konsumen;


97

(4) masih tersedianya produk konvensional dan tersedia di berbagai tempat, hal ini berbeda

dari produk ramah lingkungan, yang hanya tersedia di tempat tertentu saja. Berdasarkan

kondisi ini menjadi alasan beberapa industri besar menyesuaikan kembali strategi

perusahaannya untuk tetap memproduksi produk-produk yang kurang ramah lingkungan

karena lebih diminati (Yudis, 2012).

Secara umum, istilah dari kesadaran lingkungan (environmental consciousness)

digunakan bagi dimensi kognitif dari sikap terhadap lingkungan, sedangkan kepedulian

lingkungan merujuk pada disposisi emosi individu atau pengusaha terhadap kerusakan alam.

Temuan berkaitan dengan sikap terhadap rencana atau perilaku sebenarnya (actual behavior)

sering kontradiksi dan inkonklusif (Kalafatis et al., 1999; Schlegelmilch et al., 1996).

Terkait dengan diskusi di atas, salah satu aspek penting yang perlu digali terkait

rendahnya animo pelaku usaha dalam mentrasformasikan bisnisnya menjadi ramah lingkungan

adalah kendala apa yang sebenarnya dihadapi oleh pelaku usaha tersebut. Jawaban atas

persoalan ini diharapkan dapat menuntun pada perancangan strategi kedepan guna membantu

pemecahan masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha tepatnya UMKM.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh berbagai aktivitas UMKM

dalam menjalankan usahanya menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan dan kenyamanan

kehidupan dengan segala dimensinya. Kondisi ini memaksa berbagai kalangan untuk lebih

meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. UMKM yang

merupakan kelompok entitas usaha yang memiliki kontribusi terhadap menurunnya kualitas

lingkungan hidup berdasarkan hasil penelitian ini menghadapi banyak permasalahan terkait

dengan usaha ramah lingkungan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

a. Minimnya sosialisasi dan edukasi usaha ramah lingkungan terhadap pelaku UMKM yang

dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian dan dinas-dinas terkait menyebabkan

minimnya pengetahuan dan kesadaran UMKM terhadap aspek-aspek usaha ramah

lingkungan, sehingga hal ini berdampak pada perilakunya yang kurang menghargai terhadap

kelestarian lingkungan.

b. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah menyebabkan pemantauan terhadap

pelaku usaha masih terkonsentrasi pada usaha dengan skala besar yang berpotensi

menimbulkan kerusakan lingkungan secara luas. Akibatnya UMKM yang jumlahnya sangat

besar belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya

koordinasi antar dinas dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap UMKM agar

ramah lingkungan menyebabkan hasilnya masih jauh dari harapan.

c. Sifat intrinsik dari UMKM itu sendiri yang mayoritas berawal dari usaha rumah tangga, di

mana lokasi usahanya menyatu dengan wilayah pemukiman, sehingga upaya pengelolaan

dan penanganan limbah dari proses produksi mengalami banyak kendala.

d. Tidak adanya aturan yang jelas dalam penerapan sanksi atau hukuman bagi UMKM yang

melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.

e. Masih rendahnya kesadaran sosial masyarakat umum terhadap kelestarian lingkungan yang

tercermin dari lambannya pertumbuhan penggunaan produk-produk ramah lingkungan,

sehingga tidak mampu memberikan tekanan kepada UMKM yang berperan sebagai

produsen agar menerapkan usaha ramah lingkungan.


98

f. Kurangnya permodalan yang dimiliki oleh UMKM sehingga memaksa usaha yang dilakukan

masih terfokus atau berorientasi pada upaya pencapaian hasil produksi baik secara

kuantitas maupun kualitas, sementara aspek efisiensi dan efektivitas baik dalam

penggunaan bahan baku, energi, serta sumberdaya produksi lainnya masih belum

diperhatikan karena membutuhkan investasi yang tidak sedikit, apalagi upaya penanganan

maupun pengelolaan limbah produksi tentu masih belum menjadi skala prioritas bila tidak

dapat dikatakan masih terabaikan.

4.4. Pembiayaan UMKM Ramah Lingkungan

Sesuai dengan tujuan penelitian, salah satu aspek yang ingin diketahui adalah sumber-

sumber pembiayaan yang digunakan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya. Berkaitan

dengan sumber pembiayaan ini juga telah dilakukan penelusuran terhadap ketersediaan skema

pembiayaan yang bersifat ramah lingkungan dan hal-hal terkait dengan upaya UMKM untuk

menuju usaha ramah lingkungan. Jenis-jenis pinjaman atau kredit yang digunakan oleh UMKM

dalam menjalankan usahanya disajikan pada Tabel 4.78 berikut:

Tabel 4.78. Jenis Kredit yang dimanfaat oleh UMKM

Dari 129 UMKM yang melakukan pinjaman, mayoritas memanfaatkan KUR (Kredit Usaha

Rakyat) serta Kredit Usaha Kecil (KUK), masing-masing sebesar 21%. Sementara itu 11%

memanfaatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dan KTA sebesar 5%. Hal menarik adalah hanya 5%

bahkan kurang dari itu yang melakukan pinjaman dengan tujuan investasi, Kredit Mikro Kecil

dan khusus Kredit untuk UKM. Bahkan yang mengejutkan adalah 17% dari responden UMKM

tidak mengetahui jenis kredit yang digunakan. Dari hasil wawancara di lapangan terungkap

bahwa kredit yang diterima adalah kredit yang bersifat program khusus dari dinas terutama

pada sektor pertanian dan industri dan disalurkan melalui lembaga perbankan.

Dilihat dari proporsi jumlah sample, UMKM dari sektor pertambangan lebih banyak yang

memanfaatkan pinjaman bank, sementara UMKM dari sektor Pertanian dan Transportasi relatif

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Industri

PengolahanPertanian Transportasi Pertambangan

Base: semua responden yang dalam 5

tahun terakhir pernah memiliki pinjaman

dari bank

129 18 39 72 72 26 27 4

KUR 21% 28% 23% 18% 24% 19% 15% 25%

Kredit usaha kecil (KUK) 21% 17% 10% 28% 21% 12% 30% 25%

Kredit modal kerja 11% 6% 8% 14% 13% 8% 7% 25%

Kredit Tanpa Agunan (KTA) 5% 6% 8% 4% 6% 8% 4% -

Kredit investasi 4% - - 7% 6% - 4% -

KMK (Kredit Mikro Kecil) 4% 6% 3% 4% 6% 4% - -

Kredit untuk UKM 3% 11% 5% - 6% - - -

Tidak tahu nama programnya 17% 17% 33% 8% 15% 31% 11% -

Total

SKALA USAHA SEKTOR USAHA


99

lebih rendah. Menyimak hasil diatas, kredit yang dimanfaatkan oleh UMKM atau kredit yang

ditawarkan oleh lembaga keuangan/perbankan tidak terdapat kredit yang terkait dengan

kelestarian lingkungan hidup. Dari sisi skala usaha, UMKM berskala menengah lebih banyak

memanfaat pinjaman di Bank. Hal ini dapat dimengerti karena UMKM pada skala ini relatif lebih

banyak yang bankable ketimbang UMKM pada skala yang lebih rendah.

4.4.1. Sumber Pembiayaan UMKM

Dari sisi lembaga atau bank yang memberikan pinjaman, terlihat bank BRI merupakan

sumber utama bagi UMKM dalam mendapatkan kredit yaitu sebesar 40% sebagaimana

dikemukakan dalam Tabel 4.79, kemudian diikuti oleh Bank Mandiri 21%, BCA 12%, sedangkan

bank lainnya kurang dari 10%.

Tabel 4.79. Bank Sumber Pembiayaan UMKM

Tingginya peran BRI sebagai sumber pembiayaan UMKM pada dasarnya tidak terlepas

dari sebaran bank ini yang dijumpai hampir diseluruh wilayah bahkan sampai tingkat

kecamatan. Disisi lain BRI juga memiliki skim khusus untuk usaha mikro yang disalurkan melalui

BRI unit dan dibantu dengan adanya teras BRI. Sementara Bank Mandiri lebih banyak

memberikan pinjaman pada skala Kecil dan Menengah, demikian juga dengan BCA. Sementara

Bank Danamon dengan program DSP (Danamon Simpan Pinjam), Bank Niaga serta BTPN

memiliki profil yang hampir sama dengan BRI, namun Bank BNI lebih banyak mengucurkan

kredit pada usaha skala Menengah.

Terkait dengan prosedur yang harus dilalui UMKM dalam memperoleh pinjaman,

terungkap bahwa dari 162 UMKM yang pernah mengajukan pinjaman diketahui 13% UMKM

menyatakan kesulitan dalam melakukan akses pinjaman. Kebanyakan adalah UMKM yang

berskala Mikro dan Kecil. Hal ini dijumpai pada UMKM yang berusaha pada sektor Pertanian

dan Transportasi. Sementara sektor Industri dan Pertambangan yang notabene banyak

bermasalah dengan kelestarian lingkungan justru relatif mudah dalam mendapatkan pinjaman.

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Industri


Base: semua responden yang dalam 5

tahun terakhir pernah memiliki pinjaman

dari bank

129 18 39 72 72 26 27 4

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 40% 56% 46% 32% 38% 58% 22% 75%

Bank Mandiri 21% - 21% 26% 24% 8% 30% -

Bank Central Asia (BCA) 12% - 3% 19% 13% 4% 19% -

Bank Danamon 8% 6% 10% 7% 8% 4% 11% -

Bank Negara Indonesia (BNI) 6% - - 11% 7% - 7% 25%

Bank Niaga 5% 6% 5% 4% 6% - 7% -

BTPN 3% 6% 3% 3% 3% 4% 4% -

Total



100

Tabel 4.80. Tingkat Kesulitan UMKM dalam Mengakses Pinjaman

Fakta ini menunjukkan bahwa bank dalam menjalankan program pinjaman kepada

UMKM lebih berorientasi pada aspek kelayakan usaha, artinya isu lingkungan belum menjadi

aspek yang menjadi pertimbangan. Hal ini terungkap saat wawancara dengan pihak perbankan

bahwa azas 5C menjadi dasar utama dalam penyaluran kreditnya.

Tabel 4.81. Jenis Kesulitan yang Dialami UMKM dalam Mengakses Pinjaman

Alasan yang dikemukakan oleh UMKM terkait dengan kesulitan dalam melakukan akses

pinjaman ke bank disajikan pada Tabel 4.73. Masalah persyaratan tampaknya menjadi faktor

utama mengapa UMKM sulit mendapatkan pinjaman di Bank sebagaimana dialami oleh 77%

dari 44 responden UMKM yang merasa kesulitan dalam mengakses pinjaman di Bank. Masalah

berikutnya adalah suku bunga pinjaman yang dianggap tinggi (43%), dan Bank tidak tertarik

dengan usaha yang dilakukan oleh UMKM (27%). Hal menarik adalah cara pembayaran yang

diterapkan oleh bank tidak sesuai dengan karakteristik usaha yang dilakukan UMKM, hal ini

terjadi pada sektor pertanian di mana petani umumnya mendapatkan hasil pada saat panen.

Menyimak hasil yang terkait dengan skim pinjaman, tingkat dan jenis kesulitan yang

dialami UMKM tampak bahwa banyak UMKM yang masih memiliki masalah dalam

mendapatkan pinjaman dari bank. Penyebabnya tidak saja pada kelayakan usaha namun juga

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Industri


Base: semua responden yang pernah

mengajukan pinjaman ke bank162 28 51 83 90 38 30 4

Sangat sulit 3% 11% 2% 1% - 8% 7% -

Sulit 10% 25% 8% 6% 10% 18% - -

Antara mudah dan sulit 14% 25% 18% 8% 11% 18% 17% 25%

Mudah 61% 29% 61% 72% 67% 39% 73% 50%

Sangat mudah 12% 11% 12% 12% 12% 16% 3% 25%

Total


Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Industri


Base: semua responden yang

menganggap tidak mudah mengakses

kredit di bank

44 17 14 13 19 17 7 1

Persyaratan pinjaman terlalu rumit 77% 88% 64% 77% 63% 88% 86% 100%

Suku bunga pinjaman yang ditetapkan

oleh bank terlalu tinggi43% 41% 29% 62% 58% 29% 43% -

Bank tidak tertarik untuk membiayai

usaha yang dijalankan27% 12% 43% 31% 37% 12% 29% 100%

Cara pembayaran angsuran yang

ditetapkan oleh bank tidak sesuai

dengan masa produksi

18% 24% 14% 15% 21% 24% - -

Tidak ada produk pinjaman dari bank

yang sesuai dengan karakteristik usaha9% 6% 7% 15% 16% - 14% -

Plafon pinjaman lebih besar dari yang di

butuhkan (plafon tidak sesuai dengan

yang di harapkan)

2% - - 8% 5% - - -

Lokasi usaha jauh dari bank 2% - 7% - 5% - - -

Total



101

adanya sektor-sektor yang memiliki karakteristik khusus dalam memperoleh penghasilannya.

Disisi lain skim pinjaman yang ada saat ini lebih menitik beratkan pada pinjaman yang bertujuan

untuk menambah modal maupun investasi, sedangkan para pengusaha yang berskala mikro

masih terkendala untuk memperoleh akses perbankan. Sementara skim pinjaman yang

bernuansa lingkungan dapat dikatakan belum ada sama sekali, meskipun ada bank yang sudah

memiliki skim ini namun sesuai hasil survei bahwa belum ada UMKM yang mendapatkan

pinjaman terkait dengan aspek ramah lingkungan.

4.4.2. Minat Terhadap Pinjaman Ramah Lingkungan (Green Lending)

Berkaitan dengan upaya perintisan pinjaman yang mengarah pada upaya untuk

mendorong UMKM agar ramah lingkungan bahwa 77% responden UMKM menyatakan

minatnya untuk mendapatkan pinjaman jenis ini. Meskipun demikian terdapat sekitar 17,4%

UMKM lainnya dengan tegas menyatakan tidak berminat.

Tabel 4.82. Minat UMKM Mendapatkan Pinjaman Ramah Lingkungan

Hampir semua UMKM dari berbagai sektor usaha berminat mendapatkan pinjaman

ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya niatan dari para pelaku UMKM untuk

mengarahkan usahanya pada kelestarian lingkungan. Namun demikian informasi ini perlu

dicermati dengan hati-hati, karena konsep ramah lingkungan belum dipahami dengan baik oleh

pelaku UMKM. Untuk memperjelas hal ini kepada UMKM ditanyakan peruntukan pinjaman

tersebut, dan hasilnya dijabarkan pada Tabel 4.83.

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Industri


Base: semua responden 283 65 106 112 141 81 51 10

Sangat tidak berminat 0,4% 2% - - 1% - - -

Tidak berminat 17% 28% 15% 13% 10% 28% 22% -

Antara berminat dan tidak 6% 6% 8% 4% 6% 7% 4% -

Berminat 59% 42% 58% 70% 67% 40% 61% 90%

Sangat berminat 18% 23% 20% 13% 16% 25% 14% 10%

Total



102

Tabel 4.83. Rencana Peruntukan Pinjaman Ramah Lingkungan

Pinjaman ramah lingkungan yang coba ditawarkan kepada UMKM tersebut

direncanakan akan digunakan untuk menambah modal (57%), dan investasi 21%. Hanya

sebagian saja yang menyatakan secara eksplisit bahwa pinjaman tersebut akan diperuntukan

guna pengadaan peralatan (13%) dan kegiatan pengendalian dan pencegahan pencemaran

(7%). Fakta ini menunjukkan bahwa pinjaman ramah lingkungan harus dirancang sedemikian

rupa agar peruntukannya sesuai dengan target yang diharapkan. Bila tidak maka para pelaku

UMKM akan menggunakan pinjaman tersebut seperti layaknya pinjaman konvensional.

Informasi lainnya yang menarik adalah adanya tingkat kesetujuaan UMKM bila

pinjaman Bank hanya diperuntukkan bagi UMKM yang sudah menjalankan usaha ramah

lingkungan dipaparkan pada Tabel 4.84.

Tabel 4.84. Tingkat Kesetujuan Bila Pinjaman Hanya Untuk UMKM Ramah Lingkungan

Tampak bahwa hanya 25% responden UMKM tidak setuju bila pinjaman hanya

diperuntukan bagi mereka yang sudah menjalankan program ramah lingkungan. Alasan UMKM

tidak setuju dengan program tersebut disajikan pada Tabel 4.85.

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Industri


Base: semua responden yang berminat

memanfaatkan pinjaman lunak untuk

kegiatan ramah lingkungan

214 42 81 91 117 51 37 9

Modal kerja yang menunjang kegiatan

ramah lingkungan57% 60% 54% 59% 58% 71% 38% 56%

Investasi yang menunjang kegiatan

ramah lingkungan21% 17% 22% 23% 20% 14% 32% 44%

Pengadaan peralatan pengendalian dan

pencegahan pencemaran13% 14% 15% 10% 15% 6% 16% -

Kegiatan pengendalian dan pencegahan

pencemaran7% 7% 5% 8% 4% 8% 14% -

Menambah lahan parkir 0,5% - 1% - 1% - - -

Belum tahu untuk apa 1% 2% 2% - 2% 2% - -

Total


Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Industri


Total 277 64 103 110 141 77 50 9

Sangat tidak setuju 1% 3% - 1% 1% 3% - -

Tidak setuju 24% 20% 24% 26% 26% 19% 28% 11%

Antara setuju dan tidak 8% 9% 5% 10% 7% 8% 10% 11%

Setuju 55% 50% 57% 55% 55% 55% 58% 44%

Sangat setuju 12% 17% 14% 7% 11% 16% 4% 33%

Total



103

Tabel 4.85. Alasan Tidak Setuju terhadap Pinjaman Ramah Lingkungan

Ketidaksetujuan UMKM terkait pinjaman ramah lingkungan umumnya berasal dari

UMKM yang belum melakukan usaha yang ramah lingkungan. Sementara 20% lainnya

menyatakan bahwa UMKM tidak semuanya mampu menjalankan usaha yang bersifat ramah

lingkungan. Alasan yang bersifat positif adalah 14% UMKM perlu bimbingan dalam bentuk

pelatihan atau sejenisnya agar mampu mengarah pada usaha ramah lingkungan. Bahkan 13%

UMKM belum memahami sama sekali istilah ramah lingkungan.

Sementara dari 67% UMKM yang menyatakan setuju dengan adanya program pinjaman

ramah lingkungan berpendapat pada Tabel 4.86, bahwa program ini mendorong agar pelaku

UMKM peduli terhadap kelestarian lingkungan (17%). Sementara 10% menyatakan alasan

senada agar UMKM memiliki kewajiban memelihara lingkungan. Alasan yang diberikan pada

dasarnya menunjukkan adanya kepedulian UMKM terhadap lingkungan.

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Industri


Base: semua responden yang tidak setuju

bila bank hanya akan memberi pinjaman

kepada debitur yang telah menerapkan

aspek ramah lingkungan dalam kegiatan

usahanya

70 15 25 30 38 17 14 1

Pengusaha yang belum ramah lingkungan

juga membutuhkan pinjaman untuk

mengembangkan usahanya

33% 40% 36% 27% 34% 35% 29% -

Karena tidak semua usaha yang telah

menerapkan ramah lingkungan

membutuhkan pinjaman dari bank

20% 20% 16% 23% 21% 12% 29% -

Sebaiknya diberikan

penyuluhan/pelatihan kegiatan ramah

lingkungan bagi perusahaan yang

membutuhkan pinjaman namun belum

melakukan kegiatan ramah lingkungan

14% 27% 12% 10% 13% 29% - -

Belum mengerti bagaimana kegiatan

yang ramah lingkungan13% 13% 16% 10% 11% 24% - 100%

Perusahaan yang belum ramah

lingkungan juga memerlukan pinjaman

dana untuk kegiatan ramah lingkungan

9% - 4% 17% 11% - 14% -

Karena tidak semua usaha menghasilkan

limbah yang mencemari lingkungan3% - 4% 3% 5% - - -

Total



104

Tabel 4.86. Alasan Setuju terhadap Pinjaman Ramah Lingkungan

Memperhatikan hasil yang terkait dengan pinjaman ramah lingkungan, dapat diartikan

bahwa UMKM sebagian besar memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, namun

pemahan mereka terhadap hal tersebut masih terbatas, oleh karenanya sosialisasi kepada

UMKM perlu dilakukan secara masif dan berkesinambungan. Sementara instrumen perbankan

dalam bentuk skim pinjaman ramah lingkungan perlu dikaji lebih mendalam karena banyak

kendala yang akan dihadapi, tidak saja masalah terbatasnya pemahaman UMKM juga adanya

persepsi yang keliru dalam memahami usaha ramah lingkungan.

4.4.3. Peran Perbankan dan Konsep Pengembangan Skema Pembiayaan UMKM Ramah

Lingkungan

Secara sekilas, lembaga perbankan sepertinya tak terpengaruh atas masalah lingkungan

yang ada saat ini. Meski secara internal, lembaga perbankan itu sendiri umumnya menerapkan

aspek ramah lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, secara eksternal, bila disimak

lebih mendalam hubungan yang terjadi antara lembaga perbankan dengan entitas pengguna

produk perbankan, maka kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh entitas pengguna jasa

perbankan ini sangat signifikan. Dengan kata lain, lembaga perbankan yang berperan sebagai

mediator dalam mempengaruhi kegiatan industri, secara tidak langsung akan berhadapan

dengan risiko terkait dengan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, merosotnya kualitas

lingkungan hidup serta daya dukungnya terhadap kegiatan ekonomi di dalamnya diperkirakan

dapat mempengaruhi kualitas aktiva dan ekspektasi pengembalian pembiayaan dalam jangka

panjang. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi lembaga perbankan untuk menerapkan go

green dan berperan pro-aktif. Bahkan lembaga perbankan dapat berperan sebagai lokomotif

Usaha

Mikro

Usaha

Kecil

Usaha

Menengah

Industri


Base: semua responden yang setuju bila

bank hanya akan memberi pinjaman

kepada debitur yang telah menerapkan

aspek ramah lingkungan dalam kegiatan

usahanya

185 43 73 69 93 54 31 7

Agar pengusaha peduli terhadap

lingkungan dengan berusaha

melaksanakan kegiatan ramah

lingkungan dalam usahanya

17% 14% 15% 20% 22% 15% 10% -

Untuk menjaga dari dampak pencemaran

lingkungan10% 5% 11% 12% 12% 9% 6% -

Membantu mencegah pencemaran

lingkungan6% 7% 4% 7% 6% 6% 6% -

Agar lingkungan sehat 5% 9% 4% 3% 5% 7% - -

Sudah melestarikan lingkungan 5% 2% 5% 6% 5% 6% 3% -

Agar debitur mau menerapkan kegiatan

ramah lingkungan dalam setiap usahanya5% 5% 4% 6% 3% 4% 10% 14%

Untuk menciptakan kawasan yang

disiplin terhadap kegiatan ramah

lingkungan

4% 5% 4% 4% 6% - 6% -

Supaya para pengusaha giat menerapkan

aspek ramah lingkungan buat seluruh

kegiatan usahanya

4% 2% 3% 7% 4% 4% 6% -

Karena bisa mendidik pengusaha agar

melakukan proses produksi yang ramah

lingkungan

3% 2% 5% 1% 3% 4% 3% -

Total



105

dalam aspek kelestarian lingkungan hidup melalui prinsip pembiayaan yang berpihak pada

kelestarian lingkungan.

Kebijakan yang diterapkan lembaga perbankan sedikit banyak akan memaksa industri

(UMKM) untuk melakukan investasi melalui manajemen lingkungan yang tepat guna. Jika

kebijakan ini diimplementasikan secara proporsional sesuai dengan kondisi UMKM, maka tidak

mustahil kebijakan ini menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mencegah kerusakan

lingkungan. Bahkan lembaga perbankan dapat berperan dalam menyeimbangkan kepentingan

ekonomi dengan etika dan tanggungjawab sosial perusahaan melalui penerapan kebijakan

investasi yang mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini

pada gilirannya akan meningkatkan citra, daya saing dan memberi keunggulan komparatif

tersendiri bagi perbankan yang bersangkutan. Tantangan akan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia pada tahun-tahun mendatang

akan semakin berat, ini disebabkan Indonesia masih sangat bergantung pada devisa yang

berasal dari sumberdaya alam. Oleh karenanya industri ekstraktif tetap akan berkembang,

sehingga tekanan terhadap lingkungan akan semakin tinggi. Atas dasar ini lembaga perbankan

diharapkan sesegera mungkin menerapkan kebijakan ramah lingkungan serta memberikan

kemudahan penyaluran kredit kepada UMKM yang guna menerapkan usaha ramah lingkungan.

Jadi tidak hanya sebatas memberikan dorongan belaka kepada nasabah atau debiturnya namun

perlu political will yang kuat disertai dengan tindakan nyata sebelum semuanya terlambat.

Menyimak pentingnya peran lembaga perbankan sebagai salah satu institusi yang turut

menentukan arah kebijakan terhadap kelestarian lingkungan, serta memperhatikan kondisi

UMKM yang sangat bervariasi untuk menerapkan usaha ramah lingkungan, maka konsep

pengembangan skema pembiayaan usaha ramah lingkungan adalah:

a. Bekerjasama dengan lembaga terkait seperti dinas-dinas yang mengelola lingkungan hidup,

perindustrian dan perdagangan serta pertambangan untuk melakukan stratifikasi atau

assesment secara berkala atau periodik terhadap UMKM yang memiliki potensi

pencemaran lingkungan. Pihak perbankan juga melakukan assesment terhadap aspek

feasibility usaha dan aspek bankable-nya terhadap UMKM dimaksud. Hasil assesment akan

diperoleh stratifikasi atau pengelompokkan UMKM berdasarkan aspek kelayakan usaha dan

aspek lingkungan yaitu potensi pencemaran. Selanjutnya, kelompok UMKM dimaksud dapat

memiliki kriteria sebagai UMKM yang feasible dan bankable serta ramah lingkungan, atau

kriteria sebaliknya.

b. Berdasarkan stratitifikasi tersebut dapat dirancang bentuk bantuan teknis dan skema

pembiayaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing strata UMKM atau kriteria yang

dimiliki. Rancangan dimaksud dapat didiskusikan dengan dinas terkait, sedangkan usulan

skema pembiayaan termasuk sumber pembiayaan dapat diusulkan melalui pemanfaatan

dana dari program CSR dan didiskusikan lebih lanjut dengan lembaga perbankan.

c. Rancangan dan implementasi program bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM

ramah lingkungan merupakan program multi years dan berkesinambungan. Secara garis

besar terdapat kelompok UMKM yang feasible, namun belum memiliki potensi sebagai

usaha ramah lingkungan sehingga diupayakan pemberian pinjaman/pembiayaan dengan


106

suku bunga yang menarik. Untuk kelompok UMKM dengan keterbatasan kemampuan dari

sisi keuangan dan kemampuan diupayakan peningkatan kemampuan teknis sehingga akan

mendorong UMKM menjadi feasible seraya diarahkan usahanya memenuhi kriteria ramah

lingkungan.

d. Dukungan pemerintah dan lembaga domestik melalui edukasi dan sosialisasi secara

terencana dan berkesinambungan kepada UMKM dan masyarakat sangat diperlukan dalam

rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap pentingnya kelestarian

lingkungan, diantaranya penggunaan produk-produk ramah lingkungan serta adanya sanksi

yang tegas dan bersifat mendidik bila diperlukan.


107

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Sesuai dengan pelaksanaan penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Usaha ramah lingkungan merupakan aktivitas usaha yang senantiasa berupaya

meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran melalui limbah

yang dihasilkan, dan terjadinya gangguan terhadap keseimbangan ekosistem maupun

lingkungan masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha. Keberadaan usaha ramah

lingkungan diharapkan akan meningkatkan keterjaminan dan keberlanjutan keseimbangan

ekosistem di masa mendatang.

b. Kriteria usaha ramah lingkungan masih terus dikembangkan, namun masing-masing

kementerian atau dinas memiliki kriteria tersendiri sesuai dengan aktivitasnya. Berikut

kriteria usaha ramah lingkungan berdasarkan sektor usaha yang menjadi bagian dari ruang

lingkup penelitian :

1. Kriteria usaha ramah lingkungan pada sektor pertanian dikaitkan dengan Sistem

Pertanian Organik, yaitu mengarahkan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan

ekosistem guna menjamin keberlanjutan daya dukung alam dalam menyediakan bahan

pangan yang sehat dan bermutu serta memenuhi kebutuhan industri.

2. Kriteria Industri Hijau merupakan kriteria usaha ramah lingkungan pada sektor industri,

antara lain mengarahkan pelaku UMKM agar melakukan konsep 3R (reduce, reuse dan

recycle).

3. Kriteria ramah lingkungan yang dikembangkan pada sektor pertambangan, adalah

menitikberatkan pada upaya menjaga keseimbangan ekosistem melalui rehabilitasi

kembali lahan bekas tambang agar dapat mengembalikan kembali fungsi ekosistem

yang telah terganggu.

4. Sektor transportasi merupakan sektor ekonomi yang tidak memiliki kriteria khusus

dalam mengarahkan pelaku UMKM agar menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan

transportasi merupakan bagian integral dari sistem tata ruang wilayah, oleh karenanya

kriteria yang digunakan mengacu pada sistem yang dikembangkan sesuai RUTR, di mana

pengurangan emisi gas buang menjadi isu utama pada kriteria yang diterapkan. Upaya

ini dapat ditempuh melalui penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, modifikasi

mesin agar lebih hemat energi, serta mengintegrasikan sistem angkutan untuk

meminimalisir limbah emisi yang dihasilkan.

c. Secara umum, UMKM belum memiliki kesiapan untuk melakukan kegiatan usaha ramah

lingkungan dengan kendala yang dihadapi antara lain minimnya pengetahuan dan

kesadaran terhadap ramah lingkungan, keterbatasan akan kemampuan teknis, aspek


108

permodalan serta lemahnya aspek manajemen. Permasalahan yang dihadapi dalam

melaksanakan usaha ramah lingkungan, adalah :

1. Sektor pertanian merupakan sektor yang secara alami lebih siap menuju ramah

lingkungan, namun pasar produk pertanian organik masih membutuhkan edukasi dan

pengembangan agar terjadi keseimbangan antara input dan output yang saling

menguntungkan.

2. Sektor industri merupakan sektor yang memiliki keragaman aktivitas usaha.

Permasalahan utama yang dihadapi sektor industri adalah pengolahan limbah yang

dihasilkan. Saat ini, lokasi industri umumnya berada di pemukiman sehingga perlu upaya

merelokasikannya ke sentra industri untuk memudahkan pengolahan limbahnya. Upaya

ini terkendala dengan tingginya biaya untuk membangun sentra industri sehingga solusi

3R (reduce, reuse dan recycle) sebagai pilihan yang logis untuk dilaksanakan melalui

pembinaan yang berkesinambungan oleh Kementerian dan Dinas terkait.

3. Sektor pertambangan merupakan sektor yang paling rentan terhadap kerusakan

lingkungan, namun pengetahuan UMKM sektor dimaksud terhadap kegiatan ramah

lingkungan relatif lebih baik walaupun dalam prakteknya masih terjadi gap yang cukup

lebar.

4. Kriteria ramah lingkungan pada sektor transportasi mengacu pada RUTR yang

mengedepankan aspek keseimbangan lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa usaha

transportasi memiliki dampak langsung pada pengotoran udara luar, maka UMKM yang

berada pada sektor ini diarahkan pada upaya meminimalisir emisi gas buang melalui

pengalihan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kendala utama yang

dihadapi terletak pada permodalan untuk peremajaan kendaraan dan modifikasi mesin

agar lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar.

d. Pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait menghadapi kendala dalam melakukan

sosialisasi dan edukasi atau pembinaan terhadap UMKM agar menuju usaha ramah

lingkungan. Sebagaimana diketahui jumlah UMKM yang cukup banyak dengan kondisi yang

sangat variatif dari sisi skala maupun jenis usaha. Kendala ini disebabkan oleh berbagai

faktor seperti keterbatasan dana dan SDM yang handal, lemahnya koordinasi antar instansi

atau dinas, ditambah lagi prioritas pembinaan UMKM saat ini masih terfokus pada upaya

peningkatan produksi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas guna memenuhi kebutuhan

serta tingkat persaingan yang semakin meningkat.

e. Dalam pengembangan UMKM terdapat beberapa pinjaman lunak ramah lingkungan yang

merupakan pinjaman atau hibah dari negara lain, seperti Industrial Efficiency and Pollution

Control (IEPC) –Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) yang merupakan program Debt for

Nature Swap (DNS) yang berasal dari pemerintah Jerman. Program ini dilaksanakan sejak

tahun 2002 hingga sekarang dan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang

disalurkan melalui beberapa bank kepada UMK. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk

mendorong agar UMK dapat mengurangi limbah produksi melalui peningkatan efisiensi


109

dalam penggunaan energi, bahan baku dan pengolahan limbah. Pada tahun 1992 terdapat

program Pollution Abatement Equipment, dari Japan Bank for International Cooperation

(JBIC), namun sayangnya hingga program tersebut berakhir belum ada lembaga perbankan

di Indonesia yang menginisiasi peluncuran skim pinjaman atau pembiayaan untuk UMKM

ramah lingkungan dengan mengadopsi program sejenis untuk tujuan serupa.

f. Saat ini belum satupun lembaga perbankan di Indonesia yang memiliki kebijakan atau skim

pinjaman untuk mendorong UMKM ramah lingkungan. Skim pinjaman atau pembiayaan

yang tersedia saat ini bagi UMKM masih bersifat umum dan kriterianya didasarkan pada

aspek kelayakan usaha dengan berpedoman pada azas 5C. Namun demikian dalam hal

perbankan akan meluncurkan skema pembiayaan untuk mendorong UMKM ramah

lingkungan atau dapat disebutkan dengan green lending, maka perlu menambahkan kriteria

Commitment sebagai kesungguhan UMKM untuk mematuhi kriteria ramah lingkungan yang

diterapkan oleh kementerian terkait.

g. Strategi yang perlu diterapkan untuk mendukung UMKM ramah lingkungan sebagai berikut:

1. Menyusun kriteria UMKM ramah lingkungan yang mencakup aspek pengendalian

terhadap lingkungan dan juga kelayakan usaha, dilanjutkan dengan penyusunan

stratifikasi (pemetaan) UMKM ramah lingkungan dimaksud. Kegiatan ini memerlukan

mitra kerja yang berperan sebagai assesor independen dan terpercaya yang dapat

menilai kesiapan dan memantau UMKM dalam menerapkan kriteria ramah lingkungan,

serta merancang program insentif untuk percepatan terciptanya UMKM ramah

lingkungan.

2. Meningkatkan pembinaan kepada UMKM agar memiliki minat atau memulai untuk

menerapkan usaha ramah lingkungan secara bertahap, melalui sosialisasi dan edukasi

bekerjasama antara kementerian dan dinas terkait serta lembaga domestik seperti

perbankan.

3. Meningkatkan edukasi pasar untuk pemilihan dan pemanfaatan produk ramah

lingkungan. Di sisi lain perlu adanya dukungan dan subsidi pemerintah terhadap produk-

produk ramah lingkungan agar harga produk dimaksud dapat bersaing dengan produk

konvensional.

h. Stratifikasi UMKM disusun berdasarkan aktivitas nyata yang dilakukan terkait dengan aspek

lingkungan. Secara umum UMKM masih jauh dari perilaku ramah lingkungan. Dari keempat

sektor yang dikaji, UMKM sektor pertambangan menunjukkan performa lingkungan yang

relatif lebih baik dari sektor lainnya. Hal ini disebabkan sektor pertambangan sering

menjadi sorotan umum terkait dampak yang ditimbulkan dalam perusakan lingkungan.

UMKM sektor industri yang merupakan sektor dengan jumlah UMKM terbanyak serta

UMKM sektor transportasi, ternyata menunjukkan perilaku lingkungan yang

memprihatinkan.


110

5.2. Rekomendasi

Memperhatikan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka

rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Pengetahuan dan kesadaran UMKM serta masyarakat terhadap ramah lingkungan masih

terbatas, oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang terarah serta

berkesinambungan mengenai berbagai aspek dan kriteria ramah lingkungan sesuai

sektornya. Tujuannya agar UMKM dan masyarakat memahami makna dan manfaat ramah

lingkungan, sekaligus menyiapkan UMKM untuk menjalankan usaha ramah lingkungan

dalam jangka menengah dan panjang. Berkaitan dengan hal ini perlu pendalaman kriteria

ramah lingkungan agar mudah dipahami dan dapat dijadikan pedoman oleh masing-masing

sektor usaha termasuk perbankan.

b. Penyediaan skim pinjaman atau pembiayaan telah diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan

Hidup melalui pinjaman lunak ramah lingkungan, namun langkah ini belum diikuti oleh

perbankan dalam mengembangkan usaha ramah lingkungan. Untuk itu, kedepannya

diperlukan pengaturan dalam rangka mendukung usaha ramah lingkungan yang

membutuhkan permodalan. Hal ini penting untuk mendorong perbankan memasukkan

aspek perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup melalui pinjaman yang pro

lingkungan (green lending) dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab lembaga

perbankan dalam melestarikan lingkungan hidup serta juga memudahkan untuk

mendapatkan akses keuangan bagi UMKM.

c. Inisiasi skim pinjaman atau pembiayaan ramah lingkungan (green lending) memerlukan

prinsip kehati-hatian dan implementasi secara bertahap mengingat sebagian besar UMKM

belum siap menjalankan program ramah lingkungan. Dalam pelaksanaan implementasinya

memerlukan kerjasama antara pihak perbankan dan tenaga assesor yang terpercaya guna

melakukan penilaian dan evaluasi usaha ramah lingkungan dengan menggunakan kriteria

yang jelas dan terukur.

d. Berkenaan dengan usulan penyediaan skim pinjaman ramah lingkungan di atas, perbankan

dapat mengawali dengan melakukan:

(1) Pembinaan kepada UMKM yang belum bankable dan belum feasible melalui

program CSR. Kegiatan ini dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga

lainnya.

(2) Penyediaan kredit dengan bunga khusus bagi UMKM yang belum feasible namun

telah bankable.

(3) Pemberian insentif khusus kepada UMKM yang sudah bankable dan feasible.

e. Disadari bahwa lembaga perbankan tidak memiliki sumber daya manusia yang mencukupi

untuk melakukan pembinaan kepada UMKM dalam penyaluran kredit ramah lingkungan.

Oleh karena itu perlu kerjasama dengan pihak ketiga yang berperan sebagai assesor dalam

menilai tingkat ramah lingkungan UMKM yang akan dibina maupun diberi pinjaman kredit

ramah lingkungan.


111

f. Aspek lain yang masih memerlukan dukungan dalam pengembangan UMKM ramah

lingkungan adalah mengupayakan peningkatan daya serap pasar produk ramah lingkungan

yang saat ini masih terbatas. Oleh karenanya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sangat

diperlukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran konsumen untuk memanfaatkan produk

ramah lingkungan.


112

LAMPIRAN 1

Hasil Focus Group Discussion

Topik Utama

Bila ada green lending yang hanya diperuntukkan bagi usaha dengan green concept,

bagaimana tanggapan dari Kementan? Akankah menjadi bumerang atau pemicu bagi pihak

kementerian dan bank? Bagaimana tanggapan dari Kementan yang membawahi sektor

industri dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak dan penyedia bahan baku industri?

Tanggapan:

1. Kementerian Pertanian (Sitimawan D.S, Staff Pengolahan PPHP Kementan Jakarta)

Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian (PPHP)

memiliki tugas pure untuk mengurus teknologi pengolahan. Terkait dengan isu dampak

lingkungan, PPHP menangani bagian budidaya. Budidaya dalam lingkup pertanian sendiri

ada berbagai macam: budidaya tanaman pangan (di bawah Dirjen Pangan), sayuran (di

bawah Dirjen Hortikultura), buah-buahan (di bawah Dirjen Perkebunan), hingga kepada

pengolahan lahan dan air (Dirjen Pengelolaan Limbah dan Air).

PPHP memiliki beberapa program terkait pembinaan dalam hal pengolahan,

diantaranya adalah Dana Tugas dan Bantuan ke petani. Program ini dikenal sebagai dana

teknologi alat yang diberikan oleh Kementan setiap tahunnya bagi 64 kabupaten yang

tersebar pada 20-30 provinsi. Untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dilakukan dengan

mengajukan proposal terlebih dahulu. Kendala yang dihadapi dalam program ini adalah

ketika pihak Kementan mensubsidi alat usaha terkait, yang dibantu mengalami kesulitan

dalam hal pengadaan modal sehingga kesulitan juga untuk membangun rumah produksi.

Hal tersebut terjadi karena usaha tersebut tidak memiliki akses untuk melakukan pinjaman

(lending) ke bank, sementara Dinas Pertanian tidak bisa menjembatani pemilik usaha

tersebut (yang umumnya berada di daerah terpencil) dengan pihak bank. Oleh karenanya,

Kementan tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan usaha pertanian kecil seperti itu.


113

Pertanyaan Sisipan 1:

Bagaimana dengan masalah ketersediaan bahan baku yang ramah lingkungan (go green)

seperti misalnya pupuk organik?

Tanggapan

Untuk bagian produksi sendiri sebenarnya berada di bawah Dirjen-dirjen yang

terkait jenis produk (Dirjen Pangan untuk tanaman pangan, dsb).

Kementan juga memiliki program “Go Organik 2010” namun yang menjadi kendala

utama adalah mahalnya biaya untuk bertani organik. Di proses hilir juga terkendala masalah

pemasaran di mana konsumen tanaman organik masih sedikit dan seringkali produk

pertanian organik yang harga jualnya mahal, kurang dapat bersaing dengan produk

pertanian non organik (konvensional).


Dapat disimpulkan adanya dua permasalahan utama bagi usaha kecil dengan green

concept di bidang pertanian: modal dan pemasaran. Apa usaha yang sudah dilakukan

Kementan untuk menanggulangi dua kendala tersebut?

Tanggapan:

Di Kementan sebenarnya ada Direktorat Pemasaran Domestik. Direktorat tersebut

membuat pasar tani di setiap sentra tani yang potensial. Contohnya Kota Malang dengan

komoditas utama buah dan produk utama keripik buah. Direktorat Pemasaran Domestik

akan membangun sentra tani di dekat daerah pasar dan tempat wisata.

Ada juga Sub Terminal Agribisnis (STA). Contohnya Brebes dengan komoditas

bawangnya. Pihak Direktorat Pemasaran Domestik akan membuat STA di mana di lokasi

tersebut akan didisplay bawang yang menjadi icon dari Brebes lengkap dengan informasi

dan kelebihannya, sehingga investor yang datang dapat melihat potensi bawang yang ada di

Brebes. Pameran juga diadakan setiap tahun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tujuannya untuk mempromosikan produk pertanian dari dalam negeri.


Apakah ada program khusus yang dibuat Kementan untuk mengurangi dampak kerusakan

lingkungan secara langsung?

Tanggapan:

Kementan sempat memiliki Subdit Pengolahan Hasil dan Lingkungan Hidup, namun

dibubarkan 2 tahun terakhir ini dengan alasan efisiensi. Akhirnya subdit tersebut

dikembalikan dan bergabung dengan masing-masing subdirektorat yang ada. Kriteria good

factory (green factory) ada di masing-masing subdirektorat terkait. Kementan juga memiliki

program Good Manufacture Practice (GMP), hasil kerjasama antara Kementan dengan


114

Direktorat Mutu dan Standardisasi. Fungsi program tersebut adalah untuk meninjau

kelayakan dari rumah produksi.

Mengingat tugas yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup tersebar di

beberapa direktorat maka narasumber mengusulkan untuk melibatkan Dirjen Perkebunan,

Dirjen Hortikultura, Dirjen Tanaman Pangan, dan Dirjen Pengolahan Air dan Limbah dalam

dialog ini.

2. Kementerian Perhubungan (Rudi Abisena, Kasi Dampak Transportasi dan Hikmat H. P,

Staff Dampak Transportasi)

Tanggapan:

Terkait isu lingkungan sebenarnya terdapat 4 hal yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Perhubungan:

- Pengurangan kemacetan lalu lintas. Hal tersebut berkaitan dengan efisiensi penggunaan

BBM.

- Mendorong penggunaan transportasi masal, khususnya di kota besar dan kota

metropolitan. Seperti implementasi Transjakarta dan Transjogja.

- Pemanfaatan teknologi kendaraan bermotor. Dalam hal ini adalah upaya konservasi

sumber energi baru terbarukan dan mesin yang mendukung energi tersebut. Sumber

energi kendaraan bermotor yang kini sedang dikembangkan meliputi Hydro Energy dan

BBG.

- Mendorong pembangunan jalur nonmotorized seperti jalur sepeda dan trotoar untuk

pejalan kaki, sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas.

Pada PP No. 61 tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca, Kementerian Perhubungan memiliki misi “ASI” : Avoid, Shift, Improvement.

- Avoid

Tindakan pencegahan. Seperti misalnya untuk memisahkan mana aktivitas yang harus

melakukan mobilisasi menggunakan kendaraan bermotor (penggunaan BBM), mana yang

bisa tercover dengan jalan kaki ataupun naik sepeda.

Pencegahan juga dilakukan melalui penataan kota dan infrastruktur. Misalnya melalui

pemerataan fasilitas sehingga mengurangi mobilisasi pada masyarakat.

- Shift

Perpindahan/mengalihkan. Caranya melalui penataan angkutan umum agar pengguna

kendaraan pribadi mau beralih ke transportasi masal.

- Improvement

Dilakukan melalui modifikasi kendaraan bermotor agar mesin lebih hemat energi.

Sementara itu, program “ASI” diimplementasikan sebagai berikut:


115

- Pengadaan ITS (Intelligent Traffic System) berupa kamera untuk memonitor kondisi lalu

lintas dan detector khususnya pada traffic light yang mengatur nyala lampu sesuai

dengan kepadatan jalan. Teknologi tersebut sudah tercover oleh dana dari APBN dan

APBD.

- Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) atau TIC (Traffic Impact Control) di mana setiap

pembangunan infrastruktur seperti; pusat kegiatan masyarakat ataupun pemukiman,

yang mempengaruhi sistem lalu lintas harus dilengkapi dengan penelitian. Hal tersebut

tercantum pada UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Misalnya apakah pengembang

perlu membangun halte pada lokasi yang ingin dibangun dan apakah membutuhkan

tempat parkir (seluas apa dan seperti apa).

- Manajemen parkir, di mana lokasi parkir dilengkapi dengan tanda parkir penuh/kosong

dan berapa sisa tempat parkir.

- Penarikan retribusi bagi kendaraan yang masuk ke lokasi tertentu untuk biaya

pemeliharaan sarana dan prasarana.

- Tiap kota besar dan kota metropolitan harus punya sistem transportasi transit seperti

Transjakarta dan Transjogja. Program ini akan memperoleh pembiayaan dari pemerintah

pusat dan pemerintah daerah wajib untuk membantu, khususnya dalam pengadaan

armada.

- Peremajaan angkutan umum. Misal bila batas umur kendaraan adalah 10 tahun, maka

kendaraan umum diatas 10 tahun harus dihentikan operasinya. Kemenhub tengah

mempertimbangkan pembelian terhadap kendaraan umum tua agar pemilik mau

mengganti kendaraannya.

- Penggunaan BBG sudah diberlakukan sejak tahun 2007 namun progresnya masih

tertatih-tatih karena kendala infrastruktur. BBG sendiri disalurkan melalui 2 jalur,

pertama melalui kredit. Jalur kredit diberikan melalui kredit kepada pengguna, namun

kegiatan ini berada di luar ranah Kementerian Perhubungan. Kedua melalui bantuan

teknis. Cara inilah yang selama ini diterapkan di mana BBG diberikan secara langsung dari

pemerintah ke pengelola angkutan umum.

Kendala utama yang dihadapi program konversi ini adalah pengadaan infrastruktur

dimana energi sudah tersedia namun stasiun pengisian dan armada khusus pengangkut

energi tidak tersedia. Seperti misalnya di Bogor, sejak tahun 2010 rencana pembangunan

stasiun pengisian BBG belum juga terlaksana. Padahal penggunaan BBG dapat

mengurangi emisi sampai 19%. Terlebih dengan harga yang lebih murah, bila

dibandingan dengan harga premium dengan harga Rp. 4.500,- per liter, sedangkan harga

BBG hanya sebesar Rp. 3.100,- per liter.


116


Apakah Kementerian Perhubungan ada usaha/binaan yang lebih riil. Misal program Amdal

kendaraan bermotor atau angkutan jalan raya yang harus disetujui oleh Kemenhub?

Tanggapan:

Kementerian Perhubungan hanya mengurus Andalalin, bukan Amdal. Jelas 2 hal

yang berbeda. Tujuannya agar kemacetan berkurang dan emisi gas rumah kaca berkurang.

Pihak yang bertanggung jawab melaksanakan Andalalin tentu saja pihak pengembang.

Kemudian pada akhirnya harus disetujui oleh tiga pihak: PU, Dephub, dan Polri, untuk skala

nasional. Sedangkan pada di tingkat provinsi maka harus memperoleh persetujuan dari

gubernur.


Terkait izin usaha angkutan umum seperti angkot dan taksi misalnya, apakah Kementerian

Perhubungan juga mengurus hal tersebut?

Tanggapan:

Perizinan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan ada 3, salah satunya

seperti yang dimaksud tadi adalah AKAP (Angkutan Antarkota Antar provinsi), bagian yang

mengurusnya adalah Direktorat DLLAJ tepatnya di bagian Subdit Angkutan Jalan. Subdit

berfungsi mengurus perizinan, monitoring, evaluasi, termasuk keterkaitannya dengan

sektor pariwisata. Angkutan yang melayani perjalanan antarkota diurus oleh pemerintah

kota sedangkan angkutan yang melayani perjalanan antar provinsi diurus oleh pemerintah

di tingkat provinsi.

Pertanyaan Sisipan 3

Salah satu hal yang krusial terkait pencemaran lingkungan adalah pencemaran air dan udara.

Penyumbang polutan udara terbesar adalah emisi dari kendaraan bermotor, khususnya

kendaraan umum yang beroperasi setiap hari dan jumlahnya banyak. Bagaimana tanggapan

dari Kemenhub?

Tanggapan:

Pencemaran udara, tepatnya adalah udara ambien yaitu udara yang sudah tercampur

dengan berbagai macam partikel selain polutan dari emisi kendaraan. Kemenhub hanya bisa

berbuat untuk menangani sumbernya yaitu dengan melakukan Uji Tipe pada kendaraan. Uji

emisi diberikan kepada kendaraan-kendaraan baru dan berlaku 6 bulan. Uji berkala

dilakukan pada angkutan umum, juga berlaku 6 bulan.

Untuk masalah pemeliharaan kendaraan, kemenhub tidak bisa berbuat banyak hingga

hal yang paling detail. Hal yang bisa dan telah dilakukan adalah dengan mengumpulkan


117

pemilik kendaraan umum di suatu tempat dan kami berikan pelatihan selama 1-2 hari

tentang cara mengemudi yang baik, bagaimana merawat kendaraan agar hemat energi, dsb.

“Hal yang paling krusial yang bisa segera direalisasikan adalah keringanan fiskal untuk

pengadaan infrastruktur seperti tabung dan truk BBG misalnya. Bayangkan, Palembang

mau mengimpor truk dengan harga 2 miliar, dua kali lipat harga truk biasa di Indonesia .” –

Kementerian Perhubungan”.

3. Kementerian Perindustrian (Sri Gadis P. Bekti, Kasie Kerjasama Industri Hijau dan Bayu F.

N., Kasie Kerjasama)

Tanggapan:

Pada dasarnya Kemenperin memiliki kebijakan industri nasional di mana

berdasarkan PP No 28 tahun 2008 menyatakan bahwa suatu industri tidak hanya mengejar

faktor ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap isu sosial dan lingkungan.

Dari sisi kebijakan, sejak tahun 2010, Kemperin memiliki program Tingkat Kinerja

Lingkungan. Sejak tahun 2010 juga memiliki penghargaan untuk industri hijau (Industry

Award) untuk semua ukuran industri. Aspek penilaian Industry Award terdiri dari 70%

proses industri, 20% manajemen, dan 10% pengelolaan lingkungan. Proses industri dinilai

melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien, dengan emisi kecil, dan kapasitas produksi

yang optimal tanpa mengganggu kualitas dari barang itu sendiri. Prinsip industri hijau

menurut pemahaman Kemperin adalah industri yang efisien dalam penggunaan energi,

sumber daya, dan bahan baku, serta ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenperin juga mendorong industri agar menggunakan bahan baku alami agar ramah

lingkungan, misalnya pada bahan pewarna tekstil.

Manajemen industri dinilai melalui ketaatan suatu industri pada standar operasional

prosedur (SOP). Pengelolaan lingkungan dinilai melalui PROPER yang dikeluarkan

Kementrian Lingkungan Hidup. Hasil akhir penilaian menempatkan suatu industri di level I

hingga V. Kementerian Perindustrian tidak memberlakukan punishment pada industri yang

dapat dikategorikan kurang/tidak ramah lingkungan karena program yang dirancang pada

dasarnya adalah pembinaan.

Sampai saat ini Kementerian Perindustrian memiliki 7 macam penghargaan bagi

industri yang concern pada masalah lingkungan. Penghargaan yang ada diberikan langsung

oleh Presiden. Tujuan utama dari penghargaan tersebut adalah peran suatu industri dalam

penghematan energi, konservasi energi, serta pengurangan emisi di beberapa sektor

industri. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian fokus kepada 8 sektor industri dengan

penggunaan energi dan risiko merusak lingkungan paling besar seperti industri semen, baja,

dan tekstil.

Kedepan Kementerian Perindustrian berharap dapat menjangkau semua sektor

industri. Pada tahun 2011 pesertanya ada 37 dan pada tahun 2012 ada 51 industrri, namun

sayangnya hanya sedikit sekali IKM yang ikut di dalamnya.


118

Kementerian Perindustrian sudah memiliki rencana induk untuk pengembangan

industri hijau dan ada targetnya. Tahun ini berhasil menghijaukan sekian persen industri

dan harapannya di tahun 2031 semua industri di Indonesia sudah bisa menghijaukan diri.

Pembinaan kami lakukan khususnya pada industri kecil dan menengah yaitu untuk produksi

bersih (cleaner production).

Kementerian Perindustrian juga mendorong program revitalisasi mesin yang diatur

oleh peraturan menteri. Mesin yang sudah tua cenderung menghabiskan banyak energi

namun kapasitas produksinya rendah. Program ini diterapkan melalui potongan sebesar

25% untuk harga mesin yang diberikan kepada industri tekstil, produk tekstil, penyamakan

kulit, gula rafinasi, dan alas kaki pada semua skala usaha. Dengan catatan, mesin yang

digunakan adalah mesin buatan dalam negeri.

Khusus untuk pemberian nominasi Industry Award, Kementerian Perindustrian selalu

memeriksa industri terkait dari ketaatan pajaknya (berhubungan dengan Dirjen Pajak) dan

status PROPERnya (berhubungan dengan KLH). Sejauh ini nominasi Industry Award kerapkali

jatuh pada industri besar. Harapannya, industri kecil dan menengah bisa mulai mengejar

ketertinggalannya.


Klasifikasi skala usaha di Kementerian Perindustrian seperti apa?

Tanggapan:

Kementerian Perindustrian mengklasifikasikan skala usaha berdasarkan kepemilikan

tenaga kerja, kami mengacu kepada informasi BPS. Khusus untuk penetapan klasifikasi ini

masih berada dalam tahap finalisasi RPP, masih didiskusikan. Sementara pemetaan industri

berdasarkan kepemilikan tenaga kerja dibedakan menjadi 3 kelompok yakni: kelompok

kecil (SDM ≤ 19), menengah (19 ˂ SDM ≤ 100), dan besar (SDM > 100).


Seperti apa pola pembinaan yang dilakukan Kementerian Perindustrian? Apa prioritas

program dari Kementerian Perindustrian?

Tanggapan:

Misi dari Industry Award sendiri adalah untuk mengapresiasi industri yang

memberikan sumbangsih bagi sektor ekonomi dan lingkungan. Kementerian Perindustrian

fokus pada proses produksi yang diterapkan. Harapannya adalah semua industri bisa ikut

dalam penilaian Industry Award. Berbeda dengan PROPER yang melaksanakan penilaian di

akhir tahun, penilaian Industry Award sudah mulai berjalan pada bulan-bulan ini (Oktober).

Kementrian Perindustrian juga sudah meluncurkan katalog bahan baku ramah lingkungan,

lengkap dengan harganya. Misal bila ada industri keramik yang mencari glasur warna ramah

lingkungan, Kementerian Perindustrian menyediakan informasi tersebut.


119


Bila ternyata hanya industri dengan sertifikat green concept yang memperoleh lending dari

bank, bagaimana pendapat dari Kementerian Perindustrian?

Tanggapan:

Masalah utama untuk mencapai industri dengan green concept adalah biaya

operasionalnya, kemudian usaha untuk memperoleh sertifikatnya. Memang sulit untuk

memperoleh sertifikatnya namun harus semua industri memiliki sertifikat tersebut, kecil

maupun besar. Ada industri kecil yang memiliki ISO, mengapa industri lain tidak bisa?

Pemerintah dapat membantu industri dengan memberikan IPAL COMUNNAL seperti yang

dilakukan pada industri pengalengan ikan di Surabaya.

Kementerian Perindustrian memiliki 22 balai yang dapat membantu memberikan

kesadaran dan pengertian tentang pentingnya suatu industri menjadi ramah lingkungan

melalui pelatihan produksi bersih. Menurut hemat kami bila suatu industri sudah

melakukan produksi bersih, industri tersebut sudah bisa dikatakan mengusung konsep 3R

(Reduce, Recycle, Reuse). Produksi bersih dalam pengertian kami adalah produksi yang

melakukan penghematan energi serta adanya tata letak intsrumen produksi yang baik

sehingga tidak ada bahan baku dan energi yang tercecer sehingga jatuhnya lebih hemat.

Tentunya penilaian yang dilakukan terhadap suatu industri harus dibedakan karena

skala dan sektor industri yang berbeda mengalami kesulitan yang berbeda dalam

pencapaian green concept. Kalau IKM sudah bisa melakukan efisiensi energi dan bahan baku

walaupun kecil, harus diapresiasi.

Kementerian Perindustrian tidak setuju bila suatu industri harus benar-benar hijau

dan bersertifikat untuk memperoleh lending dari bank, karena roadmap yang dibuat

menargetkan pada Tahun 2031 untuk menghijaukan semua industri di Indonesia.

Menurut Kementerian Perindustrian ada beberapa tahap yang urgent atau

menentukan dalam pencapaian industri hijau yaitu :

- Kesadaran

- Produksi bersih

Optimalisasi dan minimalisasi penggunaan bahan baku serta bahan penolong

merupakan elemen terpenting dalam penerapan konsep produksi bersih pada industri.

Dengan penggunaan bahan baku secara efisien akan berdampak positif terhadap

pengurangan biaya produksi sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pemenuhan tingkat rasio satu satuan penggunaan bahan baku terhadap satu satuan

produk yang dihasilkan dari rata-rata industri merupakan sasaran penerapan produksi

bersih.

- IKM berorientasi domestik

- IKM berorientasi ekspor


120

Kendala utama pencapaian green concept menurut Kemenperin adalah biaya

operasional yang besar bagi pelaku industri. Meski pemerintah memberikan potongan

harga bagi alat produksi namun belum mendukung pembiayaan alat pengolahan limbah.

Kementerian Perindustrian mendefiniskan industri hijau adalah industri yang sudah

memikirkan ‘hijau’ dari proses hulunya (preventif di bahan baku dan proses), bukan di akhir

saja (pengolahan limbah).

4. Kementerian ESDM (Arief H. Kuncoro, Kasubdit Tekno Ekonomi Energi dan Robi

Kurniawan, Staff Tekno Ekonomi Energi)

Tanggapan:

Energi di negara kita didominasi oleh energi fossil yang menghasilkan emisi CO2. Di

tahun 2020 Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebanyak 26% atau sekitar

767 juta ton CO2. Arah kebijakan yang KESDM lakukan adalah dengan mengoptimalkan

pemakaian energi baru terbarukan (hydro dan panas bumi fokus saat ini) di mana sekarang

(tahun 2012) pengunaannya baru 5-6% sedangkan PP No 5 tahun 2006 menargetkan

penggunaan energi tersebut sebesar 17% untuk tahun 2025.

Terkait dengan energi bersih, menurut ESDM adalah energi yang baru terbarukan

dan konservasinya tidak merusak lingkungan. Energi yang baru terbarukan meliputi

bioenergy, geothermal, solar energy, hydro, dan angin. Energi yang potensial saat ini adalah

hdyro, bioenergy, sekam padi, energi dari sampah, dan sebagainya. Di india pemanfaatan

energi surya sangat luas sekarang dan pemerintah sangat mendukung khususnya dari segi

pembiayaan. Sementara itu energi nuklir adalah pilihan terakhir bagi kita. Konservasi energi

yang dilakukan meliputi pengefisienan energi di semua sektor, termasuk diversifikasi energi

dengan memberikan berbagai energi alternatif seperti hydro, cobalt-methan, dan nuklir.

Regulasi yang tengah kami rampungkan adalah mengenai pemanfaatan energi angin

dan surya. Khusus energi surya terkait dengan pemasangan sel surya pada rooftop. Kedua

energi tersebut masuk ke dalam roadmap energi baru terbarukan kami. Dukungan dari

pihak perbankan akan banyak membantu usaha yang dilakukan. ESDM telah berupaya

melakukan banyak aktivitas, salah satunya adalah Desa Mandiri Energi (detailnya dapat

dilihat di Direktorat Bioenergi dan Aneka Energi). Prinsipnya adalah dengan

mengoptimalkan sumber daya yang ada. Misalnya bila daerah tersebut memiliki banyak

peternak, maka biomass yang akan menjadi fokus pengembangan energi, yakni melalui

pembuatan reaktor untuk biomass agar energi output bisa siap pakai, untuk memasak

misalnya. Bila daerah tersebut memiliki energi potensial hydro yang baik (terjunan air),

bahkan sudah kami mengeluarkan regulasi agar PLN membeli energi bangkitan lokal

tersebut.

“Masalah utama dari kegiatan konservasi energi tersebut adalah informasi lokasi

pengembangan energi yang terbatas sehingga kurang memasyarakat dan bank tidak bisa

menangkap dan memahami potensi yang ada. Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu juga

harus mempermudah sistem perpajakan dan perpabeanan untuk energi baru terbarukan.”


121

5. Bank BRI (Irwan Junaedy, Wakadiv Agribisnis dan Gilang Ramadhan S., Staff Agribisnis)

Tanggapan:

Bank merupakan institusi yang high regulated, taat pada peraturan dari Kementerian

Keuangan dan BI. Kami adalah user dari peraturan yang telah dibuat dan untuk green

lending ini, bank (BRI) siap berpartisipasi. Dari sisi perbankan, ada 2 hal yang perlu dicermati

terkait sistem pembiayaan: yaitu kelayakan dan accessibility.

Kelayakan meliputi aspek 5C:

- Character. Meliputi karakter pribadi dari industri dan karakter industri sebagai bagian

dari warga negara untuk menaati peraturan pemerintah.

- Capacity. Terkait tentang kapasitas industri tersebut. Jelas peralihan sistem produksi ke

arah green concept akan meningkatkan biaya operasional dan harga jual produk.

Tantangannya apakah dengan peralihan ini suatu industri bisa mempertahankan

finasialnya dengan tetap memasarkan produk di tengah kompetisi.

- Colateral. Merupakan second way out bagi kami. First way out terkait dengan apa yang

kami biayai.

- Condition

- Capital. Jelas bahwa industri besar memiliki capital yang besar dan tidak bermasalah

dengan constraint ini. Masalah terjadi pada industri kecil seperti UKM.

Dari sisi accessibility muncul pertanyaan: UKM mana yang dapat kami biayai?

Apakah yang kecil dan di lever dasar? Untuk UKM jenis tersebut kami berikan secara cuma-

cuma melalui CSR. Naik lagi di atasnya ada usaha jenis kemitraan di mana perusahaan

tersebut merupakan binaan dari perusahaan yang besar. Di atasnya lagi ada usaha yang

sudah berani jalan sendiri tetapi masih disubsidi sekitar 7%, yaitu usaha yang berada di

sektor Pengembangan Energi dan Revitalisasi Pembangunan. Terakhir adalah kelompok

yang komersil mulai dari KUR pemula. Kelompok terakhir ini merupakan kelompok yang

feasible tetapi tidak bankable karena perijinan yang belum sempurna.

Aspek yang perlu diperhatikan dari rencana green lending ini adalah biaya

operasional bagi industri, timing untuk memperoleh sertifikat (di mana kebutuhan modal

bagi suatu industri tidak bisa menunggu), dan terakhir konsistensi. Konsistensi ini terkait

jenis usaha dan lokasi usaha yang tidak boleh dibeda-bedakan.

6. Bank Mandiri (Wahyu Wardanto, SRM comm risk dan Agus Dharyanto)

Tanggapan:

Menanggapi keluhan dari Kemenhub, kami tegaskan bahwa Bank siap membantu

untuk meningkatkan sistem transportasi dan perhubungan di Indonesia. Hanya saja

terkadang informasi tidak sampai kepada kami dan infrastruktur belum memadai.

Terkait dengan kementerian ESDM, Bank Mandiri sendiri sudah membantu

pembangkit energi Micro Hydro seperti halnya di Bank Muamalat karena sudah ada dan

jelas end to end processnya: regulasi, ketentuan, harga jual dan harga pokok dari

pemerintah, juga sistem pembelian dari PLN. Program tersebut sudah kami layani hingga ke


122

Nusa Tenggara. Untuk masalah lingkungan pada khususnya, jelas bagi kami, BNI, dan BRI,

kami mempertimbangkan status PROPER suatu industri sebelum memberikan kredit.

7. Bank BNI (Sudarmono Arifin, AUP PKBL)

Tanggapan:

Secara prinsip BNI mendukung adanya green lending. Kami juga memiliki program kerja

terkait isu lingkungan seperti Ciliwung Bersih. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung kami

melakukan pembinaan lingkungan dan pemberdayaan UMKM dan usaha mikro. Kami juga

memiliki kampung BNI di mana pada suatu peternakan sapi potong, kotorannya kami

manfaatkan untuk dijadikan biomass dan urine nya digunakan sebagai pupuk. Aspek yang

perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan baru ini nantinya adalah regulasinya

harus diatur secara jelas.

1.1.1. Kesimpulan FGD

Dari hasil FGD yang telah dilakukan, secara umum dapat disarikan kedalam beberapa

butir kesimpulan sebagai berikut:

a. Green concept meski peristilahannya tidak dibahas secara khusus dalam FGD, namun

dipahami sebagai upaya pelestarian lingkungan melalui berbagai aktivitas yang sedapat

mungkin mampu menurunkan atau mencegah pencemaran terhadap lingkungan yang

meliputi air, tanah dan udara.

b. Terkait dengan green concept tersebut, masing-masing kementerian memiliki program baik

langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan, yang

disesuaikan dengan wewenang dan lingkup kerjanya.

c. Kementerian Pertanian pada awalnya memiliki gugus tugas yang secara khsusus menangani

kelestarian lingkungan, namun efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya tidak

seperti diharapkan, oleh karenanya tugas dan fungsi upaya pelestarian lingkungan yang

menjadi tugas dari kementan dikembalikan ke masing-masing bagian atau divisi. Hal ini

sangat wajar mengingat lingkup kerja kementan sangat beragam dan meliputi berbagai

aspek pertanian dalam arti luas.

d. Masalah utama yang dihadapi sektor pertanian khususnya direktorat tanaman pangan

adalah aspek pemasaran dan modal usaha tani. Rendahnya pertumbuhan konsumen

bahan pangan organik dalam negeri, ditambah besarnya modal yang harus dikeluarkan

untuk memproduksi tanaman pangan organik, menjadikan pertumbuhan sektor tanaman

pangan organik tidak sepesat yang diharapkan.

e. Kementerian perhubungan menyikapi green concept melalui upaya penurunan emisi gas

buang terutama yang berasal dari kendaraan. Pengurangan volume kendaraan yang

beroperasi di jalan, penggunaan BBG dan hydro energy. Meski Kemenhub memiliki slogan

ASI, namun sayangnya belum ada aktivitas nyata dan signifikan yang dilakukan terkait

dengan upaya pengurangan emisi gas buang.


123

f. Kementerian perindustrian, memiliki program produksi bersih sebagai antisipasi terhadap

upaya pelestarian lingkungan. Program ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan efisiensi

baik dari sisi bahan baku dan bahan penunjang serta energi yang digunakan dalam

menghasilkan satu satuan produk. Melalui cara ini limbah yang dihasilkan dengan sendirinya

akan turut menurun.

g. Upaya mendorong para pelaku usaha melaksanakan program produksi bersih,

kemenperindag memberi bantuan atau subsidi bagi para pelaku UMK untuk meremajakan

mesin yang dimiliki UMK. Diharapkan dengan mesin baru konsumsi energinya menjadi

lebih hemat dan hasil yang diperoleh lebih baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya.

h. Upaya lain untuk mendorong parapelaku usaha menerapkan program produksi bersih

(penghematan pengunaan energi, air, bahan baku utama dan penunjang), kemenperindag

memberikan apresiasi dan terus mendorong para pelaku usaha (IKM) untuk menjalankan

program produksi bersih, kemenperindag memberikan penghargaan (Industry Award)

kepada para pelaku usaha yang telah menerapkan program tersebut secara terpadu.

i. Pemikiran penting dari Kemenperindag adalah green concept harus dipahami sebagai

rangkaian aktivitas hijau yang dimulai dari hulu, yakni dari penggunaan bahan baku yang

jelas asal usulnya, proses produksi yang menerapkan konsep reduce, reuse dan recycle, dan

memperhatikan limbah selama dan usai penggunaannya.

j. Kementerian ESDM terkait dengan green concept menterjemahkannya dalam bentuk

program pengembangan energi baru yang terbarukan seperti bioenergi, hydro energy,

pamanfaatan tenaga surya dan panas bumi.

k. ESDM memprakarsai pembangunan pembangkit listrik tenaga hydro didaerah terpencil

maupun pengadaan alat untuk menghasilkan bioenergi sebagai upaya pemanfaatan limbah.

l. Pihak perbankan pada dasarnya merupakan lembaga pemberi pinjaman yang didasarkan

atas azas 5C. Terkait dengan upaya kelestarian lingkungan pihak perbankan secara khusus

belum memiliki program atau produk (seperti bank syariah Mandiri) yang diperuntukan

untuk mendorong UMK melakukan aktivitas ramah lingkungan. Pada dasarnya pihak

perbankan lebih bersifat menunggu terkait masalah peraturan dan kejelasan perkembangan

situasi usaha yang berbasis lingkungan, serta ada tidaknya potensi pasar bagi penyaluran

kredit. Hal ini disebabkan perbankan merupakan lembaga yang high regulated.

m. Butir penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pinjaman ramah lingkungan adalah

pelaku usaha tidak bisa menunggu pinjaman hingga keluarnya sertifikasi ramah lingkungan,

karena kebutuhan modal usaha umumnya bersifat mendesak, oleh karenanya penerapan

program green lending ini perlu dilakukan secara bertahap dan ada prioritas.

n. Dari hasil diskusi tersebut, secara umum tampak banyak masalah yang dihadapi oleh

masing-masing kementerian terkait pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan, baik

masalah yang berasal dari internal lembaga kementerian, maupun masalah eksternal

seperti ketiadaan koordinasi antar instansi, di mana masing-masing kementerian berjalan

masing-masing sesuai dengan lingkup kerjanya.


124

LAMPIRAN 2.

Hasil Wawancara Mendalam Terhadap Dinas-Dinas Terkait di Kabupaten/Kota

Sebagai upaya mendapatkan informasi terkait aktivitas dinas-dinas yang berada di

tingkat kabupaten atau kota dalam pelestarian lingkungan, telah dilakukan wawancara

mendalam (depth interview) kepada kepala Dinas atau staf yang mewakilinya. Dinas-dinas yang

menjadi fokus pengumpulan informasi di masing-masing wilayah survei adalah:

- Badan atau Dinas Lingkungan Hidup

- Dinas Perindustrian

- Dinas Pertanian

- Dinas Koperasi dan UMK.

Perlu dijelaskan bahwa iklim otonomi daerah menyebabkan struktur organisasi masing-

masing dinas ditingkat kabupaten maupun kota berbeda satu sama lainnya. Hal ini disesuaikan

dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah tersebut sesuai prioritas program pembangunan

yang akan dijalankan. Sementara itu koordinasi struktural dengan dinas provinsi maupun pusat,

hanya sebatas pada program yang terkait dengan isue bersama. Sementara itu aspek teknis

pelaksanaannya akan tergantung pada dinas mana yang memiliki program dan dana.

Berdasarkan fakta ini bisa terjadi bahwa program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah

pusat menjadi bukan prioritas bagi daerah terentu, demikian pula sebaliknya.

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Program pembangunan sektor industri dan perdagangan dibeberapa wilayah survei

memiliki kosentrasi yang berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari dinas ini

adalah bagaimana mampu meningkatkan produksi dan juga kualitas dari IKM yang ada di

masing-masing wilayah, serta memiliki daya saing nasional maupun internasional sebagai upaya

untuk tujuan membuka pasar ekspor. Disisi lain upaya mengetahui program kerja dari masing-

masing dinas ini lebih ditujukan untuk melihat sejauhmana masing-masing dinas memiliki

prioritas program dalam pelestarian lingkungan secara langsung maupun tak langsung.

Berikut adalah salah satu program kerja salah satu dinas di wilayah survei yang dianggap

cukup memberikan gambaran mengenai aktivitas yang akan dilakukan:

1. Pemberdayaan dan Penataan Basis Produksi dan Distribusi

Program ini bertujuan untuk (a) meningkatkan dan mengembangkan IKM; (b) meningkatkan

dan memperkuat basis produksi industri, utamanya melalui pengembangan industri

pendukung (supporting industries); (c) mengembangkan agroindustri skala kecil dan

menengah; (d) mengembangkan sistem informasi dan distribusi daerah dalam kesatuan

pasar nasional; (e) meningkatkan database statistik industri dan perdagangan.


125

2. Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung Usaha Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk : (a) mengembangkan kluster IKM yang berbasis potensi

sumberdaya unggulan daerah; (b) memperkuat penajaman dan pemantapan perencanaan

program industri dan perdagangan; (c) mengembangkan pola kemitraan industri dan

dagang kecil menengah; (d) meningkatkan jasa layanan teknis kepada industri kecil dan

menengah (IKM); (e) meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri, utamanya melalui

promosi dan informasi dan peningkatan nasionalisme dalam pemberdayaan produk dalam

negeri; (f) mengembangkan klinik layanan bisnis (HAKI, ISO, pengembangan SDM,

pembiayaan, teknologi, promosi dan informasi).

3. Pengembangan Ekspor.

Program ini ditujukan untuk (a) meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu

industri dan perdagangan berorientasi ekspor; (b) meningkatkan penetrasi dan perluasan

pasar luar negeri; (c) meningkatkan akses pasar luar negeri melalui pendekatan bilateral,

multilateral, regional yang lebih proaktif dan efektif; (d) mengembangkan sistim

informasi ekspor dan impor; (e) meningkatkan uji mutu produk orientasi ekspor.

4. Penguatan Institusi Pendukung Pasar

Program ini bertujuan untuk (a) meningkatkan operasional kemetrologian;(b) meningkatkan

kesadaran masyarakat industri dan perdagangan untuk melakukan tera ulang; (c)

penguatan usaha dan kelembagaan perdagangan; (d) meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Dari 7 wilayah survei ada 4 dinas perindustrian dan perdagangan yang dapat

diwawancarai yakni dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Semarang, Medan,

Jawa Timur, Balikpapan. Dari sisi program Disperindag yang terkait dengan program kelestarian

lingkungan, masing-masing wilayah memiliki program yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat

prioritas di setiap wilayah. Sementara itu kordinasi dengan kementerian terkait terkesan kurang

harmonis, karena masing-masing memiliki prioritas yang berbeda-beda. Bahkan beberapa

program kementerian tidak bisa dijalankan di tingkat kabupaten ataupun kota. Namun

demikian untuk menjalankan program yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan

masing-masing memiliki institusi memiliki cara tersendiri dalam menterjemahkan ke dalam

program kegiatan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa kepala Disperindag provinsi, fokus utama

program mereka adalah saat ini lebih menitik beratkan pada aspek peningkatan kuantitas dan

kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh IKM, cara ini dilakukan dengan melalui pembinaan

atau kemitraan. Peningkatan kualitas ini pada dasarnya berorientasi pada pasar ekspor.

Sementara itu isue terkait proses produksi ramah lingkungan agaknya saat ini belum menjadi

prioritas berbagai disperindag di wilayah survei. Hal ini yang membedakan dengan prioritas

yang dimiliki Kemenperindag. Namun demikian upaya ke arah tersebut tetap diupayakan.


126

Pandangan beberapa kepala Dinas Perindustrian terkait issue lingkungan yang dikaitkan dengan

aktivitas IKM di masing-masing wilayah disarikan kedalam beberapa butir berikut:

a. Isue lingkungan yang terkait dengan UMK pada dasarnya sangat berkaitan dengan limbah

buangan dari proses produksi, di mana limbah cair dibuang di saluran air, atau sungai,

sementara limbah padat dibuang di tempat sampah, terkadang bercampur dengan limbah

lainnya.

b. Sementara pengelolaan limbah tersebut hampir dikatakan tidak mungkin karena IKM

umumnya atau mayoritas berdomisili di lingkungan tempat tinggal warga seperti kerajinan

batik, industri pembuatan tahu atau industri pengolahan makanan lainnya, sehingga tidak

memungkinkan dibuatkan sarana pengelolaan limbah, terutama limbah cair, karena

memerlukan lahan yang cukup luas untuk menampung dan mengolah limbah cair

tersebut.

c. Penanganan masalah limbah pada umumnya dilakukan apabila ada protes atau keluhan dari

warga lingkungan UMK, yang dilaporkan kepada pengurus lingkungan setempat. Apabila

tidak ada keluhan, maka dianggap limbah yang dibuang masih pada ambang toleran.

d. Terkait dengan masalah limbah ini, pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi Semarang,

memprioritas penanganan limbah lebih bersifat end of pipe, artinya bagaimana

mengendalikan limbah yang dihasilkan oleh suatu industri, belum sampai pada upaya

pengurangan limbah, apalagi produksi bersih sama sekali belum tergarap.

e. Cara lain yang diusulkan untuk mengatasi limbah ini adalah melakukan relokasi UMK yang

berdomisili di pemukiman warga ke suatu tempat yang secara khusus disediakan bagi UMK

yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya. Di mana lokasi tersebut sudah dilengkapi

oleh berbagai fasilitas pengolahan limbah serta sarana lainnya yang diperlukan.

f. Dalam aktivitas keseharian tampaknya koordinasi antar instansi di wilayah Propoinsi

Semarang kurang terjalin dengan baik, artinya masing-masing instansi menjalankan

program ramah lingkungan sesuai dengan definisi masing-masing disesuaikan dengan

wewenang dan tanggungjawabnya. Ketidak-sinkronnya program antara Dinas Pertindustrian

dengan BLH terungkap saat wawancara dilakukan, di mana program yang dilakukan BLH

sering bertentangan dengan program yang dilakukan oleh Dinas Perinsdustrian.

g. Koordinasi dengan pusat atau Kemenperindag, biasanya dilakukan untuk program berskala

nasional yang dilakukan oleh kementerian. Sedangkan pihak Dinas Provinsi ataupun

Kabupaten hanya sekedar mengetahui.

h. Salah satu upaya yang berhasil dilakukan oleh Disperindag Balikpapan adalah melakukan

relokasi terhadap industri tahu, yang dulunya tersebar di pemukiman warga, sekarang

menempati wilayah khusus yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan sarana

pengolahan Limbah.


127

2. Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Badan Lingkungan Hidup Provinsi merupakan badan yang menginduk ke KLH atau

dikenal sebagai dekosentrasi Kementerian Lingkungan Hidup, tugas utama KLH pada tingkat

provinsi adalah tercapainya upaya penurunan beban pencemaran, meningkatnya ketaatan

pengendalian pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 serta penghentian kerusakan

lingkungan. Sementara itu secara khusus BLH memiliki tugas utama lain yang berkaitan dengan

pelaksanaan Proper yaitu Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yang meliputi:

1. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Air dan Udara serta Pengelolaan Limbah B3

melalui Program PROPER,

2. Pemantauan kualitas udara perkotaan.

3. Pemantauan dan evaluasi kualitas air perkotaan.

Dekonsentrasi Program PROPER untuk tahun 2012 ini akan melibatkan 21 Badan

Lingkungan Hidup Provinsi, di mana tahun sebelumnya kegiatan PROPER hanya melibatkan 8

Badan Lingkungan Hidup Provinsi. Peningkatan ini seiring dengan penambahan target peserta

industri PROPER dari 1002 perusahaan menjadi 1355 perusahaan di tahun 2012. Badan

Lingkungan Hidup Provinsi diharapkan dapat bersama-sama Kementerian Lingkungan Hidup

secara konsisten menjaga kredibilitas dan akuntabiitas pelaksanaan PROPER dengan

menjalankan etika Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan baik dan benar.

Program Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan akan melaksanakan Dekonsentrasi

bersama 33 Badan Lingkungan Hidup Provinsi di Indonesia. Kegiatan ini meliputi spot cek uji

emisi, pemantauan kualitas udara jalan raya, kinerja lalu lintas serta pemantauan kualitas

Bahan Bakar Minyak (BBM) di mana hasil pemantauannya menjadi bahan penilaian Program

Adipura 2012. Sedangkan Dekonsentrasi Program Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai

di Perkotaan diserahkan kepada 16 Provinsi yang meliputi 22 kota metropolitan dan kota besar

yang bertujuan untuk mendapatkan data kualitas air sungai perkotaan sehingga dapat

dilakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas air sungai perkotaan dengan cara

menurunkan tingkat pencemaran dari usaha dan atau kegiatan maupun rumah tangga. Hasil

pemantauan kualitas air sungai perkotaan ini juga akan dijadikan komponen penilaian Program

Adipura 2012.

Sesuai dengan penjelasan di atas tampaknya tugas utama KLH melalui BLH tingkat

provinsi akan terkosentrasi pada kualitas lingkungan luar, hal ini diistilahkan sebagai proses

akhir produksi (end of pipe). Sementara itu program Proper yakni program ketaatan industri

terhadap aspek-aspek ramah lingkungan hanya ditujukan pada perusahaan atau industri

berskala besar yang umumnya sudah go public. Oleh karenanya skala usaha yang masih kecil

atau bahkan mikro belum menjadi ranah kerja utama dari BLH. Dari hasil wawancara dengan

beberapa ketua BLH provinsi seperti Jawa Tengah (Semarang), Jawa Timur (Surabaya) dan

Samarinda (Kaltim), Sumatera Utara (Medan) terungkap bahwa program kerja BLH terkait

dengan pengawasan kegiatan ramah lingkungan dari UMK lebih difokuskan pada limbah

produksi. Dalam prosesnya BLH lebih bersifat menunggu dari hasil laporan masyarakat yang

merasa terusik karena lingkungan sekitarnya tercemar oleh limbah dari UMK yang beroperasi di


128

wilayah sekitar. Selama tidak ada laporan tersebut maka pihak BLH tidak menganggapnya

sebagai suatu masalah.

3. Dinas Koperasi dan UMKM

Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, fungsi dan tugas pokok Dinas

Koperasi dan UMKM pada tingkat provinsi dijabarkan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha

mikro kecil dan menengah.

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pemberdayaan

koperasi simpan pinjam lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

lingkup Provinsi dan kabupaten/Kota.

6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, tidaklah mengherankan bila saat wawancara

dilakukan, informasi yang diperoleh terkait tugas dan wewenang dari dinas ini yang mengarah

pada aspek kelestarian lingkungan dapat dikatakan sama sekali tidak ada. Hal ini disebabkan

Dinas Koperasi dan UMKM lebih berkosentrasi pada aspek kelembagaan, bukan pada proses

produksi maupun pemasaran.

4. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Otonomi daerah menyebabkan struktur kelembagaan Dinas Pertanian di tingkat

kabupaten maupun kota berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

pemkab maupun pemkot tersebut dalam upaya pengembangan wilayahnya. Tidaklah

mengherankan bila di beberapa wilayah dinas ini digabung dengan dinas dari sektor lain seperti

perkebunan dan juga kadang dengan sektor kehutanan.

Terlepas dari perbedaan struktur tersebut, dinas pertanian memiliki sektor kerja yang

lebih luas, karena mencaku subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan

(unggas, ruminansia atau ternak besar), dan perikanan, bahkan di beberapa wilayah sektor

perikanan dipilah lagi menjadi perikanan laut dan darat.

Terkait dengan program kerja dinas pertanian di masing-masing wilayah, fokus utama

sasaran kerja sebagian besar dinas pertanian adalah:

a. Peningkatan yang berkeberlanjutan produksi pangan baik kualitas maupun kuantitas

untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dalam rangka mencapai ketahanan pangan.

b. Terlaksananya pembangunan ekonomi pedesaan yang berwawasan agribisnis

berkelanjutan dan ramah lingkungan.


129

c. Pengembangan ketahanan pangan dalam rangka penganekaragaman sumberdaya

pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna dan

ramah lingkungan.

d. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan dalam upaya

mengoptimalkan pemanfaatan lahan marjinal.

e. Penyediaan basic data pertanian yang akurat untuk menunjang perencanaan

pembangunan pertanian dalam arti luas.

f. Pengembangkan agroindustri pengolahan hasil dan unit pengolahan hasil dalam upaya

meningkatkan nilai tambah dan peluang pasar hasil pertanian dalam arti luas

g. Menumbuhkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri yang bertumpu pada pasar.

Sementara itu untuk subsektor perkebunan beberapa sasaran yang ingin dicapai meliputi:

a. Tercapainya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan yang berorientasi

bisnis dan berwawasan lingkungan.

b. Terwujudnya peningkatan pendapatan, nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat dalam

pembangunan perkebunan.

c. Tersedianya peluang bagi semua lembaga yang ada pada masyarakat untuk

mengembangkan diri dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dalam proses produksi,

pengolahan dan distribusi.

d. Tersedianya Pangan berbasis perkebunan.

e. Tercapainya percepatan penerapan teknologi dalam bidang tehnik, ekonomis, manajemen

dalam status skala usaha yang optimal pada tiap sentra - sentra produksi.

f. Meningkatkan efisiensi usaha tani melalui skala usaha ekonomi dan mempunyai

keunggulan lokal spesifik.

g. Meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan yang mempunyai prospek tinggi.

h. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan menumbuhkembangkan jejaring kerja

diantara para pelaku.

i. Meningkatkan ketersediaan pangan berbasis perkebunan dalam jumlah, mutu, dan

keragaman.

Hasil wawancara kepada beberapa kepala Dinas Pertanian terkait dengan program

ramah lingkungan dari masing-masing dinas dalam penyediaan bahan pangan bermutu bagi

masyarakat luas, masing-masing dinas memiliki program kemitraan dengan petani dengan cara

mendirikan Sekolah Lapang (SL). Tujuannya adalah memberikan contoh secara nyata

bagaimana praktek bertani secara organik yang sebenarnya dari hulu hingga hilir. Pendirian

Sekolah Lapang, dilakukan dengan cara memilih satu atau beberapa petani yang memiliki

kemampuan baik dari sisi pengetahuan agronomi, kemampuan komunikasi dan sekaligus

memiliki luasan lahan yang cukup dalam mempraktekan usaha tani terpadu.

Dalam melakukan kemitraan ini dinas pertanian setempat memberikan bantuan mulai

dari pengadaan sapi dan pembuatan kandangnya, peralatan untuk pengolahan limbah atau

kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk kompos serta biogas. Bahkan petani mitra memiliki

kemampuan untuk membuat biopestisida dari bahan tanaman, yang digunakan untuk

pemberantasan hama. Fungsi dari sekolah lapang di samping sebagai sarana demplot (usaha


130

tani percontohan) dan juga sekaligus sebagai tempat praktek bagi petani disekitarnya. Dari

hasil pantauan peneliti ke wilayah survei, sekolah lapang ini dijumpai di Balikpapan dan

Ungaran Semarang. Pola kemitraan ini merupakan program nasional dari kementerian

pertanian, meski dalam prakteknya masing-masing dinas menterjemahkannya disesuaiakan

dengan kondisi di masing-masing wilayah, seperti pemilihan komoditas pertanian yang

diusahakan.

Persoalan utama dari usaha tani terpadu ini adalah aspek pemasaran dari produk-

produk usaha tani pangan yang dihasilkan. Berdasarkan informasi dari kepala Dinas Pertanian

Balikpapan hingga saat ini belum ada jalan keluar untuk mengatasi masalah pemasaran ini.

Disisi lain petani menjual produk organik yang dihasilkan masih sebatas pada pemasaran

langsung ke konsumen akhir. Bila dikaji lebih lanjut, dinas pertanian hanya membantu dari sisi

produksi, namun aspek pemasaran sepertinya belum menjadi prioritas terkait dengan

pemasaran produk organik, oleh karenanya konsumen belum teredukasi secara baik, sehingga

permintaan terhadap produk pertanian organik belum meningkat secara signifikan, apalagi

harga produk pertanian organik relatif lebih mahal dibanding produk pertanian konvensional.

Perlu diketahui bahwa skala usaha petani organik dari petani mitra masih tergolong kecil

bahkan skala mikro bila dilihat dari sisi omzetnya. Sementara itu untuk mendorong petani mitra

meningkatkan usahanya terkendala oleh terbatasnya luas lahan yang dikuasai, serta

keterbatasan tenaga kerja setempat. Untuk mengatasi hal ini dinas pertanian mencoba

mendorong terbentuknya kelompok tani organik sehingga luas keseluruhan lahan yang

diusahakandapat mencapai skala usaha yang menguntungkan karena jumlah dan jenis tanama

yang dihasilkan dapat bervariasi.

Dari hasil wawancara mendalam dengan para kepala dinas, di samping adanya pola

kemitraan yang dilakukan oleh petani untuk menarik petani lain agar mempraktekkan usaha

tani organik. Di Wilayah Ungaran dan Berastagi (Sumut) terdapat kelompok tani yang telah

mengusahakan pertanian organik secara komersial. Dinas pertanian memberikan bantuan

teknis serta beberapa peralatan saprotan untuk mendorong kelompok tani dapat meningkatkan

produksinya. Namun masalah yang sama dihadapi oleh kelompok tani ini adalah aspek

pemasaran yang masih terbatas, sementara daya serap pasar masih terbatas pada pasar-pasar

modern saja, sementara pasar tradisional agaknya belum masih dominan menjual produk

pertanian konvensional sesuai dengan daya beli konsumennya.

Dari hasil pemantauan di lapang, pertanian organik masih dominan diusahakan untuk

tanaman hortikultur, petani atau kelompok tani umumnya juga memiliki ternak sapi untuk

menjamin supply pupuk kompos. Sementara itu untuk kebutuhan biopestisida petani belum

sepenuhnya mampu menghasilkan sendiri, oleh karenanya ada yang masih menggunakan

campuran dengan bahan kimia lainnya dengan kadar yang ringan. Disisi lain bibit kadang

menggunakan hasil pembibitan sendiri, bukan menggunakan bibit bersertifikasi.

Menarik untuk disimak bahwa dari hasil wawancara dan pengamatan dilapang,

pertanian organik memiliki spektrum yang luas, mulai dari penggunaan bibit yang bersertifikasi,

menggunakan pupuk organik saja, pemberantasan hama terpadu, penggunaan biopestisida,

hingga sertifikasi lahan. Dari sisi pemasaran, klaim yang dilakukan oleh petani atau penjual

umumnya adalah tanaman organik, meski terkadang hanya satu aspek saja yang digunakan.


131

Oleh karenanya untuk mengatasi hal ini perlu peran lembaga sertifikasi untuk memastikan pada

tingkat apa suatu produk dikatakan organik.

Sementara itu untuk subsektor lain, seperti perkebunan dan peternakan maupun

perikanan darat, masih belum menjadi prioritas program kerja dinas pertanian untuk

mendorong ke ranah usaha pertanian organik. Dalam prakteknya di lapangan subsektor

perkebuanan masih intensif menggunakan pupuk anorganik dan pestisida buatan dalam proses

usaha taninya. Sementara itu untuk subsektor perikanan dan peternakan unggas bahan

pakannya masih bertumpu pada bahan pakan jadi yang umumnya disupply oleh industri, yang

dalamproses produksinya masih belum diketahui apakah dalam proses produksinya maupun

bahan yang digunakan sudah memperhatikan aspek ramah lingkungan atau tidak.

5. Dinas Pertambagan dan Energi (Distamben)

Praktek Industri tambang khususnya di Kalimantan Timur yang ada saat ini telah

menimbulkan banyak masalah dan konflik, akibat tumpang tindihnya peraturan dan surat

keputusan Menteri terkait. Ini bisa dilihat dengan banyaknya jumlah pelanggaran-pelanggaran

terhadap hak-hak bawaan masyarakat adat yang sebenarnya telah melenceng dari konstitusi

NKRI itu sendiri. Praktek-praktek pengelolaan pertambangan oleh perusahaan besar maupun

kecil tak membawa dampak kesejahteraan, kesehatan dan kebaikan bagi masyarakat adat

seperti apa yang selama ini dikomunikasikanoleh pihak perusahaan dan pemerintah. Terutama

menyangkut nasib pewaris wilayah adat yang telah turun-temurun bermukim di wilayah

tersebut. Praktek pertambangan hingga saat ini telah membuktikan dengan jelas bahwa

hasilnya bagi masyarakat adat adalah: menjadi penonton di atas tanah sendiri, tidak

mendapatkan keuntungan dari hasil tambang itu. Sementara sifat semena-mena pertambangan

yang melakukan ekploitasi mineral tambang secara besar-besaran, menghasilkan kerusakan

Lingkungan, kerusakan hutan, pencemaran air, tanah dan udara, perubahan sosial budaya,

rusaknya tatanan adat, dan dampak-dampak negatif lainnya. Sementara itu, komunitas

masyarakat adat semakin terdesak oleh kebijakan-kebijakan baik itu tingkat lokal maupun

nasional yang justru melindungi praktek-praktek buruk yang dilakukan oleh pihak perusahaan

tambang. Contoh yang paling nyata dari praktek pertambangan batubara oleh perusahaan

besar di Kalimantan.

Selain praktek industri pertambangan batubara skala besar, praktek pertambangan yang

buruk juga dapat ditemukan dalam pertambangan batubara illegal yang dilakukan oleh

masyarakat sendiri, di mana orang sudah tidak menerapkan prinsip-prinsip kerja pertambangan

yang baik dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Pertambangan Illegal telah

memberikan dampak buruk juga bagi Lingkungan, kesehatan, dan keselamatan manusia sebagai

pelaku itu sendiri. Meskipun kerusakan Lingkungan dan dampak negatif dari pertambangan

Illegal ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan-

perusahaan pertambangan skala besar.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait dengan usaha

pertambangan, hanya sebagian kecil saja perusahaan tambang batubara yang peduli

lingkungan, itupun hanya skala kecil yang dituangkan dalam program CSR, namun kerusakan


132

lingkungan akibat eksploitasi tidak akan dapat diperbaiki dalam jangka panjang. Di sisi lain

adanya dana rehabilitasi yang diwajibkan bagi pengusaha tambang sebagai kompensasi atas

hasil usahanya guna memperbaiki lingkungan yang rusak hanya sebagian kecil yang dapat

direalisasikan.

Kesimpulan Hasil Wawancara dengan Dinas

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap dinas yang diwakili

oleh kepala dinas sendiri atau jajarannya, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

a. Dinas dalam melakukan tugas dan wewenangnya yang terkait dengan aktivitas ramah

lingkungan, memiliki program dan sasaran yang berbeda-beda sesuai dengan prioritas

pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing pemkab/pemkot. Hal ini disebabkan

prinsip otonomi daerah, dimana kabupaten/kota memiliki wewenang dalam

memprioritaskan program pembangunan yang akan dilakukan. Sementara itu koordinasi

baik antar dinas dalam satu kabupaten atau kota menjadi wewenang kepala daerah yang

bersangkutan. Sementara koordinasi dengan dinas pada tingkat provinsi maupun

Kementerian terkait bersifat membantu.

b. BLH merupakan dinas yang bertugas mengawasi limbah yang dihasilkan IKM, namun

karena keterbatasan sumberdaya, BLH akan memprioritaskan aktivitasnya pada IKM yang

menghasilkan limbah B3 yang meresahkan masyarakat. Edukasi yang dilakukan terhadap

IKM, BLH sebatas menganjurkan agar IKM sedapat mungkin melakukan pengendalian

terhadap limbah yang dihasilkan melalui konsep reduce, reuse dan recycle, dengan tujuan

menurunkan tingkat pencemaran yang dihasilkan.

c. Disperindag kabupaten atau kota di wilayah survei memiliki concern yang berbeda-beda

terhadap program ramah lingkungan. Prioritas utama mayoritas disperindag di wilayah

survei saat ini adalah peningkatan produksi dan kualitas hasil untuk membuka pasar

internasional. Sementara pembinaan terhadap IKM agar ramah lingkungan belum menjadi

prioritas utama, kalaupun ada sifatnya hanya membantu dinas dari provinsi atau dari

kementerian terkait. Bahkan beberapa dinas merasakan adanya pertentangan kebijakan

yang berasal dari BLH terkait dengan pengendalian limbah, sementara untuk memindahkan

atau merelokasi ke sentra industri terumatama IKM (pengusaha tahu, batik) yang

umumnya berdomisili di lingkungan pemukiman membutuhkan dana yang besar.

d. Praktek ramah lingkungan pada IKM sesuai dengan arahan kementerian perindustrian dan

perdagangan masih belum terkoordinasi dengan baik ditingkat kabupaten/kota, hal ini

disebabkan disperindag tingkat kabupaten maupun kota hanya bersifat membantu

program tersebut. Akibatnya IKM yang menjadi sasaran program hanya bersifat volunter

belaka. Sementara IKM lain yang jumlahnya banyak dapat dikatakan masih belum

tersentuh. Oleh karenanya dapat dikatakan IKM yang omzetnya terkategori kecil bahkan

mikro masih belum terlalu mempedulikan aspek ramah lingkungan, apalagi sasaran

Disperindag baru sebatas peningkatan produksi dari sisi jumlah dan kualitas, belum

merambah pada konsep produksi bersih. Kalaupun ada IKM yang melakukan konsep


133

produksi bersih, hal tersebut kebanyakan dilatarbelakangi oleh motif ekonomi bukan atas

kesadaran kelestarian lingkungan.

e. Dalam mendorong pelaku usaha tani melakukan praktek ramah lingkungan (pertanian

organik) Dinas pertanian melakukan kemitraan dengan petani untuk mendirikan Sekolah

Lapang, tujuannya sebagai demplot atau tempat penyuluhan dan sekaligus peragaan

praktek usaha tani terpadu, mulai dari proses hilir hingga hulu. Dinas menyiapkan dana

khusus untuk menyelenggarakan program yang diberikan dalam bentuk bantuan saprotan,

sapi beserta bantuan pembuatan kandang , dan pengolahan biogas.

f. Masalah utama yang ditemui para petani produk sayuran oganik adalah aspek pemasaran.

Ini disebabkan masih belum tumbuhnya konsumen organik disebabkan harganya yang

relatif mahal dan kurangnya edukasi.

g. Pertanian khususnya subsektor tanaman pangan merupakan subsektor yang lebih dekat

dengan praktek ramah lingkungan. Karena spektrum aktivitasnya cukup luas, usaha tani

tanaman pangan ini rentan terhadap klaim organik, karena banyak aspek yang dapat

dijadikan dasar klaim petani atau pelaku usaha tani untuk menamai produknya ramah

lingkungan, mulai dari penggunaan bibit bersertifikasi, penggunaan pupuk organik, maupun

penggunaan biopestisida. Aspek lain adalah, sulitnya membedakan secara fisik antara

produk organik dengan produk non organik. Oleh karenanya sertifikasi yang dilakukan

lembaga independen dan credible menjadi kebutuhan yang mendesak.

h. Khusus untuk subsektor perkebunan istilah ramah lingkungan lebih banyak diartikan

sebagai upaya, pertama adalah tidak merambah pada pembalakan atau pembukaan hutan

alam sebagai perluasan areal perkebunan terutama perkebunan sawit dan karet. Kedua

adalah menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara menyediakan hutan pada sebagian

areal perkebunannya sebagai habitat tempat hidupnya berbagai satwa dan tumbuhan lain

guna menjaga keragaman hayati. Di samping perhatian terhadap kondisi lingkungan fisik,

subsektor perkebunan juga menambahkan konsep kesimbangan sosial ekonomi

masyarakat sekitar dengan konsep, pro poor, pro growth dan pro job yang pada akhirnya

akan bermuara pada Indonesian Sustainable Palm Oil (ISCO), khususnya untuk perkebunan

kelapa sawit.

i. Subsektor lain dari sektor pertanian seperti peternakan unggas atau ruminansia (ternak

besar) serta perikanan, masih jauh dari penerapan aspek-aspek ramah lingkungan. Sektor

pertambangan merupakan aktivitas usaha yang jauh dari ramah lingkungan dilihat dari sisi

kerusakan yang ditimbulkan, tidak saja merubah ekosistem alam, namun juga pencemaran

yang ditimbulkan baik pada lingkungan air (sistem tata air), tanah dan udara.

Pertambangan juga merubah tatanan sosial dan kemasyarakatan serta adat-istiadat

dimana lokasi tambang tersebut berada.


134

Sabut Kelapa Produk Sabut Kelapa Mesin Pemintal

Roll Press Mesin Sentrivius

Mesin Oven

Produk Sabut Kelapa

Pemanasan Ban

Vulkanisir

Proses

Vulkanisir Ban

Lampiran 3.

Contoh-Contoh Investasi Lingkungan


135

Pengolahan Limbah Domestik/Sampah


136

Sumber : (Ekonomi Lingkungan) Kementerian Lingkungan Hidup


137

KAJIAN KESIAPAN UMKM RAMAH LINGKUNGAN … · Laporan “Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan ... Orientasi usaha yang ramah lingkungan diharapkan tidak ... Kementerian Koperasi dan

Documents