Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat · Telepon: 0426 - 22192, Faksimili: 0426 ... dan reliable. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik ... Gerakan Peduli

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat Februari - 2017

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada:

www.bi.go.id/web/id/Publikasi/

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

Unit Advisory Ekonomi dan Keuangan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Sulawesi Barat

Jl. Andi P. Pettarani No.1, Mamuju

Sulawesi Barat 91511, Indonesia

Telepon: 0426 - 22192, Faksimili: 0426 - 21656

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 i

KATA PENGANTAR

Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Sulawesi Barat

(Sulbar) disusun dan disajikan secara triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, mencakup aspek perkembangan ekonomi

makro, keuangan pemerintah, perkembangan inflasi, stabilitas sistem keuangan

dan pengembangan akses keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan

uang Rupiah, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian

ke depan. Kajian ekonomi daerah di samping bertujuan untuk memberikan

masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan

moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan pengelolaan

uang rupiah juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para

stakeholders di daerah dalam membuat keputusan. Keberadaan Kantor

Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) di daerah diharapkan dapat semakin

berperan sebagai advisor dan strategic partner bagi stakeholders di wilayah

kerjanya.

Dalam penyusunan laporan, Bank Indonesia memanfaatkan data dan informasi

yang sudah tersedia dari berbagai institusi, serta melalui perolehan data internal

yaitu survei dan liaison. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan

terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi

baik berupa pemikiran maupun penyediaan data dan informasi secara kontinu,

tepat waktu, dan reliable. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik

selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan

datang. Saran serta masukan dari para pengguna sangat kami harapkan untuk

menghasilkan laporan yang lebih baik ke depan.

Mamuju, Februari 2017

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

Dadal Angkoro

Deputi Direktur

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dadal Angkoro

Koordinator Penyusun

Surya Alamsyah

Tim Penulis

Surya Alamsyah

Anton Kisworo

Dien M.I. Idris

Ayudha Dikho P.

Kontributor

Unit Pengelolaan Uang Rupiah

Unit Operasional Sistem Pembayaran

Email

[email protected]

[email protected]

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 ii

VISI BANK INDONESIA

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai

strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

VISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif

bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan

terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber

pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian

nasional.

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap

perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek

perluasan akses dan kepentingan nasional.

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi

nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang

berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

NILAI-NILAI STRATEGIS

Merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk

bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Trust and Integrity - Professionalism - Excellence -

Public Interest - Coordination and Teamwork.

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ___________________________________________________________________________________ i

RINGKASAN EKSEKUTIF _____________________________________________________________________________ viii

TABEL INDIKATOR EKONOMI ________________________________________________________________________ xiii

1. Perkembangan Ekonomi ________________________________________________________________________1

1.1. Kondisi Umum _______________________________________________________________________________ 3

1.2. Sisi Permintaan ______________________________________________________________________________ 5

1.3. Sisi Penawaran ______________________________________________________________________________ 11

2. Keuangan Pemerintah ________________________________________________________________________ 23

2.1. Perkembangan Realisasi APBN di Sulawesi _______________________________________________________ 25

2.2. Perkembangan Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Barat _____________________________________________ 26

3. Inflasi ______________________________________________________________________________________ 31

3.1. Inflasi Secara Umum _________________________________________________________________________ 33

3.2. Inflasi Bulanan ______________________________________________________________________________ 34

3.3. Inflasi Dari Sisi Penawaran ____________________________________________________________________ 35

3.4. Inflasi Dari Sisi Permintaan ____________________________________________________________________ 36

3.5. Perkembangan Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Komoditas _______________________________________ 37

3.6. Disagregasi Inflasi ___________________________________________________________________________ 40

4. Stabilitas Keuangan Daerah____________________________________________________________________ 47

4.1. Perkembangan Stabilitas Keuangan Rumah Tangga _______________________________________________ 49

4.2. Perkembangan Stabilitas Keuangan Korporasi ____________________________________________________ 55

4.3. Perkembangan Institusi Perbankan _____________________________________________________________ 56

4.4. Perkembangan Pembiayaan UMKM dan Akses Keuangan __________________________________________ 57

5. Sistem Pembayaran __________________________________________________________________________ 59

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai _______________________________________________________ 61

5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai ___________________________________________________ 64

6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan ____________________________________________________________ 67

6.1. Ketenagakerjaan ____________________________________________________________________________ 69

6.2. Pengangguran ______________________________________________________________________________ 71

6.3. Nilai Tukar Petani ___________________________________________________________________________ 71

6.4. Tingkat Kemiskinan __________________________________________________________________________ 72

7. Prospek Perekonomian ________________________________________________________________________ 75

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi ________________________________________________________________ 77

7.2. Prospek Inflasi ______________________________________________________________________________ 79

Lampiran _________________________________________________________________________________________ 81

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat Sisi Permintaan ____________________________ 5

Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat Sisi Penawaran ___________________________ 11

Tabel 2.1. Realisasi Belanja Sulawesi Barat (Rp juta) ___________________________________________________________ 25

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Sulawesi Barat (Rp juta) _______________________________________________________ 28

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Sulawesi Barat (Rp juta) ___________________________________________________________ 29

Tabel 3.1. Komoditas Andil Terbesar ________________________________________________________________________ 35

Tabel 3.2. Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau ______________________________________ 38

Tabel 3.3. Inflasi Kelompok Bahan Makanan _________________________________________________________________ 39

Tabel 3.4. Inflasi Kelompok Sandang _______________________________________________________________________ 39

Tabel 3.5. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan bahan Bakar ________________________________________ 39

Tabel 3.6. Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga ________________________________________________ 40

Tabel 3.7. Inflasi Kelompok Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan ____________________________________ 40

Tabel 4.1. Tabungan Menurut Tingkat Pendapatan Triwulan III 2016 _____________________________________________ 51

Tabel 4.2. Tabungan Menurut Tingkat Pendapatan Triwulan IV 2016 _____________________________________________ 51

Tabel 4.3. Debt Service Ratio Triwulan III 2016 _______________________________________________________________ 52

Tabel 4.4. Debt Service Ratio Triwulan IV 2016 _______________________________________________________________ 52

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (jiwa) __________________________________ 69

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan _________________________ 70

Tabel 6.3. NTP Setiap Sub Sektor ___________________________________________________________________________ 72

Tabel 6.4. Kemiskinan dan Garis Kemiskinan _________________________________________________________________ 74

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%yoy) ____________________________________________________________ 3

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (%yoy) __________________________________________________________ 3

Grafik 1.3. Struktur Ekonomi Sulawesi Barat Sisi Permintaan _____________________________________________________ 6

Grafik 1.4. Andil Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Sisi Permintaan ___________________________________________ 6

Grafik 1.5. Struktur Konsumsi Rumah Tangga Sulawesi Barat ____________________________________________________ 6

Grafik 1.6. Andil Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sulawesi Barat ___________________________________________ 6

Grafik 1.7. Pertumbuhan Penjualan Mobil ____________________________________________________________________ 7

Grafik 1.8. Kondisi Ekonomi Dibandingkan 6 Bulan Lalu ________________________________________________________ 7

Grafik 1.9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat ________________________________________ 8

Grafik 1.10. Perkembangan Konsumsi Pemerintah Sulawesi Barat ________________________________________________ 8

Grafik 1.11. Investasi Bangunan ____________________________________________________________________________ 9

Grafik 1.12. Realisasi Pengadaan Semen _____________________________________________________________________ 9

Grafik 1.13. Realisasi Penanaman Modal di Sulawesi Barat ______________________________________________________ 9

Grafik 1.14. Perkembangan Ekspor Impor ___________________________________________________________________ 10

Grafik 1.15. Negara Tujuan Ekspor CPO _____________________________________________________________________ 10

Grafik 1.16. Perkembangan Harga CPO Dunia _______________________________________________________________ 11

Grafik 1.17. Struktur Ekonomi 2016 Sulawesi Barat Sisi Penawaran ______________________________________________ 12

Grafik 1.18. Perkembangan Tahunan Lapangan Usaha Pertanian ________________________________________________ 13

Grafik 1.19. Perkembangan Triwulanan Lapangan Usaha Pertanian ______________________________________________ 13

Grafik 1.20. Perkembangan Kredit Pertanian _________________________________________________________________ 13

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 v

Grafik 1.21. Perkembangan Curah Hujan ____________________________________________________________________ 13

Grafik 1.22. Perkembangan Tahunan Lapangan Usaha Perdagangan _____________________________________________ 14

Grafik 1.23. Perkembangan Triwulanan Lapangan Usaha Perdagangan ___________________________________________ 14

Grafik 1.24. Perkembangan Kredit Perdagangan ______________________________________________________________ 14

Grafik 1.25. Perkembangan Tahunan Lapangan Usaha Industri __________________________________________________ 15

Grafik 1.26. Perkembangan Triwulanan Lapangan Usaha Industri ________________________________________________ 15

Grafik 1.27. Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil ____________________________________________________________ 16

Grafik 1.28. Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang __________________________________________________________ 16

Grafik 1.29. Perkembangan Tahunan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan _________________________________ 16

Grafik 1.30. Perkembangan Triwulanan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan _______________________________ 16

Grafik 1.31. Perkembangan Tahunan Lapangan Usaha Konstruksi _______________________________________________ 17

Grafik 1.32. Perkembangan Triwulanan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan _______________________________ 17

Grafik 1.33. Realisasi Pengadaan Semen ____________________________________________________________________ 18

Grafik 1.34. Perkembangan Kredit Konstruksi ________________________________________________________________ 18

Grafik 1.35. Kondisi Jalan _________________________________________________________________________________ 20

Grafik 1.36. Akses Infrastruktur ____________________________________________________________________________ 20

Grafik 1.37. Indeks Tata Kelola Daerah ______________________________________________________________________ 21

Grafik 1.38. Indikator Tata Kelola Daerah Sulawesi Barat _______________________________________________________ 21

Grafik 2.1. Perkembangan APBN Sulawesi Barat di Triwulan IV __________________________________________________ 26

Grafik 2.2. Komponen APBN Sulawesi Barat di Sulawesi Barat __________________________________________________ 26

Grafik 2.3. Realisasi Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat _______________________________________________ 27

Grafik 2.4. Perkembangan Pendapatan Pemerintah Prov. Sulawesi Barat __________________________________________ 28

Grafik 2.5. Perkembangan Belanja Pemerintah Prov. Sulawesi Barat ______________________________________________ 28

Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Mamuju_______________________________________________________________ 33

Grafik 3.2. Perbandingan Inflasi Bulanan Kota Mamuju ________________________________________________________ 34

Grafik 3.3. Perbandingan Inflasi Tahunan Kota Mamuju ________________________________________________________ 34

Grafik 3.4. IKK, IKE dan IEK _______________________________________________________________________________ 36

Grafik 3.5. Komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini ________________________________________________________ 36

Grafik 3.6. Andil Inflasi Triwulan III 2016 ____________________________________________________________________ 37

Grafik 3.7. Andil terhadap Inflasi Tahunan ___________________________________________________________________ 37

Grafik 3.8. Perkembangan Inflasi dan Kelompok Pembentuknya _________________________________________________ 38

Grafik 3.9. Inflasi Bulanan Komponen Disagregasi ____________________________________________________________ 42

Grafik 3.10. Inflasi Tahunan Komponen Disagregasi ___________________________________________________________ 42

Grafik 4.1. Konsumsi Rumah Tangga _______________________________________________________________________ 49

Grafik 4.2. Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini di Mamuju ___________________________________________ 49

Grafik 4.3. Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini di Mamuju ___________________________________________ 50

Grafik 4.4. Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen _______________________________________________________ 50

Grafik 4.5. Inflasi Triwulanan dan Ekspektasi harga 3 bulan yang akan datang _____________________________________ 50

Grafik 4.6. Penggunaan Penghasilan Konsumen ______________________________________________________________ 50

Grafik 4.7. Pangsa DPK Perseorangan Terhadap Total DPK di Sulawesi Barat _______________________________________ 52

Grafik 4.8. Komposisi DPK Perseorangan di Sulawesi Barat _____________________________________________________ 52

Grafik 4.9. Pangsa DPK Perseorangan Terhadap Total DPK di Sulawesi Barat _______________________________________ 53

Grafik 4.10. Komposisi DPK Perseorangan di Sulawesi Barat ____________________________________________________ 53

Grafik 4.11. Perkembangan Kredit Rumah Tangga ____________________________________________________________ 54

Grafik 4.12. Perkembangan Risiko Kredit Rumah Tangga _______________________________________________________ 54

Grafik 4.13. Perkembangan Kredit Korporasi _________________________________________________________________ 55

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 vi

Grafik 4.14. Perkembangan Risiko Kredit Korporasi ___________________________________________________________ 55

Grafik 4.15. Perkembangan Aset dan DPK ___________________________________________________________________ 57

Grafik 4.16. Perkembangan Penyaluran Kredit _______________________________________________________________ 57

Grafik 4.17. Perkembangan Kredit UMKM ___________________________________________________________________ 57

Grafik 4.18. Perkembangan Risiko Kredit UMKM _____________________________________________________________ 57

Grafik 4.19. Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja ________________________________________________________ 58

Grafik 4.20. Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja ______________________________________________________ 58

Grafik 5.1. Perputaran Uang Kartal KPw BI Prov. Sulawesi Barat _________________________________________________ 61

Grafik 5.2. Pertumbuhan Uang Kartal KPw BI Prov. Sulawesi Barat _______________________________________________ 61

Grafik 5.3. Perkembangan Setoran Uang Tidak Layak Edar _____________________________________________________ 62

Grafik 5.4. Denominasi Outflow Uang Kartal Sulawesi Barat ____________________________________________________ 62

Grafik 5.5. Transaksi Kliring di Sulawesi Barat ________________________________________________________________ 64

Grafik 6.1. Kondisi Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Lalu _________________________________________________________ 69

Grafik 6.2. Ekspektasi 6 Bulan Ke Depan ____________________________________________________________________ 69

Grafik 6.3. Pangsa Jumlah Penduduk Bekerja Per Sektor _______________________________________________________ 70

Grafik 6.4. Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Sulawesi Barat Agustus 2016 ________________________________________ 71

Grafik 6.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) _____________________________________________________________ 71

Grafik 6.6. NTP Sulawesi Barat dan Komponennya ____________________________________________________________ 72

Grafik 6.7. Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Barat _____________________________________________________________ 73

Grafik 7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi (Periode Triwulanan) ________________________________________________ 77

Grafik 7.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi (Periode Tahunan) __________________________________________________ 77

Grafik 7.3. Perkembangan Harga Minyak Dunia (WTI) _________________________________________________________ 79

Grafik 7.4. Prospek Inflasi _________________________________________________________________________________ 79

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 vii

BOKS

Boks 1. Diagnosa Hambatan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat ______________________________________________ 19

Boks 2. Meningkatkan Komitmen Koordinasi Pengendalian Inflasi Melalui Penandatanganan Roadmap ________________ 44

Boks 3. Mencari Ilmu di Pulau Seribu Dewa __________________________________________________________________ 46

Boks 4. Gerakan Peduli Koin Perdana di Sulawesi Barat ________________________________________________________ 65

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Barat 2016

lebih rendah

dibandingkan 2015

Pertumbuhan positif terjadi pada perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan IV 2016. Akselerasi

perekonomian di triwulan IV mencapai Rp7,01 triliun atau tumbuh 7,51% dibandingkan periode

yang sama pada tahun 2015. Pertumbuhan secara tahunan tersebut mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mampu tumbuh 5,97% (yoy). Pertumbuhan pada

triwulan IV 2016 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,94% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat selama 2016 tumbuh 6,03% (yoy) atau lebih rendah

dibandingkan 2015 yang mencapai 7,39% (yoy). Meskipun lebih rendah, pertumbuhan tersebut

masih positif dan lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02% (yoy).

Pertumbuhan 6,03% (yoy) menjadikan secara total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sulawesi Barat mencapai Rp35,97 triliun menurut harga berlaku dan Rp27,55 triliun menurut

harga konstan.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2016 mencapai pertumbuhan 25,93% (yoy.

Meskipun pertumbuhan triwulan IV sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan III (27,16%, yoy),

konsumsi pemerintah tetap menjadi pendorong perekonomian. Kehadiran instansi baru di

Sulawesi Barat pada periode triwulan II 2016, memberikan stiumulus positif bagi perekonomian

Sulawesi Barat selama 2016. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah tumbuh 18,70% (yoy),

menyumbang 3,14% terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat secara keseluruhan.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh 10,99% (yoy).

Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan

konsumsi rumah tangga di triwulan IV yang hanya tumbuh 2,82% (yoy), dibandingkan triwulan

sebelumnya 3,64% (yoy). Rendahnya pendapatan masyarakat ditengarai menjadi penyebab

rendahnya konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama penggerak perekonomian

Sulawesi Barat dengan pangsa 52,1%. Pada tahun 2016 konsumsi rumah tangga hanya tumbuh

4,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang masih dapat tumbuh di atas 5%.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan signifikan di

triwulan IV 2016. Pertumbuhan pada lapangan usaha ini mencapai 12,03% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan 3,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selama 2016, lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan 5,74% (yoy) pada

tahun 2015. Pertumbuhan tersebut masih cukup baik jika melihat gangguan iklim yang

mempengaruhi produktivitas pertanian dan perkebunan. Lapangan usaha tersebut memberikan

andil terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sebesar 1,47%.

Melihat realisasi tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan I 2017

diperkirakan akan lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016. Namun,

sebagaimana pola historisnya, pada triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah

dibandingkan triwulan IV 2016. Pada awal tahun, konsumsi pemerintah masih belum

menunjukkan peran yang begitu besar. Perekonomian triwulan I 2017 akan lebih didorong oleh

pembentukan modal tetap domestik regional bruto (PMTDRB) yang banyak dilakukan pihak

swasta dalam pengembangan usaha. Selain itu, produksi kelapa sawit yang telah normal dan

peningkatan harga Crude Palm Oil (CPO) diperkirakan akan meningkatkan ekspor dari Sulawesi

Barat terutama ke luar negeri. Dari sisi sektoral, peran cukup besar diperkirakan akan diberikan

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dan lapangan usaha konstruksi. Pengaruh

iklim ekstrim yang terjadi hingga 2016, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 ix

tidak akan terjadi kembali pada tahun 2017. Dengan asumsi tersebut, produksi pertanian dan

perkebunan Sulawesi Barat akan lebih optimal pada awal tahun 2017.

Keuangan Pemerintah

Rasionalisasi fiskal dari

Pemerintah Pusat pada

tahun 2016 memberikan

pengaruh berarti

terhadap keuangan

daerah

Seiring dengan rasionalisasi kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pagu

APBN Provinsi Sulawesi Barat pada tahun laporan juga mengalami penurunan 21,91% (yoy)

menjadi sebesar Rp3,23 triliun. Mayoritas pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja

barang Rp1,32 triliun atau 40,88%, kemudian belanja modal sebesar Rp1,31 triliun atau 40,54%

dan belanja pegawai serta bantuan sosial, masing-masing sebesar Rp585,46 miliar dan Rp15,45

miliar, gabungan dua komponen terakhir hanya memiliki pangsa sebesar 18,59%.

Secara triwulanan, penetapan pagu anggaran cenderung menurun, hal ini ditandai dengan

kontraksi pertumbuhan pagu anggaran yang semakin dalam. Jika pada triwulan III 2016

pertumbuhan pagu anggaran sebesar -19,67% (yoy) maka pada triwulan berikutnya terkoreksi

semakin dalam menjadi -21,91% (yoy).

Kondisi keuangan Pemerintah di penghujung tahun 2016 menunjukkan kinerja yang cukup

menggembirakan, meski tidak sebaik tahun lalu. Pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp1,69

triliun, tumbuh 13,91% (yoy) lebih lambat dibandingkan 18,81% (yoy) pada tahun 2015. Nilai

pendapatan daerah di 2016 setara dengan 99,26% dari target atau sebesar Rp1,70 triliun,

dengan pangsa terbesar berupa dana perimbangan daerah sebesar 85,32% atau Rp1,41 triliun.

Pengeluaran belanja pemerintah yang tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dari

26,12% (yoy) menjadi 19,26% (yoy) sehingga nominal belanja pemerintah pada tahun 2016

sebesar Rp1,77 triliun. Salah satu hal yang menstimulasi pengeluaran belanja Pemerintah di tahun

2016 adalah beroperasinya beberapa lembaga pemerintah di tahun 2016, dan mampu sedikit

mengurangi dampak beleid anggaran yang di terapkan Pemerintah. Secara kumulatif, realisasi

pengeluaran di tahun 2016 sebesar 95,06% dari target.

Inflasi

Pencapaian inflasi

Sulawesi Barat di 2016

rendah

Secara tahunan (yoy), Laju inflasi pada triwulan IV 2016 sebesar 2,23%, melemah dibandingkan

3,42% pada triwulan III 2016. Jika dilihat pada triwulan yang sama di tahun 2015, pencapaian

inflasi Sulawesi Barat di tahun 2016 menurun sangat jauh dari pencapaian sebelumnya yaitu

sebesar 5,07% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi utamanya bersumber dari seluruh komponen

disagregasi inflasi, dimana sumbangan yang diberikan masing-masing adalah sebesar -0,05%

(yoy) untuk Administered Prices (AP), 0,12% (yoy) untuk Volatile Food (VF) dan 2,16% (yoy)

untuk core.

Dalam triwulan IV 2016, fluktuasi inflasi kota Mamuju sampai dengan bulan Oktober 2016 relatif

lebih terkendali yaitu sebesar -0,17% (mtm) dibandingkan inflasi Kawasan Timur Indonesia (KTI)

sebesar 0,30% (mtm) dan Indonesia sebesar 0,14% (mtm). Namun demikian meningkatnya

kebutuhan masyarakat ditengah kelangkaan pasokan ikan dan komoditas hortikultura telah

mendorong pencapaian inflasi pada bulan November hingga mencapai 0,46% (mtm). Menjelang

akhir tahun tekanan inflasi kembali meningkat yang disebabkan oleh persiapan masyarakat

menghadapi natal dan libur akhir tahun hingga mencapai 0,98% (mtm).

Pada triwulan I 2017, inflasi relatif akan melemah dengan level yang moderat. Penurunan

disebabkan oleh meningkatnya pasokan bahan makanan seperti beras dan ikan tangkap akibat

berakhirnya musim penghujan. Selain itu, normalisasi permintaan masyarakat setelah

menghadapi tahun baru diperkirakan juga dapat menyebabkan pelemahan tekanan inflasi.

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 x

Stabilitas Keuangan Daerah

Risiko keuangan rumah

tangga cenderung

menurun. Sementara,

risiko keuangan

korporasi meningkat

Bagi sebagian rumah tangga, melemahnya konsumsi merupakan kesempatan untuk mengalihkan

sebagian pendapatannya menjadi angsuran/cicilan. Pangsa konsumsi menurun dari 66,18%

menjadi 59,32%, pada saat bersamaan cicilan pinjaman meningkat dari 19,12% menjadi

25,07%. Hal positif lainnya yaitu meningkatnya pangsa tabungan dalam pengeluaran rumah

tangga, dari 14,70% pada triwulan III 2016 menjadi menjadi 15,61%.

Berdasarkan jenis penggunaan kredit konsumsi, mayoritas penggunaan kredit mengalami

perlambatan pertumbuhan, namun eskalasi pertumbuhan kredit pada KPR dan kredit multiguna

(KMG), yang masing-masing tumbuh sebesar 18,3% (yoy) dan 30,3% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan tahun 2015 sebesar 9,6% (yoy) dan 14,6% (yoy) mampu mendongkrak

pertumbuhan kredit konsumsi pada tahun 2016. Sementara pertumbuhan KKB yang merupakan

penerima kredit terbesar ketiga, mengalami pelemahan yang signifikan, dari 43,8% (yoy) di

tahun 2015 menjadi 3,0% (yoy) di tahun 2016. NPL kredit rumah tangga pada triwulan IV 2016

berada pada level 0,96%, relatif lebih baik dibandingkan tahun lalu sebesar 1,3%. Penurunan

NPL tesebut terutama terjadi pada KMG dari 0,7% (2015) menjadi 0,46% (2016). Demikian pula

NPL KPR yang telah mampu ditekan dari 2% (2015) menjadi 1,79% (2016).

Kredit korporasi pada tahun 2016 tercatat RP3,51 triliun, tumbuh sebesar 14,30% (yoy)

melambat dibandingkan 19,59% (yoy) pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya

pertumbuhan kredit pada sektor-sektor yang mayoritas menyerap kredit relatif besar, yaitu sektor

jasa sosial masyarakat dari 30,45% (yoy) menjadi 24,77% (yoy), diikuti sektor perdagangan dari

18,37% (yoy) menjadi 10,95% (yoy) dan sektor industri pengolahan yang pertumbuhannya

terkoreksi dari 36,38% (yoy) menjadi -42,85% (yoy). NPL kredit korporasi di triwulan IV 2016

justru meningkat dibandingkan triwulan lalu, dengan perubahan rasio dari 0,80% menjadi

1,46%. Kembali, peningkatan NPL tersebut sangat dipengaruhi oleh NPL sektor pertanian dan

perdagangan, yang mengalami peningkatan NPL dari 0,23% menjadi 0,35% dari 1,20% menjadi

2,10%. Sementara NPL pada sektor lainnya meski cenderung meningkat namun pada level

moderat.

Kredit UMKM Sulawesi Barat tumbuh 14,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tumbuh 25,63% (yoy). Meskipun melambat, perkembangan kredit UMKM

secara umum sudah cukup baik. Pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di

Sulawesi Barat mencapai 42,66%. Sementara, risiko kredit UMKM cenderung menurun. NPL

kredit UMKM pada triwulan IV 2016 mencapai 3,5%. Prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan

kredit UMKM yang diterapkan perbankan menyebabkan NPL UMKM di Sulawesi Barat terus

mengalami penurunan.

Sistem Pembayaran

Akhir tahun 2016, net

outflow di Sulawesi

Barat meningkat

Perkembangan aliran uang masuk (inflow) cukup stabil dan hanya mengalami sedikit penurunan

pada akhir triwulan IV 2016 menjadi Rp44 miliar atau turun sebesar 5,56% dibandingkan

dengan akhir triwulan III 2016 yang tercatat inflow sebesar Rp47 miliar. Hal tersebut

menyebabkan aliran uang sepanjang triwulan IV 2016 mengalami neflow sebesar Rp228 miliar

dimana posisi tersebut lebih besar dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang mencapai

Rp110 miliar. Untuk triwulan laporan saja, setoran UTLE bank berjumlah Rp82 miliar atau

menurun 23.56% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah sebesar

Rp109 miliar. Tercatat sepanjang tahun 2016, jumlah setoran UTLE bank yang didapatkan oleh

KPw BI Prov. Sulbar sebanyak Rp239 miliar.

Transaksi non tunai melalui Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2016

mengalami peningkatan positif. Tercatat sebanyak 295 transaksi terjadi pada triwulan IV atau

tumbuh sebesar 34.09% dari 220 transaksi yang tercatat di triwulan III 2016. Dari sisi jumlah

nominal transaksi juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada triwulan IV

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 xi

tercatat sebesar Rp14 miliar atau meningkat 118,06% dari triwulan III 2016 yang tercatat sebesar

Rp6,4 miliar. Peningkatan disebabkan meningkatnya transksi menjelang akhir tahun dimana

periode hari raya keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Natal, dan tahun baru.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tren kemiskinan di

Sulawesi Barat menurun

Masyarakat Sulawesi Barat masih optimis akan ketersediaan lapangan kerja. Berdasarkan survei

konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, indeks ketersediaan lapangan kerja hingga Desember

2016 masih berada dalam level optimis (Indeks = 118,0). Di saat perlambatan ekonomi, tingkat

ketersediaan lapangan kerja di Sulawesi Barat masih cukup baik sehingga tingkat pengangguran

relatif rendah. Selain itu, tingkat pendapatan masyarakat juga masih baik dan mencukupi untuk

kebutuhan sehari-hari. Masyarakat berharap perbaikan ekonomi terjadi di tahun 2017 dan

tergambarkan dari indeks ketersediaan lapangan kerja dalam 6 bulan mendatang yang mencapai

130,0. Masyarakat Sulawesi Barat juga berekspektasi penghasilan semakin meningkat di 2017

terlebih UMP Sulawesi Barat di 2017 mengalami kenaikan sebesar 8,3%.

pada periode September 2016 tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat mencapai 11,19%. Tingkat

kemiskinan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 yang

mencapai 11,90%. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah penduduk miskin berjumlah 146,90 ribu

jiwa atau menjadi jumlah penduduk miskin terendah setidaknya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Semakin berkembangnya perekonomian turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu,

rendahnya inflasi menyebabkan tingkat pengeluaran masyarakat menjadi tidak meningkat secara

signifikan.

Prospek Perekonomian

Aktivitas perekonomian

mengalami peningkatan

di 2017

Di triwulan II 2017, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat akan mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan I 2017. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan II 2017

diperkirakan berada pada kisaran 9,7% - 10,1% (yoy). Akselerasi terutama disebabkan

peningkatan konsumsi rumah tangga yang memasuki bulan puasa dan hari raya Lebaran.

Secara keseluruhan, perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan lebih baik pada tahun 2017

dibandingkan 2016. Pada tahun 2017, perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan akan tumbuh

dalam rentang lebih tinggi dibandingkan 2016 yaitu 7,7% - 8,1% (yoy). Pengaruh pemerintahan

baru memberikan angin segar baru bagi Sulawesi Barat. Program-program pemerintahan

selanjutnya akan terus berlangsung disertai program-program baru yang diharapkan akan

semakin mengundang investor untuk masuk ke Sulawesi Barat. Beberapa modal yang sudah

dimasukkan oleh pihak swasta diharapkan dapat memberikan dampak positif di 2017. Selain itu,

dampak El Nino dan La Nina yang telah usai akan memperbaiki kinerja lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan dan industri pengolahan. Kondisi tersebut ditambah harga komoditas

ekspor andalan Sulawesi Barat yaitu CPO yang terus mengalami peningkatan.

Inflasi pada triwulan II 2017 akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I

2017. Memasuki periode musiman bulan puasa dan hari raya Lebaran, tingkat permintaan

masyarakat akan semakin meningkat. Daya beli yang lebih baik dengan adanya tambahan

pendapatan juga berpotensi meningkatkan ekspektasi harga para pedagang.

Pencapaian inflasi Sulawesi Barat di 2017 tidak akan serendah 2016. Meski demikian pencapaian

tersebut masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 4%±1%.

Berdasarkan proyeksi tahunan, pencapaian inflasi pada tahun 2017 akan berada pada kisaran

angka sebesar 3,97% - 4,35% (yoy). Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari komponen

administered prices yaitu kenaikan TDL, BBM, LPG 3 kg, dan biaya perpanjangan STNK. Kenaikan

harga komoditas-komoditas tersebut dapat memberikan dampak ke komoditas lain seperti

misalnya bahan makanan yang banyak diangkut melalui transportasi darat.

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 xii

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 xiii

TABEL INDIKATOR EKONOMI

Produk Domestik Regional Bruto & Inflasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

I II III IV I II III IV I II III IV

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sisi Permintaan

Harga Konstan (Rp Miliar)

Konsumsi Rumah Tangga 3,072.5 3,100.7 3,234.7 3,243.8 3,227.3 3,253.2 3,401.0 3,405.5 3,387.9 3,495.5 3,525.0 3,501.7

Konsumsi Lembaga Non Profit RT 48.4 51.3 46.8 48.0 46.1 47.2 48.7 49.7 48.3 49.2 51.4 52.4

Konsumsi Pemerintah 711.1 848.4 927.0 1,441.5 685.7 1,003.0 1,104.9 1,566.2 680.9 1,116.9 1,405.0 1,972.3

Investasi 1,570.1 1,639.5 1,727.8 1,789.2 1,683.3 1,751.3 1,845.5 1,943.3 1,863.2 1,977.0 2,054.7 2,097.1

Ekspor 2,808.0 3,055.3 3,172.9 3,343.0 2,893.6 3,427.2 3,504.2 3,535.0 3,165.7 3,307.0 3,385.4 3,738.9

Impor 2,740.0 2,938.1 2,946.6 3,322.7 2,731.6 3,136.7 3,139.3 3,523.1 2,843.3 3,007.8 3,346.6 4,094.3

Total PDRB 5,683.7 5,960.2 6,224.9 6,326.9 6,003.1 6,475.9 6,629.1 6,875.6 6,369.2 6,780.8 7,008.0 7,392.2

Pertumbuhan Tahunan (% yoy)

Konsumsi Rumah Tangga 5.33 4.98 4.41 4.72 5.04 4.92 5.14 4.99 4.98 7.45 3.64 2.82

Konsumsi Lembaga Non Profit RT 21.62 23.50 6.22 5.45 -4.69 -8.00 4.16 3.57 4.67 4.25 5.45 5.42

Konsumsi Pemerintah -2.14 -0.47 2.13 22.13 -3.58 18.22 19.20 8.65 -0.69 11.36 27.16 25.93

Investasi 7.40 2.82 5.40 14.83 7.21 6.82 6.81 8.61 10.69 12.89 11.33 7.92

Ekspor -3.08 -3.29 3.76 13.67 3.05 12.17 10.44 5.74 9.40 -3.51 -3.39 5.77

Impor -6.69 -7.49 -4.48 9.73 -0.31 6.76 6.54 6.03 4.09 -4.11 6.60 16.21

Total PDRB 7.04 6.26 10.60 11.39 5.62 8.65 6.49 8.67 6.10 4.71 5.72 7.51

Sisi Penawaran

Harga Konstan (Rp Miliar)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,393.1 2,615.3 2,533.0 2,211.9 2,469.8 2,773.9 2,608.2 2,461.5 2,515.8 2,717.8 2,703.3 2,757.6

Pertambangan dan Penggalian 109.6 119.3 125.7 161.5 122.6 132.9 143.1 159.1 132.9 151.9 160.4 168.4

Industri Pengolahan 543.5 630.1 728.3 767.0 656.7 733.4 733.8 842.4 714.9 688.0 692.0 772.5

Pengadaan Listrik dan Gas 3.4 3.7 3.7 3.7 3.5 3.8 3.9 4.5 4.5 4.7 4.8 4.8

Pengadaan Air 9.7 9.5 9.7 10.3 10.0 10.5 10.9 11.5 11.2 11.6 11.7 12.0

Konstruksi 429.9 390.0 452.3 577.6 430.8 453.1 508.0 621.5 475.9 514.7 566.9 674.4

Perdagangan Besar dan Eceran 600.1 604.0 628.0 628.8 606.7 648.3 674.2 660.3 647.0 683.2 680.9 697.0

Transportasi dan Pergudangan 90.7 94.2 103.2 106.2 97.7 101.7 109.3 113.9 99.3 110.7 115.7 118.1

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 14.1 14.5 14.7 16.0 14.3 15.0 15.7 17.1 15.4 16.6 17.3 17.9

Informasi dan Komunikasi 242.0 251.8 269.3 275.3 269.0 272.2 291.8 318.3 307.5 314.9 316.9 318.1

Jasa Keuangan dan Asuransi 116.0 120.3 119.5 123.1 118.6 117.4 134.5 138.4 137.0 154.8 149.0 142.1

Real Estate 168.9 170.6 173.4 174.2 175.3 178.8 182.2 185.2 186.8 188.6 190.8 191.4

Jasa Perusahaan 5.4 5.2 5.2 5.6 5.5 5.8 5.7 6.0 5.9 5.9 6.1 6.2

Administrasi Pemerintahan 452.6 422.7 495.9 623.8 477.9 479.0 591.3 686.4 514.1 593.9 706.7 786.7

Jasa Pendidikan 286.5 285.4 322.6 386.3 309.9 310.8 356.7 383.9 345.0 361.6 400.7 426.4

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 108.9 112.2 122.6 139.2 120.8 121.3 131.0 138.8 134.8 134.9 148.1 158.1

Jasa lainnya 109.1 111.5 117.8 116.4 114.0 117.7 128.8 126.7 121.2 127.0 136.9 140.5

Inflasi

Indeks Harga Konsumen 108.92 110.28 112.54 116.85 116.20 118.65 119.84 122.78 122.23 123.74 123.94 125.52

Laju Inflasi Tahunan (% yoy) 6.24 6.68 4.61 8.05 6.68 7.59 6.49 5.07 5.19 4.29 3.42 2.23

Laju Inflasi Tahun Berjalan (% ytd) 0.72 1.98 4.07 8.05 -0.56 1.54 2.56 5.07 -0.45 0.78 0.94 2.23

INDIKATOR

2014 2015 2016

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 xiv

Stabilitas Keuangan & Sistem Pembayaran

Sumber:

Laporan Bank Umum

Bank Indonesia


Stabilitas Keuangan

Perbankan

Nominal (Rp Miliar)

Total Aset 4,156.8 4,321.6 4,431.5 4,555.6 4,537.9 4,804.9 4,892.3 4,935.9 5,116.3 5,702.4 5,789.8 5,927.1

Total DPK 2,694.5 2,937.6 3,034.5 2,758.9 3,049.2 3,392.5 3,745.8 3,130.5 3,449.6 4,000.3 3,695.9 3,313.2

Giro 812.6 904.6 967.8 497.6 853.9 965.6 1,136.3 453.9 1,133.3 1,360.7 1,069.0 430.2

Tabungan 1,719.8 1,741.3 1,766.1 2,059.7 1,730.5 1,817.9 1,946.4 2,415.0 2,003.9 2,295.9 2,275.4 2,566.5

Deposito 162.0 291.7 300.7 201.6 464.7 609.0 663.1 261.6 312.5 343.6 351.5 316.5

Total Kredit (Lokasi Proyek) 5,006.9 5,167.2 5,247.2 5,434.7 5,568.5 5,791.7 5,998.6 6,300.4 6,005.5 7,197.5 7,520.7 7,593.1

Kredit Modal kerja 1,298.7 1,383.8 1,397.6 1,421.0 1,357.5 1,420.3 1,399.4 1,477.1 1,596.3 1,647.2 1,652.2 1,695.8

Kredit Investasi 357.1 363.6 382.7 398.5 420.4 469.8 424.8 487.6 546.8 562.3 575.9 636.4

Kredit Konsumsi 2,063.7 2,120.0 2,174.9 2,228.5 2,239.1 2,298.0 2,375.3 2,461.2 2,531.6 3,026.2 3,193.3 3,175.0

Kredit UMKM 1,648.3 1,735.9 1,752.0 1,792.8 1,752.5 1,848.4 1,798.7 1,940.2 2,098.6 2,166.5 2,175.0 2,279.8

Risiko Keuangan

NPL Gross (%)

Total Kredit (Lokasi Proyek) 3.64 3.76 3.62 3.18 3.71 3.28 2.80 2.07 2.13 2.03 2.05 1.91

Kredit Modal kerja 6.03 6.33 6.25 5.62 6.81 5.82 4.34 2.87 2.68 2.47 2.50 3.07

Kredit Investasi 7.04 6.25 5.85 4.35 7.78 4.72 3.19 2.48 2.06 1.57 1.93 1.70

Kredit Konsumsi 1.18 1.15 1.16 0.78 0.68 0.72 0.66 0.63 0.59 0.42 0.39 0.41

Kredit UMKM 6.18 1.03 6.24 5.42 7.13 5.62 4.06 2.74 2.51 2.22 2.31 2.35

Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran Tunai

Nominal (Rp Miliar)

In Flow 49.2 160.4 39.4 193.9 142.3

Out Flow 647.1 136.5 703.7 303.5 370.3

Net Flow -597.8 24.0 -664.3 -109.6 -228.0

Sistem Pembayaran Non Tunai

Nominal Kliring (Rp Miliar) 9.6 7.7 6.7 6.4 14.1

Jumlah Warkat Kliring 138 168 187 220 295

INDIKATOR

2014 2015 2016

Bab 01. Perkembangan Ekonomi

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017 1

1. Perkembangan Ekonomi

Bab 01 PERKEMBANGAN EKONOMI





1.1. Kondisi Umum

Pertumbuhan positif terjadi pada perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan IV 2016 . Akselerasi

perekonomian di triwulan IV mencapai Rp7,01 triliun atau tumbuh 7,51% dibandingkan periode yang sama pada

tahun 2015. Pertumbuhan secara tahunan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya

yang hanya mampu tumbuh 5,97% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan IV 2016 berada di atas pertumbuhan

ekonomi nasional yang mencapai 4,94% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2016 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat selama 2016 tumbuh 6,03% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan 2015

yang mencapai 7,39% (yoy). Meskipun lebih rendah, pertumbuhan tersebut masih positif dan lebih baik dari

pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02% (yoy). Pertumbuhan 6,03% (yoy) menjadikan secara total

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Barat mencapai Rp35,97 triliun menurut harga berlaku dan

Rp27,55 triliun menurut harga konstan. Angka tersebut menggambarkan perkembangan yang signifikan sejak

Sulawesi Barat berdiri dimana pada tahun 2005 perekonomian Sulawesi Barat hanya berada pada angka Rp3,12

triliun (harga konstan). Dengan kata lain, hingga 2016, perekonomian Sulawesi Barat telah tumbuh 782,8% sejak

terpisah dari Sulawesi Selatan.

Konsumsi pemerintah tumbuh signifikan di tengah pelemahan konsumsi rumah tangga . Pertumbuhan

konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2016 mencapai pertumbuhan 25,93% (yoy. Meskipun pertumbuhan

triwulan IV sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan III (27,16%, yoy), konsumsi pemerintah tetap menjadi

pendorong perekonomian. Kehadiran instansi baru di Sulawesi Barat pada periode triwulan II 2016, memberikan

stiumulus positif bagi perekonomian Sulawesi Barat selama 2016. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah tumbuh

18,70% (yoy), menyumbang 3,14% terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat secara keseluruhan.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh 10,99% (yoy). Namun, kondisi tersebut

berbanding terbalik dengan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan IV yang

hanya tumbuh 2,82% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya 3,64% (yoy). Rendahnya pendapatan masyarakat

ditengarai menjadi penyebab rendahnya konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama penggerak

perekonomian Sulawesi Barat dengan pangsa 52,1%. Pada tahun 2016 konsumsi rumah tangga hanya tumbuh

4,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang masih dapat tumbuh di atas 5%.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%yoy) Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (%yoy)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan signifikan di triwulan IV

2016. Pertumbuhan pada lapangan usaha ini mencapai 12,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 3,65% (yoy)

pada triwulan sebelumnya. Selama 2016, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,69%



(yoy), lebih rendah dibandingkan 5,74% (yoy) pada tahun 2015. Pertumbuhan tersebut masih cukup baik jika

melihat gangguan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian dan perkebunan. Lapangan usaha tersebut

memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sebesar 1,47%.

Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan

yang tinggi. Pada triwulan IV 2016, lapangan usaha tersebut tumbuh 14,61% (yoy). Meskipiun lebih rendah

dibandingkan triwulan III 2016 yang mencapai 19,52% (yoy), pertumbuhannya masih mampu di atas 10%. Selama

2016, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh 16,42% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan 12,02% (yoy) pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan signifikan ini tidak terlepas dari

instansi baru yang hadi di Sulawesi Barat sejak triwulan II 2016.

Melihat realisasi tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan I 2017 diperkirakan akan

lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016. Namun, sebagaimana pola historisnya, pada

triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2016. Pada awal tahun,

konsumsi pemerintah masih belum menunjukkan peran yang begitu besar. Perekonomian triwulan I 2017 akan

lebih didorong oleh pembentukan modal tetap domestik regional bruto (PMTDRB) yang banyak dilakukan pihak

swasta dalam pengembangan usaha. Selain itu, produksi kelapa sawit yang telah normal dan peningkatan harga

Crude Palm Oil (CPO) diperkirakan akan meningkatkan ekspor dari Sulawesi Barat terutama ke luar negeri. Dari

sisi sektoral, peran cukup besar diperkirakan akan diberikan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

dan lapangan usaha konstruksi. Pengaruh iklim ekstrim yang terjadi hingga 2016, menurut Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika, tidak akan terjadi kembali pada tahun 2017. Dengan asumsi tersebut, produksi

pertanian dan perkebunan Sulawesi Barat akan lebih optimal pada awal tahun 2017.



1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pergerakan ekonomi Sulawesi Barat didominasi konsumsi pemerintah. Selama 2016,

pertumbuhan tinggi ditunjukkan komponen konsumsi pemerintah dan investasi. Komponen tersebut masing-

masing tumbuh 18,70% (yoy) dan 10,64% (yoy). Dengan tumbuhnya kedua komponen tersebut menunjukkan

Sulawesi Barat masih secara konsisten melakukan upaya pembangunan provinsi. Secara triwulanan, konsumsi

pemerintah hanya mengalami sedikit pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya namun tetap tumbuh di atas

20% yaitu sebesar 25,93% (yoy). Sedangkan investasi mengalami pelemahan yang cukup dalam ke angka 7,92%

(yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya 11,33% (yoy).

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat Sisi Permintaan


Konsumsi rumah tangga berperan besar terhadap perekonomian Sulawesi Barat. Pangsa konsumsi rumah

tangga masih stabil di 2016 dengan angka sebesar 52,1% atau sama dengan 2015. Dengan tingkat pertumbuhan

yang tinggi membuat peran konsumsi pemerintah dan investasi meningkat di 2016. Pada tahun 2016, konsumsi

pemerintah memiliki pangsa 21,3%. Peran sebesar di atas 20% ini menjadi yang pertama sejak Sulawesi Barat

berdiri. Pada 2015, porsi konsumsi pemerintah berada pada angka 18,4%. Di sisi lain, meskipun tidak signifikan,

peran investasi terhadap perekonomian Sulawesi Barat semakin tinggi di 2016 dengan memiliki pangsa sebesar

30,8%, lebih tinggi dibandingkan dengan 2015 yang mencapai 29,1%.

2014

TOTAL I II III IV TOTAL I II III IV TOTAL

KONSUMSI RUMAH TANGGA 4.85 5.04 4.92 5.14 4.99 5.02 4.98 7.45 3.64 2.82 4.69

KONSUMSI LNPRT 13.80 -4.69 -8.00 4.16 3.57 -1.40 4.67 4.25 5.45 5.42 4.96

KONSUMSI PEMERINTAH 7.12 -3.58 18.22 19.20 8.65 10.99 -0.69 11.36 27.16 25.93 18.70

PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PMTDRB) 7.56 7.21 6.82 6.81 8.61 7.38 10.69 12.89 11.33 7.92 10.64

PERUBAHAN PERSEDIAAN 9.88 -7.02 -35.60 -318.21 -53.20 -64.89 -66.52 -220.14 -50.88 -222.83 -136.00

EKSPOR 2.69 3.05 12.17 10.44 5.74 7.92 9.40 -3.51 -3.39 5.77 1.77

IMPOR -2.3 -0.3 6.8 6.5 6.0 4.9 4.1 -4.1 6.6 16.2 6.1

TOTAL PDRB 8.86 5.62 8.65 6.49 8.67 7.39 6.10 4.71 5.72 7.51 6.03

2014



KONSUMSI LNPRT 0.80 0.78 0.73 0.74 0.74 0.75 0.79 0.75 0.77 0.73 0.76

KONSUMSI PEMERINTAH 17.49 11.62 16.69 18.96 25.46 18.45 11.99 18.72 22.65 30.08 21.28


PERUBAHAN PERSEDIAAN 1.21 2.84 2.03 -2.13 -1.91 0.10 1.74 -3.85 -1.87 3.57 -0.06

NET EKSPOR IMPOR -0.06 1.23 1.63 0.64 -5.31 -0.56 -0.94 0.53 -4.27 -13.52 -4.84

TOTAL PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2014



KONSUMSI LNPRT 0.11 -0.04 -0.07 0.03 0.03 -0.01 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04

KONSUMSI PEMERINTAH 1.17 -0.45 2.59 2.86 1.97 1.78 -0.08 1.76 4.53 5.91 3.14


PERUBAHAN PERSEDIAAN 0.11 -0.26 -1.21 -3.19 1.82 -0.71 -2.20 -4.44 1.04 3.27 -0.48

NET EKSPOR IMPOR 2.71 1.66 2.91 2.23 -0.13 1.64 2.67 0.13 -4.92 -5.34 -2.02

TOTAL PDRB 8.86 5.62 8.65 6.49 8.67 7.39 6.10 4.71 5.72 7.51 6.03

ANDIL PERTUMBUHAN (%)

2015

PERTUMBUHAN YOY (%)

2015

PANGSA (%)

2015

2016

2016

2016



Grafik 1.3. Struktur Ekonomi Sulawesi Barat Sisi

Permintaan

Grafik 1.4. Andil Pertumbuhan Ekonomi

Sulawesi Barat Sisi Permintaan


1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga

Secara triwulanan, triwulan IV 2016 menjadi periode dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga

terendah di 2016. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 2,82% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III

2016 yang mencapai 3,64% (yoy). Pada periode laporan, hari raya kegamaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan

Natal tidak mampu menggerakkan konsumsi rumah tangga. Pengaruh perlambatan ekonomi yang terjadi sejak

triwulan II sehingga rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan pendapatan masyarakat cenderung

terbatas.

Konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan rendah selama 2016. Pertumbuhan konsumsi rumah

tangga 2016 berada pada angka 4,69% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan 2015 yang mencapai 5,02% (yoy).

Kondisi selama 2016 ditengarai rendahnya pendapatan masyarakat akibat pelemahan ekonomi Sulawesi Barat.

Penurunan harga BBM yang terjadi pada awal tahun 2016 turut mendukung rendahnya tingkat pengeluaran

masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa biaya operasional di Sulawesi Barat tergantung harga BBM karena

transportasi darat menjadi moda transportasi utama peredaran barang. Namun, tidak sepanjang tahun konsumsi

rumah tangga mengalami pelemahan. Tercatat pada triwulan II 2016 konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi

7,45% (yoy). Masyarakat memperoleh suntikan pendapatan lebih dari kebijakan pemerintah bagi pegawai negeri

sipil melalui Tunjangan Hari Raya (THR).

Grafik 1.5. Struktur Konsumsi Rumah Tangga

Sulawesi Barat

Grafik 1.6. Andil Pertumbuhan Konsumsi Rumah

Tangga Sulawesi Barat


Pelemahan konsumsi rumah tangga juga terindikasi dari pelemahan penjualan mobil. Penjualan mobil selama

2016 mengalami penurunan sekitar 13,2% (yoy). Penurunan terdalam terjadi pada triwulan IV 2016 yang



mengalami kontraksi dengan tumbuh negatif 26,2% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan

triwulan sebelumnya yang juga tumbuh negatif namun dengan angka lebih rendah (3,8%, yoy). Rendahnya

pendapatan masyarakat akibat turunnya produksi kelapa sawit dan penundaan realisasi anggaran pemerintah

daerah, membuat masyarakat mengutamakan konsumsi pada kebutuhan pokok.

Grafik 1.7. Pertumbuhan Penjualan Mobil

Sumber: Kontak Liaison Bank Indonesia, diolah

Pendapatan masyarakat mulai menunjukkan peningkatan. Berdasarkan survei konsumen yang dilakukan Bank

Indonesia, Indeks Penghasilan Konsumen mengalami penurunan yang cukup dalam pada akhir triwulan III 2016.

Namun, sejak awal triwulan IV 2016 mulai mengalami peningkatan hingga akhir 2016. Di akhir periode triwulan

III 2016, Indeks Penghasilan Konsumen berada pada angka 109 sedangkan pada periode laporan indeks tersebut

mengalami peningkatan ke angka 132. Penurunan pendapatan pada pertengahan tahun terlihat cukup dalam dan

mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Namun, melihat pergerakannya, indeks penghasilan konsumen

akan diperkirakan mengalami peningkatan seiring peningkatan produksi sektor pertanian dan kenaikan upah

minimum provinsi (UMP).

Grafik 1.8. Kondisi Ekonomi Dibandingkan 6 Bulan Lalu

Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Konsumsi rumah tangga di triwulan I 2017 diperkirakan mengalami perbaikan. Melihat perkembangan

triwulan IV 2016 dimana produksi sektor pertanian dan perkebunan mulai mengalami peningkatan, konsumsi

rumah tangga di triwulan I 2017 akan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016. Pendapatan masyarakat akan

mengalami peningkatan mengingat masyarakat Sulawesi Barat sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan

perkebunan. Selain itu, kenaikan UMP pada awal 2017 diperkirakan akan menjadi dorongan bagi masyarakat

untuk meningkatkan konsumsinya.



1.2.2. Konsumsi Pemerintah

Meski di di pertengahan tahun 2016 belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sempat terganggu

pembatasan fiskal dari pemerintah pusat, program kerja masih bisa direalisasikan pada triwulan IV 2016.

Pada periode triwulan IV 2016, konsumsi pemerintah mampu tumbuh 25,93% (yoy). Angka tersebut lebih rendah

dibandingkan triwulan III 2016 yang mencapai 27,16% (yoy) akibat kurang optimalnya penyerapan anggaran

pemerintah daerah. Terhambatnya proses penyaluran dana perimbangan membuat pemerintah kesulitan

mengatur program kerja yang sudah dicanangkan pada awal tahun 2016.

Konsumsi pemerintah memberikan andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat 2016.

Konsumsi pemerintah tumbuh 18,70% (yoy) atau lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh 10,99%

(yoy). Hadirnya instansi baru yang sebagai bentuk pemisahan administrasi yang dahulunya digabung Sulawesi

Selatan dan Sulawesi Barat memberikan dampak tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah Sulawesi Barat.

Kehadiran instansi pemerintahan tersebut mendorong perekonomian di saat konsumsi rumah tangga sedang

dalam masa pelemahan.

Grafik 1.9. Realisasi Pendapatan Pemerintah

Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Grafik 1.10. Perkembangan Konsumsi Pemerintah

Sulawesi Barat

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Barat, diolah


Kinerja konsumsi pemerintah melemah di triwulan I 2017. Periode awal tahun, aktivitas pemerintahan belum

terlalu intens. Secara historis, pertumbuhan konsumsi pemerintah tidak akan setinggi periode di akhir tahun. Pada

periode ini pemerintahan akan mematangkan rencana program kerja selama 2017 sembari menunggu proses

pencairan anggaran dan pemilihan kepala daerah yang baru. Namun, efek instansi baru masih akan terasa pada

triwulan I 2017. Belanja operasional yang timbul dari instansi baru akan mendorong peningkatan konsumsi

pemerintah sehingga tingkat pertumbuhan konsumsi pemerintah triwulan I 2017 akan lebih tinggi dibandingkan

triwulan I 2016.

1.2.3. Investasi

Secara triwulanan, perkembangan investasi di triwulan IV 2016 mengalami perlambatan. Pertumbuhan

investasi pada triwulan IV 2016 mencapai 7,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan 11,33% (yoy) pada triwulan III

2016. Selain meredanya minat berinvestasi di akhir tahun menjelang pemilihan kepala daerah yang baru,

pelemahan juga sebagai base effect pembangunan PLTU Belang-Belang yang merupakan nilai investasi terbesar

di Sulawesi Barat selama 2016. Pertumbuhan pada periode ini juga ditandai dengan pertumbuhan investasi non

bangunan yang lebih tinggi dibandingkan investasi bangunan. Belum adanya proyek infrastruktur besar baru di

Sulawesi Barat membuat pelaku usaha fokus pengembangan usaha melalui penambahan modal dengan



memanfaatkan infrastruktur yang ada. Dengan investasi tersebut diharapkan meningkatkan marjin keuntungan di

tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya biaya-biaya operasional perusahaan.

Investasi di Sulawesi Barat berkinerja positif di 2016. Pertumbuhan investasi 2016 mencapai 10,64% (yoy) atau

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada 2015 yang mencapai 7,38% (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung

baik dari pihak swasta dan pemerintah. Meskipun dari sisi pemerintah cukup terbatas, namun beberapa

pembangunan infrastruktur seperti jalan, perumahan, gedung perkantoran, dan rumah sakit, mampu memberikan

peran terhadap aktivitas perekonomian Sulawesi Barat. Investasi yang dilakukan pemerintah daerah diiringi

investasi yang dilakukan swasta. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat mendampingi rumah sakit

umum daerah, pihak swasta turut mengembangkan fasilitas kesehatan dengan kualitas terbaik. Selain itu, investasi

besar berupa pembangunan PLTU Belang-Belang memberikan harapan investor lebih banyak datang ke Sulawesi

Barat.

Grafik 1.11. Investasi Bangunan Grafik 1.12. Realisasi Pengadaan Semen

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Secara total, penanaman modal selama 2016 mengalami penurunan dibandingkan 2015 . Pada triwulan IV

2016, penanaman modal dari asing yang berhasil terealisasi berjumlah Rp41,7 miliar dan tercatat tidak ada

penanaman modal dalam negeri yang signifikan. Total selama 2016, penanaman modal yang masuk ke Sulawesi

Barat berjumlah Rp360,7 miliar dengan rincian Rp276,6 miliar penanaman modal asing dan Rp 84,1 miliar

penanaman modal dalam negeri. Angka tersebut menurun dibandingkan 2015 dengan total mencapai Rp1.132,1

miliar. Namun, terjadi peningkatan penanaman modal asing dimana pada tahun 2015 penanaman modal asing

hanya berjumlah Rp28,3 miliar. Penanaman modal asing terbesar terjadi untuk pembangunan PLTU Belang-Belang

pada rentang waktu triwulan II dan III 2016.

Grafik 1.13. Realisasi Penanaman Modal di Sulawesi Barat

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Investasi akan lebih positif pada triwulan I 2017. J ika dibandingkan triwulan IV 2016, investasi akan mengalami

peningkatan meskipun dalam level terbatas. Membaiknya pendapatan masyarakat akan diupayakan maksimal

oleh para pelaku usaha. Sosok kepala daerah yang baru turut menentukan perspektif investor apakah Sulawesi



Barat akan semakin berkembang dari berbagai aspek dan memberikan keuntungan lebih kepada pelaku usaha.

Investor masih berupaya melakukan eksplorasi potensi Sulawesi Barat. Melihat potensi pertanian dan perkebunan

yang sudah hampir dalam kapasitas optimal, investor berupaya mengeksplor potensi pertambangan. Beberapa

yang masih berpotensi digali seperti minyak dan gas di blok Sebuku serta nikel, batu bara, dan emas di Kalumpang.

1.2.4. Ekspor dan Impor

Dari sisi triwulanan, baik ekspor maupun impor mengalami peningkatan. Ekspor Sulawesi Barat tumbuh

5,77% (yoy), lebih baik dibandingkan dari pertumbuhan ekspor di triwulan III 2016 yang mencapai -3,39% (yoy).

Proses pemulihan produksi sumber daya alam yang mulai terjadi di akhir tahun mendorong ekspor Sulawesi Barat

ke arah yang lebih baik. Impor Sulawesi Barat di triwulan IV 2016 juga mengalami peningkatan dengan tumbuh

16,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 6,60% (yoy).

Secara keseluruhan di 2016, ekspor mengalami pelemahan dan impor mengalami peningkatan. Ekspor

Sulawesi Barat tumbuh 1,77% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan ekspor di tahun 2015 yang mencapai 7,92%

(yoy). Pelemahan ekspor diakibatkan penurunan kinerja industri di Sulawesi Barat. Produksi sumber daya alam

yang terbatas membuat ekspor Sulawesi Barat juga menjadi terbatas karena masih banyak mengandalkan produksi

sumber daya alam. Di sisi lain, impor Sulawesi Barat di 2016 justru mengalami peningkatan dengan tumbuh 6,08%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 4,88% (yoy). Peningkatan impor disebabkan ragam kebutuhan

masyarakat yang semakin meningkat seiiring perkembangan ekonomi Sulawesi Barat.

Surplus neraca perdagangan Sulawesi Barat di 2016 mengalami penurunan. Neraca perdagangan Sulawesi

Barat mencatat nilai Rp305,1 miliar lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp829,4 miliar.

Pencapaian tersebut didorong defisit neraca perdagangan di triwulan IV 2016 (Rp355,4 miliar). Padahal di triwulan

sebelumnya, neraca perdagangan masih surplus Rp38,8 miliar. Penurunan produksi kelapa sawit menyebabkan

penurunan nilai ekspor CPO dari Sulawesi Barat. Selain itu, impor dari luar negeri mulai menunjukkan ada

peningkatan. Belum banyaknya industri di Sulawesi Barat menyebabkan barang kebutuhan masyarakat masih

harus didatangkan dari luar daerah termasuk luar negeri Indonesia.

Grafik 1.14. Perkembangan Ekspor Impor Grafik 1.15. Negara Tujuan Ekspor CPO

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumber: Bank Indonesia, diolah

Negara tujuan ekspor Sulawesi Barat semakin beragam. Paska hilangnya permintaan impor dari Tiongkok

terhadap komoditas Sulawesi Barat, pasar ekspor mengelami pergeseran ke berbagai negara. Pada semester

pertama 2016, muncul permintaan dari negara Asia selain Tiongkok seperti India, Filipina, Pakistan, dan Republik

Korea. Sementara pada semester kedua 2016, muncul negara lain yang menjadi tujuan eksportir Sulawesi Barat

seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Singapura. Tingginya kebutuhan akan energi alternatif menjadikan

CPO sebagai komoditas ekspor Sulawesi Barat semakin diminati negara-negara maju dunia.



Pada triwulan I 2017, ekspor diperkirakan akan mengalami peningkatan sedangkan impor akan mengalami

penurunan. Peningkatan produksi sejak triwulan IV 2016 akan mendorong ekspor Sulawesi Barat lebih tinggi

dibandingkan triwulan IV 2016. harga CPO dunia pun mengalami peningkatan sejak triwulan IV 2016. Data

terakhir pada Februari 2017 menunjukkan harga CPO dunia sudah berada pada kisaran USD720 /metric ton.

Sementara itu, impor akan cenderung terbatas sebagai bentuk normalisasi paska perayaan hari Natal dan tahun

baru 2017.

Grafik 1.16. Perkembangan Harga CPO Dunia

Sumber: Bloomberg, diolah

1.3. Sisi Penawaran

Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat Sisi Penawaran


Meskipun mengalami pelemahan, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap memberikan

andil terbesar (1,47%) terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2016. Kehadiran instansi

baru memberikan dampak terhadap lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial

wajib yang memberikan andil terbesar kedua (1,41%) terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Lapangan

usaha lainnya yang turut memberikan andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yaitu konstruksi

(0,84%), jasa pendidikan (0,66%), dan perdagangan besar dan eceran (0,46%). Sementara itu, kontraksi yang

terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan menjadikan lapangan usaha tersebut satu-satunya lapangan

usaha yang memberi andil negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat selama 2016.

Dilihat dari periode triwulanan, peningkatan produksi mendorong pertumbuhan yang tinggi pada lapangan

usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha tersebut memberikan andil 4,31% terhadap

I II III IV I II III IV

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.93 3.20 6.07 2.97 11.29 5.74 1.86 -2.02 3.65 12.03 3.69

Pertambangan dan Penggalian 8.04 11.89 11.37 13.82 -1.48 8.06 8.45 14.30 12.15 5.85 10.05

Industri Pengolahan 35.68 20.82 16.40 0.77 9.82 11.15 8.86 -6.20 -5.71 -8.30 -3.34

Pengadaan Listrik dan Gas 13.21 1.86 4.92 5.86 19.95 8.29 30.16 22.26 21.69 7.44 19.66

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6.46 2.64 10.95 11.90 11.32 9.23 12.85 10.17 7.14 4.51 8.51

Konstruksi 8.11 0.20 16.17 12.30 7.60 8.84 10.47 13.59 11.60 8.51 10.85

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7.10 1.09 7.34 7.36 5.00 5.22 6.64 5.37 0.99 5.56 4.58

Transportasi dan Pergudangan 7.39 7.73 7.95 5.95 7.29 7.20 1.61 8.91 5.86 3.64 5.01

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.53 1.32 3.65 6.87 6.61 4.69 7.87 10.30 10.02 4.68 8.13

Informasi dan Komunikasi 7.20 11.13 8.12 8.35 15.63 10.87 14.33 15.67 8.59 -0.07 9.21

Jasa Keuangan dan Asuransi 3.77 2.20 -2.42 12.55 12.46 6.26 15.51 31.93 10.75 2.71 14.56

Real Estate 4.14 3.82 4.82 5.05 6.32 5.01 6.52 5.48 4.73 3.34 4.99

Jasa Perusahaan 3.01 2.29 11.56 9.07 7.77 7.63 6.64 1.60 7.08 3.38 4.62

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6.16 5.59 13.32 19.24 10.05 12.02 7.58 23.99 19.52 14.61 16.42

Jasa Pendidikan 4.02 8.17 8.91 10.57 -0.60 6.29 11.33 16.34 12.32 11.06 12.66

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.05 10.91 8.08 6.90 -0.29 6.01 11.53 11.21 13.06 13.91 12.49

Jasa lainnya 8.92 4.48 5.62 9.33 8.88 7.14 6.31 7.84 6.26 10.89 7.86

TOTAL PDRB 8.86 5.62 8.65 6.49 8.67 7.39 6.10 4.71 5.72 7.51 6.03

PERTUMBUHAN YOY (%) 2014

2015 2016

2015 2016



pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2016. Kemudian lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan,

dan jaminan sosial wajib masih memberikan andil yang tinggi di triwulan IV 2016 dengan nilai 1,46%. Lapangan

usaha lain pemberi andil besar terhadap perekonomian di triwulan IV yaitu konstruksi (0,77%), jasa pendidikan

(0,62%), dan perdagangan besar dan eceran (0,53%). Sementara itu, meskipun produksi bahan baku membaik

belum mampu meningkatkan kinerja industri pengolahan yang memberikan andil negatif terhadap pertumbuhan

ekonomi Sulawesi Barat di triwulan IV 2016.

Grafik 1.17. Struktur Ekonomi 2016 Sulawesi Barat Sisi

Penawaran


Pangsa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam tren menurun. Perekonomian Sulawesi

Barat terus berkembang dari tahun ke tahun. Kehidupan masyarakat pun dirasakan sudah lebih baik dibandingkan

sebelum menjadi provinsi. Akses ke luar daerah Sulawesi Barat saat ini sudah lebih mudah dibandingkan pada saat

masih bergabung Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan pengaruh luar sudah lebih banyak masuk ke Sulawesi

Barat. Masyarakat yang tadinya banyak bertani atau pun melaut sudah mulai bergeser ke lapangan usaha lain

yang memberikan imbal hasil lebih baik seperti industri, perdagangan, maupun ikut ambil bagian dalam

pemerintahan yang masih terus berkembang. Pangsa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

menurun dari 41,9% di 2015 menjadi 41,3% di 2016. Penurunan juga terjadi pada lapangan usaha industri

pengolahan dari 10,3% di 2015 menjadi 9,4% di 2016. Peningkatan peran besar terjadi pada lapangan usaha

administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dari 8,4% (2015) menjadi 8,9% (2016)

kemudian disusul lapangan usaha konstruksi dari 7,8% (2015) menjadi 8,2% (2016).

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2017 diperkirakan akan mengalami penurunan

jika dibandingkan dengan triwulan IV 2016. Namun, pertumbuhan ekonomi pada periode berjalan akan lebih

baik dibandingkan periode yang sama di tahun 2016. Hal ini terlihat dari curah hujan yang baik selama 2016 dan

tidak ada gangguan yang berarti terhadap produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kondisi

tersebut diharapkan akan membuat produksi sumber daya alam menjadi lebih optimal. Lapangan usaha industri

pengolahan pun akan terdorong ke arah pertumbuhan positif setelah 3 periode triwulanan mengalami kontraksi

berturut-turut. Efek instansi baru masih akan terasa pada triwulan I 2017 sehingga pertumbuhan lapangan usaha

administrasi, pertahanan, dan jaminan sosial wajib masih akan cukup tinggi.

1.3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami akselerasi pada

triwulan IV 2016. Dengan pertumbuhan 12,03% (yoy) pada triwulan IV 2016 mengindikasikan produksi sumber

daya alam sudah tidak terkena dampak negatif cuaca ekstrim sehingga lebih baik dibandingkan triwulan III 2016

yang mencapai 3,65% (yoy). Memasuki masa panen beberapa komoditas perkebunan menjadikan periode ini



memasuki produksi optimal. Curah hujan yang baik mendukung tingkat produksi lebih baik dibandingkan triwulan

sebelumnya.

Pada tahun 2016, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan terendah

setidaknya dalam 6 (enam) tahun terakhir. Hal tersebut jika dilihat perekonomian Sulawesi Barat selama

setahun. Namun, pertumbuhan lapangan usaha ini masih terjaga dalam teritori positif. Pertumbuhan lapangan

usaha ini selama 2016 adalah 3,69% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan 5,74% (yoy) pada 2015. Pertumbuhan

tersebut dipengaruhi pertumbuhan negatif yang terjadi pada triwulan II akibat El Nino pada tahun 2015. Meskipun

kinerja setelahnya membaik, namun tidak mampu mendorong lebih jauh agar setidaknya menyamai pertumbuhan

di 2015.

Grafik 1.18. Perkembangan Tahunan Lapangan

Usaha Pertanian

Grafik 1.19. Perkembangan Triwulanan Lapangan

Usaha Pertanian


Pertumbuhan kredit di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan membaik. Hingga akhir 2016,

kredit lokasi proyek untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat cukup signifikan.

Tercatat kredit yang disalurkan mencapai Rp884 miliar atau tumbuh 33% dibandingkan tahun 2015. Peningkatan

kredit pada lapangan usaha ini selain untuk memanfaatkan momen perbaikan produksi, juga untuk ekspansi para

petani seperti kebutuhan bibit unggul, pupuk, dan pengairan.

Grafik 1.20. Perkembangan Kredit Pertanian Grafik 1.21. Perkembangan Curah Hujan


Pada triwulan I 2017, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan akan tumbuh lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun produksi padi sebagai salah satu komoditas unggulan

cenderung terbatas pada periode ini, produksi sumber daya alam lain diperkirakan lebih terbatas. Produksi sumber

daya alam yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan padi seperti kelapa sawit dan cokelat lebih terbatas.

Peningkatan produksi yang mendukung pertumbuhan akan terjadi pada triwulan II.



1.3.2. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran

Kinerja perdagangan besar dan eceran meningkat di triwulan akhir 2016. Pada triwulan IV 2016, lapangan

usaha perdagangan besar eceran tumbuh signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode laporan,

lapangan usaha ini tumbuh 5,56% (yoy) jauh lebih baik dibandingkan triwulan III 2016 yang mencapai 0,99%

(yoy). Meningkatnya kebutuhan akhir tahun ditengarai menyebabkan kinerja salah satu lapangan usaha utama di

Sulawesi Barat ini meningkat. Kebutuhan meningkat di masa hari raya Natal dan menjelang tahun baru ditambah

kebutuhan untuk penyelenggaraan kampanye calon kepala daerah baru.

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada 2016 mempengaruhi kinerja lapangan usaha perdagangan besar

dan eceran. Lapangan usaha dengan pangsa 9,8% ini tumbuh 4,58% (yoy) pada tahun 2016, lebih rendah

dibandingkan 2015 yang mencapai 5,22% (yoy). Lemahnya konsumsi selama 2016 membuat aktivitas

perdagangan tidak sebaik tahun sebelumnya. Pelaku usaha membatasi penjualan untuk disesuaikan dengan

tingkat permintaan masyarakat yang cenderung terbatas. Pendapatan masyarakat yang terbatas membuat rumah

tangga lebih mementingkan kebutuhan pokok terutama makanan sehari-hari dan mengesampingkan kebutuhan

sekunder dan tersier yang memiliki tingkat harga lebih tinggi.


Usaha Perdagangan


Usaha Perdagangan


Perlambatan juga terjadi pada kredit pada sektor perdagangan. Kinerja lapangan usaha perdagangan besar

dan kecil ditunjukkan oleh kredit perdagangan yang mengalami perlambatan hingga akhir tahun 2016. Pada akhir

tahun 2016, kredit perdagangan hanya tumbuh 11%, padahal pada periode yang sama kredit ini mampu tumbuh

18%. Penurunan suku bunga yang terjadi selama 2016 tidak berdampak pada sektor ini karena pelaku usaha

masih melihat tingkat permintaan yang rendah di Sulawesi Barat.

Grafik 1.24. Perkembangan Kredit Perdagangan




Lapangan usaha perdagangan besar dan kecil meningkat di periode awal 2017. Membaiknya pendapatan

masyarakat di 2017 yang sudah mulai terlihat pada akhir 2016 akan meningkatkan aktivitas jual beli di Sulawesi

Barat yang ditopang daerah Polewali Mandar sebagai pusat perdagangan di Sulawesi Barat. Perbaikan pendapatan

tidak hanya bersumber dari meningkatnya produksi sumber daya alam, namun juga peningkatan upah minimum

provinsi (UMP) yang mulai berlaku pada awal tahun 2017.

1.3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja industri pengolahan tidak membaik hingga akhir tahun 2016. Pada periode triwulan IV 2016, industri

pengolahan masih mengalami kontraksi -8,30% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya (-5,71%,

yoy). Bahan baku industri belum pulih hingga triwulan III 2016 sehingga pada triwulan IV industri yang didominasi

pengolahan kelapa sawit belum dapat berproduksi secara optimal. Padahal beberapa korporasi telah melakukan

penambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi. Terbatasnya bahan baku kelapa sawit tidak hanya

terjadi di Indonesia namun juga negara produksi kelapa sawit lainnya seperti Malaysia. Efek positif yang diberikan

dari kondisi tersebut adalah harga Crude Palm Oil (CPO) internasional bergerak semakin meningkat.

Ekspansi industri pengolahan Sulawesi Barat terhambat selama 2016. Kinerja lapangan usaha industri

pengolahan mengalami penurunan pada 2016 dengan tumbuh -3,34% (yoy). Di tahun sebelumnya, lapangan

usaha yang memiliki porsi cukup besar di Sulawesi Barat ini tumbuh 11,15% (yoy). Penurunan ini disebabkan

rendahnya produksi kelapa sawit selama 2016 yang menjadi bahan baku sebagian besar industri pengolahan

Sulawesi Barat. El Nino yang terjadi pada bulan Agustus dan September 2015 mempengaruhi produksi kelapa

sawit pada 2016 yang membutuhkan air untuk berproduksi.


Usaha Industri


Usaha Industri


Di tengah perlambatan industri pengolahan secara keseluruhan, industri mikro dan kecil masih terus

tumbuh. Pada triwulan IV 2016, industri mikro kecil tumbuh 15,69% (yoy). Meskipun lebih rendah dibandingkan

triwulan sebelumnya yang mencapai 30,69% (yoy), pertumbuhan di atas 10% ini masih cukup menggembirakan

di tengah perlambatan ekonomi yang sedang terjadi. Industri mikro dan kecil masih didominasi industri di bidang

pangan dan sandang. Perkembangan industri besar dan sedang berbanding terbalik dengan industri mikro dan

kecil karena masih dalam kondisi kontraksi. Industri besar dan sedang tumbuh negatif -4,08% (yoy), masih

meneruskan teritori negatif pada triwulan sebelumnya (-7,08%, yoy).



Grafik 1.27. Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil

Grafik 1.28. Pertumbuhan Industri Besar dan

Sedang


Lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan akan pulih pada triwulan I 2016 . Setelah mengalami

kontraksi 3 triwulan berturut-turut, kinerja industri pengolahan diperkirakan akan membaik pada periode terakhir

di 2016. Peningkatan produksi bahan baku telah terlihat pada triwulan IV 2016. Dengan peningkatan produksi

bahan baku, maka industri pengolahan sudah siap melakukan akselerasi produksi bahan jadi untuk meningkatkan

penjualan di 2017. Peningkatan harga CPO dunia juga diharapkan mendorong pertumbuhan industri pengolahan

ke arah yang lebih baik dibandingkan 2016.

1.3.4. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial

Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial waj ib mengalami perlambatan

pada triwulan IV 2016 jika dibandingkan triwulan III 2016. Pada periode laporan, lapangan usaha tersebut

tumbuh 14,61% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 19,52% (yoy). Pelemahan ini

disebabkan proses realisasi anggaran pemerintah daerah yang kurang optimal. Pembatasan fiskal yang terjadi

pada pertengahan tahun menyulitkan pemerintah daerah untuk merealisasikan program. Proses pencairan yang

baru dilakukan pada periode terakhir 2016, membuat beberapa program tidak dapat terealisasikan karena

keterbatasan waktu.


Usaha Administrasi Pemerintahan




Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menjadi lapangan usaha

dengan kinerja terbaik selama 2016. Tingkat pertumbuhan lapangan usaha ini selama 2016 mencapai 16,42%

(yoy) atau lebih tinggi dibandingkan 2015 yang mencapai 12,02% (yoy). Dengan pertumbuhan tinggi tersebut

semakin mendorong peran lapangan usaha yang mengurusi pemerintahan Sulawesi Barat ini menjadi semakin

besar. Pangsa lapangan usaha tersebut meningkat 0,5% dari 8,4% menjadi 8,9%. Peran instansi baru langsung



terasa selama 2016. Instansi yang melayani masyarakat ini langsung melaksanan tugas dan kewajibannya dan

memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerintahan Sulawesi Barat.

Instansi baru masih akan memberikan dampak terhadap lapangan usaha administrasi pemerintahan,

pertahanan, dan jaminan sosial wajib pada triwulan I 2017. Instansi pemerintah baru hadir pada triwulan II

2016 sehingga pada triwulan I 2017. Selain efek dari instansi baru, lapangan usaha ini belum mendapatkan

sentimen yang positif hingga terpilihnya kepala daerah yang baru. Program-program pemerintahan yang telah

disusun diperkirakan akan mengalami perubahan setelah terpilihnya kepala daerah yang baru. Meskipun akan

melanjutkan program yang telah ada, kepala daerah baru akan menambahkan program-program baru yang lebih

realistis demi pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi

Konstruksi mengalami pelemahan pada triwulan IV 2016. Di akhir tahun 2016, konstruksi yang ada di Sulawesi

terbatas sehingga pertumbuhannya tidak sebaik triwulan sebelumnya. Pada periode laporan lapangan usaha

konstruksi tumbuh 8,51% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 11,6% (yoy).

Perlambatan ini lebih disebabkan terbatasnya program pembangunan pemerintah di akhir tahun 2016. Program

pemerintah lebih diarahkan kepada penyelesaian proyek yang sudah dicanangkan pada awal tahun.

Konstruksi selama 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2015. Walaupun tidak ada proyek besar pemerintah

daerah dalam pembangunan Sulawesi Barat selama 2016 sebagai akibat pembatasan fiskal, lapangan usaha

konstruksi berhasil meningkat dibandingkan 2015. Di tahun 2016, konstruksi tumbuh 10,85% (yoy) atau lebih

tinggi dibandingkan 8,84% (yoy) pada 2015. Pembangunan konstruksi lebih didominasi pihak swasta seperti

pembangunan PLTU Belang- an beberapa kawasan

perumahan Sulawesi Barat. Pemerintah daerah fokus dalam memperlancar transportasi yang ada di Sulawesi Barat

seperti jalan arteri kompleks gubernuran hingga Bandara Tampa Padang, jalan baru di Salubatu, dan infrastruktur

transportasi darat untuk masyarakat umum.


Usaha Konstruksi




Peningkatan konstruksi juga terlihat dari realisasi pengadaan semen yang mengalami peningkatan selama

2016. Pertumbuhan realisasi semen selama 2016 mencapai 11,9% (yoy) atau di atas pertumbuhan tahun 2015

yang mencapai 7,0% (yoy). Pertumbuhan kredit juga mengalami pertumbuhan positif meskipun mengalami

perlambatan di akhir-akhir periode 2016. Kredit konstruksi tumbuh 20% (yoy), lebih baik dibandingkan

pertumbuhan kredit di tahun 2015 sebesar 17% (yoy).



Di triwulan I 2017, peningkatan lapangan usaha konstruksi lebih terbatas. Berdasarkan informasi dari contact

liaision, tingkat permintaan semen yang rendah pada awal tahun lebih disebabkan proyek yang bersumber dari

pemerintahan belum dapat direalisasikan. Terlebih kepala daerah yang baru belum terpilih di awal tahun sehingga

diperkirakan proyek besar belum dapat terealisasi pada periode ini. Peningkatan justru akan bersumber dari proyek

pembangunan yang dilakukan pihak swasta seperti perumahan, pusat perbelanjaan, dan pertokoan.

Grafik 1.33. Realisasi Pengadaan Semen Grafik 1.34. Perkembangan Kredit Konstruksi

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah Sumber: Laporan Bank Umum, diolah



Boks 1. Diagnosa Hambatan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat

Diagnosa HambataN Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat

Latar Belakang

Sektor swasta dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah melalui investasi. Dorongan

investasi swasta dapat bersumber dari insentif pemerintah yang merupakan salah satu kebijakan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah. Investasi dapat menyebabkan akumulasi

modal baik secara fisik maupun dari sumber daya manusia serta dapat meningkatkan percepatan kemajuan

teknologi yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Investasi dapat memperkenalkan hal-hal baru

yang selama ini tidak dilakukan untuk meningkatkan efisiensi suatu proses dimana akan memberikan dampak

positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Namun, investasi dilakukan dengan memperhatikan berbagai

aspek seperti seberapa besar tingkat pengembaliannya atau pun berapa besar biaya yang harus dilakukan oleh

investor. Setiap investor menanamkan modal mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sulawesi Barat memiliki berbagai potensi baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia

yang selama ini belum tereksplor secara optimal. Wilayah Sulawesi Barat memang masih banyak yang belum

dieksplorasi mengingat daerahnya dengan topografi berbukit. Meskipun begitu, Sulawesi Barat terkenal dengan

tanahnya yang subur sehingga banyak komoditas yang tumbuh di wilayah ini. Selain memiliki potensi di dalamnya,

pemisahan Sulawesi Barat dari Sulawesi Selatan disebabkan masyarakat Mandar yang memiliki keinginan kuat

untuk bersatu dan mempertahankan budaya yang sudah sejak lama lahir.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi baru cenderung tinggi namun mulai

melambat. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan ekonomi yang cepat diakibatkan pembangunan yang terus menerus dilakukan untuk membentuk

Sulawesi Barat menjadi provinsi yang setara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Barat tidak lagi dapat mencapai di atas 10% dimana angka pertumbuhan tinggi dibutuhkan bagi daerah

baru untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional. Perlambatan yang terjadi

ditengarai oleh perekonomian yang hanya mengandalkan satu sektor saja dan tidak disertai proses peningkatan

nilai tambah yang signifikan.

Pemerintah berupaya meningkatkan nilai tambah perekonomian dengan program pengembangan agroindustri.

Pemerintah daerah Sulawesi Barat mengetahui kondisi tersebut di atas sebagai landasan untuk mengembangkan

daerahnya. Pemerintah berupaya mengembangkan industri dengan memanfaatkan kekayaan alam yang potensial

di daerahnya. Namun, minimnya penanaman modal dari dalam maupun luar negeri menyebabkan perkembangan

nilai tambah perekonomian Sulawesi Barat justru stagnan sehingga perekonomian tidak lagi dapat tumbuh tinggi

seperti sebelum tahun 2010.

Analisis Hambatan Utama

Kondisi geografis Sulawesi Barat cukup strategis sebagai jalur perdagangan baik nasional maupun internasional.

Posisi ibukota Mamuju juga berada di tengah-tengah Pulau Sulawesi dan dapat menjadi penghubung dengan kota

di Kalimantan seperti Balikpapan ataupun Banjarmasin. Posisi tersebut berpotensi pengembangan kerja sama

perdagangan antar pulau antara Sulawesi dan Kalimantan.

BOKS 1



Gambar 1.1. Peta Geografis Sulawesi Barat

Infrastruktur menjadi salah satu hambatan utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Seperti yang tercantum

dalam (Ismail & Mahyideen, 2015), bahwa infrastruktur menjadi bagian penting dalam memperlancar

perdagangan sehingga nilai ekspor diharapkan meningkat. Sebagai provinsi yang baru terbentuk, kondisi

infrastruktur belum mencapai titik ideal. Infrastruktur jalan sebagai jalur perdagangan utama di Sulawesi Barat,

masih perlu mendapat perhatian. Selain masih banyak kualitas jalan yang buruk, jumlah jalan yang ada belum

mencukupi bagi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan listrik juga akan semakin meningkat seiiring perkembangan

ekonomi Sulawesi Barat. Sehingga diperlukan tambahan kapasitas listrik untuk memenuhi tingginya kebutuhan

masyarakat dan pelaku usaha. Sementara, masih banyak penduduk yang kesulitan mendapat air bersih yang akan

mempengaruhi tingkat kesehatan.

Grafik 1.35. Kondisi Jalan Grafik 1.36. Akses Infrastruktur

sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat yang rendah menjadi salah satu indikasi permasalahan sumber

daya manusia di Sulawesi Barat. Kualitas sumber daya manusia yang kurang mumpuni menghambat investor

untuk menanamkan modalnya. Hal lini disebabkan investor mengharapkan tenaga kerja dari dalam daerah agar

tidak perlu mengimpor tenaga kerja dari luar dengan biaya lebih tinggi. Investasi untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari masyarakat di suatu wilayah

(Wilson & Briscoe, 2004).

Manajemen sumber daya alam di Sulawesi Barat dapat berpotensi menghambat perekonomian Sulawesi Barat.

Pengelolaan sumber daya alam yang masih bersifat tradisional dapat lebih ditingkatkan agar memiliki produktivitas

yang tinggi. Permasalahan ini diharapkan dapat teratasi dengan mengakomodasi permasalahan sumber daya

manusia.

Sulawesi Barat tidak memiliki hambatan dari sisi mikro dan makro. Hal ini tercermin dari tata kelola daerah yang

baik yang mengindikasikan pemerintahan Sulawesi Barat mampu mengontrol daerahnya agar berjalan sesuai

dengan ekspektasi masyarakat. Sementara, tingkat inflasi yang cenderung stabil mengindikasikan kondisii makro

Sulawesi Barat tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.



Grafik 1.37. Indeks Tata Kelola Daerah

Grafik 1.38. Indikator Tata Kelola Daerah Sulawesi Barat

sumber: Komite Pemantauan Pelaksanan Otonomi Daerah (KPPOD), diolah

Faktor kegagalan pasar menjadi salah satu hambatan utama Sulawesi Barat. Masih minimnya inovasi dan kreasi

dari masyarakat dalam mengolah sumber daya alam, membuat hasil alam Sulawesi Barat sulit berkembang di

pasar luar Sulawesi Barat. Sulawesi Barat perlu lebih banyak inovasi dalam pengembangan produk agar

mendiversifikasi ekspor yang selama ini tergantung dari Crude Palm Oil (CPO).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan simulasi, hambatan utama dari perekonomian Sulawesi Barat adalah kualitas sumber

daya manusia yang kurang baik. Data terakhir menunjukkan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat mencapai

7,42 tahun, hanya lebih baik dibandingkan Sulawesi Utara dan Papua untuk wilayah timur Indonesia. Dengan

peningkatan rata-rata lama sekolah paling tidak sampai ke tingkat sekolah menengah, diharapkan pengetahuan

masyarakat lebih luas dan tingkat efisiensi dalam bekerja. Tentunya peningkatan kualitas sumber daya manusia

juga akan meningkatkan pola pikir untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya alam di Sulawesi

Barat. Hasil simulasi kebijakan memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai

0,72%, dimana potensi peningkatan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,28% dan potensi peningkatan volume

ekspor rata-rata per tahun mencapai 1,15%.

Terbatasnya kapasitas listrik merupakan hambatan utama kedua yang dihadapi bagi pertumbuhan investasi dan

perekonomian Sulawesi Barat. Kapasitas listrik yang ada saat ini sudah tidak mencukupi pada saat beban puncak

seperti pada saat panen raya padi dimana perusahaan pengolahan padi terhambat kapasitas listrik. Perusahaan

pengolahan padi tidak dapat memaksimalkan produksi padi dan kapasitas mesin yang ada untuk menghasilkan

beras yang lebih banyak karena berpotensi meningkatkan beban listrik. Akibat keterbatasan ini, perusahaan kelapa

sawit di Sulawesi Barat harus mengandalkan listrik yang dikelola secara swadaya. Hal ini tentu menjadi patokan

bagi investor yang ingin masuk ke Sulawesi Barat. Mereka harus menyediakan biaya tambahan untuk penyediaan

listrik agar proses produksi berjalan lancar tanpa tergantung kapasitas listrik yang terbatas dari pemerintah. Potensi

pembangkit listrik yang besar di Sulawesi Barat dapat bersumber dari aliran air sungai yang cukup banyak melintasi

daerah di Sulawesi Barat. Jika salah satu proyek pembangunan listrik besar seperti PLTA Karama dapat terealisasi

sesuai rencana, maka potensi pengembangan ekonomi di Sulawesi Barat menjadi besar. Hal ini berdasarkan

simulasi dimana dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 0,39% dengan potensi

peningkatan penyerapan tenaga kerja mencapai 0,04%.

Permasalahan ketiga yang menghambat perekonomian Sulawesi Barat agar tumbuh lebih baik lagi adalah kondisi

infrastruktur jalan yang masih terbatas. Meskipun terbatas, kondisi jalan Sulawesi Barat saat ini sudah jauh lebih

baik dibandingkan dengan saat sebelum provinsi ini berdiri. Saat ini sudah ada jalan nasional melintasi sisi pantai

Sulawesi Barat sehingga masyarakat sudah dapat melintasi dengan jalur Makassar-Mamuju-Palu. Namun, jalur

tersebut tidak mencakup untuk keseluruhan aktivitas masyarakat di Sulawesi Barat sendiri. Apalagi di sisi timur



Sulawesi Barat yang berbukit dengan Mamasa sebagai bagian terluas. Kondisi ini menyebabkan perkembangan

ekonomi di daerah tersebut menjadi lambat. Masyarakat membutuhkan waktu berjam-jam untuk memperoleh

kebutuhan sehari-hari yang banyak diperoleh dari daerah pusat perekonomian seperti Mamuju dan Polewali. Hal

tersebut juga berdampak pada tingkat harga barang dan jasa yang menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Berdasarkan simulasi, perbaikan dan pembangunan jalan berpotensi memberikan dampak pada peningkatan

pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 0,38%. Selain itu, potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 0,02%

dan peningkatan ekspor 0,44% karena proses pengangkutan sumber daya alam menjadi lancar.

Prioritas ke-empat Sulawesi Barat adalah proses hilirisasi industri untuk komoditas utama di Sulawesi Barat.

Meskipun berdasarkan simulasi memiliki dampak yang paling besar terhadap PDRB Sulawesi Barat, proses hilirisasi

akan lebih optimal saat SDM, listrik, dan jalan sudah dalam kondisi optimal. Hal tersebut akan membuat biaya

yang dikeluarkan investor dalam pembangunan industri menjadi lebih murah. Selain itu, dengan kondisi SDM dan

jalan yang lebih baik akan menjadi nilai jual yang bagus untuk Sulawesi Barat. Apalagi jika pembangunan jalan

direncanakan secara terstrukur dan desain tata ruang yang baik, yang akan memberikan pandangan positif bagi

kawasan Sulawesi Barat.

Permasalahan kelima yang menjadi prioritas Sulawesi Barat yaitu kondisi air bersih yang masih terbatas.

Penggunaan air yang tidak bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berpotensi menimbulkan berbagai

penyakit bagi masyarakat. Hal tersebut dapat mengakibatkan produktivitas menjadi menurun akibat terserang

penyakit. Dari hasil simulasi dampak perbaikan pada sektor ini berpotensi meningkatkan perekonomian rata-rata

per tahun mencapai 0,17% dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja 0,28% serta peningkatan ekspor 0,60%.

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat - FEBRUARI 2017

Bab 02. Keuangan Pemerintah

23

2. Keuangan Pemerintah

Bab 02 Keuangan Pemerintah





25

2.1. Perkembangan Realisasi APBN di Sulawesi

Dampak rasionalisasi fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2016 memberikan pengaruh

berarti terhadap keuangan daerah di Sulawesi Barat. Kondisi yang kurang kondusif tersebut ditandai dengan

penurunan realisasi APBN dan pengeluaran APBD. Kondisi ini menjadi semakin tidak kondusif dengan

berkurangnya kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjaga konsistensi pertumbuhan. Sehingga

pertumbuhan PAD pada tahun 2016 tumbuh melemah dibandingkan tahun lalu.

Secara umum melemahnya pertumbuhan pengeluaran di tahun 2016 disebabkan oleh tingkat belanja modal yang

cenderung menurun. Sementara belanja operasional masih cukup baik, yang ditopang oleh mulai beroperasinya

beberapa instansi Pemerintah di Sulawesi Barat pada tahun 2016.

Pagu APBN di tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Seiring dengan rasionalisasi kebijakan

fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pagu APBN Provinsi Sulawesi Barat pada tahun laporan juga

mengalami penurunan 21,91% (yoy) menjadi sebesar Rp3,23 triliun. Mayoritas pagu anggaran tersebut

dialokasikan untuk belanja barang Rp1,32 triliun atau 40,88%, kemudian belanja modal sebesar Rp1,31 triliun

atau 40,54% dan belanja pegawai serta bantuan sosial, masing-masing sebesar Rp585,46 miliar dan Rp15,45

miliar, gabungan dua komponen terakhir hanya memiliki pangsa sebesar 18,59%.

Secara triwulanan, penetapan pagu anggaran cenderung menurun, hal ini ditandai dengan kontraksi

pertumbuhan pagu anggaran yang semakin dalam. Jika pada triwulan III 2016 pertumbuhan pagu anggaran

sebesar -19,67% (yoy) maka pada triwulan berikutnya terkoreksi semakin dalam menjadi -21,91% (yoy).

Tabel 2.1. Realisasi Belanja Sulawesi Barat (Rp juta)

Sumber: Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat

Tak hanya pagu, dampak penerapan kebijakan fiskal juga mempengaruhi kemampuan aparatur/ SKPD dalam

menyerap anggaran. Tercatat realisasi APBN di tahun 2016 sebesar Rp2,91 triliun, turun 23,48% (yoy). Turun

signifikan, mengingat pada tahun lalu realisasi APBN tumbuh pesat sebesar 56,01% (yoy). Hasil Liaison pada akhir

tahun 2016 menginformasikan bahwa realisasi anggaran fiskal di akhir tahun yang semula sempat tertunda,

menyebabkan kemampuan SKPD dalam menyerap anggaran menjadi berkurang, dan terdapat beberapa

proyek/kegiatan yang pelaksanaan menjadi tertunda.

Realisasi APBN mengalami kontraksi. Realisasi APBN pada triwulan IV tercatat -23,48%, fluktuasinya cukup

kontras mengingat pada triwulan lalu realisasi APBN masih mengalami peningkatan sebesar 18,57% (yoy) dengan

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang

Belanja

Modal

Bantuan

Sosial

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang

Belanja

Modal

Bantuan

Sosial

I 339.63 674.94 829.39 295.17 63.83 45.82 77.86 11.74

II 339.63 673.49 967.66 252.6 152.41 172.13 262.01 89.62

III 352.86 693.46 1189.12 298.84 254.8 321.81 552.22 170.36

IV 387.78 703.63 1235.67 358.37 354.7 631.57 1191.5 351.36

I 429.45 710.75 1149.96 302.32 70.9 61.83 80.41 8.29 26.4%

II 432.63 726.43 1160.59 313.26 154.75 235.67 329.39 93.75 27.4%

III 427.17 691.82 1070.82 296.67 270.64 400.83 632.27 172.88 21.1%

IV 422.38 693.6 1155.36 326.67 392.81 628.58 1102.12 312.93 8.9%

I 424.99 1018.82 1447.28 263.36 79.59 41.5 54.11 51.09 -1.0%

II 511.26 1118.91 2089.46 219.17 186.39 183.39 351.74 64.7 18.2%

III 512.64 1141.68 2087.11 219.17 341.7 413.09 815.13 124.21 20.0%

IV 540.8 1148.09 2185.63 265.78 494.03 1000.96 2044.21 261.79 28.0%

I 561.49 1264.4 1460.26 16 101.63 125.68 189.74 0.19 32.1%

II 562.76 1301.68 1505.38 15.99 272.22 405.61 538.48 4.36 10.1%

III 567.4 1289.53 1309.24 15.45 411.67 725.73 864.98 6.37 10.7%

IV 585.46 1321.55 1310.55 15.45 581.4 1096.95 1214.93 15.2 8.3%

2013

2014

2015

2016

Periode

Pagu (Rp Miliar) Realisasi (Rp Miliar)

Pertumbuhan

(yoy)



realisasi pengeluaran sebesar Rp2,08 triiun. Terkontraksinya pengeluaran pada triwulan IV 2016 disebabkan oleh

turunnya pengeluaran untuk belanja modal dan bantuan sosial.

Secara tahunan (yoy) seluruh komponen APBN tumbuh melambat. Seluruh komponen APBN pada tahun 2016

tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Koreksi pertumbuhan pada belanja barang dari 59,24% (yoy)

menjadi 9,59% (yoy) pada tahun 2016 dan curamnya penurunan pertumbuhan pengeluaran modal dari 85,48%

(yoy) menjadi -40,57% (yoy) di tahun 2016 menjadi dua faktor utama yang mendorong melandainya

pertumbuhan APBN pada tahun 2016.

Grafik 2.1. Perkembangan APBN Sulawesi Barat di

Triwulan IV

Grafik 2.2. Komponen APBN Sulawesi Barat di

Sulawesi Barat

Sumber: Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat, diolah Sumber: Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat, diolah

2.2. Perkembangan Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Barat

Keuangan daerah di tahun 2016 mengalami defisit. Kinerja keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Barat di

tahun 2016 mengalami tekanan dengan pertumbuhan pendapatan yang tidak setinggi pertumbuhan

pengeluaran. secara kumulatif, pendapatan daerah sebesar Rp1,69 triliun, tumbuh 13,91% (yoy), sementara

realisasi belanja sebesar Rp1,77 triliun, tumbuh 19,26% (yoy). Defisit keuangan tersebut antara lain dipengaruhi

operasional beberapa instansi baru di tahun 2016.

Pendapatan tahun 2016 meningkat dengan level yang lebih rendah. Kondisi keuangan Pemerintah di

penghujung tahun 2016 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan, meski tidak sebaik tahun lalu.

Pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp1,69 triliun, tumbuh 13,91% (yoy) lebih lambat dibandingkan 18,81%

(yoy) pada tahun 2015. Nilai pendapatan daerah di 2016 setara dengan 99,26% dari target atau sebesar Rp1,70

triliun, dengan pangsa terbesar berupa dana perimbangan daerah sebesar 85,32% atau Rp1,41 triliun..

Kinerja positif pemerintah terlihat secara triwulanan, dimana pertumbuhan 13,91% (yoy) tersebut meningkat

signifikan dibandingkan triwulan lalu yang terkoreksi sebesar -2,01%. Kenaikan pendapatan sebesar Rp539,57

miliar dibandingkan triwulan lalu, setara dengan 31,75%, melebihi target normal triwulanan sebesar 25%. Kinerja

triwulanan tersebut di topang oleh realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang tumbuh 40,22% dibandingkan

target triwulanan.

Sementara itu, dampak dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat juga dirasakan oleh

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tercermin dari pengeluaran belanja pemerintah yang tumbuh lebih rendah

dibandingkan tahun lalu, dari 26,12% (yoy) menjadi 19,26% (yoy) sehingga nominal belanja pemerintah pada

tahun 2016 sebesar Rp1,77 triliun. Salah satu hal yang menstimulasi pengeluaran belanja Pemerintah di tahun

2016 adalah beroeprasinya beberapa lembaga pemerintah di tahun 2016, dan mampu sedikit mengurangi



27

dampak beleid anggaran yang di terapkan Pemerintah. Secara kumulatif, realisasi pengeluaran di tahun 2016

sebesar 95,06% dari target.

Indikasi melemahnya pengeluaran belanja terlihat pula secara triwulanan, yang tumbuh lebih rendah dibandingkan

22,34% (yoy) pada triwulan III 2016. Secara tahunan, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh moderasi

pertumbuhan belanja modal. Namun kondisi berbeda terjadi secara triwulanan, dimana realisasi belanja modal di

triwulan IV 2016 mencapai 53,00%, jauh melampaui target triwulanan sebesar 25%.

Grafik 2.3. Realisasi Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah

2.2.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah di tahun 2016 tumbuh 13,91% (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Realisasi

pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 senilai Rp1,69 triliun atau 99,26% dari target

pendapatan pada tahun laporan sebesar 1,70 triliun. Mengalami peningkatan sebesar 13,91% (yoy) secara

tahunan, namun pertumbuhannya tidak sebaik tahun lalu yang mencapai 18,81% (yoy).

Melambatnya pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh penurunan nilai pada beberapa

komponennya, yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah, turun 1,39% (yoy) menjadi Rp276,10 dan lain-lain

pendapatan yang sah, turun signifikan sebesar 99,09% (yoy) menjadi Rp1,91 miliar. Satu-satunya komponen

yang mengalami peningkatan adalah dana perimbangan yang meningkat 42,08% (yoy) menjadi Rp1,41 triliun.

Peningkatan dana perimbangan tersebut seiring dengan beroperasinya beberapa instansi pemerintah di tahun

2016.

Meskipun secara tahunan tumbuh melambat, namun pertumbuhan pendapatan pada triwulan IV 2016 sebesar

13,91% (yoy) tersebut cukup baik, mengingat pendapatan daerah terkoreksi -2,01% (yoy) pada triwulan III 2016.

Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penyebab utama yang melatarbelakangi rendahnya

pertumbuhan pendapatan daerah pada dua periode tersebut.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2016, pencapaian terendah sampai dengan akhir triwulan IV 2016

terdapat pada komponen lain-lain sebesar 63,95%, diikuti dengan PAD sebesar 97,24%. Pencapaian PAD di tahun

2016 relatif menurun, karena dalam 2 tahun terakhir pencapaian PAD lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Namun hal positif adalah penyebab melandainya penerimaan PAD bukan dipengaruhi oleh penerimaan pajak yang

memiliki pangsa dominan dalam PAD (sekitar 90%), namun disebabkan oleh koreksi pendapatan yang berasal

27.7%

28.9%

29.4%

15.9%

52.3%

52.9%

51.3%

41.1%

76.9%

79.8%

81.4%

67.2%

98.3%

101.6%

103.0%

99.26%

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Triw

ula

n I

Triw

ula

n II

Triw

ula

n III

Triw

ula

n IV

7.5%

13.0%

11.7%

5.5%

31.6%

32.4%

27.7%

31.4%

43.9%

56.0%

53.9%

46.0%

88.0%

90.0%

98.4%

95.06%



dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, dimana realisasi masing-masing komponen tersebut sebesar

77,29% dan 61,04% atau sebesar Rp12,43 miliar dan Rp13,02 miliar.

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Sulawesi Barat (Rp juta)

Realisasi Dana Perimbangan tahun 2016 meningkat. Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer yang memiliki

pangsa 83,52% dari total pendapatan daerah, pada tahun 2016 realisasinya hanya sedikit di bawah target, sebesar

99,74% atau senilai Rp1,41 triliun. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan tahun lalu, karena mulai beroperasinya beberapa instansi

pemerintah di tahun 2016. Peningkatan terjadi pula pada realisasi Dana Insentif Daerah1, yang tahun ini mencapai

Rp42,41 miliar.

Sementara secara triwulanan, realisasi pendapatan transfer di triwulan IV 2016 cenderung menurun dibandingkan

triwulan lalu, meskipun diatas target triwulanan (25%). Tercatat realisasi pendapatan transfer di triwulan IV 2016

sebesar 30,15%, lebih rendah dibandingkan 52,72% dibandingkan triwulan lalu. Tertundanya realisasi DAU yang

sempat tejadi pada awal triwulan laporan, pada akhirnya dapat direalisasikan sesuai target dan mampu

mendukung pertumbuhan pendapatan daerah.

Upaya meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Sulawesi Barat secara konsisten melanjutkan upaya untuk

meningkatkan pendapatan dan kemandiriannya. Selain melalui program tax manesty yang diintensifkan


Grafik 2.4. Perkembangan Pendapatan Pemerintah

Prov. Sulawesi Barat

Grafik 2.5. Perkembangan Belanja Pemerintah






Uraian Anggaran 2015 Anggaran 2016 Tw I 2016 Tw II 2016 Tw III 2016 Tw IV 2016 %

Pendapatan 1,450,184.1 1,699,484.6 270,741.3 700,781.68 1,147,336.03 1,686,904.26 99.3%

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 239,795.8 283,932.0 30,602.3 101,169.4 161,919.7 276,103.4 97.2%

Pendapatan Pajak Daerah 216,196.5 243,221.1 28,824.7 90,811.1 143,640.4 247,316.7 101.7%

Pendapatan Retribusi Daerah 4,141.8 16,080.8 1,088.3 4,409.4 6,723.6 12,428.6 77.3%

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan 1,175.0 3,300.0 - - 3,337.8 3,337.8 101.1%

Lain - lain PAD yang Sah 18,282.5 21,330.1 689.3 5,948.9 8,217.9 13,020.2 61.0%

Pendapatan Transfer 1,004,208.8 1,425,086.6 238,356.8 597,360.5 982,992.7 - 0.0%

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,004,208.8 1,412,568.8 238,356.8 597,360.5 42,405.0 1,406,443.2 99.6%

Bagi Hasil Pajak 36,113.9 25,362.0 6,673.0 11,632.7 11,977.2 27,854.1 109.8%

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - 1,986.4 396.9 396.9 495.7 999.0 50.3%

Dana Alokasi Umum (DAU) 895,580.9 925,147.6 231,286.9 539,669.4 677,109.6 925,147.6 100.0%

Dana Alokasi Khusus (DAK) 72,514.0 415,218.4 - 45,661.6 251,005.2 410,037.6 98.8%

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - - - - - - -

Dana Insentif Daerah (DID) - 44,854.4 - - 42,405.0 42,405.0 94.5%

Dana Penyesuaian

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 206,179.5 2,983.8 1,782.3 2,251.8 2,423.6 1,908.2 64.0%

Pendapatan Hibah 742.7 742.7 - 146.4 170.8 848.7 114.3%

Pendapatan Lainnya 205,436.8 2,241.1 1,782.3 2,105.4 2,252.8 1,059.5 47.3%

1 Dana Insentif Daerah direalisasikan pada triwulan III 2016



29

Pemerintah Pusat, Pemerintha Provinsi pun menatausahakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi dan

pajak kendaraan bermotor, yang selema ini terkesan belum dikelola secara optimal.

2.2.2. Belanja Pemerintah

Belanja Pemerintah meningkat 19,26% namun tidak sebaik tahun lalu. Nilai belanja pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar Rp1,62 triliun, tumbuh 9,52% (yoy) tidak sebaik pertumbuhan tahun lalu

yang mencapai 26,12% (yoy). Landainya pertumbuhan tersebut tak lepas dari kebijakan fiskal yang diterapkan

oleh Pemerintah Pusat. Secara kumulatif, realisasi belanja pemerintah di tahun 2016 sebesar 95,06%. Realisasi

tersebut didukung oleh belanja operasional yang mencapai 98,53%.

Secara triwulanan, nominal belanja pemerintah yang mampu direalisasikan pada triwulan IV 2016 sebesar

Rp712,33 miliar atau 41,75% dari target normal (25%), sementara pada triwulan lalu 15,29%. Namun

berdasarkan pertumbuhannya, belanja pemerintah pada triwulan IV 2016 tumbuh melemah, sebesar 6,15% (yoy)

dibandingkan 8,12% (yoy) pada triwulan III 2016.

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Sulawesi Barat (Rp juta)


Koreksi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa mempengaruhi lemahnya belanja operasional. Secara

tahunan, belanja operasional pada tahun 2016 tumbuh melambat dibandingkan tahun lalu, dari 15,61% (yoy) di

tahun 2015 menjadi 6,15% (tahun 2016). Moderasi pertumbuhan tersebut dilatarbelakangi oleh menurunnya

Uraian Anggaran 2015 Anggaran 2016 Tw I 2016 Tw II 2016 Tw III 2016 Tw IV 2016 %

BELANJA 1,354,142.8 1,706,120.2 117,763.5 648,631.7 909,470.4 1,621,796.0 95.06%

BELANJA OPERASI 910,562.6 1,139,795.4 117,415.9 518,034.7 710,664.0 1,123,060.6 98.53%

Belanja Pegawai 241,370.0 266,749.4 37,621.3 135,501.2 158,971.3 264,743.5 99.25%

Belanja Barang dan Jasa 429,066.8 458,103.0 3,864.9 158,236.8 232,210.3 444,112.7 96.95%

Belanja Bunga - 1,642.5 - - 524.8 1,541.4 93.85%

Belanja Hibah 228,625.8 395,927.1 68,877.7 218,456.2 309,972.9 395,290.3 99.84%

Belanja Bantuan Sosial 11,500.0 17,373.5 - 5,840.5 8,984.6 17,372.6 99.99%

BELANJA MODAL 443,580.2 565,924.8 347.6 130,597.0 198,806.5 498,735.5 88.13%

Belanja Modal Tanah - 9,975.6 - 5,937.3 5,937.3 9,961.8 99.86%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 86,491.0 347.6 25,257.8 37,590.9 72,090.0 83.35%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 250,382.3 - 64,032.0 68,748.8 240,222.9 95.94%

Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - 211,992.0 - 33,697.9 83,147.1 169,473.3 79.94%

Belanja Modal dan Tetap Lainnya - 7,083.8 - 1,672.0 3,382.3 6,987.4 98.64%

BELANJA TAK TERDUGA - 400.0 - - - - 0.00%

Belanja Tak Terduga 1,000.0 400.0 - - - - 0.00%

TRANSFER - 144,403.8 - 29,366.2 83,329.6 144,260.7 99.90%

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 86,281.0 115,925.2 - 20,160.2 68,326.1 115,925.2 100.00%

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 86,281.0 115,925.2 - 20,160.2 68,326.1 115,925.2 100.00%

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 66,066.0 28,478.6 - 9,206.0 15,003.5 28,335.4 99.50%

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 66,066.0 27,409.6 - 9,206.0 15,003.5 27,309.3 99.63%

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1,000.0 1,069.0 - - - 1,026.2 95.99%

SURPLUS/ (DEFISIT) - (151,039.5) 152,977.8 22,783.8 154,535.9 (79,152.4) 52.41%

PEMBIAYAAN - - - - - -

PENERIMAAN PEMBIAYAAN - 153,039.5 - 29,362.1 29,362.1 125,838.4 82.23%

Penggunaan SILPA - 41,635.8 - - - 41,635.8

100.00%

Pinjaman Dalam Negeri - 111,403.7 - 29,362.1 29,362.1 84,202.6

75.58%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 100.00%

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0

100.00%

PEMBIAYAAN NETTO - 151,039.5 (2,000.0) 27,362.1 27,362.1 123,838.4 81.99%

SISA LEBIH PEMBIAYAN ANGGARAN (SILPA) - - 150,977.8 50,145.8 181,898.0 44,686.0



belanja barang dan jasa yang memiliki pangsa terbesar dalam belanja operasional. Pada tahun 2016 realisasinya

sebesar Rp444,11 miliar dari target Rp458,10 miliar atau 96,95%, diikuti dengan realisasi pembayaran bunga

sebesar Rp1,54 miliar yang mencapai 93,58% dibandingkan target menjadi Rp1,64 miliar. Sementara itu realisasi

belanja pegawai dan hibah kinerjanya cukup baik dengan tingkat realisasi masing-masing sebesar 99,25% dan

99,84%.

Sementara itu secara triwulanan, realisasi belanja triwulan IV 2016 melambat dibandingkan periode lalu, dari

8,12% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 6,15%. Melambatnya pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh

penurunan belanja barang dan jasa sebesar 7,56% (yoy) menjadi sebesar Rp444,11 miliar. Meskipun mengalami

penurunan, namun pangsa belanja barang dan jasa masih merupakan yang terbesar di dalam belanja operasional,

yakni sebesar 39,54%.

Pertumbuhan belanja modal turut melemah. Imbas dari kebijakan fiskal dirasakan pula dengan menurunnya

kemampuan belanja modal. Pada tahun 2016 belanja modal tumbuh sebesar 17,95% (yoy) menurun signifikan

dibandingkan 63,25% (yoy) pada tahun 2015. Menilik perbandingannya dengan target, maka realisasi belanja

modal sebesar 88,13%. Koreksi pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh realatif minimnya belanja modal untuk

jalan, irigasi dan jaringan serta pemebelian peralatan dan mesin, masing-masing sebesar 79,94% dan 83,35%

sehingga nilainya di tahun 2016 sebesar Rp169,74 miliar dan Rp72,09 miliar.

Sementara berdasarkan pangsanya, komponen terbesar dalam belanja modal berupa belanja gedung dan

bangunan sebesar Rp240,22 miliar atau 48,17%, diikuti oleh pengeluaran untuk jalan, irigasi dan jaringan sebesar

33,98% dan komposisi untuk pembelian peralatan dan mesin sebesar 14,45%.

Secara triwulanan pertumbuhan belanja modal menurun. Capaian belanja modal di triwulan IV 2016 yang

tumbuh sebesar 17,95% (yoy) melambat dibandingkan triwulan lalu sebesar 28,94% (yoy). Hal ini antara lain

dipicu oleh melemahnya pertumbuhan pengeluaran untuk perbaikan jalan, irigasi dan jaringan.

2.2.3 Pendapatan - Pengeluaran dan Rasio Kemandirian

Kinerja keuangan pemerintah daerah membaik. Berdasarkan alokasi antara pendapatan dan belanja terdapat

surplus pendapatan sebesar Rp65,11 miliar. Surplus ini cukup baik mengingat pada tahun 2016 Pemerintah

Provinsi memperkirakan akan terjadi defisit sebesar Rp297,35 miliar. Kedepannya, diperkirakan akan terjadi defisit

pembiayaan di tahun 2017, didorong oleh peningkatan belanja oeprasional dan transfer, sementara dana

perimbangan yang memiliki pangsa terbesar dalam pendapatan tumbuh secara moderat.

Untuk mendorong kemandirian dalam pengelolaan pendapatan, pemerintah secara intensif menggalakan

penerimaan pajak dan retribusi, yang antara lain berasal dari pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan pajak

galian, yang di tahun 2016 aktivitas penambangan yang tumbuh relatif cepat.


Bab 03. Inflasi

3. Inflasi

Bab 03 Inflasi


Bab 03. Inflasi

32


Bab 03. Inflasi

3.1. Inflasi Secara Umum

Tekanan inflasi pada triwulan IV 2016 cenderung melambat. Secara tahunan (yoy), Laju inflasi pada triwulan

IV 2016 sebesar 2,23%, melemah dibandingkan 3,42% pada triwulan III 2016. Jika dilihat pada triwulan yang

sama di tahun 2015, pencapaian inflasi Sulawesi Barat di tahun 2016 menurun sangat jauh dari pencapaian

sebelumnya yaitu sebesar 5,07% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi utamanya bersumber dari seluruh komponen

disagregasi inflasi, dimana sumbangan yang diberikan masing-masing adalah sebesar -0,05% (yoy) untuk

Administered Prices (AP), 0,12% (yoy) untuk Volatile Food (VF) dan 2,16% (yoy) untuk core.

Inflasi bulanan kota Mamuju relatif lebih rendah dibandingkan inflasi KTI namun lebih tinggi dibandingkan

nasional. Dalam triwulan IV 2016, fluktuasi inflasi kota Mamuju sampai dengan bulan Oktober 2016 relatif lebih

terkendali yaitu sebesar -0,17% (mtm) dibandingkan inflasi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 0,30% (mtm)

dan Indonesia sebesar 0,14% (mtm). Namun demikian meningkatnya kebutuhan masyarakat ditengah kelangkaan

pasokan ikan dan komoditas hortikultura telah mendorong pencapaian inflasi pada bulan November hingga

mencapai 0,46% (mtm). Menjelang akhir tahun tekanan inflasi kembali meningkat yang disebabkan oleh

persiapan masyarakat menghadapi natal dan libur akhir tahun hingga mencapai 0,98% (mtm).

Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Mamuju


Secara kumulatif, hingga triwulan IV 2016 inflasi terjaga pada level yang sangat rendah dan terkendali.

Melemahnya harga komoditas hotikultura, ikan-ikanan dan biaya transportasi angkutan udara, mengakibatkan

sampai dengan bulan Oktober 20016 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,77% (kumulatif/ year to date). Namun

demikian, pada bulan November 2016 komoditas-komoditas di atas mengalami peningkatan harga akibat

berakhirnya musim migrasi ikan dan berkahirnya masa panen hortikultura sehingga pencapaian inflasi kembali

menguat dan tercatat sebesar 1,24% (ytd). Tekanan kembali menguat pada bulan Desember akibat terjadi

peningkatan harga pada komoditas ikan-ikanan, sandang dan angkutan udara yang menyebabkan pencapaian

inflasi pada bulan Desember 2016 adalah sebesar 2,23% (ytd).

Pada triwulan I 2017, inflasi relatif akan melemah dengan level yang moderat. Penurunan disebabkan oleh

meningkatnya pasokan bahan makanan seperti beras dan ikan tangkap akibat berakhirnya musim penghujan.

Selain itu, normalisasi permintaan masyarakat setelah menghadapi tahun baru diperkirakan juga dapat

menyebabkan pelemahan tekanan inflasi.


Bab 03. Inflasi

34

Grafik 3.2. Perbandingan Inflasi Bulanan Kota

Mamuju

Grafik 3.3. Perbandingan Inflasi Tahunan Kota

Mamuju


3.2. Inflasi Bulanan

Oktober 2016: Kecukupan pasokan komoditas pangan menjaga kestabilan pencapaian inflasi mamuju dan

menyebabkan inflasi tercatat sebesar -0,17% (mtm). Normalisasi permintaan masyarakat setelah Idul Qurban

terhadap angkutan udara, lancarnya pasokan distribusi komoditas hortikultura dan adanya efek lanjutan badai La-

Nina yang berpengaruh terhadap panjangnya musim migrasi ikan, menjadi penyebab lemahnya inflasi pada bulan

ini. Hal ini dapat dilihat dari andil komoditas tersebut seperti angkutan udara yang tercatat sebesar -0.05 (mtm),

cabai merah sebesar -0,03% (mtm), kacang panjang sebesar -0,02% (mtm), cabai rawit sebesar -0,02% (mtm),

ikan layang sebesar -0,07% (mtm), ikan tongkol sebesar -0,02% (mtm) dan ikan cakalang sebesar -0,02% (mtm).

November 2016: Komoditas pangan mendorong pencapaian inflasi November sebesar 0,46% (mtm). Inflasi

pada periode laporan disebabkan oleh meningkatnya tekanan harga pada sebagian komoditas hortikultura, ikan-

ikanan, rokok dan biaya transportasi angkutan udara. Tekanan inflasi pada komoditas hortikultura meningkat

karena wilayah-wilayah sentra hortikultura Indonesia tengah mengalami penurunan jumlah produksi dan

berdampak pada pasokan hortikultura Sulawesi Barat. Hal tersebut tercermin dari andil tomat buah sebesar 0,01%

(mtm), cabai merah sebesar 0,06% (mtm), tomat sayur sebesar 0,02% (mtm) dan cabai rawit sebesar 0,03%

(mtm). Inflasi pada kelompok ikan-ikanan disebabkan oleh berakhirnya musim migrasi ikan yang tercermin pada

andil beberapa komoditas ikan tangkap seperti ikan cakalang/sisik yang tercatat sebesar 0,16% (mtm), ikan teri

sebesar 0,009% (mtm) dan layang benggol 0,056% (mtm). Untuk rokok tekanan inflasi disebabkan oleh

permintaan yang meningkat diiringi oleh ekpektasi masyarakat terhadap adanya kenaikan harga yang ditetapkan

oleh pemerintah pusat, tercermin dari andil sebesar sebesar 0,01% (mtm).

Desember 2016: Hari Raya Natal dan libur tahun baru mendorong pencapaian inflasi pada bulan laporan

sebesar 0,98% (mtm). Meskipun realisasi inflasi di Desember 2016 meningkat, namun pencapaian inflasi

Mamuju di sepanjang tahun 2016 merupakan yang terendah yang pernah dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat,

setelah tahun 2015 sempat menyentuh angka 1,70%(mtm). Menilik sumbernya, penyebab inflasi bulanan secara

signifikan disumbang oleh kelompok bahan makanan, tepatnya subkelompok ikan segar yang meyumbang 0,59%

(mtm). Sumbangan terbesar kedua berasal dari kelompok transportasi dan komunikasi, dimana kenaikan tarif

angkutan udara memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,04% pada periode laporan. Seluruh sumbangan inflasi

tersebut sejalan dengan trend akhir tahun yang selama ini terjadi, dimana permintaan masyarakat yang meningkat

tidak diimbangi dengan pasokan kecukupan komoditas karena berakhirnya musim panen di wilayah-wilayah

sentra Indonesia. Selain itu, tingginya animo masyarakat untuk berlibur, dengan menggunakan transportasi darat

dan udara, mendorong peningkatan harga pada komoditas tersebut.


Bab 03. Inflasi

Tabel 3.1. Komoditas Andil Terbesar


3.3. Inflasi Dari Sisi Penawaran

Tekanan inflasi berada pada level yang moderat disebabkan oleh menurunnya produksi ikan tangkap .

Berakhirnya efek anomali La-Nina pada bulan November 2017, telah menyebabkan beberapa harga ikan tangkap

kembali meningkat pada akhri triwulan IV, seperti ikan cakalang yang memberikan andil sebesar 0,56% (mtm)

dan ikan layang/benggol sebesar 0,05% (mtm). Selain itu, berakhirnya musim panen padi juga telah menyebabkan

tingginya permintaan masyarakat sejalan dengan peningkatan tekanan inflasi pada komoditas tersebut. Tercatat

bahwa beras memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,06% (mtm). Komoditas lainnya, seperti telur ayam ras juga

menjadi salah satu komoditas yang memberikan sumbangan pada triwulan IV 2017, dengan andil sebesar 0,10%

(mtm). Hal tersebut dapat terjadi mengingat bahwa Sulawesi Barat bukan merupakan sentra penghasil telur ayam

ras, sedangkan pasokan dari wilayah lain juga tidak sebanyak bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, meningkatnya panen hortikultura di wilayah sentra hortikultura Indonesia dan membaiknya jalur

distribusi di wilayah Sulawesi Barat, telah membantu menahan tekanan inflasi lebih tinggi lagi. Beberapa

komoditas hortikultura yang tercatat memberikan andil negatif terhadap pencapaian inflasi triwulan IV adalah

cabai merah sebesar -0,05% (mtm), tomat sayur sebesar -0,02% (mtm) dan kangkung sebesar -0,02% (mtm).

Berdasarkan hasil survei pusat informasi harga pangan strategis, selama triwulan IV 2016 rata-rata harga

komoditas ikan-ikanan untuk jenis cakalang adalah Rp15.076,92,-/ekor, dengan harga paling rendah adalah

Rp11.750,-/ekor pada minggu pertama Oktober 2016 dan harga paling tinggi adalah Rp20.000,-/ekor pada

minggu terkahir Desember 2016. Komoditas lainnya yaitu ikan layang/benggol diketahui memiliki harga rata-rata

sebesar Rp26.461,54,-/ekor, dengan harga paling rendah terjadi pada minggu pertama November 2017 yaitu

sebesar Rp21.250,-/kg dan harga paling tinggi terjadi pada minggu ketiga bulan Desember 2016 yaitu sebesar

Rp31.500,-/kg.

Untuk komoditas telur ayam, rata-rata harga selama triwulan IV 2016 adalah Rp23.077,-/kg. Terpantau harga

paling rendah terjadi pada minggu ke I bulan Oktober 2017 yaitu sebesar Rp22.500,-/kg, sedangkan harga paling

tinggi terjadi pada minggu terakhir bulan Desember 2016 yaitu sebesar Rp25.313,-/kg.

Pada triwulan berjalan (triwulan I 2017), tekanan inflasi diprediksi akan melemah seiring dengan berakhirnya

musim penghujan yang dapat memudahkan nelayan untuk pergi melaut dan mencari ikan tangkap. Selain itu,

pelemahan tekanan inflasi juga diprediksi akan bersumber dari berakhirnya masa kampanye, peningkatan produksi

rumahan hortikultura seperti cabai di Polewali Mandar dan bawang merah di Majene serta program TPID lainnya

yang mulai diterapkan.

OKTOBER -0.17 NOVEMBER 0.46 DESEMBER 0.98

BAWANG MERAH -0.07 AIR KEMASAN -0.05 BANDENG/BOLU -0.08

LAYANG/BENGGOL -0.07 BANDENG/BOLU -0.05 CABAI MERAH -0.05

BESI BETON -0.05 PISANG -0.02 SUSU BUBUK -0.03

ANGKUTAN UDARA -0.05 TELUR AYAM RAS -0.02 TOMAT SAYUR -0.02

DAGING SAPI -0.05 DAGING AYAM RAS -0.02 KANGKUNG -0.02

KUE BASAH 0.09 CAKALANG/SISIK 0.17 CAKALANG/SISIK 0.56

SOP 0.05 MAKANAN RINGAN/SNACK 0.12 TELUR AYAM RAS 0.10

TARIP LISTRIK 0.04 CABAI MERAH 0.07 BERAS 0.06

SEPEDA MOTOR 0.03 LAYANG/BENGGOL 0.06 AKADEMI/PERGURUAN TINGGI0.05

BAYAM 0.03 GADO-GADO 0.04 LAYANG/BENGGOL 0.05


Bab 03. Inflasi

36

Secara tahunan proyeksi inflasi Kota Mamuju pada triwulan berjalan diperkirakan berada pada kisaran

angka 3,0% (yoy) - 3,40% (yoy) atau sesuai dengan target inflasi yang telah ditetapkan oleh Nasional sebesar

4% +/- 1%. Proyeksi tersebut jauh lebih rendah dari pencapaian inflasi Kota Mamuju pada triwulan yang sama

tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,19% (yoy).

Adanya penurunan pencapaian inflasi tahunan tersebut diprediksi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu,

membaiknya distribusi pasokan komoditas ke Sulawesi Barat, normalisasi permintaan sandang setelah pelaksanaan

Pemilukada, berkurangnya curah hujan yang dapat membantu proses nelayan melaut dan masuknya musim panen

komoditas hortikultura di beberapa wilayah sentra hortikultura.

Di sisi lain, beberapa hal yang patut diwaspadai dan diprediksi dapat meningkatkan tekanan inflasi triwulan

berjalan adalah belum masuknya musim panen beras, adanya kemungkinan dinaikkannya harga BBM dan TDL

dan adanya peningkatan pengenaan penerimaan negara bukan pajak. Hal lainnya yang berpotensi untuk

menyebabkan besarnya tekanan inflasi adalah meningkatnya alih fungsi lahan untuk dipergunakan sebagai lahan

usaha selain pertanian.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka jika dilihat secara bulanan pencapaian inflasi kota mamuju akan berada

pada kisaran angka sebesar 0,90% (mtm) 0,13% (mtm) atau meningkat dibandingkan triwulan yang sama pada

tahun 2016 yang tercatat sebesar -0,02% (mtm).

3.4. Inflasi Dari Sisi Permintaan

Kondisi perekonomian dinilai menurun dibandingkan dengan triwulan lalu. Hal ini disebabkan oleh

peningkatan penghasilan sebagian masyarakat, seperti masuknya gaji ke 13 pada bulan Desember lalu untuk PNS,

namun secara umum tidak memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi lainnya. Seluruh

informasi ini dibuktikan oleh Indeks Penghasilan Konsumen yang meningkat pada triwulan laporan sebesar 132,0

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 109,0. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak

berjalan lurus dengan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang menurun sebesar 118,0 dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 163,0, dan Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama yang juga menurun sebesar

106,0 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 112,01.

Grafik 3.4. IKK, IKE dan IEK

Grafik 3.5. Komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat

Ini

Sumber: Bank Indonesia, diolah Sumber: Bank Indonesia, diolah

Keseluruhan hal tersebut menjaga tingkat permintaan inflasi pada level yang sangat terjaga . Jika

memperhatikan hasil survey diatas, maka penurunan pola konsumsi masyarakat terutama untuk barang tahan

lama merupakan faktor rendahnya tingkat pencapaian inflasi pada triwulan laporan.

1 Seluruh data didapatkan oleh Survei yang dilaksanakan oleh KPw BI Prov. Sulawesi Barat, yaitu Survei Konsumen.


Bab 03. Inflasi

Namun demikian, memperhatikan perkembangan ekonomi yang akan terjadi pada tahun 2017, masyarakat

optimis bahwa kegiatan dunia usaha akan dapat lebih baik dibandingkan dengan triwulan laporan. Hal ini

diprediksi antara lain oleh infrastruktur pendukung Sulawesi Barat yang mulai beroperasi, seperti PLTU Belang-

Belang, yang dapat meningkatkan geliat usaha di Sulawesi Barat. Seluruh hal ini dibuktikan oleh hasil survey Indeks

Kegiatan Usaha 6 bulan ke depan yang meningkat sebesar 141,0 dibandingkan hasil survey triwulan sebelumnya

sebesar 115,0. Membaiknya ekpektasi konsumen terhadap dunia usaha juga meningkatkan ekpektasi penghasilan

6 bulan ke depan, dengan indeks sebesar 144,0 dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 108,0

Memperhatikan hal tersebut, pencapaian inflasi secara keseluruhan pada tahun 2017 diprediksi akan

meningkat dibandingkan tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peningkatan koordinasi TPID

baik Provinsi maupun Kabupaten akan lebih digiatkan, demi menjaga pencapaian inflasi pada level yang telah

ditetapkan oleh pemerintah yaitu 4% +/- 1%.

3.5. Perkembangan Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Komoditas

Pengaruh paling besar terhadap penurunan inflasi triwulan laporan diberikan oleh Kelompok Makanan Jadi,

Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 1,18% (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan

masyarakat terhadap makanan jadi, untuk perayaan hari libur tahun baru dan perayaan Hari Raya Natal. Sementara

itu, meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas baju untuk menghadapi libur akhir tahun dan Hari

Raya Natal, telah menyebabkan tekanan inflasi pada kelompok Sandang sebesar 0,84% (yoy), diikuti oleh

Kelompok Perumahan, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,17% (yoy).

Grafik 3.6. Andil Inflasi Triwulan III 2016 Grafik 3.7. Andil terhadap Inflasi Tahunan


Grafik 36 menggambarkan pengaruh konsumsi masyarakat terhadap inflasi terutama inflasi pada kelompok

makanan jadi, minuman rokok dan tembakau.

Andil terbesar inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau berasal dari makanan jadi

sebesar 0,68% (yoy). Meningkatnya permintaan tersebut disebabkan oleh persiapan yang dilakukan oleh

masyarakat dalam menghadapi perayaan tahun baru dan Hari Raya Natal. Komoditas yang berperan besar dari

makanan jadi adalah makanan ringan dengan andil sebesar 0,26% (yoy), kue basah sebesar 0,10% (yoy), mie

sebesar 0,08% (yoy) dan gado-gado sebesar 0,07% (yoy).


Bab 03. Inflasi

38

Grafik 3.8. Perkembangan Inflasi dan Kelompok Pembentuknya


Sub kelompok lainnya yang berperan dari inflasi kelompok ini adalah tembakau dan minuman beralkohol

sebesar 0,40% (yoy). Tekanan inflasi ini berasal karena ada sedikit peningkatan harga rokok dan ekspektasi

masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan harga rokok. Komoditas yang memberikan andil

inflasi terhadap tembakau dan minuman beralkohol adalah rokok kretek filter dengan sumbangan sebesar 0,23%

(yoy), disusul oleh rokok putih sebesar 0,10% (yoy) dan rokok kretek sebesar 0,07% (yoy).

Tabel 3.2. Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan

Tembakau


Kelompok Bahan Makanan tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,09% (yoy) atau menurun

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,14% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini disumbang

dari subkelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya sebesar 0,22% (yoy). Komoditas yang memberikan

sumbangan besar pada sub kelompok tersebut adalah beras sebesar 0,21% (yoy). Hal ini sejalan dengan

berakhirnya musim panen padi yang sudah terjadi pada triwulan sebelumnya. Komoditas selanjutnya adalah mie

kering instan dengan sumbangan sebesar 0,02% (yoy).

Subkelompok selanjutnya yang berperan besar dalam pencapaian inflasi triwulan laporan adalah bumbu-bumbuan

sebesar 0,13% (yoy). Komoditas yang tergabung di dalam kelompok ini dalam memberikan sumbangan inflasi

adalah komoditas hortikultura seperti cabai rawit dengan andil sebesar 0,07% (yoy) dan bawang putih sebesar

0,04% (yoy). Hal ini sejalan dengan trend nasional, dimana wilayah sentra Indonesia penghasil hortikultura belum

memasuki masa panen kembali.

Pada triwulan berjalan tekanan inflasi pada kelompok ini juga diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan

laporan, mengingat bahwa musim penghujan diprediksi sudah berhenti dan normalisasi permintaan masyarkat

terhadap bahan makanan setelah menghadapi Hari Raya Natal dan tahun baru.

Tw III 2016 Tw IV 2016

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 1.21 1.18

Makanan Jadi 0.48 0.68

Minuman yang Tidak Beralkohol 0.18 0.10

Tembakau dan Minuman Beralkohol 0.54 0.40

Kelompok Komoditas

Andil Inflasi Tahunan


Bab 03. Inflasi

Tabel 3.3. Inflasi Kelompok Bahan Makanan


Sumbangan inflasi Kelompok Sandang menurun dari 0,93% (yoy) menjadi 0,84% (yoy) pada triwulan

laporan. Meski sempat menurun setelah Hari Raya Idul Qurban, permintaan terhadap sandang kembali meningkat

untuk menghadapi Hari Raya Natal dan

tahun baru. Oleh karena itulah, meski

terjadi penurunan namun penurunan

yang terjadi tidak terlalu besar. Secara

umum, pencapaian inflasi pada

kelompok ini dipengaruhi oleh

subkelompok sandang laki-laki yaitu

sebesar 0,29% (yoy). Komoditas yang

memiliki andil besar dalam sub kelompok

ini adalah baju muslim sebesar 0,14%

(yoy), celana panjang jeans sebesar

0,06% (yoy) dan baju kaos berkerah

sebesar 0,05% (yoy). Diperkirakan pada triwulan berjalan kelompok sandang akan mengalami pelemahan inflasi,

mengingat bahwa masa kampanye Pemilukada sudah berakhir, dimana biasanya kegiatan pemilu banyak

membutuhkan kaos dari masing-masing calon.

Sumbangan inflasi Perumahan, Air, Listrik,

Gas dan Bahan Bakar menurun menjadi

0,17%, dibandingkan 0,41% pada triwulan III

2016. Tekanan inflasi pada kelompok ini

disumbang oleh subkelompok perlengkapan

rumah tangga sebesar 0,18% (yoy). Adapun

komoditas yang tercatat memberikan

sumbangan besar adalah 0,06% (yoy), mesin

cuci sebesar 0,04% (yoy) dan kulkas/lemari es

sebesar 0,03% (yoy).


Bahan Makanan 1.14 0.09

Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 0.46 0.22

Daging dan Hasil-hasilnya -0.05 -0.13

Ikan Segar 0.18 -0.08

Ikan Diawetkan 0.04 0.04

Telur, Susu dan Hasil-hasilnya -0.08 -0.01

Sayur-sayuran 0.08 -0.09

Kacang-kacangan 0.00 -0.04

Buah-buahan 0.18 -0.02

Bumbu-bumbuan 0.32 0.13

Lemak dan Minyak 0.02 0.05

Bahan Makanan Lainnya 0.00 0.00

Kelompok Komoditas


Tabel 3.4. Inflasi Kelompok Sandang


Tabel 3.5. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan

bahan Bakar



Sandang 0.93 0.84

Sandang Laki-Laki 0.31 0.29

Sandang Wanita 0.31 0.26

Sandang Anak-Anak 0.22 0.22

Barang Pribadi dan Sandang Lain 0.09 0.08

Kelompok Komoditas



Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0.41 0.17

Biaya Tempat Tinggal 0.10 -0.08

Bahan Bakar, Penerangan dan Air 0.13 0.06

Perlengkapan Rumah Tangga 0.19 0.18

Penyelenggaraan Rumah Tangga -0.01 0.01

Kelompok Komoditas



Bab 03. Inflasi

40

Pada triwulan berjalan kelompok ini masih wajib diwaspadai apabila keputusan pemerintah untuk mencabut

subsidi Elpiji 3kg jadi dilaksanakan, mengingat sebagian masyarakat Sulawesi Barat masih menggunakan elpiji

dengan ukuran tersebut.

Inflasi pada kelompok kesehatan tercatat menurun sebesar 0,09% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar

0,11% (yoy). Tekanan inflasi tersebut utamanya disumbang dari sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika

sebesar 0,03% (yoy). Komoditas yang menyumbang pencapaian inflasi adalah pasta gigi dengan andil 0,02%

(yoy) dan parfum sebesar 0,01% (yoy). Tekanan inflasi yang diberikan oleh komoditas ini sejalan dengan prediksi

Bank Indonesia pada triwulan sebelumnya, bahwa dalam rangka menghadapi akhir tahun Hari Raya natal dan

Tahun Baru, masyarakat akan banyak membutuhkan komoditas yang tergabung di dalam kelompok ini seperti

Perawatan Jasmani Dan Kosmetika serta Jasa Perawatan Jasmani.

Diperkirakan bahwa pada triwulan berjalan, tekanan inflasi pada kelompok ini akan melemah seiring dengan

normalisasi permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pada kelompok ini.

Tekanan inflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga meningkat, menjadi 0,16% (yoy)

dibandingkan 0,10% (yoy) pada triwulan lalu. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh subkelompok

pendidikan sebesar 0,15% (yoy). Komoditas yang berperan besar dalam menyebabkan inflasi pada subkelompok

tersebut adalah sekolah dasar dengan andil sebesar 0,09% (yoy) disusul oleh akademi perguruan tinggi sebesar

0,05% (yoy). Tekanan pada komoditas ini disebabkan karena adanya kewajiban pemenuhan uang semester oleh

seluruh murid.

Satu-satunya kelompok yang tercatat mengalami deflasi pada triwulan laporan adalah Kelompok

Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang tercatat sebesar 0,31% (yoy). pelemahan inflasi pada

Kelompok ini disebabkan oleh subkelompok transportasi yang tercatat memberikan andil sebesar -0,34% (yoy)

atau melemah lebih jauh dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -0,50% (yoy). Pelemahan menunjukkan

beberapa hal yaitu, (i) proses pembentukan harga yang lebih kompetitif dibandingkan tahun 2015, (ii) efek harga

energi yang rendah sehingga penyedia transportasi tidak menaikkan harga.

Pada triwulan berjalan diperkirakan tekanan inflasi pada kelompok ini akan menguat, terkait dengan adanya

kemungkinan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM pada akhir tahun dan adanya kenaikan permintaan

masyarakat pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru terhadap komoditas transportasi udara.

Tabel 3.6. Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan

Olah Raga

Tabel 3.7. Inflasi Kelompok Kelompok Transpor,

Komunikasi & Jasa Keuangan


3.6. Disagregasi Inflasi

Tekanan inflasi disumbang oleh komponen baik Volatile Food dan Core. Sedangkan Administered Prices

merupakan satu-satunya komponen yang mengalami deflasi. Secara triwulanan, realisasi inflasi (tahunan) pada

triwulan IV 2016 lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 yaitu sebesar 2,23% (yoy) dari triwulan sebelumnya

sebesar 3,42% (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya sumbangan inflasi dari seluruh komponen,


Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 0.10 0.16

Pendidikan 0.10 0.15

Kursus-Kursus / Pelatihan 0.00 0.00

Perlengkapan / Peralatan Pendidikan -0.01 0.01

Rekreasi 0.01 0.01

Olahraga 0.00 0.00

Kelompok Komoditas



Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan -0.47 -0.31

Transpor -0.50 -0.34

Komunikasi dan Pengiriman -0.01 0.02

Sarana dan Penunjang Transpor 0.04 0.01

Jasa Keuangan 0.00 0.00

Kelompok Komoditas



Bab 03. Inflasi

yaitu volatile food menjadi 0,12% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 1,01% (yoy), core menjadi 2,16% (yoy)

dari triwulan sebelumnya sebesar 2,38% (yoy) dan administered price menjadi -0,05% (yoy) dari triwulan

sebelumnya 0,04% (yoy).

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, pelamahan andil kelompok disagregasi secara umum dapat terlihat dengan

jelas, kecuali pada komponen AP. Pada tahun 2015 komponen VF tercatat memberikan andil sebesar 2,39% (yoy),

kelompok core memberikan andil sebesar 3,10% (yoy). Kedua hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan komoditas

VF sudah jauh lebih baik ditengah kestabilan permintaan masyarakat. Untuk komponen AP tercatat lebih rendah,

sebesar -0,41% (yoy) yang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi baik melalui darat

ataupun udara masih cukup tinggi.

3.6.1. Volatile Food

Berhentinya musim panen dan berakhirnya musim migrasi ikan pada triwulan laporan menyebabkan

pencapaian inflasi pada triwulan laporan menjadi 3,38% (mtm) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

-0,12% (mtm). Hal tersebut secara langsung berdampak pada kapasitas beras yang dapat disediakan kepada

masyarakat untuk menghadapi Hari Raya Natal dan tahun baru. Beberapa komoditas yang berperan besar dalam

pencapaian hal tersebut adalah ikan-ikanan seperti ikan cakalang yang memberikan andil sebesar 0,56% (mtm)

serta ikan layang sebesar 0,05% (mtm). Beras juga tercatat menjadi penyumbang tercapainya inflasi pada

kelompok ini sebesar 0,06% (mtm).

Jika dilihat secara tahunan, komponen VF merupakan komponen yang mengalami pelemahan tekanan inflasi

menjadi 0,57% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,06% (yoy). Pelemahan tersebut

menunjukan bahwa secara tahunan, kebutuhan masyarakat pada akhir tahun tidak sebesar kebutuhan masyarakat

dalam menghadapi Hari Raya Idul Qurban. Membandingkan dengan tahun 2015 pencapaian inflasi kelompok VF

tercatat mengalami penurunan sangat jauh dari 12,19% (yoy) menjadi 0,57% (yoy). Fenomena di atas

menandakan bahwa pemenuhan bahan makanan di tengah kestabilan inflasi pada tahun 2016 sudah jauh lebih

baik. Pelemahan secara tahunan tersebut di sebabkan oleh andil ikan budidaya yaitu bandeng sebesar -0,20%

(yoy) dan komoditas hortikultura yaitu tomat buah sebesar -0,08% (yoy) dan tomat sayur sebesar -0,07% (yoy).

Hal tersebut memberikan sinyal bahwa pemenuhan komoditas hortikultura dan jenis ikan-ikanan tertentu, sudah

lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu

Secara bulanan, pelamahan inflasi VF mencapai puncaknya pada bulan Oktober sebesar -1,75% (mtm), yang

disebabkan oleh normalisasi permintaan paska Hari Raya Idul Qurban. Anomali efek badai La-Nina yang

berdampak pada panjangnya musim migrasi ikan juga diprediksi menyebabkan harga ikan sangat terkendali pada

bulan ini, tingginya produksi hortikultura juga mendukung pencapaian inflasi pada bulan tersebut. Terbukti dari

sumbangan tekanan inflasi pada beberapa komoditas utama yang memberikan andil minus, seperti bawang merah

dengan andil sebesar -0,07% (mtm), layang/benggol sebesar -0,07% (mtm), cabai merah sebesar -0,03% (mtm)

dan cakalang sebesar -0,02% (mtm).

Inflasi beras, hortikulura dan ikan berpotensi melemah pada triwulan berjalan. Hal ini disebabkan karena

masuknya masa panen beras, dan panen hortikultura di wilayah sentra penghasil hortikultura. Untuk menjaga

pencapaian inflasi VF pada level yang diharapkan, TPID Sulawesi Barat telah melakukan pertemuan awal tahun

dengan beberapa kesimpulan, antara lain: (i) peningkatan penggunaan lahan kosong dan pekarangan untuk

menanam hortikultura, (ii) peningkatan luas lahan hortikultura di wilayah sentra bawang dan (iii) menjaga

kelancara distribusi antar daerah.


Bab 03. Inflasi

42

Memperhartikan informasi di atas, maka komponen VF diprediksi masih akan menjadi komponen yang

pencapaian inflasinya cukup rendah di antara komponen lainnya, yaitu berkisar di angka sebesar 0,62% (yoy)

0,65% (yoy).

Grafik 3.9. Inflasi Bulanan Komponen Disagregasi Grafik 3.10. Inflasi Tahunan Komponen Disagregasi


Memperhatikan informasi di atas, maka komponen VF diprediksi masih akan menjadi komponen

yang pencapaian inflasinya paling tinggi di antara komponen lainnya, yaitu sebesar 6,60% (yoy)

7,00% (yoy). Namun demikian pencapaian tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan

pencapaian inflasi VF tahun kemarin yang mencapai angka sebesar 12,19% (yoy). Pada tahun 2017

diproyeksikan inflasi VF secara tahunan akan kembali menguat dalam level yang moderat yaitu dalam

rentang 7,2% (yoy) - 7,5% (yoy). Hal ini disebabkan karena musim migrasi ikan yang kemungkinan

tidak akan sepanjang tahun 2016.

3.6.2. Administered Price

Secara bulanan, libur akhir tahun mendorong kebutuhan masyarakat terhadap angkutan udara dan darat.

Tercatat bahwa pencapaian inflasi pada triwulan laporan adalah sebesar 0,64% (mtm) dan secara andil

memberikan sumbangan sebesar 0,10% (mtm). Jika dilihat secara komoditas, andil terbesar terhadap pencapaian

inflasi kelompok diberikan oleh angkutan udara sebesar 0,04% (mtm), disusul oleh angkutan antar kota sebesar

0,03% (mtm) dan tarif listrik sebesar 0,01% (mtm). Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun

2015, tekanan inflasi yang diberikan oleh kelompok ini cenderung turun dari 1,42% (mtm) pada triwulan IV 2015,

karena adanya penyesuaian harga yang dilakukan oleh pemerintah seperti bensin dan tairf listrik.

Jika dilihat secara tahunan, terjadi pelemahan inflasi yang cukup dalam dari -2,49% (yoy) menjadi -0,34% (yoy).

Penurunan hal tersebut secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun

2016, yaitu penyesuaian harga BBM. Jika dilihat sumbangannya, penurunan tahunan pada kelompok ini

disebabkan oleh komoditas bensin sebesar 0,34% (yoy), angkutan udara sebesar -0,12% (yoy), solar sebesar -

0,04% (yoy) dan angkutan sungai, danau, penyeberangan sebesar -0,01% (yoy).

Adanya kemungkinan penghapusan subsidi BBM pada tahun 2017 berpotensi menyebabkan tekanan inflasi

pada triwulan I 2017. Selain itu adanya penyesuaian tarif penerimaan Negara bukan pajak seperti plat dengan

kenaikan 100%, BPKB motor sebesar 181,25% dan BPKB mobil sebesar 275%, juga memiliki potensi yang cukup

besar untuk mempengaruhi pencapaian inflasi kelompok AP.

Memperhartikan informasi di atas, maka pencapaian inflasi komponen AP pada triwulan berjalan diprediksi

akan sedikit menguat dalam level yang moderat, yaitu sebesar 4,40% (yoy) 4,45% (yoy). Proyeksi pencapaian


Bab 03. Inflasi

tersebut diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,67% (yoy). Jika dilihat secara

bulanan maka diproyeksikan komponen AP akan berada pada rentang pencapaian inflasi sebesar 0,85% (mtm)

0,89% (mtm)

3.6.3. Core Inflation

Secara bulanan pencapaian inflasi core menguat sebesar 0,31% (mtm) dibandingkan dengan triwulan lalu

sebesar 0,26% (mtm). Komoditas yang paling memiliki andil besar dalam pencapaian ini adalah tarif akademi

perguruan tinggi sebesar 0,05% (mtm), yang dipengaruhi oleh kebutuhan mahasiswa untuk melakukan

pembayaran semester oleh mahasiswa. Komoditas lainnya yang memiliki andil tinggi adalah tarif pulsa ponsel

sebesar 0,03% (mtm), minyak kelapa sebesar 0,03% (mtm), tuna sebesar 0,02% (mtm) dan wafer sebesar 0,02%

(mtm). Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2015, tekanan inflasi pada kelompok ini

cenderung menurun dari 0,37% (mtm), yang disebabkan oleh pelemahan tekanan inflasi emas yang dipengaruhi

oleh harga komoditas dunia.

Tekanan inflasi komponen core diperkirakan melemah pada triwulan berjalan. Ekspektasi ini disebabkan oleh

normalisasi permintaan komoditas sandang setelah masa Pilkada selesai. Memperhatikan informasi di atas, maka

pencapaian inflasi komponen core diprediksi akan menguat dalam level yang moderat, yaitu sebesar 4,40% (yoy)

4,40% (yoy). Jika dilihat secara bulanan maka diproyeksikan komponen AP akan berada pada rentang

pencapaian inflasi sebesar 0,85% (mtm) 0,89% (mtm).


Bab 03. Inflasi

44

Boks 2. Meningkatkan Komitmen Koordinasi Pengendalian Inflasi Melalui Penandatanganan Roadmap

MENINGKATKAN KOMITMEN KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI MELALUI PENANDATANGANAN ROADMAP

Tanggal 14 November 2016 merupakan hari bersejarah bagi TPID Sulawesi Barat. yang telah dibentuk dari tahun

2014, karena roadmap Pengendalian inflasi akhirnya disahkan oleh seluruh jajaran Pimpinan Sulawesi Barat. Tidak

tanggung-tanggung, roadmap tersebut ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Barat, Bp. Adnan Anwar Saleh,

Pimpinan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Barat, Bp. Asep Budi Brata dan seluruh Bupati Kabupaten di Sulawesi

Barat yang berjumlah 6 Kabupaten.

Gambar 3.1. Pemaparan Roadmap TPID Gambar 3.2. Peserta HLM TPID Prov. Sulawesi Barat

Sumber: Dokumentasi Bank Indonesia Sumber: Dokumentasi Bank Indonesia

Keterlibatan seluruh jajaran Pimpinan Sulawesi Barat dalam penandatanganan roadmap diharapkan dapat

mendorong jajaran TPID dalam mengelola inflasi agar dapat lebih stabil pencapaiannya, sesuai dengan target

inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 4% +/- 1%.

Dalam proses penyusunannya, KPw BI Prov. Sulawesi Barat secara teliti menganalisis data inflasi yang dirilis oleh

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, selain itu koordinasi secara aktif juga dilakukan dengan seluruh

Kabupaten yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir terciptanya roadmap yang komprehensif

sesuai dengan karakteristik kewilayahan masing-masing Kabupaten. Kabupaten Polewali Mandar misalnya,

mengusulkan agar dapat dimasukkan biaya transportasi darat dalam roadmap Pengendalian inflasi bagi kabupaten

yang tidak memiliki bandara. Kabupaten Mamuju Utara mengusulkan agar kelompok ikan-ikanan mendapat

perhatian khusus dalam proses Pengendalian inflasi mengingat bahwa komoditas tersebut merupakan komoditas

yang sering mengalami tingkat volatilitas yang tinggi.

Gambar 3.3. Jajaran Pimpinan TPID Prov. Sulawesi Barat

Sumber: Dokumentasi Bank Indonesia

BOKS 2


Bab 03. Inflasi

Menindaklanjuti hal tersebut, maka di dalam roadmap disepakati hal-hal sebagai berikut: (i) komoditas yang

tergabung di dalam kelompok inflasi bahan makan bergejolak atau Volatile Food (VF) yang harus diwaspadai yaitu

beras, ikan-ikanan, hortikultura telur ayam ras dan daging-dagingan, (ii) komoditas yang tergabung di dalam

kelompok harga yang diatur oleh pemerintah atau Administered Prices (AP) yang harus diwaspadai yaitu bensin,

transportasi udara, bahan bakar rumah tangga dan angkutan antar kota dan (iii) komoditas yang tergabung di

dalam kelompok inti atau core yang harus diwaspadai adalah sewa rumah.

Ke depan, roadmap yang telah ditangani ini akan dijadikan acuan bagi Provinsi dan Kabupaten dalam merumuskan

RPJMD dan RKPD, sehingga program Pengendalian inflasi dapat selaras dengan program daerah. Langkah ini

dipandang perlu dilakukan dalam rangka mendapatkan alokasi anggaran yang optimal sesuai dengan program

Pengendalian inflasi yang direncanakan. Efek multiplier yang diharapkan dengan adanya roadmap adalah

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil bagi Sulawesi Barat.


Bab 03. Inflasi

46

Boks 3. Mencari Ilmu di Pulau Seribu Dewa

MENCARI ILMU DI PULAU SERIBU DEWA

Dalam rangka meningkatkan wawasan serta cakrawala berpikir TPID Prov. dan Kabupaten Sulawesi Barat, KPw BI

Prov. Sulawesi Barat menginisiasi studi banding TPID ke Provinsi Bali pada tanggal 24 s.d. 25 November 2016.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pencapaian TPID Prov. Bali dalam melakukan pengelolaan inflasi hingga

berbuah manis dengan predikat sebagai TPID terbaik di tingkat Provinsi untuk tahun 2016. Inisiasi tersebut

disambut baik oleh seluruh TPID Provinsi dan Kabupaten yang terlihat dari antusiasme Pejabat Provinsi dan

Kabupaten yang ikut dalam kegiatan studi banding dimaksud.

Hari pertama dilalui dengan berdiskusi dengan TPID Prov. Bali. TPID Sulawesi Barat mendapatkan banyak pelajaran

dari mulai koordinasi pengelolaan lintas Provinsi dan Kabupaten, seperti pelaksanaan pasar murah yang tidak

hanya dilakukan pada saat hari besar, penyusunan anggaran pengelolaan inflasi dan program yang dapat

meredam gejolak komoditas pendorong inflasi.

Tidak berhenti di situ, selepas berdiskusi dengan TPID Prov. Bali, TPID Prov. Sulawesi Barat melakukan capacity

building dengan melakukan diskusi bersama pakar pengelolaan inflasi yaitu, Bp. Suntono selaku kepala BPS Prov.

Sulawesi Barat dan Ir. Budi Suharjo selaku peneliti IPB terkait masalah pasar. Dari diskusi tersebut TPID

mendapatkan banyak pengetahuan seperti pentingnya menjembatani gap yang ada di pasar dan fungsi serta

peran jalur distribusi dalam menekan angka inflasi.

Gambar 3.4. Diskusi dengan TPID Prov. Bali Gambar 3.5. Kunjungan TPID Prov. Sulawesi Barat


Hari ke dua TPID Prov. Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke beberapa tempat yaitu, Simantri (Sistem Pertanian

Terintegrasi) yang sangat popular di Provinsi Bali dalam menekan angka inflasi terutama untuk komoditas beras.

Dalam Simantri TPID Prov. Sulawesi Barat mendapatkan informasi bahwa integrated farming dapat dilakukan

dengan biaya anggaran +/- Rp200 juta Rupiah. Namun uang bukan faktor utama yang menentukan keberhasilan

integrated farming di suatu wilayah. Yang menentukan adalah komitmen dari Kelompok Tani yang mengelola

komplek integrated farming tersebut. Selepas istirahat siang, TPID Prov. Sulawesi Barat kemudian mengunjungi

salah satu klaster padi binaan KPw BI Prov. Bali, yaitu Subak Pulagan. TPID belajar bagaimana caranya

meningkatkan produksi padi tanpa harus menggunakan penyubur tanah yang bersifat kimiawi.

Mendapatkan banyak pelajaran pengendalian pengelolaan inflasi dari TPID Prov. Bali, TPID Prov. Sulawesi Barat

bertekad untuk melancarkan koordinasi di antara Provinsi dan Kabupaten, sehingga bottleneck yang terjadi selama

ini dapat diselesaikan dan berdampak pada pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

BOKS 3


Bab 04. Stabilitias Keuangan Daerah

4. Stabilitas Keuangan Daerah

Bab 04 Stabilitas Keuangan Daerah


Bab 04. Stabilitas Keuangan Daerah

48



4.1. Perkembangan Stabilitas Keuangan Rumah Tangga

4.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat. Sebagai provinsi yang berusia muda dan masih berkembang, sektor

rumah tangga memiliki peranan penting dalam menunjang sistem keuangan dan mendorong perekomian daerah.

Hal ini diindikasikan dengan dominannya pangsa konsumsi rumah tangga di dalam PDRB Sulawesi Barat, pada

tahun 2016 pangsanya sebesar 52,11%, sebaliknya dengan kecenderungan yang meningkat, konsumsi rumah

tangga pada tahun 2016 mampu tumbuh sebesar 4,69%. Sementara peran sentral rumah tangga dalam sistem

keuangan tercermin dari besarnya pangsa dana pihak ketiga (DPK) yang bersumber dari tabungan di tahun 2016

sebesar 77,09% serta pangsa penyaluran kredit ke rumah tangga sebesar 38,92%. Dominasi rumah tangga

tersebut menginformasikan pula bahwa kondisi perekonomian dan keuangan Sulawesi Barat rentan dipengaruhi

oleh kondisi keuangan rumah tangga, yaitu tingkat pendapatan, tingkat penciptaan lapangan kerja,

pengangguran dan kondisi pembiayaan/ kredit oleh rumah tangga.

Survei Konsumen: konsumsi rumah tangga triwulan IV 2016 cenderung melambat. Secara umum konsumsi

rumah tangga di tahun 2016 tumbuh melambat, yakni 4,69% dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,02%. Secara

triwulanan pun konsumsi rumah tangga cenderung melemah dibandingkan peride sebelumnya, dari 3,64% (yoy)

pada triwulan III 2016 menjadi 2,82% (yoy). Seiring dengan perlambatan tersebut, pangsa konsumsi rumah tangga

dalam perekonomian pun turun. Pada tahun 2016, pangsa konsumsi rumah tangga sebesar 52,11% sedikit lebih

rendah dari 2015 sebesar 52,14%. Penurunan pangsa tersebut dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi yang terjadi

di tahun 2016, sehingga pangsa di triwulan IV 2016 pun menurun, dari 51,71% (triwulan III 2016) menjadi

48,94%.

Grafik 4.1. Konsumsi Rumah Tangga

Grafik 4.2. Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi

Saat ini di Mamuju

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumber: Bank Indonesia, diolah

Aktivitas usaha melemah dan kredit pun tumbuh merayap. Lemahnya pengeluaran konsumsi yang tercermin

dari moderasi pertumbuhannya di PDRB, turut mempengaruhi penyaluran kredit dari perbankan kepada

masyarakat. Pada tahun 2016, rumah tangga cenderung menahan konsumsinya sehingga realisasi kredit kepada

rumah tangga yang umumnya berupa kredit konsumsi, mengalami relaksasi pertumbuhan pada beberapa

jenisnya, antara lain pembelian ruko/rukan (-20,56%, yoy), kredit kendaraan bermotor ( 6,42%) dan kredit multi

guna (-9,11%).

Melemahnya konsumsi rumah tangga terkonfirmasi pula dari hasil survei konsumen periode triwulan IV 2016.

Konsumen meyakini bahwa persepsi terhadap kondisi perekonomian akan sedikit lebih baik dibandingkan triwulan

lalu. Hal ini terkonfirmasi dari indeks keyakinan konsumen (IKK) sebesar 128,5 dibandingkan 127,0 pada triwulan



50

III 2016. Utamanya peningkatan indeks tersebut didorong oleh kenaikan indeks ekspektasi konsumen sebesar 12,3

poin.

Grafik 4.3. Perkembangan Indeks Kondisi

Ekonomi Saat ini di Mamuju

Grafik 4.4. Perkembangan Indeks Ekspektasi

Konsumen


Meskipun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) relatif meningkat dibandingkan triwulan lalu, namun Indeks Kondisi

Ekonomi saat ini (IKE) menurun dari 128,0 di bulan September 2016 menjadi 118,7 pada Desember 2016.

Penurunan IKE utamanya didorong oleh penurunan indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks konsumsi

barang tahan lama yang masing-masing mengalami penurunan sebanyak 55 poin (qtq) dan 6 poin (qtq) sehingga

nilai indeksnya menjadi 118,0 dan 106,0. Variabel lain pada Survei Konsumen menginformasikan pula bahwa

sebagian responden mengalihkan keseharian konsumsinya menjadi cicilan pinjaman, tercermin dari pangsa

konsumsi dalam pengeluaran rumah tangga turun dari 66,18% menjadi 59,32%, sebaliknya pangsa cicilan

meningkat dari 19,12% menjadi 25,07%.

Ekspektasi konsumen 6 bulan ke depan membaik. Hal ini ditandai dengan perubahan Indeks Ekspektasi

Konsumen (IEK) yang lebih baik dibandingkan triwulan lalu, dari 126,0 menjadi 138,3. Ekspektasi positif tesebut

didukung oleh eskalasi indeks dua komponen IEK, yaitu indeks penghasilan konsumen yang meningkat 32 poin

dan indeks kegiatan usaha yang meningkat 26 poin. Sehingga indeks keduanya pada triwulan IV 2016 sebesar

144,0 dan 141,0. Perbaikan infrastruktur dan harapan adanya kenaikan penghasilan dalam 6 bulan kedepan

melatarbelakangi ekspektasi konsumen tesebut. Faktor eksternal lain yang turut mempengaruhi yaitu kepastian

hasil pilkada Gubernur dan implementasi program kerja Pemerintah Provinsi, diyakini turut mempengaruhi persepsi

pelaku usaha dan konsumen terhadap kondisi perekonomi 6 bulan yang akan datang.

Grafik 4.5. Inflasi Triwulanan dan Ekspektasi harga 3

bulan yang akan datang

Grafik 4.6. Penggunaan Penghasilan Konsumen




Khusus konsumsi barang tahan lama, diperkirakan masih akan mengalami trend menurun dalam 3 bulan kedepan,

dengan perubahan indeks dari 153,0 menjadi 147,0 (di bulan Maret 2017). Melemahnya konsumsi tersebut

terutama terjadi pada konsumsi bahan makanan serta makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Sementara

indeks konsumsi pada kelompok komoditas lainnya mengalami peningkatan setelah ekspektasi untuk akhir

triwulan IV 2016 mencapai level minimum optimis, sebesar 100,0. Seiring dengan melemahnya permintaan yang

antara lain karena berakhirnya masa kampanye, pada sisi lain terjadi peningkatan supply pada saat musim panen

untuk beberapa komoditas, maka kerentanan harga dalam 3 bulan ke depan pun diperkirakan akan sedikit

menurun.

4.1.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Masyarakat mengalihkan sebagian konsumsi menjadi cicilan. Bagi sebagian rumah tangga, melemahnya

konsumsi merupakan kesempatan untuk mengalihkan sebagian pendapatannya menjadi angsuran/cicilan. Pangsa

konsumsi menurun dari 66,18% menjadi 59,32%, pada saat bersamaan cicilan pinjaman meningkat dari 19,12%

menjadi 25,07%. Kondisi ini mengindikasikan kerentanan rumah tangga dan potensi default pada triwulan IV

2016 cenderung lebih rendah dibandingkan triwulan lalu, dan rumah tangga berupaya untuk memperbaiki debt

rationya. Hal positif lainnya yaitu meningkatnya pangsa tabungan dalam pengeluaran rumah tangga, dari 14,70%

pada triwulan III 2016 menjadi menjadi 15,61% (Grafik 4.6).

Tabel 4.1. Tabungan Menurut Tingkat Pendapatan

Triwulan III 2016

Tabel 4.2. Tabungan Menurut Tingkat Pendapatan

Triwulan IV 2016


Upaya menurunkan kerentanan melalui peningkatan tabungan. Meskipun pangsa tabungan hanya sedikit

meningkat, namun terdapat perkembangan positif yang mendorong yaitu menurunnya pangsa rumah tangga

yang tidak bisa menabung (TBM) dari 56,0% di triwulan III 2016 menjadi 44,7% (Tabel 4.2). Disamping itu upaya

menabung rumah tangga meningkat pada setiap jenjang pengeluaran dan tabungan. Berdasarkan tingkat

pengeluaran, perubahan cukup besar pada responden yang memiliki pengeluaran antara Rp1-2 juta, pangsa

rumah tangga yang menabung s.d 10% meningkat dari 5,7% menjadi 8%. Pada kelompok pengeluaran antara

Rp2,1 3 juta, pangsa responden yang menabung antara 0-10,0% dan 10,0-20,0% meningkat dari 1,3% menjadi

4,0% dan 6,7% menjadi 9,0%. Secara umum terlihat bahwa pangsa tabungan responden meningkat seiring

dengan meningkatnya pengeluaran konsumen rumah tangga.

DSR meningkat, indikasi pemanfaatan kartu kredit semakin baik. Melemahnya pangsa konsumsi dalam

pengeluaran terkait erat dengan penggunaan uang tunai didalam transaksi. Namun indikasi pelemahan konsumsi

tersebut tidak sepenuhnya tercermin dari pengeluaran uang tunai, karena pada saat bersamaan terjadi

peningkatan pangsa untuk pembayaran angsuran/cicilan dan salah satu variabel yang mencerminkan hal tersebut

yaitu meningkatnya intensitas pembayaran angsuran untuk kartu kredit.

Pada triwulan laporan, hasil survei konsumen mengindikasikan bahwa Debt Service Ratio/ DSR di kota Mamuju

cenderung meningkat, dari 19,12% menjadi 25,07%. Hal ini mengindikasikan meningkatnya ratio pinjaman

0-10% 10%-20% 20%-30% >30% TBM

Rp1 - 2 jt 5.7% 25.3% 2.7% 0.0% 48.0%

Rp2,1 - 3 jt 1.3% 6.7% 0.7% 0.0% 7.3%

Rp3,1 - 4 jt 0.0% 1.0% 0.3% 0.0% 0.3%

Rp4,1 - 5 jt 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3%

>Rp5 jt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total 7.0% 33.3% 3.7% 0.0% 56.0%

Pengeluaran/

bln

Triwulan III 2016

Tabungan

0-10% 10%-20% 20%-30% >30% TBM

Rp1 - 2 jt 8.0% 14.3% 1.7% 0.3% 35.7%

Rp2,1 - 3 jt 4.0% 9.0% 2.3% 0.3% 7.7%

Rp3,1 - 4 jt 2.7% 3.7% 1.7% 0.0% 1.0%

Rp4,1 - 5 jt 2.3% 1.3% 0.7% 0.0% 0.0%

>Rp5 jt 0.3% 2.0% 0.7% 0.0% 0.3%

Total 17.3% 30.3% 7.0% 0.7% 44.7%

Pengeluaran/

bln

Triwulan IV 2016

Tabungan



52

didalam pengeluaran rumah tangga, terutama pangsa konsumen yang memiliki DSR lebih dari 20% (Tabel 4.4).

Pada DSR 20%-30%, umumnya peningkatan yang terjadi pada kelompok responden yang memiliki pengeluaran

lebih dari Rp2 juta/bulan (Tabel 4.4). sehingga total DSR untuk kelompok ini meningkat dari 16,3% menjadi

20,3%. Peningkatan terjadi pula pada DSR yang lebih dari 30%, dari 1,7% (triwulan III 2016) menjadi 10,3%,

didorong oleh peningkatan DSR pada semua kelompopk pendapatan.

Tabel 4.3. Debt Service Ratio Triwulan III 2016 Tabel 4.4. Debt Service Ratio Triwulan IV 2016


Penggunaan Kartu Kredit meningkat dengan NPL yang terjaga. Salah satu indikasi peningkatan DSR melalui

penggunaan kartu kredit yaitu kuantitas penggunaa kartu kredit/ credit card (CC) di wilayah Sulawesi Barat yang

tumbuh secara moderat dibandingkan triwulan lalu (qtq). Nilai penggunaan kartu kredit meningkat Rp156,12 juta

(0,89%) menjadi Rp17,73 miliar. Pada saat bersamaan potensi no performing loan (NPL) dari penggunaan kartu

kredit dapat ditekan secara masif menjadi 2,0% atau sebesar Rp361,9 juta, dibandingkan NPL CC pada triwulan

lalu sebesar 3,6%.

4.1.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan Perbankan

Dominasi simpanan perorangan menguat. Jumlah simpanan perseorangan di perbankan pada tahun 2016

tumbuh sebesar 5,3% (yoy), tidak sebaik pertumbuhan tahun lalu sebesar 15,1%. Kenaikan tersebut mendorong

nilai DPK perorangan di penghujung tahun 2016 menjadi Rp3,12 triliun atau setara 89,1% dari total dana pihak

ketiga. Pangsa DPK perorangan di tahun 2016 meningkat pada level moderat dibandingkan 89,5% pada tahun

2015.

Grafik 4.7. Pangsa DPK Perseorangan Terhadap

Total DPK di Sulawesi Barat

Grafik 4.8. Komposisi DPK Perseorangan di

Sulawesi Barat

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Secara triwulanan, tingkat pertumbuhan pada triwulan IV 2016 sebesar 5,3% (yoy) melambat dibandingkan 9,9%

(yoy) pada triwulan lalu. Melandainya pertumbuhan DPK dipengaruhi oleh melambatnya ekspansi tabungan pada

0-10% 10%-20% 20%-30% >30%

Rp1 - 2 jt 54.7% 16.7% 10.0% 0.3%

Rp2,1 - 3 jt 6.0% 3.3% 6.0% 0.7%

Rp3,1 - 4 jt 0.3% 0.3% 0.3% 0.7%

Rp4,1 - 5 jt 0.7% 0.0% 0.0% 0.0%

>Rp5 jt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total 61.7% 20.3% 16.3% 1.7%

Pengeluaran/

bln

Triwulan III 2016

Debt Service Ratio (DSR)

0-10% 10%-20% 20%-30% >30%

Rp1 - 2 jt 40.3% 10.0% 7.7% 2.0%

Rp2,1 - 3 jt 9.0% 4.0% 7.7% 2.7%

Rp3,1 - 4 jt 3.0% 1.0% 2.3% 2.7%

Rp4,1 - 5 jt 0.3% 0.7% 1.3% 2.0%

>Rp5 jt 0.7% 0.3% 1.3% 1.0%

Total 53.3% 16.0% 20.3% 10.3%

Pengeluaran/

bln

Triwulan IV 2016

Debt Service Ratio (DSR)



akhir tahun 2016. Besarnya pangsa simpanan rumah tangga dalam sistem perbankan di Sulawesi Barat

mengindikasikan kerentanan dan kendala yang dihadapi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit atau

pembiayaannya, karena mayoritas sumber pendanaan yang bersifat jangka pendek.

Berdasarkan jenisnya, kontraksi pertumbuhan tahunan (yoy) yang terbesar terdapat pada Giro yang menurun

signifikan dari 1,7% di tahun 2015 menjadi -23,0% pada tahun 2016. Diikuti dengan melambatnya pertumbuhan

tabungan dari 15,8% (yoy; 2015) menjadi 5,6% (yoy) pada tahun 2016. Sebaliknya pertumbuhan deposito

menigkat dari 21,5% (yoy) menjadi 27,3% (yoy). Meskipun tabungan tumbuh melambat namun pangsanya

didalam DPK perorangan sedkit meningkat dari 84,7% (2015) menjadi 85,0% (2016).

Sementara secara triwulanan, hanya deposito yang tumbuh menguat. Peningkatan pertumbuhan secara

triwulanan hanya dialami oleh deposito, yang tumbuh sebesar 27,3% (yoy) di triwulan IV 2016 dibandingkan

19,4% (yoy) pada triwulan lalu. Hal ini ditengarai karena dipengaruhi oleh tendensi konsumen untuk menahan

konsumsinya pada tahun 2016, terutama di penghujung tahun, dan sementara waktu menempatkan dana

tersebut dalam bentuk deposito.

Pertumbuhan DPK perseorangan tidak lebih baik dibandingkan non perseorangan. Kondisi ekonomi yang

kurang kondusif dan melemahnya daya beli masyarakat, membuat pertumbuhan DPK perseorangan tumbuh

melambat dari 13,3% (yoy) di tahun 2015 menjadi 5,8%, sementara non perseorangan meningkat signifikan dari

0,1% (yoy) menjadi 9,7% (yoy) di tahun 2016. Seperti halnya komparasi tahunan, secara triwulanan pun

pertumbuhan dana no perorangan meningkat dari -17,3% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 9,7% (yoy) pada

triwulan IV 2016. Sementara DPK perorangan tumbuh lebih moderat, dari 0,7% (yoy) pada triwulan III 2016

menjadi 5,8% (yoy) pada triwulan laporan.

Grafik 4.9. Pangsa DPK Perseorangan Terhadap

Total DPK di Sulawesi Barat

Grafik 4.10. Komposisi DPK Perseorangan di

Sulawesi Barat


Penurunan simpanan dipengaruhi oleh penurunan suku bunga pada simpanan murah. Seiring dengan

menurunnya suku bunga jangkar 7-days repo rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, suku bunga dana

perbankan pun turut menurun, terutama pada dana murah. Hal ini untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan

perbankan. secara umum suku bunga dana di tahun 2016 cenderung meningkat, dari 2,23% menjadi 2,29%,

dimana peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan imbal jasa giro dari 1,93% (2015) menjadi 2,55% (tahun

2016). Sementara dalam kurun waktu yang sama, suku bunga tabungan dan deposito juga menurun, dari 1,68%

menjadi 1,41% dan bunga deposito dari 6,78% menjadi 6,32%. Meskipun penurunan suku bunga tabungan

merupakan yang terendah, namun dengan pangsa yang besar dalam DPK mengakibatkan dampak cukup

signifikan dalam perkembangan DPK perorangan.



54

Secara triwulanan, suku bunga relatif stabil. Suku bunga DPK pada triwulan III 2016 sebesar 2,25% masih relatif

stabil sebesar 2,29% pada triwulan IV 2016. Kestabilan bunga tersebut terutama pada tabungan, yang masih

sekitar 1,40%. Sementara suku bunga giro dan deposito cenderung meningkat dari 2,44% menjadi 2,55% dan

6,22% menjadi 6,32%. Meskipun suku bunga masih relatif stabil namun kerentanan pendanaan di perbankan

Sulawesi Barat masih cukup tinggi, dengan dominasi dana perorangan dalam bentuk tabungan, sehingga

membatasi ekspansi kredit yang dapat dilakukan perbankan.

4.1.4. Kredit Perbankan Sektor Rumah Tangga

Pertumbuhan kredit RT melambat. Pertumbuhan kredit pada tahun 2016 tumbuh sebesar 19,85% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan 13,88% (yoy) pada tahun 2015. Pertumbuhan tersebut didorong pertumbuhan kredit

konsumsi yang meningkat dari 9,28% (yoy) menjadi 24,77% (yoy), terutama kredit kepemilikan rumah (KPR).

Sementara itu secara triwulanan, pertumbuhan kredit cenderung lebih lambat dibandingkan triwulan lalu yang

mampu tumbuh hingga 24,01% (yoy), kembali pertumbuhan kredit konsumsi menjadi motor utama dari

pertumbuhan kredit triwulanan.

Berdasarkan jenis penggunaan kredit konsumsi, mayoritas penggunaan kredit mengalami perlambatan

pertumbuhan, namun eskalasi pertumbuhan kredit pada KPR dan kredit multiguna (KMG), yang masing-masing

tumbuh sebesar 18,3% (yoy) dan 30,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 9,6% (yoy) dan

14,6% (yoy) mampu mendongkrak pertumbuhan kredit konsumsi pada tahun 2016. Sementara pertumbuhan

KKB yang merupakan penerima kredit terbesar ketiga, mengalami pelemahan yang signifikan, dari 43,8% (yoy) di

tahun 2015 menjadi 3,0% (yoy) di tahun 2016.

Sementara itu secara triwulanan, dari 3 jenis kredit penyerap pembiayaan terbesar, KPR pertumbuhannya

meningkat dari 9,6% (yoy) menjadi 18,3% (yoy), diikuti KKB yang mulai menapaki pertumbuhan positif (3,01%;

yoy) setelah triwulan lalu mencatat kontraksi sebesar -21,7% (yoy). Tumbuh positifnya KKB ditengarai seiring

dengan perbaikan pendapatan masyarakat, sehingga mendorong kenaikan permintaan kendaraan. Sementara,

perlambatan pada KMG ditengarai seiring dengan melemahnya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga

masyarakat pun sedikit menurunkan permintaan terhadap KMG.

Grafik 4.11. Perkembangan Kredit Rumah Tangga

Grafik 4.12. Perkembangan Risiko Kredit Rumah

Tangga


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2014 2015 2016

Pertumbuhan KPR Pertumbuhan KKB

Pertumbuhan KMG Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

% yoy

1.79%

1.67%

0.46%

0.96%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%


2014 2015 2016

NPL KPR NPL KKB

NPL KMG NPL Kredit Rumah Tangga



Risiko kredit rumah tangga terjaga pada level rendah. NPL kredit rumah tangga pada triwulan IV 2016 berada

pada level 0,96%, relatif lebih baik dibandingkan tahun lalu sebesar 1,3%. Penurunan NPL tersebut terutama

terjadi pada KMG dari 0,7% (2015) menjadi 0,46% (2016). Demikian pula NPL KPR yang telah mampu ditekan

dari 2% (2015) menjadi 1,79% (2016). Sementara itu, NPL untuk kredit Ruko/Rukan masih dalam kisaran 2 (dua)

digit, sehingga potensi risiko pada kredit ruko ini perlu diwaspadai.

Membaiknya NPL terlihat secara triwulanan. Tercermin dari tingkat NPL yang lebih rendah dibandingkan 1,04%

pada triwulan lalu. Penurunan NPL KPR dari 2,38% (triwulan III 2016) menjadi 1,79% pada triwulan laporan dan

terjaganya NPL KKMG sebesar 0,46% memberikan andil positif terhadap penurunan NPL di triwulan IV 2016.

4.2. Perkembangan Stabilitas Keuangan Korporasi

Kredit korporasi di tahun 2016 tumbuh melemah sebesar 14,30% (yoy). Kredit korporasi pada tahun 2016

tercatat RP3,51 triliun, tumbuh sebesar 14,30% (yoy) melambat dibandingkan 19,59% (yoy) pada tahun 2015.

Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor-sektor yang mayoritas menyerap kredit relatif

besar, yaitu sektor jasa sosial masyarakat dari 30,45% (yoy) menjadi 24,77% (yoy), diikuti sektor perdagangan

dari 18,37% (yoy) menjadi 10,95% (yoy) dan sektor industri pengolahan yang pertumbuhannya terkoreksi dari

36,38% (yoy) menjadi -42,85% (yoy). Pelemahan sektor industri disebabkan rendahnya produksi kelapa sawit

sehingga korporasi membatasi untuk ekspansi melalui kredit. Dengan relaksasi pertumbuhan tersebut, nilai

masing-masing kredit pada tahun 2016 sebesar Rp200,21 miliar, Rp2,06 miliar dan Rp90,42 miliar. Perlambatan

pertumbuhan tersebut tertahan dengan masih meningkatnya pertumbuhan kredit pertanian dari 17,84% (yoy;

2015) menjadi 33,09% (yoy) di tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp884,47 miliar.

Grafik 4.13. Perkembangan Kredit Korporasi Grafik 4.14. Perkembangan Risiko Kredit Korporasi


Secara triwulanan, pertumbuhan kredit melambat dari 22,55% (yoy) menjadi 14,30% (yoy). Melambatnya

pertumbuhan kredit tersebut disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan kredit pada semua sektor ekonomi di

triwulan IV 2016. Penurunan cukup besar terjadi pada sektor pertanian, dari 41,41% (yoy) di triwulan III 2016

menjadi 33,09% (yoy) pada triwulan IV 2016. Demikian pula dengan kredit sektor pengangkuran yang secara

signifikan melambat dari 104,42% (yoy) menjadi 68,54% (yoy) pada tiwulan IV 2016. Kredit perdagangan yang

menjadi primadona penyaluran kredit pun menunjukkan perlambatan pertumbuhan dari 19,04% (yoy) menjadi

10,95% (yoy).

Tingkat risiko kredit korporasi meningkat. Kondisi ekonomi yang kurang kondusif tidak hanya mempengaruhi

penyaluran kredit, namun mendongkrak ratio NPL kredit korporasi pada tahun 2016, setidaknya meningkat

dibandingkan triwulan III 2016. Secara tahunan rasio NPL lebih baik dibandingkan tahun 2015, yaitu sebesar



56

3,30% di tahun 2015 turun menjadi 1,46% pada tahun 2016. Penurunan tersebut didorong oleh perbaikan NPL

pada seluruh sektor ekonomi, terutama sektor perdagangan dari 3,59% menjadi 2,10%, dan NPL sektor pertanian

dari 0,94% menjadi 0,35%.

Pada periode triwulanan NPL meningkat. NPL kredit korporasi di triwulan IV 2016 justru meningkat

dibandingkan triwulan lalu, dengan perubahan rasio dari 0,80% menjadi 1,46%. Kembali, peningkatan NPL

tersebut sangat dipengaruhi oleh NPL sektor pertanian dan perdagangan, yang mengalami peningkatan NPL dari

0,23% menjadi 0,35% dari 1,20% menjadi 2,10%. Sementara NPL pada sektor lainnya meski cenderung

meningkat namun pada level moderat. Kondisi ini mencerminkan kerentanan pada sektor korporasi yang

cenderung meningkat, diindikasikan dengan meningkatnya NPL, meskipun rasio NPL dari kredit korporasi hingga

saat ini masih terjaga di bawah level psikologis, yaitu sebesar 2%.

Kinerja kredit diperkirakan membaik pada periode mendatang. Melambatnya pertumbuhan kredit pada

triwulan IV dan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi yang giat dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten, diperkirakan akan mempu mendorong pertumbuhan kredit ke tingkat pertumbuhan

yang lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016. Terutama dengan adanya momen pemilihan kepala daerah dan

masih tingginya back log kebutuhan perumahan di Sulawesi Barat.

4.3. Perkembangan Institusi Perbankan

Kinerja perbankan tahun 2016 membaik, ditopang oleh penyaluran kredit. Dalam menjalankan fungsi

intermedianya, kinerja perbankan di Sulawesi Barat pada tahun 2016 tumbuh cukup baik, sbesar 19,22% (yoy)

dibandingkan 7,16% (yoy) pada tahun 2015. Pertumbuhan tersebut mendorong nilai aset perbankan di

penghujung tahun 2016 menjadi Rp6,12 triliun. Ekspansi kredit (berdasarkan lokasi bank) yang cukup baik secara

tahunan menjadi alasan utama yang melatbelakangi peningkatan kinerja tersebut. Pada tahun 2016 kredit tercatat

tumbuh 24,43%, lebih baik dibandingkan 9,34% di tahun 2015. Pembangunan perumahan di Sulawesi Barat

membuat pertumbuhan kredit konstruksi meningkat seignifikan dari -11,70% (yoy) tahun 2015 menjadi 148,22%

(yoy) di tahun 2016. Pertumbuhan kredit terjadi pula pada sektor lainnya, seperti sektor perdagangan yang mampu

mendorong pertumbuhannya dari 2,39% (yoy) menjadi 14,05% (yoy).

Sementara itu, lambatnya pertumbuhan DPK menjadi salah satu faktor yang menahan penignkatan kinerja

perbankan. Pada tahun 2016 nilai DPK (menurut loekasi bank) sebesar Rp3,48 triliun, tumbuh 5,18% (yoy) lebih

lambat dibandingkan 13,32% (yoy) pada tahun 2015. Selain karena kondisi ekonomi yang kurang kondusif,

penerapan kebijakan fiskal ketat oleh pemerintah turut mempengaruhi sumber pendanaan perbankan yang

berasal dari Pemerintah

Secara triwulanan, pertumbuhan aset didorong oleh menguatnya pertumbuhan dana. Berbeda halnya

dengan periode tahunan, secara triwulanan pertumbuhan dana perbankan meningkat, dengan kenaikan

pertumbuhan dari -0,27% menjadi 5,18% (yoy) pada triwulan IV 2016. Hal ini mendorong aset perbankan mampu

tumbuh lebih tinggi dari 17,79% (yoy) pada tiwulan III 2016 menjadi 19,22% (yoy) pada triwulan laporan.

Sebaliknya pertumbuhan kredit cenderung melemah, disebabkan oileh melambatnya pertumbuhan kredit

pertanian dari 25,59% (yoy) menjadi 19,33% (yoy) dan kredit perdagangan yang tumbuh melemah dari 16,75%

(yoy) menjadi 14,05% (yoy).

Sementara itu, berdasarkan jenis penggunaan kredit, pertumbuhan kredit di tahun 2016 dipicu oleh kenaikan

signifikan pertumbuhan kredit konsumsi dari 10,44% (yoy) menjadi 29,00% (yoy). Sementara secara triwulanan,

seluruh jenis kredit penggunaan mengalami penurunan pertumbuhan. Terbesar pada kredit konsumsi dari 34,44%



(yyoy) menjadi 29,00% (yoy), diikuti kredit investasi dari 35,58% (yoy) menjadi 30,51% (yoy) dan kredit modal

kerja dari 18,07% (yoy) menjadi 14,81%. Namun demikian perkembangan pertumbuhan secarra periode tahunan

dan triwulanan tidak terlampau mempengaruhi pangsa kredit konsumsi, yang masih menjadi pangsa terbesar

57,65%, diikuti dengan kredit modal kerja 30,79% dan kredit investasi sebesar 11,56%.

Grafik 4.15. Perkembangan Aset dan DPK Grafik 4.16. Perkembangan Penyaluran Kredit


4.4. Perkembangan Pembiayaan UMKM dan Akses Keuangan

Pertumbuhan kredit UMKM di Sulawesi Barat melambat. Kredit UMKM Sulawesi Barat tumbuh 14,05% (yoy),

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 25,63% (yoy). Meskipun melambat, perkembangan

kredit UMKM secara umum sudah cukup baik. Pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Sulawesi

Barat mencapai 42,66%. Basis perekonomian Sulawesi Barat yang bersumber dari sumber daya alam berupa

tanaman pangan, membuat masyarakat dapat dengan mudah menghasilkan makanan jadi dari hasil lahan sendiri.

Namun, pengolahan yang masih sederhana menyebabkan hasil olahan tidak menghasilkan nilai tambah yang

signifinan. Sementara, risiko kredit UMKM cenderung menurun. NPL kredit UMKM pada triwulan IV 2016

mencapai 3,5%. Prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit UMKM yang diterapkan perbankan

menyebabkan NPL UMKM di Sulawesi Barat terus mengalami penurunan.

Grafik 4.17. Perkembangan Kredit UMKM Grafik 4.18. Perkembangan Risiko Kredit UMKM


Dalam kiprahnya di Sulawesi Barat, KPw BI Prov. Sulawesi Barat juga turut berperan dalam pengembangan UMKM

melalui langkah nyata. Hal tersebut ditunjukan melalui pemberian bantuan, asistensi dan pengembangan UMKM

yang memiliki potensi tinggi di Sulawesi Barat. Sampai dengan akhir tahun 2016 beberapa pengembangan UMKM

yang dilakukan oleh KPw BI Prov. Sulawesi Barat adalah:



58

Pembinaan petani coklat dari hulu ke hilir. Pembinaan dilakukan pada 2 kelompok tani yaitu Kelompok

Tani Samaturu dan Kelompok Tani Sibatupanga. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan

bahwa sampai dengan saat ini proses produksi coklat masih dilakukan secara tradisional, sehingga KPw

BI Prov. Sulawesi Barat menilai bahwa kelompok tani tersebut perlu diperkenalkan dengan metode

produksi yang dilakukan melalui proses fermentasi. Proses tersebut berdampak pada peningkatan harga

jual yang dapat diperoleh oleh petani coklat mengingat bahwa saat ini, seluruh penadah besar hanya mau

menerima coklat yang telah melalui proses fermentasi. Selain pembinaan, KPw BI Prov. Sulawesi Barat

juga memberikan bantuan agar proses fermentasi dapat dilakukan dengan optimal seperti pemberian

bantuan bak fermentasi dan pembenahan gudang.

Peningkatan hasil dan kualitas produksi beras, pada Kelompok Tani Mesapeolo. Pembinaan dilakukan

mengingat bahwa sampai dengan saat ini, rata-rata kelompok tani tidak memberikan nilai tambah pada

beras yang diproduksinya melalui pengolahan lebih lanjut. Untuk mengatasi hal tersebut, KPw BI Prov.

Sulawesi Barat memberikan bantuan berupa peralatan lengkap Rice Mill Unit (RMU) dan pembenahan

gudang. Melalui hal tersebut, diharapkan petani Sulawesi Barat dapat meningkatkan nilai tambah hasil

produksinya, yang berdampak pada peningkatan pendapatan yang diterimanya.

Pembinaan pada pelaku usaha kain khas Sulawesi Barat yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Lestari.

Pembinaan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian KPw BI Prov. Sulawesi Barat terhadap

perempuan dan menjaga kelestarian budaya. Untuk mengoptimalkan produksi kain mandar yang

diproduksi oleh KUB tersebut, bantuan yang diberikan adalah berupa ruang kerja berupa bale-bale dan

peralatan tambahan produksi seperti sisir alat pintal.

Akses keuangan dari baik dari sisi penghimpunan dana maupun kredit di Sulawesi Barat mengalami

peningkatan. Rasio jumlah rekening terhadap jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2016 senilai 95,28% atau

meningkat dibandingkan periode Februari 2016 yang mencapai 82,50%. Sementara, rasio rekening kredit

terhadap penduduk bekerja dari 12,23% pada Februari 2016 menjadi 12,96% pada Agustus 2016. Rasio akses

keuangan semakin mendekati angka 100%. Hal tersebut seiiring perkembangan Lembaga Keuangan Digital (LKD)

yang terus berkembang di Sulawesi Barat.

Grafik 4.19. Rasio Rekening DPK per Penduduk

Bekerja

Grafik 4.20. Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja



Bab 05. Sistem Pembayaran

5. Sistem Pembayaran

Bab 05 Sistem Pembayaran





5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai

5.1.1. Perkembangan Inflow/Outflow Uang Kartal

Selama triwulan IV 2016, tercatat aliran outflow uang Rupiah mengalami penurunan di awal periode namun

berangsur meningkat dan puncaknya terjadi pada Desember 2016. Tercatat outflow yang terjadi sebesar

Rp208 miliar pada Desember atau meningkat 24,57% dibandingkan dengan akhir triwulan III 2016 yang hanya

mencapai Rp167 miliar. Sebaliknya perkembangan aliran uang masuk (inflow) cukup stabil dan hanya mengalami

sedikit penurunan pada akhir triwulan IV 2016 menjadi Rp44 miliar atau turun sebesar 5,56% dibandingkan

dengan akhir triwulan III 2016 yang tercatat inflow sebesar Rp47 miliar. Hal tersebut menyebabkan aliran uang

sepanjang triwulan IV 2016 mengalami net outflow sebesar Rp228 miliar dimana posisi tersebut lebih besar

dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang mencapai Rp110 miliar. Posisi net outflow mengindikasikan suatu

kondisi dimana lebih banyak uang yang keluar dibandingkan uang yang masuk ke KPw BI Provinsi Sulawesi Barat.

Kondisi tersebut merupakan efek dari tingginya aktivitas masyarakat dalam menyambut libur sekolah pada akhir

tahun dan juga adanya perayaan hari besar keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Natal.

Grafik 5.1. Perputaran Uang Kartal KPw BI Prov.

Sulawesi Barat

Grafik 5.2. Pertumbuhan Uang Kartal KPw BI



5.1.2. Penarikan Uang Tidak Layak Edar

Dalam mendukung kebijakan Clean Money Policy yang diterapkan oleh Bank Indonesia di seluruh wilayah

NKRI, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat secara rutin melakukan upaya penarikan UTLE

(Uang Tidak Layak Edar) yang ada di masyarakat untuk digantikan dengan Uang Layak Edar (ULE). Adapun UTLE

diperoleh melalui setoran Bank di wilayah Sulawesi Barat, dimana rata - rata setoran UTLE bank pada triwulan IV

2016 mencapai Rp28 miliar per bulannya. Untuk triwulan laporan saja, setoran UTLE bank berjumlah Rp82 miliar

atau menurun 23.56% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp109 miliar.

Tercatat sepanjang tahun 2016, jumlah setoran UTLE bank yang didapatkan oleh KPw BI Prov. Sulbar sebanyak

Rp239 miliar. Upaya lain yang dilakukan pada penarikan UTLE adalah dengan melakukan penukaran uang dalam

seluruh pecahan dan penggantian uang rusak melalui kas keliling baik di dalam kota (Kab. Mamuju) maupun di

seluruh Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Tercatat hingga akhir triwulan IV 2016 telah dilakukan 114 kali

kas keliling dalam kota dengan realisasi penukaran sebesar Rp5,7 miliar dan 24 kali kas keliling luar kota dengan

realisasi Rp32,2 miliar. Peran serta masyarakat Sulawesi Barat sangat diharapkan dalam mendukung kebijakan

Clean Money Policy dimaksud. Dengan moto 3D (didapat, disimpan, disayang) diharapkan ketersediaan ULE

semakin mengurangi bahkan menghilangkan adanya UTLE di Sulawesi Barat.



Grafik 5.3. Perkembangan Setoran Uang Tidak Layak Edar

Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.1.3. Denominasi aliran uang kartal di Sulawesi Barat

Pecahan Rp100.000,- dan Rp50.000,- mendominasi aliran perkasan untuk tahun 2016 terhadap sisi inflow

maupun outflow. Sepanjang tahun 2016, pada sisi outflow, jumlah Uang Kertas (UK) pecahan Rp100.000,-

mencapai 10,64 juta lembar atau mencapai 29,60% dari total lembar UK yang keluar dari perbankan yang diikuti

oleh UK pecahan Rp50.000,- yang mencapai 6,76 juta lembar atau 18,81% terhadap lembar UK. Sedangkan

untuk Uang Logam (UL) pecahan Rp1.000,- mencapai 743 ribu keping (45,21%) dan UL Rp500,- mencapai 545

ribu keping (33,14%) dari total UL outflow. Pada sisi inflow terjadi pola sebaliknya dimana, jumlah UK Rp50.000,-

mencapai 4,12 juta lembar (31,43%) dan UK Rp100.000,- mencapai 2,88 juta lembar (21,97%) dari total UK

inflow. Sedangkan untuk UL didominasi oleh pecahan Rp500,- yang mencapai 129 ribu keping (41,60%) dan

diikuti oleh UL Rp1.000,- dengan 78 ribu keping (25,28%) dari total UL inflow.

Grafik 5.4. Denominasi Outflow Uang Kartal

Sulawesi Barat

Grafik 5.5. Denominasi Outflow Uang Logam

Sulawesi Barat


Grafik 5.6. Denominasi Inflow Uang Kartal

Sulawesi Barat

Grafik 5.7. Denominasi Inflow Uang Logam

Sulawesi Barat




Dalam pelaksanaan kas keliling dalam dan luar kota sepanjang tahun 2016, permintaan masyarakat dalam

penukaran uang masih didominasi oleh uang pecahan kecil. Hasil kas keliling dalam kota menunjukkan Uang

Kertas (UK) pecahan Rp2.000,- terealisasi sebanyak 506 ribu lembar atau sebesar 38,49% dari total UK yang

terealisasi. Sedangkan Uang Logam (UL) pecahan Rp500,- terealisasi 102 ribu keping atau sebesar 30,79% dari

total UL terealisasi atas kas keliling dalam kota. Untuk pelaksanaan kas keliling luar kota terdapat permintaan

penukaran uang yang cukup besar terhadap UK pecahan Rp2.000 sebesar 2,01 juta lembar atau sebesar 37,55%

dari total UK yang teralisasi. Sedangkan untuk UL didominasi oleh pecahan Rp1.000.- sebesar 290 ribu keping

atau sebesar 58,76% dari total UL yang terealisasi untuk kas keliling luar kota.

Grafik 5.8. Denominasi Uang Kartal

Kas Keliling Dalam Kota

Grafik 5.9. Denominasi Uang Logam

Kas Keliling Dalam Kota


Grafik 5.10. Denominasi Uang Kartal

Kas Keliling Luar Kota

Grafik 5.11. Denominasi Uang Logam

Kas Keliling Luar Kota


5.1.4. Pembukaan Kas Titipan

Selain mendukung kebijakan Clean Money Policy, Bank Indonesia juga mengusung kebijakan ketersediaan

uang layak edar dalam seluruh pecahan di NKRI. Atas hal tersebut KPw BI Provinsi Sulawesi Barat berencana

melakukan pembukaan kas titipan di BPD Sulselbar KC Polewali untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran

distribusi atas permintaan seluruh pecahan uang layak edar yang mencakup Kabupaten Polewali, Majene dan

Mamasa. Hingga akhir triwulan 2016 telah dilakukan finalisasi persiapan pembukaan kas titipan diantaranya

mencakup kelengkapan dan ketersediaan infrastruktur dari bank pengelola kas titipan serta keikutsertaan dari 6

(enam) Bank lain dalam kas titipan dimaksud yakni BRI, Bank Mandiri, BSM, BNI dan BTPN serta Panin Bank.

Diharapkan pada triwulan I 2017 pembukaan kas titipan di BPD Sulselbar KC Polewali telah terlaksana.



5.1.5. Perkembangan Uang yang Diragukan Keasliannya

Sepanjang tahun 2016, pihak kepolisian di wilayah Sulawesi Barat telah berkoordinasi dengan KPw BI

Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadi ahli dalam adanya indikasi uang yang diragukan keasliannya . Adapun

temuan dimaksud didapatkan pada Kab. Mamuju sebanyak 1 lembar pecahan Rp50.000,- dan pada Kab. Polewali

Mandar sebanyak 261 lembar pecahan Rp100.000,-. Sebagai langkah antisipatif agar tidak beredarnya uang yang

diragukan keasliannya dimaksud, secara berkala KPw BI Provinsi Sulawesi Barat melakukan sosialiasasi Ciri Ciri

Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) kepada stakeholders yang ada di Sulawesi Barat. Sosialisasi dimaksud selain

dilakukan melalui pelaksanaan edukasi ke kalangan pendidikan juga dilakukan secara persuasif langsung ke

masyarakat pada saat pelaksanaan kas keliling baik dalam maupun luar kota, agar masyarakat dapat lebih

memahami dan menimbulkan awareness terhadap CIKUR serta hal yang harus dilakukan apabila menemukan

uang yang terindikasi diragukan keaslianya.

5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai

Transaksi non tunai melalui Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2016 mengalami

peningkatan positif. Tercatat sebanyak 295 transaksi terjadi pada triwulan IV atau tumbuh sebesar 34.09% dari

220 transaksi yang tercatat di triwulan III 2016. Dari sisi jumlah nominal transaksi juga terjadi peningkatan yang

cukup signifikan, dimana pada triwulan IV tercatat sebesar Rp14 miliar atau meningkat 118,06% dari triwulan III

2016 yang tercatat sebesar Rp6,4 miliar. Diharapkan dengan adanya peningkatan transaksi dari sisi volume

maupun nominal di triwulan IV dapat menjadi sinyal positif atas perkembangan transaksi non tunai di Sulawesi

Barat, dengan tidak hanya mengalami peningkatan pada saat menjelang hari raya keagamaan ataupun libur

sekolah. Peningkatan transaksi non tunai dimaksud sangat didukung oleh Bank Indonesia dikarenakan dapat

mengurangi potensi risiko tindakan kejahatan seperti perampokan, pencurian dan terhindar dari uang palsu.

Grafik 5.5. Transaksi Kliring di Sulawesi Barat

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengupayakan berkembangnya

elektronifikasi di Sulawesi Barat. Sebagai tindaklanjut dari penandatangan Nota Kesepahaman di bulan Juni

2016 antara Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju

Tengah mengenai GNNT dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, pada

Tw-IV 2016 telah dilakukan mapping dan penyusunan Roadmap GNNT serta pembahasan terkait elektronifikasi

dan keuangan inklusif untuk Kabupaten Mamuju Tengah. Diharapkan pada tahun 2017 dapat dilakukan

implementasi dari Roadmap GNNT yang telah disusun tersebut untuk mewujudkan layakan keuangan yang inklusif

untuk masyarakat.



Boks 4. Gerakan Peduli Koin Perdana di Sulawesi Barat

Gerakan Peduli Koin Perdana di Sulawesi Barat

Gerakan peduli koin merupakan langkah antisipatif atas banyaknya permintaan uang logam/koin oleh masyarakat

namun sedikit sekali yang beredar di masyarakat dikarenakan adanya kecenderungan masyarakat untuk

"menyimpan" uang koin dengan tidak membelanjakan uang koin tersebut (hoarding). Memang masyarakat

cenderung malas berbelanja dengan uang koin. Uang koin dianggap tidak praktis untuk digunakan dalam

berbelanja apalagi jika harus belanja dalam nominal yang besar. Hal ini menyebabkan terhambatnya perputaran

uang koin yang mengakibatkan kebutuhan akan uang koin terus meningkat sepanjang tahun. Namun,

ketidakpraktisan tersebut tidak menjadi hambatan bagi sebagian orang. Sebagai contoh, seorang warga membeli

motor dengan menggunakan koin yang telah dikumpulkannya. Meskipun sebaiknya beliau menukarkan koinnya

di bank terlebih dahulu, terlihat bahwa koin sebenarnya memiliki peran yang sama sebagai alat tukar dalam

perdagangan. Koin yang diedarkan Bank Indonesia berfungsi sebagai alat tukar dalam nominal kecil dan sifatnya

lebih tahan lama dibandingkan dengan uang kertas.

Berdasarkan data Bank Indonesia, permintaan (outflow) uang logam untuk nasional selama 1 (satu) dasawarsa

tercatat sebesar Rp6 triliun. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan data inflow uang rupiah logam yang tercatat

sebesar Rp900 miliar, dimana bersumber dari perbankan ataupun penukaran secara langsung oleh masyarakat

kepada Bank Indonesia terhadap uang rupiah logam yang sudah tidak layak edar maupun tidak berlaku. Tren yang

sama juga terlihat dari data perputaran uang di Mamuju selama 1 (satu) tahun terakhir, dimana tercatat outflow

sebesar Rp1,1 miliar sedangkan inflow terhadap uang logam hanya sebesar Rp30 juta. Atas hal itulah, Bank

Indonesia baik di pusat maupun di daerah secara masif melakukkan Gerakan Peduli Koin dan hal ini merupakan

yang pertama di Mamuju, Sulawesi Barat.

Gambar 5.1. Gerakan Peduli Koin Bank Indonesia, Pemerintah Daerah,

dan Perbankan

Sumber: Dokumentasi Bank Indonesia

BOKS 4



Gerakan Peduli Koin Nasional telah dicanangkan pada tahun 2010 melalui penandatangan Nota Kesepahaman,

antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan. Untuk kembali menggiatkan gerakan tersebut, Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan perkasbar (14 Bank) yang ada dan pelajar

dari sekolah - sekolah yang ada di Mamuju untuk ikut serta Gerakan Peduli Koin yang diselenggarakan pada

Minggu 18, Desember 2016 di Anjungan Pantai Manakarra. Gerakan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas

kepada masyarakat yang akan melakukan penukaran uang koin, mendorong tumbuhnya budaya masyarakat

dalam mengoptimalkan penggunaan uang pecahan kecil/koin sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan

transaksi, mendorong pula agar pedagang/peritel pun memiliki budaya yang sama dan bertanggungjawab dalam

memberikan hak konsumen berupa pengembalian dalam bentuk uang bukan bentuk lainnya saat bertransaksi.

Gambar 5.2. Penukaran Koin Gambar 5.3. Antusiasme Masyarakat


Hasil yang diperoleh dari Gerakan Peduli Koin yang pertama kali dilakukan di Sulawesi Barat ini, terkumpul Uang

Logam berbagai pecahan dengan total nominal Rp198 juta. Dimana total tersebut merupakan gabunan antara

hasil koin yang ditukarkan masyarakat kepada KPw BI Prov. Sulbar maupun kepada 14 perbankan yang membuka

loket/counter penukaran selama ½ hari di Anjungan Pantai Manakarra dimaksud. Melalui Gerakan Peduli Koin ini,

diharapkan akan menumbuhkan kepedulian terhadap koin, walaupun kecil nilainya, tapi besar manfaatnya.


Bab 06. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Bab 06 Ketenagakerjaan & Kesejahteraan





6.1. Ketenagakerjaan

Masyarakat Sulawesi Barat masih optimis akan ketersediaan lapangan kerja . Berdasarkan survei konsumen

yang dilakukan Bank Indonesia, indeks ketersediaan lapangan kerja hingga Desember 2016 masih berada dalam

level optimis (Indeks = 118,0). Di saat perlambatan ekonomi, tingkat ketersediaan lapangan kerja di Sulawesi Barat

masih cukup baik sehingga tingkat pengangguran relatif rendah. Selain itu, tingkat pendapatan masyarakat juga

masih baik dan mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat berharap perbaikan ekonomi terjadi di tahun

2017 dan tergambarkan dari indeks ketersediaan lapangan kerja dalam 6 bulan mendatang yang mencapai 130,0.

Masyarakat Sulawesi Barat juga berekspektasi penghasilan semakin meningkat di 2017 terlebih UMP Sulawesi

Barat di 2017 mengalami kenaikan sebesar 8,3%.

Grafik 6.1. Kondisi Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan

Lalu

Grafik 6.2. Ekspektasi 6 Bulan Ke Depan


Jumlah tenaga kerja Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016. Jumlah penduduk

yang berada pada usia kerja atau usia di atas 15 tahun pada Agustus 2016 mencapai 897.964 jiwa atau meningkat

2,3% dibandingkan Agustus 2015. Pertumbuhan penduduk dalam usia produktif tersebut mengindikasikan

prospek ketenagakerjaaan di Sulawesi Barat. Jumlah penduduk produktif ini meningkatkan jumlah tenaga kerja

yang tersedia di Sulawesi Barat. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 mengalami peningkatan 4.8% (yoy)

menjadi 645.971 orang, dan 71,90% diantaranya merupakan tenaga kerja atau sebanyak 624.182 orang.

Peningkatan jumlah tenaga kerja ini disebabkan banyaknya pendatang ke Sulawesi Barat untuk mencari

penghasilan. Prospek Sulawesi Barat yang masih baru sebagai provinsi memunculkan harapan banyak lapangan

pekerjaan baik itu bersumber dari pemerintahan, pihak swasta, maupun kesempatan berwirausaha.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (jiwa)


Tingkat pengangguran Sulawesi Barat stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran di

Sulawesi Barat masih terjaga dalam level yang rendah meskipun saat ini sedang terjadi perlambatan ekonomi.

Kontraksi yang terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan tidak sampai menimbulkan pemutusan hubungan

tenaga kerja dengan perusahaan. Malah sebagian penduduk mendirikan usaha sendiri meskipun dalam skala

mikro dan kecil namun dapat menyerap tenaga kerja yang ada di sekitarnya. Jumlah penduduk yang bekerja pada

Feb Agt Feb Agt Feb Agt Feb Agt

Penduduk Usia Kerja (15+) 827,971 835,797 843,984 856,255 866,634 877,444 887,312 897,964

Angkatan Kerja 599,707 558,574 600,713 608,446 647,709 616,549 641,529 645,971

Bekerja 587,695 545,438 591,117 595,797 636,010 595,905 624,108 624,182

Pengangguran 12,012 13,136 9,596 12,649 11,699 20,644 17,421 21,489

Bukan Angkatan Kerja 228,264 277,223 243,271 247,809 218,925 260,865 245,783 252,293

Tingkat Partisipasi Kerja/TPAK (%) 72.43 66.83 70.04 71.06 74.74 70.27 72.30 71.90

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2.00 2.35 1.60 2.08 1.81 3.35 2.72 3.33

Keterangan

2013 2014 2015 2016



periode Agustus 2016 meningkat sebanyak 4,7% (yoy) menjadi 624.182 jiwa. Pada saat bersamaan, jumlah

pengangguran masih stabil di angka 3,3% dengan jumlah 21.289 jiwa. Tren yang berubah adalah dimana jumlah

pekerja tidak dibayar mengalami penurunan. Semakin terbukanya perekonomian Sulawesi Barat membuat

masyarakat berupaya meningkatkan kesejahteraan dan tidak lagi bekerja tanpa mendapat upah.

Seiiring menurunnya pangsa ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, tenaga kerja

pada lapangan usaha tersebut juga mengalami penurunan. Pada periode Agustus 2016, tercatat 310.605

penduduk atau 49.8% dari total penduduk bekerja di Sulawesi Barat, bekerja pada lapangan usaha pertaninan,

kehutanan, dan perikanan. Penurunan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha ini cukup tajam karena pada

periode yang sama tahun sebelumnya pangsa tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan

perikanan mencapai 58,5%. Lapangan usaha lain yang banyak diminati angkatan kerja yaitu lapangan usaha

perdagangan yang menyerap 82.761 penduduk dan lapangan usaha jasa kemasyarakatan yang menyerap 92.170

penduduk. Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan dan jasa kemasyarakatan semakin

meningkat seiiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat. Kondisi ini mendorong

penciptaan nilai tambah yang lebih baik dibandingkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan,

sehingga membuat calon tenaga kerja yang akan memasuki dunia kerja cenderung memilih bekerja di lainnya.

Grafik 6.3. Pangsa Jumlah Penduduk Bekerja Per

Sektor


Pekerja di sektor informal terus menurun. Dengan jumlah tenaga kerja mencapai 70,2% dari total penduduk

yang bekerja atau menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 73,7%. Sisanya

29,9% atau sebanyak 186.318 bekerja di sektor formal seperti industri, perdagangan maupun jasa. Sejalan

dengan perkembangan perekonomian Sulawesi Barat, peningkatan pekerja di bidang formal selain pertanian

seperti perdagangan dan jasa, jumlah pekerja di sektor formal meningkat dari 156.848 di Agustus tahun 2015

menjadi 186.318 di Agustus 2016.

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Menurut Status Pekerjaan


Mayoritas tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah. Berdasarkan data Agustus 2016, mayoritas tenaga kerja

berpendidikan SD ke bawah dengan porsi mencapai 54,8% dari total penduduk yang bekerja atau sebesar

Feb Agt Feb Agt Feb Agt Feb Agt

Berusaha Sendiri 88,555 106,510 87,742 95,694 131,045 114,787 124,281 128,355

Berusaha dibantu buruh tidak tetap 169,864 140,965 143,144 148,518 155,179 138,544 138,832 151,650

Berusaha dibantu buruh tetap 14,953 9,498 15,736 11,989 14,751 17,120 22,912 18,098

Buruh/Karyawan 131,729 135,863 164,030 147,814 140,594 139,728 161,371 168,236

Pekerja Bebas 25,879 27,408 34,100 39,290 45,474 36,728 28,524 40,577

Pekerja Tak Dibayar 156,715 125,194 146,365 152,492 148,967 148,998 148,188 117,266

Jumlah Tenaga Kerja 587,695 545,438 591,117 595,797 636,010 595,905 624,108 624,182

Sektor Formal 25.0% 26.7% 30.4% 26.8% 24.4% 26.3% 29.5% 29.9%

Sektor Informal 75.0% 73.3% 69.6% 73.2% 75.6% 73.7% 70.5% 70.2%

Status Pekerjaan Utama

2013 2014 2015 2016



342.124 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 326.720

orang. Perkembangan positif terjadi pada pekerja yang berpendidikan universitas, dengan porsi 8,4% dari total

penduduk yang bekerja. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya

dengan porsi sebesar 7,6%. Peningkatan terjadi pula pada TK berpendidikan menengah ke atas. Semakin

banyaknya lapangan usaha yang berkembang di Sulawesi Barat membuat kebutuhan akan tenaga kerja

berkualitas meningkat.

Grafik 6.4. Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja

Sulawesi Barat Agustus 2016

Grafik 6.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


6.2. Pengangguran

Tingkat pengangguran Sulawesi Barat berada di bawah pengangguran nasional . Berdasarkan data Agustus

2016, jumlah pengangguran mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan jumlah pengangguran pada Agustus 2016 tercatat sebesar 4,09% (yoy). Meskipun jumlah

pengangguran meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Barat mengalami sedikit penurunan

dimana TPT pada periode Agustus 2016 sebesar 3,33%, cukup stabil dibandingkan periode yang sama pada tahun

sebelumnya yang tercatat sebesar 3,35%. Angka tersebut di bawah TPT nasional yang berada pada angka 5,61%.

Penurunan TPT disebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang meningkat lebih tinggi dibandingkan jumlah

pengangguran.

6.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. NTP mengalami kenaikan dari 107,89 pada triwulan III 2016 menjadi 108,70 pada triwulan IV 2016.

Pada periode laporan, NTP tumbuh 2,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh

2,54% (yoy). Penurunan NTP terutama terjadi pada sektor perikanan dimana melimpahnya pasokan diiringi tingkat

permintaan yang tidak terlalu tinggi membuat harga ikan segar di pasaran cenderung menurun.

Secara tahunan, kesejahteraan petani tumbuh meningkat. Meskipun meningkat, pertumbuhan NTP tidak

sebaik triwulan sebelumnya. Tingkat pertumbuhan NTP triwulan IV 2016 sebesar 2,39% (yoy) dibanding 2,54%

(yoy) pada triwulan III 2016. Peningkatan NTP terbesar terjadi pada subsektor hortikultura sebesar 6,96% menjadi

107,33. Stabilnya harga komoditas hortikultura pada level yang cukup tinggi, cukup berperan dalam peningkatan

NTP subsektor ini. Selain itu, peningkatan yang secara tahunan meningkat juga terjadi pada subsektor perkebunan

rakyat yang meningkat sebesar 4,00% atau menjadi 117,82. Hal ini terjadi karena perbaikan produksi perkebunan



kelapa sawit di triwulan IV 2016. Sementara itu, tingkat kesejahteraan nelayan juga mengalami peningkatan

sebesar sebesar 3,57% (yoy) yang dipicu peningkatan produksi ikan tangkap.

Grafik 6.6. NTP Sulawesi Barat dan Komponennya


NTP tanaman pangan dan pembudidaya ikan mengalami penurunan. NTP tanaman pangan mengalami koreksi

sebesar 2,78% (yoy) menjadi 100,80. Penurunan NTP tanaman pangan disebabkan biaya petani dalam

pengolahan lahan mengalami peningkatan seperti biaya untuk pupuk. Sementara, penurunan NTP pembudidaya

ikan terjadi sebesar 2,14% (yoy) menjadi 95,57. Penurunan NTP pada subsektor ini terjadi akibat produksi

perikanan tangkap yang meningkat sehingga masyarakat cenderung memilih membeli ikan dari nelayan

dibandingkan budidaya yang memiliki harga lebih tinggi.

Tabel 6.3. NTP Setiap Sub Sektor


6.4. Tingkat Kemiskinan

I II III IV I II III IV

NILAI TUKAR PETANI (NTP) 102.23 103.81 105.22 106.16 106.07 106.92 107.89 108.70

Indeks Harga diterima 116.92 118.91 121.82 123.57 125.03 125.98 128.35 130.26

Indeks Harga dibayar 114.38 114.55 115.77 116.40 117.88 117.82 118.96 119.84

Tanaman Pangan (NTPP) 95.27 97.13 97.48 103.68 105.78 100.40 99.79 100.80



Hortikultura (NTPH) 101.84 100.05 98.71 100.34 103.19 105.58 104.06 107.33



Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 108.11 112.00 115.15 113.29 110.72 114.70 117.34 117.82



Peternakan (NTPT) 101.04 101.47 103.36 103.34 102.33 103.52 105.33 104.93



Perikanan (NTNP) 99.33 100.27 102.11 100.17 100.58 101.66 103.39 101.70



NTN (nelayan) 99.39 100.26 103.48 101.57 102.68 104.85 107.39 105.19



NTPI (pembudidaya ikan) 99.22 100.29 99.64 97.66 96.86 96.05 96.38 95.57



URAIAN

2015 2016



Tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat terus mengalami penurunan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, pada

periode September 2016 tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat mencapai 11,19%. Tingkat kemiskinan tersebut

lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 yang mencapai 11,90%. Sejalan dengan hal

tersebut, jumlah penduduk miskin berjumlah 146,90 ribu jiwa atau menjadi jumlah penduduk miskin terendah

setidaknya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin di pedesaan dari September 2015 ke September

2016 menurun sebanyak 8,87 ribu orang menjadi 121,83 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin di

perkotaan pun mengalami peningkatan sebanyak 2,56 ribu jiwa pada rentang waktu yang sama menjadi 25,07

ribu jiwa. Kondisi tersebut sejalan dengan perpindahan penduduk yang banyak terjadi dari desa ke kota demi

mencari pendapatan yang lebih baik. Beragamnya jenis lapangan pekerjaan di perkotaan semakin memperbaiki

tingkat kesejahteraan masyarakat yang tadinya hanya bertani di pedesaan.

Grafik 6.7. Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Barat


Pertumbuhan garis kemiskinan (GK) mengalami perlambatan. Garis kemiskinan Sulawesi Barat pada September

2016 berada pada level Rp292.519 /kapita/bulan atau tumbuh 5,42% dibandingkan periode yang sama tahun

2015 yang mencapai 12,56% (yoy). Perlambatan garis kemiskinan terjadi baik pada garis kemiskinan makanan

(GKM) maupun garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan berada pada level Rp230.960

/kapita/bulan atau tumbuh 5,22% (yoy) sedangkan garis kemiskinan non makanan berada pada level Rp61.558

/kapita/bulan atau tumbuh 6,17% (yoy). Perlambatan garis kemiskinan tidak terlepas rendahnya inflasi sepanjang

2016. Tingkat inflasi pada periode September 2016 adalah 3,42% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan

September 2015 yang mencapai 6,49% (yoy). Semakin berkembangnya perekonomian turut meningkatkan

pendapatan masyarakat. Selain itu, rendahnya inflasi menyebabkan tingkat pendapatan riil meningkat sehingga

makin terhindar unutuk berada di bawah garis kemiskinan.



Tabel 6.4. Kemiskinan dan Garis Kemiskinan


MakananBukan

MakananTotal Makanan

Bukan

MakananTotal

Jumlah

(ribu jiwa)

Pertumbuhan

(% yoy)

Tingkat

Kemiskinan (%)

KOTA

Mar 2014 188,201 47,732 235,933 8.61 5.71 8.01 26.31 -2.92 9.16

Sep 2014 196,282 49,667 245,949 6.29 7.27 6.48 29.87 23.48 9.99

Mar 2015 204,476 52,529 257,005 8.65 10.05 8.93 27.39 4.10 10.52

Sep 2015 212,226 56,854 269,080 8.12 14.47 9.40 22.51 -24.64 8.69

Mar 2016 215,503 57,721 273,224 5.39 9.88 6.31 22.85 -16.58 8.59

Sep 2016 220,419 59,698 280,117 3.86 5.00 4.10 25.07 11.37 8.43

DESA

Mar 2014 189,491 43,724 233,215 10.59 7.94 10.08 127.58 0.54 13.19

Sep 2014 197,261 49,074 246,335 6.41 14.21 7.88 124.82 -2.10 12.67

Mar 2015 209,873 53,237 263,110 10.76 21.76 12.82 133.09 4.32 12.87

Sep 2015 221,332 58,262 279,594 12.20 18.72 13.50 130.70 4.71 12.70

Mar 2016 230,339 60,001 290,340 9.75 12.71 10.35 129.88 -2.41 12.56

Sep 2016 233,676 62,063 295,739 5.58 6.52 5.77 121.83 -6.79 12.00

TOTAL

Mar 2014 189,196 44,642 233,838 10.13 7.30 9.58 153.89 -0.07 12.27

Sep 2014 197,309 49,214 246,523 6.53 12.55 7.68 154.69 1.98 12.05

Mar 2015 208,787 53,095 261,882 10.35 18.94 11.99 160.48 4.28 12.40

Sep 2015 219,500 57,979 277,479 11.25 17.81 12.56 153.21 -0.96 11.90

Mar 2016 227,208 59,632 286,840 8.82 12.31 9.53 152.73 -4.83 11.74

Sep 2016 230,960 61,558 292,519 5.22 6.17 5.42 146.90 -4.12 11.19

Pertumbuhan (% yoy) Penduduk MiskinGaris Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)

Daerah


Bab 07. Prospek Perekonomian

7. Prospek Perekonomian

Bab 07 Prospek Perekonomian





7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Di triwulan II 2017, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat akan mengalami peningkatan dibandingkan

dengan triwulan I 2017. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan II 2017 diperkirakan berada pada

kisaran 9,7% - 10,1% (yoy). Akselerasi terutama disebabkan peningkatan konsumsi rumah tangga yang memasuki

bulan puasa dan hari raya Lebaran. Kuatnya konsumsi rumah tangga pada periode musiman ini terlihat seperti

yang terjadi pada tahun 2016. Peningkatan juga terlihat dari komponen konsumsi pemerintah yang akan lebih

baik dibandingkan triwulan I 2017. Dari sisi lapangan usaha, normalisasi produksi lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan akan meningkatkan kinerja lapangan usaha ini dan akan menjadi motor utama

penggerak perekonomian. Sejalan dengan peningkatan konsumsi pemerintah, lapangan usaha administrasi

pemerintahan juga akan mengalami peningkatan pada triwulan II 2017.

Grafik 7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi

(Periode Triwulanan)

Grafik 7.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi (Periode

Tahunan)

Sumber:

Badan Pusat Statistik, diolah

Proyeksi Bank Indonesia

Sumber:



Perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan lebih baik pada tahun 2017 dibandingkan 2016. Pada tahun

2017, perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan akan tumbuh dalam rentang lebih tinggi dibandingkan 2016

yaitu 7,7% - 8,1% (yoy). Pemerintahan baru akan menghadiri Sulawesi Barat pada tahun 2017 setelah Gubernur

yang menjabat sejak Sulawesi Barat berdiri, sudah habis masa jabatannya. Pengaruh pemerintahan baru

memberikan angin segar baru bagi Sulawesi Barat. Program-program pemerintahan selanjutnya akan terus

berlangsung disertai program-program baru yang diharapkan akan semakin mengundang investor untuk masuk

ke Sulawesi Barat. Beberapa modal yang sudah dimasukkan oleh pihak swasta diharapkan dapat memberikan

dampak positif di 2017. Selain itu, dampak El Nino dan La Nina yang telah usai akan memperbaiki kinerja lapangan

usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dan industri pengolahan. Kondisi tersebut ditambah harga komoditas

ekspor andalan Sulawesi Barat yaitu CPO yang terus mengalami peningkatan.

7.1.1 Prospek Sisi Permintaan

Di triwulan II 2017, konsumsi rumah tangga dan pemerintah akan meningkat. Memasuki periode musiman

bulan puasa dan hari raya Lebaran, pergerakan konsumsi mulai ada peningkatan. Dengan tambahan pendapatan

masyarakat melalui tunjangan hari raya (THR), membuat masyarakat dapat melakukan konsumsi lebih tinggi

dibandingkan triwulan I 2017. Peningkatan konsumsi juga akan terlihat dari konsumsi pemerintah. Proses realisasi

program pemerintah daerah sudah mulai berjalan meskipun harapan pertumbuhan lebih tinggi akan terjadi pada

semester kedua tahun 2017. Peningkatan juga diharapkan berasal dari komponen ekspor. Dengan produksi



sumber daya alam yang sudah membaik disertai peningkatan harga komoditas, ekspor Sulawesi Barat yang sudah

merambah berbagai macam negara akan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016.

Investasi masih akan tumbuh tinggi di 2017. Pemerintahan yang baru akan hadir pada 2017 dimana

pembangunan akan melanjutkan yang tertunda di 2016 serta beberapa pemikiran-pemikiran baru yang belum

ada pada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, pihak swasta memiliki ekspektasi yang positif terhadap prospek

perekonomian Sulawesi Barat yang belum tereksplor lebih jauh. Pihak swasta akan meningkatkan investasinya di

Sulawesi Barat agar meriah keuntungan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2017

juga berpotensi mendatangkan investor-investor baru yang sudah sejak lama memantau potensi yang ada di

Sulawesi Barat seperti potensi tambang ataupun hilirisasi industri terhadap komoditas-komoditas utama di

Sulawesi Barat. Tercatat, perusahaan asing telah melakukan eksplorasi cadangan minyak dan gas di perairan

Sulawesi Barat.

Pola perekonomian Sulawesi Barat masih akan sama di 2017. Tingkat permintaan masyarakat akan mengalami

peningkatan pada triwulan II 2016 yaitu memasuki bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Selebihnya tingkat

permintaan cenderung stagnan atau bahkan menurun pada saat setelah hari raya Idul Fitri. Meskipun tingkat

konsumsi akan lebih baik dibandingkan 2016 seiiring perbaikan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah

akan tumbuh secara normal, tidak seperti 2016 yang dihadiri instansi baru. Konsumsi pemerintah berpotensi lebih

tinggi jika investasi yang dilakukan di 2016 berhasil memberikan dampak. Pembangunan pembangkit listrik di

2016 diharapkan menarik investor untuk membangun industri berbasis sumber daya alam yang belum dieksplor

lebih jauh seperti kakao, kopi, atau pun ikan laut.

7.1.2 Prospek Sisi Penawaran

Gambar 7.1. Prakiraan Curah Hujan Gambar 7.2. Prakiraan Sifat Hujan

Prakiraan April 2017 Prakiraan Mei 2017 Prakiraan April 2017 Prakiraan Mei 2017

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan akan mengalami peningkatan pada triwulan II 2017.

Dengan curah hujan yang cukup baik akan mendukung produksi komoditas di Sulawesi Barat. Musim panen juga

diperkirakan masih akan terjadi pada periode ini. Melihat perkiraan cuaca yang akan terjadi di Sulawesi Barat,

proses panen diperkirakan tidak menemui hambatan yang berarti sehingga produksi akan optimal. Produksi kelapa

sawit akan jauh lebih baik pada periode ini mengingat curah hujan selama 2016 yang cukup baik sehingga

berdampak positif terhadap produksi kelapa sawit setahun setelahnya (2017). Selain itu, triwulan II merupakan



periode panen salah satu komoditas unggulan Sulawesi Barat lainnya yaitu kakao. Melihat permintaan yang

semakin meningkat dari tahun ke tahun disertai penerapan teknologi dalam penanaman kakao, akan ada

peningkatan produksi kakao pada tahun 2017.

Administrasi pemerintahan dan konstruksi juga akan mengalami peningkatan. Periode triwulan II 2017 akan

menjadi periode mulai bergeraknya administrasi pemerintah. Seiiring dengan hal tersebut, konstruksi juga akan

mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2017. Kepala daerah yang baru akan memberikan dampak positif

dalam penyegaran pemerintahan di Sulawesi Barat.

Di tahun 2017, lapangan usaha Sulawesi Barat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2016. Lapangan

usaha utama seperti pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan, akan menjadi

lapangan usaha utama penggerak perekonomian mengingat lapangan usaha ini sempat mengalami kontraksi

pada triwulan II 2016. Perbaikan infrastruktur dan penggunaan teknologi turut meningkatkan produktivitas

lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Sulawesi Barat ini. Dampak positifnya, industri pengolahan

akan ikut mengalami peningkatan yang signifikan.

7.2. Prospek Inflasi

Inflasi pada triwulan II 2017 akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I 2017.

Memasuki periode musiman bulan puasa dan hari raya Lebaran, tingkat permintaan masyarakat akan semakin

meningkat. Daya beli yang lebih baik dengan adanya tambahan pendapatan juga berpotensi meningkatkan

ekspektasi harga para pedagang. Namun, melihat produksi bahan makanan yang cukup baik, tingkat inflasi pada

triwulan II 2017 diharapkan tidak setinggi pada triwulan II 2016 atau berada pada rentang 4,07% - 4,45% (yoy).

Tekanan inflasi terutama dari komponen administered prices. Kemungkinan pemerintah menaikkan harga LPG 3

kg diprakirakan akan turut mendorong inflasi. Selain itu, harga minyak dunia yang masih di atas level psikologi

USD50 per barrel, semakin menguatkan pemerintah akan menaikkan harga BBM.

Grafik 7.3. Perkembangan Harga Minyak Dunia

(WTI)

Grafik 7.4. Prospek Inflasi

Sumber: Bloomberg, diolah Sumber:



Inflasi Sulawesi Barat di 2017 diperkirakan akan meningkat. Meski demikian pencapaian tersebut masih sesuai

dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 4%±1%. Berdasarkan proyeksi tahunan,

pencapaian inflasi pada tahun 2017 akan berada pada kisaran angka sebesar 3,97% - 4,35% (yoy). Sumber

tekanan inflasi terutama berasal dari komponen administered prices yaitu kenaikan TDL, BBM, LPG 3 kg, dan biaya



perpanjangan STNK. Kenaikan harga komoditas-komoditas tersebut dapat memberikan dampak ke komoditas lain

seperti misalnya bahan makanan yang banyak diangkut melalui transportasi darat. Kenaikan harga BBM turut

meningkatkan biaya operasional sehingga harga yang beredar di masyarakat juga meningkat.

Di sisi lain, jalinan kerjasama yang mulai dibina oleh anggota TPID pada tahun 2016 diprediksi akan memberikan

dampak terhadap pencapaian inflasi yang lebih terkontrol pada tahun 2017 akibat adanya peningkatan koordinasi

yang lebih baik lagi. Internalisasi roadmap inflasi pada RPJMD dan RKPD juga diprediksi akan memudahkan

Pemprov dan Pemkab untuk mendapat suntikan anggaran pengelolaan inflasi lebih besar dibandingkan tahun

2016. Dengan adanya roadmap pengendalian inflasi, Sulawesi Barat dapat memiliki arah yang lebih jelas dalam

mengendalikan harga. Selain itu, adanya pencetakan lahan baru, baik untuk beras maupun hortikultura dan

perbaikan infrastruktur, baik utama maupun pendukung juga dapat menjadi pemicu kestabilan inflasi.

Secara umum risiko-risiko yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi di Sulawesi barat selama 2017

yaitu:

Kondisi cuaca ekstrim terjadi di Sulawesi Barat yang akan mengganggu produksi sumber daya alam seperti

padi dan ikan

Kenaikan harga bahan bakar minyak

Kenaikan harga rokok

Kenaikan harga tarif dasar listrik


Lampiran

Istilah Keterangan

Administered price Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur pemerintah

Clean money policy Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar

Core-deposit Sumber dana andalan bank yang bersifat stabil sebagai basis pinjaman bank

Cost push inflation Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya

Cost of capital Biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham

preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan

Credit Limit Batas kredit

Debt service ratio Rasio beban pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor suatu Negara

Deflasi Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum

Dependency ratio Rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk yang produktif

Deposit facility Fasilitas deposit untuk membuat deposito overnight dengan bank sentral

Deposit rate Tingkat suku bunga simpanan

Deposito Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan

kesepakatan antara bank dengan nasabah

Depresiasi rupiah Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Devisa Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional

Disposable income Jumlah pendapatan pribadi individu memiliki setelah pajak dan biaya pemerintah, yang dapat

dihabiskan pada kebutuhan, atau non-penting, atau diselamatkan

Double taxation Pengenaan pajak oleh suatu yurisdiksi lebih dari satu kali

Down payment Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian

Dropshot Pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor)

atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia

tidak melakukan perhitungan rinci dan penyortiran

Emerging market Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin

dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi

E-money Uang elektronik

Fee based income Pendapatan bank yang berasal dari transaksi jasa-jasa bank selain dari selisih bunga

Giro Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek

atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan

Good corporate

governance

Tata kelola yang baik

Hedging Strategi untuk melindung nilai dengan membatasi risiko atau probabilitas kerugian yang dapat

ditimbulkan

Idle money Uang yang tidak terpakai


Istilah Keterangan

Imported inflation Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor

Inflasi Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum

Inflasi inti

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam

pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-

penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi Inflasi

Inter-bank lending Penempatan dana bank pada bank lain

Intercompany loans Pinjaman yang dilakukan oleh suatu departemen kepada departemen lain dalam satu struktur

organisasi

Leading indicator Indikator penuntun yang menunjukkan arah variabel acuan ke depan

Lending facility Sebuah mekanisme yang digunakan saat bank sentral meminjamkan dana kepada dealerUtama

Less cash society Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai

Makroprudensial Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara

keseluruhan

Margin Selisih

Mikroprudensial Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak

membahayakan kelangsungan usahanya

Moral hazard Kecenderungan untuk melakukan kecurangan

Mtm Month-to-month growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu bulan tertentu

terhadap satu bulan sebelumnya

Push factor Faktor pendorong

Rasio gini Suatu ukuran yang biasa digunakan untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan

Sistem pembayaran Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain

Stimulus fiskal Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (aggregate

demand) yang selanjutnya (diharapkan) akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam

jangka pendek

Tenor Masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun

Unbanked Orang-orang atau bisnis yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan utama biasanya

ditawarkan oleh bank-bank ritel

Volatile food Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti

panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun

perkembangan harga komoditas pangan internasional

Yoy Year-on-year growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu

tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester) terhadap titik waktu yang sama satu tahun

sebelumnya

Ytd Year-to-date growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titilk waktu

tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester) terhadap titik waktu terakhir pada tahun

sebelumnya (31 Desember)

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat · Telepon: 0426 - 22192, Faksimili: 0426 ... dan reliable. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik ... Gerakan Peduli

Documents