Top Banner
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL FEBRUARI website : www.bi.go.id KAJIAN EKONOMI DAN 2019 KEUANGAN REGIONAL
159

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

Aug 26, 2019

Download

Documents

tranthien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

FEBRUARI

website : www.bi.go.id

KAJIAN EKONOMI DAN

2019

KEUANGAN REGIONAL

Page 2: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

VISI BANK INDONESIA :

bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian

Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets

MISI BANK INDONESIA :

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan

moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.

2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan

makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial

Otoritas Jasa Keuangan.

3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan

sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta

mitra strategis lain.

4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan

fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.

5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi,

termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.

6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di

tingkat daerah.

7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan

sistem informasi Bank Indonesia.

NILAI-NILAI STRATEGIS ORGANISASI BANK INDONESIA :

Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (trust and integrity);

profesionalisme (profesionalism); (ii) keunggulan (excellence); (iv) mengutamakan

kepentingan umum (public interest); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (coordination

and teamwork) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

Page 3: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kata Pengantar

iii

BUKU Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Riau ini merupakan

kajian triwulanan yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan perbankan di

Provinsi Riau. Terbitan kali ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan

perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi

ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah,

Asesmen Inflasi Daerah, Asesmen Keuangan Pemerintah, Asesmen Stabilitas

Keuangan Daerah dan Pengembangan Ekonomi, Asesmen Penyelenggaraan Sistem

Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Asesmen Ketenagakerjaan dan

Kesejahteraan, serta Prospek Perekonomian tahun 2019 berdasarkan indikator

terkini. Analisis dilakukan berdasarkan data bulanan bank umum, data ekspor-impor

yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, hasil survei Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Riau, data perekonomian dan ketenagakerjaan yang diterbitkan

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, serta data pendukung yang diperoleh dari

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau dan instansi/lembaga lainnya,

termasuk informasi anekdotal terkait.

Tujuan dari penyusunan buku KEKR ini adalah untuk memberikan informasi kepada

stakeholders tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau,

dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi

bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain dalam

pengambilan keputusan.

Pekanbaru, Februari 2019

Kepala Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Provinsi Riau

Siti Astiyah

Direktur

KATA PENGANTAR

Page 4: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kata Pengantar

iv

duduk di rumah memegang amanah

duduk di tanah memegang petuah

duduk di kampung menjadi payung

duduk di banjar bertunjuk ajar

duduk di ladang tenggang menenggang

duduk di negeri tahukan diri

duduk di dusun ia penyantun

duduk beramai elok perangai

apa tanda Melayu bertuah,

tahu berguru pada yang sudah

tahu berbuat pada yang ada

tahu memandang jauh ke muka

apa tanda Melayu terbilang,

dada lapang pandangan panjang

Page 5: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Daftar Isi

v

HALAMAN

Kata Pengantar ...................................................................................................... iii

Daftar Isi ................................................................................................................ v

Daftar Tabel ........................................................................................................... viii

Daftar Grafik .......................................................................................................... ix

Daftar Gambar........................................................................................................ Xii

Tabel Indikator Ekonomi Terpilih.............................................................................. xiii

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................... 1

BAB 1. ASESMEN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

1.

2.

Kondisi Umum.........................................................................

PDRB Sisi Penggunaan.............................................................

9

14

2.1 Konsumsi ...................................................................... 16

2.2 Investasi (PMTB).............................................................. 19

2.3 Ekspor dan Impor ........................................................... 20

2.3.1. Ekspor .................................................................

2.3.2. Impor ..................................................................

20

25

3. PDRB Sektoral ......................................................................... 27

3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.................... 29

3.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian ............................ 30

3.3 Sektor Industri Pengolahan ............................................. 31

3.4 Sektor Perdagangan, Besar dan Eceran, dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor...................................

33

3.5 Sektor Konstruksi........................................................... 34

Boks Dampak Penurunan Lifting Minyak Terhadap Perekonomian Riau

BAB 2. ASESMEN INFLASI DAERAH

1. Kondisi Umum............................................................................. 35

DAFTAR ISI

Page 6: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Daftar Isi

vi

2.

3.

Perkembangan Inflasi Provinsi Riau...............................................

2.1. Inflasi Kota............................................................................

2.1.1. Inflasi Kota Pekanbaru.................................................

2.1.2. Inflasi Kota Dumai.......................................................

2.1.3. Inflasi Kota Tembilahan...............................................

Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau...................

36

42

42

45

48

51

BAB 3.

BAB 4.

ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH

1. Kondisi Umum..............................................................................

2. Realisasi Pendapatan Provinsi Riau.................................................

3. Realisasi Belanja Provinsi Riau........................................................

3. ASESMEN STABILITAS KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN UMKM

56

58

61

1. Perkembangan Sistem Keuangan Riau.......................................... 65

1.1. Ketahanan Sektor Korporasi.. ................................... 66

1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga. .................................. 71

2. Kondisi Umum Perbankan Riau.................................................... 73

2.1. Perkembangan Bank Umum..............................................

.

...

2.1.3. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum ..

76

76

78

80

81

2.2. Perkembangan Perbankan Syariah.................................... 81

2.3. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat................ 83

2.4. Perkembangan Kredit UMKM........................................... 85

BAB 5. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN

UANG RUPIAH

1. Kondisi Umum Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai.............

89

2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai................................ 90

2.1. Aliran Uang Masuk dan Keluar (Inflow - Outflow)............ 91

2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar..................................

2.3. Uang Rupiah Tidak Asli....................................................

3. Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai........................

92

94

96

Page 7: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Daftar Isi

vii

3.1. Transaksi Kliring..............................................................

3.2. Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) .

3.3. Transaksi Kegiatan Usa

96

97

98

BAB 6

ASESMEN KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN DAERAH

1. Kondisi Umum........................................................................... 100

2.

3.

Ketenagakerjaan........................................................................

Kesejahteraan Daerah................................................................

3.1. Penduduk Miskin Riau.......................................................

3.2. Garis Kemiskinan Riau.......................................................

3.3. Indeks Kedalaman ..............

3.4. Nilai Tukar Petani..............................................................

101

105

105

106

107

108

BAB 7

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

1. Prospek Makro Regional.......................................................... 110

2. Perkiraan Inflasi....................................................................... 117

3. Rekomendasi........................................................................... 122

Boks Prospek Perekonomian Global

Daftar Istilah

xv

Page 8: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Daftar Tabel

viii

HALAMAN

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan (yoy).................................. 15

Tabel 1.2 Realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau...................................... 18

Tabel 1.3 Perkembangan Volume Ekspor Non Migas Riau (ribu ton)........................ 23

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral Dengan Migas (yoy).................. 28

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Provinsi .. 60

Tabel 3.2 Komponen Pendapatan Pajak Provi . 60

Tabel 3.3 62

Tabel 4.1 Kredit Lokasi Bank Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi ......... 68

Tabel 4.2 Pangsa Kredit UMKM Pulau Sumatera..................................................... 86

Tabel 5.1 Perkembangan Transaksi BI- 98

Tabel 5.2 Perkembangan Transaksi KUPVA- ... 99

Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Sumatera...................................... 101

Tabel 6.2 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja ... 102

Tabel 6.3 Garis Kemiskinan Provinsi Riau............................................................... 106

DAFTAR TABEL

Page 9: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Daftar Grafik

ix

HALAMAN

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Riau dan Nasional Secara Tahunan.................. 10

Grafik 1.2 Perkembangan Kondisi Konsumen Riau.............................................. 17

Grafik 1.3 Perkembangan Indeks Survei Ekspektasi Konsumen Riau .............. 17

Grafik 1.4 Kredit Durable Goods......................................................................... 17

Grafik 1.5 Kredit Kendaraan Bermotor................................................................ 17

Grafik 1.6 ............................................................. 19

Grafik 1.7 Kredit Konstruksi............................................................................... 19

Grafik 1.8 Perkembangan Nilai Realisasi PMDN di Provinsi Riau............................ 20

Grafik 1.9 Perkembangan Nilai Realisasi PMA di Provinsi Riau.............................. 20

Grafik 1.10 Perkembangan Volume Ekspor Batubara Riau................................... 21

Grafik 1.11 Perkembangan Volume Ekspor ................................. 21

Grafik 1.12 Perkembangan Volume Ekspor .................................

Grafik 1.13 Perkembangan Volume Ekspor ...............................

21

21

Grafik 1.14 Perkembangan Volume Ekspor Non Mi 22

Grafik 1.15 Produksi CPO Dunia......................................................................... 24

Grafik 1.16 Ekspor CPO Dunia............................................................................ 24

Grafik 1.17 Konsumsi CPO Dunia....................................................................... 24

Grafik 1.18 Stok CPO Dunia............................................................................... 24

Grafik 1.19 Impor Non Migas.............................................................................

Grafik 1.20 Impor Barang Modal........................................................................

25

25

Grafik 1.21 Impor Barang Intermedier................................................................. 26

Grafik 1.22 Impor Barang Konsumsi................................................................... 26

Grafik 1.23 Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD...................................................... 26

Grafik 1.24 SBT Perkembangan Kegiatan Usaha Pertanian.................................. 30

Grafik 1.25 Kredit Perkebunan Karet.................................................................. 30

Grafik 1.26 Perkembangan Volume ................................... 31

Grafik 1.27 Perkembangan Kegiatan U . 31

Grafik 1.28 Perkembangan Harga TBS ....................................................... 32

DAFTAR GRAFIK

Page 10: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Daftar Grafik

x

Grafik 1.29 Perkembangan Harga Karet .................................................... 32

Grafik 1.30 ..................... 33

Grafik 1.31 Kredit Perdagangan ................ 33

Grafik 1.32 Kredit Investasi ........................................................ 34

Grafik 1.33 LS Perkiraan Investasi ............................................................... 34

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Nasional, Riau dan Sumatera (yoy)..................... 37

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Ketiga Kota di Riau (yoy).................................... 37

Grafik 2.3 Inflasi dan Kontribusi Kelompok Barang dan Jasa (yoy)........................ 39

Grafik 2.4 Perkembangan Inflasi Riau dan Nasional Triwulanan (qtq).................... 39

Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Riau dan Nasional............................................. 40

Grafik 2.6 ................................ 41

Grafik 2.7 Perkembangan Inflasi Pekanbaru dan Historis 3 Tahun Terakhir........... 45

Grafik 2.8 Andil Berdasarkan Kelompok Barang dan Jasa di 45

Grafik 2.9 Perkembangan Inflasi Dumai............................................................ 48

Grafik 2.10 Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang di Dumai........................ 48

Grafik 2.11 51

Grafik 2.12 Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang di 51

Grafik 3.1 Perkemban

Grafik 3.2 Realisasi APBD Provinsi Riau ................................

57

58

Grafik 3.3 Realisasi Pendapatan Provinsi 58

Grafik 3.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah 59

Grafik 3.5 Realisasi Komponen Belanja Tidak La 63

Grafik 3.6 Realisasi Pos Bel 64

Grafik 4.1 Growth Subsektor Pertanian dan Perdagangan................................... 70

Grafik 4.2 Pangsa Subsektor Pertanian dan Perdagangan.................................... 70

Grafik 4.3 Perkembangan Kredit Perumahan...................................................... 71

Grafik 4.4 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor........................................ 71

Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Multiguna........................................................ 72

Grafik 4.6 Perkembangan Kredit Durable Goods................................................. 72

Grafik 4.7 Indeks Ekspektasi Konsumen dan Kredit Konsumsi Riau....................... 73

Grafik 4.8 Perkembangan Aset Perbankan Riau................................................... 74

Grafik 4.9 Perkembangan DPK Provinsi Riau........................................................ 75

Grafik 4.10 Perkembangan Kredit Perbankan Riau.............................................. 75

Grafik 4.11 Perkembangan Resiko Kredit Perbankan Riau................................... 76

Page 11: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Daftar Grafik

xi

Grafik 4.12 Perkembangan Aset Perbankan Syariah............................................ 82

Grafik 4.13 DPK Perbankan Syariah Menurut Jenis Simpanan.............................. 82

Grafik 4.14 Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah................................... 83

Grafik 4.15 Perkembangan Aset BPR/S................................................................ 84

Grafik 4.16 Perkembangan DPK BPR/S................................................................ 84

Grafik 4.17 Perkembangan Kredit BPR/S............................................................. 85

Grafik 4.18 Perkembangan NPL BPR/S................................................................. 85

Grafik 4.19 Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit UMKM............................... 86

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Segmen.......................... 87

Grafik 4.21 Perkembangan NPL Kredit UMKM .. 87

Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow di Provinsi Riau............................. 91

Grafik 5.2 Pergerakan Pertumbuhan Konsumsi RT (qtq) dan Outflow (qtq)........... 92

Grafik 5.3 Pergerakan Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah dan Outflow (qtq) 93

Grafik 5.4 Perkembangan UTLE yang Dimusnahkan............................................ 93

Grafik 5.5 Perkembangan ....... 95

Grafik 5.6 Perkembangan Peredaran Uang Rupiah Tidak Asli di Provinsi Riau........ 97

Grafik 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi di Sumatera............ 101

Grafik 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Sumatera.................. 101

Grafik 6.3 Penduduk Bekerja Menurut Lapa 102

Grafik 6.4 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan U 103

Grafik 6.5 Jumlah Jam Kerja Per Minggu............................................................. 103

Grafik 6.6 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan................................................ 103

Grafik 6.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan ....... 104

Grafik 6.8 Perkembangan Penduduk Miskin Riau................................................ 105

Grafik 6.9 Sebaran Penduduk Miskin Riau........................................................... 105

Grafik 6.10 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Riau.................... 107

Grafik 6.11 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Riau.................... 107

Grafik 6.12 Perkembangan Nilai Tukar Petani...................................................... 108

Grafik 7.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Riau dan Perkiraan 2019......... 112

Grafik 7.2 Perkembangan Indikator Komposit Riau............................................. 114

Grafik 7.3 Perkembangan ........ 118

Grafik 7.4 Perkiraan Inflasi Komoditas Secara Umum........................................... 118

Grafik 7.5 Perkembangan Harga Komoditas Pangan........................................... 119

Page 12: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Daftar Gambar

xii

HALAMAN

Gambar 2.1 Inflasi Riau, Sumatera dan Nasional 36

Gambar 7.1 Outlook Perekonomian Global............................................................ 113

Gambar 7.2 Prakiraan Sifat Hujan Musim Hujan .......................... 120

DAFTAR GAMBAR

Page 13: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Tabel Indikator

xiii

I II III IV I II III IV

Indeks Harga Konsumen*) :

- Provinsi Riau 129.85 130.65 131.90 133.42 134.56 134.99 135.14 136.69

- Kota Pekanbaru 129.53 130.24 131.65 133.16 134.34 134.60 135.10 136.54

- Kota Dumai 130.85 131.89 132.19 133.82 134.05 135.33 134.38 136.30

- Kota Tembilahan 131.26 132.62 133.95 135.43 137.75 138.45 136.99 139.00

Laju Inflasi Tahunan (yoy, %) :

- Provinsi Riau 5.02 6.19 5.07 4.20 3.62 3.32 2.45 2.45

- Kota Pekanbaru 5.17 6.50 5.22 4.07 3.71 3.35 2.62 2.54

- Kota Dumai 5.33 5.95 4.99 4.85 2.45 2.61 1.66 1.85

- Kota Tembilahan 2.97 3.42 3.82 4.27 4.94 4.40 2.27 2.64

Pertumbuhan PDRB (yoy %, dengan migas) 2.81 2.49 2.91 2.53 2.84 2.34 2.94 1.28

Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD) 3,752.61 3,051.59 3,410.24 3,833.88 3,443.20 3,273.40 3,487.54 3,118.84

Volume Ekspor Non Migas (ribu Ton) 5,514.38 4,879.90 5,651.68 5,960.66 5,415.78 5,186.43 6,215.94 5,947.73

Nilai Impor Non Migas (Juta USD) 211.39 278.67 316.83 434.62 375.28 334.67 332.97 363.47

Volume Impor Non Migas (ribu Ton) 614.66 883.53 716.64 968.01 872.71 1,034.52 984.80 1,170.38

I II III IV I II III IV

Bank Umum

Total Aset (dalam Rp Juta) 97,413,710 96,800,520 103,345,237 98,443,308 94,942,058 95,727,695 98,944,416 102,498,924

DPK (dalam Rp Juta) 72,224,755 73,060,394 74,585,391 73,150,935 73,316,351 74,019,300 76,079,917 76,705,950

- Giro 12,952,275 11,441,182 11,869,441 10,074,125 11,758,608 11,563,236 12,431,456 11,341,182

- Tabungan 33,449,661 34,130,124 34,276,721 37,784,186 36,634,497 38,523,504 37,928,821 39,718,346

- Deposito 25,822,819 27,489,088 28,439,728 25,292,624 24,923,245 23,932,559 25,719,640 25,646,421

Kredit (dalam Rp Juta) 81,675,790 81,377,056 84,102,959 88,784,648 90,306,676 94,890,672 102,416,393 106,679,502

- Modal Kerja 27,812,278 25,342,238 26,764,841 28,699,385 28,654,574 31,245,285 34,545,295 37,528,287

- Investasi 26,877,525 28,239,386 29,186,840 30,709,614 31,595,129 32,868,503 36,278,433 36,648,647

- Konsumsi 26,985,987 27,795,433 28,151,278 29,375,649 30,056,974 30,776,883 31,592,665 32,502,568

- LDR (%) 80.14 80.69 80.12 82.86 83.04 84.14 83.24 85.20

- NPL (%) 2.88 3.02 2.70 2.11 3.15 3.09 2.73 2.62

Kredit UMKM (dalam Rp Juta) 20,172,660 20,431,064 21,050,432 22,165,379 21,878,938 22,556,794 23,269,388 23,577,134

- Mikro 6,191,162 6,470,926 6,564,830 6,704,790 6,961,426 7,170,662 7,417,408 7,430,606

- Kecil 7,819,176 7,872,233 7,985,290 8,340,728 8,345,315 8,780,340 9,028,948 9,096,846

- Menengah 6,162,322 6,087,904 6,500,312 7,119,861 6,572,197 6,605,791 6,823,031 7,049,682

NPL UMKM (%) 6.54 6.21 5.87 5.17 5.50 5.13 4.65 4.56

BPR

Total Aset (dalam Rp Juta) 1,373,214 1,333,780 1,381,337 1,410,339 1,405,693 1,387,705 1,396,118 1,382,307

DPK (dalam Rp Juta) 1,015,101 995,342 1,033,906 1,063,512 1,054,088 1,034,321 1,035,572 1,015,182

- Tabungan 372,916 355,491 389,333 408,247 400,586 414,674 413,843 410,502

- Deposito 642,185 639,851 644,573 655,265 653,502 619,647 621,729 604,680

Kredit (dalam Rp Juta) - berdasarkan lokasi proyek 952,794 941,160 927,734 933,614 918,603 928,536 943,568 965,389

Rasio NPL (%) 14.97 16.23 15.66 13.42 14.17 12.37 11.72 10.65

LDR (%) 93.86 94.56 89.67 87.79 87.15 89.77 91.12 95.10

2017

2017

2018

2018

B. PERBANKAN

INDIKATOR

A. INFLASI DAN PDRB

INDIKATOR

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

Page 14: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Tabel Indikator

xiv

C. SISTEM PEMBAYARAN

I II III IV I II III IV

365,956 4,965,800 (522,690) 4,765,670 (233,402) 4,631,125 281,817 3,133,880

2,708,511 1,544,600 3,279,980 1,020,195 3,130,717 2,379,016 2,773,736 1,793,398

3,074,467 6,510,400 2,757,290 5,785,866 2,897,314 7,010,141 3,055,553 4,927,278

Pemusnahan Uang (Jutaan lembar/keping) 1,561,072 661,538 807,791 644,064 833,643 110,850 792,980 274,500

Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar) *) 56,967 67,889 73,379 76,367 29,974 57,126 59,155 84,559

Volume Transaksi RTGS (lembar) *) 9,538 9,551 11,200 13,434 6,939 10,307 11,763 12,594

Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar) 922 1,103 1,191 1,239 483 1,038.65 954.11 1,342.20

Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS (lembar) 144 146 171 207 111.92 187.40 189.73 199.90

Nominal Transaksi Kliring (Rp miliar) 6,149 4,430 5,019 5,044 4,670 4,447 4,703 4,800

Volume Transaksi Kliring (lembar) 190,181 134,842 156,938 157,644 144,487 136,833 143,406 147,125

Rata-rata Harian Nominal Transaksi Kliring (Rp miliar) 99.19 71.46 80.95 81.35 75.32 80.86 75.86 76.19

Rata-rata Harian Volume Transaksi Kliring (lembar) 2,948 2,602 2,534 2,553 2,330.44 2,487.87 2,313.00 2,335.32

Inflow (dalam Rp Juta)

Outflow (dalam Rp Juta)

Posisi Kas Gabungan (dalam Rp Juta)

INDIKATOR2017 2018

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

Page 15: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Ringkasan Eksekutif

1

GAMBARAN UMUM

Perekonomian Riau pada triwulan IV 2018 tumbuh melambat dari 2,94% (yoy) pada

triwulan III 2018 menjadi 1,28% (yoy) pada triwulan laporan. Apabila dilihat dari

pertumbuhan ekonomi tanpa migas, pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 2,74%

(yoy), melambat dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 4,74% (yoy). Perlambatan

tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang sebesar 4,46% (yoy)

pada triwulan IV 2018, lebih rendah dibandingkan triwulan lalu sebesar 4,71% (yoy).

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sedikit meningkat dari 5,17%

(yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 5,18% (yoy) pada triwulan IV 2018.

Perekonomian Riau

pada triwulan IV 2018

tumbuh sebesar 1,28%

(yoy), melambat jika

dibandingkan triwulan

III 2018 yang tumbuh

2,94% (yoy).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Page 16: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Ringkasan Eksekutif

2

I. ASESMEN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Perlambatan dari sisi penggunaan terutama bersumber dari menurunnya

pertumbuhan konsumsi pemerintah dan ekspor, serta melambatnya

investasi. Kontraksi konsumsi pemerintah tersebut disebabkan oleh

keterbatasan anggaran sehingga banyak proyek yang tunda bayar. Kondisi

tersebut juga turut memberikan dampak terhadap perkembangan investasi

Riau. Selain itu, menurunnya net ekspor dipengaruhi oleh turunnya harga

komoditas utama di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi negara

mitra dagang. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan

tumbuh meningkat. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut didorong

oleh meningkatnya permintaan pada momentum libur sekolah sekaligus

perayaan Natal dan Tahun Baru.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral pada triwulan IV 2018

bersumber dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi.

Melambatnya sektor pertanian disebabkan oleh turunnya produksi akibat

larangan untuk melakukan ekspansi dan penanaman kembali di area lahan

gambut. Turunnya produksi pertanian tersebut berdampak terhadap

melambatnya kinerja sektor industri pengolahan, serta turunnya ekspor ke

negara mitra dagang. Selain itu, melambatnya sektor konstruksi dipengaruhi

oleh turunnya belanja modal sehingga menyebabkan tertundanya

pembayaran sejumlah proyek 2018. Adapun perlambatan perekonomian

Riau yang lebih dalam tertahan oleh perbaikan kontraksi sektor

pertambangan dan meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan.

Membaiknya kontraksi sektor pertambangan disebabkan oleh meningkatnya

harga. Disamping itu, meningkatnya sektor perdagangan didorong oleh

percepatan realisasi belanja pemerintah dan meningkatnya aktivitas partai

politik dalam rangka persiapan pemilu 2019.

Memasuki triwulan I 2019, perekonomian Riau diperkirakan tumbuh positif,

berada pada kisaran 1,50-2,00% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan

realisasi triwulan IV 2018. Peningkatan utamanya diperkirakan bersumber

dari kenaikan konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri.

Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat seiring dengan akan

Perkembangan

berbagai indikator

ekonomi terkini

mengindikasikan

peningkatan kinerja

ekonomi Riau

triwulan I 2019.

Melambatnya

ekonomi Riau dari

sisi penggunaan

bersumber dari

menurunnya

konsumsi

pemerintah, ekspor,

dan melambatnya

investasi.

Perlambatan dari sisi

sektoral bersumber

dari sektor pertanian,

industri pengolahan,

dan konstruksi.

Page 17: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Ringkasan Eksekutif

3

dibayarkannya tunda salur DBH 2018 pada triwulan I 2019. Disamping itu,

meningkatnya perkiraan ekspor luar negeri sejalan dengan penurunan tarif

impor Crude Palm Oil (CPO) dan Refined Palm Oil (RPO) India. Dari sisi

sektoral, peningkatan bersumber dari sektor pertanian, industri pengolahan,

dan konstruksi. Meningkatnya perkiraan kinerja sektor pertanian sejalan

dengan berlalunya puncak musim hujan pada awal tahun 2019, serta

semakin banyaknya intensifikasi yang dilakukan perusahaan kelapa sawit.

Adapun peningkatan sektor industri pengolahan didorong oleh penurunan

tarif impor CPO dan RPO India. Sementara itu, potensi kenaikan dana

pembiayaan infrastruktur pemerintah daerah pasca disalurkannya DBH 2018

mendorong kinerja sektor konstruksi.

II. ASESMEN INFLASI DAERAH

Inflasi Riau pada triwulan IV 2018 tetap terkendali pada level yang rendah

dan stabil. Rendahnya tekanan inflasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh

menurunnya tekanan inflasi kelompok (i) Bahan Makanan; (ii) Makanan Jadi,

Minuman, Rokok, dan Tembakau; (iii) Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan

Bahan Bakar; dan (iv) Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga. Namun demikian,

menurunnya tekanan inflasi Provinsi Riau yang lebih rendah tertahan oleh

meningkatnya inflasi kelompok (i) Sandang; (ii) Kesehatan, dan (iii) Transpor,

Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Secara spasial, inflasi Riau tertinggi terjadi

di Tembilahan, diikuti oleh Pekanbaru, dan Dumai.

Inflasi Riau pada triwulan I 2019 diperkirakan berada pada kisaran 2,50 ±

0,5% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan laporan yang sebesar

2,45% (yoy). Perkiraan meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan I 2019

sejalan dengan adanya momentum hari raya seperti Imlek dan Nyepi, serta

intensitas curah hujan yang diperkirakan masih cukup tinggi hingga akhir

triwulan I 2019. Selain itu, eskalasi pemilu legislatif dan presiden yang

semakin intensif hingga pertengahan April 2019 dipekirakan turut

mendorong tekanan pada inflasi Riau. Adanya momentum libur hari raya

Imlek dan Nyepi diperkirakan dapat mendorong permintaan masyarakat Riau

terutama pada kelompok makanan jadi, sandang, rekreasi, serta transportasi

dan komunikasi. Adapun masih tingginya intensitas hujan pada triwulan

Inflasi Provinsi

Riau pada

triwulan IV 2018

tercatat lebih

rendah

dibandingkan

triwulan III

2018.

Inflasi Riau pada

triwulan I 2019

diperkirakan lebih

tinggi dibandingkan

triwulan IV 2018,

namun masih

didalam kisaran

sasaran inflasi

nasional sebesar 3,5

± 1% (yoy).

Page 18: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Ringkasan Eksekutif

4

awal 2019 berpotensi menyebabkan gangguan produksi maupun pasokan

bahan makanan.

III. ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH

Realisasi belanja Provinsi Riau pada 2018 tercatat sebesar Rp8,47 triliun atau

82,02% dari pagu anggaran menurun hingga Rp492,58 miliar atau 5,5%

(yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi

sebesar Rp8,96 triliun atau 86,19% dari pagu anggaran. Penurunan belanja

terutama didorong oleh menurunnya pos belanja langsung baik secara

nominal maupun secara persentase terhadap pagu anggaran. Sedangkan

penurunan realisasi belanja yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan pos

belanja tidak langsung yang meningkat baik secara nominal maupun

persentase terhadap pagu anggaran.

Realisasi pendapatan Provinsi Riau tahun 2018 tercatat sebesar Rp8,47 triliun

atau 91,79% dari pagu anggaran. Berdasarkan data historis, pendapatan

pemerintah Provinsi Riau pada periode laporan lebih tinggi dibandingkan

tahun 2017. Realisasi pendapatan Provinsi Riau 2018 meningkat hingga

Rp1,04 triliun atau 14,03% (yoy) dibandingkan realisasi tahun 2017 yang

terealisasi sebesar Rp7,43 triliun atau 82,12% dari pagu anggaran.

IV. ASESMEN STABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN

EKONOMI

Kerentanan sektor korporasi dan rumah tangga Riau pada triwulan IV 2018

secara umum menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran

kredit korporasi yang berlokasi di Provinsi Riau tercatat meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun secara outstanding

mengalami peningkatan, pertumbuhan tahunan kredit korporasi berlokasi di

Riau pada triwulan laporan mengalami perlambatan dibandingkan triwulan

sebelumnya. NPL sektor korporasi Riau pada triwulan laporan juga tercatat

membaik dibandingkan NPL triwulan III 2018. Penyaluran kredit korporasi

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Riau pada triwulan IV 2018

mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan NPL

yang relatif rendah. Di sisi lain, penyaluran kredit korporasi di sektor

Realisasi APBD

Provinsi Riau

tahun 2018

tercatat lebih

rendah

dibandingkan

capaian tahun

2017.

Tekanan stabilitas

keuangan di

Provinsi Riau

pada triwulan IV

2018 masih baik

dan terjaga.

Page 19: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Ringkasan Eksekutif

5

perdagangan, restoran, dan perhotelan Riau meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya dengan NPL membaik. Sementara itu, penyaluran

kredit korporasi di sektor industri pengolahan Riau pada triwulan IV 2018

mengalami pertumbuhan tahunan yang melambat dengan NPL yang

meningkat, namun masih relatif rendah. Menurunnya kerentanan juga

ditunjukkan oleh pertumbuhan tahunan kredit konsumsi rumah tangga yang

tetap kuat pada triwulan IV 2018, meskipun sedikit melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya diiringi dengan NPL yang membaik.

V. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN

PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Perkembangan transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau pada triwulan IV

2018 tercatat mengalami net outflow. Kondisi tersebut utamanya didorong

oleh seasonal factor akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah diakhir

tahun serta adanya persiapan pemilihan umum presiden dan wakil rakyat

secara serentak ditambah dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan

konsumsi masyarakat pada momentum Hari Raya Keagamaan Natal,

perayaan tahun baru serta libur sekolah yang terjadi pada triwulan IV 2018

Transaksi melalui kliring dan BI-RTGS mengalami peningkatan baik dari sisi

nominal maupun dari sisi jumlah warkat transaksi. Peningkatan transaksi non

tunai baik melalui kliring dan BI-RTGS sejalan dengan peningkatan aktivitas

ekonomi di triwulan IV 2018 yang salah satunya ditunjukkan oleh

pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran yang tercatat tumbuh

hingga 2,14% (qtq) pada triwulan IV 2018 meningkat dibandingkan

triwulan III 2018 yang terkontraksi hingga 0,12% (qtq).

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas fisik uang, Kantor

Perwakilan BI Provinsi Riau telah melakukan kerjasama dengan 48 Bank

Umum di Provinsi Riau untuk melayani masyarakat dalam hal penukaran

uang lusuh. Adapun total penukaran uang yang telah dilayani selama tahun

2018 adalah sebesar Rp41,54 miliar. Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau juga

selalu berupaya untuk meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan kas

keliling baik secara wholesale maupun retail ke daerah-daerah yang memiliki

Perkembangan

transaksi

pembayaran

tunai di Provinsi

Riau pada

triwulan IV 2018

mengalami net

outflow.

Transaksi kliring

dan BI-RTGS

tercatat

meningkat baik

dari sisi nominal

maupun jumlah

transaksi.

Bank Indonesia

secara konsisten

terus berupaya

untuk menjaga

dan meningkatkan

kualitas fisik uang

di wilayah Provinsi

Riau.

Page 20: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Ringkasan Eksekutif

6

peredaran uang lusuh dalam jumlah tinggi, terutama ke pasar-pasar

tradisional baik di dalam kota, luar kota maupun daerah remote area (daerah

terpencil) di Provinsi Riau. Selama tahun 2018, total transaksi kas keliling

kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Riau

sebanyak 21 kali dengan total transaksi sebesar Rp28,88 miliar.

VI. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Riau pada bulan Agustus 2018

menunjukkan perbaikan. Sejumlah indikator memperlihatkan terjadinya

peningkatan kualitas ketenagakerjaan, antara lain menurunnya angka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau dari 6,22% pada Agustus 2017

menjadi 6,20% pada Agustus 2018. Perkembangan kesejahteraan di

Provinsi Riau juga membaik terlihat dari penurunan persentase jumlah

penduduk miskin dibanding jumlah penduduk di Riau yakni dari 7,41% pada

September 2017 menjadi 7,21% pada September 2018. Namun, jika dilihat

dari tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani

menunjukkan penurunan dari 96,13 pada triwulan III 2018 menjadi 92,70

pada triwulan IV 2018.

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perkembangan ekonomi Riau pada triwulan II 2019 diperkirakan tumbuh

pada kisaran 2,30 2,80% (yoy), meningkat dibandingkan perkiraan

pertumbuhan ekonomi Riau triwulan I 2019. Ditinjau dari sisi penggunaan,

peningkatan diperkirakan berasal dari konsumsi RT, konsumsi LNPRT,

konsumsi pemerintah, dan net ekspor. Konsumsi RT diperkirakan meningkat

seiring dengan banyaknya hari raya keagamaan termasuk puasa dan Idul Fitri

yang secara historis mendorong konsumsi masyarakat. Konsumsi LNPRT

diperkirakan meningkat pesat seiring peningkatan aktivitas politik menjelang

Pilpres dan Pileg yang akan diselenggarakan bersamaan pada April 2019.

Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2019 diperkirakan meningkat

dibandingkan triwulan I 2019 seiring dengan pembayaran THR dan gaji ke-

13 PNS. Ekspor luar negeri pada triwulan II 2019 diperkirakan masih tetap

meningkat seiring dengan penurunan tarif impor CPO dan RPO India dan

Ekonomi Riau pada

triwulan II 2019

diperkirakan lebih

tinggi dibandingkan

perkiraan triwulan I

2019.

Perkembangan

ketenagakerjaan

dan kesejahteraan

daerah di Provinsi

Riau terindikasi

membaik.

Page 21: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Ringkasan Eksekutif

7

perkiraan mulai sedikit membaiknya pertumbuhan harga CPO di tengah

masih terbatasnya ekspor CPO ke Eropa dan AS. Sementara itu, dari sisi

sektoral, peningkatan pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II 2019

utamanya didorong oleh sektor pertanian dan industri pengolahan.

Dorongan sektor pertanian sejalan dengan semakin berlalunya puncak

musim hujan dan intensifikasi yang dilakukan banyak perkebunan sawit.

Sementara itu, dorongan sektor industri pengolahan berasal dari penurunan

tarif impor CPO dan RPO India dan mulai sedikit membaiknya pertumbuhan

harga CPO.

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan

berada pada kisaran 2,20 2,70 % (yoy), dengan tendensi meningkat

(namun terbatas) jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2018.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau untuk keseluruhan 2019

diperkirakan, bersumber dari meningkatnya konsumsi LNPRT, belanja

pemerintah, dan net ekspor. Dari sisi sektoral, sektor pertanian dan sektor

industri pengolahan diperkirakan menjadi pendorong utama meningkatnya

ekonomi Riau untuk keseluruhan 2019. Namun, peningkatan yang lebih

tinggi tertahan oleh sektor pertambangan yang terkontraksi lebih dalam,

serta sektor konstruksi dan sektor perdagangan yang diperkirakan

mengalami perlambatan.

Inflasi Provinsi Riau pada triwulan II 2019 diperkirakan berada pada kisaran

2,50 3,50% (yoy). Perkiraan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan

perkiraan inflasi triwulan I 2019 namun lebih rendah dibandingkan realisasi

triwulan II tahun 2018. Secara keseluruhan tahun 2019, tingkat inflasi

diperkirakan berkisar antara 2,30 3,30% (yoy), berada dalam target inflasi

nasional 3,5 + 1% (yoy), dan sedikit lebih tinggi dibandingkan keseluruhan

tahun 2018.

Beberapa faktor yang berpotensi membawa inflasi melewati batas atas

kisaran proyeksi antara lain perkiraan terjadinya musim hujan 2019 yang

mempunyai sifat hujan di bawah normal pada sebagian wilayah Riau,

sehingga berpotensi mengganggu produksi tanaman pangan. Menurut

perkiraan BMKG, sebagian wilayah Riau pada musim hujan 2018/2019

Secara keseluruhan

tahun 2019,

pertumbuhan

ekonomi Riau

diperkirakan lebih

tinggi jika

dibandingkan

realisasi tahun 2018.

Inflasi Riau pada

triwulan II 2019

diperkirakan lebih

tinggi dibandingkan

perkiraan triwulan I

2019.

Terdapat beberapa

faktor yang

mendorong kenaikan

inflasi utamanya

terkait faktor cuaca,

permintaan,

kenaikan harga

pakan ternak, BBM,

tarif angkutan udara,

dan PJNP .

Page 22: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Ringkasan Eksekutif

8

mengalami sifat hujan di bawah normal sampai normal. Beberapa wilayah

yang diperkirakan mengalami sifat hujan di bawah normal (dibandingkan

musim hujan tahun-tahun sebelumnya) antara lain sebagian Bengkalis,

sebagian Siak, sebagian Kampar, dan sebagian Pekanbaru. Adapun wilayah-

wilayah Riau lainnya diperkirakan mengalami sifat hujan normal

(dibandingkan musim hujan tahun-tahun sebelumnya). Selain faktor cuaca,

lonjakan permintaan khususnya pada momentum liburan sekolah dan hari

besar keagamaan, kenaikan harga pakan ternak terutama jagung, peluang

kenaikan harga BBM, kenaikan tarif angkutan udara, kenaikan tarif dasar

Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP), dan sebagainya turut menjadi

faktor yang memberikan tekanan kenaikan inflasi.

Faktor yang berpotensi membawa inflasi ke batas bawah yaitu terbatasnya

perbaikan harga komoditas sehingga belum memberikan lonjakan yang

signifikan terhadap daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah yang

semakin baik di bidang ketahanan pangan, kebijakan impor, realisasi

infrastruktur dan distribusi pangan, harga minyak dunia yang semakin

menurun sehingga memperbesar peluang penurunan harga BBM non-

subsidi, komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan TDL dan cukai rokok

pada 2019, serta relatif terjaganya ekspektasi masyarakat.

Perbaikan harga

komoditas yang

terbatas, serta

berbagai kebijakan

pemerintah dalam

menekan kenaikan

harga menjadi faktor

penahan inflasi Riau.

Page 23: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

9

1. KONDISI UMUM

Perekonomian Riau pada triwulan IV 2018 tumbuh melambat dari 2,94% (yoy) pada

triwulan III 2018 menjadi 1,28% (yoy) pada triwulan laporan. Apabila dilihat dari

pertumbuhan ekonomi tanpa migas Riau pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar

2,74% (yoy), melambat dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 4,74% (yoy).

Perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang sebesar

4,46% (yoy) pada triwulan IV 2018, lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang

sebesar 4,71% (yoy). Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sedikit

meningkat dari 5,17% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 5,18% (yoy) pada

triwulan IV 2018.

Bab 1 ASESMEN PERTUMBUHAN

EKONOMI DAERAH

Page 24: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

10

Secara keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa

migas Riau masing-masing tercatat sebesar 2,34% dan 3,95% (yoy), melambat

dibandingkan tahun 2017 yang masing-masing mencapai 2,68% dan 4,57% (yoy).

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan perekonomian Sumatera dan Nasional

yang tumbuh meningkat, masing-masing dari 4,29% dan 5,07% (yoy) pada tahun

lalu menjadi 4,54% dan 5,17% (yoy) di tahun 2018.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau dan Nasional Secara Tahunan (yoy,%)

Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah

Dari sisi penggunaan perlambatan pada triwulan IV 2018 terutama bersumber dari

menurunnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan ekspor, serta melambatnya

investasi. Kontraksi konsumsi pemerintah tersebut disebabkan oleh keterbatasan

anggaran sehingga banyak proyek yang tunda bayar. Kondisi tersebut juga turut

memberikan dampak terhadap perkembangan investasi Riau. Selain itu, menurunnya

net ekspor dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas utama di tengah

melambatnya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang. Di sisi lain, konsumsi

rumah tangga pada triwulan laporan tumbuh meningkat. Peningkatan konsumsi

rumah tangga tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan pada momentum

libur sekolah sekaligus perayaan Natal dan Tahun Baru.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral pada triwulan IV 2018

bersumber dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Secara

umum, melambatnya kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan disebabkan

oleh menurunnya produksi pertanian, menurunnya permintaan negara mitra

dagang, dan melambatnya harga komoditas dunia. Sementara itu, melambatnya

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

Nasional 5.12 4.94 4.93 5.05 4.83 4.74 4.78 5.15 4.94 5.21 5.03 4.94 5.01 5.01 5.06 5.19 5.06 5.27 5.17 5.18

Sumatera 5.04 4.62 4.54 4.20 3.53 2.99 3.15 4.47 4.19 4.47 4.02 4.43 4.12 4.17 4.45 4.42 4.34 4.64 4.71 4.46

Riau 4.07 2.83 2.60 1.41 (0.01) (2.06) (1.36) 4.37 2.74 2.75 1.25 2.03 2.81 2.49 2.91 2.53 2.84 2.34 2.94 1.28

(2.50)

(1.50)

(0.50)

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

% y

oy

Page 25: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

11

pertumbuhan sektor perdagangan utamanya disebabkan oleh moderasi permintaan.

Di sisi lain, sektor pertambangan masih menunjukkan kontraksi meskipun lebih baik

dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun kontraksi yang masih terus berlanjut

tersebut di latarbelakangi oleh natural declining dan kembali menurunnya harga

minyak dunia. Meskipun demikian, angka pertumbuhan yang lebih rendah tertahan

oleh meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi sejalan dengan target

penyelesaian Jembatan Siak IV, replikasi Jembatan Siak II, Flyover simpang SKA,

Flyover simpang Arengka pada akhir tahun 2018.

Secara keseluruhan tahun 2018, melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau

bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan net ekspor.

Melambatnya konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh melambatnya kinerja sektor

unggulan Riau. Sementara itu, melambatnya konsumsi pemerintah disebabkan oleh

turunnya realisasi belanja modal dan tidak adanya dana SILPA, serta belum

disalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) Riau tahun 2017 oleh Pemerintah Pusat.

Disamping itu, net ekspor mengalami kontraksi akibat menurunnya kinerja ekspor

luar negeri karena turunnya permintaan negara mitra dagang di tengah

melambatnya harga komoditas utama. Di sisi lain, melambatnya pertumbuhan

ekonomi Riau tertahan oleh meningkatnya kinerja investasi sejalan dengan

percepatan pembangunan infrastruktur di Riau.

Berdasarkan perkembangan sektoral, melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau

tahun 2018 bersumber dari melambatnya sektor pertanian, industri pengolahan, dan

konstruksi. Melambatnya sektor pertanian disebabkan oleh turunnya produksi akibat

larangan untuk melakukan ekspansi dan penanaman kembali di area lahan gambut.

Turunnya produksi pertanian tersebut berdampak terhadap melambatnya kinerja

sektor industri pengolahan akibat turunnya bahan baku pertanian, serta turunnya

ekspor ke negara mitra dagang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi

negara tersebut di tengah menurunnya harga komoditas utama. Selain itu,

melambatnya sektor konstruksi dipengaruhi oleh turunnya belanja modal sehingga

menyebabkan tertundanya pembayaran sejumlah proyek 2018. Adapun

perlambatan perekonomian Riau yang lebih dalam tertahan oleh perbaikan kontraksi

sektor pertambangan dan meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan.

Membaiknya kontraksi sektor pertambangan disebabkan oleh meningkatnya harga.

Di samping itu, meningkatnya sektor perdagangan didorong oleh percepatan

Page 26: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

12

realisasi belanja pemerintah dan meningkatnya aktivitas partai politik dalam rangka

persiapan pemilu 2019.

Memasuki triwulan I 2019, perekonomian Riau diperkirakan tumbuh positif, berada

pada kisaran 1,50-2,00% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan realisasi triwulan IV

2018. Peningkatan utamanya diperkirakan bersumber dari kenaikan konsumsi

pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri. Konsumsi pemerintah diperkirakan

meningkat seiring dengan akan dibayarkannya tunda salur DBH 2018 pada triwulan

I 2019. Dengan dibayarkannya DBH tersebut maka pemerintah daerah dapat

menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan infrastruktur daerah sehingga

mendorong investasi. Disamping itu, meningkatnya perkiraan ekspor luar negeri

sejalan dengan penurunan tarif impor Crude Palm Oil (CPO) dan Refined Palm Oil

(RPO) India. Meskipun demikian, perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

tertahan oleh perlambatan konsumsi rumah tangga seiring dengan masih rendahnya

aktivitas sektor swasta yang mendorong kegiatan Meeting, Incentive, Convention,

and Exhibition (MICE), serta moderasi konsumsi pasca momentum liburan Natal dan

Tahun Baru 2019.

Dari sisi sektoral, meningkatnya perkiraan pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan

I 2019 bersumber dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi.

Meningkatnya perkiraan kinerja sektor pertanian sejalan dengan berlalunya puncak

musim hujan pada awal tahun 2019, serta semakin banyaknya intensifikasi yang

dilakukan perusahaan kelapa sawit melalui mekanisasi proses panen dan

pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Adapun peningkatan sektor industri

pengolahan didorong oleh penurunan tarif impor CPO dan RPO India. Sementara itu,

sektor konstruksi juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi

triwulan IV 2018 seiring dengan potensi kenaikan dana pembiayaan infrastruktur

pemerintah daerah pasca disalurkannya DBH 2018. Pertumbuhan ekonomi Riau yang

lebih tinggi dari sisi sektoral tertahan oleh kontraksi sektor pertambangan dan

melambatnya kinerja perdagangan. Secara garis besar, kontraksi sektor

pertambangan disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia di tengah natural

declining yang masih terus terjadi. Sementara itu, melambatnya sektor perdagangan

juga dipengaruhi oleh masih rendahnya aktifitas MICE dan moderasi konsumsi

masyarakat.

Page 27: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

13

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada

pada kisaran 2,20-2,70% (yoy) dengan tendensi bias ke atas sehingga diperkirakan

lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2018. Laju pertumbuhan

tertinggi dari sisi penggunaan diperkirakan bersumber dari peningkatan konsumsi

LNPRT, konsumsi pemerintah, dan net ekspor di tengah perlambatan konsumsi

rumah tangga dan investasi. Secara umum, meningkatnya konsumsi LNPRT sejalan

dengan adanya momentum Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan pada bulan

April 2019. Sementara itu, peningkatan konsumsi pemerintah didorong oleh

penambahan rencana pendapatan APBD tahun 2019 menyusul telah terjadinya

kesepakatan antara Banggar DPRD Provinsi Riau dengan Kementerian Keuangan

untuk menaikkan DBH PPN dan Cukai, DBH Migas, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun meningkatnya net ekspor bersumber dari kenaikan ekspor luar negeri seiring

dengan penurunan tarif impor CPO dan RPO India yang diringi dengan potensi

membaiknya pertumbuhan harga CPO 2019 dibandingkan tahun 2018. Selain itu,

peningkatan dari sisi sektoral bersumber dari sektor pertanian dan industri

pengolahan. Meningkatnya kinerja sektor pertanian didorong oleh semakin

banyaknya tanaman replanting yang memasuki usia panen dan semakin

meningkatnya upaya intensifikasi melalui mekanisasi yang dilakukan oleh

perusahaan kelapa sawit. Kondisi tersebut tentunya mendukung perkembangan

industri pengolahan secara keseluruhan tahun 2019 seiring dengan semakin

prospektifnya ekspor CPO ke India dan Tiongkok.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya

konsumsi rumah tangga dan investasi. Melambatnya konsumsi rumah tangga

diperkirakan dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan dari sektor pertambangan

dan konstruksi keseluruhan tahun 2019 di tengah kinerja ekspor yang relatif

membaik. Sementara itu, melambatnya investasi disebabkan masih terbatasnya

perbaikan harga komoditas non-migas sehingga mendorong pelaku usaha untuk

menahan investasi. Disisi lain, sumber perlambatan sektoral berasal dari kontraksi

sektor pertambangan dan melambatnya sektor konstruksi dan perdagangan.

Kontraksi sektor pertambangan diperkirakan lebih dalam dibandingkan tahun 2018

seiring dengan natural declining dan belum adanya kepastian investasi besar-besaran

untuk pengembangan metode water and steam injection ditengah melemahnya

harga minyak dunia. Selain itu, melambatnya kinerja sektor kontruksi dipengaruhi

oleh pembangunan proyek 2019 yang tidak semasif 2018. Adapun perlambatan

Page 28: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

14

sektor perdagangan terjadi seiring dengan perkiraan melambatnya permintaan

domestik terutama konsumsi rumah tangga dan investasi pada tahun 2019.

2. PDRB SISI PENGGUNAAN

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau dari sisi penggunaan pada triwulan

laporan utamanya bersumber dari melambatnya pertumbuhan konsumsi

pemerintah, investasi, dan net ekspor. Menurunnya konsumsi pemerintah tersebut

disebabkan oleh keterbatasan anggaran sehingga banyak proyek yang tunda bayar

sehingga turut berdampak terhadap perkembangan investasi Riau. Selain itu,

melambatnya net ekspor dipengaruhi oleh kontraksi ekspor luar negeri akibat

turunnya harga minyak, karet, dan CPO. Perlambatan ekspor tersebut tidak terlepas

dari dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi negara Tiongkok. Namun

demikian, pertumbuhan triwulan IV 2018 yang lebih rendah tertahan oleh

meningkatnya konsumsi rumah tangga. Peningkatan tersebut didorong oleh

kenaikan permintaan pada momentum libur sekolah sekaligus perayaan Natal dan

Tahun Baru.

Secara keseluruhan tahun 2018, melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau

bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan net ekspor.

Melambatnya konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh melambatnya kinerja sektor

unggulan Riau. Sementara itu, melambatnya konsumsi pemerintah disebabkan oleh

turunnya realisasi belanja modal dan tidak adanya dana SILPA, serta belum

disalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) Riau tahun 2017 oleh Pemerintah Pusat.

Disamping itu, net ekspor mengalami kontraksi akibat menurunnya kinerja ekspor

luar negeri sebagai dampak turunnya permintaan negara mitra dagang ditengah

melambatnya harga komoditas utama. Di sisi lain, melambatnya pertumbuhan

ekonomi Riau tertahan oleh meningkatnya kinerja investasi sejalan dengan

percepatan pembangunan infrastruktur seperti Tol Pekanbaru Dumai, Jembatan

Siak IV, replikasi Jembatan Siak II, Flyover simpang SKA, Flyover simpang Arengka,

dan SPAM Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis.

Page 29: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

15

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan (yoy)

Ke depan, perekonomian Riau triwulan I 2019 diperkirakan berada pada kisaran

1,50-2,00% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan realisasi triwulan IV 2018.

Peningkatan utamanya diperkirakan bersumber dari kenaikan konsumsi pemerintah,

investasi, dan ekspor luar negeri. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat

seiring dengan akan dibayarkannya tunda salur DBH 2018 pada triwulan I 2019.

Dengan dibayarkannya DBH tersebut maka pemerintah daerah dapat menggunakan

dana tersebut untuk pembiayaan infrastruktur daerah sehingga mendorong

investasi. Disamping itu, meningkatnya perkiraan ekspor luar negeri sejalan dengan

penurunan tarif impor Crude Palm Oil (CPO) dan Refined Palm Oil (RPO) India dari

masing-masing sebesar 44% dan 54% menjadi 40% dan 50% di tengah perkiraan

masih terkontraksinya pertumbuhan harga dan volume ekspor komoditas CPO ke

Eropa dan AS menyusul berbagai hambatan tarif dan non-tarif yang masih terjadi.

Meskipun demikian, perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh

perlambatan konsumsi rumah tangga seiring dengan masih rendahnya aktivitas

sektor swasta yang mendorong kegiatan MICE, serta moderasi konsumsi pasca

momentum liburan Natal dan Tahun Baru 2019.

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada

pada kisaran 2,20-2,70% (yoy) dengan tendensi bias ke atas sehingga diperkirakan

lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2018. Laju pertumbuhan

tertinggi dari sisi penggunaan diperkirakan bersumber dari peningkatan konsumsi

LNPRT, konsumsi pemerintah, dan net ekspor di tengah perlambatan konsumsi

I II III IV I II III IV

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4.55 2.72 4.15 3.06 3.31 3.31 1.67 1.00 1.51 1.07 1.20 1.20

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4.56 7.53 11.21 11.96 6.31 9.25 0.02 0.04 0.06 0.06 0.03 0.05

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 0.67 6.95 3.69 8.74 (13.11) 0.44 0.03 0.24 0.13 0.32 -0.51 0.02

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 3.73 6.36 7.65 3.60 1.62 4.75 1.26 2.26 2.64 1.18 0.55 1.62

5. Ekspor Luar Negeri 5.06 0.39 (3.72) 3.99 (1.94) (0.29) 1.51 0.11 -1.00 1.19 -0.57 -0.08

6. Impor Luar Negeri 27.22 3.74 5.33 (6.70) (0.82) 0.14 1.40 0.19 0.27 -0.33 -0.05 0.01

7. Net Ekspor 0.72 (1.28) (5.66) 1.95 1.53 (0.77) 0.17 (0.29) (1.37) 0.52 0.38 (0.19)

PDRB 2.68 2.84 2.34 2.94 1.28 2.34 2.68 2.84 2.34 2.94 1.28 2.34

2017 2018

2018

Kontribusi Pertumbuhan (% yoy)

Komponen Penggunaan

Growth (% yoy)

2018 2018 2017

Sumber : BPS

Page 30: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

16

rumah tangga dan investasi. Secara umum, meningkatnya konsumsi LNPRT sejalan

dengan adanya momentum Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan pada bulan

April 2019. Sementara itu, peningkatan konsumsi pemerintah didorong oleh

penambahan rencana pendapatan APBD tahun 2019 menyusul telah terjadinya

kesepakatan antara Banggar DPRD Provinsi Riau dengan Kementerian Keuangan

untuk menaikkan DBH PPN dan Cukai, DBH Migas, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan tersebut belum termasuk potensi pelunasan tunda bayar DBH 2017 dari

pemerintah pusat. Adanya peningkatan net ekspor bersumber dari ekspor luar negeri

seiring dengan turunnya tarif impor CPO dan RPO India dan perkiraan membaiknya

harga. Namun peningkatan yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya konsumsi

rumah tangga dan investasi. Melambatnya konsumsi rumah tangga diperkirakan

dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan dari sektor pertambangan dan konstruksi

keseluruhan tahun 2019 di tengah kinerja ekspor yang relatif membaik. Sementara

itu, melambatnya investasi disebabkan masih terbatasnya perbaikan harga

komoditas non-migas sehingga mendorong pelaku usaha untuk menahan investasi.

2.1. Konsumsi

Konsumsi rumah tangga Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,31%

(yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 3,06% (yoy).

Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan permintaan pada momentum libur

sekolah sekaligus perayaan Natal dan Tahun Baru. Kondisi tersebut tercermin dari

hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan kenaikan Indeks

Keyakinan Konsumen dari 90,33 pada triwulan III 2018 menjadi 90,42 pada triwulan

IV 2018. Angka indeks yang berada dibawah 100 menunjukkan bahwa tingkat

keyakinan konsumen berada dalam level pesimis sebagaimana yang ditunjukkan

grafik dibawah ini:

Page 31: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

17

Grafik 1.2. Perkembangan Kondisi

Konsumen Riau

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.3. Perkembangan Indeks Survei

Ekspektasi Konsumen Riau

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga terindikasi dari

perkembangan kredit durable goods dan kredit kendaraan bermotor. Kredit durable

goods (Grafik 1.4) pada triwulan IV 2018 tercatat tumbuh lebih tinggi dari 4,24%

(yoy) triwulan III 2018 menjadi 7,41% (yoy) pada triwulan laporan. Demikian juga

dengan kredit kendaraan bermotor (Grafik 1.5) yang pada triwulan IV 2018 tumbuh

3,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi 4,60%

(yoy).

Pertumbuhan konsumsi LNPRT pada triwulan laporan tercatat tumbuh 6,31% (yoy),

melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III 2018 yang mencapai

11,96% (yoy). Melambatnya pertumbuhan konsumsi LNPRT ini sejalan dengan

melambatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah. Pada triwulan IV 2018, konsumsi

pemerintah mengalami kontraksi sebesar 13,11% (yoy), menurun dari triwulan lalu

yang tumbuh 8,74% (yoy). Kontraksi tersebut disebabkan oleh turunnya realisasi

belanja modal pemerintah yang tercermin dari banyaknya tunda bayar proyek 2018

40

60

80

100

120

140

160

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Feb

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indeks Kegiatan Usaha Indeks Penghasilan Konsumen

Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Garis 100

70

80

90

100

110

120

130

140

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Feb

2014 2015 2016 2017 2018 2019

IKKIKEIEKGaris 100

Grafik 1.4. Kredit Durable Goods

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 1.5. Kredit Kendaraan Bermotor

Sumber: LBU Bank Indonesia

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% y

oy

Rp

Mil

iar

Kredit Durable Goods Growth (% yoy)

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-

100

200

300

400

500

600

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% y

oy

Rp

Mil

iar

Kredit Kendaraan Bermotor Growth (% yoy)

Page 32: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

18

karena tidak adanya dana. Penurunan realisasi belanja modal tersebut merupakan

dampak dari ketiadaan dana SILPA dan masih belum disalurkan DBH tahun 2017

yang seharusnya disampaikan tahun 2018.

Tabel 1.2. Realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Sumber : BPKAD Provinsi Riau

Ke depan, konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh

melambat seiring dengan masih rendahnya aktivitas sektor swasta sehingga

menyebabkan kegiatan MICE masih terbatas dan konsumsi masyarakat yang relatif

moderat pasca liburan dan HKBN akhir tahun 2018. Sementara itu, konsumsi LNPRT

yang pada triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh meningkat karena semakin pesatnya

aktifitas politik menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif yang

akan diselenggarakan April tahun 2019. Adapun sumber peningkatan di triwulan

berjalan juga disumbang oleh kenaikan konsumsi pemerintah seiring dengan akan

dibayarkannya tunda salur DBH Tahun 2018 pada tahun 2019.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan tahun 2019 diperkirakan

tidak setinggi tahun 2018 akibat menurunnya pendapatan sektor pertambangan dan

konstruksi. Sebaliknya konsumsi LNPRT dan pemerintah diperkirakan tumbuh lebih

tinggi. Meningkatnya konsumsi LNPRT seiring dengan momentum Pemilu 2019 yang

akan diselenggarakan April mendatang. Sedangkan meningkatnya konsumsi

pemerintah sejalan dengan ditambahkannya rencana pendapatan APBD pada tahun

2019 menyusul telah terjadinya kesepakatan antara Banggar DPRD Provinsi Riau

dengan Kemenkeu untuk menaikkan DBH PPN dan Cukai, DBH Migas, dan DAK

sehingga mendorong kenaikan APBD sekitar Rp1 Triliun dibandingkan rencana awal.

Hal tersebut belum termasuk potensi pelunasan tunda bayar DBH 2017 dari

pemerintah pusat.

Jumlah

Anggaran

(triliun)

Realisasi

(triliun) % Realisasi

Jumlah

Anggaran

(triliun)

Realisasi

(triliun) % Realisasi

Pendapatan Daerah 9,236.88 5,788.54 62.67 9,236.88 8,478.99 91.79

Belanja Daerah 10,326.45 4,691.11 45.43 10,326.45 8,469.51 82.02

Pembiayaan Daerah 1,089.57 58.77 5.39 1,089.57 58.83 5.40

Surplus/(Defisit) (1,089.57) 1,097.43 100.72 (1,089.57) 9.48 0.87

Tw IV 2018Tw III 2018

Uraian

Page 33: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

19

2.2. Investasi (PMTB)

Investasi Provinsi Riau tercatat tumbuh melambat dari 3,60% (yoy) pada triwulan III

2018 menjadi 1,62% (yoy) pada triwulan IV 2018. Perlambatan tersebut sejalan

dengan kontraksi impor barang modal yang lebih dalam yaitu dari 51,61% (yoy)

pada triwulan III 2018 menjadi kontraksi 60,80% (yoy) pada triwulan laporan.

Perlambatan tersebut utamanya disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang

mengakibatkan banyaknya proyek yang tunda bayar sehingga turut berdampak

terhadap perkembangan investasi Riau. Namun demikian, secara keseluruhan tahun

2018 investasi tumbuh 4,75% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang

sebesar 3,73% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh percepatan pembangunan

infrastruktur seperti Jembatan Siak IV, replikasi jembatan Siak II, dan 2 (dua) flyover

di dalam Kota Pekanbaru sehingga turut mendorong kinerja investasi. Kondisi

dimaksud juga terindikasi dari kredit investasi dan kredit konstruksi Riau

sebagaimana grafik dibawah ini:

Meningkatnya pertumbuhan investasi tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2017

sejalan dengan membaiknya kontraksi pertumbuhan investasi Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau. Pada

triwulan IV 2018, realisasi PMDN dan PMA masing-masing tercatat kontraksi 32,20%

dan 59,67% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya yang

masing-masing sebesar 91,43% (yoy) dan 63,39% (yoy). Meningkatnya realisasi nilai

investasi PMDN bersumber dari sektor primer dan sekunder. Adapun subsektor

utama yang mendorong peningkatan nilai investasi PMDN utamanya adalah

subsektor tanaman pangan dan perkebunan sebagai bagian dari sektor primer, serta

subsektor industri makanan, kimia dasar, dan karet sebagai bagian dari sektor

Grafik 1.6. Kredit Investasi Riau Grafik 1.7. Kredit Konstruksi Riau

Sumber: LBU Bank Indonesia Sumber: LBU Bank Indonesia

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% y

oy

Rp

Mil

iar

Kredit Investasi Growth (% yoy)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% y

oy

Rp

Mil

iar

Kredit Konstruksi Growth (% yoy)

Page 34: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

20

sekunder. Sementara itu, peningkatan dari sisi nilai investasi PMA (Grafik 1.9)

bersumber dari sektor primer terutama subsektor tanaman pangan dan perkebunan.

\

Ke depan, pertumbuhan investasi Riau pada triwulan I 2019 diperkirakan meningkat

sejalan dengan carry over penyelesaian proyek strategis Pemerintah Provinsi Riau

sampai dengan Februari 2019 seperti Jembatan Siak IV, replikasi Jembatan Siak II,

dan 2 (dua) flyover di dalam Kota Pekanbaru serta adanya potensi kenaikan

pendapatan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk pembiayaan

infrastruktur. Namun demikian, investasi keseluruhan tahun 2019 diperkirakan

melambat dibandingkan tahun 2018 akibat masih terbatasnya pemulihan harga

komoditas global sehingga menyebabkan pelaku usaha cenderung menahan

investasi. Selain itu, lebih masifnya rencana pembangunan infrastruktur tahun 2018

dibandingkan tahun 2019 juga menjadi faktor penahan pertumbuhan investasi yang

lebih tinggi.

2.3 Ekspor dan Impor

2.3.1. Ekspor

Ekspor barang dan jasa di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 tercatat tumbuh

sebesar 4,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh 2,49%

(yoy). Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa tersebut utamanya

bersumber dari peningkatan ekspor antar daerah. Namun relatif kecilnya pangsa

ekspor antar daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Riau menyebabkan net ekspor

pada triwulan IV 2018 melambat. Perlambatan tersebut utamanya disebabkan oleh

Grafik 1.8. Perkembangan Nilai Realisasi

PMDN di Provinsi Riau

Grafik 1.9. Perkembangan Nilai Realisasi

PMA di Provinsi Riau

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% yoyRp JutaRealisasi PMDN growth PMDN

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% yoyUSD RibuRealisasi PMA growth PMA

Page 35: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

21

kontraksi ekspor luar negeri. Pada triwulan laporan, ekspor luar negeri mengalami

kontraksi sebesar 1,94% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III 2018 yang

tumbuh 3,99% (yoy). Menurunnya pertumbuhan ekspor tersebut utamanya

bersumber dari komoditas pulp dan karet di tengah terbatasnya perbaikan harga

komoditas global. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil liaison Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Provinsi Riau. Kinerja ekspor responden subsektor industri

pengolahan karet menunjukkan penurunan yang disebabkan oleh menurunnya

harga karet dunia akibat berlimpahnya suplai dari negara Asia lainnya seperti

Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Menurunnya harga tersebut

menyebabkan petani karet tidak menderes tanaman karetnya sehingga suplai bahan

baku karet menjadi menurun. Selain itu, masuknya musim trek dan musim hujan

menyebabkan bahan baku karet menjadi semakin berkurang.

Grafik 1.10. Perkembangan Volume

Ekspor Batubara Riau

Sumber: Dirjen Bea Cukai, diolah

Grafik 1.11. Perkembangan Volume

Ekspor CPO Riau

Sumber: Dirjen Bea Cukai, diolah

Grafik 1.12. Perkembangan Volume

Ekspor Pulp Riau

Sumber: Dirjen Bea Cukai, diolah

Grafik 1.13. Perkembangan Volume

Ekspor Karet Riau

Sumber: Dirjen Bea Cukai, diolah

Menurunnya kinerja ekspor luar negeri yang lebih dalam tertahan oleh meningkatnya

kinerja subsektor industri pengolahan kelapa sawit. Volume ekspor CPO Provinsi Riau

pada triwulan IV 2018 tercatat tumbuh 2,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

triwulan III 2018 yang sebesar 1,85% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

0

50

100

150

200

250

300

350

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

%y

oy

rib

u t

on

Volume growth

-40

-20

0

20

40

60

80

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

%yo

y

rib

u t

on

Volume growth

-40

-30

-20

-10

0

10

20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

%y

oy

rib

u t

on

Volume growth

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

%y

oy

rib

u t

on

Volume growth

Page 36: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

22

menurunnya tarif impor Crude Palm Oil (CPO) dan Refined Palm Oil (RPO) India dari

masing-masing sebesar 44% dan 54% menjadi 40% dan 50% menyusul

dinaikkannya tarif impor beberapa minyak substitusi kelapa sawit sejak 14 Juni 2018

seperti Crude Sunflower dan Rapeseed Oil dari 25% menjadi 35%, Crude Soybean

Oil dari 30% menjadi 35%, serta Refined Sunflower, Rapeseed, dan Soybean Oil,

masing-masing dari 35% menjadi 45%.

Grafik 1.14 Perkembangan Volume Ekspor Non Migas Riau Menurut Negara Tujuan

Sumber : Dirjen Bea Cukai, diolah

Apabila dilihat dari jenis ekspor non migas, minyak dan lemak nabati menjadi satu-

satunya komponen yang tumbuh meningkat dari 3,49% (yoy) pada triwulan III 2018

menjadi 3,61% (yoy) pada triwulan IV 2018. Sementara itu, komponen barang

mentah dan hasil olahan manufaktur pada triwulan IV 2018 masih tercatat kontraksi

masing-masing sebesar 13,89% dan 57,75% (yoy), namun membaik jika

dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing kontraksi 22,45% dan

71,56% (yoy). Di sisi lain, komponen tembakau dan minuman, bahan kimia, dan

barang manufaktur mengalami perlambatan, serta komponen makanan dan hewan

bernyawa mengalami kontraksi sehingga menekan pertumbuhan ekspor non migas

yang lebih tinggi sebagaimana yang ditunjukkan Tabel 1.3.

965 780 869 942 681 891 971 1,188

773 797 849 1,154 1,093

625 984

1,240 848 840

1,106 1,041

598 538

651 990

510

798 644 720

524 677 822

863 926

1,073

1,117 956

797 535

1,147 1,010

691 651

548

518

580

637 606

787

622 550

576

719 604

590

596 726

728 688

751 840 573

432 589

759

592

570 587

756

501 545

584

764 730

756

609 762

699 773

720 649

1,617

1,717

1,892

1,988

1,985

2,228

1,890

1,928

1,763 1,741

1,837

2,226 2,113

1,789

2,294

2,242

2,311 2,350

2,408

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

rib

u t

on

Cina India ASEAN MEE Lainnya

Page 37: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

23

Tabel 1.3. Perkembangan Volume Ekspor Non Migas Riau (dalam ribu ton)

Sumber : Dirjen Bea Cukai, diolah

Berdasarkan kondisi CPO dunia, meningkatnya ekspor CPO Riau pada triwulan IV

2018 sejalan dengan meningkatnya produksi, ekspor, dan konsumsi domestik jika

dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017. Pertumbuhan

produksi CPO dunia (Grafik 1.15) pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 217.822

ribu MT, meningkat 7,58% (yoy) dibandingkan total produksi triwulan IV 2017 yang

sebesar 200.469 ribu MT. Sementara itu, ekspor CPO dunia (Grafik 1.16) pada

triwulan IV 2018 mencapai 145.960 ribu MT, atau meningkat dari 0,18% (yoy) dari

total ekspor triwulan IV 2017 yang sebesar 145.704 ribu MT. Demikain juga dengan

konsumsi domestik CPO dunia (Grafik 1.17) yang meningkat 9,47% (yoy) atau dari

189.224 ribu MT pada triwulan IV 2017 menjadi 207.145 ribu MT pada triwulan IV

2018. Adapun penurunan terjadi pada ending stocks CPO dunia (Grafik 1.18) sekitar

0,25% (yoy) atau dari 31.168 ribu MT pada triwulan IV 2017 menjadi 31.091 ribu

MT pada triwulan laporan. Menurunnya stok dunia tersebut turut menjadi faktor

pendorong harga CPO di akhir tahun 2018.

III IV III-18 IV-18 2018 III-18 IV-18 2018

1 Makanan dan Hewan Bernyawa 569.69 489.25 1,998.65 9.16 8.23 8.78 26.76 (12.94) 5.18

2 Tembakau dan Minuman 7.25 7.18 29.65 0.12 0.12 0.13 42.45 8.32 18.37

3 Barang Mentah 796.00 754.89 3,036.57 12.81 12.69 13.34 (14.25) (22.45) (13.89)

4 Bahan Bakar Mineral dan Pelumas 12.25 - 26.68 0.20 - 0.12

5 Minyak dan Lemak Nabati 3,778.29 3,870.88 14,124.12 60.78 65.08 62.04 3.49 3.61 0.56

6 Bahan Kimia 483.07 235.69 1,336.16 7.77 3.96 5.87 384.60 83.39 228.15

7 Barang Manufaktur 569.35 589.74 2,213.09 9.16 9.92 9.72 9.94 6.47 5.43

8 Mesin dan Peralatan 0.00 0.02 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Hasil Olahan Manufaktur 0.05 0.08 0.33 0.00 0.00 0.00 (49.72) (71.56) (57.75)

10 Koin, bukan mata uang - - - - - - - - -

Total 6,215.94 5,947.73 22,765.87 100.00 100.00 100.00 9.98 (0.22) 3.45

2018 yoy (%)2018No Jenis

Pangsa (%)

Page 38: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

24

Grafik 1.15 Produksi CPO Dunia Grafik 1.16 Ekspor CPO Dunia

Sumber : US Dept of Agriculture Sumber : US Dept of Agriculture

Grafik 1.17 Konsumsi CPO Dunia Grafik 1.18 Stok CPO Dunia

Sumber : US Dept of Agriculture Sumber : US Dept of Agriculture

Kedepan, kinerja ekspor barang dan jasa pada triwulan I 2019 diperkirakan

melambat. Perlambatan tersebut utamanya bersumber dari ekspor antar daerah.

Sedangkan ekspor luar negeri tercatat meningkat. Meningkatnya perkiraan ekspor

luar negeri tersebut seiring dengan penurunan tarif impor CPO dan RPO India di

tengah perkiraan masih terkontraksinya pertumbuhan harga CPO dan masih

terbatasnya ekspor CPO ke Eropa dan AS menyusul berbagai hambatan tarif dan

non-tarif yang masih terjadi. Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekspor

barang dan jasa diperkirakan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018. Ekspor

luar negeri menjadi faktor pendorong utama peningkatan kinerja ekspor barang dan

jasa ke depan. Meningkatnya ekspor luar negeri pada keseluruhan tahun 2019

sejalan dengan penurunan tarif impor CPO dan RPO India dari 44% dan 54%

menjadi 40% dan 50% dan perkiraan membaiknya pertumbuhan harga CPO

dibandingkan tahun 2018. Sebagai informasi, pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi

dibandingkan impor diperkirakan mendorong net ekspor yang tumbuh membaik.

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Jan

-16

Feb

-16

Mar

-20

16

Ap

ril-

20

16

May

20

16

Jun

-201

6

Jul-

20

16

Au

g-2

01

6

Sep

-20

16

Okt

-20

16

No

v-2

01

6

De

c-1

6

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-17

May

-17

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-1

7

Sep

-17

Oct

-17

No

v-1

7

De

c-1

7

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

May

-18

Jun

-18

Jul-

18

Au

g-1

8

Sep

-18

Oct

-18

No

v-1

8

De

c-1

8

Jan

-19

Feb

-19

Other Nigeria Colombia Thailand Malaysia Indonesia

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Jan

-16

Fe

b-1

6M

ar-

20

16

Ap

ril-

20

16

Ma

y 2

01

6

Jun

-20

16

Jul-

20

16

Au

g-2

01

6

Se

p-2

01

6O

kt-

20

16

No

v-2

01

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Ma

r-1

7A

pr-

17

Ma

y-1

7Ju

n-1

7Ju

l-1

7

Au

g-1

7S

ep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Ma

r-1

8A

pr-

18

Ma

y-1

8Ju

n-1

8Ju

l-1

8A

ug

-18

Se

p-1

8

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Jan

-19

Fe

b-1

9

Other Benin Thailand Papua New Guinea Malaysia Indonesia

(5,000)

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

55,000

65,000

Jan

-16

Feb

-16

Ma

r-2

01

6

Ap

ril-

20

16

Ma

y 2

016

Jun

-201

6

Jul-

20

16

Au

g-2

01

6

Sep

-20

16

Okt

-20

16

No

v-2

01

6

De

c-1

6

Jan

-17

Feb

-17

Ma

r-1

7

Ap

r-17

Ma

y-1

7

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-1

7

Sep

-17

Oct

-17

No

v-1

7

De

c-1

7

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

Ma

y-1

8

Jun

-18

Jul-

18

Au

g-1

8

Sep

-18

Oct

-18

No

v-1

8

De

c-1

8

Jan

-19

Feb

-19

Other Singapore Russia Iran Colombia Egypt

Bangladesh United States Nigeria Thailand Pakistan Malaysia

Europa Union China India Indonesia

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Jan

-16

Fe

b-1

6M

ar-

20

16

Ap

ril-

20

16

Ma

y 2

01

6Ju

n-2

01

6Ju

l-2

01

6A

ug

-20

16

Se

p-2

01

6O

kt-

20

16

No

v-2

01

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Ma

r-1

7A

pr-

17

Ma

y-1

7Ju

n-1

7Ju

l-1

7A

ug

-17

Se

p-1

7O

ct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Ma

r-1

8A

pr-

18

Ma

y-1

8Ju

n-1

8Ju

l-1

8A

ug

-18

Se

p-1

8O

ct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Other China Europa Union India Indonesia Malaysia

Page 39: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

25

2.3.2. Impor

Impor barang dan jasa Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 tumbuh sebesar 10,55%

(yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 3,64% (yoy).

Meningkatnya pertumbuhan impor tersebut utamanya bersumber dari impor antar

daerah yang meningkat dari 11,00% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 18,70%

(yoy) pada triwulan IV 2018. Selain itu, kontraksi impor luar negeri juga tercatat

membaik dari 6,70% (yoy) pada triwulan lalu menjadi kontraksi 0,82% (yoy) pada

triwulan IV 2018 sehingga turut mendorong kenaikan impor. Adapun meningkatnya

impor tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan domestik Riau utamanya

konsumsi rumah tangga. Kondisi tersebut tercermin dari impor barang konsumsi

(Grafik 1.22) yang tercatat tumbuh 41,03% (yoy) pada triwulan IV 2018, lebih tinggi

jika dibandingkan triwulan lalu yang kontraksi 21,06% (yoy). Sementara itu, impor

barang intermedier juga tercatat meningkat dari 2,80% (yoy) pada triwulan III 2018

menjadi 21,97% (yoy) pada triwulan laporan. Secara total impor non migas tercatat

meningkat dari 2,19% (yoy) di triwulan III 2018 menjadi 20,91% (yoy) pada triwulan

IV 2018.

Grafik 1.19. Impor Non Migas Grafik 1.20. Impor Barang Modal

Sumber : Dirjen Bea Cukai, diolah

Sumber : Dirjen Bea Cukai, diolah

-100

0

100

200

300

400

500

600

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% yoyRibu Ton Impor Non Migas growth

(200)

(100)

-

100

200

300

400

500

600

700

800

-

20

40

60

80

100

120

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% yoyRibu Ton Barang Modal growth

Page 40: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

26

Grafik 1.21. Impor Barang Intermedier Grafik 1.22. Impor Barang Konsumsi

Sumber : Dirjen Bea Cukai, diolah

Sumber : Dirjen Bea Cukai, diolah

Ke depan, impor barang dan jasa pada triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh

melambat jika dibandingkan triwulan IV 2018. Perlambatan utamanya bersumber

dari melambatnya impor antar daerah. Sementara itu, impor luar negeri diperkirakan

tumbuh sebesar 4,81% (yoy) pada triwulan IV 2018, meningkat dibandingkan

triwulan lalu yang kontraksi sebesar 0,82% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan

dengan meningkatnya ekspor CPO sehingga mendorong impor bahan kimia sebagai

katalis produksi palm oil. Secara keseluruhan tahun 2019, impor barang dan jasa

diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Meningkatnya perkiraan impor

dimaksud utamanya bersumber dari kenaikan impor luar negeri seiring dengan

meningkatnya ekspor CPO.

Grafik 1.23 Nilai Tukar Rupiah terhadap USD

(200)

(100)

-

100

200

300

400

500

600

700

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% yoyRibu Ton Barang Intermedier growth

(200)

(100)

-

100

200

300

400

500

600

-

5

10

15

20

25

30

35

40

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% yoyRibu Ton Barang Konsumsi growth

-10

-5

0

5

10

15

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

Jan

Feb

Mar

Ap

r

Mei

Jun

Jul

Au

g

Sep

Ok

t

No

v

De

c

Jan

Feb

Mar

Ap

r

Mei

Jun

Juli

Au

g

Sep

Ok

t

No

v

De

c

2016 2017 2018

% y

oy

Ku

rs T

en

gah

Rp Thd USD Growth (% yoy)

Sumber : Bank Indonesia

Page 41: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

27

3. PDRB SEKTORAL

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau dari sisi sektoral pada triwulan IV 2018

bersumber dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

Melambatnya kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan disebabkan oleh

menurunnya produksi pertanian, menurunnya permintaan negara mitra dagang, dan

melambatnya harga komoditas dunia. Sementara itu, melambatnya pertumbuhan

sektor perdagangan utamanya disebabkan oleh moderasi permintaan. Di sisi lain,

sektor pertambangan masih menunjukkan kontraksi meskipun lebih baik

dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun kontraksi yang masih terus berlanjut

tersebut dilatarbelakangi oleh natural declining dan kembali menurunnya harga

minyak dunia. Meskipun demikian, angka pertumbuhan yang lebih rendah tertahan

oleh meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi sejalan dengan target

penyelesaian Jembatan Siak IV, replikasi Jembatan Siak II, Flyover simpang SKA,

Flyover simpang Arengka pada akhir tahun 2018.

Selain itu, melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau secara keseluruhan tahun 2018

bersumber dari melambatnya sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi.

Melambatnya sektor pertanian disebabkan oleh turunnya produksi akibat larangan

untuk melakukan ekspansi dan penanaman kembali di area lahan gambut. Turunnya

produksi pertanian tersebut berdampak terhadap melambatnya kinerja sektor

industri pengolahan akibat turunnya bahan baku pertanian, serta turunnya ekspor

ke negara mitra dagang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara

tersebut di tengah menurunnya harga komoditas utama. Selain itu, melambatnya

sektor konstruksi dipengaruhi oleh turunnya belanja modal sehingga menyebabkan

tertundanya pembayaran sejumlah proyek 2018. Adapun perlambatan

perekonomian Riau yang lebih dalam tertahan oleh perbaikan kontraksi sektor

pertambangan dan meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan. Membaiknya

kontraksi sektor pertambangan disebabkan oleh meningkatnya harga. Disamping

itu, meningkatnya sektor perdagangan didorong oleh percepatan realisasi belanja

pemerintah dan meningkatnya aktivitas partai politik dalam rangka persiapan pemilu

2019.

Page 42: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

28

Tabel 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral Dengan Migas (yoy,%)

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Kinerja perekonomian Riau pada triwulan I 2019 diperkirakan berada pada kisaran

1,50-2,00% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan realisasi triwulan IV 2018.

Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari sektor pertanian, industri

pengolahan, dan konstruksi. Meningkatnya perkiraan kinerja sektor pertanian sejalan

dengan berlalunya puncak musim hujan pada awal tahun 2019, serta semakin

banyaknya intensifikasi yang dilakukan perusahaan kelapa sawit melalui mekanisasi

proses panen dan pengangkutan TBS. Adapun peningkatan sektor industri

pengolahan didorong oleh penurunan tarif impor CPO dan RPO India. Sementara itu,

sektor konstruksi juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi

triwulan IV 2018 seiring dengan potensi kenaikan dana pembiayaan infrastruktur

pemerintah daerah pasca disalurkannya DBH 2018. Namun demikian, pertumbuhan

ekonomi Riau yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi sektor pertambangan dan

melambatnya kinerja perdagangan. Secara garis besar, kontraksi sektor

pertambangan disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia dan natural

declining yang masih terus terjadi. Sementara itu, melambatnya sektor perdagangan

I II III IV I II III IV

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.28 6.42 3.21 5.88 2.14 4.37 1.24 1.52 0.72 1.29 0.47 0.98

2 Pertambangan dan Penggalian -6.36 -4.95 -5.69 -6.15 -5.14 -5.48 -1.65 -1.33 -1.61 -1.76 -1.41 -1.52

3 Industri Pengolahan 5.52 2.99 3.84 5.30 2.04 3.53 1.40 0.74 0.92 1.30 0.51 0.87

4 Pengadaan Listrik, Gas 1.37 1.80 5.41 5.87 1.79 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Pengadaan Air 4.75 -1.49 -1.35 0.62 1.27 -0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Konstruksi 5.92 7.41 7.21 3.65 3.97 5.46 0.52 0.64 0.63 0.32 0.37 0.48

5 Perdagangan Besar, Eceran, Rep. Mobil Motor 6.37 6.87 7.34 5.83 5.87 6.47 0.62 0.66 0.74 0.56 0.58 0.63

8 Transportasi dan Pergudangan 4.33 3.47 4.26 2.81 2.58 3.27 0.04 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4.40 4.55 4.26 5.30 4.56 4.67 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

10 Informasi dan Komunikasi 5.43 5.69 5.02 5.54 6.89 5.79 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04

11 Jasa Keuangan -2.24 0.38 5.54 7.91 4.79 4.64 -0.02 0.00 0.05 0.07 0.04 0.04

12 Real Estate 3.32 3.07 4.82 3.65 4.19 3.94 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03

13 Jasa Perusahaan 7.92 9.59 8.00 7.91 7.41 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sos. 0.97 1.10 3.43 0.38 -0.89 0.98 0.01 0.02 0.05 0.01 -0.01 0.01

15 Jasa Pendidikan 3.75 4.65 5.41 4.91 4.38 4.83 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.82 5.54 5.14 4.73 6.82 5.57 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

17 Jasa lainnya 7.90 9.43 8.56 7.59 9.15 8.67 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04

2.68 2.84 2.34 2.94 1.28 2.34 2.68 2.84 2.34 2.94 1.28 2.34

2018 2018

Kontribusi Pertumbuhan (% yoy)

2017

Komponen Sektoral

PDRB

2017

Growth (% yoy)

2018 2018

Page 43: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

29

juga dipengaruhi oleh masih rendahnya aktifitas MICE dan moderasi konsumsi

masyarakat.

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada

pada kisaran 2,20-2,70% (yoy) dengan tendensi bias ke atas sehingga diperkirakan

lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2018. Laju pertumbuhan

tertinggi dari sisi sektoral bersumber dari sektor pertanian dan industri pengolahan.

Meningkatnya kinerja sektor pertanian didorong oleh semakin banyaknya tanaman

replanting yang memasuki usia panen dan semakin meningkatnya upaya intensifikasi

melalui mekanisasi yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit. Kondisi tersebut

tentunya mendukung perkembangan industri pengolahan secara keseluruhan tahun

2019 seiring dengan semakin prospektifnya ekspor CPO ke India dan Tiongkok.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi

sektor pertambangan dan melambatnya sektor konstruksi dan perdagangan.

Kontraksi sektor pertambangan diperkirakan lebih dalam dibandingkan tahun 2018

seiring dengan natural declining dan belum adanya kepastian investasi besar-besaran

untuk pengembangan metode water and steam injection ditengah melemahnya

harga minyak dunia. Selain itu, melambatnya kinerja sektor kontruksi dipengaruhi

oleh pembangunan proyek 2019 yang tidak semasif 2018. Adapun perlambatan

sektor perdagangan terjadi seiring dengan perkiraan melambatnya permintaan

domestik terutama konsumsi rumah tangga dan investasi pada tahun 2019.

3.1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Provinsi Riau pada triwulan IV 2018

tercatat tumbuh sebesar 2,14% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan

pertumbuhan triwulan III 2018 yang sebesar 5,88% (yoy). Perlambatan tersebut

disebabkan tidak diperbolehkannya perusahaan untuk melakukan ekspansi dan

penanaman kembali di lahan perkebunan yang berada di area fungsi lindung

ekosistem gambut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen)

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.17/2017 tentang Perubahan Atas

Permen LHK No. P.12/2015 tentang Pengembangan Hutan Tanaman Industri.

Permen tersebut mengatur tentang tanaman yang sudah ada dapat dipanen satu

daur dan tidak dapat ditanami kembali. Selain itu, perbaikan harga komoditas global

yang masih terbatas turut menjadi faktor yang menyebabkan melambatnya kinerja

Page 44: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

30

sektor ini. Melambatnya pertumbuhan sektor pertanian juga terindikasi dari hasil

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SDKU) Bank Indonesia dan perkembangan kredit

perkebunan karet (Grafik 1.25).

Grafik 1.24. SBT Perkembangan Kegiatan

Usaha Sektor Pertanian

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 1.25. Kredit Perkebunan Karet

Sumber: LBU Bank Indonesia

Perkembangan indikator terkini mengindikasikan bahwa pada triwulan I 2019 kinerja

sektor pertanian relatif meningkat jika dibandingkan triwulan IV 2018. Peningkatan

tersebut sejalan dengan berlalunya puncak musim hujan pada awal tahun 2019,

serta semakin banyaknya intensifikasi yang dilakukan perusahaan kelapa sawit

melalui mekanisasi proses panen dan pengangkutan TBS. Secara keseluruhan tahun

2019, sektor pertanian diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi

tahun 2018. Peningkatan tersebut didorong oleh semakin banyaknya tanaman

replanting yang memasuki usia panen dan semakin meningkatnya upaya intensifikasi

melalui mekanisasi yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit. Selain itu,

perkiraan membaiknya harga komoditas global turut menjadi faktor pendorong

kinerja sektor pertanian ke depan.

3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kinerja sektor pertambangan dan penggalian Riau pada triwulan IV 2018 tercatat

mengalami kontraksi sebesar 5,14% (yoy) membaik jika dibandingkan kontraksi

triwulan III 2018 yang sebesar 6,15% (yoy). Perbaikan kontraksi tersebut didorong

oleh meningkatnya harga minyak dunia. Namun dari sisi lifting masih tercatat lebih

rendah yaitu dari rata-rata 240 bbl/hari pada triwulan IV 2017, turun 12,71% (yoy)

pada triwulan IV 2018 dengan jumlah lifting menjadi 210 bbl/hari. Berdasarkan

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017 2018

SBT

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% y

oy

Rp

Mil

iar

Kredit Perkebunan Karet Growth (% yoy)

Page 45: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

31

informasi dari contact liaison, kondisi tersebut tidak terlepas dari natural declining

yang merupakan penurunan produksi secara alamiah.

Grafik 1.26. Perkembangan Volume

Lifting Minyak Riau

Sumber: SKK Migas, diolah

Grafik 1.27. Perkembangan Kegiatan

Usaha Sektor Pertambangan

Sumber: SKDU Bank Indonesia

Ke depan, kinerja lifting minyak bumi di Riau pada triwulan I 2019 diperkirakan

terkontraksi lebih dalam dibandingkan realisasi triwulan IV 2018. Kondisi ini tersebut

sejalan dengan perkiraan kontak liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Riau yang menyatakan bahwa kinerja penjualan hingga satu tahun ke depan

cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya produktivitas sumur

minyak yang sudah tua (natural declining). Adapun upaya yang dilakukan

perusahaan saat ini untuk mengoptimalkan produksi yaitu development

(maintenance) atas sumur-sumur yang sudah sehingga dapat berimplikasi terhadap

meningkatnya kapasitas sumur-sumur tersebut. Selain itu, kontak juga

menyampaikan bahwa saat ini tersedia teknologi enhanced oil recovery (EOR)

dengan injeksi sulfaktan untuk meningkatkan lifting minyak bumi namun

memerlukan biaya investasi yang tinggi sehingga belum dilakukan. Kondisi tersebut

juga menyebabkan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian hingga

keseluruhan tahun 2019 masih terkontraksi.

3.3. Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan IV 2018 kinerja sektor industri pengolahan tercatat melambat dari

5,30% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 2,13% (yoy) pada triwulan laporan.

Melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan tersebut disebabkan oleh

turunnya produksi perkebunan sehingga menyebabkan pasokan bahan baku

berkurang, turunnya ekspor CPO ke Tiongkok dan Uni Eropa masing-masing sebesar

(16.00)

(14.00)

(12.00)

(10.00)

(8.00)

(6.00)

(4.00)

(2.00)

-

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

yo

y,%

rib

u b

are

l/h

ari

Lifting (LHS) growth (RHS)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017 2018

SBT

Page 46: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

32

2,69% dan 14,32% (yoy) sejalan dengan menurunnya perkiraan pertumbuhan

Negara mitra dagang tersebut, dan turunnya harga TBS maupun CPO yang masing-

masing terkontraksi 30,23% dan 26,63% (yoy) pada triwulan IV 2018, lebih dalam

dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya yang masing-masing sebear 12,27%

dan 15,22% (yoy). Selain itu, turunnya harga karet dunia sekitar 13,79% (yoy) atau

dari USD1,75/kg pada triwulan III 2018 menjadi USD1,63/kg pada triwulan IV 2018

turut menjadi faktor penahan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang lebih

tinggi. Kontak liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau menyatakan

bahwa menurunnya harga karet dunia disebabkan berlimpahnya suplai karet dari

negara-negara Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Myanmar.

Penurunan harga tersebut membuat petani karet tidak lagi menderes tanaman

karetnya menyebabkan pasokan bahan baku menurun, menyusul masuknya musim

trek dan musim hujan menyebabkan produksi semakin berkurang.

Grafik 1.28. Perkembangan Harga TBS

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Riau dan Bloomberg

Grafik 1.29. Perkembangan Harga Karet

Sumber : GAPKINDO dan Bloomberg

Perkembangan indikator terkini mengindikasikan peningkatan kinerja sektor industri

pengolahan pada triwulan I 2019. Kondisi tersebut didukung oleh penurunan tarif

impor CPO dan RPO India dari masing-masing sebesar 44% dan 54% turun menjadi

40% dan 50% di tengah perkiraan masih terkontraksinya pertumbuhan harga CPO

dan masih terbatasnya ekspor CPO ke Eropa dan AS menyusul berbagai hambatan

tarif dan non-tarif yang masih terus terjadi. Namun demikian, pertumbuhan sektor

industri pengolahan secara keseluruhan tahun 2019 diperkirakan lebih tinggi

dibandingkan tahun 2018. Peningkatan tersebut didorong oleh semakin

prospektifnya ekspor CPO ke India pasca diturunkannya tarif impor minyak kelapa

sawit India dan meningkatnya ekspor ke Tiongkok menyusul perang dagang antara

Tiongkok dengan AS yang masih terus terjadi sehingga menyebabkan terhambatnya

suplai kedelai dari AS. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah mengenai perluasan

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

I II II IV I II II IV I II II IV I II II IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TBS

CPO

Rp/Kg $/MT

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bokar Karet Dunia

Page 47: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

33

penggunaan bahan bakar biodiesel atau B20 ke lembaga non-PSO (Public Service

Obligation) turut mendorong peningkatan sektor industri pengolahan di tahun 2019.

3.4. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor

tercatat melambat dari 5,83% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 5,77% (yoy) pada

triwulan IV 2018. Melambatnya pertumbuhan sektor ini dipengaruhi oleh moderasi

konsumsi masyarakat pasca liburan dan momentum Natal Tahun Baru. Selain itu,

depresiasi rupiah juga turut menahan gairah sektor ini terutama untuk produk impor.

Melambatnya kinerja sektor perdagangan juga terindikasi dari hasil Survei Kegiatan

Dunia Usaha Sektor Perdagangan (Grafik 1.30) dan Kredit Perdagangan (Grafik

1.31). Pada triwulan IV 2018, indeks perkembangan kegiatan usaha sektor

perdagangan berdasarkan hasil SKDU Bank Indonesia tercatat menurun dari tumbuh

0,20 pada triwulan III 2018 menjadi kontraksi 0,68 pada triwulan laporan. Sementara

itu, penyaluran kredit perdagangan pada triwulan IV 2018 tercatat tumbuh sebesar

0,82% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

1,18% (yoy).

Grafik 1.30. Perkembangan Kegiatan

Usaha Sektor Perdagangan

Sumber: SKDU Bank Indonesia

Grafik 1.31 Kredit Perdagangan

Sumber: LBU Bank Indonesia

Kinerja sektor perdagangan pada triwulan I 2019 diperkirakan melambat

dibandingkan triwulan IV 2018. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih sedikitnya

kegiatan MICE pemerintah dan korporasi, serta moderasi konsumsi masyarakat di

awal tahun 2019. Secara keseluruhan tahun 2019, kinerja sektor perdagangan

diperkirakan tidak setinggi realisasi tahun 2018 seiring dengan perkiraan

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017 2018

SBT

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% y

oy

Rp

Mil

iar

Kredit Perdagangan Growth (% yoy)

Page 48: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Kondisi Ekonomi Makro Regional

34

melambatnya permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga dan investasi

di tahun 2019.

3.5. Sektor Konstruksi

Kinerja sektor konstruksi pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,97% (yoy),

meningkat jika dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 3,65% (yoy).

Meningkatnya kinerja konstruksi sejalan dengan percepatan realisasi belanja

infrastruktur pemerintah untuk memenuhi realisasi anggaran. Kondisi tersebut

didukung oleh target penyelesaian pengerjaan proyek pembangunan jembatan IV

Siak, replikasi Jembatan Siak II, serta flyover di simpang Arengka dan SKA di Kota

Pekanbaru. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan kredit investasi di

Provinsi Riau pada triwulan laporan yang tercatat tumbuh sebesar 5,18% (yoy),

meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang kontraksi 1,24% (yoy).

Grafik.1.32. Kredit Investasi Grafik.1.33. LS Perkiraan Investasi Riau

Memasuki triwulan I 2019, sektor konstruksi diperkirakan tumbuh meningkat.

Peningkatan tersebut didorong oleh carry over penyelesaian proyek strategis

Pemerintah Provinsi Riau hingga Februari 2019. Namun demikian, secara keseluruhan

tahun 2019, sektor konstruksi diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan capaian

tahun 2018. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rencana pembangunan proyek

infrastruktur tahun 2019 yang tidak semasif tahun 2018 seiring dengan telah

selesainya konstruksi 2 (dua) jembatan Siak (II dan IV), 2 (dua) flyover (simpang

Arengka dan simpang SKA di Kota Pekanbaru), serta pembangunan tol Pekanbaru-

Dumai yang masih terkendala masalah pembebasan lahan. Hal tersebut terindikasi

dari perkiraan rencana investasi kontak liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Riau yang turut menunjukkan penurunan (Grafik 1.33).

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% y

oy

Rp

Mil

iar

Kredit Investasi Growth (% yoy)

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Feb

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investasi

Perkiraan Investasi

Sumber: LBU Bank Indonesia Sumber: Liaison Bank Indonesia

Page 49: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

DAMPAK PENURUNAN LIFTING MINYAK RIAU TERHADAP

PEREKONOMIAN RIAU

Sejak mulai berproduksi pada 1952, Riau merupakan salah satu backbone produksi

minyak bumi Nasional. Sepanjang 2008, produksi minyak Riau mencapai sekitar

143,8 juta barrel, atau sekitar 42,3% produksi minyak bumi nasional. Namun,

seiring dengan natural declining cadangan minyak bumi pada sumur-sumur di Riau,

penurunan produksi minyak bumi terus terjadi. Terakhir, sepanjang 2018 produksi

minyak Riau hanya mencapai sekitar 80,2 juta barrel, turun sekitar 44,% dari

pencapaian 2008, atau hanya sekitar 29,7% produksi minyak bumi nasional.

Penurunan produksi minyak bumi Riau ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya

intervensi. Sejumlah usaha telah dilakukan untuk tetap mempertahankan kinerja

lifting minyak bumi Riau, di antara yang cukup terkenal adalah melalui injeksi uap

(steam flood) di lapangan Duri dan injeksi air (water flood) di lapangan Minas.

Namun, natural declining tetap tidak terelakkan.

Lifting yang terus menurun bukan tanpa konsekuensi. Riau harus berurusan dengan

sejumlah konsekuensi yang bermuara pada suatu kondisi: meningkatnya decoupling

pertumbuhan ekonomi Riau dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Konsekuensi

pertama, lifting migas yang terus menurun menyebabkan pertumbuhan sektor

pertambangan dan penggalian Riau, terutama sejak 2012, terkontraksi rata-rata

4,86% per tahun. Kontraksi sektor pertambangan dan penggalian Riau mendorong

turunnya sumbangsih sektor pertambangan dan penggalian Riau dalam menyusun

perekonomian Riau. Sebagai gambaran, pada 2010 sektor pertambangan dan

penggalian Riau menyumbang sekitar 32,6% perekonomian Riau. Dalam Bahasa

awam, pada 2010 sekitar 32,6% pendapatan masyarakat Riau disumbang baik

langsung maupun tidak langsung dari sektor pertambangan dan penggalian. Pada

2018, sumbangsih tersebut hanya tinggal 19,1%.

Boks 1

Page 50: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

Grafik B1.1

Perbandingan Pangsa Sektor Pertambangan Riau Tahun 2010 dan 2018

Sumber: BPS Riau, diolah

Konsekuensi kedua, lifting migas yang terus menurun, bersamaan dengan dinamika

naik-turunnya harga minyak dunia mendorong pertumbuhan ekonomi Riau relatif

rendah, terutama sejak 2012. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Riau 2012 2018

hanya mencapai 2,35% per tahun. Dengan pertumbuhan yang relatif rendah ini,

pangsa volume ekonomi riil Riau dalam menyusun ekonomi nasional juga terus

menurun. Sebagai gambaran, pada 2010 Riau menyumbang sekitar 5,7% volume

ekonomi riil nasional dan pada 2018 sumbangannya tinggal sekitar 4,6%. Ibarat

pesawa

nasional.

Dalam perspektif yang lebih spasial, sejak 2016 Riau tidak lagi menjadi provinsi

dengan volume ekonomi riil terbesar di luar Jawa, dikarenakan sumbangannya

dalam perekonomian nasional telah terlampaui oleh sumbangan ekonomi riil

Sumatera Utara. Kontribusi Sumatera Utara terhadap perekonomian nasional

meningkat dari 4,8% pada tahun 2010 menjadi 4,9% pada tahun 2019, dengan

pertumbuhan rata-rata lebih dari 5,5% per tahun.

Page 51: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

Grafik B1.2

Pangsa Ekonomi Provinsi Riau dan Sumut Terhadap Ekonomi Nasional

Sumber: BPS, diolah

Konsekuensi ketiga, penurunan kinerja sektor pertambangan menyebabkan

decoupling pertumbuhan Riau dengan nasional menjadi lebih besar. Sejak 2012,

selisih antara pertumbuhan Riau dan pertumbuhan nasional menunjukkan tren yang

semakin lebar. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,2%, atau

lebih tinggi 0,6% dibandingkan pertumbuhan Riau yang tercatat 5,6%. Akan tetapi,

pada 2018 pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,2% lebih tinggi sekitar

2,8% dibandingkan pertumbuhan ekonomi Riau yang sekitar 2,3%.

Grafik B1.3

Kinerja Minyak Bumi Riau dan Pertumbuhan Ekonomi Riau & Nasional

Sumber: BPS, SKK Migas, Bloomberg, diolah

Pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat sektor pertambangan minyak bumi

yang terus menurun direspon dengan sejumlah upaya. Upaya-upaya ini dilakukan

agar dampak penurunan tersebut tidak begitu besar terhadap perekonomian dan

Page 52: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

kesejahteraan secara keseluruhan. Pada beberapa hal, Pemerintah Provinsi Riau

terindikasi melakukan kebijakan fiskal counter-cyclical dalam menghadapi siklus

naik-turunnya harga minyak dunia. Harga minyak dunia yang terus menunjukkan

perlambatan sejak 2011 dan mengalami kontraksi terdalam pada 2015 direspon

oleh pemerintah daerah Riau dengan memperbesar alokasi anggaran pada dua

bidang: (i) urusan industri dan perdagangan, dan (ii) urusan sosial. Pada rentang

2011 2015, porsi APBD untuk belanja urusan industri dan perdagangan

berangsur-angsur meningkat dari 1,4% menjadi 2,1%.

Pada 2015, instansi yang mendapatkan kenaikan porsi paling besar dalam urusan

industri dan perdagangan ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang

mencapai Rp145,1 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp72,7

miliar. Kemudian, seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan harga minyak

dunia pada rentang 2016 2018, porsi tersebut turun menjadi sekitar 0,8% pada

2018. Pada urusan sosial, rentang 2011 2015, porsi APBD pada rentang 2011

2015 berangsur-angsur meningkat dari 3,5% menjadi 10,2%.

Pada 2015, instansi yang mendapatkan kenaikan porsi paling besar dalam urusan

sosial ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan, dan Pembangunan

Desa, yang mencapai Rp768,5 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat

Rp48,9 miliar. Kemudian, seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan harga

minyak dunia pada rentang 2016 2018, porsi tersebut turun menjadi sekitar 3,0%

pada 2018.

Grafik B1.4

Kebijakan Fiskal Counter Cyclical Atas Dinamika Harga Minyak Dunia

Sumber: BPKAD Riau, diolah

Page 53: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

Selain itu, pemerintah daerah Riau juga mendorong sejumlah upaya hilirisasi produk

turunan minyak kelapa sawit yang memang menjadi salah satu sektor alternatif

untuk mengkompensasi turunnya sektor pertambangan minyak dan gas bumi.

Upaya yang dilakukan yaitu mendorong pengembangan kawasan industri turunan

minyak kelapa sawit. Salah satu kawasan industri yang telah cukup berkembang

ialah Kawasan Industri Dumai (KID) di Pelintung, Dumai. KID ini diinisiasi dan dikelola

oleh Wilmar Group sejak 2010. Luas lahan yang telah dibebaskan untuk kawasan

ini mencapai 5.048 Ha. Setidaknya terdapat 10 perusahan industri berbasis minyak

kelapa sawit dan turunannya yang telah beroperasi di KID, salah satunya adalah

pabrik pupuk NPK (Nitrogen Phosphate Kalium). Selain itu, KID juga dilengkapi satu

dermaga ekspor dengan kapasitas sandar tiga kapal tanker dalam waktu

bersamaan. Untuk suplai listrik, PLTU berkapasitas 2 X 150 MW juga telah menjadi

sumber energi utama. Selain itu, suplai gas juga telah tersedia di kawasan ini. Untuk

menuju ke KID, dari Kota Dumai dapat melalui jalan provinsi dengan kondisi yang

baik.

Kawasan industri lainnya yang sedang didorong oleh pemerintah daerah ialah

Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). KITB pada awalnya diinisiasi oleh

Pemerintah Kabupaten Siak pada 2004 melalui Perda No. 8 tahun 2004, namun

seiring berjalannya waktu dan meningkatnya atensi terhadap hilirisasi industri di

Riau, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat juga turut mendukung

pengembangan kawasan ini. Lahan yang telah dibebaskan untuk KITB seluas 5.192

Ha, dimana 600 Ha sudah bersertifikat HPL. Pada 2008 hingga 2016, Pemerintah

Pusat melalui APBN TA. 2008 2016 juga telah membangun dermaga multi-

purpose sepanjang 200 meter (kapasitas satu kapal tangker) dan juga fasilitas

penunjang pelabuhan seperti kantor dan lapangan penumpukan. Pada 2015,

KemenPU-PR juga telah memutuskan bahwa akses jalan menuju KITB adalah jalan

nasional, sehingga perawatannya didukung penuh oleh APBN. Pada tahun 2016,

PT. KITB selaku BUMD pengelola KITB juga telah menandatangani 3 (tiga) kerjasama

pengembangan KITB dengan PT. Bosowa Corporindo. Kerjasama pertama meliputi

pengembangan dan pengelolaan KITB. Kerjasama kedua tentang pembangunan

dan pengembangan hilir minyak dan gas bumi. Kerjasama ketiga tentang

pengelolaan jasa kepelabuhanan dan pengembangan fasilitas pelabuhan. Selain

telah terkoneksinya KITB dengan sistem interkoneksi Sumbagteng, PLN juga telah

Page 54: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

membangun PLTMG Rawa Minyak dengan kapasitas 25 MW untuk membantu

suplai listrik KITB. Selain listrik, gas juga telah tersedia di KITB. Meskipun belum

tersedia SPAM untuk menyuplai air KITB, di sekitar KITB terdapat sumber air baku

dengan jarak sekitar 12,4 km. Dengan telah ditetapkannya KITB sebagai salah satu

PSN (Proyek Strategis Nasional), kedepannya KITB diperkirakan akan menjadi salah

satu kawasan industri utama Riau yang salah satunya berfungsi sebagai kawasan

industri turunan minyak kelapa sawit. Meskipun belum berfungsi secara optimal, di

KITB kini secara rutin telah dilakukan beberapa aktivitas bongkar muat, di antaranya:

(i) kegiatan bongkar mobil (baru dan bekas) dari Jakarta menuju Pekanbaru, (ii)

kegiatan bongkar pupuk sriwijaya, dan (iii) kegiatan muat ekspor cangkang kelapa

sawit ke Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Gambar B1.1

Pengembangan Kawasan Industri Turunan CPO

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Kedepannya, program B20 yang telah didorong oleh pemerintah juga diperkirakan

akan berdampak positif pada berkembangnya industri refinery berbasis minyak

kelapa sawit di Riau, mengingat Riau sebagai salah satu penghasil minyak kelapa

sawit terbesar di Indonesia. Peluang yang sangat baik ini, harapannya dibarengi

dengan langkah pemerintah daerah Riau khususnya, untuk lebih proaktif dalam

mendorong kemajuan kawasan industri terutama KITB sehingga dapat

mendatangkan banyak perusahaan seperti yang cukup sukses dilakukan oleh KID.

Adapun langkah-langkah proaktif yang kiranya dapat dilakukan, antara lain: (i)

menyiapkan paket insentif dalam berinvestasi di KITB. Misal, insentif pajak daerah

berupa penangguhan pembayaran PBB dalam beberapa tahun awal perusahaan

beroperasi, dan memungkinkan perusahaan melakukan cicilan dalam membayar

Page 55: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

PBB yang ditangguhkan dalam beberapa tahun awal tsb; (ii) bekerjasama dan

mengundang perusahaan swasta nasional yang telah sukses dalam pengembangan

kawasan industri untuk melalukan alih pengetahuan (transfer knowledge) dan turut

serta membantu pengembangan KITB dengan imbalan, misal, penyerahan beberapa

persen saham kepemilikan KITB apabila perusahaan tersebut telah berhasil

mendatangkan sejumlah perusahaan untuk beroperasi di KITB (perjanjian usaha

berbasis kinerja), (iii) mempelajari dan mengembangkan skema pendanaan

availability payment dalam mengembangkan infrastruktur pendukung KITB seperti

SPAM dan perluasan dermaga agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat

dilakukan terlebih dahulu dengan pendanaan swasta sebelum pada akhirnya

dibayarkan bertahap oleh anggaran pemerintah.

Page 56: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

35

1. KONDISI UMUM

Inflasi Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 tetap terkendali pada level yang rendah

dan stabil. Rendahnya tekanan inflasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh

menurunnya tekanan inflasi kelompok (i) Bahan Makanan; (ii) Makanan Jadi,

Minuman, Rokok, dan Tembakau; (iii) Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar;

dan (iv) Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga. Namun demikian, menurunnya tekanan

inflasi Provinsi Riau yang lebih rendah tertahan oleh meningkatnya inflasi kelompok

(i) Sandang; (ii) Kesehatan, dan (iii) Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Secara

spasial, inflasi Riau tertinggi terjadi di Tembilahan, diikuti oleh Pekanbaru, dan

Dumai.

ASESMEN

INFLASI DAERAH

Bab 2

Page 57: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

36

2. PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI RIAU

Inflasi Riau pada triwulan IV 2018 tercatat sama dengan inflasi pada triwulan III 2018

yang sebesar 2,45% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang

mencapai 4,20% (yoy). Kondisi tersebut searah dengan tingkat inflasi Sumatera yang

tercatat menurun dari 2,52% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 2,40% (yoy) pada

triwulan laporan. Sebaliknya, inflasi Nasional menunjukkan peningkatan dari 2,88%

(yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 3,13% (yoy) pada triwulan IV 2018. Di

wilayah Sumatera, inflasi Riau masih tergolong lebih rendah dibandingkan provinsi-

provinsi lain di Sumatera sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Inflasi Riau, Sumatera dan Nasional Tw IV 2018

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan kota yang disurvei, inflasi tertinggi pada triwulan IV 2018 terjadi di

Tembilahan, diikuti oleh Pekanbaru dan Dumai. Tekanan inflasi di Tembilahan dan

Dumai menunjukkan peningkatan dari masing-masing sebesar 2,27% dan 1,66%

(yoy) pada triwulan lalu menjadi 2,64% dan 1,85% (yoy) pada triwulan IV 2018.

Sedangkan tekanan inflasi di Pekanbaru pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar

2,54% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 2,62% (yoy)

sebagaimana yang ditunjukkan Grafik 2.2.

3.35

3.02

3.61

3.13 3.05

4.53

3.30

2.40

2.65

4.04 4.20

2.45

-

2.00

4.00

6.00

TW IV TW IV TW IV TW IV

2015 2016 2017 2018

% (yoy)

Nasional Sumatera RiauAceh

Sumut

Riau

Sumbar

Jambi

Kepri

Sumsel

BabelBengkulu

Lampung

1,84%

2,45%

1,22%

2,60%

3,47%

2,97%

2,74%

3,19%2,35%

2,73%

Sumatera 2,40%

Nasional 3,13%

Page 58: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

37

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Nasional,

Sumatera, Riau, (yoy)

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Ketiga Kota

di Riau, (yoy)

Sumber: BPS, diolah

Inflasi Bahan Makanan pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 1,83% (yoy), lebih

rendah dibandingkan triwulan lalu yang mencapai 2,00% (yoy). Menurunnya

tekanan inflasi kelompok Bahan Makanan tersebut disebabkan oleh koreksi harga

daging sapi, cabai merah, dan minyak goreng. Koreksi harga komoditas daging sapi

secara umum dipengaruhi oleh surplus pasokan. Sementara itu, menurunnya harga

cabai merah didorong oleh masih tercukupinya pasokan seiring dengan panen cabai

merah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta meningkatnya distribusi cabai

jenis kotak dari Pulau Jawa. Selain itu, turunnya harga minyak goreng utamanya

dipengaruhi oleh turunnya harga CPO dunia yang masih terjadi. Disisi lain, tekanan

inflasi bahan makanan yang lebih rendah tertahan oleh kenaikan harga beras,

bawang merah, dan udang basah yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi

bahan makanan. Meningkatnya harga beras dipicu oleh berkurangnya intensitas

panen. Sedangkan kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh musim

penghujan yang menyebabkan terganggunya panen akibat hama penyakit dan

sulitnya proses pengeringan. Adapun meningkatnya harga udang basah disebabkan

oleh cuaca ekstrim.

Selanjutnya, tekanan inflasi kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan

Tembakau tercatat menurun dari 4,10% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 3,61%

(yoy) pada triwulan IV 2018. Menurunnya tekanan inflasi kelompok Makanan Jadi,

Minuman, Rokok, dan Tembakau disebabkan oleh menurunnya harga gula pasir, air

kemasan, dan kembang gula. Menurunnya harga gula pasir disebabkan oleh

meningkatnya produksi sehingga pasokan berlimpah. Sementara itu, koreksi harga

air kemasan dan kembang gula dipengaruhi oleh moderasi permintaan dan stabilnya

pasokan. Sedangkan, tekanan inflasi yang lebih rendah tertahan oleh kenaikan harga

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2015 2016 2017 2018

% (yoy)Nasional Riau Sumatera

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2015 2016 2017 2018

% (yoy)Pekanbaru Dumai Tembilahan

Page 59: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

38

rokok kretek filter, rokok kretek, dan ketupat/lontong sayur. Meningkatnya harga

rokok sejalan dengan kenaikan cukai rokok secara bertahap sebesar 10,04% pada

tahun 2018. Adapun kenaikan harga ketupat/lontong sayur turut dipengaruhi oleh

kenaikan harga beras yang menjadi komponen bahan baku utama.

Pada triwulan IV 2018 inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

tercatat sebesar 2,04% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 yang

sebesar 2,10% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh

turunnya harga paku, kayu balokan, dan mesin cuci. Terkoreksinya harga paku dan

kayu balokan dipengaruhi oleh meningkatnya produksi ditengah moderasi

permintaan. Sedangkan turunnya harga mesin cuci utamanya disebabkan oleh

promo akhir tahun ditengah semakin ketatnya penjualan barang elektronik sejenis.

Tekanan inflasi yang lebih rendah tertahan oleh meningkatnya biaya sewa rumah,

upah pembantu RT, dan bahan bakar rumah tangga. Meningkatnya harga sewa

rumah didorong oleh meningkatnya permintaan pada tahun akademik baru di

perguruan tinggi. Selain itu, meningkatnya upah pembantu RT turut dipengaruhi

oleh momentum Natal dan Tahun Baru sehingga permintaan terhadap jasa

pembantu RT meningkat. Demikian juga dengan lonjakan permintaan terhadap

bahan bakar rumah tangga sehingga mendorong kenaikan harga komoditas

tersebut.

Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga mengalami penurunan tekanan inflasi

dari 1,31% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 0,94% (yoy) pada triwulan laporan.

Menurunnya tekanan inflasi kelompok dimaksud bersumber dari koreksi harga

televisi berwarna, turunnya biaya rekreasi, dan modem internet. Secara umum,

menurunnya harga televisi berwarna dan modem internet seiring dengan kegiatan

promo akhir tahun ditengah normalisasi permintaan masyarakat. Demikian juga

dengan biaya rekreasi yang tercatat mengalami penurunan karena memasuki periode

liburan Natal dan Tahun Baru yang cenderung turun untuk menarik minat konsumen.

Disisi lain, biaya sekolah Taman Kanak-kanak, buku tulis bergaris, dan pakaian

olahraga anak tercatat meningkat. Kondisi tersebut sejalan dengan momentum

pergantian semester sehingga mendorong kenaikan harga.

Kelompok Sandang pada triwulan IV 2018 tercatat inflasi sebesar 3,47% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 3,38% (yoy). Meningkatnya

Page 60: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

39

tekanan inflasi kelompok sandang dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan,

blus, dan sepatu. Meningkatnya harga emas perhiasan didorong depresiasi rupiah.

Sedangkan meningkatnya harga blus dan sepatu dipengaruhi oleh meningkatnya

permintaan pada Natal dan Tahun Baru. Kenaikan tekanan inflasi sandang yang lebih

tinggi tertahan oleh koreksi harga pakaian bayi sejalan dengan moderasi permintaan

masyarakat terhadap produk tersebut.

Grafik 2.3. Perkembangan Harga

Emas Dunia

Grafik 2.4. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Terhadap USD

Sumber : Bloomberg, diolah

Sumber : Bank Indonesia

Kelompok kesehatan pada triwulan IV 2018 juga tercatat mengalami kenaikan

tekanan inflasi. Pada triwulan laporan, inflasi kelompok tersebut mencapai 4,34%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 4,12% (yoy).

Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga obat dengan resep,

shampo, dan tarif rumah sakit. Meningkatnya harga obat dengan resep didorong

oleh naiknya harga impor obat-obatan non generik. Sementara itu, meningkatnya

harga shampo dilatarbelakangi oleh kebijakan penyesuaian pemerintah menaikkan

Pajak Penghasilan (PPh) impor produk tersebut sekitar 2,5 10%. Adapun kenaikan

tarif rumah sakit di Provinsi Riau berdasarkan pola historisnya biasa terjadi sebanyak

1-2 kali dalam setahun, dan kenaikan tarif rumah sakit di bulan November 2018

merupakan kenaikan pertama kali sepanjang tahun 2018. Adanya kenaikan tersebut

juga didukung dengan peningkatan fasilitas rumah sakit di Provinsi Riau yang terus

membaik. Disisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh turunnya harga

pembersih/penyegar dan sikat gigi sejalan dengan moderasi permintaan masyarakat.

Kenaikan tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa

Keuangan. Kelompok dimaksud pada triwulan IV 2018 tercatat inflasi sebesar 2,19%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 1,33% (yoy).

Meningkatnya tekanan inflasi tersebut bersumber dari kenaikan tarif angkutan

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2015 2016 2017 2018

% y

oy

US

D/o

z t

Harga Emas Growth

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

12500

13000

13500

14000

14500

15000

Jan

Feb

Mar

Ap

r

Mei

Ju

n

Ju

l

Au

g

Sep

Okt

No

v

Dec

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May

Ju

n

Ju

l

Au

g

Sep

2017 2018

Rp Thd USD Growth (% yoy)

Page 61: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

40

udara, tarif pulsa ponsel, dan bensin. Meningkatnya tarif angkutan udara didorong

oleh peningkatan frekuensi bepergian menjelang akhir tahun. Selain itu, adanya

kebijakan salah satu maskapai yang saat ini hanya menjual tiket pesawat economy

fleksibel turut menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat terbang dari maskapai

lainnya mengingat posisi salah satu maskapai tersebut sebagai price maker.

Sementara itu, meningkatnya tarif pulsa ponsel merupakan dampak dari kebijakan

operator jasa telekomunikasi yang bermaksud untuk menutup biaya investasi dalam

rangka mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang akhir tahun 2018. Adapun

kenaikan harga bensin pada bulan ini masih dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan

Bakar Khusus pada bulan Oktober 2018. Meskipun demikian, kenaikan inflasi yang

lebih tinggi tertahan oleh menurunnya tarif kendaraan travel seiring dengan

meningkatnya persaingan angkutan transportasi darat.

Secara triwulanan, inflasi Riau tercatat sebesar 1,15% (qtq) di triwulan IV 2018,

mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 0,11% (qtq),

namun lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historis tingkat inflasi triwulan

IV 2018 dalam kurun 3 (tiga) waktu terakhir yang sebesar 1,47% (qtq).

Grafik 2.5. Perkembangan Inflasi Riau dan Nasional Triwulanan (qtq)

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Meningkatnya tekanan inflasi Riau secara triwulanan utamanya masih didorong oleh

meningkatnya tekanan inflasi kelompok (i) Bahan Makanan; (ii) Sandang; (iii)

Kesehatan; dan (iv) Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Peningkatan tersebut

utamanya disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara, bawang merah, daging

ayam ras, tomat sayur, bayam, udang basah, buah anggur, bahan bakar rumah

tangga, ayam hidup, dan susu untuk balita. Disisi lain, tekanan inflasi yang lebih

tinggi tertahan oleh menurunnya inflasi kelompok (i) Makanan Jadi, Minuman,

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017 2018

% (qtq)Nasional Riau Sumatera

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017 2018

% (qtq) Pekanbaru Dumai Tembilahan

Page 62: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

41

Rokok, dan Tembakau; (ii) Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar; dan (iii)

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga. Komoditas kentang, petai, mujair, minyak

goreng, telur ayam ras, emas perhiasan, bawang putih, lele, cabe hijau, dan cabai

rawit menjadi komoditas yang mendorong rendahnya inflasi triwulan laporan.

Grafik 2.6 Historis Inflasi selama Tw IV 2018 di Riau, (qtq)

Sumber: BPS, diolah

Inflasi Riau pada triwulan I 2019 diperkirakan berada pada kisaran 2,50 ± 0,5% (yoy),

lebih tinggi jika dibandingkan triwulan laporan yang sebesar 2,45% (yoy). Perkiraan

meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan I 2019 sejalan dengan adanya

momentum hari raya seperti Imlek dan Nyepi, serta intensitas curah hujan hujan yang

diperkirakan masih cukup tinggi hingga akhir triwulan I 2019. Selain itu, eskalasi

pemilu legislatif dan presiden yang semakin intensif hingga pertengahan April 2019

dipekirakan turut mendorong tekanan pada inflasi Riau. Adanya libur hari raya Imlek

dan Nyepi diperkirakan dapat mendorong permintaan masyarakat Riau terutama

pada kelompok makanan jadi, sandang, rekreasi, serta transportasi dan komunikasi.

Adapun masih tingginya intensitas hujan pada triwulan awal 2019 berpotensi

menyebabkan gangguan produksi maupun pasokan bahan makanan sehingga

diperkirakan akan berdampak pada peningkatan tekanan inflasi bahan makanan di

Provinsi Riau. Kewaspadaan perlu senantiasa dilakukan mengingat terdapat indikasi

kenaikan inflasi pada bulan Januari 2019 yang terpantau dari hasil SPH Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau pada minggu pertama Januari 2019.

Berdasarkan survei tersebut, terdapat beberapa komoditas yang menunjukkan

kenaikan harga dibandingkan rata-rata Desember 2018, antara lain: beras, daging

ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, bawang putih, wortel, kentang, ikan kembung,

ikan tongkol, sabun detergen bubuk, dan tarif angkutan udara. Akan tetapi, terdapat

pula beberapa komoditas lainnya yang menunjukkan penurunan harga, antara lain

1.01

1.471.44 1.62

1.03

0.82

1.17 1.15 1.181.07

1.43 1.47

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nasional Riau Sumatera Pekanbaru Dumai Tembilahan

Historis 2015-2017 TW IV 2018

Page 63: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

42

minyak goreng, cabai merah besar, cabai merah keriting, bawang merah, tomat

sayur, tomat buah, sayur mayur, dan udang basah.

Secara keseluruhan tahun 2019, inflasi Riau diperkirakan berkisar antara 2,5%-3,5%

(yoy) dengan tendensi ke arah bawah, namun berada dalam sasaran inflasi nasional

3,5 ± 1% (yoy). Tekanan inflasi bahan makanan masih perlu diwaspadai akibat

adanya kemungkinan fenomena La Nina meskipun menunjukkan intensitas

melemah. Kondisi tersebut sejalan dengan peta prakiraan curah hujan di wilayah

Provinsi Riau pada bulan Maret 2019 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri

Hilir bagian timur tengah seluruhnya, Kabupaten Rokan Hilir bagian tengah dan

timur, Kota Dumai dan sebagian Kabupaten Bengkalis Pulau Rupat mengalami curah

hujan di atas normal yang berpotensi mengganggu produksi dan pasokan kelompok

Bahan Makanan. Oleh sebab itu, koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah

Daerah dan pihak terkait lainnya akan terus dilakukan dan akan difokuskan pada

upaya untuk meningkatkan produksi lokal, menjamin ketersediaan pasokan dan

kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dengan melakukan koordinasi dengan

seluruh distributor besar dan stakeholder terkait lainnya, serta pengelolaan

ekspektasi masyarakat.

2.1. Inflasi Kota

2.1.1. Inflasi Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru mengalami inflasi sebesar 2,54% (yoy) pada triwulan IV 2018, lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,62% (yoy). Menurunnya

tekanan inflasi di Kota Pekanbaru bersumber dari kelompok (i) Bahan Makanan; (ii)

Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau; (iii) Perumahan, Air, Listrik, Gas,

dan Bahan Bakar; dan (iv) Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga. Namun demikian,

tekanan inflasi yang lebih rendah tertahan oleh meningkatnya inflasi kelompok (i)

Sandang; (ii) Kesehatan; dan (iii) Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Kelompok Bahan Makanan pada triwulan IV 2018 tercatat inflasi 1,75% (yoy), lebih

rendah dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 2,47% (yoy). Menurunnya

tekanan inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh turunnya harga daging sapi, mujair,

dan minyak goreng. Turunnya harga komoditas daging sapi dan mujair dipengaruhi

oleh surplus pasokan. Sedangkan turunnya harga minyak goreng didorong oleh

Page 64: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

43

turunnya harga CPO dunia. Disisi lain, tekanan inflasi bahan makanan yang lebih

rendah tertahan oleh kenaikan harga beras, bawang merah, dan susu untuk balita.

Meningkatnya harga beras disebabkan oleh berkurangnya intensitas panen.

Sedangkan kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh musim penghujan yang

menyebabkan terganggunya panen akibat hama penyakit dan sulitnya proses

pengeringan. Adapun meningkatnya harga susu untuk balita dipengaruhi oleh

depresiasi rupiah.

Pada triwulan IV 2018, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

tercatat inflasi sebesar 3,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 yang

sebesar 4,21% (yoy). Menurunnya inflasi kelompok ini berasal dari koreksi harga gula

pasir, kembang gula, dan minuman kesegaran. Terkoreksinya harga gula pasir

disebabkan oleh meningkatnya produksi sehingga pasokan berlimpah. Sementara

itu, koreksi harga air kemasan dan kembang gula dipengaruhi oleh stabilnya pasokan

dan tidak adanya lonjakan permintaan. Sedangkan, tekanan inflasi yang lebih rendah

tertahan oleh kenaikan harga rokok kretek filter, rokok kretek, dan ketupat/lontong

sayur. Meningkatnya harga rokok sejalan dengan kenaikan cukai rokok secara

bertahap sebesar 10,04% pada tahun 2018. Adapun kenaikan harga

ketupat/lontong sayur turut dipengaruhi oleh kenaikan harga beras yang menjadi

komponen bahan baku utama.

Paku, kayu balokan, dan mesin cuci menjadi komoditas yang mendorong turunnya

inflasi kelompok Perumahan dari 2,22% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 2,15%

(yoy) pada triwulan IV 2018. Turunnya harga paku dan kayu balokan dipengaruhi

oleh meningkatnya produksi. Sedangkan turunnya harga mesin cuci disebabkan oleh

promo akhir tahun ditengah semakin ketatnya penjualan barang elektronik sejenis.

Tekanan inflasi yang lebih rendah tertahan oleh meningkatnya biaya sewa rumah,

upah pembantu RT, dan bahan bakar rumah tangga. Meningkatnya harga sewa

rumah didorong oleh meningkatnya permintaan pada tahun akademik baru di

perguruan tinggi. Selain itu, meningkatnya upah pembantu RT turut dipengaruhi

oleh momentum Natal dan Tahun Baru sehingga permintaan terhadap jasa

pembantu RT meningkat. Demikian juga dengan lonjakan permintaan terhadap

bahan bakar rumah tangga sehingga mendorong kenaikan harga komoditas

tersebut.

Page 65: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

44

Inflasi kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga pada triwulan laporan tercatat

sebesar 0,98% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan inflasi triwulan III 2018 yang

mencapai 1,14% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi kelompok ini disebabkan oleh

turunnya harga televisi berwarna, biaya rekreasi, dan modem internet. Menurunnya

harga televisi berwarna dan modem internet seiring dengan kegiatan promo akhir

tahun. Demikian juga dengan biaya rekreasi yang tercatat mengalami penurunan

karena memasuki periode liburan Natal dan Tahun Baru yang cenderung turun untuk

menarik minat konsumen. Disisi lain, kursus komputer, biaya sekolah Taman Kanak-

kanak, dan buku tulis bergaris tercatat meningkat. Kondisi tersebut sejalan dengan

momentum pergantian semester sehingga mendorong kenaikan harga.

Kelompok Sandang pada triwulan IV 2018 tercatat inflasi sebesar 3,77% (yoy),

sedikit meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 3,75% (yoy). Lebih

tingginya tekanan inflasi kelompok sandang pada triwulan laporan dipengaruhi oleh

meningkatnya harga emas perhiasan, blus, dan sepatu. Kenaikan ketiga harga

komoditas tersebut didorong depresiasi rupiah, disamping adanya kenaikan

permintaan terutama blus dan sepatu pada momentum Natal dan Tahun Baru.

Namun demikian, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh koreksi harga

kerudung/jilbab dan pembalut wanita sejalan dengan normalisasi permintaan

masyarakat.

Selanjutnya, kelompok Kesehatan pada triwulan IV 2018 mengalami inflasi 5,11%

(yoy), meningkat dari triwulan III 2018 yang sebesar 4,84% (yoy). Peningkatan

tersebut utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga obat dengan resep, tarif rumah

sakit, dan shampo. Meningkatnya harga obat dengan resep didorong oleh naiknya

harga impor obat-obatan non generik. Sementara itu, meningkatnya harga shampoo

dilatarbelakangi oleh kebijakan penyesuaian pemerintah menaikkan Pajak

Penghasilan (PPh) impor produk tersebut sekitar 2,5 - 10%. Adapun kenaikan tarif

rumah sakit di Provinsi Riau berdasarkan pola historisnya biasa terjadi sebanyak 1-2

kali dalam setahun, dan kenaikan tarif rumah sakit di bulan November 2018

merupakan kenaikan pertama kali sepanjang tahun 2018. Disisi lain, tekanan inflasi

yang lebih tinggi tertahan oleh turunnya harga pembersih/penyegar, sikat gigi, dan

pelembab akibat moderasi permintaan masyarakat.

Page 66: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

45

Pada triwulan laporan, kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tercatat

inflasi sebesar 2,26% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar

1,12% (yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara,

tarif pulsa ponsel, dan bensin. Meningkatnya tarif angkutan udara didorong oleh

peningkatan frekuensi bepergian dan adanya kebijakan salah satu maskapai yang

saat ini hanya menjual tiket pesawat economy fleksibel turut menyebabkan kenaikan

harga tiket pesawat terbang dari maskapai lainnya mengingat posisi salah satu

maskapai tersebut sebagai price maker. Sementara itu, meningkatnya tarif pulsa

ponsel merupakan dampak dari kebijakan operator jasa telekomunikasi yang

bermaksud untuk menutup biaya investasi dalam rangka mengantisipasi lonjakan

permintaan menjelang akhir tahun 2018. Adapun kenaikan harga bensin pada bulan

ini masih dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan Bakar Khusus pada bulan Oktober

2018. Meskipun demikian, kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh

menurunnya harga bahan pelumas/oli seiring dengan moderasi permintaan

masyarakat.

Grafik 2.7 Perkembangan Inflasi Pekanbaru

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.8 Andil Kelompok Barang dan Jasa

Sumber: BPS, diolah

2.1.2. Inflasi Kota Dumai

Perkembangan inflasi Kota Dumai mengalami peningkatan yaitu dari 1,66% (yoy) di

triwulan III 2018 menjadi 1,85% (yoy) pada triwulan IV 2018. Meningkatnya tekanan

inflasi di Kota Dumai bersumber dari kelompok (i) Bahan Makanan; (ii) Perumahan,

Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; dan (iii) Sandang. Tekanan inflasi Kota Dumai yang

lebih tinggi tertahan oleh menurunnya inflasi kelompok (i) Makanan Jadi, Minuman,

Rokok, dan Tembakau; (ii) Kesehatan; (iii) Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; dan

(iv) Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2013 2014 2015 2016 2017 2018

%(qtq)% (yoy) Inflasi Triwulanan Inflasi Tahunan

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

0

2

4

6

Bahan Makanan Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan,

Rekreasi,

Olahraga

Transportasi &

Komunikasi

Kontribusi (%)Inflasi (yoy), %

Inflasi (yoy) Tw III 2018 Inflasi (yoy) Tw IV 2018 Kontribusi Tw III 2018 Kontribusi Tw IV 2018

Page 67: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

46

Kelompok Bahan Makanan pada triwulan IV 2018 tercatat inflasi sebesar 0,58%

(yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang deflasi 0,76% (yoy).

Meningkatnya inflasi tersebut bersumber dari kenaikan harga bawang merah, beras,

dan udang basah. Meningkatnya harga bawang merah diakibatkan oleh musim

penghujan yang menyebabkan terganggunya panen akibat hama penyakit dan

sulitnya proses pengeringan. Sementara itu, meningkatnya harga beras disebabkan

berkurangnya intensitas panen. Adanya kenaikan harga udang basah dipengaruhi

oleh cuaca ekstrim. Meskipun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan

oleh koreksi harga cabai merah, minyak goreng, dan rampela hati ayam.

Menurunnya harga cabai merah didorong oleh surplus pasokan seiring dengan

panen di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta meningkatnya distribusi cabai

jenis kotak dari Pulau Jawa. Selain itu, turunnya harga minyak goreng utamanya

dipengaruhi oleh turunnya harga CPO dunia yang masih terjadi. Adapun koreksi

harga rampela hati ayam turut dipengaruhi oleh moderasi permintaan.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar pada triwulan IV 2018 juga

mengalami kenaikan tekanan inflasi dari 1,29% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi

1,60% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan inflasi tersebut bersumber dari

kenaikan biaya sewa rumah, kontrak rumah, dan seng. Meningkatnya harga sewa

rumah maupun kontrak rumah didorong oleh meningkatnya permintaan pada tahun

akademik baru di perguruan tinggi. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya harga

seng yang cenderung digunakan untuk renovasi rumah. Disisi lain, tekanan inflasi

yang lebih tinggi tertahan oleh turunnya harga bahan bakar rumah tangga, kayu

balokan, dan mesin cuci. Terkoreksinya harga bahan bakar rumah tangga di Dumai

disebabkan oleh terjaganya pasokan. Sedangkan menurunnya harga kayu balokan

dipengaruhi oleh moderasi permintaan ditengah melimpahnya pasokan. Adanya

penurunan harga mesin cuci disebabkan oleh promo penjualan akhir tahun.

Pada triwulan IV 2018, inflasi Sandang tercatat sebesar 3,13% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 2,84% (yoy). Meningkatnya inflasi

kelompok ini dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, baju kaos berkerah,

dan baju anak stelan. Meningkatnya harga emas perhiasan didorong oleh depresiasi

rupiah. Sedangkan, meningkatnya harga baju kaos berkerah dan baju anak stelan

didorong oleh kenaikan permintaan pada momentum Natal dan Tahun Baru. Laju

Page 68: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

47

inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh koreksi harga celana panjang jeans sejalan

dengan normalisasi permintaan masyarakat.

Disisi lain kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau mengalami

penurunan tekanan inflasi. Menurunnya inflasi kelompok makanan jadi disebabkan

oleh koreksi harga air kemasan, gula pasir, dan minuman ringan. Turunnya harga air

kemasan dan minuman ringan disebabkan oleh promosi penjualan menyambut

perayaan Natal dan Tahun Baru. Sedangkan, menurunnya harga gula pasir

disebabkan oleh meningkatnya produksi sehingga pasokan berlimpah. Namun

demikian, tekanan inflasi yang lebih rendah tertahan oleh kenaikan harga rokok

kretek filter, nasi dengan lauk, dan gulai. Meningkatnya harga rokok sejalan dengan

kenaikan cukai rokok secara bertahap sebesar 10,04% pada tahun 2018. Sementara

itu, kenaikan harga nasi dengan lauk dan gulai turut dipengaruhi oleh kenaikan

harga beras dan bawang merah yang menjadi komponen bahan baku makanan

tersebut.

Menurunnya tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok Kesehatan. Pada triwulan IV

2018, kelompok kesehatan tercatat inflasi 1,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan

triwulan sebelumnya yang sebesar 1,56% (yoy). Kondisi tersebut juga disebabkan

oleh menurunnya harga obat flu ditengah stabilnya pasokan dan moderasi

permintaan. Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga utamanya adalah

obat dengan resep, shampo, dan parfum sehingga menahan laju inflasi yang lebih

rendah. Meningkatnya harga obat dengan resep didorong oleh naiknya harga impor

obat-obatan non generik. Sementara itu, meningkatnya harga shampoo dan parfum

dilatarbelakangi oleh kebijakan penyesuaian pemerintah menaikkan Pajak

Penghasilan (PPh) impor produk tersebut sekitar 2,5 - 10%.

Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga pada triwulan laporan mengalami

inflasi sebesar 0,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang

mencapai 0,97% (yoy). Penurunan tersebut dipicu oleh televisi berwarna dan biaya

rekreasi. Menurunnya harga televisi berwarna disebabkan oleh promo penjualan

akhir tahun. Demikian juga dengan biaya rekreasi yang mengalami penurunan

dengan tujuan menarik minat masyarakat di Dumai yang cenderung menghabiskan

waktu liburan di luar kota. Disisi lain, tekanan inflasi yang lebih rendah tertahan oleh

Page 69: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

48

kenaikan biaya bimbingan belajar, biaya sekolah Taman Kanak-kanak, dan harga

laptop/notebook sejalan dengan pergantian semester baru.

Pada triwulan IV 2018 kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tercatat

inflasi 2,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 2,89%

(yoy). Turunnya inflasi tersebut dipengaruhi oleh harga sepeda yang mengalami

penurunan sejalan dengan promo penjualan akhir tahun dan moderasi permintaan

terhadap produk tersebut. Namun demikian, kenaikan harga mobil, tarif pulsa

ponsel, dan bensin menyebabkan tertahannya laju inflasi yang lebih rendah.

Meningkatnya harga mobil juga dipengaruhi oleh depresiasi Rupiah akibat sparepart

yang mayoritas adalah barang impor. Sedangkan meningkatnya tarif pulsa ponsel

merupakan dampak dari kebijakan operator jasa telekomunikasi yang bermaksud

untuk menutup biaya investasi dalam rangka mengantisipasi lonjakan permintaan

menjelang akhir tahun 2018. Adapun kenaikan harga bensin pada bulan ini masih

dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan Bakar Khusus pada bulan Oktober 2018.

Grafik 2.9 Perkembangan Inflasi Kota Dumai

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.10 Andil Berdasarkan Kelompok

Barang dan Jasa

Sumber: BPS, diolah

2.1.3. Inflasi Kota Tembilahan

Searah dengan perkembangan inflasi di Kota Dumai, inflasi Kota Tembilahan pada

triwulan IV 2018 tercatat meningkat dari 2,27% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi

2,64% (yoy) pada triwulan IV 2018. Meningkatnya tekanan inflasi tersebut utamanya

bersumber dari kelompok (i) Bahan Makanan; (ii) Sandang; (iii) Kesehatan; dan (iv)

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Tekanan inflasi Kota Tembilahan yang

lebih tinggi tertahan oleh menurunnya inflasi kelompok (i) Makanan Jadi, Minuman,

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2013 2014 2015 2016 2017 2018

% (qtq)% (yoy) Inflasi Triwulanan Inflasi Tahunan

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Bahan Makanan Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi,

Olahraga

Transportasi &

Komunikasi

Kontribusi (%)Inflasi (% yoy)

Inflasi (yoy) Tw III 2018 Inflasi (yoy) Tw IV 2018 Kontribusi Tw III 2018 Kontribusi Tw IV 2018

Page 70: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

49

Rokok, dan Tembakau; (ii) Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; dan (iii)

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga.

Kelompok Bahan Makanan pada triwulan IV 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar

4,99% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 2,16% (yoy).

Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga udang basah,

beras, dan teri. Meningkatnya harga udang basah dan teri didorong oleh kenaikan

permintaan ditengah cuaca ekstrim yang menyebabkan turunnya hasil panen.

Sementara itu, meningkatnya harga beras disebabkan oleh berkurangnya intensitas

panen. Adapun komoditas yang mendorong penurunan harga utamanya adalah

cabai merah, minyak goreng, dan cabai rawit. Turunnya harga aneka cabai didorong

oleh masih tercukupinya pasokan seiring dengan panen cabai merah di Sumatera

Utara dan Sumatera Barat, serta meningkatnya distribusi cabai jenis kotak dari Pulau

Jawa. Disamping itu, turunnya harga minyak goreng utamanya dipengaruhi oleh

turunnya harga CPO dunia yang masih terjadi.

Pada triwulan IV 2018, inflasi kelompok Sandang tercatat sebesar 1,25% (yoy) atau

meningkat dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 0,89% (yoy). Kondisi tersebut

disebabkan oleh kenaikan harga utamanya adalah emas perhiasan seiring dengan

depresiasi rupiah. Adapun komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain

pakaian bayi dan celana jeans akibat moderasi permintaan masyarakat terhadap

komoditas tersebut.

Inflasi kelompok Kesehatan pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 2,29% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 1,81% (yoy). Peningkatan

tersebut didorong oleh kenaikan harga bedak, shampoo, dan alas bedak akibat

kebijakan penyesuaian pemerintah menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) impor produk

tersebut sekitar 2,5 - 10%. Disisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh

koreksi harga obat batuk, vitamin, dan sikat gigi sejalan dengan moderasi

permintaan terhadap komoditas tersebut.

Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan juga tercatat mengalami

kenaikan inflasi dari 0,50% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 1,06% (yoy) pada

triwulan laporan. Meningkatnya tekanan inflasi kelompok tersebut bersumber dari

kenaikan harga bensin, sepeda motor, dan mobil. Meningkatnya harga bensin masih

Page 71: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

50

dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan Bakar Khusus pada bulan Oktober 2018.

Sementara itu, meningkatnya harga sepeda motor dan mobil di Tembilahan

dipengaruhi oleh depresiasi Rupiah akibat sparepart yang mayoritas adalah barang

impor. Namun demikian, menurunnya tarif kendaraan travel dipicu oleh moderasi

permintaan ditengah semakin ketatnya persaingan angkutan darat. Sementara itu,

koreksi harga telepon seluler terjadi sejalan dengan meningkatnya promosi

penjualan.

Inflasi kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau pada triwulan IV

2018 tercatat sebesar 2,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang

sebesar 3,55% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh

koreksi harga gula pasir dan sirop karena meningkatnya produksi sehingga pasokan

melimpah. Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kenaikan harga rokok

kretek filter, mie, dan rokok putih. Meningkatnya harga rokok sejalan dengan

kenaikan cukai rokok secara bertahap sebesar 10,04% pada tahun 2018. Sementara

itu, kenaikan harga mie juga disebabkan oleh depresiasi rupiah.

Selanjutnya, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar juga

mengalami penurunan tekanan inflasi. Pada triwulan IV 2018 kelompok ini

mengalami inflasi sebesar 1,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018

yang mencapai 2,41% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi tersebut disebabkan oleh

turunnya harga batu bata, kayu balokan, dan bahan bakar rumah tangga. Turunnya

harga batu bata dan kayu balokan sejalan dengan melimpahnya pasokan dan

moderasi permintaan. Demikian juga dengan terkoreksinya harga bahan bakar

rumah tangga di Tembilahan yang disebabkan oleh terjaganya pasokan. Disisi lain,

kenaikan harga terjadi pada biaya sewa rumah, kain gorden, dan besi beton.

Meningkatnya biaya sewa rumah terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan

pada periode Tahun Ajaran baru yang disertai dengan kenaikan harga kain gorden.

Adapun kenaikan harga besi beton disebabkan oleh berkurangnya produksi.

Menurunnya tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan

Olahraga. Pada triwulan IV 2018, inflasi kelompok tersebut tercatat sebesar 1,04%

(yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 3,84% (yoy).

Menurunnya tekanan inflasi kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

disebabkan oleh turunnya harga VCD/DVD player, biaya rekreasi, dan harga televisi

Page 72: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

51

berwarna. Secara umum, koreksi harga VCD/DVD player dan televisi berwarna

disebabkan oleh semakin kompetitif dan inovatifnya persaingan pasar komoditas

tersebut. Sedangkan turunnya biaya rekreasi merupakan upaya untuk menarik minat

masyarakat di Tembilahan yang cenderung menghabiskan waktu liburan di luar kota.

Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih rendah tertahan oleh kenaikan biaya

masuk Akademi/Perguruan Tinggi, Taman Kanak-kanak, dan buku tulis bergaris

seiring dengan pergantian semester.

Grafik 2.11 Perkembangan Inflasi

Kota Tembilahan

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.12 Andil Inflasi Berdasarkan

Kelompok Barang dan Jasa

Sumber: BPS, diolah

3. Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau

Sepanjang periode laporan, sejumlah kegiatan dilakukan oleh TPID di Provinsi Riau

baik rapat koordinasi monitoring program maupun berbagai kegiatan dalam rangka

pengendalian harga. Sementara itu, sebagai bentuk upaya peningkatan kompetensi

anggota TPID, diselenggarakan capacity building TPID se Provinsi Riau di Yogyakarta.

Disamping itu, dalam rangka pengendalian harga menjelang momentum Natal dan

Tahun Baru, TPID Provinsi Riau berupaya mengimplementasikan beberapa program

antara lain operasi pasar murah yang dilakukan dibawah koordinasi Bulog Divre Riau

Kepri, serta sidak pasar dan gudang distributor di Kota Pekanbaru dan sekitarnya

yang dikoordinasi oleh Dinas Perdagangan Provinsi Riau bersama dengan unsur

Kepolisian Daerah Provinsi Riau. Selain itu, TPID Provinsi Riau dan TPID

Kabupaten/Kota juga fokus pada penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi

Riau tahun 2019-2021.

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0

2

4

6

8

10

12

14

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% (qtq)% (yoy)

Inflasi Triwulanan Inflasi Tahunan

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0

1

2

3

4

5

6

Bahan

Makanan

Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan,

Rekreasi,

Olahraga

Transportasi

& Komunikasi

Kontribusi (%)Inflasi (% yoy) Inflasi (yoy) Tw III 2018 Inflasi (yoy) Tw IV 2018

Kontribusi Tw III 2018 Kontribusi Tw IV 2018

Page 73: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

52

a. Capacity Building TPID se Provinsi Riau

Pada tanggal 31 Oktober 1 November 2018 diselenggarakan Capacity

Building TPID se Provinsi Riau dengan TPID D.I.Yogyakarta dan TPID Jawa

Tengah bertempat di D.I.Yogyakarta. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara

lain adalah (i) Mendapatkan informasi terkait program-program

pengendalian inflasi yang dimiliki oleh TPID D.I.Yogyakarta dan TPID Jawa

Tengah sehingga pernah berhasil menjadi TPID terbaik untuk wilayah Pulau

Jawa, (ii) Melihat potensi dilakukannya Kerjasama Antar Daerah antara TPID

Riau dengan TPID yang berada di Pulau Jawa, dan (iii) Melakukan

penyusunan draft Roadmap Pengendalian Inflasi Tahun 2019 - 2021. Dalam

kegiatan tersebut diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

TPID Jawa Tengah memiliki program pemantauan harga pangan

melalui aplikasi smartphone yang dapat secara khusus diakses oleh

Gubernur dan seluruh intansi terkait. Sehingga apabila ada

perubahan harga signifikan dapat segera dilakukan komunikasi

melalui aplikasi tersebut. Saat ini TPID Riau telah memiliki program

pemantauan harga melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis

(PIHPS) namun belum dapat dilakukan komunikasi langsung antara

Pimpinan Daerah dengan intansi terkait melalui sistem informasi

tersebut.

Ketersediaan bahan pangan di Provinsi Riau memiliki kendala antara

lain produksi bahan pangan yang terbatas, serta penjualan bahan

pangan produksi lokal kepada daerah lain sebelum digunakan untuk

memenuhi kebutuhan lokal. Terkait hal tersebut TPID D.I.Yogyakarta

dan TPID Jawa Tengah memberikan rekomendasi terkait pentingnya

ketegasan dan intervensi Pemerintah Daerah dalam menyusun

peraturan yang mengatur produksi dan kelancaran distribusi bahan

pangan.

Harmonisasi koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti

Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan Bulog dibutuhkan untuk

membuat program yang efektif bagi pengendalian inflasi. Pada

Provinsi Jawa Tengah Kios Segoro Amarto merupakan program yang

diinisiasi oleh berbagai pihak yaitu BI membangun kiosnya, Bulog

Page 74: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

53

menyediakan bahannya, sedangkan Pemerintah Daerah membiayai

petugasnya dan operasionalnya melalui APBD.

Perbaikan manajemen pasar dan adanya kerjasama antar pasar di

suatu daerah dapat membantu Pemerintah Daerah dalam

mengendalikan harga bahan pangan dan adanya pasar tumpah

(pasar kaget).

Pengendalian harga juga dilakukan melalui sisi konsumsi antara lain

melalui edukasi kepada konsumen antara lain dengan

memperkenalkan bahan pangan subtitusi.

b. Kegiatan Pengendalian Harga Menjelang Natal dan Tahun Baru

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain berupa operasi pasar murah

serta sidak pasar dan gudang distributor di Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Hal ini dilakukan guna memantau perkembangan harga komoditas di pasar,

serta memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat jelang HBKN.

Kegiatan operasi pasar murah dilakukan dibawah koordinasi Bulog

Divre Riau Kepri, antara lain dengan memanfaatkan jaringan Toko

Pangan Kita yang beroperasi di beberapa pasar di Provinsi Riau.

Beberapa komoditas yang dijual di Toko Pangan Kita antara lain

adalah beras, gula, telur, dan minyak dengan harga jual cukup

bersaing.

Kegiatan sidak pasar dilakukan pada tanggal 28 November 2018 di

Pasar Sukaramai dan Pasar Cik Puan Kta Pekanbaru. Pelaksanaan

sidak pasar dikoordinasi oleh Dinas Perdagangan Provinsi Riau

bersama dengan unsur Kepolisian Daerah Provinsi Riau.

c. Rapat Koordinasi Monitoring Kegiatan TPID

Pada tanggal 10 dan 11 Desember 2018 diselenggarakan Rapat Koordinasi

TPID Provinsi Riau. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Ekonomi Provinsi

Riau dan dihadiri oleh seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan draft

Roadmap TPID Provinsi Riau Tahun 2019-2021. Draft dimaksud telah

disampaikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sesuai target

Page 75: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

54

waktu yang ditetapkan yaitu pada minggu ke-3 Desember 2018. Dalam

pertemuan tersebut, seluruh OPD menyampaikan program dan kegiatan

terkait dengan pengendalian inflasi yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu 2019-2021, termasuk menetapkan target pencapaian yang terukur

dan terarah. Selanjutnya draft Roadmap TPID Provinsi Riau tersebut akan

dibahas lebih lanjut dalam rangka finalisasi dengan target draft final akan

selesai disusun paling lambat pada akhir Januari 2019 untuk kemudian

disampaikan kepada TPIP.

Pada tanggal 19 Desember 2018 juga dilaksanakan Rapat Koordinasi TPID

Kabupaten Pelalawan. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian

dan SDA Kabupaten Pelalawan. Pimpinan rapat menyampaikan apresiasi atas

kegiatan pengendalian inflasi yang sudah dilakukan sepanjang 2018

sehingga tingkat inflasi di Riau dan Pelalawan berada dalam level terjaga dan

stabil. Namun demikian, seluruh OPD perlu mengantisipasi gejolak harga

yang mungkin terjadi dalam waktu dekat karena terhambatnya saluran

distribusi bahan pokok disebabkan bencana banjir yang menimpa 8

(delapan) kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Dalam rapat koordinasi

tersebut juga diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

Disperindag Kabupaten Pelalawan telah melakukan pantauan harga bahan

kebutuhan pokok masyarakat dengan melibatkan Kepolisian. Berdasarkan

pantauan dimaksud terdapat kenaikan harga pada komoditas telur dan daging

ayam ras di pasar. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penyakit unggas

yang melanda beberapa peternakan ayam ras sehingga mempengaruhi pasokan

telur dan daging ayam ras.

Berdasarkan pantauan yang sama, terjadi penurunan stok LPG di Kabupaten

Pelalawan sehingga tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut

disebabkan antara lain adanya indikasi terjadinya penimbunan gas LPG oleh

oknum pedagang atau distributor guna meraup keuntungan yang lebih besar.

Merespon hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama dengan

jajaran Kepolisian akan berupaya menertibkan oknum pedagang atau

distributor yang melakukan penimbunan.

Terdapat potensi kenaikan harga komoditas akibat terjadinya bencana banjir

yang melanda 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten pelalawan yang

Page 76: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

55

menghambat jalur distribusi. Berdasarkan pantauan harga di beberapa daerah

yang terkena dampak banjir, kondisi harga di daerah tersebut masih stabil.

Namun demikian, apabila kondisi bencana banjir masih terus berlanjut,

dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga komoditas stratregis di

Kabupaten Pelalawan.

Page 77: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Keuangan Pemerintah

56

1. Kondisi Umum

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan tolak ukur penting

keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah.

Perkembangan realisasi APBD Provinsi Riau selama tahun 2018 secara umum

membaik dari sisi pendapatan namun apabila dilihat dari sisi belanja mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2017. Realisasi pendapatan Provinsi Riau pada 2018

tercatat sebesar Rp8,47 triliun atau 91,79% dari pagu anggaran, meningkat hingga

14,03% (yoy) dibandingkan 2017 yang tercatat sebesar Rp7,43 triliun atau 82,12%

dari pagu anggaran. Namun meskipun realisasi pendapatan mengalami peningkatan,

disisi lain realisasi belanja Provinsi Riau pada tahun 2018 menurun dibandingkan

2017. Realisasi belanja pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp8,47 triliun atau 82,02%

ASESMEN KEUANGAN

PEMERINTAHAAH

Bab 3

Page 78: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Keuangan Pemerintah

57

dari pagu anggaran menurun hingga 5,50% (yoy) dibandingkan 2017 yang tercatat

sebesar Rp8,96 triliun atau 86,19% dari pagu anggaran. Penurunan realisasi belanja

tersebut disebabkan oleh tidak tersedianya dana tambahan atau dana SILPA diluar

pendapatan yang berhasil diperoleh selama 2018 untuk menutupi kekurangan

anggaran belanja. Hal tersebut menyebabkan terdapat tunda bayar beberapa proyek

yang dibangun pada 2018 di Provinsi Riau.

Grafik 3.1. Realisasi APBD Provinsi Riau 2015 s.d 2018

Sumber : BPKAD Provinsi Riau, diolah

Berdasarkan capaian APBD 2018, pemerintah Provinsi Riau telah mengesahkan APBD

2019 lebih rendah dibandingkan APBD 2018. Dari sisi pendapatan, pemerintah

Provinsi Riau menetapkan target pagu anggaran sebesar Rp9,13 triliun, sedikit lebih

rendah dibandingkan anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp9,23 triliun.

Sedangkan dari sisi belanja, target pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9,18

triliun atau turun 11,11% dibandingkan APBD 2018 yang tercatat sebesar Rp10,32

triliun. Penurunan anggaran belanja dalam APBD 2019 disebabkan oleh tidak

tercapainya perkiraan dana SILPA 2018 serta adanya tunda bayar proyek pada 2018

menyebabkan pemerintah perlu melakukan rasionalisasi penggunaan APBD di 2019.

Di sisi lain pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2019

diperkirakan akan rendah akibat masih terbatasnya perbaikan harga komoditas

global dan penurunan kinerja migas yang disebabkan natural declining serta

keterbatasan eksplorasi sumur baru ditengah berakhirnya kontrak kerja pengelolaan

Blok Rokan sebagai lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara oleh PT Chevron

pada 2021.

43.2%

64.8%

93.3%

19.2%

43.0%

64.6%

95.8%

20.1%

40.2%

67.5%

82.1%

19.53%

45.08%

62.67%

91.79%

13.2%

30.3%

68.1%

4.6%

23.5%

38.7%

83.7%

5.1%

21.0%

43.3%

86.2%

7.33%

32.53%

45.43%

82.02%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Juni Sep Des Mar Juni Sep Des Mar Juni Sep Des Mar Juni Sep Des

2015 2016 2017 2018

Pendapatan Daerah Belanja Daerah

Page 79: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Keuangan Pemerintah

58

Grafik 3.2. Perkembangan Pagu Anggaran APBD Provinsi Riau 2015 s.d 2018

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah

2. Realisasi Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2018

Realisasi pendapatan Provinsi Riau tahun 2018 tercatat sebesar Rp8,47 triliun atau

91,79% dari pagu anggaran. Berdasarkan data historis, pendapatan pemerintah

Provinsi Riau pada periode laporan lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Realisasi

pendapatan Provinsi Riau 2018 meningkat hingga Rp1,04 triliun atau 14,03% (yoy)

dibandingkan realisasi tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp7,43 triliun atau

82,12% dari pagu anggaran.

Grafik 3.3. Realisasi Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2017 & 2018

Sumber : BPKAD Provinsi Riau, diolah

Peningkatan realisasi pendapatan Provinsi Riau pada 2018 terutama didorong oleh

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Realisasi PAD pada

2018 tercatat sebesar Rp3,63 triliun atau 91,80% dari pagu anggaran, meningkat

hingga 25,77% (yoy) dibandingkan realisasi 2017 yang tercatat sebesar Rp2,89

7.240

10.3729.055

10.3999.237

10.3269.129 9.179

PendapatanDaerah

BelanjaDaerah

PendapatanDaerah

BelanjaDaerah

PendapatanDaerah

BelanjaDaerah

PendapatanDaerah

BelanjaDaerah

2016 2017 2018 2019

Trili

un

3

4,539

2,893

7,436

12

4,828

3,639

8,479

Lain-Lain Pendapatan Daerahyang Sah

Dana Transfer-Perimbangan

Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapatan

Rp. Triliun2018 2017

Page 80: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Keuangan Pemerintah

59

triliun atau 74,97% dari pagu anggaran. Peningkatan PAD tersebut didorong oleh

tingginya realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Realisasi pendapatan pajak Provinsi Riau mengalami peningkatan hingga 29,88%

(yoy) dari Rp2,36 triliun (78,42% dari pagu anggaran) pada 2017 menjadi Rp3,07

triliun (96,02% dari pagu anggaran) pada 2018.

Grafik 3.4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Provinsi Riau Tahun 2017 & 2018

Sumber : BPKAD Provinsi Riau, diolah

Tingginya realisasi penerimaan pajak pada 2018 didorong oleh peningkatan

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Pajak

Kendaraan Bermotor meningkat hingga 13,57% (yoy) dari Rp924 miliar (100% dari

pagu anggaran) pada 2017 menjadi Rp1,05 triliun (105,5% dari pagu anggaran)

pada 2018. Peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini sejalan dengan

peningkatan penjualan ritel kendaraan bermotor di Provinsi Riau yang meningkat

hingga 13,57% (yoy) dari 29,034 ribu unit kendaraan pada 2017 menjadi 32,974

ribu unit kendaraan pada 2018 baik untuk kendaran passenger maupun komersial.

Pajak BBNKB meningkat 17,74% (yoy) dari Rp751 miliar (90,6% dari pagu anggaran)

pada 2017 menjadi Rp884 miliar (106,6% dari pagu anggaran). Peningkatan ini

disebabkan tingginya antusiasme masyarakat dalam pemutakhiran BBNKB

sehubungan program penerapan pelayanan samsat online dan sistem realtime untuk

penerimaan pajak PKB dan BBNKB oleh Pemerintah Provinsi Riau. Di sisi lain, juga

terjadi peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraaan

Bermotor hingga 131,28% (yoy) dari Rp338 miliar (41,6% dari pagu anggaran) pada

391

121

12

2,368

420

132

11

3,076

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lain-lain PAD Yang Sah

Hasil Pengelolaan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan

Retribusi Daerah

Pajak Daerah

2017 2018

Page 81: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Keuangan Pemerintah

60

2017 menjadi Rp781 miliar (86,9% dari pagu anggaran). Peningkatan ini terjadi

seiring dengan kenaikan harga bahan bakar non subsidi akibat meningkatnya harga

minyak dunia selama 2018.

Tabel 3.1. Komponen Pendapatan Pajak Provinsi Riau Tahun 2017 & 2018

Sumber : BPKAD Provinsi Riau, diolah

Selain peningkatan pendapatan dari sisi pajak daerah, peningkatan realisasi PAD juga

didorong oleh peningkatan dari sisi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah. Lain-Lain

PAD yang sah pada 2018 meningkat hingga 7,41% (yoy) dari Rp391 miliar (73,06%

dari pagu anggaran) pada 2017 menjadi Rp420 miliar (79,77% dari pagu anggaran).

Peningkatan tersebut didorong oleh pendapatan yang bersumber dari denda pajak

kendaraan bermotor, denda pajak BBNKB, pendapatan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) dan pendapatan jasa lainnya.

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2017 & 2018

Sumber : BPKAD Provinsi Riau, diolah

Peningkatan pendapatan daerah pada 2018 juga didorong oleh peningkatan Dana

Perimbangan yang meningkat hingga 6,36% (yoy) dari Rp4,53 triliun (87,41% dari

Realisasi (Rp

miliar)% Realisasi Pangsa

Realisasi (Rp

miliar)% Realisasi Pangsa

Pajak Kendaraan Bermotor 924 100.1% 39.0% 1049 105.5% 34.1%

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 751 90.6% 31.7% 884 106.6% 28.7%

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 338 41.1% 14.3% 781 86.9% 25.4%

Pajak Air Permukaan 15 38.3% 0.7% 29 44.4% 0.9%

Pajak Rokok 341 84.0% 14.4% 333 80.0% 10.8%

2017 2018

Komponen Pembentuk Pendapatan Pajak

Daerah

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

PENDAPATAN DAERAH 9055 7436 82.12 9237 8479 91.79

PENDAPATAN ASLI DAERAH 3859 2893 74.97 3964 3639 91.80

Pajak Daerah 3020 2368 78.42 3204 3076 96.02

Retribusi Daerah 16 12 77.92 16 11 68.03

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan288 121 42.18 218 132 60.65

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 535 391 73.06 527 420 79.77

DANA PERIMBANGAN 5193 4539 87.41 5262 4828 91.74

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak 992 724 73.01 1061 857 80.74

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam1042 750 71.94 1038 865 83.29

Pendapatan Dana Alokasi Umum 1458 1458 100.00 1434 1465 102.14

Pendapatan Dana Alokasi Khusus 1701 1608 94.50 1729 1641 94.95

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH3 3 98.50 10 12 115.25

2018Akun Anggaran (Satuan Miliar)

2017

Page 82: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Keuangan Pemerintah

61

pagu anggaran) pada 2017 menjadi Rp4,82 triliun (91,74% dari pagu anggaran)

pada 2018. Peningkatan Dana Perimbangan utamanya didorong oleh peningkatan

pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Pendapatan Dana

Bagi Hasil Pajak meningkat hingga 18,32% (yoy) dari Rp724 miliar (73,01 % dari

pagu anggaran) pada 2017 menjadi Rp857 miliar (80,74% dari pagu anggaran),

sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meningkat hingga

15,40% (yoy) dari Rp750 miliar (71,94% dari pagu anggaran) pada 2017 menjadi

Rp865 miliar (83,29% dari pagu anggaran). Peningkatan tersebut seiring dengan

berakhirnya tunda salur Dana Bagi Hasil migas yang telah ditransfer pada triwulan IV

2018 sebesar Rp2,5 triliun untuk seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi

Riau.

Untuk tahun 2019, pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan juga

diperkirakan akan mengalami penurunan. Berdasarkan arahan Kementerian

Keuangan untuk tahun 2019 setiap pemerintah daerah diminta untuk tidak

menganggarkan 30% dari Dana Bagi Hasil dalam anggaran 2019, dan DBH 2019

rencananya hanya akan disalurkan sekali dalam setahun dari yang biasanya diterima

setiap triwulan. Hal ini akan menyebabkan dana bagi hasil tahun 2019 yang diterima

Provinsi Riau diperkirakan akan lebih rendah dan semakin tergantung dengan harga

komoditas dunia sepanjang tahun 2019.

3. Realisasi Belanja Provinsi Riau Tahun 2018

Realisasi belanja Provinsi Riau pada 2018 tercatat sebesar Rp8,47 triliun atau 82,02%

dari pagu anggaran menurun hingga Rp492,58 miliar atau 5,5% (yoy) dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp8,96 triliun atau

86,19% dari pagu anggaran. Penurunan belanja terutama didorong oleh

menurunnya pos belanja langsung baik secara nominal maupun secara prosentase

terhadap pagu anggaran. Sedangkan penurunan realisasi belanja yang lebih dalam

tertahan oleh kenaikan pos belanja tidak langsung yang meningkat baik secara

nominal maupun persentase terhadap pagu anggaran.

Page 83: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Keuangan Pemerintah

62

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Provinsi Riau Tahun 2017 & 2018

Sumber : BPKAD Provinsi Riau, diolah

Pada tahun 2018, Belanja Tidak Langsung tercatat terealisasi sebesar Rp5,21 triliun

atau 89,92% dari pagu anggaran. Secara persentase terhadap pagu anggaran,

realisasi belanja tersebut meningkat hingga Rp271 miliar atau 5,49% (yoy)

dibandingkan realisasi 2017 yang dapat terealisasi sebesar Rp4,93 triliun atau

87,30% dari pagu anggaran. Peningkatan pada pos Belanja Tidak Langsung terjadi

secara nominal dan persentase terjadi pada pos belanja pegawai dan belanja bagi

hasil kepada pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun 2018, belanja pegawai

terealisasi sebesar Rp2,23 triliun atau 90,35% dari pagu anggaran meningkat hingga

Rp253 miliar atau 12,83% (yoy) dibandingkan tahun 2017 yang terealisasi sebesar

Rp1,97 triliun atau 83,59% dari pagu anggaran. Peningkatan yang lebih tinggi juga

didorong oleh belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun

2018, belanja bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar

Rp1,27 triliun atau 85,03% dari pagu anggaran, meningkat hingga Rp76,95 miliar

atau 6,42% (yoy) dibandingkan tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp1,19 triliun.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya pendapatan Provinsi Riau yang bersumber dari

dana perimbangan pemerintah pusat yang pada 2018 terealisasi sebesar Rp4,82

triliun atau 91,74 dari pagu anggaran, meningkat hingga 6,36% (yoy) dibandingkan

realisasi pada tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp4,53 triliun atau 87,41% dari

pagu anggaran.

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

BELANJA DAERAH 10399 8962 86.19 10326 8470 82.02

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5657 4939 87.30 5794 5210 89.92

Belanja Pegawai 2367 1979 83.59 2471 2233 90.35

Belanja Hibah 1163 1149 98.77 1359 1306 96.13

Belanja Bantuan Sosial 10 3 32.89 12 10 87.03

Belanja Bagi Hasil 1408 1198 85.13 1500 1275 85.03

Belanja Bantuan Keuangan 699 609 87.19 423 385 91.12

Belanja Tidak Terduga 10 0 0.00 11 0 0.00

BELANJA LANGSUNG 4741 4023 84.86 4552 3260 71.61

Belanja Pegawai 395 374 94.56 4 3 72.60

Belanja Barang dan Jasa 2154 1763 81.87 2743 2210 80.59

Belanja Modal 2192 1887 86.05 1806 1047 57.97

2018Akun Anggaran (Satuan Miliar)

2017

Page 84: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Keuangan Pemerintah

63

Grafik 3.5. Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 & 2018

Sumber : BPKAD Provinsi Riau, diolah

Berbeda dengan komponen belanja tidak langsung, realisasi komponen belanja

langsung Provinsi Riau pada 2018 lebih rendah baik secara nominal maupun

persentase terhadap pagu anggaran dibandingkan periode 2017. Pada tahun 2018,

belanja langsung Provinsi Riau hanya terealisasi sebesar Rp3,26 triliun atau 71,61%

dari pagu anggaran, menurun hingga Rp763 miliar atau 18,98% (yoy) dibandingkan

tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp4,02 triliun atau 84,86% dari pagu anggaran.

Penurunan tersebut didorong oleh penurunan pada sisi belanja pegawai dan belanja

modal. Pada 2018, belanja pegawai pada pos belanja langsung terealisasi sebesar

Rp2,6 miliar atau 72,60% dari pagu anggaran, menurun dibandingkan 2017 yang

terealisasi sebesar Rp374 miliar atay 94,56% dari pagu anggaran. Penurunan pada

pos belanja pegawai tersebut disebabkan oleh rasionalisasi anggaran yang dilakukan

pemerintah Provinsi Riau sejak awal penyusunan rencana APBD 2018, hal tersebut

terlihat dari penurunan rencana pagu anggaran pada pos belanja pegawai dari

Rp395 miliar pada 2017 menjadi hanya Rp3,6 miliar pada 2018. Penurunan realisasi

belanja langsung yang lebih dalam didorong oleh penurunan pada pos belanja

modal. Pada tahun 2018, belanja modal Provinsi Riau hanya terealisasi sebesar

Rp1,04 triliun atau 57,97% dari pagu anggaran. Kondisi ini menurun hingga Rp839

miliar atau 44,51% yoy dibandingkan realisasi pada tahun 2017 yang tercatat

sebesar Rp1,88 triliun atau 86,05% dari pagu anggaran. Penurunan disebabkan

rendahnya realisasi pada belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran yang pada

2018 terealisasi sebesar Rp51,57 miliar atau 57% dari pagu anggaran, belanja modal

1979

1149

1198

609

2233

1306

1275

385

0 500 1000 1500 2000 2500

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

Rp. Miliar

Realisasi 2018

Realisasi 2017

Page 85: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Keuangan Pemerintah

64

pengadaan alat-alat laboratorium yang terealisasi sebesar Rp76,74 miliar atau

59,96% dari pagu anggaran, belanja modal pengadaan konstruksi jalan yang

terealisasi sebesar Rp407,26 miliar atau 73,06% dari pagu anggaran, belanja modal

pengadaan instalasi listrik dan telepon yang terealisasi sebesar Rp10,69 miliar atau

13,26% dari pagu anggaran, dan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian

bangunan yang terealisasi sebesar 157,83 miliar atau 33,12% dari pagu anggaran.

Penurunan realisasi belanja modal tersebut disebabkan oleh rasionalisasi yang

dilakukan akibat tidak tersedianya dana tambahan atau dana SILPA diluar

pendapatan yang berhasil diperoleh selama 2018 untuk menutupi kekurangan

anggaran belanja modal yang telah dianggarkan pada 2018. Hal tersebut juga

menyebabkan terjadinya tunda bayar beberapa proyek yang dibangun pada 2018 di

Provinsi Riau.

Grafik 3.6. Realisasi Pos Belanja Langsung Provinsi Riau Tahun 2017 & 2018

Sumber : BPKAD Provinsi Riau, diolah

374

1763

1887

3

2210

1047

0 500 1000 1500 2000 2500

Belanja Pegawai

Belanja Barang danJasa

Belanja Modal

Rp. Miliar

Realisasi 2018

Realisasi 2017

Page 86: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

65

Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan Riau

Stabilitas Sistem Keuangan daerah Riau pada triwulan IV 2018 membaik dan terjaga

di tengah meningkatnya kinerja perekonomian.

Kerentanan sektor korporasi dan rumah tangga Riau pada triwulan IV 2018

secara umum menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan

outstanding kredit yang tetap meningkat serta NPL yang semakin membaik.

Indikator kinerja perbankan di Riau pada triwulan IV 2018 meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan membaiknya

pertumbuhan tahunan aset, DPK, NPL, dan LDR. Adapun pertumbuhan

tahunan kredit mengalami perlambatan meskipun secara outstanding

mengalami peningkatan.

Bab 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH,

PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

DAN UMKM

Page 87: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

66

1. Perkembangan Sistem Keuangan Riau

Kerentanan sektor korporasi dan rumah tangga Riau pada triwulan IV 2018 secara

umum menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit korporasi

yang berlokasi di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 mencapai sekitar Rp74,18

triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp70,82 triliun.

Meskipun secara outstanding mengalami peningkatan, pertumbuhan tahunan kredit

korporasi pada triwulan laporan mengalami perlambatan dibandingkan triwulan

sebelumnya, yaitu dari 26,58% (yoy) menjadi 24,86% (yoy). NPL sektor korporasi

Riau pada triwulan laporan tercatat 3,13%, membaik dibandingkan NPL triwulan

sebelumnya yang mencapai 3,18%. Penyaluran kredit korporasi sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan Riau pada triwulan IV 2018 mengalami perlambatan

dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu 10,18% (yoy) menjadi 9,04% (yoy),

dengan NPL berada pada level 1,73%, meningkat jika dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tercatat 1,50%. Di sisi lain, penyaluran kredit korporasi di sektor

perdagangan, restoran, dan perhotelan Riau pada triwulan IV 2018 meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya, dari negatif 1,78% (yoy) menjadi positif 0,004%

(yoy), dengan NPL membaik dari 4,57% menjadi 4,37%. Sementara itu, penyaluran

kredit korporasi di sektor industri pengolahan Riau pada triwulan mengalami

pertumbuhan tahunan yang melambat dari 32,25% (yoy) menjadi 19,58% (yoy),

dengan NPL yang meningkat, namun masih relatif rendah, yaitu dari 0,24% menjadi

0,51%. Menurunnya kerentanan juga ditunjukkan oleh pertumbuhan tahunan kredit

konsumsi rumah tangga yang tetap kuat pada triwulan IV 2018, yakni mencapai

10,64% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat 12,22% (yoy), dan sejalan dengan NPL yang membaik dari 1,71% menjadi

1,44%.

1.1. Ketahanan Sektor Korporasi1

Kredit korporasi pada triwulan IV 2018 mencapai sekitar Rp74,18 triliun, meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp70,82 triliun. Meskipun secara

outstanding mengalami peningkatan, pertumbuhan tahunan kredit korporasi pada

1 Sejak KEKR edisi kali ini, pembahasan mengenai kredit sektor korporasi ditinjau berdasarkan

penyaluran kredit yang lokasi kegiatannya berada di Provinsi Riau. Adapun bank/sumber

kreditnya mungkin saja berasal dari luar Provinsi Riau.

Page 88: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

67

triwulan laporan mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu

dari 26,58% (yoy) menjadi 24,86% (yoy). Berdasarkan sektornya, penyerapan kredit

korporasi di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 didominasi oleh tiga sektor: (i) sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan, (ii) sektor perdagangan, restoran, dan

perhotelan, serta (iii) sektor industri pengolahan. Outstanding kredit korporasi sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai Rp23,70 triliun, atau 31,9% dari

total kredit korporasi di Riau. Kredit korporasi sektor perdagangan, restoran, dan

perhotelan mempunyai pangsa 18,7% dari total kredit korporasi di Riau, dengan

outstanding Rp13,86 triliun. Adapun outstanding kredit korporasi sektor industri

pengolahan mencapai Rp13,56 triliun, atau 18,3% dari total kredit korporasi Riau.

Penyerapan kredit yang tinggi pada ketiga sektor tersebut merupakan cerminan dari

besarnya peran ketiganya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Penyaluran kredit di sektor pertanian masih didominasi oleh kredit subsektor

perkebunan kelapa sawit, dengan pangsa 83,62% dari total kredit sektor pertanian

atau sebesar Rp19,82 triliun. Sementara itu, Penyaluran kredit kepada sektor

perdagangan, restoran, dan perhotelan masih didominasi oleh subsektor

perdagangan eceran makanan, minuman dan tembakau dengan pangsa 14,60%

dari total kredit sektor perdagangan atau sebesar Rp2,02 triliun. Adapun penyaluran

kredit korporasi sektor industri pengolahan didominasi oleh subsektor industri pulp

(bubur kertas), kertas, dan karton dengan pangsa 23,48% dari total kredit sektor

industri pengolahan atau sebesar Rp3,18 triliun.

Penyaluran kredit korporasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Riau pada

triwulan IV 2018 baik secara outstanding maupun pertumbuhan tahunan mengalami

perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit korporasi sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan laporan mencapai Rp23,70

triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp24,14 triliun;

atau secara tahunan mengalami pertumbuhan melambat dari 10,18% (yoy) menjadi

9,04% (yoy). Perlambatan ini didorong utamanya oleh harga CPO dan karet dunia

yang masih menunjukkan tren penurunan. Secara rata-rata harga CPO dunia pada

triwulan IV 2018 sekitar US$ 452,1/MT, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya

yang mencapai US$ 534,1/MT. Sementara itu, rata-rata harga karet dunia pada

triwulan IV 2018 tercatat sekitar US$ 1,63/kg, menurun dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mencapai US$ 1,74/kg. Penurunan ini tentunya menjadi disinsentif

Page 89: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

68

bagi korporasi perkebunan terutama kelapa sawit dan karet untuk menambah

investasi melalui kredit baru, sehingga yang dilakukan lebih kepada pembayaran

tagihan kredit berjalan.

Penyaluran kredit korporasi di sektor perdagangan, restoran, dan perhotelan Riau

pada triwulan IV 2018 baik secara outstanding maupun pertumbuhan tahunan

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan outstanding,

penyaluran kredit sektor ini mencapai Rp13,86 triliun, meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat Rp13,77 triliun; atau secara tahunan mengalami

pertumbuhan meningkat dari negatif 1,78% (yoy) menjadi positif 0,004% (yoy).

Meningkatnya pertumbuhan kredit korporasi di sektor ini didorong utamanya oleh:

(i) membaiknya pertumbuhan penyaluran kredit di subsektor perdagangan eceran

secara keseluruhan (baik makanan, minuman, dan tembakau maupun selain

makanan, minuman, dan tembakau), serta (ii) meningkatnya pertumbuhan kredit di

subsektor perdagangan eceran bahan konstruksi. Membaiknya pertumbuhan kredit

subsektor perdagangan eceran secara keseluruhan didorong oleh meningkatnya

konsumsi masyarakat terutama menjelang musim libur akhir tahun. Meningkatnya

konsumsi tersebut menjadi insentif bagi korporasi di sektor ini untuk memperbesar

kapasitas usaha melalui kredit perbankan. Sementara itu, meningkatnya

pertumbuhan kredit subsektor perdagangan eceran bahan konstruksi didorong oleh

membaiknya kegiatan sektor bangunan di Riau yang terkonfirmasi dari SBT kegiatan

usaha sektor bangunan dari SKDU Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang membaik

setelah triwulan sebelumnya mengalami kontraksi.

Tabel 4.1. Kredit Lokasi Proyek Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (Rp Triliun)

Sumber : Bank Indonesia

I II III IV I II III IV I II III IV

Pertanian 24.43 25.25 25.79 26.42 22.63 19.88 21.91 21.73 21.35 24.61 24.14 23.70 22.21 9.04

Pertambangan 0.92 0.95 0.94 0.87 0.60 0.79 0.74 0.77 3.79 4.37 8.13 9.73 9.13 1156.20

Perindustrian 8.31 8.44 7.14 8.57 8.16 8.92 9.20 11.34 9.86 9.45 12.16 13.56 12.71 19.58

Listrik, gas dan air 1.65 1.75 1.39 1.50 1.50 1.50 1.50 1.51 1.52 1.52 1.71 2.69 2.52 78.43

Konstruksi 2.17 2.35 2.32 2.07 1.78 1.95 2.08 3.60 3.46 3.71 4.17 3.58 3.35 -0.53

Perdagangan, restoran dan hotel 14.59 14.96 14.96 14.96 13.70 13.92 14.02 13.86 13.34 13.66 13.77 13.86 12.99 0.00

Pengangkutan, pergudangan 1.85 1.89 1.73 1.64 1.43 1.54 1.63 1.83 1.80 1.82 1.74 1.91 1.79 4.35

Jasa 4.61 4.48 4.53 4.65 4.69 4.87 4.66 4.66 5.01 4.95 4.97 5.12 4.80 10.05

Rumah Tangga dan Lainnya 25.28 25.69 26.26 26.87 27.10 27.91 28.27 29.49 30.18 30.80 31.62 32.53 30.49 10.31

Total 83.82 85.76 85.06 87.55 81.60 81.29 84.02 88.78 90.31 94.89 102.42 106.68 100.00 20.16

Pangsa %yoyRpTriliun2016 2017 2018

Page 90: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

69

Sementara itu, penyaluran kredit korporasi di sektor industri pengolahan Riau pada

triwulan IV 2018 mengalami pertumbuhan tahunan yang melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya, meskipun secara outstanding menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan outstanding, penyaluran kredit sektor ini mencapai Rp13,56 triliun,

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp12,16 triliun; namun

secara tahunan mengalami pertumbuhan melambat dari 32,25% (yoy) menjadi

19,58% (yoy). Secara outstanding, peningkatan penyaluran kredit pada triwulan IV

2018 terjadi pada subsektor industri minyak goreng kelapa sawit dan industri pulp,

kertas, dan karton. Peningkatan kredit di subsektor industri minyak goreng kelapa

sawit didorong oleh penambahan kredit modal kerja korporasi swasta non-BUMN di

Riau dan kredit investasi baru perseorangan per Desember 2018. Sementara itu,

peningkatan kredit subsektor industri pulp, kertas, dan karton didorong oleh

penambahan kredit investasi korporasi swasta non-BUMN per November 2018 senilai

sekitar Rp514,7 miliar, yang diperkirakan digunakan untuk penambahan kapasitas

produksi. Adapun berdasarkan pertumbuhan tahunan, perlambatan pertumbuhan

kredit sektor industri pengolahan pada triwulan laporan didorong oleh semakin

terkontraksinya pertumbuhan tahunan kredit industri minyak mentah nabati dan

melambatnya pertumbuhan tahunan kredit industri pulp, kertas, dan karton.

Sepanjang 2018, pertumbuhan tahunan kredit industri minyak mentah nabati

mengalami kontraksi yang didorong oleh pelunasan sebagian kredit investasi

korporasi yang cukup signifikan pada Januari 2018, senilai Rp788,4 miliar. Oleh

karena itu, semakin terkontraksinya pertumbuhan pada triwulan IV 2018

dikarenakan outstanding pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya seiring pembayaran tagihan kredit setiap periodenya. Sementara itu

melambatnya pertumbuhan tahunan kredit industri pulp, kertas, dan karton seiring

dengan pelunasan sebagian kredit modal kerja korporasi yang cukup besar pada

rentang Maret Juni 2018, senilai Rp580,8 miliar.

Page 91: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

70

Grafik 4.1. Growth Subsektor Pertanian dan

Perdagangan

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.2. Pangsa Subsektor Pertanian dan

Perdagangan

Sumber : Bank Indonesia

NPL sektor korporasi Riau pada triwulan laporan tercatat 3,13%, membaik

dibandingkan NPL triwulan sebelumnya yang mencapai 3,18%. Secara sektoral, NPL

di sektor pertanian Riau pada triwulan IV 2018 berada pada level 1,73%, meningkat

jika dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat 1,50%. Sementara itu, NPL sektor

perdagangan, restoran, dan perhotelan Riau pada triwulan IV 2018 membaik

dibandingkan triwulan III 2018, yaitu dari 4,57% menjadi 4,37%. Adapun NPL sektor

industri pengolahan Riau pada triwulan laporan tercatat meningkat, namun masih

relatif rendah, yaitu dari 0,24% menjadi 0,51%. Meningkatnya NPL sektor pertanian

Riau pada triwulan laporan utamanya didorong oleh meningkatnya NPL subsektor

perkebunan kelapa sawit, yaitu dari 1,62% menjadi 1,85% sejalan dengan harga

CPO dunia yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu,

membaiknya NPL sektor perdagangan utamanya didorong oleh perbaikan NPL

subsektor perdagangan eceran didominasi makanan, minuman, dan tembakau, yaitu

dari 6,57% menjadi 5,69% sejalan dengan membaiknya penjualan eceran makanan,

minuman, dan tembakau sesuai hasil temuan SPE Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Riau. Adapun meningkatnya NPL industri pengolahan pada triwulan laporan

didorong oleh NPL berbagai subsektor yang secara pangsa tidak mendominasi

penyaluran kredit sektor industri pengolahan. Meskipun level NPL rata-rata

keseluruhan sektor ekonomi di Riau masih berada di bawah threshold yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%, perbankan dihimbau untuk selalu

berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit.

Page 92: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

71

1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga2

Pertumbuhan tahunan kredit konsumsi rumah tangga di Provinsi Riau pada triwulan

IV 2018 mencapai 10,64% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2018 yang

tercatat tumbuh 12,22% (yoy). Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan

tahunan, outstanding kredit konsumsi triwulan IV 2018 mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp31,59 triliun menjadi Rp32,50

triliun. Adapun NPL kredit rumah tangga di Provinsi Riau pada triwulan laporan

mengalami perbaikan dari 1,71% menjadi 1,44%.

Grafik 4.3. Perkembangan Kredit Perumahan

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.4. Perkembangan Kredit Kendaraan

Bermotor

Sumber : Bank Indonesia

Melambatnya pertumbuhan kredit konsumsi utamanya didorong oleh melambatnya

pertumbuhan penyaluran kredit perumahan, kredit multiguna, dan kredit

kepemilikan kendaraan bermotor (KKB). Pada triwulan IV 2018, kredit perumahan

tercatat tumbuh 11,80% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2018 yang

tercatat tumbuh 14,10% (yoy). Perlambatan penyaluran kredit perumahan ini

terutama didorong oleh kredit kepemilikan rumah tipe 22 s.d. 70 (pangsa 68,84%)

yang tumbuh sebesar 20,08% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2018 yang

tercatat 23,45% (yoy). Perlambatan utamanya didorong oleh masih ditundanya

subsidi uang muka program rumah bersubsidi Kementerian PU-PR sebesar Rp4 juta

hingga waktu yang belum ditentukan. Meskipun pertumbuhan secara tahunan

melambat, outstanding kredit perumahan pada triwulan laporan mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp10,21 triliun menjadi

2 Sejak KEKR edisi kali ini, pembahasan mengenai kredit sektor rumah tangga ditinjau

berdasarkan penyaluran kredit yang lokasi kegiatannya berada di Provinsi Riau. Adapun

bank/sumber kreditnya mungkin saja berasal dari luar Provinsi Riau.

Page 93: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

72

Rp10,58 triliun, yang merupakan dampak pelonggaran ketentuan LTV oleh Bank

Indonesia dan masih berlanjutnya program rumah bersubsidi Pemerintah.

Sejalan dengan melambatnya kredit perumahan, pertumbuhan tahunan kredit

multiguna di Riau pada triwulan IV 2018 juga menunjukkan perlambatan.

Pertumbuhan kredit multiguna Riau pada triwulan IV 2018 tercatat melambat

dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 10,01% (yoy) menjadi 9,20% (yoy),

meskipun secara outstanding meningkat dari Rp15,92 triliun menjadi Rp16,43 triliun.

Penyaluran kredit KKB pada triwulan IV 2018 secara tahunan tumbuh 21,39% (yoy),

melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 24,56%

(yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit KKB di Riau pada triwulan laporan didorong

utamanya oleh melambatnya pertumbuhan tahunan kredit KKB roda empat (pangsa

77,17% kredit KKB) dari 20,84% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 14,94% (yoy).

Secara outstanding, penyaluran KKB pada triwulan laporan juga mengalami

penurunan dari Rp3,05 triliun menjadi Rp3,01 triliun.

Berbeda dengan kredit perumahan, multiguna, dan KKB, kredit kepemilikan durable

goods pada triwulan IV 2018 secara tahunan tumbuh meningkat, yaitu 28,97% (yoy)

dari 20,47% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan ini utamanya didorong

oleh meningkatnya pertumbuhan kredit: (i) kepemilikan TV, radio, dan alat

elektronik, (ii) kepemilikan peralatan lainnya, serta (iii) kepemilikan furniture dan

peralatan rumah tangga. Hanya kredit kepemilikan komputer dan alat komunikasi

yang tumbuh melambat. Secara outstanding, penyaluran kredit kepemilikan durable

goods pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan dari Rp205,29 miliar

menjadi Rp220,27 miliar.

Grafik 4.5. Perkembangan Kredit Multiguna

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.6. Perkembangan Kredit

Durable Goods

Sumber : Bank Indonesia

Page 94: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

73

Melambatnya pertumbuhan total kredit konsumsi rumah tangga di Riau pada

triwulan IV 2018 tercermin dari meningkatnya Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)3

satu hingga dua triwulan yang lalu. IEK untuk triwulan laporan yang disurvei pada

triwulan III 2018 mencapai 101,3 atau menurun 9,6 poin dari triwulan sebelumnya

yang tercatat 110,8. Menurunnya IEK dan kredit konsumsi ini diperkirakan didorong

oleh masih turunnya harga CPO, minyak, dan karet dunia yang ketiganya merupakan

komoditas utama Riau. Harga rata-rata CPO dunia pada triwulan IV 2018 tercatat

sekitar US$ 452,1/MT, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai

US$ 534,1/MT. Harga rata-rata minyak dunia (Minas) pada triwulan IV 2018 tercatat

sekitar US$ 70/bbl, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai

sekitar US$ 77,6/bbl. Sementara itu, rata-rata harga karet dunia pada triwulan IV

2018 tercatat sekitar US$ 1,63/kg, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang

mencapai US$ 1,74/kg. Dengan menurunnya harga komoditas utama ini,

pendapatan masyarakat Riau diperkirakan menurun sehingga memperlambat

konsumsi melalui kredit perumahan dan KKB.

Grafik 4.7. Indeks Ekspektasi Konsumen dan Kredit Konsumsi

Sumber : Bank Indonesia

2. Kondisi Umum Perbankan Riau

Indikator kinerja perbankan di Riau pada triwulan IV 2018 meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya. Peningkatan ini tercermin dari membaiknya pertumbuhan

tahunan indikator utama, yaitu Aset, DPK, NPL, dan LDR. Adapun indikator utama

3 Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) merupakan ekspektasi/perkiraan konsumen rumah tangga

terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3

6 bulan (1 2 kuartal) yang akan datang.

Page 95: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

74

lainnya, yaitu kredit, menunjukkan pertumbuhan tahunan yang melambat, namun

dengan outstanding yang meningkat.

Aset perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 meningkat baik pertumbuhan

tahunan maupun secara nilai. Total aset perbankan Riau pada triwulan IV 2018

tumbuh sebesar 4,12% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang

mengalami kontraksi sebesar 4,26% (yoy). Berdasarkan nilai, total aset bank umum

di Riau pada triwulan IV 2018 mencapai Rp102,50 triliun, meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat Rp98,94 triliun. Meningkatnya pertumbuhan aset

terutama dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan kredit, komponen aset antar

kantor, dan penempatan pada Bank Indonesia.

Jika dilihat per kelompok Bank, meningkatnya aset perbankan di Riau pada triwulan

IV 2018 didorong oleh meningkatnya aset bank BUMN/D (pangsa 72,01%). Posisi

aset bank BUMN/D pada triwulan IV 2018 tumbuh 3,86% (yoy), meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh negatif 7,50% (yoy).

Berdasarkan jenis kegiatan bank, peningkatan aset disumbang oleh bank

konvensional (pangsa 91,93%) dengan pertumbuhan 3,17% (yoy), meningkat dari

triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh negatif 5,64% (yoy). Berbeda dengan

bank konvensional, aset bank syariah di Riau mengalami perlambatan, dari 17,01%

(yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 16,29% (yoy) pada triwulan laporan. Akan

tetapi, secara posisi aset bank syariah mengalami peningkatan dibandingkan triwulan

lalu, yaitu dari Rp7,38 triliun menjadi Rp8,27 triliun.

Grafik 4.8. Perkembangan Aset Perbankan Riau

Sumber : Bank Indonesia

Pertumbuhan DPK perbankan di Riau pada triwulan IV 2018 meningkat. Pada

triwulan IV 2018, DPK perbankan di Riau tumbuh 4,86% (yoy), meningkat

Page 96: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

75

dibandingkan triwulan III 2018 yang tumbuh sebesar 2,00% (yoy). Posisi DPK pada

triwulan laporan juga tercatat meningkat, yaitu dari Rp76,08 triliun menjadi Rp76,71

triliun. Komposisi DPK Riau relatif tidak banyak berubah dalam kurun waktu lima

tahun terakhir, dengan porsi utama berupa tabungan (pangsa 51,78%), diikuti oleh

deposito (pangsa 33,43%) dan giro (pangsa 14,79%).

Grafik 4.9. Perkembangan DPK Perbankan Riau

Sumber : Bank Indonesia

Penyaluran kredit perbankan berdasarkan lokasi4 kredit di Riau mengalami

perlambatan. Pada triwulan IV 2018, kredit perbankan Riau tumbuh 20,16% (yoy),

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 21,78% (yoy).

Secara outstanding, total kredit perbankan Riau pada triwulan IV 2018 tercatat

sebesar Rp106,68 triliun, meningkat dari outstanding kredit triwulan III 2018 yang

tercatat Rp102,42 triliun. Pangsa terbesar kredit Riau pada triwulan laporan masih

didominasi oleh bank BUMN/D sebesar 64,71%.

Grafik 4.10. Perkembangan Kredit Perbankan Riau

Sumber : Bank Indonesia

4 Sejak KEKR edisi kali ini, pembahasan mengenai kredit perbankan ditinjau berdasarkan

penyaluran kredit yang lokasi kegiatannya berada di Provinsi Riau. Adapun bank/sumber

kreditnya mungkin saja berasal dari luar Provinsi Riau.

Page 97: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

76

Melambatnya penyaluran kredit perbankan Riau diiringi oleh meningkatnya kualitas

kredit. Pada triwulan IV 2018, Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 2,62%,

atau turun dibandingkan NPL triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 2,73%.

Grafik 4.11. Perkembangan Risiko Kredit Perbankan Riau

Sumber : Bank Indonesia

Loan to deposit ratio (LDR) perbankan berlokasi di Riau pada triwulan IV 2018

meningkat. LDR pada triwulan laporan tercatat sebesar 85,20%, meningkat dari

triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 83,24%. Peningkatan LDR ini dipengaruhi

oleh peningkatan penyaluran kredit perbankan Riau yang lebih tinggi dibandingkan

kenaikan posisi DPK.

2.1 Perkembangan Bank Umum

2.1.1. Perkembangan Penghimpunan DPK

Peningkatan pertumbuhan tahunan DPK perbankan di Riau pada triwulan IV 2018

didorong oleh membaiknya deposito dan meningkatnya pertumbuhan giro.

Pertumbuhan tahunan deposito Riau pada triwulan IV 2018 tercatat 1,40% (yoy),

membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif 9,56% (yoy).

Membaiknya pertumbuhan tahunan deposito Riau didorong oleh membaiknya

deposito pemerintah. Deposito milik pemerintah, yang memiliki pangsa 17,65% dari

total deposito, pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 8,71% (yoy),

membaik dibandingkan triwulan III 2018 yang terkontraksi sebesar 23,20% (yoy).

Membaiknya pertumbuhan tahunan deposito pemerintah ini didorong oleh

membaiknya pertumbuhan tahunan deposito pemerintah daerah Riau dan BUMN.

Adapun pertumbuhan tahunan deposito swasta dan perorangan juga tercatat

Page 98: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

77

membaik. Pertumbuhan deposito swasta pada triwulan IV 2018 mengalami

perbaikan, yaitu dari negatif 18,15%(yoy) pada triwulan III 2018 menjadi negatif

18,02% (yoy), yang didorong utamanya oleh membaiknya pertumbuhan tahunan

deposito perusahaan swasta dan koperasi. Pertumbuhan deposito perorangan juga

menunjukkan perbaikan, yaitu sebesar 3,51% (yoy), meningkat dibandingkan

pertumbuhan tahunan triwulan III 2018 yang terkontraksi 4,35% (yoy). Pangsa

deposito terhadap keseluruhan DPK Riau pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar

33,43%.

Pertumbuhan tahunan giro perbankan Riau pada triwulan IV 2018 tercatat

mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 4,73% (yoy),

menjadi 12,58% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan tahunan giro pada triwulan

laporan terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan tahunan giro

pemerintah dan swasta. Giro pemerintah (pangsa 15,69%) tumbuh meningkat dari

4,43% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 135,16% (yoy) didorong oleh

meningkatnya pertumbuhan tahunan giro pemerintah daerah dan BUMN.

Peningkatan pertumbuhan tahunan giro pemerintah daerah didorong oleh kurang

bayar DBH 2017 sehingga posisi giro pemerintah daerah pada akhir 2017 lebih

rendah dari rerata historisnya. Pertumbuhan tahunan giro swasta (pangsa 64,17%)

mengalami peningkatan dari 3,08% (yoy) menjadi 4,59% (yoy) didorong oleh

meningkatnya pertumbuhan tahunan giro perusahaan swasta. Adapun

pertumbuhan tahunan giro perorangan (pangsa 20,13%) melambat dari 10,13%

(yoy) menjadi negatif 3,13% (yoy). Pangsa giro terhadap keseluruhan DPK Riau pada

triwulan IV 2018 tercatat 14,79%.

Sementara itu, pertumbuhan tahunan penghimpunan tabungan perbankan Riau

mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Pertumbuhan tahunan tabungan

pada triwulan laporan tercatat sebesar 5,12% (yoy), melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,66% (yoy). Perlambatan terutama

disumbang oleh melambatnya pertumbuhan tahunan tabungan milik perorangan

dan swasta. Tabungan milik perorangan, yang mempunyai pangsa signifikan

(95,19% dari total tabungan), secara tahunan tumbuh melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya, yaitu dari 9,75% (yoy) menjadi 5,33% (yoy). Melambatnya

pertumbuhan tahunan tabungan perorangan pada triwulan laporan didorong

meningkatnya konsumsi seiring momen libur sekolah, Natal/tahun baru, dan promo-

Page 99: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

78

promo belanja akhir tahun. Selanjutnya, tabungan milik swasta pada triwulan IV

2018 juga menunjukkan pertumbuhan tahunan yang melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya, yaitu dari 34,02% (yoy) menjadi negatif 0,67% (yoy), yang

utamanya didorong oleh melambatnya pertumbuhan tahunan tabungan perusahaan

swasta. Sementara itu, pertumbuhan tahunan tabungan milik pemerintah pada

triwulan laporan tercatat 35,14% (yoy), membaik dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tumbuh negatif 8,42% (yoy). Pangsa tabungan merupakan yang

terbesar terhadap total DPK Riau, yang pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar

51,78%.

Secara total, berdasarkan kepemilikan, meningkatnya pertumbuhan tahunan DPK

pada triwulan IV 2018 terutama didorong oleh membaiknya pertumbuhan tahunan

DPK pemerintah. DPK pemerintah, yang memiliki pangsa 8,40% dari keseluruhan

DPK, tumbuh 28,29% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tumbuh negatif 11,87% (yoy). DPK sektor swasta yang memiliki pangsa 15,45%

terhadap total DPK mengalami pertumbuhan tahunan melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya, yaitu dari 0,06% (yoy) menjadi negatif 2,53% (yoy). Adapun

DPK sektor perorangan yang merupakan pangsa terbesar DPK Riau (sebesar 76,15%)

juga mengalami pertumbuhan tahunan yang melambat dibandingkan triwulan

sebelumnya, yaitu dari 4,69% (yoy) menjadi 4,40% (yoy).

2.1.2. Penyaluran Kredit5

Pertumbuhan tahunan kredit perbankan Riau pada triwulan IV 2018 mengalami

perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit perbankan Riau pada

triwulan IV 2018 secara tahunan tercatat tumbuh sebesar 20,16% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan sebelumnya yang secara tahunan tumbuh sebesar 21,78%

(yoy).

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit pada triwulan laporan

didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan pangsa 22,21%

dari total kredit. Sektor utama daerah lainnya yaitu perdagangan, restoran, dan

5 Sejak KEKR edisi kali ini, pembahasan mengenai kredit perbankan ditinjau berdasarkan

penyaluran kredit yang lokasi kegiatannya berada di Provinsi Riau. Adapun bank/sumber

kreditnya mungkin saja berasal dari luar Provinsi Riau.

Page 100: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

79

perhotelan juga memiliki pangsa kredit signifikan sebesar 12,99%, disusul oleh

sektor industri pengolahan sebesar 12,71%.

Melambatnya pertumbuhan tahunan kredit pada triwulan IV 2018 terjadi pada

sektor: (i) pertanian, (ii) industri pengolahan, (iii) konstruksi, dan (iii) pengangkutan

dan pergudangan. Penyumbang utama melambatnya pertumbuhan tahunan kredit

pada triwulan IV 2018 adalah kredit sektor konstruksi, yang tumbuh melambat dari

positif 100,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi negatif 0,53% (yoy).

Perlambatan ini sejalan dengan pelunasan kredit investasi salah satu BUMN pengelola

bandar udara yang berlokasi proyek di Riau sebesar Rp1,43 triliun pada September

2018. Selain itu, melambatnya pertumbuhan tahunan kredit juga disumbang oleh

melambatnya pertumbuhan tahunan penyaluran kredit ke sektor perindustrian.

Kredit sektor perindustrian secara tahunan tumbuh sebesar 19,58% (yoy) pada

triwulan laporan, melambat dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat tumbuh

32,25% (yoy). Pertumbuhan tahunan kredit sektor pertanian dan pengangkutan juga

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu masing-masing dari 10,18%

(yoy) dan 6,72% (yoy) menjadi 9,04% (yoy) dan 4,35% (yoy). Perlambatan

pertumbuhan kredit yang lebih dalam pada triwulan IV 2018 tertahan utamanya oleh

pertumbuhan tahunan kredit sektor pertambangan yang mengalami peningkatan

dari 993,74% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 1156,20% (yoy). Tingginya

pertumbuhan tahunan kredit sektor pertambangan Riau ini disebabkan oleh dua hal.

Pertama, pada Februari 2018 terdapat penambahan kredit investasi dan modal kerja

baru senilai Rp1,73 triliun dengan debitur perusahaan pertambangan dan jasa

pertambangan migas swasta nasional. Kedua, pada September 2018 terdapat

penambahan kredit modal kerja baru senilai Rp3,32 triliun dengan debitur salah satu

BUMN sektor pertambangan dan pengolahan minyak bumi. Sehingga, secara total

penambahan kredit baru yang terjadi pada sektor ini selama 2018 sekitar Rp5,05

triliun.

Apabila ditinjau berdasarkan penggunaannya, penyaluran kredit pada triwulan

laporan didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa 35,18%. Sementara itu,

investasi dan konsumsi menempati urutan kedua dan ketiga dengan pangsa masing-

masing sebesar 34,35% dan 30,47% dari total kredit.

Page 101: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

80

2.1.3. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

Suku bunga simpanan di bank umum Riau pada triwulan IV 2018 secara rata-rata

tertimbang mulai mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan suku bunga

kebijakan Bank Indonesia. Suku bunga simpanan dalam bentuk deposito naik pada

triwulan laporan menjadi 6,68%, dari 6,29% pada triwulan III 2018. Peningkatan

suku bunga deposito terjadi pada hampir seluruh tenor, kecuali tenor lebih dari 36

bulan yang masih tetap pada level 6,25%. Suku bunga tabungan mengalami sedikit

penurunan menjadi 1,27% pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan

triwulan III 2018 yang tercatat 1,29%. Akan tetapi, suku bunga tabungan lebih dari

1 s.d. 3 bulan dan lebih dari 6 s.d. 12 bulan mengalami peningkatan. Sementara itu,

suku bunga giro pada triwulan laporan masih mengalami penurunan, yaitu dari

2,24% pada triwulan III 2018, turun menjadi 2,09%.

Berbeda dengan suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman bank umum di Riau

pada triwulan IV 2018 baik berdasarkan jenis penggunaan maupun sektor ekonomi

secara umum masih mengalami penurunan. Berdasarkan jenis penggunaannya, suku

bunga kredit modal kerja pada triwulan laporan tercatat sebesar 11,11%, menurun

dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat 11,31%. Suku bunga kredit konsumsi

juga mengalami penurunan dari 11,17% pada triwulan III 2018 menjadi 10,97%

pada triwulan laporan. Adapun suku bunga kredit investasi pada triwulan laporan

tercatat sebesar 11,34%, meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat

11,08%.

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penurunan suku bunga pinjaman bank umum

di Riau pada triwulan IV 2018 terjadi pada sebagian sektor. Suku bunga kredit sektor

konstruksi turun dari 11,29% di triwulan III 2018 menjadi 11,12% di triwulan

laporan. Suku bunga kredit sektor pengangkutan dan pergudangan pada triwulan

IV 2018 juga menurun dibandingkan triwulan III 2018, yakni dari 10,96% menjadi

10,92%. Adapun sektor yang mengalami kenaikan suku bunga pinjaman antara lain:

(i) sektor pertanian yang meningkat dari 10,31% pada triwulan III 2018, menjadi

10,37%, (ii) sektor pertambangan, yang meningkat dari 11,42% menjadi 11,55%,

(iii) sektor industri pengolahan, yang meningkat dari 10,40% menjadi 10,44%, serta

(iv) sektor perdagangan, restoran, dan perhotelan, yang meningkat dari 11,55%

menjadi 11,61%.

Page 102: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

81

2.1.4. Kualitas Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum6

Kualitas kredit pada triwulan IV 2018 membaik dibandingkan triwulan sebelumnya,

dan masih dalam batas aman. Non Performing Loan (NPL) sebagai indikator kualitas

kredit yang disalurkan perbankan pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,62%,

membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,73%. Tingkat

NPL ini masih berada di bawah threshold yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu

sebesar 5%. Prinsip kehatian-hatian dalam penyaluran kredit perlu selalu

dikedepankan agar tingkat NPL senantiasa membaik.

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, membaiknya kualitas kredit pada triwulan IV

2018 terjadi pada sejumlah seluruh sektor, dengan penyumbang utama perbaikan

yaitu sektor pertambangan dan penggalian (pangsa NPL 33,94% dari total

outstanding NPL Riau). NPL sektor ini pada triwulan laporan tercatat sebesar 9,73%,

yang meskipun relatif tinggi, namun membaik dari triwulan III 2018 yang tercatat

11,48%. Penyumbang penurunan NPL lainnya ialah sektor perdagangan, restoran,

dan perhotelan (pangsa NPL 21,73% dari total outstanding NPL Riau), dengan NPL

mencapai 4,37% atau membaik dari triwulan III 2018 yang tercatat 4,57%.

2.2 Perkembangan Perbankan Syariah

Kinerja industri perbankan syariah di Riau pada triwulan IV 2018 masih menunjukkan

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yang ditunjukkan dengan

meningkatnya nilai aset, meningkatnya pertumbuhan tahunan dan outstanding DPK,

meningkatnya outstanding pembiayaan, dan membaiknya NPF, meskipun FDR sedikit

menurun. Pertumbuhan tahunan aset perbankan syariah Riau pada triwulan IV 2018

tercatat sebesar 16,20% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan tahunan

triwulan III 2018 yang tercatat 16,96% (yoy). Meskipun pertumbuhan tahunan aset

perbankan syariah melambat, nilai aset perbankan syariah Riau pada triwulan IV

2018 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp7,43

triliun menjadi Rp8,31 triliun.

6 Sejak KEKR edisi kali ini, pembahasan mengenai kualitas penyaluran kredit bank umum ditinjau

berdasarkan kualitas penyaluran kredit yang lokasi kegiatannya berada di Provinsi Riau. Adapun

lokasi bank/sumber kreditnya mungkin saja berasal dari luar Provinsi Riau.

Page 103: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

82

Grafik 4.12. Perkembangan Aset Perbankan

Syariah

Grafik 4.13. DPK Perbankan Syariah Menurut

Jenis Simpanan

Sumber : Bank Indonesia Sumber : Bank Indonesia

Berbeda dengan melambatnya pertumbuhan tahunan aset, laju pertumbuhan

tahunan DPK perbankan syariah Riau pada triwulan IV 2018 mengalami peningkatan

dibandingkan laju pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya. DPK perbankan

syariah Riau mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 17,85% (yoy) atau

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 15,51% (yoy). Secara

outstanding, DPK perbankan syariah Riau pada triwulan IV 2018 juga meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp5,51 triliun menjadi Rp6,32 triliun.

Tabungan masih mendominasi struktur DPK perbankan Syariah dengan pangsa

48,38%, disusul oleh Deposito dan Giro dengan pangsa masing-masing sebesar

44,03% dan 7,59%.

Meningkatnya pertumbuhan tahunan DPK perbankan syariah Riau pada triwulan IV

2018 berkebalikan dengan melambatnya pertumbuhan tahunan pembiayaan

perbankan syariah Riau. Pembiayaan perbankan syariah Riau secara tahunan tumbuh

sebesar 14,82% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan

sebelumnya yang tercatat 15,29% (yoy). Pembiayaan modal kerja (pangsa 13,85%)

mengalami pertumbuhan tahunan melambat, yaitu 0,51% (yoy), lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

4,11% (yoy). Pembiayaan Investasi (pangsa 20,85%) mengalami pertumbuhan

tahunan membaik, yaitu dari tumbuh negatif 11,56% (yoy) pada triwulan III 2018

menjadi negatif 6,84% (yoy) pada triwulan laporan. Adapun pembiayaan jenis

konsumsi (pangsa terbesar, yaitu 65,30%) mengalami laju pertumbuhan tahunan

28,20% (yoy) pada triwulan IV 2018, membaik dibandingkan laju pertumbuhan

tahunan triwulan sebelumnya yang mencapai 32,10% (yoy). Meskipun pertumbuhan

Page 104: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

83

tahunan pembiayaan perbankan syariah melambat, namun secara outstanding

mengalami peningkatan dari Rp5,63 triliun menjadi Rp5,99 triliun.

Melambatnya pertumbuhan tahunan pembiayaan syariah diiringi dengan

membaiknya kualitas pembiayaan yang tercermin dari Non Performing Financing

(NPF). Indikator NPF menunjukkan perbaikan dari 2,77% pada triwulan III 2018

menjadi 2,39% pada triwulan laporan.

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan tahunan DPK dan perlambatan

pertumbuhan tahunan pembiayaan, angka Financing to Deposit Ratio (FDR)

perbankan syariah Riau pada triwulan IV 2018 mengalami penurunan ke level

94,79%, dari 102,15% di triwulan III 2018.

Grafik 4.14. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah

Berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber : Bank Indonesia

2.3 Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Aset BPR di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 mengalami perlambatan

dibandingkan triwulan sebelumnya, baik pertumbuhan tahunan maupun nilainya.

Pertumbuhan tahunan aset BPR di Riau pada triwulan laporan tercatat tumbuh

negatif 1,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh

1,07% (yoy). Nilai aset BPR di Riau pada triwulan laporan juga tercatat melambat

dari Rp1,40 triliun menjadi Rp1,38 triliun.

Sejalan dengan melambatnya aset BPR di Riau, pertumbuhan DPK BPR Riau pada

triwulan IV 2018 juga mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya,

baik pertumbuhan tahunan maupun outstanding. Pertumbuhan tahunan DPK BPR

Page 105: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

84

pada triwulan laporan tercatat negatif 4,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 0,04% (yoy). Secara outstanding, DPK BPR

di Riau pada triwulan IV 2018 juga mengalami perlambatan dari Rp1,04 triliun

menjadi Rp1,02 triliun. Perlambatan pertumbuhan tahunan tersebut didorong

terutama oleh komponen deposito (pangsa 59,56%) yang mengalami pertumbuhan

tahunan negatif 7,72% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan tahunan

triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif 3,61% (yoy). Pertumbuhan tahunan

komponen tabungan (pangsa 40,44%) pada triwulan laporan juga melambat

dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya, yaitu dari 6,06% (yoy)

menjadi 0,55% (yoy).

Grafik 4.15. Perkembangan Aset BPR/S

Grafik 4.16. Perkembangan DPK BPR/S

Sumber : Bank Indonesia Sumber : Bank Indonesia

Di sisi penyaluran kredit, pertumbuhan tahunan kredit BPR di Riau pada triwulan IV

2018 mengalami peningkatan. Pertumbuhan tahunan kredit BPR pada triwulan

laporan tercatat 3,40% (yoy), membaik dari pertumbuhan tahunan triwulan

sebelumnya yang sebesar 1,65% (yoy). Secara outstanding, kredit BPR di Riau juga

mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp943,6

miliar menjadi Rp965,4 miliar. Peningkatan pertumbuhan tahunan kredit tersebut

disumbang utamanya oleh membaiknya pertumbuhan tahunan kredit konsumsi.

Pertumbuhan tahunan kredit konsumsi BPR Riau (pangsa 31,20%) pada triwulan

laporan tercatat negatif 1,99% (yoy), yang meskipun masih terkontraksi, namun

membaik dari pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang negatif 6,16% (yoy).

Kredit investasi secara tahunan tumbuh membaik. Pertumbuhan tahunan kredit

investasi BPR di Riau pada triwulan IV 2018 tercatat negatif 0,94% (yoy), membaik

dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang negatif 4,34% (yoy).

Page 106: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

85

Adapun pertumbuhan tahunan kredit modal kerja BPR di Riau mengalami

perlambatan, yaitu dari 8,45% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 7,81% (yoy).

Grafik 4.17. Perkembangan Kredit BPR/S

Grafik 4.18. Perkembangan NPL BPR/S

Sumber : Bank Indonesia Sumber : Bank Indonesia

Bila ditinjau berdasarkan sektor ekonominya, meningkatnya pertumbuhan tahunan

kredit BPR di Riau pada triwulan laporan utamanya disumbang oleh meningkatnya

pertumbuhan tahunan kredit sektor pertanian sebagai salah satu kredit sektoral

dominan (pangsa 26,96%). Penyaluran kredit kepada sektor pertanian secara

tahunan tumbuh mencapai 4,74% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan

tahunan triwulan III 2018 yang tercatat 0,44% (yoy). Selain sektor pertanian, kredit

kepada sektor perdagangan juga menyumbang peningkatan pertumbuhan tahunan

kredit BPR Riau pada triwulan IV 2018, yang secara tahunan tumbuh 8,56% (yoy),

setelah sebelumnya tumbuh 7,80% (yoy).

NPL BPR di Riau pada triwulan IV 2018 tercatat membaik dibandingkan triwulan

sebelumnya. Pada triwulan laporan NPL BPR di Riau tercatat sebesar 10,65%, lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai level 11,72%. Sementara

itu, indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR Riau pada triwulan laporan juga

menunjukan peningkatan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 91,12%, menjadi

95,10% pada triwulan laporan. Peningkatan rasio tersebut disebabkan oleh

meningkatnya pertumbuhan kredit di tengah melambatnya pertumbuhan DPK.

2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Peran perbankan dalam membiayai kegiatan UMKM di Riau pada triwulan IV 2018

secara outstanding sedikit meningkat dibandingkan triwulan III 2018, meskipun

pertumbuhan tahunannya menunjukkan perlambatan. Outstanding kredit UMKM di

Page 107: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

86

Riau pada triwulan IV 2018 tercatat Rp23,58 triliun, meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat Rp23,27 triliun. Namun, pertumbuhan tahunan

kredit UMKM Provinsi Riau pada triwulan laporan tercatat tumbuh 6,37% (yoy),

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,54% (yoy).

Hingga triwulan IV 2018, Riau merupakan provinsi dengan pangsa penyaluran kredit

UMKM terbesar ketiga di Sumatera yaitu sebesar 12,55%, setelah Sumatera Utara

dan Sumatera Selatan dengan pangsa masing-masing sebesar 31,21% dan 13,78%.

Grafik 4.19. Perkembangan dan Pertumbuhan

Kredit UMKM

Tabel 4.2. Pangsa Kredit UMKM Pulau

Sumatera

Sumber : Bank Indonesia

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan kategori debitur, penyaluran kredit UMKM perbankan Riau pada

triwulan IV 2018 relatif seimbang, dengan penyaluran terbesar kepada usaha Kecil

dengan pangsa 38,58% dari total kredit yang disalurkan kepada UMKM. Sementara

itu, kredit yang disalurkan kepada usaha mikro dan usaha menengah memiliki

pangsa masing-masing sebesar 31,52% dan 29,90%. Pertumbuhan tahunan kredit

yang disalurkan kepada usaha mikro pada triwulan IV 2018 tercatat 10,83% (yoy),

melambat dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang tercatat

12,99% (yoy), meskipun secara outstanding mengalami sedikit peningkatan dari

Rp7,42 triliun menjadi Rp7,43 triliun. Pertumbuhan tahunan penyaluran kredit

kepada usaha kecil pada triwulan laporan tercatat 9,07% (yoy), melambat

dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,07%

(yoy), meskipun secara outstanding juga mengalami sedikit peningkatan dari Rp9,03

triliun menjadi Rp9,10 triliun. Pertumbuhan tahunan kredit kepada usaha menengah

pada triwulan IV 2018 juga melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari

Page 108: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

87

4,96% (yoy) menjadi negatif 0,99% (yoy), meskipun secara outstanding juga

meningkat dari Rp6,82 triliun menjadi Rp7,05 triliun.

Berdasarkan sektor usahanya, melambatnya pertumbuhan tahunan kredit UMKM

Riau pada triwulan IV 2018 terutama disumbang oleh melambatnya pertumbuhan

tahunan kredit UMKM sektor konstruksi (pangsa 6,15% kredit UMKM), pertanian

(pangsa 37,66% kredit UMKM), dan jasa (pangsa 9,17% kredit UMKM).

Pertumbuhan tahunan kredit UMKM sektor konstruksi pada triwulan laporan tercatat

negatif 8,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan

sebelumnya yang tercatat positif 12,31% (yoy). Sementara itu pertumbuhan tahunan

kredit UMKM sektor pertanian dan jasa juga melambat dibandingkan triwulan

sebelumnya, masing-masing dari 17,87% (yoy) dan 11,11% (yoy) menjadi 14,64%

(yoy) dan 3,63% (yoy). Satu-satunya sektor usaha yang pertumbuhan tahunan kredit

UMKM-nya pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan adalah sektor

pengangkutan dan pergudangan (pangsa 2,39% kredit UMKM), yaitu dari 6,61%

(yoy) menjadi 9,01% (yoy).

Kualitas kredit UMKM pada triwulan IV 2018 membaik dibandingkan triwulan

sebelumnya. Non Performing Loan (NPL) kredit UMKM di Riau pada triwulan laporan

tercatat sebesar 4,56%, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

4,65%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan NPL kredit UMKM nasional dan

Sumatera yang masing-masing tercatat 3,44% dan 4,28%.

Grafik 4.20. Perkembangan Kredit UMKM

Berdasarkan Segmen

Grafik 4.21. Perkembangan NPL Kredit

UMKM

Sumber : Bank Indonesia Sumber : Bank Indonesia

Page 109: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

88

Bila ditinjau berdasarkan pangsanya, porsi kredit UMKM di Riau terhadap total kredit

yang disalurkan pada triwulan IV 2018 menunjukkan penurunan, dari 36,74% pada

triwulan III 2018, menjadi 36,08%. Penyaluran kredit UMKM di Riau pada triwulan

IV 2018 mayoritas ditujukan kepada sektor perdagangan (41,46%), diikuti sektor

pertanian (37,66%), dan sektor jasa (9,17%).

Page 110: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

89

1. Kondisi Umum Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai

Perkembangan transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018

tercatat mengalami net outflow sebesar Rp3,13 triliun, hal tersebut menandakan

jumlah uang yang disalurkan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat (outflow) lebih

besar dibandingkan jumlah uang yang masuk ke Bank Indonesia melalui perbankan

(inflow). Pada triwulan IV 2018 jumlah nominal outflow tercatat sebesar Rp4,92

triliun atau naik sebesar 61,26% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar Rp3,05 triliun. Sementara itu, nominal inflow tercatat sebesar

Rp1,79 triliun atau turun sebesar 35,34% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya

Bab 5 ASESMEN PENYELENGGARAAN

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

RUPIAH

Page 111: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

90

yang tercatat sebesar Rp2,77 triliun. Kondisi net outflow tersebut utamanya

didorong oleh seasonal factor akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah diakhir

tahun serta adanya persiapan pemilihan umum presiden dan wakil rakyat secara

serentak ditambah dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi

masyarakat pada momentum Hari Raya Keagaaman Natal, perayaan tahun baru serta

libur sekolah yang terjadi pada triwulan IV 2018.

Sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi pada triwulan IV 2018,

transaksi non tunai melalui kliring dan BI-RTGS mengalami peningkatan baik dari sisi

nominal maupun dari sisi jumlah warkat transaksi. Secara nominal transaksi kliring

pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar Rp4,80 triliun atau meningkat 2,06% (qtq)

sedangkan dari sisi jumlah warkat kliring tercatat sebanyak 147 ribu lembar atau

meningkat 2,59% (qtq). Sementara itu, transaksi non tunai menggunakan BI-RTGS

di Provinsi Riau juga tercatat meningkat. Dari sisi nominal, transaksi BI-RTGS pada

triwulan IV 2018 meningkat hingga 42,95% (qtq) dari Rp59,15 triliun pada triwulan

III 2018 menjadi Rp84,55 triliun pada triwulan IV 2018. Sedangkan dari sisi volume

transaksi terjadi peningkatan dari 11,763 ribu lembar pada triwulan III 2018 menjadi

12,594 ribu lembar pada triwulan IV 2018 (7,06%,qtq). Peningkatan transaksi non

tunai baik melalui kliring dan BI-RTGS sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi

di triwulan IV 2018 yang salah satunya ditunjukkan oleh pertumbuhan sektor

perdagangan besar dan eceran yang tercatat tumbuh hingga 2,14% (qtq) pada

triwulan IV 2018 meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang terkontraksi hingga

0,12% (qtq).

2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

Transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia dapat dipantau melalui beberapa

indikator, seperti jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke masyarakat

melalui perbankan (outflow), jumlah aliran uang masuk dari masyarakat ke Bank

Indonesia melalui perbankan (inflow), serta kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak

Edar (UTLE) dan penemuan uang tidak asli. Di wilayah Provinsi Riau, pengelolaan

uang rupiah dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau.

Page 112: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

91

2.1. Aliran Uang Masuk dan Keluar (Inflow Outflow)

Pada triwulan IV 2018, di Provinsi Riau terjadi peningkatan jumlah aliran outflow

sebesar 61,26% (qtq) dari Rp3,05 triliun pada triwulan III 2018 menjadi Rp4,92 triliun

pada triwulan IV 2018. Kondisi ini disertai dengan penurunan aliran inflow sebesar

35,34% (qtq) dari Rp2,77 triliun pada triwulan III 2018 menjadi Rp1,79 triliun pada

triwulan IV 2018. Hal ini terjadi seiring dengan efek seasonal peningkatan konsumsi

pemerintah di akhir tahun 2018, adanya persiapan pemilihan umum serentak, serta

peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat menjelang perayaan hari Natal, Tahun

Baru serta hari libur sekolah yang terjadi pada triwulan IV 2018. Kondisi aliran

outflow yang lebih besar dibandingkan aliran inflow menjadikan Provinsi Riau pada

triwulan berjalan mengalami net outflow sebesar Rp3,13 triliun.

Sumber: Bank Indonesia

Apabila dilihat dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi masyarakat dapat terpantau

dari indikator aliran uang masuk/keluar melalui Bank Indonesia. Sesuai dengan

polanya, permintaan uang sangat dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi entitas

ekonomi seperti pemerintah dan rumah tangga. Terlihat pada grafik 5.2, yang

menggambarkan pertumbuhan permintaan uang yang direpresentasikan oleh aliran

outflow secara historis selama tiga tahun terakhir dimana pergerakannya searah

dengan pertumbuhan pengeluaran entitas ekonomi rumah tangga pada umumnya.

Pada triwulan IV 2018 terjadi peningkatan pertumbuhan aliran outflow

dibandingkan triwulan III 2018 hingga mencapai Rp1,87 triliun atau 61,26% (qtq).

Peningkatan nilai outflow tersebut sejalan dengan peningkatan tingkat pengeluaran

Grafik 5.1. Perkembangan Inflow dan Outflow di Provinsi Riau

1,885

1,135

2,331

721

1,799 1,406

2,415

1,224

2,253

1,294

3,015

1,521

2,709

1,545

3,280

1,020

3,131

2,379 2,774

1,793

(2,132)

(3,386)

(4,941)

(3,876)

(1,687)

(3,982)(4,216)(4,630)

(1,988)

(6,962)

(3,191)

(5,521)

(3,074)

(6,510)

(2,757)

(5,786)

(2,897)

(7,010)

(3,056)

(4,927)

(7,000)

(5,000)

(3,000)

(1,000)

1,000

3,000

5,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

Rp Miliar Inflow Outflow

Page 113: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

92

konsumsi rumah tangga yang pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan

hingga 0,86% (qtq) lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 yang terkontraksi

hingga 0,32% (qtq) akibat terjadinya peningkatan permintaan masyarakat pada

periode Natal, Tahun Baru dan libur sekolah yang jatuh pada triwulan IV 2018.

Grafik 5.2. Pergerakan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga & Outflow (qtq) di

Provinsi Riau

Sumber: Bank Indonesia

2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang

Rupiah di wilayah Indonesia, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi

kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis

pecahan yang sesuai serta tepat waktu dan layak edar (fit for circulation). Oleh sebab

itu secara berkala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau melakukan

pelayanan uang kartal kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak

langsung (melalui perbankan). Pelayanan secara langsung dilakukan dalam bentuk

penukaran langsung, kas keliling dan program gerakan peduli uang lusuh.

Terkait dengan upaya menjaga kualitas uang yang beredar, Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Riau secara rutin melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak

Layak Edar (UTLE) yang diterima dari setoran bank maupun penukaran uang dari

masyarakat secara langsung. Pada triwulan laporan, terjadinya efek seasonal Natal,

Tahun Baru dan libur sekolah serta peningkatan pengeluaran belanja pemerintah

diakhir tahun dan persiapan pemilu serentak pada April 2019 menyebabkan total

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

% (qtq)% (qtq)

Grotwh Outflow (left) Growth Pengeluaran Konsumsi RumahTangga (right)

Page 114: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

93

UTLE yang dimusnahkan pada triwulan IV 2018 di Provinsi Riau mengalami

penurunan. Pemusnahan UTLE yang dilakukan Bank Indonesia pada triwulan IV 2018

mencapai Rp274 miliar, menurun hingga 65,38% (qtq). Apabila dibandingkan

dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, pemusnahan UTLE yang

dilakukan Bank Indonesia Provinsi Riau mengalami penurunan mencapai Rp370

miliar atau menurun 57,38% (yoy).

Seiring dengan penurunan inflow 35,34% (qtq), rasio UTLE terhadap total inflow

pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 15,31% menurun dibandingkan triwulan III

2018 yang tercatat sebesar 28,59%. Kondisi ini juga lebih rendah apabila

dibandingkan dengan rasio UTLE terhadap inflow pada triwulan IV 2017 yang

tercatat sebesar 63,13%.

Grafik 5.3. Perkembangan UTLE yang Dimusnahkan

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.4. Perkembangan Rasio UTLE terhadap Total Inflow

Sumber: Bank Indonesia

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

Inflow (miliar) 1,88 1,13 2,33 721 1,79 1,40 2,41 1,22 2,25 1,29 3,01 1,52 2,70 1,54 3,28 1,02 3,13 2,37 2,77 1,79

UTLE (miliar) 207 318 196 249 283 283 272 313 799 615 955 767 1,56 662 808 644 834 111 793 274

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500Rp Miliar UTLE (miliar) Inflow (miliar)

11%

28%

8%

35%

16%20%

11%

26%

35%

48%

32%

50.4%58%

42.83%

24.63%

63.13%

26.63%

4.66%

28.59%

15.31%

0%

20%

40%

60%

80%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

Rasio UTLE/Inflow (%)

Page 115: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

94

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas fisik uang di wilayah Provinsi Riau,

Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau telah melakukan kerjasama dengan 48 Bank

Umum di Provinsi Riau untuk melayani masyarakat dalam hal penukaran uang lusuh.

Adapun total penukaran uang yang telah dilayani selama tahun 2018 adalah sebesar

Rp41,54 miliar. Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau juga selalu berupaya untuk

meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan kas keliling baik secara wholesale

maupun retail ke daerah-daerah yang memiliki peredaran uang lusuh dalam jumlah

tinggi, terutama ke pasar-pasar tradisional baik di dalam kota, luar kota maupun

daerah remote area (daerah terpencil) di Provinsi Riau. Selama tahun 2018, total

transaksi kas keliling kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia

Provinsi Riau sebanyak 21 kali dengan total transaksi sebesar Rp28,88 miliar.

Upaya lain yang dilakukan secara tidak langsung untuk memenuhi uang layak edar

di Provinsi Riau adalah dengan membuka Kas Titipan di perbankan. Kas Titipan

diharapkan dapat membantu Bank Indonesia untuk mendukung penyebaran uang

layak edar agar dapat didistribusikan hingga ke pelosok pelosok daerah dalam jumlah

cukup dengan kondisi layak edar dan waktu yang lebih cepat serta tepat. Saat ini,

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah membuka Kas Titipan sebanyak

4 Kas Titipan yang terletak di Kota Dumai dengan plafon sebesar Rp100 miliar, di

Kabupaten Rengat dengan plafon sebesar Rp100 miliar, di Selat Panjang dengan

plafon sebesar Rp50 miliar dan kas titipan di daerah Pasir Pangaraian Kabupaten

Rokan Hulu dengan plafon sebesar Rp100 miliar. Terkait adanya kas titipan di Provinsi

Riau tersebut, selama tahun 2018 dalam rangka memenuhi kebutuhan Rupiah di Kas

Titipan yang ditunjuk, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah

menyalurkan uang layak edar sebesar Rp2,25 triliun.

2.3. Uang Rupiah Tidak Asli

Bank Indonesia terus berupaya untuk mengantisipasi penggunaan dan peredaran

uang Rupiah palsu melalui koordinasi yang intensif dan rutin dengan berbagai pihak

(termasuk kepolisian). Selama triwulan IV 2018, penemuan uang tidak asli di Provinsi

Riau baik melalui perbankan maupun berdasarkan laporan masyarakat tercatat

sebanyak 121 lembar, meningkat hingga 74 lembar atau 157,4% (qtq) dibandingkan

triwulan III 2018. Namun apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2017, total

penemuan uang tidak asli mengalami penurunan hingga 15,97% (yoy) dari 144

Page 116: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

95

lembar menjadi 121 lembar. Uang Rupiah tidak asli yang dikonfirmasi oleh Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau selama triwulan IV 2018 terdiri dari 45

lembar menyerupai pecahan Rp100 ribu, 71 lembar menyerupai pecahan Rp50 ribu,

4 lembar menyerupai pecahan Rp20 ribu dan 1 lembar menyerupai pecahan Rp10

ribu.

Grafik 5.5. Perkembangan Peredaran Uang Rupiah Tidak Asli di Provinsi Riau

Sumber : Bank Indonesia

Adanya laporan temuan uang tidak asli oleh masyarakat di Provinsi Riau dipengaruhi

oleh gencarnya upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi keaslian uang Rupiah.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau secara rutin melakukan sosialisasi

mengenai ciri-ciri keaslian uang Rupiah kepada masyarakat di beberapa daerah

termasuk kalangan perbankan melalui prinsip 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang).

Selama tahun 2018, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah melakukan

sosialisasi Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) sebanyak 13 kali melalui kunjungan

yang dilakukan ke Universitas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), panti asuhan di

Kota Pekanbaru, Dumai dan Kuansing maupun event khusus yang dilakukan seperti

City Expo Pekanbaru, Pelelawan Expo, Dumai Expo, serta sosialisasi GPN dan kegiatan

yang melibatkan komunitas serta masyarakat umum seperti Fun Run dan Gowes

Bersama yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Selain

itu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau juga aktif memperkenalkan

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dilakukan di Universitas Pasir Pangaraian,

125 106 104 87123

202

126 132

369

431

295

171135

100 110 144

178

78 47

121

0

100

200

300

400

500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

LembarLembar Uang Palsu

Page 117: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

96

Politeknik Bengkalis, Masyarakat Kota Pekanbaru, Dumai, dan Kuansing serta kepada

pemerintah provinsi dan kota Pekanbaru.

3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat aktivitas ekonomi di suatu

daerah selain melalui peredaran uang tunai juga dapat melalui transaksi non tunai

yang tercatat di daerah tersebut.

3.1. Transaksi Kliring

Bank Indonesia memiliki SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) sebagai

sarana transfer dana non tunai secara ritel baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia

maupun penyelenggara kliring lokal yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan

nominal transaksi yang lebih kecil yakni dengan nilai di bawah Rp100 juta.

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Riau, pada triwulan IV 2018 transaksi non tunai dengan menggunakan

sistem kliring di Provinsi Riau secara umum mengalami peningkatan, baik dari segi

nominal transaksi maupun jumlah warkat yang digunakan. Pada triwulan IV 2018

transaksi non tunai yang tercermin melalui SKNBI secara nominal dan volume

meningkat secara berurutan sebesar 2,06% dan 2,59% (qtq). Nilai transaksi kliring

pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar Rp4,8 triliun dengan volume transaksi

mencapai 147 ribu lembar, meningkat jika dibandingkan triwulan III 2018 yang

nilainya tercatat sebesar Rp4,7 triliun dengan volume transaksi 143 ribu lembar.

Peningkatan tersebut didorong oleh beberapa faktor (i) peningkatan aktivitas

ekonomi di akhir tahun yang didorong oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah,

(ii) adanya persiapan pemilihan umum presiden dan wakil rakyat secara serentak,

serta (iii) seasonal factor meningkatnya konsumsi masyarakat pada momentum

liburan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan

aktivitas ekonomi di triwulan IV 2018 yang salah satunya ditunjukkan oleh

pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran yang tercatat tumbuh hingga

2,14% (qtq) pada triwulan IV 2018 meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang

terkontraksi hingga 0,12% (qtq).

Page 118: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

97

Grafik 5.6. Perkembangan Transaksi Kliring (SKNBI) di Provinsi Riau

Sumber: Bank Indonesia

3.2. Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap

transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI-RTGS berperan penting dalam

aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran

yang termasuk High Value Payment System (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu

transaksi Rp100 juta atau lebih. Transaksi HPVS saat ini mencapai 90% dari seluruh

transaksi pembayaran di Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem

pembayaran nasional yang memiliki peran signifikan.

Pada triwulan IV 2018, transaksi non tunai menggunakan BI-RTGS di Provinsi Riau

tercatat meningkat dari sisi nominal maupun volume. Secara nominal, total transaksi

BI-RTGS pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar Rp84,55 triliun atau meningkat

hingga Rp25,40 triliun (42,95% qtq) dibandingkan triwulan III 2018. Sedangkan dari

sisi volume transaksi terjadi peningkatan dari 11,763 ribu lembar pada triwulan III

2018 menjadi 12,594 ribu lembar pada triwulan IV 2018 (7,06% qtq). Peningkatan

ini sejalan dengan peningkatan pada transaksi kliring yang disebabkan oleh

meningkatnya aktivitas ekonomi akibat seasonal factor.

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018

Nominal Kliring (rhs) 7,742 7,996 8,070 8,438 7,881 7,915 8,684 7,366 6,890 6,560 6,374 6,607 6,096 4,430 5,019 5,044 4,670 4,447 4,703 4,800

Warkat Kliring (lhs) 262 270 257 275 254 234 238 206 209 194 191 201 182 135 157 158 144 137 143 147

0

50

100

150

200

250

300

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000Ribu LembarRp. Miliar Nominal Kliring (rhs) Warkat Kliring (lhs)

Page 119: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

98

Tabel 5.1. Perkembangan Transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau

Sumber: Bank Indonesia

3.3. Pemeriksaan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta menjaga kelangsungan

ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan pasar keuangan termasuk pasar valuta

asing domestik yang sehat. Oleh karena itu, melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank,

Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi transaksi valuta

asing terhadap rupiah antara penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing

bukan bank dengan pihak lain. Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah

kegiatan penukaran valuta asing yang dimanfaatkan untuk pencucian uang,

pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya, sekaligus untuk meningkatkan

profesionalisme penyelenggara KUPVA Bukan Bank (KUPVA-BB) dalam memberikan

pelayanan terhadap masyarakat.

Di Provinsi Riau, jumlah KUPVA-BB yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia

hingga triwulan laporan adalah sebanyak 16 KUPVA yang tersebar di

Kapubaten/Kota Provinsi Riau. Nominal transaksi KUPVA-BB di Provinsi Riau pada

triwulan IV 2018 tercatat Rp70,57 miliar atau meningkat sebesar 5,4% (qtq)

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp66,97 miliar untuk transaksi beli.

Sedangkan untuk transaksi jual juga mengalami peningkatan dari Rp66,89 miliar

pada triwulan III 2018 menjadi Rp73,93 miliar pada triwulan IV 2018 (10,5% qtq).

Peningkatan jumlah transaksi beli dan jumlah transaksi jual pada triwulan IV 2018

dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar Rupiah yang selama triwulan laporan

mengalami penguatan dibandingkan triwulan III 2018 dengan nilai depresiasi lebih

rendah (1,44%, qtq) dibandingkan triwulan III 2018 (4,64%,qtq).

I II III IV I II III IV

Nilai Transaksi (Rp miliar) 56,967 67,889 73,379 76,367 43,370 57,126 59,155 84,559

Volume Transaksi (lembar) 9,538 9,551 11,200 13,434 10,642 10,307 11,763 12,594

RpMiliar2017 2018

Page 120: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

99

Tabel 5.2. Perkembangan Transaksi KUPVA-BB di Provinsi Riau

Sumber : LKPBU

I II III IV I II III IV

Transaksi Pembelian53.63 62.54 57.21 71.94 72.71 67.39 66.97 70.57

Transaksi Penjualan52.01 62.90 59.31 73.30 70.54 68.93 66.89 73.93

I II III IV I II III IV

Transaksi Pembelian -25.0% 16.6% -8.5% 25.7% 1.1% -7.3% -0.6% 5.4%

Transaksi Penjualan -28.5% 20.9% -5.7% 23.6% -3.8% -2.3% -3.0% 10.5%

2017Growth - qtq

2018

2018

RpMiliar2017

Page 121: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

100

1. KONDISI UMUM

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Riau pada bulan Agustus 2018 menunjukkan

perbaikan. Sejumlah indikator memperlihatkan terjadinya peningkatan kualitas

ketenagakerjaan, antara lain menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Riau dari 6,22% pada Agustus 2017 menjadi 6,20% pada Agustus 2018.

Perkembangan kesejahteraan di Provinsi Riau juga membaik terlihat dari penurunan

persentase jumlah penduduk miskin dibanding jumlah penduduk di Riau yakni dari

7,41% pada September 2017 menjadi 7,21% pada September 2018. Namun, jika

dilihat dari tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani

menunjukkan penurunan dari 96,13 pada triwulan III 2018 menjadi 92,70 pada

triwulan IV 2018.

Bab 6

ASESMEN

KETENAGAKERJAAN DAN

KESEJAHTERAAN DAERAH

Page 122: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

101

2. KETENAGAKERJAAN

Grafik 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) Provinsi di Sumatera

Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.2. Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) Provinsi di Sumatera

Sumber : BPS, diolah

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Riau pada periode Agustus 2018 menunjukkan

bahwa 3,11 juta atau 65,23% dari 4,70 juta jiwa penduduk Riau dengan usia 15

tahun ke atas merupakan angkatan kerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) mengalami penurunan dari periode Agustus 2017 yang tercatat sebesar 6,22%

sedikit turun menjadi 6,20% di Agustus 2018. Tren penurunan TPT Riau searah

dengan pergerakan TPT nasional yang tercatat 5,50% pada Agustus 2017 turun

menjadi 5,34% di Agustus 2018, sehingga mengindikasikan terjadinya peningkatan

kualitas ketenagakerjaan secara nasional. Ini juga searah dengan perekonomian Riau

yang pada triwulan III 2018 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II 2018.

Pada tingkat regional, Riau merupakan provinsi dengan angka TPT tertinggi ketiga

di Sumatera, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cukup rendah

dibandingkan provinsi-provinsi lainnya.

Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Sumatera (%)

Sumber: BPS, diolah

67.26

65.23

60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00

Sumatera Selatan

Bengkulu

Sumatera Utara

Lampung

Jambi

Bangka Belitung

Indonesia

Kepulauan Riau

Sumatera Barat

Riau

Aceh

6.20

5.34

- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Indonesia

Provinsi Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri

Agt 2014 9.02 6.23 6.50 6.56 5.08 4.96 3.47 4.79 5.14 6.69

Feb 2015 7.73 6.39 5.99 6.72 2.73 5.03 3.21 3.44 3.35 9.05

Agt 2015 9.93 6.71 6.89 7.83 4.34 6.07 4.91 5.14 6.29 6.20

Feb 2016 8.13 6.49 5.81 5.94 4.66 3.94 3.84 4.54 6.17 9.03

Agt 2016 7.57 5.84 5.09 7.43 4.00 4.31 3.30 4.62 2.60 7.69

Feb 2017 7.39 6.41 5.80 5.76 3.67 3.80 2.81 4.43 4.46 6.44

Agt 2017 6.57 5.60 5.58 6.22 3.87 4.39 3.74 4.33 3.78 7.16

Feb 2018 6.55 5.59 5.55 5.72 3.65 4.02 2.70 4.33 3.61 6.43

Agt 2018 6.36 5.56 5.55 6.20 3.86 4.23 3.51 4.06 3.65 7.12

Page 123: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

102

Tabel 6.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah

Berdasarkan sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja di Riau masih didominasi oleh

sektor pertanian yaitu mencapai 39,13% dari total tenaga kerja, diikuti oleh sektor

perdagangan dengan pangsa 17,46%, serta industri pengolahan dengan pangsa

penyerapan tenaga kerja sebesar 7,45%. Penyerapan tenaga kerja pada sektor

pertanian dan perdagangan masing-masing menurun dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 40,00% dan 18,10%.

Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan meningkat

dari 7,14% periode Agustus 2017 menjadi 7,45% pada bulan Agustus 2018.

Grafik 6.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah

2017 2018

Pertanian 40.00 39.13

Perdagangan 18.10 17.46

Industri Pengolahan 7.14 7.45

Jasa Pendidikan 6.12 6.45

Akomodasi dan Makan Minum 5.13 6.13

Konstruksi 5.56 5.85

Administrasi Pemerintahan 4.24 4.19

Lainnya 13.71 13.36

Total 100.00 100.02

Lapangan Pekerjaan UtamaAgustus

- 10 20 30 40 50

Pertanian

Perdagangan

Industri Pengolahan

Jasa Pendidikan

Akomodasi dan Makan Minum

Konstruksi

Administrasi Pemerintahan

Lainnya

Persen (%)2017 2018

Page 124: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

103

Sebagian besar penduduk di Provinsi Riau memiliki status pekerjaan sebagai

buruh/karyawan/pegawai, yang pada Agustus 2018 memiliki pangsa sebesar

40,13%. Angka ini sedikit menurun dibandingkan Agustus 2017 yang mencapai

41,98%. Menurunnya porsi penduduk yang berkerja sebagai buruh atau karyawan

dikompensasi oleh meningkatnya porsi penduduk yang berusaha sendiri, pekerja

bebas dan pekerja tidak dibayar. Periode Agustus 2017, porsi penduduk yang

berusaha sendiri tercatat sebesar 20,56%, meningkat menjadi 22,21% pada bulan

Agustus 2018. Demikian juga dengan porsi penduduk pekerja bebas maupun

pekerja tidak dibayar yang masing-masing tercatat sebesar 8,80% dan 10,67% pada

Agustus 2017 menjadi 10,36% dan 10,90% pada periode laporan.

Grafik 6.4 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Menurut Status Pekerjaan Utama

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 6.5. Jumlah Jam Kerja per Minggu

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 6.6. Pendidikan Tertinggi yang

Ditamatkan

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

22.21

11.23

5.1740.13

10.36

10.90 Berusaha Sendiri

Berusaha Dibantu Buruh TidakTetap / Buruh Tidak Dibayar

Berusaha Dibantu Buruh Tetap /Buruh Dibayar

Buruh / Karyawan

Pekerja Bebas

Pekerja tidak dibayar

27.08

8.6864.24

Pekerja Paruh Waktu

Pekerja Setengah Pengangguran

Pekerja Penuh

34.64

18.57

34.21

12.57SD kebawah

SMP

SMA / SMK

Pendidikan Tinggi

Page 125: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

104

Dilihat dari jumlah jam kerja per minggu, mayoritas tenaga kerja di Provinsi Riau

merupakan pekerja penuh*1 yang menghabiskan waktu jam kerja 35 jam atau lebih

dalam seminggu dengan pangsa 64,24%. Sedangkan 25,08% lainnya bekerja paruh

waktu atau kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih

bersedia menerima pekerjaan. Sisanya sebanyak 8,68% disebut pekerja setengah

pengangguran yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak

mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Hal ini sesuai

dengan jumlah status pekerja terbesar di Riau yang berprofesi sebagai

buruh/karyawan/pegawai. Sementara pekerja tidak penuh di Riau didominasi oleh

pekerja yang berprofesi sebagai wirausaha, pekerja keluarga dan buruh bebas.

Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh mayoritas tenaga kerja di Riau

periode Agustus 2018 adalah SMP ke Bawah dengan persentase sebesar 53,21%.

Kondisi ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya yang mencapai 55,54% dari total angkatan kerja yang bekerja. Pekerja

yang menamatkan tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat tercatat sebesar 34,21%,

meningkat dibandingkan Agustus 2017 yang sebesar 32,33%. Sementara itu,

pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya

mencapai 12,57%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang sebesar

12,13%. Namun demikian, tingkat pendidikan tenaga kerja di Provinsi Riau ini masih

tergolong rendah.

Grafik 6.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

1 Termasuk penduduk yang sementara tidak bekerja

3.30

5.54

9.21

10.86

9.04

5.41

2.97

4.98

9.44

10.66

4.29

6.98

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

SD kebawah SMP SMA SMK Diploma II/II/III Universitas

Aug-17 Aug-18

Page 126: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

105

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, TPT terbesar berada pada

kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat dan Pendidikan

Tinggi dengan persentase masing-masing sebesar 20,10% dan 11,27%. TPT pada

kelompok Pendidikan Tinggi ini menurun dibandingkan angka TPT Agustus 2017

yang sebesar 14,45%. Di sisi lain, TPT dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah

tercatat sebesar 7,95%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sebesar 8,84%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode ini, jenis lapangan kerja yang tersedia

di Provinsi Riau lebih optimal untuk menyerap tenaga kerja dengan tingkat

pendidikan rendah dan tinggi dibandingkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan

menengah.

3. KESEJAHTERAAN DAERAH

3.1 Penduduk Miskin Riau

Jumlah penduduk miskin di Riau pada September 2018 sebesar 494.260 orang atau

7,21% dari jumlah penduduk Riau. Jumlah ini menurun sebanyak 2.130 jiwa jika

dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang berjumlah

496.390 orang atau 7,41% dari jumlah penduduk Riau.

Grafik 6.8. Perkembangan Penduduk

Miskin Riau

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 6.9. Sebaran Penduduk Miskin

Riau

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Penduduk miskin Riau pada September 2018 yang tinggal di daerah pedesaan

maupun perkotaan tercatat menurun jika dibandingkan September 2017. Jumlah

penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 tercatat sebesar

322.050 orang, turun sekitar 13.980 orang atau 4,16% (yoy) dibandingkan

September 2017 yang tercatat sekitar 336.030 orang. Sementara jumlah penduduk

7.998.82

7.67 7.41 7.21

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

440

460

480

500

520

540

560

580

2014 2015 2016 2017 2018

(%)(Ribu)

Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu) % Penduduk Miskin

35%

65%

Kota Desa

Page 127: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

106

miskin yang tinggal di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 178.580

orang, turun sekitar 6.370 orang atau sebesar 3,57% (yoy) dibandingkan September

2017 yang tercatat sebesar 178.580 orang.

3.2 Garis Kemiskinan Riau

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita

per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Semakin tinggi angka GK, maka akan

semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Tabel 6.3 Garis Kemiskinan Provinsi Riau

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

GK Riau pada periode September 2017 hingga September 2018 mencapai angka

Rp487.146 per kapita/bulan, atau meningkat 4,72% (yoy) dari periode sebelumnya

yang tercatat Rp465.181 per kapita/bulan. Jika dilihat per komponen GK yang terdiri

dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM),

terlihat bahwa komoditas makanan memiliki peranan yang jauh lebih besar

dibandingkan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan

kesehatan). Peranan GKM terhadap GK pada September 2018 mencapai 72,96%,

sementara peranan GKNM terhadap GK hanya 27,04%.

Peningkatan GK di daerah perdesaan pada September 2018 mencapai 4,61% (yoy)

sementara peningkatan GK di daerah perkotaan mencapai 5,22% (yoy). Ini

menggambarkan bahwa GK di daerah perkotaan mengalami peningkatan yang lebih

besar dibandingkan perdesaan, sehingga mengakibatkan jumlah peningkatan

penduduk miskin di daerah perkotaan di Riau relatif lebih cepat bertambah.

Makanan Bukan Makanan Total

Sep-16 301,570 137,972 439,542

Sep-17 327,480 147,147 474,627

Sep-18 350,004 149,398 499,402

Sep-16 333,174 100,786 433,960

Sep-17 350,965 106,403 457,368

Sep-18 358,620 119,824 478,444

Sep-16 321,762 115,497 437,259

Sep-17 342,348 122,833 465,181

Sep-18 355,412 131,734 487,146

Kota + Desa

Perkotaan

DaerahGaris Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)

Perdesaan

Page 128: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

107

3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan

(P2) Riau

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada September 2018 menunjukkan tren

meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 0,96 pada September 2017

menjadi 1,05 pada September 2018. Kondisi tersebut terjadi searah dengan

melemahnya harga komoditas unggulan Riau sehingga turut mempengaruhi tingkat

pendapatan masyarakat.

Grafik 6.10. Perkembangan Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) Riau

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 6.11. Perkembangan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) Riau

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Apabila dilihat secara terpisah, tingkat kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan

mengalami penurunan dari 0,97 pada September 2017 menjadi 0,86 pada

September 2018. Sebaliknya, tingkat kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan

sedikit meningkat yaitu dari 0,95 pada September 2017 menjadi 1,17 pada

September 2018. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk

miskin terutama di daerah perkotaan cenderung mendekati garis kemiskinan.

Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Riau yang

menunjukkan tren meningkat, yaitu dari 0,19 pada September 2017 menjadi 0,24

pada September 2018. Meningkatnya indeks ini mengindikasikan bahwa

ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar atau mengalami

peningkatan. Jika dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, tercatat

bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perkotaan mengalami

penurunan dari 0,19 pada September 2017 menjadi 0,16 pada September 2018,

sedangkan di daerah perdesaan tingkat keparahan kemiskinan tercatat meningkat

dari 0,18 pada September 2017 menjadi 0,29 pada September 2018. Kondisi

1.20

1.45 1.36

0.96 1.05

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Sep-14 Sep-15 Sep-16 Sep-17 Sep-18

Kota Desa Riau

0.29

0.45 0.40

0.19 0.24

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

Sep-14 Sep-15 Sep-16 Sep-17 Sep-18

Kota Desa Riau

Page 129: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

108

tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan pengeluaran

penduduk miskin khususnya di daerah pedesaan.

3.4 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2018 tercatat menurun dari 96,13 pada

triwulan III 2018 menjadi 92,7 pada triwulan IV 2018. Penurunan NTP tersebut

disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 2,76%,

sementara indeks harga yang dibayar petani mengalami peningkatan sebesar

0,84%. Angka NTP di atas 100 secara umum memberikan gambaran bahwa

kegiatan pertanian di Provinsi Riau cukup baik dan memberikan nilai tambah dalam

peningkatan taraf hidup petani, tercermin dari lebih besarnya pendapatan yang

diperoleh petani dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani.

Sebaliknya, realisasi NTP Riau yang berada di bawah 100 mengindikasikan bahwa

kesejahteraan petani di Riau dalam keadaan yang kurang menggembirakan.

Grafik 6.12. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Penurunan NTP disebabkan oleh menurunnya indeks pada subsektor tanaman

perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Sedangkan subsektor tanaman

pangan dan hortikultura menjadi subsektor penyusun NTP yang mengalami

peningkatan indeks.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP), yang lebih mencerminkan

kemampuan produksi petani karena hanya membandingkan produksi dengan biaya

produksi, pada triwulan IV 2018 mengalami penurunan dari 108,19 pada triwulan III

2018 menjadi 104,59 pada triwulan laporan. NTUP tertinggi masih dicatatkan oleh

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Des Mar Juni Sep Des Mar Jun Sept Des Mar Jun Sept Des Mar Jun Sept Des

2014 2015 2016 2017 2018

Tanaman Pangan Hortikultura Tanaman Perkebunan Rakyat

Peternakan Perikanan Indeks yang diterima

Indeks yang dibayar Nilai Tukar Petani

Page 130: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

109

subsektor perikanan sebesar 122,59 dengan rincian subsektor perikanan tangkap

131,27 dan subsektor perikanan budidaya sebesar 109,96. Disisi lain, NTUP terendah

dialami oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat yang sebesar 98,54.

Page 131: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

110

1. PROSPEK MAKROREGIONAL

Perkembangan ekonomi Riau pada triwulan II 2019 diperkirakan tumbuh positif dan

berada pada kisaran 2,30 2,80 %(yoy), meningkat dibandingkan perkiraan

pertumbuhan ekonomi Riau triwulan I 2019. Ditinjau dari sisi penggunaan,

peningkatan diperkirakan berasal dari konsumsi RT, konsumsi pemerintah, konsumsi

LNPRT, dan net ekspor seiring meningkatnya ekspor akibat penurunan tarif CPO

India. Konsumsi RT diperkirakan meningkat seiring dengan banyaknya hari raya

keagamaan termasuk puasa dan Idul Fitri yang secara historis mendorong konsumsi

masyarakat. Konsumsi LNPRT diperkirakan meningkat pesat seiring peningkatan

aktivitas politik menjelang Pilpres dan Pileg yang akan diselenggarakan bersamaan

pada April 2019. Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2019 diperkirakan meningkat

PROSPEK PEREKONOMIAN

DAERAH

Bab 7

Page 132: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

111

dibandingkan triwulan I 2019 seiring dengan pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS.

Ekspor luar negeri pada triwulan II 2019 diperkirakan masih tetap meningkat seiring

dengan penurunan tarif impor CPO dan RPO India dari 44% dan 54% menjadi 40%

dan 50% dan perkiraan mulai sedikit membaiknya pertumbuhan harga CPO di

tengah masih terbatasnya ekspor CPO ke Eropa dan AS. Sementara itu, dari sisi

sektoral, peningkatan pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II 2019 utamanya

didorong oleh: (i) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (ii) sektor industri

pengolahan. Dorongan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Riau

diperkirakan sejalan dengan semakin berlalunya puncak musim hujan dan

intensifikasi yang dilakukan banyak perkebunan sawit a.l. melalui mekanisasi proses

panen dan pengangkutan TBS. Sementara itu, dorongan sektor industri pengolahan

berasal dari penurunan tarif impor CPO dan RPO India dari 44% dan 54% menjadi

40% dan 50% dan mulai sedikit membaiknya pertumbuhan harga CPO. Namun,

peningkatan yang lebih tinggi tertahan oleh lebih dalamnya kontraksi sektor

pertambangan dan penggalian, serta melambatnya pertumbuhan sektor konstruksi.

Lebih dalamnya kontraksi sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan II

2019 didorong oleh kombinasi natural declining sumur-sumur utama Riau dan

perkiraan masih melambatnya harga minyak dunia seiring peningkatan produksi

minyak AS. Sementara itu, melambatnya sektor konstruksi diperkirakan didorong

oleh cukup banyaknya hari libur pada triwulan II, termasuk libur puasa-Idul Fitri yang

mendorong berkurangnya intensitas pembangunan proyek-proyek bangunan.

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada

pada kisaran 2,20 2,70 % (yoy), dengan tendensi meningkat (namun terbatas) jika

dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2018. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Riau untuk keseluruhan 2019 diperkirakan bersumber dari meningkatnya konsumsi

LNPRT, belanja pemerintah, dan net ekspor. Dari sisi sektoral, sektor pertanian dan

sektor industri pengolahan diperkirakan menjadi pendorong utama meningkatnya

ekonomi Riau untuk keseluruhan 2019. Namun, peningkatan yang lebih tinggi

tertahan oleh sektor pertambangan yang terkontraksi lebih dalam, serta sektor

konstruksi dan sektor perdagangan yang diperkirakan mengalami perlambatan.

Page 133: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

112

Grafik 7.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Riau Aktual dan

Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Riau Tahun 2019 (% yoy)

*Proyeksi Bank Indonesia

Dari sisi eksternal, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau untuk keseluruhan

2019 didorong utamanya oleh meningkatnya perekonomian India dan membaiknya

harga komoditas minyak kelapa sawit dan karet, meskipun perbaikannya terbatas.

Adapun perekonomian dunia pada 2019 diperkirakan tumbuh melambat

dibandingkan 2018. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019

didorong oleh pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan melambat sejalan

dengan melambatnya produksi, kondisi tenaga kerja yang semakin ketat, serta

terbatasnya dukungan fiskal. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2019

diperkirakan sedikit melambat sejalan dengan rebalancing yang tengah dilakukan,

dimana net ekspor semakin negatif di tengah investasi yang sudah bottoming out

dan arah kebijakan counter-cyclical yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok. Adapun

ekonomi Eropa dan Jepang pada 2019 diperkirakan melambat seiring dengan

terbatasnya dorongan sektor eksternal, terbatasnya ruang fiskal, lemahnya

permintaan domestik, dan permasalahan struktural tenaga kerja (termasuk aging

population) yang memicu lemahnya produktivitas. Satu-satunya penopang

perekonomian dunia 2019 diperkirakan berasal dari pertumbuhan India sebagai

negara emerging; yang pertumbuhannya diperkirakan semakin solid pada 2019,

didorong oleh berakhirnya transitory growth disruption sebagai buah keberhasilan

inmplementasi GST (Goods and Services Tax). Sementara itu, harga komoditas non-

migas pada 2019, terutama CPO dan karet, diperkirakan sedikit membaik

dibandingkan 2018 sejalan dengan meningkatnya demand India dan perkiraan

meningkatnya konsumsi otomotif Tiongkok. Adapun harga minyak dunia 2019

Page 134: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

113

diperkirakan melambat dibandingkan 2018 sejalan dengan meningkatnya suplai

minyak AS.

Gambar 7.1 Outlook Perekonomian Global

Sumber: WEO IMF

Indikasi membaiknya perekonomian Riau keseluruhan 2019 masih cukup kuat.

Indikasi ini didasarkan pada rata-rata indikator komposit 2019 yang lebih tinggi

dibandingkan indikator komposit 2018 (Grafik 7.2). Perbaikan indikator komposit ini

didorong oleh beberapa indikator penyusunnya yang juga menunjukkan perbaikan,

antara lain: (i) likert scale persediaan (lag 8 triwulan), (ii) pertumbuhan nilai ekspor

non-CPO (lag 8 triwulan), (iii) pertumbuhan volume ekspor total (lag 8 triwulan), (iv)

likert scale biaya bahan baku (lag 8 triwulan), (v) pertumbuhan volume ekspor CPO

(lag 8 triwulan), (vi) pertumbuhan tahunan kredit konsumsi (lag 4 triwulan), (vii) likert

scale penjualan domestik (lag 4 triwulan), (viii) indeks perkiraan ketersediaan tenaga

kerja (lag 4 triwulan), (ix) pertumbuhan kredit perdagangan kelapa sawit (lag 4

triwulan), dan (x) pertumbuhan volume impor barang modal (lag 4 triwulan).

Page 135: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

114

Grafik 7.2. Perkembangan Indikator Komposit Riau

Sumber: Bank Indonesia

Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Riau

untuk keseluruhan tahun 2019 diperkirakan meningkat dibandingkan 2018.

Peningkatan didorong oleh semakin banyaknya tanaman replanting (kelapa sawit

dan karet) yang memasuki usia panen dan intensifikasi yang dilakukan banyak

perusahaan perkebunan sawit a.l. melalui mekanisasi proses panen dan

pengangkutan TBS. Intensifikasi lebih dikedepankan sejalan dengan tidak

diperbolehkannya perusahaan-perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri

untuk melakukan ekspansi dan penanaman kembali di lahan-lahan perkebunan yang

berada di area fungsi lindung ekosistem gambut sesuai dengan Permen LHK No.

P.17/2017.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan Riau untuk keseluruhan 2019 diperkirakan

meningkat dibandingkan 2018. Peningkatan diperkirakan didorong oleh tiga hal.

Pertama, perkiraan membaiknya ekspor CPO, RPO dan produk berbasis minyak

kelapa sawit lainnya ke India sejalan dengan diturunkannya tarif impor produk

dimaksud, sehingga produk tersebut semakin kompetitif dibandingkan produk

minyak nabati lainnya. Tarif impor CPO dan RPO India per Januari 2019 diturunkan

dari 44% dan 54% menjadi 40% dan 50%. Langkah penurunan tersebut diambil

India sejalan dengan negosiasi eksportir dan produsen CPO besar dari Malaysia dan

Indonesia, serta tidak mencukupinya produksi minyak nabati dalam negeri meskipun

beberapa kebijakan telah diterapkan dalam rangka mendorong produksi lokal.

Page 136: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

115

Rabobank dalam sebuah riset pada tahun 2018 memperkirakan bahwa pada 2030,

konsumsi minyak nabati India akan mencapai sekitar 34 juta ton, dimana produksi

lokal hanya dapat mencukupi 9 juta ton (atau sekitar 26,5%). Konsumsi yang besar

ini didorong utamanya oleh jumlah penduduk India yang besar. Selain itu,

membaiknya ekspor minyak kelapa sawit Riau ke India juga dibantu oleh

membaiknya ekspor minyak kelapa sawit Riau ke Bangladesh dan Pakistan yang

merupakan anggota SAFTA (South Asian Free Trade Area) bersama India.

Kedua, terus didorongnya kebijakan mandatori campuran biodiesel ke dalam bahan

bakar nabati oleh pemerintah (B20). Pada 2019, pemerintah berencana untuk

mengalokasikan sekitar 6,19 juta KL biodiesel. Alokasi ini meningkat sekitar 78%

dibandingkan penyaluran biodiesel sepanjang 2018 yang tercatat sekitar 3,47 juta

KL Riau sebagai provinsi penghasil minyak kelapa sawit terbesar direncanakan

mendapat alokasi sekitar 2,28 juta KL pada 2019, dimana alokasi tersebut baru

sekitar 50,4% kapasitas aktif industri bahan bakar nabati Riau yang diperkirakan

mencapai 4,52 juta KL.

Ketiga, prospek meningkatnya ekspor minyak kelapa sawit Riau ke Tiongkok. Hal ini

sejalan dengan masih belum pastinya kesepakatan dagang AS-Tiongkok yang

membuat Tiongkok masih menghambat impor minyak kedelai dari AS. Seiring

dengan menurunnya impor minyak kedelai dari AS akibat naiknya tarif impor, impor

minyak kelapa sawit Tiongkok sebagai substitusi minyak kedelai sejak Juni 2018

menunjukkan tren peningkatan, termasuk impor dari Riau.

Pertumbuhan industri pengolahan Riau yang lebih tinggi pada 2019 tertahan oleh

beberapa faktor, antara lain: (i) Masih kuatnya black campaign atas produk-produk

berbasis CPO dan rencana Uni Eropa untuk menggunakan biodiesel non-sawit yang

dimulai secara bertahap 2020; (ii) Berlaku efektifnya suspend GSP (Generalised

Scheme of Preferences) oleh Uni Eropa atas Indonesia sejak 1 Januari 2018, sehingga

tarif yang berlaku sama dengan tarif impor dari negara lain. Dengan kata lain, tarif

impor minyak kelapa sawit Eropa dari Indonesia meningkat dari 6,10% menjadi

9,60%; dan (iii) Dinaikkannya Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) produk biodiesel

dari Indonesia oleh AS menjadi 127% 341%.

Page 137: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

116

Sektor pertambangan dan penggalian migas masih cenderung melanjutkan tren

kontraktif. Lifting minyak bumi Riau dalam lima tahun terakhir turun 5-10% per

tahun sejalan dengan banyaknya sumur yang tua. Telah ditetapkannya PT Pertamina

menjadi kontraktor KKS blok Rokan pada 2021 mendatang menggantikan PT.

Chevron Pacific Indonesia (CPI) semakin mempertegas bahwa pengembangan

Enhance Oil Recovery (EOR) secara full scale tidak akan begitu signifikan setidaknya

hingga 2021. Selain itu, perkembangan harga minyak dunia yang kembali turun ke

sekitar US$ 69/bbl pada triwulan IV 2018 dinilai belum efisien untuk sepenuhnya

melakukan metode Enhance Oil Recovery (EOR). Lebih lanjut, harga minyak dunia

yang diperkirakan masih melambat pada keseluruhan 2019, dari sekitar US$ 71/bbl

(BRENT) atau US$ 71/bbl (Minas) menjadi sekitar US$ 66/bbl (BRENT) atau US$ 65/bbl

(Minas) berpotensi untuk memperdalam laju kontraksi sektor pertambangan dan

penggalian Riau.

Kinerja sektor konstruksi untuk keseluruhan 2019 diperkirakan sedikit mengalami

perlambatan dibandingkan 2018. Perlambatan diperkirakan didorong oleh selesainya

beberapa proyek infrastruktur strategis provinsi pada awal 2019 seperti Flyover

simpang SKA, Flyover simpang pasar pagi Arengka, dan Jembatan Siak IV. Namun

perlambatan sektor ini tidak begitu dalam seiring dengan masih berlanjutnya proyek

strategis nasional seperti jalan tol Pekanbaru Kandis Dumai sepanjang 135 Km

dan rencana pembangunan jalan tol Padang Bukittinggi Pekanbaru yang dimulai

dari sisi Pekanbaru Bangkinang pada 2019.

Sektor perdagangan besar, eceran, dan reparasi juga diperkirakan melambat untuk

keseluruhan 2019. Perlambatan tersebut didorong oleh perkiraan melambatnya

konsumsi rumah tangga dan PMTB pada 2019. Akan tetapi, perlambatan sektor ini

tidak begitu dalam seiring dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau,

momentum pilkada serentak dan persiapan pemilu 2019, serta peningkatan nominal

bantuan sosial PKH dan BPNT.

Dengan demikian, faktor pendorong yang berpotensi membawa pertumbuhan

ekonomi Riau menyentuh batas atas proyeksi (upside risks), di antaranya diperkirakan

berasal dari: (i) perbaikan kondisi ekonomi negara mitra dagang melebihi perkiraan,

yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia lebih tinggi dari

perkiraan, (ii) harga komoditas dan harga minyak dunia yang membaik lebih tinggi

Page 138: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

117

dari perkiraan awal, (iii) intensifikasi sektor perkebunan yang lebih kuat dari

perkiraan, (iv) penurunan kembali tarif impor RPO India dari Indonesia sehubungan

dengan masih berlangsungnya negosiasi agar tarif impor RPO dari Indonesia

disamakan dengan impor RPO dari Malaysia yang sebesar 45%, (v) berhasilnya

negosiasi dagang Indonesia atas kenaikan BMAD AS atas biodiesel dari Indonesia,

(vi) percepatan kebijakan mandatori campuran biodiesel ke dalam bahan bakar

nabati oleh pemerintah (B20), (vii) percepatan pembangunan infrastruktur terutama

PSN di Riau, dan (viii) inflasi yang lebih rendah dari perkiraan.

Meskipun demikian, kondisi perekonomian ke depan dibayangi beberapa risiko yang

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Riau lebih rendah dari perkiraan (downside

risk), di antaranya diperkirakan berasal dari: (i) kepastian pertumbuhan ekonomi dan

perdagangan dunia yang masih menunjukkan tren bias ke bawah dari perkiraan

semula, (ii) perbaikan harga komoditas yang masih terbatas, terutama harga minyak

dunia yang masih melambat sejalan dengan belum pastinya rencana penurunan

produksi OPEC+, (iii) parlemen Eropa masih tetap akan melakukan pemberhentian

penggunaan minyak sawit dalam biodiesel secara bertahap mulai 2020, (iv) belum

pastinya negosiasi dagang antara Tiongkok dan AS, salah satunya mengenai impor

kedelai Tiongkok dari AS juga turut menjadi risiko bagi pergerakan harga CPO dunia;

(v) aksi wait and see dunia usaha untuk menambah investasi di tengah kepastian

hasil pemilu, pileg, dan perekonomian dunia ke depan; dan (vi) potensi terganggunya

produksi sektor perkebunan sebagai dampak bencana asap yang masih membayangi

perkembangan ekonomi Riau.

2. PERKIRAAN INFLASI

Inflasi Provinsi Riau triwulan II 2019 diperkirakan berada pada kisaran 2,50 3,50%

(yoy). Perkiraan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan perkiraan inflasi triwulan I

2019 namun lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2018. Secara

keseluruhan tahun 2019, tingkat inflasi diperkirakan berkisar antara 2,30 3,30%

(yoy), berada dalam target inflasi nasional 3,5 + 1% (yoy), dan sedikit lebih tinggi

dibandingkan keseluruhan tahun 2018.

Page 139: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

118

Grafik 7.3. Perkembangan Inflasi Riau Aktual dan

Prakiraan Inflasi Riau Tahun 2019 (% yoy)

*Proyeksi Bank Indonesia

Meningkatnya tekanan inflasi tersebut diperkirakan terutama bersumber dari

komoditas-komoditas yang harganya dipengaruhi atau ditetapkan oleh kebijakan

pemerintah seiring dengan terbukanya peluang kenaikan harga bahan bakar minyak

(BBM), kenaikan tarif Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP), dan penerapan

tarif bagasi untuk seluruh maskapai kategori No Frills.

Sumber tekanan inflasi juga diperkirakan berasal dari komoditas-komoditas bahan

pangan akibat masih tingginya ketergantungan Provinsi Riau terhadap pasokan dari

luar daerah sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga, serta harga jagung

global yang masih terus menguat sehingga mendorong potensi inflasi daging dan

telur ayam ras. Selain itu, terdapat kemungkinan intensitas musim hujan yang di

bawah normal pada 2019 di sebagian wilayah Riau. Di sisi lain, tekanan inflasi untuk

komoditas secara umum selain bahan pangan dan yang harganya diatur pemerintah

masih relatif stabil meskipun menunjukkan tendensi sedikit meningkat seiring

dengan perkiraan melonjaknya tekanan permintaan sejalan dengan

penyelenggaraan pemilu 2019.

Grafik 7.4. Perkiraan Inflasi Komoditas Secara Umum

Sumber: SK Bank Indonesia dan BPS

Page 140: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

119

Memasuki pertengahan triwulan I atau pekan ketiga Februari 2019, harga rata-rata

beberapa komoditas bahan pangan tercatat lebih tinggi dibandingkan pada tahun

2016, 2017, dan 2018 sehingga perlu menjadi perhatian. Komoditas tersebut antara

lain daging ayam ras dan telur ayam ras. Selain itu beberapa komoditas juga perlu

mendapat perhatian dikarenakan secara historis tren harganya mengalami kenaikan

pada triwulan II dibandingkan triwulan I, seperti bawang merah dan bawang putih.

Beberapa komoditas secara historis menunjukkan kenaikan harga menjelang bulan

Ramadhan dan Idul Fitri, antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah

keriting, cabai rawit, dan bawang merah.

Grafik 7.4. Perkembangan Harga Komoditas Pangan 2016, 2017, 2018, dan 2019

Sumber: SPH Bank Indonesia

Page 141: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

120

Beberapa faktor yang berpotensi membawa inflasi melewati batas atas kisaran

proyeksi antara lain perkiraan terjadinya musim hujan 2019 yang mempunyai sifat

hujan di bawah normal pada sebagian wilayah Riau, sehingga berpotensi

mengganggu produksi tanaman pangan. Menurut perkiraan BMKG, sebagian

wilayah Riau pada musim hujan 2018/2019 mengalami sifat hujan di bawah normal

sampai normal. Beberapa wilayah yang diperkirakan mengalami sifat hujan di bawah

normal (dibandingkan musim hujan tahun-tahun sebelumnya) antara lain sebagian

Bengkalis, sebagian Siak, sebagian Kampar, dan sebagian Pekanbaru. Adapun

wilayah-wilayah Riau lainnya diperkirakan mengalami sifat hujan normal

(dibandingkan musim hujan tahun-tahun sebelumnya). Selain faktor cuaca, lonjakan

permintaan khususnya pada momentum liburan sekolah dan hari besar keagamaan,

kenaikan harga pakan ternak terutama jagung, peluang kenaikan harga BBM,

kenaikan tarif angkutan udara, kenaikan tarif PJNP, dan sebagainya turut menjadi

faktor yang memberikan tekanan kenaikan inflasi.

Gambar 7.2. Prakiraan Sifat Hujan Musim Hujan Riau 2018/2019 dibandingkan

Keadaan Normal

Sumber: BMKG

Sementara itu, faktor yang berpotensi membawa inflasi ke batas bawah yaitu

terbatasnya perbaikan harga komoditas sehingga belum memberikan lonjakan yang

Page 142: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

121

signifikan terhadap daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah yang semakin baik

di bidang ketahanan pangan, kebijakan impor, realisasi infrastruktur dan distribusi

pangan, harga minyak dunia yang semakin menurun sehingga memperbesar

peluang penurunan harga BBM non-subsidi, komitmen pemerintah untuk tidak

menaikkan TDL dan cukai rokok pada 2019, serta relatif terjaganya ekspektasi

masyarakat. Pada tingkat regional, koordinasi aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah

terus ditingkatkan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan upaya

prioritas pengendalian inflasi antara lain:

1. Mendorong percepatan pelaksanaan kerjasama antar daerah terutama

untuk komoditas bahan pangan yang rentan bergejolak dengan andil inflasi

terbesar di Riau. Kegiatan-kegiatan kerjasama ini mencakup antara lain,

namun tidak terbatas pada: (i) koordinasi dengan Satgas Pangan terkait

pemantauan pasokan pangan dan distribusinya, (ii) optimalisasi kerjasama

dengan Bulog dalam pengelolaan stok pangan, antara lain dengan

penyaluran komoditas melalui Toko Tani, e-warung, dan Rumah Pangan

Kita, (iii) pemanfaatan BUMD dan BUMP dalam kerja sama antar daerah, dan

(iv) pengembangan pasar lelang.

2. Melakukan optimalisasi peran TPID baik di tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota, antara lain melalui: (i) peningkatan kompetensi Sumber

Daya Manusia untuk membangun pemahaman yang sama, terutama untuk

menanamkan pentingnya pengendalian infasi di daerah. Kegiatan ini dapat

dilakukan dalam bentuk capacity building dan rapat koordinasi monitoring

dan evaluasi program secara berkala; (ii) sinkronisasi program kerja dan

anggaran TPID kabupaten/kota; (iii) rekomendasi dan program TPID menjadi

salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah.

3. Memitigasi gangguan distribusi dan konektivitas, antara lain dengan: (i)

kerjasama khususnya dengan pihak Kepolisian terutama untuk antisipasi

tindakan spekulasi dan penimbunan, (ii) mengusulkan alokasi anggaran

untuk pembuatan sistem informasi neraca pangan yang terintegrasi dari

tingkat desa hingga provinsi (data produksi dan data pasar), (iii)

mengoptimalkan pemanfaatan jembatan timbang untuk mengetahui arus

keluar masuk bahan pangan, (iv) percepatan pembangunan pasar induk, dan

Page 143: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

122

(v) mendorong konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan terutama dari

sentra produksi.

4. Terus melakukan serangkaian kegiatan untuk menjangkar ekspektasi

masyarakat agar bijak dalam berbelanja dan update terhadap harga terkini

melalui berbagai media massa serta mendorong pemanfaatan Pusat

Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

3. REKOMENDASI

Sehubungan dengan upaya pengendalian inflasi, dan upaya peningkatan

pertumbuhan ekonomi, maka diusulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jangka pendek

a. Membangun persepsi positif terhadap iklim investasi melalui publikasi

perkembangan kemajuan-kemajuan Riau melalui media komunikasi

yang lebih luas. Selain itu perlu upaya meningkatkan ease of doing

business melalui deregulasi dan debirokratisasi perizinan investasi,

disertai dengan peningkatan informasi terkait kebijakan-kebijakan di

daerah yang memberikan insentif khusus bagi para investor di Provinsi

Riau.

b. Peningkatan alokasi belanja modal, terutama infrastruktur, yang

dimonitor dan dievaluasi secara intensif. Selain itu, demi terlaksananya

realisasi anggaran sesuai peruntukan, perlu dikembangkan mekanisme

punishment bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak dapat

merealisasikan anggaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

c. Mendorong kerjasama dengan masyarakat/asosiasi usaha di bidang

pariwisata untuk mengembangkan berbagai kegiatan/event dan paket

wisata berbasis alam/perkebunan yang tidak terlalu membutuhkan

usaha yang begitu besar (low hanging fruit), seperti wisata petik durian

asli Bangkinang/Bengkalis, wisata persawahan di Bungaraya, wisata

edukasi perkebunan sawit, karet, dsb. Kegiatan tersebut dikembangkan

sejalan dengan berbagai event pariwisata/budaya berskala nasional dan

Page 144: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

123

internasional yang telah ada saat ini seperti Bakar Tongkang, Pacu Jalur,

dsb. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dipublikasikan melalui berbagai

media pemasaran yang massive dan terpusat, termasuk di media sosial.

2. Jangka Menengah Panjang

a. Percepatan proyek pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan

jembatan, kelistrikan, pelabuhan, serta pengembangan kawasan industri

yang sinergis dan terarah dengan pengembangan sektor prioritas di

provinsi Riau. Selain itu, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional

(PSN) yang akan dibangun di Riau juga diperlukan, seperti penetapan

lokasi (Penlok) dan dukungan pembebasan lahan trase jalan tol Padang

Bukittinggi Pekanbaru, Dumai Rantau Prapat, dan rel kereta api

Rantau Prapat Duri Pekanbaru.

b. Dalam hal pengembangan kawasan industri terutama Kawasan Industri

Tanjung Buton (KITB), dapat dilakukan beberapa hal, antara lain: (i)

menyiapkan paket insentif dalam berinvestasi di KITB; (ii) bekerjasama

dan mengundang perusahaan swasta nasional yang telah sukses dalam

pengembangan kawasan industri untuk turut serta membantu

pengembangan KITB dengan imbalan, misal, kepemilikan beberapa

persen saham KITB apabila perusahaan tersebut telah berhasil

mendatangkan sejumlah perusahaan/industri untuk beroperasi di KITB

(perjanjian usaha berbasis kinerja), (iii) mempelajari dan

mengembangkan skema pendanaan availability payment dalam

mengembangkan infrastruktur pendukung KITB seperti SPAM dan

perluasan dermaga.

c. Perlunya penyusunan roadmap hilirisasi produk berbasis minyak kelapa

sawit sebagai pedoman jangka panjang kebijakan daerah dalam

mengembangkan industri hilir berbasis kelapa sawit. Jika dimungkinkan,

roadmap tersebut dapat menjadi pelengkap RPJMD ataupun RPJPD.

d. Mengoptimalkan pengembangan potensi wisata Riau, baik wisata

budaya, religi, dan sejarah maupun wisata berbasis alam dan

perkebunan, antara lain melalui percepatan perbaikan infrastruktur,

Page 145: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

GE KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Prospek Perekonomian Daerah

124

peningkatan fasilitas pendukung dan kondisi akomodasi agar lebih

memadai, promosi dan buku panduan, serta penguatan Sumber Daya

Manusia di sektor Pariwisata dan Jasa Pendukung.

Page 146: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi dunia melandai, namun ketidakpastian pasar keuangan

sedikit mereda. Melandainya pertumbuhan ekonomi dunia terutama dipengaruhi oleh

pertumbuhan ekonomi Negara maju. Pertumbuhan ekonomi AS 2019 diprakirakan

melambat akibat pasar tenaga kerja yang semakin ketat dan dukungan fiskal yang

terbatas. Stance kebijakan moneter The Fed AS lebih dovish dan diprakirakan

menurunkan kecepatan kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR). Pertumbuhan

ekonomi Eropa diprakirakan juga melambat pada 2019 sehingga dapat pula

mempengaruhi kecepatan normalisasi kebijakan moneter bank sentral Eropa (ECB). Di

Negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat dipengaruhi

oleh melemahnya konsumsi dan ekspor neto antara lain akibat ketegangan hubungan

dagang AS dan dampak proses develeraging yang masih berlanjut. Sejalan dengan

prospek pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas global diprakirakan menurun,

termasuk harga minyak dunia akibat peningkatan pasokan dari AS. Sementara itu,

ketidakpastian pasar keuangan sedikit mereda dan mendorong aliran modal ke Negara

berkembang sejalan dengan lebih rendahnya prakiraan kecepatan kenaikan FFR dan

berkurangnya eskalasi ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok.

Grafik B7.1

PMI Manufaktur Global

Grafik B7.2

Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju

Ekonomi AS pada tahun 2018 diprakirakan tumbuh terakselerasi didorong oleh

berlanjutnya akselerasi konsumsi. Kinerja positif tenaga kerja dan ekspansi kebijakan

fiskal merupakan pendorong utama akselerasi konsumsi pada tahun 2018. Hal tersebut

juga terkonfirmasi dari beberapa indikator konsumsi, antara lain pertumbuhan

Boks 7

Page 147: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

pendapatan yang masih terjaga di level yang tinggi, indeks Conference Board Consumer

Confidence yang masih menunjukkan kinerja positif serta permintaan barang manufaktur

yang meningkat. Di sisi lain, kinerja investasi diprakirakan masih akan tumbuh melambat,

baik yang bersumber dari investasi residensial maupun investasi nonresidensial. Dari sisi

eksternal, dukungan ekspot neto terhadap perekonomian AS diprakirakan masih

tertahan. Kondisi tersebut sejalan dengan kinerja impor yang diprakirakan masih tetap

kuat sejalan dengan masih kuatnya aktivitas konsumsi. Sementara itu, ekspor

diprakirakan tertahan seiring moderasi ekonomi Negara mitra dagang.

Setelah tumbuh terakselerasi pada tahun 2018, ekonomi AS diprakirakan tumbuh

melambat pada tahun 2019. Konsolidasi perekonomian AS pada tahun 2019 tersebut

juga sejalan dengan kondisi perekonomian AS yang telah berada di atas potensialnya

pada tahun 2018. Prakiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi AS tersebut sejalan

dengan melambatnya aktivitas produksi, kondisi tenaga kerja yang semakin ketat, serta

terbatasnya dukungan fiskal. Melambatnya aktivitas produksi pada tahun 2019 tersebut

tercermin pada indikator Market Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur yang mulai

menunjukkan penurunan pada akhir tahun 2018.

Inflasi AS 2018 berada di kisaran target dengan indikasi tekanan yang menurun sejalan

dengan ekspektasi inflasi yang mereda. Inflasi IHK AS tercatat lebih rendah yakni dari

2,5% pada Oktober 2018 menjadi 2,2% pada November 2018. Menurunnya tekanan

inflasi AS pada November 2018 secara umum sejalan dengan ekspektasi inflasi yang

mereda akibat menurunnya harga minyak dan ekspektasi aktivitas ekonomi yang tidak

sekuat perkiraan awal. Sebaliknya, inflasi inti pada November 2018 meningkat yang

didorong oleh meningkatnya inflasi perumahan dan layanan kesehatan. Meskipun

demikian, aktivitas perekonomian yang masih tumbuh kuat dan di atas potensialnya serta

kinerja tenaga kerja dan upah yang masih tumbuh positif berpotensi untuk menahan

penurunan inflasi lebih lanjut di 2019.

Page 148: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

Grafik B7.3

Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi AS

Grafik B7.4

Inflasi AS

Sumber: Bloomberg, diolah

Di Kawasan Euro, perlambatan ekonomi diperkirakan berlanjut didorong oleh

melemahnya kinerja ekspor, melambatnya konsumsi, serta tertahannya investasi.

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di kawasan Euro tumbuh melambat

dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut didorong oleh melambatnya konsumsi

akibat konsolidasi fiskal, melambatnya kinerja ekspor seiring dengan perlambatan

ekonomi Tiongkok, serta tertahannya pertumbuhan investasi. Selain itu, perlambatan

juga didorong oleh ketidakpastian politik di kawasan Euro, meningkatnya ketegangan

hubungan dagang, serta memburuknya dukungan tenaga kerja yang tercermin dari

menurunnya jumlah tenaga kerja dan produktifitas. Memasuki tahun 2019, perlambatan

tersebut diprakirakan terus berlanjut. Hal tersebut tercermin dari berlanjutnya penurunan

tingkat keyakinan ekonomi dan penurunan ekspektasi aktivitas manufaktur dan jasa.

Beberapa indikator lainnya seperti tingkat keyakinan bisnis dan konsumsi serta PMI

manufaktur dan jasa secara umum juga masih melanjutkan tren penurunan pada akhir

2018. Selain itu, perlambatan juga didorong oleh masih terbatasnya dukungan fiskal dan

berlanjutnya permasalahan structural tenaga kerja. Dukungan net ekspor juga

diperkirakan masih dalam tren melambat seiring dengan pertumbuhan perdagangan

global dan ekonomi Tiongkok yang melanjutkan pelemahan.

Tekanan inflasi di kawasan Euro mengalami penurunan sejalan dengan meredanya

inflasi energi. Inflasi IHK di kawasan Euro pada November 2018 tercatat 1,9% (yoy),

menurun dari 2,2% (yoy) pada bulan sebelumnya. Penurunan tersebut merupakan

dampak dari meredanya inflasi di sektor energi, terutama pasca menurunnya harga

minyak sejak pertengahan Oktober 2018. Sama halnya dengan inflasi IHK, inflasi inti pada

November 2018 juga menurun dari 1,1% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 1,0%

(yoy). Menurunnya inflasi inti tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pertumbuhan

Page 149: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

permintaan serta tertahannya akselerasi pertumbuhan upah. Di tahun 2019, inflasi

diperkirakan menurun dan masih akan berada di bawah target inflasi ECB yang sebesar

2%. Hal tersebut terkonfimasi dari menurunnya ekspektasi inflasi di 2019 berdasarkan

hasil survey Consensus Forecast dan Bloomberg pada Desember 2018.

Grafik B7.5

Kontribusi Pertumbuhan

Ekonomi Eropa

Grafik B7.6

Perkembangan Inflasi Eropa

Sumber: Bloomberg, diolah

Perekonomian Jepang diperkirakan tumbuh melambat sejalan dengan berakhirnya

dukungan fiskal dan melemahnya dukungan sektor eksternal. Perekonomian

Jepang diperkirakan tumbuh melambat pada tahun 2018. Kondisi tersebut sejalan

dengan berakhirnya dukungan stimulus fiskal pada tahun 2017, terbatasnya dukungan

produktivitas, serta melemahnya dukungan sektor eksternal. Di 2019, perlambatan

ekonomi Jepang diperkirakan terus berlanjut seiring dengan masih lemahnya

dukungan sektor eksternal seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi mitra

utama Jepang (AS, kawasan Euro, dan Tiongkok). Selain itu, masih berlanjutnya

konsolidasi fiskal dan tertahannya dukungan produktifitas masih berperan besar dalam

menahan ekonomi Jepang untuk tumbuh lebih tinggi. Kondisi tersebut tercermin dari

beberapa indikator yakni PMI Manufaktur, tingkat keyakinan konsumen, serta tingkat

keyakinan bisnis yang masih melanjutkan tren penurunan.

Inflasi Jepang menurun dan masih berada jauh di bawah target BOJ. Inflasi IHK

Jepang pada November 2018 tercatat menurun menjadi sebesar 0,80% (yoy), lebih

rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 1,40% (yoy).

Penurunan inflasi terutama didorong oleh menurunnya harga energi serta menurunnya

harga pada kelompok barang tidak tahan lama. Di 2019, inflasi diperkirakan meningkat

menuju target BOJ yakni sebesar 2%, didukung oleh kinerja positif tenaga kerja serta

ekspektasi inflasi yang diperkirakan meningkat.

Page 150: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

Grafik B7.7

Pertumbuhan Ekonomi Jepang

Grafik B7.8

Inflasi Jepang

Sumber: Bloomberg, diolah

Ekonomi Tiongkok diperkirakan tumbuh lebih rendah, dipengaruhi oleh financial

develeraging. Perlambatan ekonomi Tiongkok juga dipengaruhi oleh kinerja industri

yang tertahan sebagai respons dari menurunnya permintaan domestik. Kondisi

tersebut tercermin dari indeks Industrial Production (IP) dan PMI manufaktur yang

menurun. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor Tiongkok pada November 2018 mulai

menunjukkan perlambatan meskipun masih terdapat aktivitas frontloading shipping

ekspor Tiongkok sebelum ditetapkannya tarif impor oleh AS pada 2019. Kinerja impor

juga tumbuh melambat yang diperkirakan merupakan dampak ketegangan hubungan

dagang antara AS dan Tiongkok. Di tahun 2019, ekonomi Tiongkok diperkirakan

kembali tumbuh melambat yang dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi dan ekspor

neto antara lain akibat ketegangan hubungan dagang dengan AS dan dampak proses

develeraging yang masih berlanjut.

Inflasi Tiongkok menurun, dipengaruhi oleh menurunnya inflasi pangan. Inflasi IHK

Tiongkok tercatat 2,2% pada November 2018, setelah sebelumnya mengalami inflasi

sebesar 2,5% pada bulan sebelumnya. Penurunan inflasi terutama disebabkan oleh

melambatnya inflasi pangan. Sementara itu, inflasi nonmakanan tetap tinggi sejalan

dengan meningkatnya harga sewa rumah.

Page 151: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

Grafik B7.9

Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok

Grafik B7.10

Penjualan Ritel Tiongkok

Sumber: Bloomberg, diolah Sumber: Bloomberg, diolah

Perekonomian India diperkirakan terus meningkat sejalan dengan kinerja

konsumsi dan investasi yang masih kuat serta dukungan ekspor neto. Pertumbuhan

ekonomi India pada tahun 2018 diperkirakan meningkat yang ditopang oleh kinerja

konsumsi yang masih solid, investasi yang meningkat, dan dukungan ekspor neto yang

membaik. Solidnya kinerja konsumsi terutama terkonfirmasi dari peningkatan

pertumbuhan penjualan kendaraan. Disamping itu, kinerja investasi juga diperkirakan

meningkat yang terindikasi dari tingkat keyakinan bisnis yang meningkat dari PMI

Manufaktur yang membaik. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan yang melebar

diperkirakan tertahan sejalan dengan melambatnya kinerja impor akibat penurunan

harga minyak sejak pertengahan Oktober 2018 serta adanya kebijakan terkait dengan

impor batubara, CPO, dan kedelai. Di 2019, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan

tetap solid yang ditopang oleh membaiknya dukungan sektor eksternal sejalan dengan

impor yang tumbuh negatif serta masih kuatnya aktivitas konsumsi dan investasi.

Penurunan inflasi IHK India berlanjut dan diperkirakan masih berada dalam kisaran

target inflasi 4 ± 2%. Inflasi IHK India pada November 2018 tercatat 2,3% (yoy)

menurun dari 3,4% (yoy) pada bulan sebelumnya. Penurunan inflasi terutama

disebabkan oleh menurunnya inflasi makanan dan minuman serta menurunnya harga

minyak. Sementara itu, inflasi inti India (tidak termasuk pangan, tembakau, dan energy)

pada November 2018 sebesar 5,7% (yoy) relatif sama dibandingkan dengan bulan

sebelumnya yang sebesar 5,8% (yoy). Masih tingginya tekanan pada inflasi inti sejalan

dengan meningkatnya aktivitas ekonomi India yang diperkirakan terus berlanjut.

Memasuki tahun 2019, inflasi diperkirakan kembali meningkat seiring dengan prospek

ekonomi India yang meningkat serta dampak depresiasi Indian Rupee (INR).

Page 152: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

Grafik B7.11

Kontribusi Perekonomian India

Grafik B7.12

Kontribusi Inflasi India

Sumber: Bloomberg, diolah Sumber: Reserved Bank of India

Risiko ketidakpastian pasar keuangan global mereda, meskipun masih tinggi.

Meredanya ketidakpastian pasar keuangan global sejalan dengan prakiraan

menurunnya kecepatan kenaikan Fed Fund Rate (FFR) dan meredanya ketegangan

hubungan dagang AS dan Tiongkok. Penurunan kecepatan kenaikan FFR tersebut

sesuai dengan keputusan Federal Open Market Committee (FOMC) September dan

Desember 2018 dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi AS yang

lebih rendah pada 2019 serta indikasi tekanan inflasi AS yang menurun sejalan dengan

masih menurunnya harga minyak. Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah bank sentral

diperkirakan akan kembali melakukan penyesuaian kebijakan moneter pada tahun

2019 meskipun tidak seketat perkiraan sebelumnya.

Grafik B7.13

Probabilitas Kenaikan FFR

Grafik B7.14

Economic Policy Uncertainty (EPU)

Trade Policy AS

Sumber: Bloomberg, diolah S Sumber: Bloomberg, diolah

Meredanya ketidakpastian pasar keuangan global memberikan pengaruh kepada

menurunnya ketidakpastian dan risiko di Negara berkembang sehingga memengaruhi

aliran modal ke Negara berkembang pada Januari 2019 yang mencatatkan capital

inflow dan diprakirakan akan terus meningkat. Kondisi tersebut juga diiringi dengan

Page 153: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

perpindahan aliran modal yang cukup signifikan dari Negara maju sejalan dengan

prospek ekonomi Negara maju yang diperkirakan melambat pada tahun 2019.

Grafik B7.15

Probabilitas Kenaikan FFR

Grafik B7.16

Economic Policy Uncertainty

(EPU) Trade Policy AS

Sumber: EPFR, Fund Flows (FF) S Sumber: EPFR

Pertumbuhan ekonomi global yang melandai serta ketidakpastian pasar keuangan

global yang masih tinggi mendorong pertumbuhan volume perdagangan dunia

tumbuh melambat. Pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan lebih

rendah dari perkiraan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi volume

perdagangan dunia pada triwulan I, II, dan III 2018 yang lebih rendah dari perkiraan

sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global serta meningkatnya isu

proteksionisme, antara lain penetapan tarif impor oleh AS dan sentiment Brexit.

Aktivitas ekspor dan impor di Negara maju juga terus mengalami penurunan sejalan

dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi Negara maju. Sementara itu, aktivitas

ekspor dan impor di Negara berkembang tumbuh meningkat dipengaruhi oleh aksi

frontloading Tiongkok, membaiknya ekonomi India, serta adanya kebijakan penurunan

pajak impor oleh Tiongkok. Perlambatan volume perdagangan dunia tersebut

diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2019. Kondisi tersebut sejalan dengn perkiraan

ekonomi global 2019 yang diperkirakan tumbuh melandai. Hal tersebut juga terindikasi

dari beberapa indikator perdagangan dari World Trade Organization (WTO) dan IFO

World Economic Survey seperti intensitas perdagangan (trade intensity) yang terus

menurun secara gradual dan volume ekspor yang menurun dalam 6 bulan kedepan.

Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan volume perdagangan dunia, harga

komoditas global juga diperkirakan menurun, termasuk harga minyak dunia.

Harga komoditas ekspor Indonesia yang pada tahun 2018 tumbuh melambat

diprakirakan berlanjut pada 2019. Kondisi tersebut terutama didorong oleh

berlanjutnya penurunan harga komoditas batubara dan logam. Penurunan harga

Page 154: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

batubara disebabkan meningkatnya kapasitas produksi batubara Tiongkok,

melambatnya permintaan global, serta meningkatnya pasokan dari AS. Disamping itu,

adanya kebijakan beberapa Negara seperti Jerman dan Tiongkok untuk mengurangi

penggunaan batubara secara bertahap turut memberikan tekanan pada harga

batubara. Adapun penurunan harga logam terutama didorong oleh penurunan harga

nikel sejalan dengan perkiraan peningkatan pasokan dari Indonesia akibat ekspansi

pembangunan hyper-efficient HPAL smelter di Morowali, Sulawesi Tengah.

Disisi lain, harga komoditas pertanian seperti CPO dan karet diperkirakan membaik di

tahun 2019. Setelah mengalami penurunan harga akibat melemahnya permintaan dan

meningkatnya pasokan pada tahun 2018, harga CPO di tahun 2019 diperkirakan mulai

membaik yang ditopang oleh meningkatnya permintaan seiring dengan penurunan

pajak impor CPO di India dan perbaikan harga barang substitusi (kedelai). Harga karet

juga diperkirakan membaik pada 2019 sejalan dengan menurunnya pasokan karet,

adanya rencana kebijakan penggunaan karet oleh beberapa Negara produsen karet

dunia (Indonesia, Malaysia, dan Thailand), serta upaya Tiongkok untuk mendorong

konsumsi domestik.

Penurunan harga minyak terus berlanjut. Harga minyak pada 2019 diperkirakan

dalam tren menurun seiring dengan meningkatnya produksi minyak AS di tengah

rencana penurunan produksi OPEC dan melambatnya permintaan. Peningkatan

produksi AS tersebut sejalan dengan peningkatan kapasitas pipa di Permian Basin serta

target AS untuk memenuhi kebutuhan domestik dan menjadi Negara Self-Energy

Independent. Sementara itu, mulai Januari 2019, OPEC berencana akan menurunkan

produksi untuk menjaga kestabilan harga minyak. Dari sisi permintaan, penurunan

harga minyak juga dipengaruhi oleh konsumsi minyak yang masih berada dalam tren

melambat sejalan dengan ekspektasi melambatnya pertumbuhan ekonomi terutama

ekonomi AS, Eropa, Jepang, dan Tiongkok.

Page 155: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

Grafik B7.17

Perkembangan Harga Logam

Grafik B7.18

Perkembangan Harga Minyak

Sumber: Bloomberg, diolah Sumber: Bloomberg, diolah

Page 156: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Daftar Istilah

xv

Aktiva Produktif

Adalah penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan

menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit,

penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

dan surat-surat berharga lainnya.

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

Adalah pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko

dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil

bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai

bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada

perorangan.

Kualitas Kredit

Adalah penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan

kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5

kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan

dan Macet.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Adalah rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Adalah dana yang diterima perbankan dari masyarakat, yang berupa giro,

tabungan atau deposito.

DAFTAR ISTILAH

Page 157: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Daftar Istilah

xvi

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap

dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum

konvensional.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).

Inflasi Administered Price

Inflasi yang terjadi pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam

kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (misalnya bahan

bakar).

Inflasi Inti

Inflasi yang terjadi karena adanya gap penawaran agregat and permintaan

agregrat dalam perekonomian, serta kenaikan harga barang impor dan

ekspektasi masyarakat.

Inflasi Volatile Food

Inflasi yang terjadi karena pergerakan harga barang-barang yang termasuk

dalam kelompok barang yang harganya bergerak sangat volatile (misalnya

beras).

Kliring

Adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta

kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang

perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kliring Debet

Adalah kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan

penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada

penyelenggaran kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang

memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal)

Page 158: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Daftar Istilah

xvii

dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit

kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara

nasional.

Kliring Kredit

Adalah kegiatan kliring untuk transfer kredit antar bank yang dikirim langsung

oleh bank peserta ke Sistem Sentral Kliring di KP Bank Indonesia tanpa

menyampaikan fisik warkat (paperless).

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang diterima

(giro, tabungan dan deposito).

Net Interest Income (NII)

Adalah antara pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga.

Non Core Deposit (NCD)

Adalah dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Dalam

laporan ini, NCD diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 10%

deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Non Performing Loans/Financing (NLPs/Ls)

Adalah kredit/pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar,

Diragukan dan Macet

Penyisihan Pengghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Adalah suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin

timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP

ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar

PPAP yang dibentuk. Misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar

adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan),

sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari

total kredit macet (setelah dikurangi agunan).

Page 159: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2018 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain, Asesmen Pertumbuhan

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Daftar Istilah

xviii

Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Adalah rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total

kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs gross. Semakin

rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank yang bersangkutan.

Rasio Non Performing Loans (NPLs) Net

Adalah rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan

Penyisihan Pengghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit

Sistem Bank Indonesia Real Time Settlement (BI RTGS)

Adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika

(real time) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat

bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)

Adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring

kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.