Top Banner
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA "Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan” Agustus 2017
118

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Apr 11, 2019

Download

Documents

dangliem
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

PROVINSI SUMATERA UTARA

"Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan” Agustus 2017

Page 2: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai
Page 3: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

VISI DAN MISI

i

VISI DAN MISI

Visi Bank Indonesia:

“Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di Regional melalui penguatan

nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang

stabil”

Misi Bank Indonesia:

1. Mencapai stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan

moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu

bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber

pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas

perekonomian nasional.

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar yang berkontribusi

terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan

memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung

tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola

(governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan

UU.

Nilai-nilai Strategis:

Trust and Integrity- Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and

Teamwork

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera

Utara:

“Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan

kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional”

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera

Utara:

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,

stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem

pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka

panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Page 4: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

VISI DAN MISI

ii

Page 5: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KATA PENGANTAR

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan dan sistem pembayaran di Provinsi Sumatera Utara.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami peningkatan tajam dari 4,50% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 5,09% (yoy) dan berada di atas perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Peningkatan investasi dan konsumsi berperan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Kegiatan investasi terkait dengan membaiknya kinerja industri pengolahan merespons peningkatan ekspor luar negeri khususnya komoditas CPO dan kembali menggeliatkan aktivitas pada industri pengolahan.

Mencermati perkembangan indikator terkini, perekonomian Sumatera Utara pada triwulan IV 2017 diperkirakan stabil atau berada pada rentang 5,1-5,5% (yoy). Hal ini terutama didorong oleh meningkatnya performa konsumsi khususnya pemerintah di akhir tahun. Sementara itu, kinerja sektor swasta diperkirakan masih positif seiring dengan masih kondusifnya sektor eksternal serta perbaikan harga komoditas perkebunan di awal tahun 2017 yang ikut menopang akselerasi perekonomian.

Potensi perbaikan ekonomi masih terbuka lebar. Perkembangan harga komoditas yang diperkirakan masih stabil dan perbaikan ekonomi dunia yang terus berlanjut diperkirakan menjadi penopang kinerja sektor eksternal. Dampak dari kondisi eksternal yang positif tersebut diharapkan dapat mendorong permintaan domestik yang semakin kuat. Dengan dukungan Pemerintah untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui percepatan reformasi struktural, dapat tercipta perbaikan ekonomi domestik yang berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam KEKR masih belum sepenuhnya sempurna sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari pembaca sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut. Akhir kata, kami berharap semoga Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara ini bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Agustus 2017 KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA Arief Budi Santoso Direktur Eksekutif

Page 6: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR ISI

iv

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI ..................................................................................................... I

KATA PENGANTAR ............................................................................................ III

DAFTAR ISI ....................................................................................................... IV

DAFTAR GRAFIK ................................................................................................ VI

DAFTAR TABEL .................................................................................................. X

TABEL INDIKATOR ........................................................................................... XII

RINGKASAN UMUM ........................................................................................ XIV

BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH ......................................... 1

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL SECARA UMUM ................................. 2

1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PENGGUNAAN ...................................................... 4

1.3 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI LAPANGAN USAHA ............................................... 12

BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH ..................................................................... 28

2.1 GAMBARAN UMUM ...................................................................................... 29

2.2 APBD PROVINSI SUMATERA UTARA .................................................................... 29

2.2.1 ANGGARAN PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA ............................................ 30

2.2.2 ANGGARAN BELANJA PROVINSI SUMATERA UTARA ................................................... 33

BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH ....................................................... 37

3.1 KONDISI UMUM ........................................................................................... 38

3.2 PERKEMBANGAN INFLASI NON FUNDAMENTAL ..................................................... 41

3.3 PERKEMBANGAN INFLASI FUNDAMENTAL ............................................................ 42

3.4 INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA ................................................ 43

3.4.1 KELOMPOK BAHAN MAKANAN .............................................................................. 43

3.4.2 KELOMPOK MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK DAN TEMBAKAU ............................ 44

3.4.3 KELOMPOK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR .............................. 45

3.4.4 KELOMPOK SANDANG ........................................................................................ 45

3.4.5 KELOMPOK KESEHATAN ...................................................................................... 45

3.4.6 KELOMPOK PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA .............................................. 45

3.5 PERBANDINGAN INFLASI ANTAR PROVINSI/KOTA DI SUMATERA ............................... 46

3.6 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI ........................................................................ 46

BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

DAN UMKM..................................................................................................... 51

4.1 PERKEMBANGAN PERBANKAN SUMATERA UTARA ................................................. 52

4.2 STABILITAS KEUANGAN DAERAH DI SUMATERA UTARA ........................................... 58

4.2.1 KETAHANAN SEKTOR KORPORASI ............................................................................. 58

4.2.2 KETAHANAN SEKTOR RUMAH TANGGA .................................................................... 63

4.3 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM ................................................ 67

4.3.1 PENYALURAN KREDIT UMKM ................................................................................ 67

Page 7: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR ISI

v

BAB 5 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

RUPIAH ........................................................................................................... 70

5.1 GAMBARAN UMUM SISTEM PEMBAYARAN ......................................................... 71

5.2 SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI .................................................................... 71

5.3 PERKEMBANGAN UANG KARTAL. ...................................................................... 72

5.4 PERKEMBANGAN KUPVA .............................................................................. 73

5.5 PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI PADA SISTEM PEMBAYARAN ................................. 74

5.5.1 ELEKTRONIFIKASI DI PEMERINTAH DAERAH .............................................................. 74

5.5.2 ELEKTRONIFIKASI JALAN TOL .................................................................................. 75

5.5.3 PERKEMBANGAN UANG DIGITAL ............................................................................ 76

BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN ........................................... 77

6.1 KETENAGAKERJAAN ....................................................................................... 78

6.2 KESEJAHTERAAN ........................................................................................... 80

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH ...................................................... 86

7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI .................................................................. 87

7.2 PROSPEK INFLASI .......................................................................................... 89

7.3 REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH ..................................................... 91

LAMPIRAN....................................................................................................... 94

DAFTAR ISTILAH .............................................................................................. 96

Page 8: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR GRAFIK

vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Survei Kegiatan Dunia Usaha................................................................................ 3

Grafik 1.2 Andil Perekonomian Domestik dan Eksternal ...................................................... 4

Grafik 1.3 Andil Perekonomian dari Sisi Penggunaan .......................................................... 4

Grafik 1.4 Survei Konsumen ................................................................................................. 5

Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Tukar .................................................................................. 5

Grafik 1.6 Perkembangan Kredit Konsumsi .......................................................................... 5

Grafik 1.7 Indeks Penjualan Eceran ...................................................................................... 6

Grafik 1.8 Impor Barang Konsumsi ....................................................................................... 6

Grafik 1.9 Konsumsi Listrik .................................................................................................... 6

Grafik 1.10 Persepsi Penghasilan serta Ketersediaan Lapangan Kerja ................................. 6

Grafik 1.11 Persentase Realisasi APBN Triwulan II 2016 dan 2017 di Sumatera Utara ........ 7

Grafik 1.12 Perkembangan Rekening Pemda ....................................................................... 7

Grafik 1.13 Kredit Investasi ................................................................................................... 7

Grafik 1.14 Penjualan Semen ................................................................................................ 8

Grafik 1.15 Impor Barang Modal .......................................................................................... 8

Grafik 1.16 Pembelian Barang Tahan Lama .......................................................................... 8

Grafik 1.17 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Sumatera Utara ......................................... 9

Grafik 1.18 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Sumatera Utara ......................................... 9

Grafik 1.19 Pangsa Ekspor Negara Tujuan Utama .............................................................. 10

Grafik 1.20 Perkembangan Harga CPO dan Karet ............................................................... 10

Grafik 1.21 Ekspor Karet ..................................................................................................... 10

Grafik 1.22 Ekspor CPO ....................................................................................................... 10

Grafik 1.23 PMI Negara Mitra Dagang Utama .................................................................... 10

Grafik 1.24 IPI Produk Makanan Indonesia ......................................................................... 11

Grafik 1.25 Pergerakan Volume Impor Luar Negeri Sumut ................................................ 11

Grafik 1.26 Pergerakan Nilai Impor Luar Negeri Sumut ...................................................... 11

Grafik 1.27 Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pengolahan ............................................. 13

Page 9: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR GRAFIK

vii

Grafik 1.28 Perkiraan Sifat Curah Hujan April 2017 ............................................................ 13

Grafik 1.29 Perkiraan Sifat Curah Hujan Mei 2017 ............................................................. 13

Grafik 1.30 Distribusi Sifat Curah Hujan Juni 2017 ............................................................. 13

Grafik 1.31 Penyaluran Kredit Pertanian ............................................................................ 14

Grafik 1.32 Penyaluran Pupuk Bersubsidi ........................................................................... 14

Grafik 1.33 Realisasi NTP Sumatera Utara .......................................................................... 14

Grafik 1.34 Realisasi Impor Pupuk Provinsi Sumatera Utara .............................................. 14

Grafik 1.35 Penyaluran Kredit Perkebunan ........................................................................ 15

Grafik 1.36 Perkiraan Sifat Curah Hujan Maret 2017 ......................................................... 15

Grafik 1.37 Pemakaian Listrik Industri Triwulan I 2017 ...................................................... 15

Grafik 1.38 Penyaluran Kredit Kategori Industri Pengolahan ............................................. 16

Grafik 1.39 Perkembangan Ekspor Manufaktur ................................................................. 16

Grafik 1.40 Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan PBE ........................................................ 16

Grafik 1.41 Penyaluran Kredit Kategori Konstruksi ............................................................. 17

Grafik 1.42 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Occupancy Rate ................ 17

Grafik 1.43 Penyaluran Kredit Kategori PBE ....................................................................... 18

Grafik 1.44 Perkembangan Bongkar Muat Sumatera Utara ............................................... 18

Grafik 1.45 Perkembangan Penumpang Laut dan Udara ................................................... 18

Grafik 1.46 Penyaluran Kredit Kategori Transportasi dan Pergudangan ............................ 19

Grafik 3.1 Inflasi Sumut dan Nasional ................................................................................. 38

Grafik 3.2 Kontribusi Inflasi Sumatera Utara ...................................................................... 39

Grafik 3.3 Disagregasi Inflasi Sumut Tahunan .................................................................... 41

Grafik 3.4 Stok Beras Bulog ................................................................................................. 42

Grafik 3.5 Ekspektasi Inflasi ................................................................................................ 43

Grafik 3.6 Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika ....................................................... 43

Grafik 4.1 Proporsi DPK di Sumatera Utara Triwulan II 2017 ............................................. 54

Grafik 4.2 Perkembangan dan Laju Pertumbuhan DPK di Sumatera Utara ........................ 54

Grafik 4.3 Proporsi DPK Spasial ........................................................................................... 55

Grafik 4.4 Perkembangan Kualitas Kredit ........................................................................... 56

Grafik 4.5 Penyaluran Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan ......................................... 57

Page 10: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR GRAFIK

viii

Grafik 4.6 Perkembangan Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi ......................................... 57

Grafik 4.7 Proporsi Kredit berdasarkan Spasial .................................................................. 58

Grafik 4.8 Indeks Kegiatan Dunia Usaha ............................................................................. 59

Grafik 4.9 ROA ROE Sumatera Utara................................................................................... 59

Grafik 4.10 Indikator Harga Jual dan Perkiraan Harga Jual ................................................. 60

Grafik 4.11 Akses Kredit ..................................................................................................... 61

Grafik 4.12 Penyaluran Kredit Korporasi............................................................................ 62

Grafik 4.13 Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan ............................................ 62

Grafik 4.14 Proporsi Kredit Sektor Korporasi. .................................................................... 62

Grafik 4.15 Perkembangan Persentase Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Barang

............................................................................................................................................ 63

Grafik 4.16 Perkembangan Konsumsi RT ............................................................................ 63

Grafik 4.17 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen .................................................. 63

Grafik 4.18 Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara........................................... 64

Grafik 4.19 Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan ................................................ 64

Grafik 4.20 Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga ................................................................ 65

Grafik 4.21 Perkembangan Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Penggunaan Utama... 67

Grafik 4.22 Perkembangan NPL Kredit Sektor Rumah Tangga ........................................... 67

Grafik 4.23 Perkembangan Kredit UMKM .......................................................................... 68

Grafik 5.1 Perkembangan Outflow Inflow Uang Kartal....................................................... 72

Grafik 5.2 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling ................................................................. 73

Grafik 5.3 Pembelian dan penjualan valas .......................................................................... 74

Grafik 5.4 Perkembangan LKD di Sumatera Utara .............................................................. 76

Grafik 6.1 Indikator Jumlah Tenaga Kerja ........................................................................... 78

Grafik 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..................................................................... 78

Grafik 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi. ...................................................... 79

Grafik 6.4 Indeks Kondisi dan Ekspektasi Penghasilan........................................................ 79

Grafik 6.5 SKDU Ekspektasi dan Keyakinan Konsumen....................................................... 80

Grafik 6.6 SKDU Ketersediaan Lapangan Kerja ................................................................... 80

Grafik 6.7 Penduduk Miskin Sumatera Utara ..................................................................... 80

Page 11: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR GRAFIK

ix

Grafik 6.8 Penduduk Miskin Kota dan Desa ........................................................................ 81

Grafik 6.9 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan ............................................................. 81

Grafik 6.10 Gini Ratio .......................................................................................................... 81

Grafik 7.1 Survei Konsumen ................................................................................................ 87

Grafik 7.2 Indeks Perkiraan Penjualan ................................................................................ 87

Grafik 7.3 Purchasing Manager Index ................................................................................. 88

Grafik 7.4 Stock Beras BULOG ............................................................................................ 90

Grafik 7.5 Pandangan Konsumen dan Pedagang Terhadap Perubahan Harga ................... 90

Page 12: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR TABEL

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perekonomian Sumatera Utara Sisi Penggunaan .................................................. 4

Tabel 1.2 Realisasi PMA dan PMDN Sumatera Utara ........................................................... 8

Tabel 1.3 Pangsa Komoditas Ekspor Utama .......................................................................... 9

Tabel 1.4 Perekonomian Sumatera Utara Sisi Penawaran ................................................. 12

Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan sepanjang Triwulan I 2017 ..... 40

Tabel 3.2 Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa ........................................................ 43

Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Bahan Makanan ....................................................................... 44

Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau .................... 44

Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar ........................ 45

Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Sandang ................................................................................... 45

Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Kesehatan ................................................................................ 45

Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga ......................................... 46

Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan ......................... 46

Tabel 3.10 Inflasi Spasial Sumatera ..................................................................................... 46

Tabel 4.1 Indikator Perbankan Provinsi Sumatera Utara ................................................... 52

Tabel 4.2 Komposisi Konsumsi, Cicilan Pinjaman dan Tabungan Berdasarkan Pendapatan

per Bulan ............................................................................................................................. 65

Tabel 4.3 Komposisi DSR berdasarkan Tingkat Pendapatan per Bulan .............................. 65

Tabel 4.4 Komposisi Tabungan berdasarkan Tingkat Pendapatan per Bulan ..................... 66

Tabel 4.5 Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan I 2017

............................................................................................................................................ 69

Tabel 5.1 Perputaran Kliring KPw BI PRov Sumatera Utara ................................................ 71

Tabel 5.2 Wisatawan Asing di Sumatera Utara ................................................................... 73

Tabel 6.1 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Latar belakang Pendidikan ...................... 79

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani Berdasarkan sub sektor ......................................................... 82

Tabel 6.3 NTP Kawasan Sumatera dan Nasional ................................................................. 83

Tabel 6.4 Nilai Tukar Nelayan ............................................................................................. 84

Page 13: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR TABEL

xi

Tabel 7.1 Perkiraan Harga Komoditas Unggulan ................................................................ 88

Page 14: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

TABEL INDIKATOR

xii

TABEL INDIKATOR

Page 15: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

TABEL INDIKATOR

xiii

Page 16: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

RINGKASAN UMUM

xiv

RINGKASAN UMUM

ASESMEN MAKRO EKONOMI REGIONAL Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II 2017 tumbuh sebesar 5,09 % (yoy) meningkat tajam dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,50% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Sumatera Utara masih cukup kuat. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan investasi di tengah permintaan domestik yang sedikit melambat. Namun demikian, permintaan domestik masih tumbuh tinggi dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Kegiatan investasi terkait dengan membaiknya kinerja industri pengolahan merespons peningkatan ekspor luar negeri khususnya komoditas CPO. Sementara itu, konsumsi yang masih cukup solid seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat karena THR, penerimaan ekspor dan gaji ke 14. Secara sektoral, kinerja 4 sektor utama (sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi) pada triwulan II 2017 cenderung meningkat. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Puncak panen kelapa sawit yang jatuh pada triwulan II 2017 dan perbaikan permintaan dunia serta pertumbuhan harga CPO yang masih positif telah menopang peningkatan kinerja subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit. Perbaikan subsektor perkebunan tersebut mendorong peningkatan kinerja sektor industri pengolahan.

ASESMEN KEUANGAN DAERAH Sesuai dengan polanya, belanja fiskal Provinsi Sumatera Utara baik yang dibiayai oleh APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota mengalami sedikit peningkatan meskipun penyerapannya belum optimal yang mencapai 33,7% dari Pagu atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 55,3%. Diperkirakan realisasi anggaran pemerintah daerah akan dilakukan pada triwulan III dan IV 2017 meskipun masih dibayangi oleh risiko adanya penundaan penyaluran DAU untuk daerah-daerah dengan realisasi belanja yang masih rendah. ASESMEN INFLASI Membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II 2017 diikuti oleh terkendalinya tekanan inflasi. Inflasi IHK pada triwulan II 2017 tercatat sebesar 3,75% (yoy), menurun dibanding triwulan I 2017 sebesar 3,91% (yoy). Capaian tersebut juga berada dibawah inflasi nasional yang mencapai 4,4% (yoy). Rendahnya capaian inflasi ini terutama didorong oleh membaiknya pasokan pangan sehingga mendorong penurunan harga pangan yang cukup dalam dibandingkan tahun 2016. Dengan capaian tersebut, inflasi tahun kalender Sumatera Utara baru mencapai -0,43% (ytd). Dengan perkembangan tersebut dan inflasi Juli 2017 yang masih tercatat mengalami deflasi, inflasi 2017 diperkirakan berada pada kisaran sasaran inflasi 4±1%. Sementara itu, tekanan inflasi inti juga relatif menurun ditopang oleh apresiasi nilai tukar ditengah tingkat pendapatan masyarakat yang masih tertekan oleh penurunan harga komoditas perkebunan. Meskipun demikian, tingkat optimisme masyarakat dalam merealisasikan aktivitas konsumsinya masih cukup baik yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang cenderung meningkat. Di sisi lain, tekanan inflasi Administered Prices justru cenderung menahan lebih dalamnya penurunan tekanan inflasi. Tekanan inflasi administered prices cenderung meningkat terkait dengan adanya penyesuaian beberapa komoditas yang diatur pemerintah. Secara umum, rendahnya capaian inflasi mendorong optimisme capaian inflasi tahunan 2017 yang diperkirakan berada pada sasaran inflasi

Page 17: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

RINGKASAN UMUM

xv

nasional, yaitu sebesar 4±1%. Meski demikian, tetap patut diwaspadai risiko inflasi terkait dengan peningkatan tekanan inflasi dari sisi administered prices terkait rencana penyesuaian BBM satu harga yang rencananya. ASESMEN STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM Membaiknya perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2017 ditopang oleh stabilitas keuangan Sumatera Utara yang relatif terjaga. Kinerja perbankan di Sumatera Utara menunjukkan intermediasi perbankan yang cukup baik yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang telah mencapai 92,2% disertai dengan risiko kredit yang masih di bawah level indikatif (2,8%). Meskipun demikian, kinerja perbankan masih belum optimal terkait dengan perkembangan aset, dana dan kredit yang cenderung melambat.

Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan perekonomian Sumatera Utara turut ditopang oleh kondisi ketahanan korporasi di Sumatera Utara yang masih terjaga. Risiko rentabilitas, solvabilitas, dan interest service coverage ratio membaik, sementara tingkat risiko likuiditas, turn over aset dan persediaan relatif stabil. Membaiknya kinerja korporasi pada triwulan II 2017 diperkirakan didorong oleh korporasi yang terus melakukan efisiensi akibat belum cukup kuatnya tingkat permintaan ditengah harga jual yang cenderung menurun.

ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH Membaiknya perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2017 ditopang oleh stabilitas keuangan Sumatera Utara yang relatif terjaga. Kinerja perbankan di Sumatera Utara menunjukkan intermediasi perbankan yang cukup baik yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang telah mencapai 92,2% disertai dengan risiko kredit yang masih di bawah level indikatif (2,8%). Meskipun demikian, kinerja perbankan masih belum optimal terkait dengan perkembangan aset, dana dan kredit yang cenderung melambat.

Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan perekonomian Sumatera Utara turut ditopang oleh kondisi ketahanan korporasi di Sumatera Utara yang masih terjaga. Risiko rentabilitas, solvabilitas, dan interest service coverage ratio membaik, sementara tingkat risiko likuiditas, turn over aset dan persediaan relatif stabil. Membaiknya kinerja korporasi pada triwulan II 2017 diperkirakan didorong oleh korporasi yang terus melakukan efisiensi akibat belum cukup kuatnya tingkat permintaan ditengah harga jual yang cenderung menurun..

ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN Membaiknya kinerja perekonomian Sumatera Utara pada Triwulan II 2017 belum tercermin pada perbaikan kondisi ketenagakerjaan, Namun demikian persepsi terhadap ketersediaan tenaga kerja pada triwulan mendatang meningkat. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara per triwulan I 2017 tercatat sebanyak 1.453,9 ribu jiwa atau 10,22% dari jumlah penduduk Sumatera Utara. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Perbaikan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara juga terlihat dari angka kemiskinan yang berada di bawah angka kemiskinan Nasional yang tercatat sebesar 10,64%. Seiring dengan perbaikan tersebut, Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Triwulan I 2017 juga menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan ketimpangan kemiskinan semakin berkurang.

Page 18: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

RINGKASAN UMUM

xvi

PROSPEK PEREKONOMIAN Pada triwulan IV 2017 perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan III 2017 yang didorong oleh permintaan domestik seiring dengan realisasi anggaran pemerintah terutama belanja modal yang semakin meningkat. Optimisme konsumen diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari sisi eksternal kinerja ekspor pada triwulan IV 2017 juga diperkirakan masih tumbuh positif, seiring dengan pola seasonalnya dan perbaikan permintaan dari negara tujuan utama seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara itu, harga CPO ke depan diperkirakan akan menurun akibat kembali normalnya pasokan dari Indonesia dan Malaysia pasca anomali cuaca di tahun 2016 menjadi faktor utama yang menekan harga CPO di 2017 serta terhambatnya permintaan akibat penerapan proteksi perdagangan di beberapa negara konsumen utama CPO seperti India dan negara-negara di Eropa. Secara keseluruhan tahun, kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2017 diperkirakan stabil, berada dalam kisaran 5,1%-5,5% (yoy). Perbaikan perekonomian pada tahun 2017 disertai dengan perkiraan akan kembali terjangkarnya inflasi yang diperkirakan akan berada pada kisaran 4,0 ± 1% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016. Rendahnya tekanan inflasi pada tahun 2017 ditopang oleh pasokan pangan yang membaik.

Page 19: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

1

BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI

MAKRO DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II 2017 tumbuh sebesar 5,09 % (yoy) meningkat

tajam dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,50% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa ekonomi Sumatera Utara masih cukup kuat. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan investasi

di tengah permintaan domestik yang sedikit melambat. Namun demikian, permintaan domestik masih

tumbuh tinggi dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Kegiatan investasi

terkait dengan membaiknya kinerja industri pengolahan merespons peningkatan ekspor luar negeri

khususnya komoditas CPO. Sementara itu, konsumsi yang masih cukup solid seiring dengan peningkatan

pendapatan masyarakat karena THR, penerimaan ekspor dan gaji ke 14.

Secara sektoral, kinerja 4 sektor utama (sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan

konstruksi) pada triwulan II 2017 cenderung meningkat. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh

peningkatan kinerja sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Puncak panen kelapa sawit yang

jatuh pada triwulan II 2017 dan perbaikan permintaan dunia serta pertumbuhan harga CPO yang masih

positif telah menopang peningkatan kinerja subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit. Perbaikan

subsektor perkebunan tersebut mendorong peningkatan kinerja sektor industri pengolahan.

ULOS MANGIRING

Page 20: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

2

1.1 Perkembangan Ekonomi

Makro Regional Secara Umum

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara

mengalami peningkatan tajam dari 4,50% (yoy)

pada triwulan lalu menjadi 5,09% (yoy).

Pertumbuhan tersebut di atas perekonomian

nasional yang tumbuh sebesar 5,01%.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera

Utara terutama didorong oleh peningkatan

investasi, sementara konsumsi sedikit melambat.

Namun demikian, konsumsi masih tumbuh tinggi

dan menjadi pendorong utama pertumbuhan

ekonomi Sumatera Utara. Kegiatan investasi

terkait dengan membaiknya kinerja industri

pengolahan merespons peningkatan ekspor luar

negeri khususnya komoditas CPO. Sementara itu,

konsumsi yang masih cukup solid seiring dengan

peningkatan pendapatan masyarakat karena

Tunjangan Hari Raya (THR), dampak kenaikan

harga komoditas dan diberikannya gaji ke-14.

Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan

semester I 2017, pertumbuhan ekonomi

Sumatera Utara tercatat 4,80% (ctc), atau lebih

rendah dibanding periode yang sama tahun

sebelumnya (5,34% ctc). Rendahnya capaian

kinerja perekonomian tersebut terutama

disebabkan oleh penurunan kinerja sektor

pertanian akibat anomali cuaca dan bencana

Gunung Sinabung yang menghambat masa

taman tanaman pangan dan holtikultura.

Sementara dari sisi penggunaan dipengaruhi oleh

kinerja investasi yang tidak sebaik tahun

sebelumnya.

Pada triwulan II 2017, dari sisi eksternal,

meskipun melambat ekspor luar negeri masih

tumbuh positif terkait dengan perbaikan

permintaan disamping pertumbuhan harga

komoditas yang masih positif. Situasi pasar

internasional cukup kondusif dalam menopang

perbaikan kinerja ekspor tersebut. Ekonomi

beberapa mitra dagang seperti Tiongkok dan

Amerika Serikat pada triwulan II 2017

menunjukkan perbaikan. Pada triwulan II 2017

perekonomian Tiongkok dan Amerika Serikat

menguat masing-masing menjadi 6,9% (yoy) dan

2,1% (yoy) dari 6,7% (yoy) dan 1,2% (yoy) pada

triwulan I 2017.

Sementara itu, kinerja ekspor antar daerah masih

terkontraksi. Hal ini terjadi seiring dengan

menurunnya produksi tanaman pangan dan

hortikultura di Sumatera Utara. Dapat

ditambahkan bahwa Sumatera Utara menjadi

pemasok beberapa bahan pangan ke provinsi

lain.

Sementara itu, permintaan domestik akan

produk makanan dan minuman juga belum kuat

yang tercermin dari hasil liaison kepada pelaku

usaha industri pengolahan yang menyatakan

bahwa permintaan domestik cenderung

menurun yang disertai dengan menurunnya

aktivitas manufaktur domestik.

Secara sektoral, kinerja 4 sektor utama (sektor

pertanian, industri pengolahan, perdagangan,

dan konstruksi) pada triwulan II 2017 cenderung

meningkat. Peningkatan tersebut terutama

didorong oleh peningkatan kinerja sektor

pertanian khususnya subsektor perkebunan.

Puncak panen kelapa sawit yang jatuh pada

triwulan II 2017 dan perbaikan permintaan dunia

telah menopang peningkatan kinerja subsektor

perkebunan khususnya kelapa sawit. Perbaikan

subsektor perkebunan tersebut mendorong

peningkatan kinerja sektor industri pengolahan.

Selain itu, masih solidnya konsumsi domestik

terkait Ramadhan dan perayaan hari raya Idul

Fitri mendorong perbaikan sektor perdagangan.

Dalam pada itu, sektor konstruksi terus tumbuh

sejalan dengan masih berlangsungnya proyek-

proyek infrastruktur strategis.

Page 21: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

3

Namun demikian, kinerja subsektor tanaman

pangan terkontraksi pada triwulan laporan.

Penurunan produksi tanaman pangan dan

hortikultura terjadi karena bergesernya periode

tanam akibat anomali cuaca pada tahun 2016.

Namun, tingkat produksi diperkirakan masih

memadai untuk permintaan Sumatera Utara

tercermin dari relatif stabilnya harga beras

selama periode laporan.

Pada awal Triwulan III 2017, harga komoditas

perkebunan terutama CPO dan karet menurun

dibandingkan bulan sebelumnya. Harga CPO

bulan Juli menurun -1,6% (mtm) atau turun

sekitar -16,4% dibandingkan dengan puncak

harga CPO yang terjadi di awal tahun 2017.

Sementara, harga karet juga mengalami

penurunan sebesar -4,8% (mtm) dibandingkan

bulan Juni 2017. Namun demikian, harga CPO dan

karet tersebut masih relatif tinggi dibandingkan

tahun sebelumnya dimana pada bulan Juli 2017

masih mengalami kenaikan masing-masing

sebesar 5,2% (yoy) dan 7,4% (yoy) dibandingkan

periode yang sama pada tahun lalu.

Masih tingginya tingkat harga komoditas

tersebut diperkirakan dapat meningkatkan

kinerja ekspor, yang selanjutnya akan

mendorong peningkatan permintaan domestik

baik dari daya beli masyarakat maupun investasi.

Selain itu, realisasi belanja pemerintah juga

diperkirakan akan meningkat. Hal tersebut

seiring dengan telah selesainya proses lelang dan

tender sehingga dapat berkontribusi dalam

perbaikan perekonomian pada periode

mendatang. Dengan perkembangan tersebut,

perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III

2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,0-5,4%

(yoy).

Ke depan, beberapa faktor risiko yang perlu

diwaspadai terkait dengan kembali

meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Sinabung

sehingga dapat mengganggu kinerja produksi

tanaman pangan dan hortikultura. Hal tersebut

tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

yang menunjukkan bahwa terdapat sedikit

penurunan perkiraan kegiatan dunia usaha pada

triwulan III 2017 (Grafik 1.1).

Grafik 1.1 Survei Kegiatan Dunia Usaha

Downside risk perekonomian ke depan juga

diindikasikan dari penurunan kredit perbankan.

Secara keseluruhan, kredit perbankan melambat

dari 9,2% menjadi 12,4%. Penurunan tersebut

terjadi di komponen kredit modal kerja dan

investasi yang turun masing-masing dari 11,2%

(yoy) dan 19,5% (yoy) menjadi 6,1% (yoy) dan

15,2% (yoy), sedangkan kredit konsumsi naik dari

7,6% (yoy) menjadi 9,4% (yoy). Selain itu,

peningkatan harga komoditas perkebunan yang

bersifat temporer seiring dengan membaiknya

kondisi pasokan di pasar internasional menjadi

downside risk pertumbuhan PDRB di Triwulan III

2017 yang perlu diwaspadai.

Page 22: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

4

Tabel 1.1 Perekonomian Sumatera Utara Sisi Penggunaan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi

Penggunaan

Perbaikan ekonomi Sumatera Utara pada

Triwulan II 2017 terutama didorong oleh

meningkatnya kinerja sektor eksternal. Namun,

sumber pertumbuhan ekonomi masih dari

permintaan domestik. Permintaan domestik yang

terjaga terutama didorong oleh kegiatan

investasi seiring dengan membaiknya kinerja

industri pengolahan merespons peningkatan

ekspor luar negeri khususnya komoditas CPO.

Perbaikan aktivitas manufaktur negara mitra

dagang dan level harga yang masih tinggi

mendorong perbaikan kinerja ekspor CPO

tersebut.

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 1.2 Andil Perekonomian Domestik dan Eksternal

Sementara itu, ekonomi domestik relatif stabil

seiring dengan masih terjaganya daya beli

masyarakat. Konsumsi yang masih cukup solid

tersebut terkait dengan peningkatan pendapatan

masyarakat karena THR, dampak kenaikan harga

komoditas dan adanya gaji ke-14.

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 1.3 Andil Perekonomian dari Sisi Penggunaan

Di sisi permintaan domestik, konsumsi rumah

tangga cenderung menurun dari 5,5% (yoy) di

triwulan sebelumnya menjadi 5,2% (yoy).

Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga

tersebut masih relatif lebih tinggi dari rata-

ratanya dalam 5 tahun terakhir yang hanya

mencapai 4,9% (yoy). Masih cukup solidnya

konsumsi rumah tangga tersebut seiring dengan

peningkatan pendapatan masyarakat karena

Tunjangan Hari Raya (THR), penerimaan ekspor

dan gaji ke 14.

Di tengah kondisi ekonomi yang belum

sepenuhnya pulih, konsumen rumah tangga

cenderung mengalokasikan peningkatan

pendapatannya untuk non-konsumsi seperti

biaya pendidikan sejalan dengan masuknya

tahun ajaran baru pada bulan Juli 2017. Sumber

pendapatan tersebut terindikasi dialokasikan

dalam bentuk tabungan, yang tercermin dari

jumlah tabungan dan deposito perorangan yang

Page 23: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

5

meningkat dari triwulan I 2017. Perilaku rumah

tangga tersebut juga terlihat pada hasil Survei

Konsumen Bank Indonesia dimana pada triwulan

II 2017 menunjukkan kecenderungan

pengeluaran untuk konsumsi menurun

sedangkan kecenderungan untuk menabung

meningkat.

Kinerja konsumsi makanan dan minuman

melambat dari triwulan sebelumnya dari 6,2%

(yoy) menjadi 5,3% (yoy) di triwulan II 2017.

Namun, permintaan akan jasa-jasa transportasi

dan akomodasi di Sumatera Utara mengalami

peningkatan. Konsumsi transportasi dan

komunikasi meningkat dari 5,4% (yoy) menjadi

5,5% (yoy). Meningkatnya frekuensi terbang

beberapa maskapai penerbangan saat perayaan

Idul Fitri turut menyumbang kenaikan konsumsi

penggunaan jasa transportasi dan komunikasi.

Hal tersebut juga terkonfirmasi dari jumlah

penumpang pesawat terbang yang lebih tinggi

dari triwulan sebelumnya.

Grafik 1.4 Survei Konsumen

Tingkat konsumsi restoran dan hotel juga

mengalami peningkatan dari 4,8% (yoy) menjadi

5,0% (yoy). Masih tingginya konsumsi restoran

dan hotel tersebut didorong oleh pertumbuhan

wisman yang masih tumbuh positif pada bulan

Juni 2017 yang mencapai 13,9% (yoy).

Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah secara konsisten mengalami

penguatan sejak awal tahun 2016 dan terus

berlanjut memasuki triwulan II 2017. Stabilitas

nilai tukar yang terus diupayakan oleh Bank

Indonesia diperkirakan dapat menjaga level

psikologis masyarakat dalam melakukan aktivitas

konsumsinya.

Grafik 1.6 Perkembangan Kredit Konsumsi

Masih optimisnya tingkat konsumsi juga

tercermin dari pertumbuhan kredit konsumsi

yang meningkat dari triwulan sebelumnya. Kredit

konsumsi pada triwulan II 2017 tercatat

meningkat menjadi 9,4% dari sebelumnya

sebesar 7,4% (yoy). Selain itu, optimisme

kegiatan konsumsi juga terindikasi dari Indeks

Penjualan Eceran pada triwulan II yang

menunjukkan kenaikan. Kinerja impor barang

konsumsi juga turut meningkat pada triwulan II

2017.

Page 24: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

6

Grafik 1.7 Indeks Penjualan Eceran

Grafik 1.8 Impor Barang Konsumsi

Selain itu, konsumsi listrik rumah tangga pada

triwulan II 2017 mengalami penurunan. Hal

tersebut disinyalir karena kenaikan tarif listrik

yang berdampak pada penghematan listrik oleh

pelanggan khususnya rumah tangga. Dapat

ditambahkan bahwa memasuki tahun 2017,

pasokan listrik di Sumatera Utara sudah relatif

memadai seiring dengan pembangunan

beberapa pembangkit baru. Hal tersebut

tercermin dari konsumsi listrik industri yang

mengalami peningkatan.

Sumber: PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, diolah

Grafik 1.9 Konsumsi Listrik

Memasuki awal triwulan III 2017, potensi

perbaikan tingkat konsumsi rumah tangga

menghadapi tantangan. Harga komoditas

diperkirakan akan mengalami penurunan

sehingga dapat menghambat optimisme tingkat

pendapatan masyarakat maupun ketersediaan

lapangan pekerjaan ke depan. Hal tersebut

tercermin dari Survei Konsumen terhadap

penghasilan dan kondisi ekonomi pada triwulan

III 2017 yang cenderung menurun.

Grafik 1.10 Persepsi Penghasilan serta Ketersediaan

Lapangan Kerja

Di Triwulan II 2017 konsumsi pemerintah sedikit

menurun menjadi 4,6% (yoy) dari Triwulan I 2017

menjadi 4,5% (yoy). Penurunan tersebut terkait

dengan bergesernya realisasi pembayaran gaji

ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada

tahun sebelumnya jatuh pada bulan Juni menjadi

bulan Juli di tahun 2017.

Masih rendahnya konsumsi pemerintah tersebut

disebabkan oleh realisasi belanja APBD yang

lebih rendah dibandingkan Triwulan II 2016.

Realisasi belanja APBD pada triwulan II 2017

hanya mencapai 37,2% dari pagunya, lebih

rendah dibandingkan dengan realisasi pada

periode yang sama tahun lalu yang mencapai

49,0% dari pagunya. Rendahnya realisasi belanja

APBD di Sumatera Utara ini terutama disebabkan

oleh terhambatnya proses pengesahan APBD

2017 dibeberapa Kabupaten/ Kota sehingga

menyebabkan mundurnya proses pengadaan.

Page 25: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

7

Sumber: Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Utara,

diolah

Grafik 1.11 Persentase Realisasi APBN Triwulan II 2016

dan 2017 di Sumatera Utara

Grafik 1.12 Perkembangan Rekening Pemda

Memasuki triwulan III 2017, kinerja konsumsi

pemerintah diperkirakan akan meningkat.

Akselerasi belanja pemerintah tersebut didorong

oleh penyaluran DAU dan DAK oleh pemerintah

pusat, pengeluaran belanja barang dan modal,

pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan

pencairan gaji ke 13 untuk ASN.

Pada triwulan II 2017 kinerja investasi

mengalami peningkatan dibandingkan triwulan

sebelumnya. Investasi pada triwulan II 2017

tumbuh sebesar 4,5% (yoy) meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,0%

(yoy). Perbaikan kinerja investasi tersebut

didukung oleh kinerja investasi bangunan dan

non bangunan yang meningkat masing-masing

menjadi 5,1% (yoy) dan 2,0% (yoy) dari 4,5% (yoy)

dan 1,7% (yoy) di triwulan I 2017. Peningkatan

investasi bangunan didorong oleh mulai

menggeliatnya belanja modal pemerintah

meskipun masih belum cukup optimal.

Sementara itu, peningkatan investasi non

bangunan ditopang oleh penjualan mesin dan

perlengkapan, serta parts kendaraan untuk

angkutan perkebunan yang meningkat merespon

peningkatan produksi perkebungan.

Peningkatan kinerja investasi tersebut juga

tercermin dari kredit investasi yang tumbuh

relatif cukup tinggi. Meskipun menurun

dibandingkan triwulan I 2017 yang mencapai

19,5% (yoy), kredit investasi di triwulan II 2017

yang tumbuh sebesar 15,2% (yoy) masih cukup

tinggi dibandingkan rata-ratanya selama 5 tahun

terakhir yang mencapai 7,9% (yoy). Tingginya

pertumbuhan kredit tersebut seiring dengan

peningkatan kebutuhan sektor swasta untuk

meningkatkan kinerja produksi perkebunan

merespons peningkatan peningkatan ekspor

hasil perkebunan.

Grafik 1.13 Kredit Investasi

Peningkatan kinerja investasi bangunan

tercermin dari peningkatan penjualan semen di

Triwulan II 2017. Penjualan semen mengalami

pertumbuhan sebesar 1,7% (yoy) dari

sebelumnya kontraksi sebesar -11,8% (yoy).

Mulai terealisasinya belanja modal pemerintah

mendorong kinerja investasi bangunan

meningkat di triwulan II 2017.

Page 26: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

8

Grafik 1.14 Penjualan Semen

Sementara itu, salah satu faktor yang mendorong

perbaikan kinerja investasi non bangunan adalah

perbaikan sektor eksternal. Perbaikan kinerja

perekonomian negara mitra dagang utama dan

masih tingginya level harga komoditas menjadi

pendorong investasi yang tercermin pada volume

impor barang modal yang membaik secara

signifikan dari kontraksi -17,8% (yoy) menjadi

228% (yoy). Hal tersebut juga turut terkonfirmasi

dari hasil liaison kepada pelaku usaha di sektor

industri pengolahan yang menyatakan adanya

aktivitas investasi terkait dengan peningkatan

kapasitas produksi seperti pembangunan

galangan kapal, pembangunan pabrik

pengolahan biodiesel, oleo chemical maupun

kernell pressing plant serta pemeliharaan mesin.

Grafik 1.15 Impor Barang Modal

Grafik 1.16 Pembelian Barang Tahan Lama

Ke depan, dengan dukungan Pemerintah untuk

terus menciptakan iklim investasi yang kondusif

melalui percepatan reformasi struktural, dapat

tercipta perbaikan ekonomi domestik yang

berkelanjutan. Optimisme perbaikan ekonomi

dan berlanjutnya perbaikan iklim investasi

mendorong pulihnya tingkat kepercayaan

investor untuk terus berinvestasi di wilayah

Sumatera Utara.

Nilai investasi PMA pada triwulan II 2017

meningkat dari USD195,3 juta di triwulan

sebelumnya menjadi USD397,3 juta. Peningkatan

PMA tersebut didominasi oleh industri

pengolahan terutama industri makanan seiring

dengan peningkatan kinerja industri pengolahan

dan sektor Industri Listrik, Gas dan Air seiring

dengan rencana PLN untuk pembangunan

beberapa pembangkit listrik di awal tahun 2017.

Sementara itu, nilai investasi PMDN pada

triwulan II 2017 mencapai Rp1.440,3 miliar

menurun dari realisasi pada triwulan sebelumnya

yang hanya mencapai Rp4.311,2 miliar.

Penurunan PMDN terutama terjadi pada kategori

industri pengolahan (97% terhadap total PMDN).

Hal tersebut berkenaan dengan investasi pada

sektor tersebut telah direalisasikan pada awal

tahun dan pada saat ini terkonsentrasi pada

investasi PMA.

Tabel 1.2 Realisasi PMA dan PMDN Sumatera Utara

Periode

PMA PMDN

Proyek I (juta USD) Proyek I (Rp miliar)

2014 I 65 122,4 15 559,5

II 117 156,3 49 2.985,8

III 74 200,3 20 428,5

IV 180 71,8 73 250,1

2015 I 123 308,1 53 905,1

II 107 323,6 59 2.110,1

III 101 308,2 24 82,8

IV 107 306,1 33 1.189,5

2016 I 39 18,1 12 161,3

II 223 320,0 87 888,2

III 179 283,1 39 1.129,5

IV 254 393,5 91 2.685,2

2017 I 61 195,3 29 4311,5

Page 27: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

9

II 310 397,3 145 1440,3

P: jumlah proyek; I: Nilai Investasi

Sumber: BKPM, diolah

Sesuai dengan polanya kegiatan investasi pada

triwulan III 2017 diperkirakan akan kembali

meningkat. Peningkatan belanja pemerintah

seiring dengan selesainya proses pengadaan

diharapkan juga mampu mendorong perbaikan

iklim investasi di Sumatera Utara. Namun

demikian, penurunan harga komoditas dapat

menjadi risiko penghambat investasi di triwulan

III 2017.

Pertumbuhan ekspor pada Triwulan II 2017

melambat dari 1,4% (yoy) pada Triwulan I 2017

menjadi 0,3% (yoy). Hal tersebut terutama

disebabkan oleh masih kontraksinya kinerja ekspor

antar daerah yakni sebesar -1,0% (yoy) membaik

dari kontraksi pada Triwulan I 2017 yang mencapai

-2,6% (yoy). Sementara itu, ekspor luar negeri juga

mengalami penurunan dari 6,5% (yoy) pada

Triwulan I 2017 menjadi 1,9% (yoy). Dapat

ditambahkan bahwa dalam struktur ekspor Provinsi

Sumatera Utara, 55% adalah ekspor antar daerah.

Grafik 1.17 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Sumatera

Utara

Data Cognos Bank Indonesia

Di triwulan II 2017, ekspor luar negeri Sumatera

Utara masih didominasi oleh ekspor kelapa sawit

dengan pangsa sebesar 48,6% dari total nilai

ekspor, disusul oleh komoditas karet dengan

pangsa 6,0% dan kopi 0,8%. Pangsa komoditas

kelapa sawit cenderung meningkat sedangkan

karet dan kopi menurun dibandingkan dengan

triwulan I 2017. Tingginya dominasi produk

ekstraktif dalam komoditas ekspor menyebabkan

kinerja ekspor Sumatera Utara relatif sangat

sensitif terhadap perubahan harga komoditas.

Grafik 1.18 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Sumatera

Utara1

Perbaikan perekonomian negara mitra dagang

utama dan harga komoditas yang masih positif di

triwulan II 2017 mendorong melonjaknya kinerja

ekspor luar negeri Sumatera Utara terutama

CPO. Perbaikan harga komoditas tersebut juga

disertai dengan perkembangan industri otomotif

di Amerika dan Tiongkok.

Tabel 1.3 Pangsa Komoditas Ekspor Utama

Komoditas Pangsa

Kelapa Sawit 48,1% Karet 6,0% Kopi 0,8% Lainnya 45,1%

Kinerja ekspor Sumatera Utara masih bergantung

pada kinerja perekonomian beberapa mitra

dagang utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok,

India dan Euro Area. Namun ekspor Sumatera

Page 28: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

10

Utara sudah relatif terdiversifikasi yang

tercermin dari menurunnya pangsa ekspor ke

empat negara tersebut dari 43,1% di triwulan I

2017 menjadi 37,9% di triwulan II 2017. Terdapat

peningkatan ekspor ke negara-negara seperti

Pakistan, Jepang, Spanyol dan Mesir.

Grafik 1.19 Pangsa Ekspor Negara Tujuan Utama

Dari sisi harga, di triwulan II 2017 harga CPO dan

karet cenderung melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya. Bahkan harga CPO kembali

turun menjadi 634 USD/metric ton atau

terkontraksi sebesar -2,0% (yoy). Sementara

harga karet cenderung turun menjadi 217 USD

cents/kg atau melambat menjadi 25,2% (yoy).

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.20 Perkembangan Harga CPO dan Karet

Grafik 1.21 Ekspor Karet

Namun demikian, kinerja ekspor CPO dan karet di

triwulan II 2017 masih positif. Ekspor CPO baik

secara nilai maupun volume mengalami

peningkatan masing-masing menjadi 74,4% (yoy)

dan 66,3% (yoy) dari sebelumnya sebesar 39,2%

(yoy) dan 5,5% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor

luar negeri sawit terjadi seiring dengan tingginya

tingkat konsumsi yang tercermin dari tingginya

aktivitas manufaktur makanan di negara partner

dagang utama. Sejalan dengan hal tersebut,

perbaikan ekspor luar negeri karet sejalan

dengan meningkatnya permintaan kendaraan

bermotor di Amerika dan Tiongkok. Sebagian

besar karet di Sumut masih berbentuk SIR 20

yang mayoritas digunakan sebagai bahan baku

ban kendaraan.

Grafik 1.22 Ekspor CPO

Sumber: ieconomics.com dan tradingeconomics.com, diolah

Grafik 1.23 PMI Negara Mitra Dagang Utama

Memasuki awal triwulan III 2017, terdapat

beberapa downside riks yang perlu mendapat

perhatian terutama tingkat harga komoditas

yang terus menurun. Tren harga yang menurun

diperkirakan akan menjadi penghambat

perbaikan kinerja ekspor ke depan. Selain itu,

kebijakan proteksionisme negara partner utama

seperti India dan Eropa diperkirakan juga masih

Page 29: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

11

akan menjadi downside risk dari sisi permintaan

ekspor CPO. Namun demikian, tujuan ekspor

Sumatera Utara yang sudah mulai terdiversifikasi

dan peningkatan permintaan komoditas karet

khususnya dari AS dan Tiongkok akan menjadi

pendorong untuk menggerakkan sektor eksternal

dan sektor industri. Sehingga ke depan kinerja

ekspor Sumatera Utara diperkirakan akan

membaik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi perdagangan antar daerah, perbaikan

ekspor terjadi seiring dengan meningkatnya

kinerja sektor manufaktur khususnya industri

makanan domestik yang tercermin dari Industrial

Production Index (IPI) yang meningkat di triwulan

II 2017. Namun, masih rendahnya kinerja

subsektor pertanian menjadi penghambat

perbaikan lebih lanjut. Sehingga pada triwulan II

2017 kinerja ekspor antar daerah masih

cenderung terkontraksi.

Grafik 1.24 IPI Produk Makanan Indonesia

Di triwulan II 2017, impor terkontraksi sebesar -

1,6% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I

2017 yang sebesar 2,1% (yoy). Penurunan

tersebut terjadi baik pada impor luar negeri

maupun impor antar daerah. Impor luar negeri

melambat dari 8,5% (yoy) pada triwulan

sebelumnya menjadi 1,6% (yoy), sedangkan

impor antar daerah terkontraksi lebih dalam dari

0,6% (yoy) menjadi -3,1% (yoy).

Grafik 1.25 Pergerakan Volume Impor Luar Negeri Sumut

Penurunan impor luar negeri tersebut disinyalir

disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang

cenderung terapresiasi. Hal tersebut tercermin

dari pertumbuhan impor luar negeri Sumatera

Utara dari sisi volume pada triwulan II 2017

cenderung meningkat mencapai 34,4% (yoy)

meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar -

13,1% (yoy). Peningkatan tersebut terutama

didorong oleh peningkatan impor barang modal

yang mencapai 227,9% dibandingkan dengan

triwulan I 2017 sebesar 7,7% (yoy). Senada

dengan hal tersebut, impor bahan baku juga

mengalami peningkatan dari kontraksi -6,8%

(yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 15,1%

(yoy). Selain itu, impor barang konsumsi juga

mengalami peningkatan dari kontraksi -31,7%

(yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 40,0%

(yoy).

Grafik 1.26 Pergerakan Nilai Impor Luar Negeri Sumut

Tingginya pertumbuhan impor bahan baku dan

barang modal terjadi seiring dengan

melimpahnya produksi kelapa sawit sehingga

membutuhkan barang intermediate untuk bisa

menghasilkan produk lanjutannya. Selain itu,

volume impor barang modal ini juga

Page 30: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

12

mengindikasikan masih adanya kepercayaan

pelaku usaha terhadap iklim usaha di Sumatera

Utara.

Memasuki awal triwulan III tahun 2017, kinerja

impor diperkirakan akan terus meningkat seiring

dengan mulai terealisasinya belanja pemerintah

khususnya belanja modal dan infrastruktur akan

meningkatkan impor khususnya impor barang

modal. Selain itu, masih positifnya kondisi

perekonomian negara partner dagang utama dan

mulai terdiversifikasinya tujuan ekspor Sumatera

Utara diperkirakan akan meningkatkan aktivitas

industri pada triwulan mendatang sehingga

kebutuhan akan barang modal dan bahan baku

pendukung juga akan meningkat.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi

Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja 4 sektor

utama pada triwulan II 2017 cenderung

meningkat kecuali sektor konstruksi yang relatif

stabil. Peningkatan tersebut terutama didorong

oleh peningkatan kinerja sektor pertanian

khususnya subsektor perkebunan. Puncak panen

kelapa sawit yang jatuh pada triwulan II 2017

yang disertai dengan perbaikan permintaan

dunia telah menopang peningkatan kinerja

subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit.

Keempat kategori tersebut menyumbang lebih

dari 70% PDRB Sumatera Utara.

Sektor lainnya terutama sektor tersier tumbuh

cukup signifikan. Sektor pengadaan listrik dan

gas, sektor informasi dan komunikasi, serta

sektor jasa perusahaan merupakan sektor yang

mencatat pertumbuhan yang tinggi yang

mendukung kegiatan ekonomi sektor utama.

Tabel 1.4 Perekonomian Sumatera Utara Sisi Penawaran

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

Pada triwulan II 2017 kinerja sektor pertanian

meningkat dari 2,0% (yoy) pada triwulan

sebelumnya menjadi 2,4% (yoy). Peningkatan

tersebut terutama didorong oleh kinerja

subsektor perkebunan yang meningkat seiring

Page 31: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

13

dengan puncak panen kelapa sawit dan

peningkatan kinerja sektor industri pengolahan.

Namun demikian, peningkatan tersebut tidak

terlalu siginifikan terutama disebabkan oleh

belum optimalnya kinerja subsektor tanaman

pangan seiring dengan tidak optimalnya periode

panen tanaman pangan terkait dengan

pergeseran masa tanam akibat anomali cuaca

pada tahun 2016 (curah hujan pada musim

tanam kurang memadai). Selain itu, terdapat

beberapa daerah yang masih terkendala

penurunan pasokan debit air akibat perubahan

pola cuaca seperti Kabupaten Tapanuli Selatan

dan Asahan.

Grafik 1.27 Pertumbuhan Sektor Pertanian dan

Pengolahan

Belum optimalnya kinerja pertanian juga

berimbas pada daya beli masyarakat petani.

Rataan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II

cenderung menurun dari 99,9 pada triwulan lalu

menjadi 99,3. Penurunan NTP ini terjadi disemua

komponen baik NTP tanaman pangan, NTP

hortikultura, NTP peternakan, maupun

perikanan.

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Sampali-Medan

Grafik 1.28 Perkiraan Sifat Curah Hujan April 2017

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Sampali-Medan

Grafik 1.29 Perkiraan Sifat Curah Hujan Mei 2017

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Sampali-Medan

Grafik 1.30 Distribusi Sifat Curah Hujan Juni 2017

Namun demikian, NPL (non performing loan)

sektor pertanian cenderung menurun dari 1,7%

pada triwulan I 2017 menjadi 1,5% di triwulan II

2017. Sementara itu, pertumbuhan kredit

cenderung melambat dari 19% (yoy) menjadi

16,9% (yoy). Hal tersebut mencerminkan mulai

membaiknya risiko di sektor ini seiring dengan

membaiknya ekspor CPO. Sehingga ke depan

diharapkan kinerja sektor pertanian akan terus

meningkat dan menopang perbaikan

perekonomian Sumatera Utara lebih lanjut.

Page 32: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

14

Grafik 1.31 Penyaluran Kredit Pertanian

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 1.32 Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Sebagai upaya meningkatkan produktivitas

pertanian, Pemerintah Daerah Sumatera Utara

melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

senantiasa meningkatkan penyaluran pupuk

bersubsidi kepada petani. Pada triwulan II 2017,

penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 6,1%

(yoy) meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar -8,1% (yoy). Hal

tersebut sejalan dengan komitmen Pemda

Sumatera Utara yang menjadikan sektor

pertanian sebagai sektor prioritas. Pemenuhan

kebutuhan pupuk juga diindikasikan membaik

tercermin pada tingkat volume impor pupuk yang

tetap tinggi pada level 42,5% (yoy).

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 1.33 Realisasi NTP Sumatera Utara

Grafik 1.34 Realisasi Impor Pupuk Provinsi Sumatera

Utara

Pada triwulan II 2017, peningkatan kinerja sektor

pertanian juga didorong oleh membaiknya

kinerja kategori perkebunan. Perbaikan tersebut

terutama ditopang oleh komoditas kelapa sawit

dan karet yang mengalami peningkatan ekspor di

tengah penurunan harga.

Perbaikan kinerja ekspor komoditas tersebut

ditunjang oleh mulai membaiknya permintaan

mitra dagang utama yang ditunjukkan dengan

Purchasing Manager Index yang cenderung

meningkat. Selain itu, ekonomi beberapa mitra

dagang seperti Tiongkok dan Amerika Serikat

pada triwulan II 2017 pada umumnya membaik.

Pada triwulan II 2017 perekonomian Tiongkok

dan Amerika Serikat menguat masing-masing

menjadi 6,9% (yoy) dan 2,1% (yoy) dari 6,7% (yoy)

dan 1,2% (yoy) pada triwulan I 2017.

Namun demikian, harga CPO dan karet telah

melewati puncaknya pada awal 2017 dan

diperkirakan akan terus menurun. Hal tersebut

tercermin dari harga komoditas perkebunan

terutama CPO dan karet di bulan Juli 2017

menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Harga

Page 33: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

15

CPO bulan Juli menurun -1,6% (mtm) atau turun

sekitar -16,4% dibandingkan dengan puncak

harga CPO yang terjadi di awal tahun 2017.

Sementara, harga karet juga mengalami

penurunan sebesar -4,8% (mtm) dibandingkan

bulan Juni 2017.

Grafik 1.35 Penyaluran Kredit Perkebunan

Perbaikan risiko kredit di sektor perkebunan

tercermin dari masih menurunnya NPL untuk

kategori kredit perkebunan karet dan kelapa

sawit yang pada triwulan I 2017 mencapai 5,8%

dan 1,1%, menurun dari triwulan sebelumnya

yang mencapai 6,5% dan 1,2%. Dari

pertumbuhan kredit juga masih belum terlihat

perbaikan yang signifikan. Pertumbuhan kredit

perkebunan karet cenderung membaik tapi

masih terkontraksi -17,3% (yoy) dari kontraksi -

18,3% (yoy), sedangkan kredit kelapa sawit

menurun dari 19,5% (yoy) menjadi 18,7% (yoy).

Memasuki awal triwulan III 2017, indikasi

perbaikan kinerja pertanian masih moderat.

Perbaikan kondisi cuaca diperkirakan akan

menopang perbaikan kinerja produksi pertanian.

Sementara itu, untuk sektor perkebunan risiko

penurunan harga lebih lanjut menjadi downside

risk dari kinerja sektor tersebut. Selain itu, dari

sisi permintaan dunia, kebijakan proteksionisme

negara tujuan ekspor CPO Sumatera Utara

seperti India dan beberapa negara Eropa akan

menghambat peningkatan kinerja sektor

perkebunan lebih lanjut.

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Sampali-Medan

Grafik 1.36 Perkiraan Sifat Curah Hujan Maret 2017

Pada triwulan II 2017 pertumbuhan industri

pengolahan mengalami peningkatan dari

sebelumnya sebesar 5,6% (yoy) di triwulan I 2017

menjadi 6,5% pada triwulan II 2017. Perbaikan

tersebut terkait dengan peningkatan ekspor CPO

merespons peningkatan permintaan global.

Selain itu, perbaikan kinerja industri pengolahan

juga tercermin dari volume produksi yang

meningkat.

Peningkatan kinerja industri juga tercermin dari

pemakaian listrik industri yang stabil pada level

10,0% (yoy) di triwulan II 2017. Pembangunan

beberapa pembangkit telah meningkatkan

kapasitas listrik sehingga di tahun 2017 Sumatera

Utara surplus daya listrik.

Grafik 1.37 Pemakaian Listrik Industri Triwulan I 2017

Perbaikan kinerja industri pengolahan juga

disertai dengan penyaluran kredit yang

meningkat, yakni dari 17,8% (yoy) menjadi 20,8%

(yoy). Masih positifnya prospek industri ke depan

Page 34: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

16

meningkatkan minat perbankan dalam

penyaluran kredit ke sektor ini. Masih tingginya

permintaan global dan domestik akan produksi

CPO menjadi faktor pendorong utama

peningkatan kinerja kredit industri pengolahan.

Dari sisi domestik, beberapa faktor lain yang

mendorong industri pengolahan adalah masih

tingginya konsumsi CPO dari domestik seiring

dengan diperpanjangnya implementasi program

mandatori biodiesel B20 (pencampuran solar

dengan 20% sawit untuk konsumsi domestik).

Grafik 1.38 Penyaluran Kredit Kategori Industri

Pengolahan

Peningkatan kinerja industri pengolahan juga

tidak lepas dari membaiknya ekspor seiring

dengan peningkatan permintaan khususnya dari

AS dan Tiongkok. Pada triwulan II 2017 volume

ekspor manufaktur meningkat dari 1,1% (yoy)

menjadi 15,9% (yoy). Selain itu, ekspor ke AS dan

Tiongkok juga meningkat signifikan yaitu masing-

masing sebesar 41,6% (yoy) dan 21,6% (yoy).

Grafik 1.39 Perkembangan Ekspor Manufaktur

Memasuki awal triwulan III 2017, perbaikan

kinerja industri pengolahan diperkirakan akan

terus berlanjut seiring dengan perbaikan

produksi dan penjualan di akhir semester I 2017.

Investasi juga diharapkan akan terus meningkat

seiring dengan membaiknya permintaan global.

Namun beberapa faktor risiko harus segera

dimitigasi yakni perbaikan iklim investasi yang

salah satunya dengan peningkatan pelayanan

birokrasi perizinan dan insentif bagi investor.

Selain itu, perbaikan sarana dan infrastruktur

pendukung juga mutlak diperlukan. Dari sisi

produksi keterbatasan bahan baku masih

menjadi hambatan dalam optimalisasi kinerja

sektor pengolahan. Selain itu, input biaya

produksi juga tidak efisien akibat dari masih

tingginya harga gas industri dan pungutan liar di

lapangan. Hal tersebut merupakan faktor yang

penting dalam mewujudkan hasil industri

Sumatera Utara yang berdaya saing tinggi.

Sektor konstruksi di triwulan I 2017 cenderung

stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

pada level 5,2% (yoy). Masih stagnannya kinerja

sektor konstruksi tersebut sejalan dengan

investasi bangunan yang tidak meningkat

signifikan. Selain itu, masih rendahnya serapan

belanja modal Pemerintah Daerah juga

menghambat laju kinerja sektor ini.

Grafik 1.40 Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan PBE

Page 35: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

17

Grafik 1.41 Penyaluran Kredit Kategori Konstruksi

Stagnannya kinerja sektor konstruksi juga

tercermin dari penyaluran kredit yang menurun

dari 21,0% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi

19,1% (yoy). Namun demikian, ke depan kinerja

kategori konstruksi diyakini akan terus meningkat

didasari dengan keyakinan fokus pemerintah

yang tetap memprioritaskan percepatan

pembangunan infrastruktur strategis ke depan.

Kendala yang dihadapi dalam perkembangan

lapangan usaha konstruksi adalah masih belum

optimalnya belanja modal pemerintah daerah.

Terlambatnya pengesahan APBD 2017 di

beberapa Kabupaten/Kota menyebabkan proses

pengadaan menjadi terlambat. Sehingga realisasi

serapan belanja khususnya belanja modal masih

minim. Selain itu, sektor pembangunan properti

juga melambat yang tercermin dari pertumbuhan

sektor real estate sebesar 9,3% (yoy) turun dari

9,8% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Memasuki triwulan III 2017 kinerja sektor

konstruksi diperkirakan mengalami perbaikan

terutama didorong oleh percepatan

pembangunan infrastruktur yang sudah ada

seperti pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung,

penambahan kapasitas Pelabuhan Belawan,

serta jalan tol Medan-Tebing tinggi. Sehingga,

pembangunan diperkirakan akan kembali

membaik pada triwulan mendatang.

Pada triwulan II 2017 sektor perdagangan

meningkat dari 4,8% (yoy) di triwulan lalu

menjadi 5,8% (yoy). Peningkatan tersebut

terutama didorong oleh tingkat konsumsi

masyarakat yang masih tinggi dan perbaikan

aktivitas perdagangan antar pulau. Peningkatan

aktivitas perdagangan tersebut didorong oleh

peningkatan kinerja industri manufaktur

domestik.

Peningkatan sektor perdagangan juga tercermin

dari meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang

tercermin dari occupancy rate hotel/penginapan

dan kunjungan wisatawan mancanegara yang

meningkat. Perayaan Idul Fitri dan libur anak

sekolah menyebabkan kunjungan wisata

meningkat.

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 1.42 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

dan Occupancy Rate

Sementara itu, dari sisi pemerintah, masih

rendahnya realisasi belanja khususnya belanja

barang juga telah menahan laju pertumbuhan

sektor perdagangan. Realisasi belanja barang

APBD Sumatera Utara pada triwulan II 2017

hanya mencapai 11,3% dari pagu belanja APBD

2017 dibandingkan pada tahun sebelumnya yang

mencapai 16,2%. Masih belum rampungnya

penetapan APBD 2017 di beberapa

kabupaten/kota dan masih berlangsungnya

proses pengadaan disinyalir menyebabkan

rendahnya realisasi belanja pada triwulan II 2017

tersebut sehingga turut menyebabkan capaian

kinerja sektor perdagangan tidak optimal.

Meskipun kinerja sektor perdagangan relatif

meningkat namun capaian pertumbuhan kredit

perdagangan justru terkontraksi. Di triwulan II

2017 kredit perdagangan tumbuh sebesar

terkontraksi sebesar -5,2% (yoy) dari 9,4% (yoy)

Page 36: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

18

pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kinerja sektor perdagangan

masih belum optimal.

Grafik 1.43 Penyaluran Kredit Kategori PBE

Memasuki triwulan III 2017, aktivitas

perdagangan diperkirakan akan menurun seiring

dengan pola musimannya pasca bulan Ramadhan

dan perayaan Idul Fitri. Aktivitas konsumsi

masyarakat akan sedikit menurun sehingga

menghambat kinerja sektor perdagangan.

Namun, ke depan perbaikan sektor pertanian dan

industri pengolahan dapat mendorong aktivitas

perdagangan antar daerah sehingga dapat

meningkatkan kinerja sektor perdagangan.

Kinerja sektor transportasi dan pergudangan

meningkat sejalan dengan peningkatan kinerja

industri pengolahan. Sehingga pada triwulan II

2017 industri pengolahan tumbuh sebesar 7,8%

(yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

sebesar 7,4% (yoy). Aktivitas perdagangan luar

negeri dan antar daerah juga mendorong

tingginya arus transportasi dan pergudangan

barang sehingga membutuhkan kapasitas

pergudangan yang memadai. Meningkatnya

aktivitas impor meningkatkan kebutuhan akan

pergudangan. Aktivitas bongkar di Sumatera

Utara meningkat dari 4,4% (yoy) menjadi 56,9%

(yoy).

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 1.44 Perkembangan Bongkar Muat Sumatera Utara

Peningkatan sektor transportasi tersebut juga

sejalan dengan jumlah penumpang udara pada

triwulan II 2017 yang meningkat sebesar 11,1%

(yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 4,5%

(yoy). Sementara itu, penumpang pelabuhan

cenderung melambat dari 38,2% (yoy) di triwulan

I 2017 menjadi sebesar 5,0% (yoy). Meningkatnya

jumlah penumpang udara tersebut terkait

dengan perayaan Idul Fitri. Selain itu,

peningkatan tersebut juga didorong oleh masih

tingginya aktivitas bisnis di Sumatera Utara

karena peningkatan kinerja industri pengolahan.

Memasuki awal triwulan III 2017, kinerja

transportasi dan pergudangan diperkirakan akan

melambat seiring dengan berakhirnya perayaan

Idul Fitri. Selain itu, berakhirnya periode puncak

produksi kelapa sawit juga akan berpengaruh

terhadap penurunan pembelian kendaraan berat

dan permintaan pergudangan. Hal tersebut juga

senada dengan kredit perbankan yang

terkontraksi lebih dalam sebesar -5,7% (yoy) dari

sebelumnya kontraksi -4,4% (yoy).

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 1.45 Perkembangan Penumpang Laut dan Udara

Page 37: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

19

Grafik 1.46 Penyaluran Kredit Kategori Transportasi dan

Pergudangan

Page 38: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

20

Agroindustri, Jantung Perekonomian Sumatera Utara

Porsi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sangat besar terhadap perekonomian Sumut (rata-

rata 5 tahun 2012-2016 sebesar 25,02%), namun dengan kecenderungan menurun. Hal ini salah

satunya disebabkan oleh adanya penurunan luas lahan pertanian. Namun demikian, andil sektor

pertanian masih menjadi yang terbesar di Sumut.

Tabel 1.5 Share dan Andil Thd Pertumbuhan Sektor Utama di Sumatera Utara

Sumatera Utara sebagai salah satu sentra tanaman pangan maupun perkebunan di Sumatera Utara

memiliki potensi pengembangan agroindustri yang cukup tinggi. Kesesuaian iklim dan kontur tanah

menjadikan agroindustri perkebunan berkembang dengan baik sekaligus menjadi pionir dalam proses

industrialisasi. Ketersediaan bahan baku agroindustri di Sumatera Utara cukup berlimpah bahkan

relatif unggul di kawasan Sumatera, terutama untuk komoditas kelapa sawit, nenas, karet, kopi, ikan

tangkap, ubi kayu dan jagung. Hal tersebut selaras dengan Rencana Induk Perindustrian Sumatera

Utara yang mengunggulkan empat komoditas prioritas, yaitu kelapa sawit, karet, kakao dan kopi.

Tabel 1.6 Pangsa Produksi Bahan Baku Per Provinsi di Sumatera Terhadap Nasional

Sumber: Departemen Regional 1 (Sumatera), Bank Indonesia

Potensi pengembangan industri kelapa sawit di Sumatera Utara sangat tinggi. Pertama,

Sumatera Utara merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Riau,

yaitu mencapai 5,3 juta ton pada tahun 2016 atau 15,9% dari total produksi kelapa sawit Indonesia.

Luas area perkebunan kelapa sawit mencapai 1,4 juta ha pada tahun 2017 yang terdiri dari 23%

Perkebunan Negara, 47% Perkebunan Swasta, dan 30% Perkebunan Rakyat. Kedua, industri kelapa

sawit di Sumatera Utara telah ditopang oleh adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang

turut didukung adanya Pelabuhan Kuala Tanjung yang direncanakan akan mulai dioperasikan pada

Sektor Utama dan Andil 2012 2013 2014 2015 2016

Pert. Ekonomi Sumut 6.45% 6.07% 5.23% 5.10% 5.18%

Share Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan25.40% 25.10% 24.80% 24.90% 24.90%

Andil Sektor Pertanian 1.60% 1.50% 1.30% 1.30% 1.30%

Andil Industri Pengolahan 1.30% 1.20% 1.00% 1.00% 1.00%

Andil Konstruksi 0.80% 0.70% 0.60% 0.60% 0.60%

Andil PBE 1.10% 1.10% 0.90% 0.90% 0.90%

PROVINSI

PANGSA KETERSEDIAAN BAHAN BAKU (%)

KARET LADA KOPI NENASKLP

SAWITUBI

KAYUTEBU

IKAN TANGKA

PJAGUNG KAKAO

TEMBAKAU

ACEH 2.4% 0.4% 7.5% 0.0% 3.3% 0.1% 0.0% 2.5% 1.1% 3.9% 1.2%

SUMUT 13.2% 0.1% 9.2% 14.0% 16.3% 7.4% 2.0% 8.8% 6.1% 4.4% 1.5%

SUMBAR 3.8% 0.3% 5.1% 0.0% 3.2% 1.0% 0.0% 3.5% 3.2% 8.1% 0.6%

RIAU 10.3% 0.0% 0.4% 5.3% 23.4% 0.5% 0.0% 1.9% 0.2% 0.5% 0.0%

JAMBI 8.2% 0.0% 2.0% 12.9% 6.2% 0.2% 0.0% 0.9% 0.2% 0.1% 0.1%

KEPRI 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.4% 0.0%

SUMSEL 29.9% 10.5% 20.4% 3.4% 9.7% 1.0% 4.6% 1.6% 1.0% 0.0% 0.0%

BENGKULU 2.9% 2.2% 8.5% 0.0% 2.7% 0.4% 0.0% 1.0% 0.4% 0.6% 0.0%

LAMPUNG 4.1% 17.9% 16.4% 32.9% 1.5% 33.9% 24.8% 2.5% 9.0% 3.5% 0.5%

BABEL 1.5% 38.7% 0.0% 0.4% 1.8% 0.2% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0%

SUMATERA 76.9% 70.1% 69.3% 68.9% 68.3% 44.6% 31.4% 27.9% 21.2% 21.7% 4.0%

Suplemen 1

Page 39: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

21

akhir tahun 2017. KEK Sei Mangkei merupakan embrio center of Excellence pengembangan teknologi

industri hilir kelapa sawit. Namun demikian, perusahaan yang berada di kawasan industri tersebut

baru melakukan pengolahan sampai dengan level 2 (oleochemical). KEK Sei Mangkei memiliki prospek

yang baik terutama bagi para investor yang melakukan bisnis pada industri kelapa sawit seperti

biofuel, oleokimia, surfaktan, kertas, pupuk organik, dan pakan ternak.

Secara umum, industri kelapa sawit di Sumatera telah menghasilkan produk dengan nilai

tambah yang relatif lebih tinggi, yaitu oleochemical, disusul dengan CPO dengan nilai tambah output

yang mencapai 1,44 kali dari nilai input dan minyak goreng dengan nilai tambah output yang mencapai

3,24 kali dari nilai input. Meskipun demikian, peluang untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah

yang lebih tinggi masih relatif tinggi mengingat potensi pengembangan produk turunan kelapa sawit

yang cukup lebar. Dari pohon hilirisasi Kemenperin, terdapat lebih dari 100 produk turunan sawit

dimana mayoritas sudah dikembangkan oleh Malaysia. Sementara itu, Indonesia baru dapat

mengembangkan ±47 produk dimana rencana kerja tersebut sudah direncanakan dari 2007 dan

cenderung stagnan di beberapa tahun terakhir. Peluang permintaan domestik juga cukup tinggi terkait

dengan adanya mandatory pemanfaatan biodiesel kelapa sawit.

Sumber: Departemen Regional 1, Sumatera

Grafik 1.48 Pangsa Produksi dan Nilai Tambah Produk

Kelapa Sawit Sumatera

Grafik 1.49. Peluang Permintaan Domestik

Potensi pengembangan industri karet di Sumatera Utara juga cukup baik terkait dengan melimpahnya

pasokan bahan baku. Sumatera Utara merupakan produsen karet terbesar kedua di Indonesia setelah

Provinsi Sumatera Selatan, yaitu mencapai 418 ribu ton pada tahun 2016 atau mencapai 13,3% dari

total produksi karet Indonesia. Perkebunan karet rakyat (90%) mendominasi perkebunan nasional

dengan produk olahan yang masih terbatas berupa karet remah (crumb rubber). Padahal, crumb

rubber hanya memberikan nilai tambah output yang hanya mencapai 1,17 kali dari nilai input.

Pengembangan perkebunan karet terkendala dengan rendahnya produktivitas kebun karet rakyat

akibat banyaknya areal perkebunan yang sudah tua, rusak dan tidak produktif, penggunaan bibit

bukan klon unggul serta kondisi kebun yang menyerupai hutan. Sementara itu, industri hilir karet

relatif terbatas yang turut diikuti dengan pasokan dunia yang masih melimpah.

0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Biodiesel (juta KL) Kebutuhan CPO (juta Ton) Kapasitas Terpasang (juta KL)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-30

-20

-10

0

10

20

30

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Thou

sand

s

Thou

sand

s Produksi Konsumsi Gap (RHS)

Page 40: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

22

Sumber: Departemen Regional 1 (Sumatera), BI

Grafik 1.50. Pangsa Produksi dan Nilai Tambah Produk

Karet Sumatera

Grafik 1.51 Produksi dan Konsumsi Karet Dunia

Komoditas kopi juga menjadi salah satu komoditas yang diunggulkan dalam Rencana Induk

Perindustrian Sumatera Utara. Hal tersebut tidak terlepas dari kuantitas kopi yang melimpah yang

diimbangi dengan kualitas yang baik. Luas lahan kopi di Sumut mencapai 80.688 ha yang dimiliki oleh

perkebunan rakyat dan perusahaan swasta. Lahan tersebut ditanami kopi Arabica yang hidup di

dataran tinggi (>1000 dpl) dan robusta yang dapat hidup di dataran rendah (<1000 dpl). Sementara

itu, produksi kopi dalam lima tahun terakhir relatif stabil yaitu mencapai 59.272 ton pada tahun 2013.

Tidak berbeda dari karet, sebagian besar produksi kopi di Sumatera masih diolah dalam bentuk

pembersihan dan sortasi saja sehingga nilai tambah yang dihasilkan cukup kecil, yaitu 1,02 dari nilai

inputnya.

Sumber: Departemen Regional 1 (Sumatera), BI

Grafik 1.52. Pangsa Produksi dan Nilai Tambah Produk

Kopi Sumatera

Sumber: Departemen Regional 1 (Sumatera), BI

Grafik 1.53 Pangsa Produksi dan Nilai Tambah

Produk Ikan Olahan Sumatera

Potensi industri perikanan juga cukup tinggi mengingat panjangnya garis pantai dimiliki oleh Sumatera

Utara. Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara mampu memproduksi ikan hingga 572.149 ton per

tahun. Dengan demikian, Sumatera Utara berkontribusi terhadap 54,3% produksi ikan di Sumatera.

Keterbatasan penerapan teknologi dan sarana prasana perikanan menyebabkan industri perikanan

Sumatera terhambat. Mayoritas produksi pengolahan ikan dalam bentuk ikan beku. Sementara,

pengolahan lain yang bernilai tambah tinggi hanya mencapai 22%.

Page 41: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

23

Tabel Tabel 1.7 Potensi Industri Perikanan Sumatera Utara

Sumber: Departemen Regional 1 (Sumatera), Bank Indonesia

Mengingat masih rendahnya nilai tambah produk agroindustri, kecuali kelapa sawit, pengembangan

agroindustri ke depannya masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Dalam mengoptimalkan

nilai tambah dari produk perkebunan yang dihasilkan di Sumatera Utara, Sumatera Utara telah

dilengkapi oleh beberapa kawasan aglomerasi industri, diantaranya adalah KIM Belawan, KIM Star

Tanjung Morawa, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung serta

adanya Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Ke depannya, pengembangan agroindustri di Sumatera Utara masih dihadapkan pada beberapa

tantangan, diantaranya adalah:

Agroindustri Tanaman Pertanian

a. Kabupaten/kota sentra produksi pada umumnya belum memiliki roadmap pengembangan

kawasan.

b. Belum adanya strategi yang jelas untuk mengatasi anjloknya harga di tingkat petani sehingga

mampu menjaga keinginan petani untuk terus melakukan aktivitas tanam.

c. Kualitas produksi tanaman hortikultura yang belum bisa memenuhi standarisasi industri yang

ada, terutama terkait dengan konsistensi kualitas dan pasokan.

d. Industrialisasi (hilirisasi) tanaman bawang merah dalam bentuk olahan belum dapat dilakukan di

Sumatera Utara, hal ini disebabkan oleh kualitas rendemen bawang merah Sumatera Utara jauh

dibawah kualitas rendemen bawang merah dari Jawa (Brebes).

e. Belum terdapat penerapan teknologi seperti screen house.

Agroindustri Tanaman Perkebunan

a. Belum rampungnya Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang

membatasi pelaksanaan ekstensifikasi areal perkebunan.

WilayahProduksi

(ton)

Ekspor

(ton)

% Ekspor/

Prod

Aceh 159,484 127 0.08%

Medan 572,149 75,374 13.17%

Padang 225,198 189 0.08%

Pekanbaru 125,689 3,624 2.88%

Batam 139,331 22,12 15.88%

Jambi 55,234 - 0.00%

Palembang 101,563 4,902 4.83%

Bengkulu 62,391 - 0.00%

Lampung 164,155 27,813 16.94%

SUMATERA 1,605,194 134,149 8.36%

Page 42: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

24

b. Rendahnya mutu tanaman sawit karena terbatasnya pengetahuan petani sawit. Sementara,

pabrik kelapa sawit hanya mau menerima Tanda Buah Segar (TBS) dengan kualitas baik. Hal ini

menyebabkan masih terdapat idle capacity di Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

c. Mayoritas importir menginginkan produk hasil perkebunan bersertifikat, contoh Kelapa Sawit

bersertifikat ISPO dan Kopi bersertifikat Indeks Geografis (IG). Saat ini, sertifikasi IG untuk

tanaman kopi telah dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal dan Sipirok.

d. Terdapat keterbatasan dana pemerintah dalam mengembangkan agroindustri

e. Terdapat kendala listrik di Kawasan Industri Sei Mangkei yang menyebabkan biaya produksi

meningkat. Begitu juga dengan harga gas yang relatif tinggi (dibandingkan pulau Jawa) serta

durabilitas listrik yang masih rendah sehingga menurunkan daya saing.

f. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, baik infrastruktur perhubungan, infrastruktur

pendukung seperti listrik dan SDM.

g. Belum berkembang secara luas kemitraan antara agroindustri skala besar/sedang dengan

agroindustri skala kecil/rumah tangga

h. Perkebunan kakao di Sumatera Utara yang mayoritas berasal dari Asahan dan Batu Bara semakin

berkurang seiring dengan peralihan lahan perkebunan kakao menjadi sawit. Saat ini Dinas

Perkebunan telah berhasil mendorong petani kakao untuk tetap mempertahankan tanaman

kakao, mengingat harga sawit cenderung fluktuatif, sementara kakao relatif stabil.

Dengan demikian, agar pengembangan agroindustri dapat optimal, beberapa hal yang telah

dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung pengembangan agroindustri di

Sumatera Utara, diantaranya adalah:

a. Pemberian bantuan bibit cabe merah, bantuan pupuk dan bahan kimia dan bantuan bahan

pembantu. Adapun realisasi anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas

Perkebunan selaku SKPD yang bertindak langsung dalam pengembangan agroindustri hingga

triwulan II 2017 telah mencapai Rp122miliar.

b. Melakukan sosialisasi tentang tata cara menanam dan merawat tanaman perkebunan dengan

baik. Dinas Perkebunan Sumatera Utara sendiri lebih memprioritaskan peningkatan produksi

untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman kopi. Sementara untuk tanaman karet lebih

diprioritaskan pada produksi bokar bersih (off farm).

c. Menyusun roadmap pengembangan agroindustri yang telah disusun sejak tahun 2014. Adapun

hasil identifikasi industri strategis untuk masing-masing kota-kabupaten di Sumatera Utara

diantaranya adalah:

Page 43: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

25

Tabel 1.8 Produk Unggulan Per Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

No Kab/Kota Produk Unggulan

1 Kab. Karo Jeruk, sayur mayur, buah-buahan segar, umbi-umbian, kakao, getah

pinus, dolomite, batu perlfart, kapur tohor

2 Kab. Deli Serdang Keripik ubi (opak)

3 Kota Medan Sepatu dan produk kulit, sirup marquisa, sulam/bordir, konveksi dan

furniture

4 Kab. Serdang Bedagai Dodol, keripik/kerupuk ubi, emping tempe, tahu, anyaman, bambu

ijuk, bordir, tenun ulos, tapioka

5 Kab. Langkat Abon ikan, terasi, nata de coco, keramik gerabah dan bordir

6 Kota Tebing Tinggi Crumb rubber, tapioka dan roti kacang

7 Kab. Humbahas Kopi

8 Kab. Labura Kerupuk ledong, keripik ubi, terasi

9 Kota Tanjung Balai Tepung kelapa, minyak kelapa, kerajinan batok kelapa, lidi, arang

batok kelapa, ikan dan udang

10 Kab. Batu Bara Kelapa, ubi, melinjo dan aluminium

11 Kab. Taput Tenun ulos, kacang sihobuk dan pande besi

12 Kab. Pakpak Bharat Kopi

13 Kab. Dairi Kopi, jagung, gambir dan jeruk

14 Kota Binjai Buah rambutan dan jambu madu

15 Kab. Asahan Sepatu bunut dan batang kelapa

16 Kab. Paluta Anyaman tikar pandan dan pande besi

17 Kab. Padang lawas Kopi, madu, kerajinan batang kelapa, rotan dan gula aren

18 Kab. Madina Kelapa sawit, karet dan aren

19 Kab. Samosir Ukiran kayu, tenun gerabah dan kopi losung

20 Kota

Padangsidimpuan

Makanan dan minuman ringan, furniture dari kayu, anyaman dari

bambu, rotan, gula aren, tempe tahu, batu bara, tenun ulos dan

souvenir

21 Kab. Tapsel Olahan buah salak, anyaman rotan, anyaman bambu, tenun ATBM,

pande besi, gula semut, keripik ubi, pandai besi dan konveksi

22 Kab. Labuhan batu Pandai besi, turunan kelapa sawit, dodol nenas, selai nenas, sirup

nenas, keripik ubi, keripik jahe, keripik pisang, sirup jahe dan kerupuk

udang

Page 44: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

26

23 Kab. Labusel Pandai besi, kerajinan lidi, kelapa sawit, karet, keripik ubi, keripik

jange, dodol labu, jus pinang dan jus jahe, selai nenas, keripik pisang,

kerupuk udang, bordir, jahe instan, kerajinan koran bekas

24 Kota Sibolga Makanan olahan ikan, kerupuk ikan, kerupuk kemplang, kerupuk

jange, ikan asin, ikan tawar, kerupuk kentang, batik ulos, sepatu dan

sendal

25 Kab. Tapteng Karet, kelapa, rotan, kayu, bambu, anyaman pandan berduri, hasil

hutan, pinang, perikanan dan meubeul

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Page 45: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

27

Page 46: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KEUANGAN PEMERINTAH

28

BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH

Sesuai dengan polanya, belanja fiskal Sumatera Utara baik yang dibiayai oleh APBD Provinsi,

APBD Kabupaten/Kota, maupun APBN triwulan I 2017 masih relatif rendah. Realisasi belanja

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota hanya mencapai 5,7%, lebih

rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 14,1%. Namun

demikian, realisasi APBN pada triwulan laporan mencatat realisasi yang meningkat, yaitu

sebesar 13,5% dari target, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 11%,

sehingga diperkirakan mendorong pertumbuhan konsumsi Pemerintah pada triwulan laporan

dengan kapasitas terbatas.

ULOS RAGI HIDUP (PUCA)

Page 47: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

29

2.1 Gambaran Umum

Total anggaran belanja fiskal Sumatera Utara tahun 2017 (di luar Kabupaten/Kota) mencapai Rp40,3

Triliun, meliputi belanja APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp13 Triliun dan

belanja APBN sebesar Rp27,3 Triliun.

Tabel 2.2 Ringkasan Realisasi Belanja APBD Provinsi Sumatera Triwulan II 2017

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Hingga triwulan II 2017, realisasi anggaran

belanja Provinsi Sumatera Utara dan APBN di

Sumatera Utara relatif terjaga meskipun lebih

rendah dibandingkan realisasi tahun

sebelumnya. Realisasi anggaran belanja APBD

Provinsi Sumatera Utara mencapai 33,7% atau

lebih rendah dibandingkan tingkat realisasi

triwulan II 2016 (53,5%). Kondisi ini disebabkan

oleh implementasi Peraturan Pemerintah No.18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Reorganisasi perangkat daerah Provinsi

Sumatera Utara. Akibatnya, APBD baru

direalisasikan pada 31 Januari 2017 dan realisasi

anggaran oleh masing-masing SKPD baru dimulai

pada Maret 2017. Realisasi terbesar dari

keseluruhan APBD terdapat pada pos belanja

transfer yang mencapai 60% (Tabel 4.1).

Di sisi lain, realisasi belanja APBN di Provinsi

Sumatera Utara hingga triwulan II 2017 mencapai

Rp6,9 Triliun atau 35,5% dari pagu anggaran

sebesar Rp19,5 Triliun. Angka ini lebih tinggi dari

realisasi APBN triwulan II tahun 2016 yang

mencapai Rp6,7 Triliun atau 35%. Secara Pagu

nominal, APBN Provinsi Sumatera Utara Tahun

2017 meningkat 1% (yoy) dibandingkan APBN

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.

Dari sisi pendapatan, realisasi permintaan APBD

provinsi Sumatera Utara hingga triwulan II 2016

mencapai 51,4% terhadap pagu Tahun 2017.

Tingkat realisasi ini lebih baik dibanding

pencapaian pada triwulan II 2016 sebesar 48,8%.

Tingginya realisasi pendapatan ini terutama

didorong oleh realisasi Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah yang cukup tinggi yakni

mencapai 109,5%, angka ini lebih tinggi dari

triwulan II 2016 sebesar 6,8%.

Grafik 2.1. Perbandingan realisasi pendapatan dan belanja

APBD Provinsi Sumatera Utara

2.2 APBD Provinsi Sumatera Utara

Dukungan fiskal Provinsi Sumatera Utara untuk

tahun 2016 mencapaiRp12,1 Triliun untuk

anggaran pendapatan dan Rp13 Triliun untuk

anggaran belanja dan transfer. Adapun anggaran

Milyar Rp % Milyar Rp % Milyar Rp %

I Pendapatan 10.055 4.909 48,8% 12.170 2.813 23,1% 6.250 51,4% 21,0%

1 Pendapatan Asli Daerah 4.691 2.208 47,1% 4.925 991 20,1% 2.347 47,7% 5,0%

2 Dana Perimbangan 5.142 2.685 52,2% 7.235 1.814 25,1% 3.891 53,8% 40,7%

II Belanja 10.181 3.960 38,9% 13.038 815 6,3% 4.395 33,7% 28,1%

1 Belanja Operasional 6.228 2.391 38,4% 8.777 592 6,7% 3.180 36,2% 40,9%

2 Belanja Modal 1.165 33 2,9% 2.258 - 0,0% 23 1,0% 93,8%

3 Belanja Tidak Terduga 10,0 1,5 15,0% 18,0 - 0,0% 0,6 3,3% 80,0%

4 Belanja Transfer 2.775 - 0,0% 1.982 222 11,2% 1.190 60,0% -28,6%

III Penerimaan Daerah 536 523,9 97,7% 945 1.154 122,1% 1.154 122,1% 76,3%

IV Pengeluaran Daerah 411 0 0,0% 78 0 0,0% 0 0,0% -81,0%

Komponen InvestasiNoRealisasi Tw I 2017 Realisasi Tw II 2017 Growth

(yoy)

APBD 2017

(Rp Milyar)

Realisasi Tw II 2016APBD 2016

(Rp Milyar)

Page 48: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

30

belanja meningkat sebesar 76,1% dibanding

anggaran belanja tahun 2016 sebesar Rp7,4

Triliun. Secara umum, baik anggaran pendapatan

maupun belanja pada APBD Provinsi Sumatera

Utara terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya.

Secara ringkas, presentase realisasi baik pada

anggaran belanja pendapatan hingga triwulan II

2017 lebih baik dibanding realisasi triwulan I

tahun 2017. Dari sisi pertumbuhan tahunan,

pertumbuhan realisasi belanja pada triwulan I

2017 sedikit melambat dibanding triwulan yang

sama tahun sebelumnya, dimana pada triwulan II

Tahun 2016 terdapat lonjakan pada realisasi

belanja APBD. Sejalan dengan hal tersebut, pos

Penerimaan Daerah untuk APBD Provinsi

Sumatera Utara tahun 2017 mencapai Rp1,1

Triliun tumbuh 76,3%, lebih tinggi dari pagu APBD

2016 sebesar Rp536 Miliar

2.2.1 Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera

Utara

Grafik 2.2. Perbandingan Proporsi PAD dan Dana

Perimbangan pada Struktur APBD Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan anggaran pendapatan daerah

Provinsi Sumatera Utara terutama ditopang oleh

Dana Perimbangan yang tumbuh 40,7%,

khususnya didorong oleh peningkatan pada Dana

Alokasi Khusus (DAK) yang meningkat cukup

signifikan dari Rp152,3 Miliar pada tahun 2016

menjadi Rp.4 Triliun pada tahun 2017. Kondisi ini

disebabkan oleh peralihan kewenangan

termasuk pengalokasian dana beberapa program

yang sebelumnya diberikan kepada

Kabupaten/Kota menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dimulai

pada Tahun 2017. Dana tersebut terutama

berasal dari sektor pendidikan, khususnya dana

BOS untuk Sekolah Menengah Pertama dan

Sekolah Menengah Atas. Selain itu, Pos Dana

Penyesuaian juga dialihkan ke Pos Dana Alokasi

Khusus. Pengalihan ini juga turut mengakibatkan

pertumbuhan yang cukup tinggi untuk pos Dana

Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Tahun 2017.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang umumnya

menjadi pendorong pertumbuhan pada struktur

APBD tahun 2017 memiliki share 40,7% dari total

anggaran. Meskipun begitu, PAD Provinsi

Sumatera Utara mulai tumbuh 5% (yoy)

dibandingkan tahun sebelumnya yang

terkontraksi -10% (yoy). Pajak Daerah masih

menjadi pendorong pertumbuhan PAD pada

APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2017.

Target penerimaan pajak daerah tahun 2017

meningkat sebesar 8,6%% lebih tinggi dari target

penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp4,1

Triliun. Target penerimaan pajak ini diindikasikan

berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak

Air Permukaan. Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Utara memperkirakan realisasi

penerimaan pajak dari kendaraan bermotor

dapat mencapai Rp.1,6 Triliun.

Selain itu, APBD Provinsi Sumatera Utara juga

meneriman dana Bantuan Keuangan sebesar

Rp2,5 Triliun. Jumlah ini meningkat signifikan dari

tahun 2016 sebesar Rp222 Miliar. Dana tersebut

nantinya dialokasikan untuk Bantuan Sosial

dalam bentuk dana persiapan untuk PILGUBSU

2018 untuk Komisi Pemilihan Umum dan

BAWASLU Sumatera Utara serta bantuan untuk

pembangunan Masjid Agung.

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera

Utara triwulan II 2017 mencapai 36,1% lebih

rendah dari triwulanII tahun 2016 sebesar 49,2%.

Realisasi pendapatan tertinggi berasal dari lain-

lain pendapatan yang mencapai 109,9% dan

Page 49: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

31

Dana Perimbangan sebesar 53,8%. Meskipun

realisasi mengalami perlambatan, alokasi

pendapatan pada APBD Provinsi Sumatera Utara

kembali mengalami peningkatan yang cukup

signifikan mencapai 22% (yoy) dibandingkan

dengan tahun 2016 yang tumbuh 15% (yoy).

Tabel 2.2 Rincian Realisasi Pendapatan pada APBD Provinsi Sumatera Triwulan II 2017

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara pada

triwulan II tahun 2017 mencapai 47,7% sedikit

lebih tinggi dari realisasi triwulan yang sama

tahun sebelumnya yang mencapai 47%.

Peningkatan ini terutama didorong oleh realisasi

Pajak Daerah yang mencapai 45,3% dan lain-

lainnya PAD yang mencapai 93,9% lebih tinggi

dari triwulan II tahun 2016. Peningkatan Pajak

Daerah tersebut diindikasikan berasal dari pajak

kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.

Beberapa program telah dipersiapkan dalam

rangka peningkatan Pajak Daerah. Program

tersebut antara lain, sensus kendaraan yang saat

ini telah mencapai 220.00 unit, rancangan perda

untuk upaya paksa penagihan PKB, perluasan

layanan pembayaran pajak hingga insentif

pemotongan denda hingga 80% untuk menarik

minat masyarakat untuk membayar pajak.

Sedangkan realisasi Retribusi Daerah (44,2%) dan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (64,4%)

lebih rendah baik secara realisasi maupun dari

sisi alokasi. Alokasi retribusi daerah mengalami

penurunan -1,5% pada APBD 2017. Penurunan ini

diindikasikan sebagai dampak dari dibatalkannya

beberapa Peraturan Daerah (PERDA) di Provinsi

Sumatera Utara yang dinilai menghambat

investasi. Beberapa PERDA tersebut antara lain :

1. PERDA No.5 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pembentukan Badan Usaha

Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. PERDA No.15 Tahun 2009 tentang

Pembangunan Penataan Menara

Telekomunikasi Bersama;

3. PERDA No.4 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Air Tanah;

4. PERDA No. 3 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Panas Bumi

5. PERDA No.6 Tahun 2013 tentang

Retribusi Daerah;

6. PERDA No.3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum.

APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

menargetkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah sebesar Rp178,7 Miliar atau

lebih rendah 17,9% dari alokasi tahun 2016.

Penurunan ini disebabkan minimnya penyertaan

modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Potensial mengingat kinerja beberapa

perusahaan yang sempat lesu pada 2 tahun

terakhir akibat dari melemahnya harga

komoditas kelapa sawit. Selanjutnya,

Nominal % Realisasi Nominal % Realisasi

I PAD 4.691,4 2.208,4 47,1% 4.925,6 2347,8 47,7% 5,0%

a Pajak Daerah 4.131,9 1.839,1 44,5% 4.486,8 2.034,4 45,3% 8,6%

b Retribusi Daerah 34,4 15,3 44,5% 33,9 15 44,2% -1,5%

c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 338,2 243,0 71,9% 277,5 178,7 64,4% -17,9%

d Lain-lain PAD 186,8 110,9 59,4% 127,3 119,5 93,9% -31,9%

II Dana Perimbangan 5.142,1 1.189,0 23,1% 7.235,4 3891,7 53,8% 40,7%

a Bagi Hasil Pajak 515,9 224,1 43,4% 567,8 298,1 52,5% 10,1%

b Dana Alokasi Umum 1.386,6 919,2 66,3% 2.638,7 1454,5 55,1% 90,3%

c Dana Alokasi Khusus 3.188,5 45,6 1,4% 4.028,7 2130 52,9% 26,4%

III Lain-lain Pendapatan 222,2 1.512,0 680,5% 9.533,9 10.476,3 109,9% 4190,7%

a Bantuan Keuangan (Hibah) 222,2 7,6 3,4% 9.533,9 2549,4 26,7% 4190,7%

b Lain-lain penerimaan - 7,7 - - 7926,9 - -

c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.036,6 1.496,7 49,3% - - - -

9.973,9 4.909,7 49,2% 12.170,5 4.395,3 36,1% 22,0%

Realisasi Tw. II Realisasi Tw. IIUraian

Pagu

2016Pagu 2017

% Growth

(yoy)No

Total Pendapatan

Page 50: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

32

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana

untuk meningkatkan kontribusi pada Perusahaan

Daerah melalui penyertaan modal. Akan tetapi

fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada

tahun ini adalah melalukan pelunasan hutang

kepada daerah.

Realisasi Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menjadi pos pendapatan

dengan alokasi tertinggi pada APBD tahun 2017

yang mencapai 59,5% dari total anggaran.

Anggaran terbesar terdapat pada pos Dana

Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai Rp2,1

Triliun dengan realisasi sampai dengan triwulan II

tahun 2016 mencapai 52,9%. Kondisi ini

disebabkan oleh peralihan kewenangan beserta

alokasi anggaran beberapa program yang

sebelumnya menjadi program pemerintah

Kabupaten/Kota menjadi program Pemerintah

Daerah Provinsi. Berdasarkan Undang-undang

No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, beberapa Urusan pemerintah wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan

tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan

pemukiman, perlindungan masyarakat dan

sosial2. Dana Alokasi Khusus di Sumatera Utara

sebesar Rp345 Miliar dengan pembagian DAK

reguler sebesar Rp84,3 Miliar dan DAK

Penugasan sebesar Rp260,7 Miliar. Mengacu

pada Juknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar

Rp.188 Miliar diutamakan untuk sekolah yang

berada di lokasi prioritas pengembangan SMK

(Sekolah Menengah Kejuruan) di Sumatera Utara

beradai di Kawasan Industri Sei Mangke dan

Kawasan Industri Pariwisata Danau Toba.

Tabel 2.3. Tabel Pengalihan Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Selain Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

(DAU) juga mengalami peningkatan sampai

dengan 90,3%. Selain alokasi dasar yaitu gaji dan

formasi PNSD tahun 2016 yang mencapai Rp992

Miliar, peningkatan ini juga terjadi akibat dari

implementasi Undang-undang No.23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pada

tahun 2017. Meskipun tumbuh cukup signifikan,

realisasi DAU Provinsi Sumatera Utara pada

triwulan II 2017 mencapai 55,1% lebih rendah

No Urusan Peralihan Urusan/Kewenangan

1 Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi

2 Kehutanan Dari Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi

3 Ketenagakerjaan Dari Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi

4

ESDM

Dari Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi

Dari Kabupaten Kota ke Pusat

Dari Provinsi ke Pusat

5

Perhubungan

Dari Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi

Dari Kabupaten Kota ke Pusat

Dari Provinsi ke Pusat

6Perikanan

Dari Kabupaten Kota ke Pusat

Dari Provinsi ke Pusat

7BKKBN

Dari Kabupaten Kota ke Pusat

Dari Provinsi ke Pusat

8 Metrologi Legal Dari Provinsi ke Kabupaten Kota

Page 51: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

33

dari triwulan yang sama tahun 2016 yang

mencapai 66,3% termasuk realisasi DAU dinamis.

Pada pos pendapatan APBD 2017, dikenal juga

nomenklatur PAD dinamis yang realisasinya

mengikuti instruksi pemerintah pusat. Sehingga,

realisasi yang rendah tersebut belum dapat

mencerminkan kondisi riil realisasi pemerintah

daerah terhadap pendapatannya. Salah satu yang

menjadi komponen perhitungan DAU adalah

Kapasitas Fiskal suatu daerah. Rasio Derajat

Otonomi Fiskal Sumatera Utara masih berada

pada kategori rendah dengan Indeks Kapasitas

Fiskal 0,31. Kapasitas Fiskal adalah gambaran

kemampuan keuangan masing-masing daerah

yang dicerminkan melalui penerimaan untuk

APBD3 untuk membiayai tugas pemerintah

setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan

dengan jumlah penduduk miskin. Realisasi Dana

Bagi Hasil Pajak triwulan II tahun 2017 mencapai

52,5% lebih tinggi dari capaian triwulan II tahun

2016 yang mencapai 43,4%. Dibandingkan tahun

2016, dana Bagi Hasil Pajak meningkat 10,1%.

Dana bagi hasil pajak ini relatif meningkat dan

menjadi fokus pemerintah provinsi Sumatera

Utara. Dana ini digunakan untuk pembayaran

hutang kekurangan bayar bagi hasil pajak kepada

Kabupaten/Kota pada tahun 2015. Jumlah dana

yang telah disalurkan ke 33 Kabupaten/Kota

adalah sebesar Rp298,1 Miliar dari keseluruhan

anggaran sebesar Rp567,8 Miliar.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pada komponen lain-lain pendapatan, realisasi

sampai dengan triwulan II 2017 mencapai Rp.10

Triliun atau 109,9%, melebihi pagu yang

ditetapkan dalam APBD. Dana lain-lain

pendapatan tumbuh sangat signifikan dibanding

APBD 2016. Dana ini berasal dari lain-lain

penerimaan sebesar Rp.7,9 Triliun. Sedangkan

untuk bantuan keuangan hibah telah terealisasi

sebesar 26,7% pada triwulan II tahun 2017.

Penyerapan anggaran ini jauh lebih tinggi dari

triwulan yang sama tahun 2016. Realisasi

anggaran digunakan untuk bantuan sosial dalam

bentuk pembangunan Masjid Agung dan

persiapan Pemilihan Umum Kepala 2018.

Tabel 2.3 Rincian Realisasi Belanja pada APBD Provinsi Sumatera Triwulan II 2017

2.2.2 Anggaran Belanja Provinsi Sumatera

Utara

Anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara tahun 2017 sebesar Rp13,0 Triliun atau

meningkat sebesar 31,0% dibanding tahun 2016.

Peningkatan tertinggi terdapat pada pos Belanja

Lainnya (meliputi belanja tidak terduga) yang

meningkat 149,3% (yoy). Adapun peningkatan

Nominal % Realisasi Nominal % Realisasi

9.950,8 3.959,5 39,8% 13.037,7 4.395,3 33,7% 31,0%

1 Belanja Pegawai 1.547,2 660,4 42,7% 3.459,4 1.437,0 41,5% 123,6%

2 Belanja Barang dan Jasa 1.472,5 243,3 16,5% 2.484,2 281,6 11,3% 68,7%

3 Belanja Modal 1.243,2 33,4 2,7% 2.258,8 23,4 1,0% 81,7%

4 Belanja Bansos dan Hibah 5.680,2 1.487,3 26,2% 3.133,9 1.461,9 46,6% -44,8%

5 Transfer 2.775,0 - 0,0% 1.982,4 1.190,6 60,1% -28,6%

6 Belanja Lainnya 7,5 1.534,9 20465,3% 18,7 0,6 3,2% 149,3%

% Growth

(yoy)No Uraian Pagu 2016

Realisasi Tw. IIPagu 2017

Realisasi Tw. II

Belanja

Page 52: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

34

terbesar lainnya terjadi pada anggaran belanja

pegawai yang meningkat sebesar 123,6% (yoy)

dari Rp1,5 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp3,4

Triliun pada tahun anggaran berjalan.

Peningkatan ini salah satunya adalah untuk

pembayaran gaji pegawai dalam rangka

pengalihan fungsi dan kewenangan berdasarkan

Undang-undang Perangkat Daerah.

Sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial dan

Hibah terkontraksi -44,8% (yoy), sebagai dampak

pengalihan pos dana penyesuaian yang

sebelumnya ada di pos pendapatan APBD tahun

2016 dan kemudian dialokasikan pada pos DAK.

Sehingga pada neraca belanja, terjadi substitusi

dari pos belanja Bantuan Sosial dan Hibah dengan

pos Belanja Lainnya. Meskipun mengalami

penurunan yang cukup signifikan, pangsa Belanja

Bansos dan Hibah masih cukup tinggi, sebesar

24% dari total anggaran belanja.

Sejalan dengan perkembangan belanja pegawai,

anggaran untuk komponen belanja modal dan

belanja barang dan jasa juga mengalami

peningkatan masing-masing sebesar 81,7% (yoy)

dan 68,7% (yoy). Anggaran belanja modal tahun

2017 sebesar Rp2,2 Triliun dengan pangsa 17,3%

dari keseluruhan anggaran. Hal ini sejalan

dengan tema pembangunan baik di level nasional

maupun regional yang fokus pada percepatan

pembangunan infrastruktur. Selain itu komitmen

pemerintah untuk menjadikan Danau Toba

menjadi salah satu world heritage dan destinasi

wisata nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara juga mendorong percepatan penyelesaian

beberapa infrastruktur pendukung seperti

pembangunan jalan lingkar dalam dan luar

Kawasan Danau Toba serta pembangunan jalan

tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat-

Tarutung-Sibolga sejauh 175 km.

2.2.4 Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Utara

Penyerapan realisasi belanja triwulan II tahun

2017 adalah sebesar 33,7% melambat dari

realisasi triwulan II tahun 2016. Secara umum

hampir keseluruhan realisasi anggaran belanja

mengalami perlambatan dibandingkan triwulan

yang sama tahun sebelumnya.

Perlambatan ini terutama disebabkan oleh

implementasi Peraturan Pemerintah No. 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. APBD

baru diputuskan pada 31 Januari 2017 sedangkan

struktur organisasi Satuan Kerja Pemerintah

Daerah baru ditetapkan pada pertengahan

Februari 2017. Sehingga mulai pada bulan Maret

2017, masing-masing SKPD baru dapat

menjalankan kegiatan dan melakukan realisasi

anggaran. Sesuai polanya, realisasi belanja akan

terus meningkat dari triwulan I hingga akhir

tahun dimana puncak penyerapan biasanya

berlangsung pada triwulan IV (pola backloading).

Realisasi Belanja Pegawai pada triwulan II 2017

sebesar 41,5% lebih rendah dari triwulan II tahun

2016 sebesar 42,7%. Hal ini disebabkan oleh

breakdown penyaluran gaji ke-13 dan 14 pada

triwulan terpisah. Gaji ke-14 disalurkan pada Juni

2017 sedangkan gaji ke-13 disalurkan pada Juli

2017. Sedangkan pada tahun 2016, penyaluran

gaji ke-13 dan ke-14 direalisasikan pada triwulan

yang sama yaitu pada Juni 2016. Akan tetapi,

disebabkan oleh penyesuaian kewenangan

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

kota, jumlah pegawai PNSD yang menjadi

kewenangan pemerintah provinsi meningkat

signifikan. Pada akhirnya selisih realisasi

anggaran belanja pegawai triwulan II tahun 2016

dengan triwulan II tahun 2017 hanya sebesar

6,1%.

Realisasi belanja modal menjadi akun yang paling

terdampak dari terlambatnya pengesahan APBD

2017 dan restrukturisasi SKPD. Meskipun secara

jumlah tumbuh signifikan mencapai 81,7% dari

tahun sebelumnya sebesar Rp1,2 Triliun.

Realisasi belanja modal hanya mencapai 1% atau

Rp23 Miliar dari total anggaran Rp2,2 Triliun.

Selain belanja modal, realisasi belanja Barang dan

Jasa melambat dari 16,5% pada triwulan II tahun

2016 menjadi 11,3% pada triwulan II 2017.

Page 53: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

35

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Hibah

serta Belanja Transfer

Meskipun dari sisi nominal, anggaran belanja

Bansos dan Hibah dan Belanja Transfer

terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya,

realisasi kedua pos tersebut relatif tinggi.

Anggaran Belanja Bansos dan Hibah dan Belanja

Transfer masing-masing terealisasi sebesar

46,6% dan 60,1% pada triwulan II 2017. Angka ini

lebih tinggi dari realisasi belanja Bansos dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

untuk Provinsi Sumatera Utara4 mencapai Rp19,5

Triliun untuk tahun 2017 tumbuh 1%

dibandingkan APBN Provinsi Sumatera Utara

tahun 2016. Berdasarkan jenis belanja, pangsa

terbesar terdapat pada Belanja Pegawai yang

mencapai 39,1% dari total keseluruhan anggaran

yang dikucurkan pemerintah pusat ke Pegawai

Kementerian di Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan pangsa terkecil adalah Belanja

Bantuan Sosial yang mencapai Rp64 Miliar atau

0,3% dari keseluruhan anggaran. Proporsi

masing-masing pos relatif tumbuh stabil

dibandingkan tahun sebelumnya. Kecuali pos

belanja barang yang terkontaksi -4,9% (yoy)

dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pos

Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial

tumbuh 6,3% lebih tinggi dari APBD Provinsi

Sumatera Utara tahun 2016.

Berdasarkan fungsi, pos belanja Ekonomi

memiliki pangsa terbesar dari keseluruhan fungsi

mencapai 36%. Sedangkan fungsi dengan pangsa

terendah adalah Pariwisata dan Budaya yang

mencapai 0,1% dari keselurhan anggaran 2017.

Meskipun memiliki pangsa terkecil, fungsi

Pariwisata dan Budaya mencapai pertumbuhan

tertinggi pada angka 225%. Sementara itu, fungsi

Perumahan dan Fasilitas Umum terkontraksi -

30,2% (yoy) dibandingkan APBN Provinsi

Sumatera Utara tahun 2016.

Tabel 2.4 Realisasi APBN Triwulan I 2017

Pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah anggaran

APBN untuk dibelanjakan di Sumatera Utara. Belanja

digunakan untuk membiayai gaji pegawai kementerian atau

instansi Pemerintah Paerah yang berada di Sumatera Utara

dan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dicanangkan

oleh Pemerintah Daerah.

Pagu Pagu

Miliar Rp Miliar Rp %Pagu Miliar Rp Miliar Rp % Pagu

Belanja Pegawai 7.523 3003,3 39,9% 7.640 2845 37,2% 1,6%

Belanja Barang 6.009 1985 33,0% 5.717 1958,4 34,3% -4,9%

Belanja Modal 5.734 1540 26,9% 6.098 1840,5 30,2% 6,3%

Belanja Bantuan Sosial 64 23 35,9% 68 25 36,8% 6,3%

Agama 343 143,8 41,9% 439 151 34,4% 28,0%

Ekonomi 6.421 1.629,0 25,4% 7.022 1.881 26,8% 9,4%

Kesehatan 1.226 379,8 31,0% 1.093 370 33,9% -10,8%

Ketertiban dan Keamanan 3.196 1.465,0 45,8% 2.825 1.398 49,5% -11,6%

Lingkungan Hidup 344 95,9 27,9% 352 106 30,1% 2,3%

Pariwisata dan Budaya 4 1,2 30,0% 13 3 23,1% 225,0%

Pelayanan Umum 1.074 486,1 45,3% 857 367 42,8% -20,2%

Pendidikan 3.817 1.424,2 37,3% 4.023 1.476 36,7% 5,4%

Perlindungan Sosial 47 8,9 18,9% 45 8 17,3% -4,3%

Pertahanan 2.255 1.023,6 45,4% 2.428 1.073 44,2% 7,7%

Perumahan dan Fasilitas Umum 605 114,1 18,9% 422 94 22,2% -30,2%

Total 19.332 6.771,6 35,0% 19.519 6.927 35,5% 1,0%

% Growth

(yoy)Uraian

2016 2017

Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan Fungsi

Realisasi Tw II Realisasi Tw II

Page 54: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

36

Realisasi APBN Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Fungsi

Realisasi APBN Provinsi Sumatera Utara sampai

dengan triwulan II tahun 2017 mencapai Rp6,9

Triliun atau 35,5% dari Total Anggaran dan relatif

stabil dengan realisasi triwulan II tahun 2016.

Realisasi tertinggi terdapat pada fungsi

Ketertiban dan Keamanan yang mencapai 49,5%.

Belanja tertinggi terutama terjadi pada bulan Juni

2017 yang mencapai Rp331 Miliar terutama

untuk pos belanja gaji dan tunjangan serta

belanja Belanja barang untuk diserahkan kepada

masyarakat. Realisasi ini sehubungan dengan

pemberian tunjangan lebaran dan bantuan pada

bulan suci ramadhan. Sedangkan pos dengan

realisasi terendah adalah fungsi Perumahan dan

Fasilitas Umum sebesar Rp94 Miliar atau sebesar

22,2%. Kondisi ini sejalan dengan pola historisnya

dimana realisasi cenderung lebih rendah pada

awal tahun dan meningkat sampai dengan akhir

tahun. Hal ini disebabkan cukup lamanya proses

procurement.

Grafik 2.3 Pagu APBN di Sumatera Utara Berdasarkan

Fungsi

Sedangkan anggaran belanja untuk fungsi

ekonomi mencapai Rp1,8 Triliun, tumbuh 9,4%

(yoy) dibandingkan tahun 2016. Serapan

anggaran belanja fungsi ekonomi triwulan II

tahun 2017 mencapai 26,8%, lebih tinggi dari

triwulan II tahun 2017 yang mencapai 25,4%.

Serapan tertinggi terjadi pada bulan Mei untuk

sub pos Belanja Modal Jlaan, Irigasi dan Jaringan

yang mncapai RP320 Miliar.

Realisasi APBN Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi APBN Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan Jenis Belanja, pos Belanja Pegawai

menjadi pos dengan tingkat realisasi tertinggi

untuk triwulan II 2017. Serapan anggaran untuk

jenis belanja pegawai mencapai Rp2,8 Triliun

atasu 37,2% dari pagu anggaran. Angka ini lebih

rendah dari realisasi triwulan II tahun 2016 yang

mencapai 39,9%. Sejalan dengan realisasi Belanja

APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2017,

Tingginya realisasi dibandingkan keseluruhan

anggaran belanja 2017 disebabkan oleh

pengalokasian gaji ke-14 pada triwulan berjalan.

sedangkan rendahnya alokasi dibandingkan

triwulan yang sama tahun 2016, disebabkan oleh

alokasi tunjangan pegawai pada triwulan II tahun

2016 tidak hanya gaji ke-14 tetapi juga gaji ke-13.

Dibandingkan dengan triwulan II tahun 2016,

realisasi belanja bantuan sosial triwulan II tahun

2017 sebesar Rp25 Miliar atau 36,8%, lebih tinggi

dari realisasi triwulan II 2016 yang mencapai

Rp23 Miliar atau 35,9%.

Page 55: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

37

BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI

DAERAH

Membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II 2017 diikuti oleh terkendalinya

tekanan inflasi. Inflasi IHK pada triwulan II 2017 tercatat sebesar 3,75% (yoy), menurun dibanding

triwulan I 2017 sebesar 3,91% (yoy). Capaian tersebut juga berada dibawah inflasi nasional yang

mencapai 4,4% (yoy). Rendahnya capaian inflasi ini terutama didorong oleh membaiknya pasokan

pangan sehingga mendorong penurunan harga pangan yang cukup dalam dibandingkan tahun 2016.

Dengan capaian tersebut, inflasi tahun kalender Sumatera Utara baru mencapai -0,43% (ytd).

Dengan perkembangan tersebut dan inflasi Juli 2017 yang masih tercatat mengalami deflasi, inflasi

2017 diperkirakan berada pada kisaran sasaran inflasi 4±1%. Sementara itu, tekanan inflasi inti juga

relatif menurun ditopang oleh apresiasi nilai tukar ditengah tingkat pendapatan masyarakat yang

masih tertekan oleh penurunan harga komoditas perkebunan. Meskipun demikian, tingkat

optimisme masyarakat dalam merealisasikan aktivitas konsumsinya masih cukup baik yang

tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang cenderung meningkat. Di sisi lain, tekanan inflasi

Administered Prices justru cenderung menahan lebih dalamnya penurunan tekanan inflasi. Tekanan

inflasi administered prices cenderung meningkat terkait dengan adanya penyesuaian beberapa

komoditas yang diatur pemerintah. Secara umum, rendahnya capaian inflasi mendorong optimisme

capaian inflasi tahunan 2017 yang diperkirakan berada pada sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar

4±1%. Meski demikian, tetap patut diwaspadai risiko inflasi terkait dengan peningkatan tekanan

inflasi dari sisi administered prices terkait rencana penyesuaian BBM satu harga yang rencananya

akan dilaksanakan di penghujung tahun 2017.

ULOS BADAN PUCA

Page 56: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

38

3.1 Kondisi Umum

Membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera

Utara pada triwulan II 2017 diikuti oleh

terkendalinya tekanan inflasi. Inflasi IHK pada

triwulan II 2017 tercatat sebesar 3,75% (yoy),

menurun dibanding triwulan I 2017 sebesar

3,91% (yoy). Capaian tersebut di bawah inflasi

nasional yang mencapai 4,4% (yoy). Secara

spasial di Kawasan Sumatera, realisasi inflasi

tahunan Sumatera Utara merupakan yang

terendah di antara kawasan. Secara umum,

perkembangan inflasi Sumatera Utara hingga

triwulan II 2017 relatif rendah dan secara historis

merupakan realisasi inflasi triwulan II terendah

sejak 5 tahun terakhir. Rendahnya capaian inflasi

ini terutama didorong oleh membaiknya pasokan

pangan sehingga mendorong penurunan harga

pangan yang cukup tajam dibanding tahun 2016.

Dengan capaian ini, inflasi tahun kalender

Sumatera Utara baru mencapai -0,43% (ytd).

Dengan perkembangan tersebut dan inflasi Juli

2017 yang masih tercatat mengalami deflasi,

inflasi 2017 diperkirakan berada pada kisaran

sasaran inflasi 4±1%.

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.1 Inflasi Sumut dan Nasional

Berdasarkan disagregasinya, meredanya

tekanan inflasi Sumut pada triwulan II 2017

terutama didorong oleh penurunan tekanan

inflasi Volatile Foods. Kontribusi inflasi Volatile

Foods menurun tajam dari 0,65%(yoy/ triwulan I)

menjadi -0,22% (yoy). Sejalan dengan kondisi

tersebut kontribusi tekanan inflasi inti juga

menurun dari 2,4% (yoy) menjadi 1,9% (yoy).

Sementara, kontribusi administered prices

meningkat dari 0,85% (yoy) menjadi 1,99% (yoy).

Masih terasanya dampak penyesuaian tarif

PDAM serta tarif listrik terkait migrasi dari

golongan bersubsidi ke non subsidi mendorong

kenaikan tekanan inflasi Administered Prices.

Masih terbatasnya peningkatan permintaan

masyarakat terkait dengan perbaikan harga

komoditas perkebunan yang berjalan lambat

mendorong rendahnya demand pull inflation5

sehingga berkontribusi bagi menurunnya

tekanan inflasi inti pada triwulan II 2017.

Sementara itu, ekspektasi inflasi yang terkelola

dengan baik juga mendukung penurunan

kontribusi tekanan inflasi inti.

Pasokan pangan di pasaran yang membaik

mendorong penurunan tekanan inflasi volatile

foods. Dengan produksi yang lebih baik dari

tahun sebelumnya, pasokan khususnya bahan

pangan yang ada sejak awal tahun mencukupi

tingkat konsumsi masyarakat di Sumatera Utara.

Dengan demikian, di tengah kenaikan

permintaan untuk kebutuhan Hari Besar Besar

Keagamaan (HBKN) Ramadhan dan Lebaran,

harga pangan disepanjang triwulan II 2017

bergerak normal.

Sementara itu, beberapa kebijakan pemerintah

untuk melakukan penyesuaian terhadap

komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah

memberikan sumbangan inflasi Administered

Prices. Adanya penyesuaian tarif PDAM dan

penyesuaian tahap akhir tarif listrik untuk

program pengalihan beberapa pelanggan

golongan subsidi ke non subsidi menjadi

Page 57: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

39

penyebab utama meningkatnya tekanan inflasi

kelompok administered prices pada triwulan II

2017.

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2 Kontribusi Inflasi Sumatera Utara

Secara spasial, kenaikan tekanan inflasi terjadi

pada dua kota Survei Biaya Hidup (SBH) di

Sumatera Utara. Kota dengan kenaikan tekanan

inflasi tertajam adalah Kota Sibolga, yaitu dari

3,2% (yoy) menjadi 5,7% (yoy), diikuti kenaikan

pada Kota Padangsidimpuan dari 3,8% (yoy)

menjadi 5,2% (yoy). Sementara itu, penurunan

tekanan inflasi terjadi di Kota Medan dari 3,9%

(yoy) menjadi 3,6% (yoy) dan Kota

Pematangsiantar yang menurun dari 4,7% (yoy)

menjadi 3,6% (yoy).

INFLASI BULANAN (% mtm) April 2017 Mei 2017 Juni 2017

-0,4% 0,1% 0,3%

Tingkat Inflasi bulanan Sumatera Utara sepanjang

triwulan II 2017 lebih rendah dibandingkan

dengan rataan historisnya dalam beberapa tahun

terakhir. Pada bulan April 2017 Sumatera Utara

mencatatkan deflasi -0,4% (mtm), sementara

bulan Mei dan Juni 2017 tercatat inflasi yang

rendah yaitu masing-masing sebesar 0,1% (mtm)

dan 0,3% (mtm).

Riset Perdagangan Antar Wilayah (2015), Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Deflasi pada bulan April 2017 terutama didorong

oleh penurunan tekanan inflasi volatile foods dan

inflasi inti, sementara inflasi administered prices

cenderung mengalami kenaikan. Peningkatan

tekanan inflasi administered prices terutama

terjadi seiring dengan masih berlangsungnya

program migrasi pelanggan 900 VA subsidi ke non

subsidi.

Inflasi inti cenderung turun pada bulan April 2017

seiring dengan kembali menurunnya harga

komoditas perkebunan sebagai sumber utama

pendapatan masyarakat Sumatera Utara, yang

kemudian mendorong penurunan daya beli

masyarakat. Lebih lanjut, ekspektasi inflasi yang

terkelola dengan baik menjelang bulan

Ramadhan mampu mendorong rendahnya

tekanan inflasi inti pada periode tersebut.

Sementara itu, penurunan harga komoditas pangan kembali terjadi memasuki triwulan II 2017 yang ditandai dengan rendahnya tekanan inflasi kelompok volatile foods. Pasokan pangan di pasaran masih melimpah, terutama pada komoditas bumbu-bumbuan. Cabai merah menjadi kontributor utama rendahnya inflasi Volatile Foods pada April 2017. Panen di beberapa sentra produksi dan tingginya animo petani dalam bertani cabai merah yang diiringi dengan atensi pemerintah pada tahun 2017 dalam mendorong peningkatan produksi tanaman cabai melalui upaya khusus tanaman cabai merah bersama dengan bawang merah, padi, jagung dan kedelai. Sementara itu, masih berlangsungnya musim panen di kawasan Jawa, baik untuk komoditas bawang merah maupun sayur mayur, juga berkontribusi dalam penurunan tekanan inflasi kelompok ini. Sekitar 27% kebutuhan bawang merah di Kota Medan dipasok dari Brebes, Jawa Tengah6.

Page 58: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

40

Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan sepanjang Triwulan I 2017

Sumber BPS

Memasuki bulan Mei, tekanan inflasi tercatat

sebesar 0,1% (mtm). Kenaikan tekanan inflasi

terutama bersumber dari kelompok

Administered Prices. Kenaikan tekanan inflasi

kelompok Administered Prices terus berlanjut

seiring dengan dampak kenaikan tarif listrik pra

bayar daya 900VA. Selain itu, dampak

peningkatan penumpang udara di awal bulan

Ramadhan terhadap tarif angkutan udara dan

kenaikan harga bensin non subsidi (Pertamax dan

Pertamax Plus) seiring dengan harga minyak

dunia yang meningkat turut menjadi

penyumbang inflasi pada bulan tersebut.

Kelompok volatile foods masih mengalami deflasi

terutama didorong oleh berlanjutnya penurunan

beberapa komoditas pada subkelompok daging

yaitu daging sapi, daging ayam ras, dan ayam

hidup. Hal tersebut sejalan dengan komitmen

semua pihak untuk menjaga kecukupan pasokan

daging ayam ras dan daging sapi untuk

memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Lebaran.

Sementara itu, subkelompok bumbu-bumbuan

merupakan subkelompok dengan peningkatan

inflasi tertinggi. Peningkatan tersebut terutama

didorong oleh komoditas bawang putih dan cabai

merah. Peningkatan harga tersebut terutama

didorong oleh aktivitas konsumsi masyarakat

yang mulai meningkat.

Di kelompok inflasi inti Mei 2017 menunjukkan

ekspektasi inflasi yang terjaga. Kondisi tersebut

tercermin pada inflasi kelompok inti yang relatif

stabil, yang didukung juga oleh stabilitas nilai

tukar. Berdasarkan komoditasnya, stabilnya

tekanan inflasi inti tersebut didorong oleh harga

gula pasir seiring dengan penetapan harga

eceran tertinggi (HET) dari Pemerintah. Selain itu,

penurunan tarif ponsel juga menahan laju

tekanan inflasi inti.

Pada akhir triwulan II 2017,sesuai polanya inflasi

Sumatera Utara kembali meningkat, yaitu 0,3%

(mtm). Kembali meningkatnya tekanan inflasi

pada bulan Juni terutama didorong oleh inflasi

kelompok administered prices, sementara

tekanan volatile foods dan inflasi inti relatif

menurun.

Meningkatnya tekanan inflasi Administered

Prices turut menahan penurunan tekanan inflasi

lebih lanjut. Meningkatnya tekanan inflasi pada

kelompok ini terutama didorong oleh

penyesuaian tarif PDAM. Penyesuaian tarif PAM

akibat meningkatnya biaya operasional terkait

dengan tarif listrik yang terus meningkat, yang

didorong oleh kenaikan minyak dunia yang masih

berlanjut. Sementara itu, masih berlangsungnya

program migrasi pelanggan 900 VA subsidi ke non

subsidi turut mendorong meningkatnya tekanan

inflasi komoditas tarif listrik. Di sisi lain, sumber

tekanan inflasi dari tarif angkutan relatif rendah

seiring dengan ketersediaan alternatif moda

transportasi yang masih dapat memenuhi

lonjakan permintaan masyarakat dalam

menyemarakkan mudik Idul Fitri 2017.

Di Juni 2017 penurunan tekanan inflasi inti terjadi

seiring dengan apresiasi nilai tukar ditengah

tingkat pendapatan masyarakat yang masih

tertekan oleh penurunan harga komoditas

perkebunan. Meskipun demikian, tingkat

optimisme masyarakat dalam merealisasikan

aktivitas konsumsinya masih cukup baik yang

tercermin dari indeks Keyakinan Konsumen yang

cenderung meningkat. Sementara itu, baiknya

kondisi pasokan bahan pangan di pasaran

mampu mendorong kembali menurunnya

tekanan inflasi Volatile Foods.

Page 59: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

41

Meski penyesuaian tarif listrik bagi program

reformasi subsidi tepat guna telah selesai pada

bulan Mei 2017 lalu, namun tren perbaikan harga

minyak bumi dalam level yang cukup terbatas

berpotensi kembali disesuaikannya tarif listrik

maupun bahan bakar ke depan. Dengan melihat

risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID) Provinsi Sumatera Utara terus

meningkatkan koordinasi di level provinsi

maupun kabupaten/kota dalam menggiatkan

program-program pengendalian inflasi sesuai

dengan roadmap pengendalian inflasi yang telah

disusun sebelumnya, sehingga mampu

menggiring inflasi pada sasaran yang telah

ditetapkan.

3.2 Perkembangan Inflasi Non

Fundamental

Tekanan inflasi dari faktor non fundamental

meningkat. Kondisi tersebut terutama didorong

oleh peningkatan tekanan inflasi administered

prices sementara tekanan inflasi volatile foods

menurun. Membaiknya pasokan pangan

mendorong penurunan harga pangan, sementara

penyesuaian harga beberapa komoditas yang

diatur oleh pemerintah mendorong peningkatan

tekanan inflasi administered prices.

Sumber: BPS (diolah menggunakan pendekatan subkelompok)

Grafik 3.3 Disagregasi Inflasi Sumut Tahunan

Penurunan tekanan inflasi volatile foods masih

menjadi pendorong utama penurunan tekanan

inflasi pada triwulan II 2017. Inflasi volatile foods

turun tajam dari 2,9% (yoy) menjadi deflasi -

0,20% (yoy). Meredanya tekanan inflasi

kelompok ini terjadi pada subkelompok bumbu-

bumbuan, ikan segar, telur, susu, dan hasil-

hasilnya.

Harga bumbu-bumbuan terpantau mulai kembali

ke level yang relatif rendah sehingga mendorong

penurunan tekanan inflasi pada subkelompok

bumbu-bumbuan dari -7,96% (yoy) menjadi –

23,21% (yoy). Cabai merah menjadi komoditas

dengan kontribusi penurunan tekanan inflasi

tertinggi, yaitu sebesar -31,53% (yoy).

Membaiknya pasokan cabai merah di pasaran

mendorong penurunan harga cabai merah yang

tercatat tinggi di sepanjang tahun 2016 akibat

gangguan produksi. Aktivitas panen dan stok

yang melimpah pada beberapa sentra produksi

mendorong penurunan harga cabai merah yang

cukup signifikan.

Memasuki triwulan III 2017, tekanan inflasi

kelompok volatile foods diperkirakan meningkat

berkenaan dengan berakhirnya periode panen

raya komoditas pangan dan mulai memasuki

tahun ajaran baru. Di tengah konsumsi

masyarakat yang mulai termoderasi pasca

berakhirnya perayaan Lebaran, tekanan inflasi

dari komoditas pangan diperkirakan akan mulai

meningkat. Tekanan tersebut terutama

bersumber dari subkelompok bahan makanan

seperti daging dan bumbu-bumbuan. Potensi

kenaikan daging sapi sudah terlihat pasca

Lebaran dimana harga cenderung tetap pada

level yang tinggi.

Terkendalinya inflasi Lebaran pada tahun 2017

merupakan hasil koordinasi dan upaya berbagai

pihak terkait di seluruh kabupaten/kota dalam

menjaga pasokan komoditas pangan. Namun

demikian, daging sapi masih mengalami kenaikan

yang cukup signifikan serta terdapat indikasi

terjadinya defisit cabai merah di bulan Agustus

karena data luas tanam Mei turun cukup drastis.

Guna memitigasi hal tersebut, TPID Provinsi

Sumatera Utara melalui Disperindag Provinsi

Sumatera Utara akan mengoptimalkan kerjasama

perdagangan antar provinsi dan bersama dengan

Bulog akan melakukan hilirisasi guna

meningkatkan produksi cabai dengan

memperdayakan BUMD dan asosiasi yang ada. Di

sisi lain, terkendalinya inflasi Lebaran 2017 tidak

Page 60: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

42

terlepas dari peran BULOG yang senantiasa

menjaga kecukupan stok beras.

Sumber: BULOG

Grafik 3.4 Stok Beras Bulog

Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi

administered prices (AP) cenderung menahan

lebih dalamnya penurunan tekanan inflasi.

Tekanan inflasi administered prices cenderung

meningkat. Peningkatan tekanan inflasi terutama

terjadi pada subkelompok Bahan Bakar,

Penerangan dan Air. Sementara itu, tekanan

inflasi subkelompok Minuman yang Tidak

Beralkohol relatif menurun.

Tekanan inflasi subkelompok Bahan Bakar,

Penerangan dan Air meningkat signifikan dari -

8,3% (yoy) menjadi 22,2% (yoy). Adanya

kebijakan pemerintah dalam menerapkan

kebijakan subsidi tepat sasaran untuk pelanggan

listrik rumah tangga daya 900 VA mendorong

peningkatan tarif listrik7.

Periode puncak inflasi yang pada umumnya

terjadi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri

telah terlalui dengan baik. Pasokan masih terus

membanjiri pasaran sehingga masih dapat

memenuhi lonjakan permintaan masyarakat

hingga semester pertama tahun 2017. Kondisi

yang relatif baik ini diperkirakan akan terus

berlanjut mengingat periode panen raya kedua

Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga

Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero)

umumnya terjadi menjelang akhir tahun

berjalan.

Di sisi lain, kondisi cuaca diperkirakan masih

cukup kondusif dalam menopang aktivitas panen

tanaman pangan. Sehingga, lonjakan permintaan

akhir tahun yang biasanya meningkat

diperkirakan masih dapat direspon dengan baik

oleh kondisi pasokan di pasaran. Sementara itu,

masih rendahnya kenaikan harga komoditas

perkebunan diperkirakan akan menahan laju

permintaan masyarakat.

Lebih lanjut, potensi risiko inflasi dari sisi

Administered Prices ke depan masih cukup tinggi

utamanya didorong oleh rencana pemberlakuan

BBM satu harga. Meski penyesuaian tarif listrik

bagi program reformasi subsidi tepat guna telah

selesai pada bulan Mei 2017 lalu, namun tren

perbaikan harga minyak bumi meski dalam level

yang cukup terbatas menimbulkan potensi

kembali disesuaikannya tarif listrik maupun

bahan bakar ke depan.

3.3 Perkembangan Inflasi

Fundamental

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan

ekonomi, tekanan inflasi inti turut melandai dari

4,6% (yoy) menjadi 3,6% (yoy). Penurunan

tekanan inflasi inti ditopang oleh relatif

terjaganya permintaan masyarakat yang masih

dapat direspon dengan baik oleh sisi penawaran.

Hal tersebut juga turut diiringi oleh stabilitas nilai

tukar yang relatif terjaga serta ekspektasi inflasi

yang terkelola dengan baik.

Tingginya kebutuhan komunikasi dalam rangka

Lebaran, persiapan menyambut tahun ajaran

baru, serta kebutuhan dalam memenuhi

Page 61: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

43

makanan dan minuman khas Lebaran

mendorong tekanan pada inflasi inti. Tingginya

permintaan masyarakat ini turut terkonfirmasi

dari Indeks Keyakinan Konsumen yang cenderung

meningkat pada bulan Juni 2017. Hal ini

mencerminkan daya beli masyarakat yang masih

kuat seiring dengan adanya pencairan Tunjangan

Hari Raya (THR) dan gaji ke 14 bagi PNS meski ada

tekanan penurunan harga komoditas

perkebunan.

Sementara itu, ekspektasi inflasi diperkirakan

relatif tertekan, tercermin pada ekspektasi inflasi

di level pedagang yang bergerak moderat.

Namun demikian, nilai tukar yang cenderung

apresiatif pada periode mendatang diperkirakan

akan mendorong perbaikan ekspektasi inflasi

kedepan.

Grafik 3.5 Ekspektasi Inflasi

Grafik 3.6 Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika

Memasuki awal triwulan III 2017 peningkatan

tekanan inflasi terutama didorong oleh

peningkatan tekanan inflasi inti terutama

menjelang masuk sekolah. Meningkatnya

permintaan masyarakat dalam persiapan masuk

sekolah mendorong lonjakan permintaan pada

subkelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga.

Realisasi inflasi Juli yang sebesar 0,25% (mtm)

atau 3,82% (yoy) menunjukkan bahwa tekanan

inflasi yang relatif masih terkendali. Kondisi

tersebut juga didukung oleh kondisi pasokan

uang masih terjaga.

3.4 Inflasi Menurut Kelompok

Barang dan Jasa

Berdasarkan kelompok barang dan jasa,

stabilnya tekanan inflasi pada triwulan II 2017

didorong oleh meredanya tekanan inflasi

kelompok bahan makanan dan sandang. Kedua

kelompok tersebut berkontribusi dalam inflasi

umum Sumatera Utara dengan pangsa mencapai

47%. Sementara itu, kelompok barang dan jasa

lainnya cenderung stabil bahkan meningkat.

Tabel 3.2 Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

3.4.1 Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan merupakan

kelompok dengan penurunan tekanan inflasi

tertinggi pada triwulan II 2017, yaitu dari 3,5%

(yoy) menjadi 0,2% (yoy). Penurunan tekanan

inflasi tertajam terjadi pada subkelompok

bumbu-bumbuan yang turun signifikan dari -

8,0% (yoy) menjadi -23,2% (yoy) disusul oleh ikan

segar yang turun dari 12,8% (yoy) menjadi 11,7%

(yoy), dan diikuti oleh subkelompok telur, susu,

dan hasil-hasilnya dari 2,6% (yoy) menjadi 1,3%

(yoy).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,

penurunan tekanan inflasi kelompok bumbu-

bumbuan, terutama oleh komoditas cabai merah

dan bawang putih, terjadi seiring dengan masih

terpenuhinya permintaan masyarakat oleh

kondisi pasokan yang ada. Beberapa sentra cabai

merah di Sumatera Utara juga telah melakukan

aktivitas panen di dataran tinggi, terutama

Kabupaten Karo. Penurunan tekanan inflasi juga

I II III IV I II

Bahan Makanan 14.8 5.4 12.5 14.9 3.5 0.2

Makanan Jadi, Minuman, Rokok&Tembakau 10.8 11.9 13.5 11.9 6.9 5.5

Perumahan, Air, listrik, Gas & BB 3.0 1.6 1.9 2.5 4.4 7.6

Sandang 4.8 6.3 7.2 2.8 1.2 -1.1

Kesehatan 4.9 4.7 4.5 4.8 5.0 3.8

Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 6.0 6.5 4.5 4.1 4.1 3.6

Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 1.8 -1.1 -2.0 -1.8 1.9 3.8

Umum 7.2 4.3 6.0 6.3 3.9 3.8

Kelompok2016 2017

Arah

Page 62: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

44

ditopang oleh penurunan harga bawang merah

dan bawang putih seiring dengan baiknya

pasokan, yang dipenuhi baik oleh impor antar

daerah maupun impor luar negeri.

Penurunan tekanan inflasi juga terlihat pada

subkelompok sayur-sayuran yang turun dari 5,6%

(yoy) menjadi -2,1% (yoy). Penurunan

subkelompok ini terutama didorong oleh

penurunan tekanan inflasi pada komoditas daun

seledri yang turun dari 20,8% (yoy) menjadi -

39,6% (yoy) serta terong panjang yang turun dari

52,1% (yoy) menjadi 39,4% (yoy). Akibat erupsi

Gunung Sinabung kembali terjadi, menyebabkan

kerusakan pada tanaman pangan. Seiring dengan

baiknya pasokan cabe merah di pasaran,

permintaan cabe hijau sebagai substitusi cabe

merah juga cenderung menurun. Sementara itu,

tingkat permintaan masyarakat juga masih

terjaga dengan baik.

Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Bahan Makanan

Sumber: BPS, diolah

Sementara itu, berlanjutnya kenaikan inflasi

komoditas ikan diawetkan menahan penurunan

tekanan inflasi kelompok bahan makanan lebih

lanjut. Subkelompok ini meningkat dari 24,6%

(yoy) menjadi 29,1% (yoy). Hal ini didorong oleh

kondisi pasokan yang semakin menipis seiring

dengan menurunnya aktivitas melaut nelayan.

Kenaikan tekanan inflasi terutama terjadi pada

komoditas ikan campur, teri, dan kembung rebus.

Kenaikan tekanan inflasi subkelompok buah-

buahan juga mendorong kenaikan tekanan inflasi

bahan makanan, terutama yang bersumber dari

komoditas tomat buah. Akibat abu vulkanik yang

keluar dari erupsi Gunung Sinabung

menyebabkan banyak tanaman mengalami

kerusakan. Abu vulkanik dengan kondisi yang

cukup tebal menghinggapi tanaman milik

masyarakat sehingga tanaman musnah dan gagal

pertumbuhan.

Begitu juga dengan subkelompok lemak dan

minyak yang cenderung meningkat dari 6,3%

(yoy) menjadi 7,0% (yoy). Hal ini terutama

didorong oleh meningkatnya harga kelapa dari

6,2% (yoy) menjadi 9,7% (yoy). Peningkatan

kebutuhan akan komoditas kelapa dalam

penggunaannya sebagai komponen makanan

santan pada Ramadhan dan Idul Fitri

menyebabkan tingginya permintaan terhadap

kelapa.

Memasuki triwulan III 2017, tekanan inflasi

kelompok bahan makanan mulai meningkat ke

4,7% (yoy). Hal ini didorong terutama oleh

kenaikan tekanan inflasi pada subkelompok

daging dan hasil-hasilnya. Potensi kenaikan

daging sapi sudah terlihat pasca Lebaran dimana

harga cenderung tetap pada level yang cukup

tinggi.

3.4.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman,

Rokok dan Tembakau

Penurunan harga bahan baku juga mendorong

rendahnya capaian inflasi kelompok makanan

jadi, minuman, rokok dan tembakau dari 6,9%

(yoy) menjadi 5,6% (yoy). Penurunan tekanan

inflasi terjadi pada subkelompok minuman yang

tidak beralkohol. Rendahnya capaian inflasi

subkelompok minuman yang tidak beralkohol

terutama pada komoditas jus buah. Hal tersebut

berkaitan dengan maraknya penjualan jus buah

sebagai hidangan pembuka pada masa

Ramadhan sehingga pasokan terpenuhi.

Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman,

Rokok, dan Tembakau

Memasuki triwulan III 2017, tekanan inflasi

kelompok ini kembali menurun dari 5,6% (yoy)

menjadi 5,0% (yoy). Penurunan tekanan inflasi

I II III IV I II

BAHAN MAKANAN 14.8 5.4 12.5 14.9 3.5 0.18

Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 7.7 6.3 1.7 -1.5 -0.1 0.6

Daging dan Hasil-hasilnya 12.4 9.8 -0.5 4.6 4.6 -3.4

Ikan Segar 0.3 -0.9 3.0 4.3 12.8 11.8

Ikan Diawetkan 2.5 0.6 0.7 10.1 24.6 29.1

Telur, Susu dan Hasil-hasilnya 7.9 4.6 3.1 3.7 2.6 1.3

Sayur-sayuran 10.6 15.0 17.6 16.0 5.6 -2.1

Kacang-kacangan 8.3 11.2 8.9 8.2 2.2 0.7

Buah-buahan 4.9 1.8 -0.8 -1.1 1.8 4.0

Bumbu-bumbuan 101.2 8.8 83.5 88.5 -8.0 -23.2

Lemak dan Minyak -2.3 -1.5 5.0 6.2 6.4 7.0

Bahan Makanan Lainnya 6.5 9.5 9.9 10.1 11.2 5.8

Arah Kelompok2016 2017

I II III IV I II

MAKANAN JADI 10.7 11.9 13.5 11.9 6.9 5.5

Makanan Jadi 7.1 7.9 9.4 9.5 5.0 5.6

Minuman yang Tidak Beralkohol 8.8 12.8 12.1 12.2 9.3 -0.7

Tembakau dan Minuman Beralkohol 18.7 18.6 21.5 15.3 8.4 8.5

Kelompok Arah 2016 2017

Page 63: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

45

terutama didorong oleh penurunan tekanan

inflasi subkelompok minuman yang tidak

beralkohol.

3.4.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas

dan Bahan Bakar

Tekanan inflasi kelompok perumahan, air, listrik,

gas dan bahan bakar relatif meningkat dari 4,4%

(yoy) menjadi 7,6% (yoy). Hal ini terutama

didorong oleh peningkatan tekanan inflasi

subkelompok bahan bakar, penerangan dan air

sementara tekanan inflasi subkelompok lain

cenderung stabil bahkan menurun.

Melonjaknya tekanan inflasi subkelompok bahan

bakar, penerangan dan air dari -8,3% (yoy)

menjadi 22,2% (yoy) terutama didorong oleh

kenaikan tarif listrik akibat adanya proses migrasi

pelanggan subsidi untuk golongan 900 VA, yang

disertai dengan kenaikan tarif listrik untuk

pelanggan listrik non subsidi seiring dengan

perkembangan harga minyak WTI yang

meningkat serta nilai tukar yang cenderung

depresiatif.

Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas

dan Bahan Bakar

Pada bulan Juli 2017, tekanan inflasi kelompok

perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

menurun dari 7,6% (yoy) pada Juni 2017 menjadi

7,1% (yoy). Penurunan tekanan inflasi pada

seluruh subkelompok diperkirakan stabil setelah

selesainya penyesuaian subsidi tarif listrik pada

Juni 2017 dan rencana Pemerintah untuk tidak

menaikkan harga BBM hingga akhir tahun.

3.4.4 Kelompok Sandang

Penurunan tekanan inflasi kelompok sandang

dari 1,2% (yoy) menjadi -1,1% (yoy) juga turut

mendorong penurunan tekanan inflasi pada

triwulan II 2017. Penurunan tekanan inflasi

kelompok ini terutama didorong oleh

berakhirnya puncak permintaan masyarakat akan

komoditas sandang yang biasanya memuncak

pada akhir periode Lebaran.

Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Sandang

Memasuki bulan Juli 2017, tekanan inflasi

kelompok sandang relatif menurun. Melemahnya

tekanan harga pada kelompok sandang didorong

oleh penurunan tekanan harga pada

subkelompok komoditasnya seperti

subkelompok sandang pria dewasa dan

subkelompok sandang wanita dewasa.

3.4.5 Kelompok Kesehatan

Kelompok kesehatan pada triwulan II 2017

mengalami penurunan dari 5,0% (yoy) menjadi

3,8% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terjadi

pada seluruh subkelompok. Kenaikan tarif listrik

yang terjadi pada triwulan I mendorong kenaikan

biaya operasional penyelenggara jasa perawatan

jasmani. Dengan demikian, tarif gunting rambut

relatif meningkat.

Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Kesehatan

Memasuki semester II 2017, tekanan inflasi

kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga

masih relatif stabil di level 3,8% (yoy). Stabilisasi

kelompok ini tidak terlepas dari berakhirnya

periode masuknya tahun ajaran baru. Stabilisasi

ini diperkirakan terus berlanjut hingga akhir

triwulan III 2017.

3.4.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan

Olah Raga

Penurunan tekanan inflasi terjadi pada

pendidikan, rekreasi dan olahraga dari 4,1% (yoy)

menjadi 3,6% (yoy). Hal ini terutama didorong

oleh penurunan tekanan inflasi pada

I II III IV I II

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BB 3.0 1.6 1.9 2.5 4.4 7.6

Biaya Tempat Tinggal 4.3 3.5 3.2 3.0 2.6 2.4

Bahan Bakar, Penerangan dan Air -0.6 -3.7 -2.1 -0.6 8.3 22.2

Perlengkapan Rumah Tangga 6.3 8.4 8.7 7.0 4.9 3.0

Penyelenggaraan Rumah Tangga 3.9 2.3 2.4 3.8 4.0 3.5

Kelompok Arah 2016 2017

I II III IV I II

SANDANG 4.8 6.3 7.2 2.8 1.2 -1.1

Sandang Laki-Laki 2.7 2.4 4.3 -2.0 -1.3 -4.2

Sandang Wanita 10.1 11.0 8.8 5.1 -0.1 -1.4

Sandang Anak-Anak 3.5 5.1 5.5 1.9 2.1 -0.5

Barang Pribadi dan Sandang Lain 3.4 7.3 10.4 6.5 5.0 1.9

Kelompok Arah 2016 2017

I II III IV I II

KESEHATAN 4.9 4.7 4.5 4.8 5.0 3.8

Jasa Kesehatan 0.9 3.1 5.4 5.3 5.2 4.6

Obat-obatan 2.1 2.8 2.6 3.1 2.7 2.4

Jasa Perawatan Jasmani 2.4 6.0 6.2 6.3 8.9 6.8

Perawatan Jasmani dan Kosmetika 9.4 6.1 4.1 4.7 5.0 3.1

Kelompok Arah 2016 2017

Page 64: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

46

subkelompok pendidikan serta rekreasi.

Kenaikan tekanan inflasi terjadi pada

subkelompok perlengkapan/ peralatan

pendidikan dan olahraga.

Kelompok pendidikan cenderung mengalami

penurunan pada hampir seluruh subkelompok

karena belum memasuki masa tahun ajaran baru.

Dampak pergerakan inflasi akan terlihat pada

inflasi bulan depan.

Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan

Olahraga

Memasuki semester II 2017, tekanan inflasi

kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga

masih relatif stabil di level 3,0% (yoy). Stabilisasi

kelompok ini tidak terlepas dari berakhirnya

periode masuknya tahun ajaran baru. Stabilisasi

ini diperkirakan terus berlanjut hingga akhir

triwulan III 2017.

3.4.7 Kelompok Transportasi, Komunikasi dan

Jasa Keuangan

Naiknya tekanan inflasi kelompok transpor,

komunikasi dan jasa keuangan dari 1,9% (yoy)

menjadi 3,8% (yoy) menahan penurunan tekanan

inflasi umum lebih lanjut. Peningkatan tekanan

inflasi terutama didorong oleh peningkatan

tekanan inflasi subkelompok transpor.

Sementara itu, subkelompok komunikasi dan

pengiriman serta sarana dan penunjang transpor

mengalami penurunan tekanan inflasi sedangkan

tekanan inflasi jasa keuangan relatif minimal.

Sumber inflasi pada subkelompok transpor

diperkirakan terkait dengan dampak Lebaran dan

libur anak sekolah sehingga tarif angkutan udara

meningkat signifikan. Peningkatan tekanan inflasi

pada subkelompok transpor juga didorong oleh

peningkatan harga komoditas bensin, terutama

untuk bensin non subsidi seiring dengan tren

perbaikan harga minyak dunia yang masih cukup

kuat yang turut ditunjang oleh nilai tukar yang

cenderung apresiatif.

Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Transportasi, Komunikasi dan

Jasa Keuangan

Pada bulan Juli 2017, tekanan inflasi kelompok

transpor, komunikasi dan jasa keuangan

mengalami penurunan dari 3,8% (yoy) menjadi

3,4% (yoy). Penurunan ini terutama didorong

oleh berakhirnya penyesuaian harga bahan bakar

non subsidi seiring dengan perbaikan harga

komoditas minyak dunia. Kondisi ini diperkirakan

terus berlanjut hingga akhir triwulan III 2017..

3.5 Perbandingan Inflasi Antar

Provinsi/Kota di Sumatera

Secara agregat, laju inflasi tahunan Pulau

Sumatera pada triwulan II 2017 tercatat sebesar

3,7% (yoy), di atas laju inflasi nasional sebesar

4,4% (yoy). Hampir seluruh provinsi mencapai

tekanan inflasi di bawah 5%, kecuali Provinsi

Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan

Provinsi Bangka Belitung. Penurunan tekanan

inflasi terjadi terutama pada kelompok volatile

foods, sementara tekanan inflasi inti cenderung

stabil dan tekanan inflasi administered prices

cenderung meningkat.

Tabel 3.10 Inflasi Spasial Sumatera

PROVINSI Tw I-17 Tw II-17

ACEH 3,4 4,0

SUMUT 3,9 3,7

SUMBAR 3,8 5,0

RIAU 5,0 6,2

JAMBI 2,8 3,8

KEPRI 3,1 4,7

SUMSEL 3,7 4,3

BENGKULU 6,0 5,4

BABEL 6,4 7,1

LAMPUNG 3,7 4,9

3.6 Upaya Pengendalian Inflasi

Meski tekanan inflasi pada triwulan I 2017 relatif

rendah, namun koordinasi TPID se-Sumatera

I II III IV I II

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA 6.0 6.5 4.5 4.1 4.1 3.6

Pendidikan 9.2 10.1 7.0 6.9 6.9 6.1

Kursus-Kursus / Pelatihan 0.6 0.7 0.4 0.3 0.4 0.7

Perlengkapan / Peralatan Pendidikan 4.3 4.2 1.6 1.2 0.0 0.2

Rekreasi 1.6 2.1 1.4 -0.1 0.5 0.0

Olahraga 0.7 0.8 0.9 0.5 0.3 1.0

Kelompok Arah 2016 2017

I II III IV I II

TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 1.8 -1.1 -2.0 -1.8 1.9 3.8

Transpor 2.0 -2.0 -3.4 -3.3 -0.3 2.4

Komunikasi dan Pengiriman 0.1 0.1 0.6 2.1 4.2 4.0

Sarana dan Penunjang Transpor 3.5 3.8 4.1 3.4 18.7 17.6

Jasa Keuangan 1.5 1.6 1.6 1.6 0.0 0.0

Kelompok Arah 2016 2017

Page 65: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

47

Utara masih terus dieratkan untuk menjangkar

capaian inflasi tahun 2017 kembali ke

sasarannya, yaitu 4±1%. Adapun program

pengendalian harga telah disusun secara

sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan

roadmap pengendalian inflasi yang telah disusun

sebelumnya. Beberapa program diantaranya

meliputi:

1. Pembentukan BUMD pangan untuk stabilisasi

harga, menjamin ketersediaan pasokan dan

memangkas jalur distribusi. Dengan

keberadaan BUMD pangan, Pemerintah dapat

secara aktif melakukan pemenuhan pasokan,

pembelian dan penyaluran ke pedagang

eceran yang langsung berhubungan ke

konsumen sehingga beban yang harus

dibayarkan oleh konsumen berkurang.

Apabila dibutuhkan, BUMD pangan juga bisa

melakukan sourcing ke provinsi lain untuk

menambah pasokan di dalam provinsi serta

membantu melakukan penjualan ke provinsi

lain. Terdapat 2 BUMD pangan yang saat ini

sedang dalam proses pembentukan, yaitu

BUMD pangan Provinsi Sumut dan BUMD

pangan Kabupaten Deli Serdang.

2. Pembuatan pasar induk provinsi dan

pembenahan PD Pasar Kota Medan. Saat ini

Pemerintah Provinsi Sumut sedang dalam

tahap perencanaan pembuatan pasar induk

provinsi sekaligus sebagai tempat pemasaran

yang bersinergi dengan BUMD pangan

bentukan. Sementara pembenahan PD Pasar

Kota Medan akan terus dilakukan.

3. Penguatan peran Toko Tani. Toko Tani di

Sumatera Utara telah menjadi lokasi belanja

beras murah bagi para masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

berencana untuk menambah cabang Toko

Tani, serta melakukan perluasan wewenang

dengan menambah komoditas lainnya.Toko

Tani disini sekaligus berfungsi sebagai sarana

pemasaran, yang menjembatani antara

penjual dan konsumen akhir.

4. Perluasan area tanam dan peningkatan indeks

tanam padi. Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Sumatera Utara akan

berkoordinasi untuk melakukan perluasan

area tanam, khususnya untuk komoditas

pangan strategis seperti cabai merah. Salah

satunya, Deli Serdang, berkerja sama dengan

Bank Indonesia, akan mendirikan klaster cabai

merah dengan harapan dapat berfungsi

sebagai buffer pasokan bagi Kota Medan.

Selain itu, peningkatan indeks tanam melalui

modernisasi dan penggunaan bibit unggul,

juga terus diupayakan Dinas Pertanian untuk

peningkatan produksi padi Sumatera Utara.

5. Penguatan peran para penyuluh. Terjadinya

serangan virus kuning pada paruh kedua

tahun 2016 menjadi pelajaran berharga atas

pentingnya peran para penyuluh dalam

memberikan arahan bagi para petani sehingga

kejadian serupa tidak terjadi kembali.

6. Perencanaan tanam dan kalender tanam yang

terintegrasi dan akurat. Untuk menanggulangi

kejadian overproduksi atau kurangnya volume

panen, perencanaan tanam dan kalender

tanam yang lebih akurat dan terintegrasi di

level provinsi menjadi fokus utama TPID

Provinsi Sumut.

7. Penjajakan kerjasama dengan distributor

besar komoditas pangan. Melihat besarnya

kemampuan para distributor pangan dalam

menentukan harga, TPID Provinsi Sumut

berencana melakukan pendekatan dan

penyelarasan visi dengan distributor utama

komoditas pangan, agar mereka menjadi

bagian dalam pengendalian harga.

8. Melakukan penguatan basis data dalam

menunjang pengambilan keputusan maupun

perumusan program pengendalian inflasi

daerah.

Page 66: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

48

Pola Inflasi Menyambut Ramadhan

Puasa dan Lebaran umumnya merupakan salah salah satu moment dimana permintaan masyarakat akan barang

dan jasa meningkat. Ya, faktor psikologis-lah yang mendorong rasa ingin membeli lebih banyak dari biasanya.

Menyikapi hal tersebut, dalam rangka persiapan menjelang lebaran, Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-

Sumatera Utara melakukan rapat koordinasi guna memastikan seluruh ketersediaan pangan pokok dalam

kondisi cukup, dapat didistribusikan dengan baik, serta dalam kondisi yang layak. Di sisi lain, iklan layanan

masyarakat belanja bijak untuk mengelola ekspektasi inflasi serta talkshow ketersediaan pasokan pangan juga

tak henti ditayangkan di beberapa stasiun TV dan radio lokal. Selain itu, TPID Kota Medan juga berinisiatif

melakukan operasi pasar di 140 titik di Medan. BULOG sebagai buffer stok beras juga tak luput memastikan

ketersediaan beras menjelang lebaran serta melakukan penjualan barang kebutuhan pokok pada Rumah Bulog.

Selain itu, kedatangan Menteri Perdagangan, Bp.Enggartiasto Lukita, ke Sumatera Utara dalam rangka sosialisasi

penetapan HET Gula Pasir juga menjadi jurus jitu dalam mengelola inflasi lebaran

Hasilnya berbuah manis. Inflasi Lebaran Sumatera Utara Terkendali. Inflasi Juni 2017 tercatat sebesar 0,26%

(mtm) atau 3,75% (yoy). Inflasi pada musim lebaran kali ini merupakan inflasi terendah dalam tiga tahun terakhir.

Lebih lanjut, pencapaian inflasi Sumut secara bulanan dan kumulatif lebih rendah dibandingkan dengan nasional

yang tercatat sebesar 0,69% (mtm) dan 4,37% (yoy)

Tabel 3.11 Inflasi Sumut dan Nasional Bulan Juni 3 tahun terakhir

Sumber : BPS diolah

Grafik 3.7 Disagregasi Inflasi Sumut (yoy)

Secara tahunan, tekanan inflasi Sumatera Utara relatif menurun dari 4,29% (yoy) menjadi 3,75% (yoy).

Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan tekanan inflasi volatile foods. Tekanan inflasi ini

juga menurun sementara tekanan inflasi administered prices cenderung meningkat. Penurunan inflasi volatile

2015 2016

II II II Juli

IHK mtm 0.54 0.66 0.69 0.22

IHK yoy 7.26 3.45 4.37 3.88

IHK mtm 0.84 0.78 0.26 0.25

IHK yoy 7.82 4.32 3.75 3.82

2017Inflasi

Nasional

Sumatera Utara

Suplemen 3

Page 67: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

49

foods terutama didorong oleh penurunan harga cabai merah. Rendahnya inflasi kelompok ini juga didukung oleh

stabilitas harga beras.

Sumber : SPH Diolah

Grafik 3.8 Harga Bumbu-Bumbuan Grafik 3.9 Harga Beras

Penurunan tekanan inflasi inti dari 4,24% (yoy) menjadi 3,63% (yoy) terjadi seiring dengan apresiasi nilai tukar

yang terus terjadi ditengah tingkat pendapatan masyarakat yang masih terkendala penurunan harga komoditas

perkebunan. Adapun peningkatan tekanan inflasi administered prices menahan penurunan tekanan inflasi lebih

lanjut, yaitu dari 6,58% (yoy) menjadi 8,51% (yoy). Berlanjutnya program penyesuaian tarif listrik untuk beberapa

golongan yang disertai dengan penyesuaian tarif PDAM mendorong peningkatan tekanan inflasi kelompok ini.

Dengan demikian, inflasi tahun kalender Sumatera Utara pada bulan Juni 2017 masih relatif rendah, yaitu -0,43%

(ytd), jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 2,38% (ytd).

Hal ini tentunya tidak terlepas dari koordinasi dan komunikasi yang menjadi kunci dalam mengelola inflasi,

dukungan dan inisiatif TPID Sumatera Utara juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan rendahnya

inflasi. Untuk itu, terobosan program yang inovatif sangat diperlukan, khusunya dalam rangka pengendalian

inflasi Sumatera Utara.

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8

2015 2016 2017

Cabai Merah Bawang Merah

Page 68: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

50

Page 69: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

51

BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH,

PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

DAN UMKM

Membaiknya perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2017 ditopang oleh stabilitas keuangan Sumatera Utara yang relatif terjaga. Kinerja perbankan di Sumatera Utara menunjukkan intermediasi perbankan yang cukup baik yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang telah mencapai 92,2% disertai dengan risiko kredit yang masih di bawah level indikatif (2,8%). Meskipun demikian, kinerja perbankan masih belum optimal terkait dengan perkembangan aset, dana dan kredit yang cenderung melambat.

Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan perekonomian Sumatera Utara turut ditopang oleh kondisi ketahanan korporasi di Sumatera Utara yang masih terjaga. Risiko rentabilitas, solvabilitas, dan interest service coverage ratio membaik, sementara tingkat risiko likuiditas, turn over aset dan persediaan relatif stabil. Membaiknya kinerja korporasi pada triwulan II 2017 diperkirakan didorong oleh korporasi yang terus melakukan efisiensi akibat belum cukup kuatnya tingkat permintaan ditengah harga jual yang cenderung menurun.

ULOS RAGIHOTANG

Page 70: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

52

Tabel 4.1 Indikator Perbankan Provinsi Sumatera Utara

Membaiknya perekonomian Sumatera Utara

pada triwulan II 2017 ditopang oleh stabilitas

keuangan Sumatera Utara yang relatif terjaga.

Kinerja perbankan di Sumatera Utara

menunjukkan intermediasi perbankan yang

cukup baik yang tercermin dari Loan to Deposit

Ratio (LDR) yang telah mencapai 92,2% disertai

dengan risiko kredit yang masih di bawah level

indikatif (2,8%). Meskipun demikian, kinerja

perbankan masih belum optimal terkait dengan

perkembangan aset, dana dan kredit yang

cenderung melambat.

Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan

perekonomian Sumatera Utara turut ditopang

oleh kondisi ketahanan korporasi di Sumatera

Utara yang masih terjaga. Risiko rentabilitas,

solvabilitas, dan interest service coverage ratio

yang membaik, sementara tingkat risiko

likuiditas, turn over aset dan persediaan relatif

stabil. Membaiknya kinerja korporasi pada

triwulan II 2017 diperkirakan didorong oleh

korporasi yang terus melakukan efisiensi akibat

belum cukup kuatnya tingkat permintaan

ditengah harga jual yang cenderung menurun.

Sejalan dengan kinerja konsumsi RT yang

melambat pada triwulan II 2017, kinerja

keuangan rumah tangga masih terjaga. Hal

tersebut tercermin dari meningkatnya alokasi

tabungan dan meningkatnya jumlah rumah

tangga yang tidak melakukan pinjaman serta

pertumbuhan kredit perseorangan yang relatif

meningkat yang dibarengi dengan masih baiknya

kualitas kredit yang tercermin dari NPL rumah

tangga yang baru tercatat 2,6%.

Kinerja sektor UMKM secara keseluruhan

mengalami penurunan yang tercermin dari

penyaluran kredit UMKM yang justru melambat

secara signifikan dari 18,2% (yoy) menjadi 1,5%

(yoy) pada triwulan II 2017. Sektor UMKM juga

dihadapkan pada tekanan finansial seiring dengan

NPL yang telah berada di atas target indikatif 5%.

Mengingat peran UMKM yang cukup penting

dalam perekonomian, Bank Indonesia terus

melakukan berbagai program kerja untuk

pengembangan UMKM. Di sisi lain, Bank

Indonesia juga terus melakukan sinergi dan

kolaborasi untuk mendukung tercapainya

ketahanan dan kemandirian pangan dengan

melakukan pengembangan klaster.

Perkembangan perbankan

Sumatera Utara

Kondisi Umum

Membaiknya perekonomian Sumatera Utara

pada triwulan II 2017 belum diikuti oleh kinerja

perbankan. Hal tersebut tercermin dari beberapa

indikator kinerja perbankan yang cenderung

melambat, baik dari sisi aset, penyaluran kredit,

maupun kegiatan penghimpunan dana. Meskipun

demikian, kualitas kredit yang disalurkan masih

relatif terjaga, jauh dibawah level indikatifnya,

yaitu 5%. Begitu juga dengan intermediasi

perbankan yang masih berada dalam rentang

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada triwulan II 2017 aset perbankan di Sumatera

Utara tercatat sebesar Rp284,0 triliun. Dengan

demikian, aset Sumatera Utara relatif melambat

dari 15,2% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 10,5%

(yoy) seiring dengan perlambatan penyaluran

I II III IV I II III IV I II

Aset (Rp Miliar) 233,129.8 239,942.4 254,330.7 245,167.3 242,350.5 256,940.7 262,606.3 266,164.6 279,298.0 283,951.3

Growth Aset (%, yoy) 9.2 8.2 11.3 5.7 4.0 7.1 3.3 8.6 15.2 10.5

Kredit (Rp Miliar) 163,633.7 168,380.5 172,346.5 173,596.7 169,062.9 177,447.5 182,396.5 184,928.0 189,980.2 193,685.0

Growth Kredit (%, yoy) 10.4 8.7 9.7 6.6 3.3 5.4 5.8 6.5 12.4 9.2

DPK (Rp Miliar) 177,742.3 182,639.0 190,144.3 184,499.0 186,041.2 194,557.0 197,340.4 201,072.3 207,515.5 211,528.4

Growth DPK (%, YoY) 12.8 9.6 9.3 3.2 4.7 6.5 3.8 9.0 11.5 8.7

LDR 93.6 93.8 94.5 96.7 92.5 92.6 93.2 93.5 92.6 92.2

NPL 2.8 3.1 3.3 2.9 3.2 3.2 3.1 2.5 2.7 2.8

2015 2016 2017

Page 71: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

53

kredit dan DPK. Kegiatan penyaluran kredit yang

melambat lebih dalam dibandingkan dengan

penghimpunan DPK juga mendorong kembali

menurunnya Loan to Deposit Ratio (LDR) dari

92,6% menjadi 92,2%.

Didorong oleh tingginya kebutuhan akan uang

tunai pada periode Lebaran, Dana Pihak Ketiga

(DPK) melambat dari 11,5% (yoy) menjadi 8,7%

(yoy) pada triwulan II 2017. Perlambatan DPK ini

terutama didorong oleh perlambatan yang cukup

dalam pada komponen giro dan tabungan,

sementara deposito justru cenderung akseleratif.

Ditengah perbaikan perekonomian, kegiatan

penyaluran kredit8 di Sumatera Utara justru

relatif melambat dari 12,4% (yoy) menjadi 9,2%

(yoy). Melambatnya penyaluran kredit ini

diperkirakan didorong oleh belum cukup kuatnya

kegiatan ekonomi, baik domestik maupun ekspor.

Perlambatan penyaluran kredit ini juga diikuti

sedikit peningkatan non performing loan dari

2,7% menjadi 2,8%. Meskipun demikian, kualitas

kredit tersebut masih jauh dibawah level

indikatifnya, yaitu 5%.

Aset Perbankan

Pada triwulan II 2017 aset perbankan di Sumatera

Utara tercatat sebesar Rp284,0 triliun. Dengan

demikian, aset perbankan di wilayah Sumatera

Utara relatif melambat dari 15,2% (yoy) pada

triwulan lalu menjadi 10,5% (yoy). Melambatnya

aset perbankan di Sumatera Utara terkait

melambatnya pertumbuhan DPK dan kredit di

Sumatera Utara. Dalam kaitan tersebut,

perbankan melakukan efisiensi yang tercermin

dari rasio BOPO yang cenderung menurun

sehingga perbankan masih mampu mencetak

laba. Hal tersebut tercermin dari Net Interest

Margin (NIM) perbankan yang masih terjaga.

8 Menggunakan konsep penyaluran kredit berdasarkan lokasi

proyek, dimana setiap Bank di wilayah manapun dapat

Berdasarkan kegiatannya, perlambatan aset

terutama didorong oleh melambatnya aset bank

konvensional, yaitu dari 15,4% (yoy) menjadi

10,4% (yoy). Sementara itu aset bank Syariah

justru relatif membaik, yaitu dari 12,0% (yoy)

menjadi 12,6% (yoy).

Intermediasi Perbankan

Peran intermediasi perbankan di Sumatera Utara

pada triwulan II 2017 masih terjaga dengan baik

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu

berada pada level 92,2%. Nilai ini lebih rendah

dibandingkan dengan triwulan lalu yang tercatat

92,6%. Menurunnya Loan to Deposit Ratio (LDR)

di Provinsi Sumatera Utara didorong oleh

perlambatan penyaluran kredit yang lebih dalam

dibandingkan dengan perlambatan

penghimpunan dana. Menurunnya penyaluran

kredit didorong oleh masih belum cukup kuatnya

permintaan atas pembiayaan yang tercermin dari

masih lemahnya permintaan domestik serta

kinerja neraca perdagangan eksternal yang

cenderung menurun. Namun, tingkat suku bunga

cenderung stabil. Sementara tingginya kebutuhan

uang tunai pada periode Lebaran mendorong

melambatnya DPK (selanjutnya lihat bagian

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran

Kredit).

Penurunan peran intermediasi perbankan

Sumatera Utara didorong oleh perbankan

konvensional. LDR perbankan konvensional

menurun dari 92,5% menjadi 92%, sementara

Loan to Financing Ratio (LFR) perbankan Syariah

justru meningkat dari 95,1% menjadi 96,4%.

Perbankan syariah masih lebih gencar

menyalurkan kreditnya yang tercermin dari kredit

yang masih mampu tumbuh ditengah

perlambatan kredit perbankan konvensional.

Perbankan syariah cukup confident dalam

memberikan kredit kepada debitur yang ada di Sumatera

Utara

Page 72: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

54

menyalurkan kreditnya yang turut ditopang oleh

NPF (Non Performing Financing) perbankan

Syariah yang relatif menurun.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Didorong oleh tingginya kebutuhan akan uang

tunai pada periode Lebaran, kegiatan

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

cenderung melambat dari 11,5% (yoy) menjadi

8,7% (yoy) pada triwulan II 2017. Perlambatan

DPK ini terutama didorong oleh dalamnya

perlambatan kinerja giro dan tabungan,

sementara deposito justru cenderung akseleratif.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak merubah

dominasi deposito sebagai instrumen utama

dalam penghimpunan DPK yang mencapai 44%,

disusul oleh tabungan 38% dan giro yang

mencapai 18% dari total DPK. Pangsa ini

cenderung tidak bengubah dibandingkan dengan

triwulan I 2017 lalu.

Grafik 4.1 Proporsi DPK di Sumatera Utara Triwulan II 2017

Giro cenderung melambat secara signifikan, yaitu

dari 22,9% (yoy) menjadi 8,9% (yoy). Anjloknya

pertumbuhan giro diduga didorong oleh adanya

kegiatan pencairan THR dan gaji ke-14 yang

dilakukan pada periode Lebaran. Hal tersebut

tercermin dari giro swasta yang turun signifikan

dari 22,8% (yoy) menjadi 16,8% (yoy). Begitu juga

dengan giro milik pemerintah yang turun

signifikan dari 22,4% (yoy) menjadi -1,5% (yoy).

9 Survei Konsumen Bank Indonesia

Tingginya kebutuhan masyarakat akan uang tunai

pada periode Lebaran yang turut diiringi dengan

menurunnya harga komoditas perkebunan

mendorong melambatnya kinerja tabungan, yaitu

dari 10,4% (yoy) menjadi 8,9% (yoy). Menurunnya

tabungan ini terutama didorong oleh

menurunnya tabungan korporasi dan

perseorangan, sementara tabungan pemerintah

cenderung meningkat tajam.

Grafik 4.2 Perkembangan dan Laju Pertumbuhan DPK di

Sumatera Utara

Meskipun terdapat pencairan dana kepada

masyarakat dalam bentuk THR dan gaji ke-14,

namun belum yakinnya masyarakat akan keadaan

ekonomi mendatang mendorong meningkatnya

deposito dari 8,4% (yoy) menjadi 8,5% (yoy).

Keraguan masyarakat akan keadaan ekonomi

mendatang tercermin dari Indeks Keadaan

Ekonomi 6 bulan yang akan datang yang

cenderung menurun9 (lebih lanjut baca Bab 7

Prospek). Dengan demikian, deposito milik

perseorangan cenderung membaik dari 6,6%

(yoy) menjadi 8,2% (yoy).

Berdasarkan golongan nasabah, proporsi sektor

swasta pada perbankan Sumatera Utara masih

cukup dominan, yaitu 91,0% dari total DPK.

Dengan demikian, kinerja penghimpunan dana

sangat bergantung pada sektor ini. Pada triwulan

II 2017, DPK sektor swasta cenderung melambat

dari 10,7% (yoy) menjadi 10,6% (yoy).

Giro18%

Tabungan38%

Deposito44%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

I II III IV I II III IV I II

2015 2016 2017

YoYRp Miliar Giro Tabungan DepositoG Giro G Tabungan G Deposito

Page 73: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

55

Perlambatan ini terutama didorong oleh

menurunnya DPK dari lembaga keuangan non

bank yang turun signifikan dari 29,7% (yoy)

menjadi -0,5% (yoy) disusul oleh korporasi yang

menurun dari 28,8% (yoy) menjadi 20,5% (yoy).

Penurunan kinerja pada sektor swasta ini

didorong oleh adanya kebutuhan pencairan THR

seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Kinerja penghimpunan dana dari pemerintah juga

cenderung terkontraksi dari 2,7% (yoy) menjadi -

5,6% (yoy). Adanya pencairan gaji ke-14 seperti

yang dijelaskan sebelumnya yang turut diikuti

dengan adanya realisasi belanja rutin sesuai

dengan polanya mendorong tingginya pencairan

dana dari sektor pemerintah.

Grafik 4.3 Proporsi DPK Spasial

Pada triwulan II 2017, DPK perbankan di Sumatera

Utara utamanya berasal dari Kota Medan dengan

pangsa 72% dari total DPK. Pangsa ini lebih

rendah dibandingkan dengan periode

sebelumnya yang mencapai 73%. Disusul oleh

Kota Pematangsiantar dengan pangsa 5,1%,

relatif meningkat dibandingkan dengan triwulan I

2017, lalu Kota Asahan dengan pangsa 4,9%,

relatif stabil dibandingkan dengan triwulan lalu

yang mencapai 5%. Tingginya aktivitas ekonomi

dan jumlah penduduk mempengaruhi

penghimpunan dana yang jauh lebih besar dari

Menggunakan konsep penyaluran kredit berdasarkan

lokasi proyek, dimana setiap Bank di wilayah manapun dapat

kota/kabupaten lainnya di Sumatera Utara.

Kondisi ini mencerminkan masih belum

meratanya aktivitas perekonomian yang

tercermin dari dominasi kawasan di pantai timur

Sumatera Utara dalam menopang kegiatan

penghimpunan dana Sumatera Utara.

Berdasarkan kegiatan banknya, perlambatan

perhimpunan DPK pada triwulan II 2017 didorong

oleh melambatnya penghimpunan dana oleh

perbankan syariah maupun konvensional. DPK

perbankan syariah turun tajam, yaitu dari 20,4%

(yoy) pada triwulan lalu menjadi 14,3% (yoy) pada

triwulan II 2017. Begitu juga dengan perbankan

konvensional yang menurun dari 11,1% (yoy)

menjadi 8,5% (yoy).

Penyaluran Kredit

Ditengah perbaikan perekonomian, kegiatan

penyaluran kredit10 di Sumatera Utara justru

relatif melambat dari 12,4% (yoy) menjadi 9,2%

(yoy). Melambatnya penyaluran kredit ini

diperkirakan didorong oleh belum kuatnya

permintaan akan kredit akibat belum cukup

kuatnya permintaan domestik yang disertai

dengan kinerja ekspor yang cenderung menurun

sehingga kebutuhan akan pembiayaan relatif

menurun. Perlambatan penyaluran kredit ini juga

turut diiringi oleh meningkatnya non performing

loan dari 2,7% menjadi 2,8%. Meskipun demikian,

kualitas kredit tersebut masih jauh dibawah level

indikatifnya, yaitu 5%.

memberikan kredit kepada debitur yang ada di Sumatera

Utara

Medan; 72.0%

Pematangsiantar; 5.1%

Asahan; 4.9%

Labuhan Batu; 2.1%

Deli Serdang; 2.0% Lainnya; 13.8%

Page 74: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

56

Grafik 4.4 Perkembangan Kualitas Kredit

Berdasarkan tujuan pengunaannya, kredit

Sumatera Utara masih didominasi oleh kredit

produktif (kredit modal kerja dan investasi) yang

mencapai 75% dari total kredit yang disalurkan di

Sumatera Utara. Hal ini mencerminkan bahwa

kredit yang disalurkan di Sumatera Utara mampu

memberikan multiplier yang tinggi dalam

mendorong perekonomian Sumatera Utara.

Melambatnya penyaluran kredit di Sumatera

Utara terutama didorong oleh dalamnya

perlambatan kredit modal kerja, yaitu dari 11,2%

(yoy) pada triwulan I 2017 menjadi 6,1% (yoy).

Melambatnya kredit modal kerja terjadi seiring

dengan menurunnya permintaan domestik yang

tercermin dari menurunnya aktivitas konsumsi

masyarakat serta kinerja ekspor yang cenderung

melambat (lebih lanjut baca Bab 1 Perkembangan

Ekonomi Makro Regional). Kredit modal kerja

yang pada umumnya digunakan untuk kebutuhan

operasional maupun pembiayaan jangka pendek

relatif tertahan seiring dengan indikator harga

jual yang kembali menurun yang tercermin dari

indikator harga jual pada Survei Kegiatan Dunia

Usaha yang cenderung melambat serta perbaikan

harga komoditas perkebunan yang kembali

melandai. Relatif tertahannya penyaluran kredit

modal kerja juga ditengarai didorong oleh masih

memadainya kapasitas produksi yang ada, yang

tercermin dari indikator kapasitas produksi

11 Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia Provinsi

Sumatera Utara

terpakai5 yang cenderung menurun dari 74%

menjadi 72%.

Tertahannya kebutuhan akan pembiayaan juga

terjadi pada kebutuhan pembiayaan jangka

panjang. Kredit investasi turut melambat dari

19,5% (yoy) menjadi 15,2% (yoy). Melambatnya

kredit investasi juga turut disumbang oleh belum

terlalu optimisnya pelaku usaha yang tercermin

dari SBT perkiraan kegiatan usaha per sektor11

yang cenderung menurun, yaitu dari 27,2%

menjadi 26,2%. Hal tersebut turut terkonfirmasi

dari hasil liaison kepada pelaku usaha yang

menunjukkan rencana maupun realisasi investasi

yang cenderung melandai akibat ketidakpastian

pasar komoditas internasional. Dengan demikian,

meski tingkat suku bunga kredit investasi sudah

cenderung menurun, namun hal tersebut belum

cukup kuat dalam mendorong kinerja kredit

investasi pada triwulan II 2017.

Lain halnya dengan kredit konsumsi yang justru

membaik dari 7,6% (yoy) menjadi 9,4% (yoy).

Tingginya kebutuhan akan barang tahan lama

seperti kendaraan dan emas perhiasan menjelang

hari raya Lebaran mendorong meningkatnya

kredit konsumsi masyarakat. Hal tersebut

tercermin dari Indeks Pembelian Barang Tahan

lama yang cenderung meningkat pada triwulan II

2017. Meski kredit cenderung meningkat, namun

hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan NPL

meski masih jauh berada dibawah level

indikatifnya. NPL kredit konsumsi pada triwulan II

2017 cenderung meningkat dari 2,5% menjadi

2,6%.

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015 2016 2017

yoyNPL, %

NPL G Kredit

Page 75: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

57

Grafik 4.5 Penyaluran Kredit Berdasarkan Tujuan

Penggunaan

Berdasarkan sektor ekonominya, perlambatan

penyaluran kredit di Sumatera Utara terutama

didorong oleh melambatnya penyaluran kredit

pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (PBE),

sektor pertanian dan sektor konstruksi,

sementara penyaluran kredit pada sektor industri

pengolahan cenderung meningkat.

Kredit Perdagangan Besar dan Eceran (PBE)

terkontraksi dari 9,4% (yoy) menjadi -5,2% (yoy).

Terkontraksinya penyaluran kredit pada sektor ini

terjadi ditengah membaiknya kinerja

perekonomian sektor PBE dari 4,8% (yoy) menjadi

5,8%. Penyaluran kredit PBE didominasi oleh

penyaluran kredit pada sektor makanan minuman

dan tembakau.

Sikap masyarakat yang cenderung melakukan

smoothing12 terhadap aktivitas konsumsinya

mendorong lemahnya lonjakan konsumsi pada

periode Lebaran yang turut tercermin dari kinerja

konsumsi rumah tangga yang cenderung

melambat dari 5,6% (yoy) pada triwulan I 2017

menjadi 5,2% (yoy). Hal tersebut juga turut

diiringi oleh peningkatan tingkat suku bunga dari

11,2% menjadi 11,4%. Perbankan juga relatif hati-

hati dalam menyalurkan kredit pada sektor ini

seiring dengan memburuknya tingkat kualitas

kredit yang disalurkan yang tercermin dari NPL

yang cenderung meningkat dari 4,2% menjadi

4,4%.

12 Departemen Regional I Sumatera, Bank Indonesia 2017

Grafik 4.6 Perkembangan Kredit Berdasarkan Sektor

Ekonomi

Menurunnya aktivitas konstruksi akibat sikap

wait and see swasta yang disertai dengan belum

optimalnya realisasi belanja modal pemerintah

daerah mendorong melambatnya penyaluran

kredit pada sektor konstruksi, yaitu dari 21,0%

(yoy) menjadi 19,1% (yoy). NPL sektor konstruksi

juga cenderung tinggi, yaitu mencapai 6,5%

terkait dengan siklus pembayaran kepada

kontraktor yang relatif tertahan pada awal tahun.

Dengan demikian, optimisme akan membaiknya

kualitas kredit konstruksi pada akhir tahun masih

relatif tinggi.

Sementara itu, menurunnya kinerja sektor

tabama ditengah tren kembali menurunnya harga

komoditas perkebunan mendorong kembali

tertahannya penyaluran kredit pada sektor

pertanian, yaitu dari 19,0% (yoy) menjadi 16,9%

(yoy). Meskipun kinerja produksi sektor pertanian

relatif memburuk yang disertai dengan anjloknya

harga, terutama harga tanaman pangan dan

hortikultura, namun hal tersebut tidak

mempengaruhi kemampuan bayar debitur. Hal

tersebut tercermin dari sangat baiknya kualitas

kredit yang dimiliki sektor ini, bahkan jauh dari

level indikatifnya. NPL sektor pertanian pada

triwulan II 2017 cenderung menurun dari 1,7%

menjadi 1,5%.

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

50

100

150

200

250

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015 2016 2017

Rp TriliunModal Kerja InvestasiKonsumsi G. Modal KerjaG. Konsumsi G. Investasi

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-

20

40

60

80

100

120

140

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015 2016 2017

Rp Triliun

Konstruksi PertanianIndustri Pengolahan PBEG. Pertanian G. Industri PengolahanG. Konstruksi G. PBE

Page 76: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

58

Ditengah menurunnya kinerja tanaman pangan,

masih baiknya kinerja perkebunan mendorong

baiknya kepercayaan perbankan dalam

menyalurkan kredit pada sektor industri

pengolahan. Kredit industri pengolahan membaik

dari 17,8% (yoy) menjadi 20,8% (yoy). Tingginya

permintaan domestik serta kinerja korporasi yang

terus mampu mencetak laba (selanjutnya baca

4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi) mendorong

optimisme perbankan pada sektor ini. Terus

diperbaharuinya kontrak penjualan biodiesel

sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor

254 K/10/DJE/2017 tentang Penetapan Badan

Usaha (BU) BBN Jenis Biodiesel dan Alokasi

Besaran Volumenya untuk Pengadaan BBN Jenis

Biodiesel pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR

Corporindo TBK Periode Mei – Okober 2017

mendorong kembali optimisnya sikap perbankan

terhadap industri pengolahan. Hal tersebut turut

ditopang oleh rendahnya NPL pada sektor ini,

yaitu hanya mencapai 1,6%.

Grafik 4.7 Proporsi Kredit berdasarkan Spasial

Secara spasial, sama halnya dengan DPK,

penyaluran kredit juga masih terpusat di Kota

Medan dengan pangsa 56,3% dari total kredit.

Pangsa ini lebih tinggi dibandingkan dengan

pangsa triwulan lalu yang mencapai 55,8%.

Selanjutnya, penyaluran kredit didominasi oleh

Kabupaten Deli Serdang yang pangsanya

mencapai 15,5%, relatif stabil dibandingkan

dengan pangsa pada triwulan lalu yang tercatat

15,4% dari total kredit. Kota/kabupaten lain yang

mendominasi penyaluran kredit di Sumatera

Utara diantaranya adalah Kabupaten Labuhan

Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun,

dan Kota Pematangsiantar. Dominasi daerah di

kawasan Pantai Timur ini juga turut

mencerminkan belum meratanya aktivitas

perekonomian di Sumatera Utara.

Berdasarkan kegiatannya, perlambatan

penyaluran kredit di Sumatera Utara terutama

didorong oleh perlambatan penyaluran kredit

oleh perbankan konvensional, yaitu dari 12,1%

(yoy) menjadi 8,7% (yoy). Sementara itu,

penyaluran kredit perbankan syariah cenderung

meningkat dari 18,7% (yoy) menjadi 19,3% (yoy).

4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

Sumber-sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Faktor-faktor yang dapat memberikan tekanan

terhadap kinerja sektor korporasi di Sumatera

Utara diantaranya tingkat permintaan domestik

maupun permintaan negara mitra dagang.

Korporasi atau industri pengolahan yang ada di

Sumatera Utara didominasi oleh industri

makanan dan minuman sejalan dengan

melimpahnya sumber daya kelapa sawit sebagai

bahan baku.

Kinerja permintaan luar negeri untuk komoditas

CPO masih relatif baik seiring dengan baiknya

permintaan di India, sementara permintaan dari

mitra dagang lainnya relatif menurun. Sementara

itu, permintaan domestik justru relatif menurun

yang terutama didorong oleh menurunnya kinerja

ekspor antar daerah (lebih lanjut baca Bab 1.2

Perkembangan Ekonomi Sisi Permintaan bagian

Ekspor). Konsumsi domestik juga relatif terbatas

terkait dengan perilaku konsumsi masyarakat

yang tertahan ditengah periode HBKN akibat

Medan; 56.3%

Deli Serdang; 15.5%

Labuhan Batu; 2.8%

Asahan; 2.7%

Simalungun; 2.5%

Pematang Siantar; 2.3%

Lainnya; 17.9%

Page 77: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

59

perilaku consumption smoothing13. Meskipun

demikian, daya beli relatif terjaga seiring dengan

rendahnya tekanan inflasi, serta kenaikan upah

terkait dengan penyesuaian UMP tahun 2017

(lebih lanjut baca Bab 1.2 Perkembangan

Ekonomi Sisi Permintaan bagian Konsumsi Rumah

Tangga).

Kinerja Korporasi

Perbaikan perekonomian Sumatera Utara turut

ditopang oleh kondisi masih terjaganya

ketahanan korporasi di Sumatera Utara. Hal

tersebut tercermin dari Indeks Kondisi Dunia

Usaha yang meningkat pada triwulan II 201714.

Membaiknya kinerja korporasi pada triwulan II

2017 diperkirakan didorong oleh korporasi yang

terus melakukan efisiensi akibat belum cukup

kuatnya tingkat permintaan ditengah harga jual

yang cenderung menurun. Indikator harga jual

pada triwulan II 2017 cenderung menurun dari

16,1% menjadi 9,4%. Tingkat produksi tanaman

perkebunan juga cenderung meningkat pada

triwulan II 2017. Meningkatnya permintaan akan

karet seiring dengan menurunnya tingkat

produksi karet di Thailand turut menopang

baiknya kinerja korporasi (lebih lanjut baca Bab

1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran

bagian Pertanian).

Consumption smoothing adalah perilaku untuk

menyesuaikan pembelian barang dan jasa pada saat ini

ataupun periode mendatang untuk menciptakan simpanan

yang dapat membantu keuangan ke depannya.

Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia yang

tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang. Saldo Bersih

Tertimbang (SBT) adalah hasil perkalian saldo bersih

Grafik 4.8 Indeks Kegiatan Dunia Usaha

Pertumbuhan sektor korporasi lebih rendah

dibandingkan dengan ekspektasi pelaku usaha

yang tercermin dari indeks perkiraan kegiatan

dunia usaha. Meskipun demikian, tren kegiatan

dunia usaha sudah cenderung membaik. Hal

tersebut terutama didorong oleh penurunan

harga komoditas perkebunan internasional.

Grafik 4.9 ROA ROE Sumatera Utara

Untuk mensiasati hal tersebut, perusahaan

melakukan efisiensi melalui penurunan jumlah

karyawan total8. Sementara itu, permintaan

domestik masih cukup baik terkait dengan

kebijakan mandatori BBN yang kontrak

pembelianya telah diperpanjang hingga bulan

Oktober 2017.

sektor/sub sektor yang bersangkutan dengan bobot

sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.

Saldo Bersih adalah selisih antara persentase jumlah

responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan

persentase jumlah responden yang memberikan jawaban

“menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2014 2015 2016 2017

Perkembangan Kegiatan Usaha Perkiraan Kegiatan Usaha

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

I II III IV I II III IV I II III IV I

2014 2015 2016 2017

ROA ROE

Page 78: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

60

Meski kinerja perekonomian Sumatera Utara

dalam triwulan I 2017 relatif melambat, namun

kinerja korporasi masih cukup solid15. Risiko

rentabilitas, solvabilitas, interest service coverage

ratio yang membaik, sementara tingkat risiko

likuiditas, turn over aset dan persediaan relatif

stabil.

Risiko rentabilitas masih dapat diatasi dengan

baik oleh korporasi yang tercermin dari beberapa

indikator yang justru menunjukkan perbaikan.

Kondisi ini mengindikasikan baiknya korporasi di

Sumatera Utara dalam menggunakan modal yang

dimiliki untuk menghasilkan laba. Hal tersebut

tercermin dari terus membaiknya indikator

Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE)

sejak akhir 2015.

Baiknya kemampuan perusahaan dalam

mencetak laba perusahaan terutama didorong

oleh efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal tersebut terkonfirmasi dari likert scale liaison

untuk variabel jumlah tenaga kerja yang

cenderung menurun. ROA dan ROE untuk sektor

pertanian cenderung meningkat, sementara pada

sektor lain cenderung stabil hingga menurun.

Masih baiknya tingkat produksi perkebunan

mampu menjaga baiknya kemampuan korporasi

dalam menghasilkan laba. Baiknya permintaan

akibat shock produksi di Thailand sebagai negara

produsen utama karet juga mendorong

rendahnya risiko rentabilitas korporasi pada

triwulan I 2017.

Baiknya tingkat produksi tanaman perkebunan

ditengah permintaan yang masih cukup terjaga

juga turut mendorong membaiknya profit margin

korporasi di Sumatera Utara dari 6,3% pada

triwulan IV 2016 menjadi 8,0% pada triwulan I

2017. Padahal, biaya bahan baku dan energi

diakui relatif meningkat sesuai dengan hasil

liaison kepada pelaku usaha di Sumatera Utara.

15 Data terakhir per triwulan IV 2016.

Meskipun demikian, margin per output

cenderung meningkat. Hal tersebut diduga

didorong oleh perilaku efisiensi seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya.

Grafik 4.10 Indikator Harga Jual dan Perkiraan Harga Jual

Langkah efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan

juga turut tercermin dari menurunnya Debt to

Equity Ratio (DER). Penurunan DER ditengah

membaiknya capaian ROA maupun ROE

mengindikasikan preferensi korporasi untuk

menggunakan modal maupun aset internalnya

dalam operasional perusahaan dibandingkan

dengan meningkatkan hutang untuk modal

kerjanya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak

berarti bahwa akses kredit kepada korporasi lebih

sulit. Hal tersebut tercermin dari kredit kepada

korporasi pada triwulan I 2017 yang meningkat

tajam, yaitu dari 6,5% (yoy) menjadi 14,0% (yoy).

Sementara itu, aset dan modal yang dimiliki dinilai

cukup memadai untuk membiayai aktivitas

produksi saat ini. Hal tersebut diduga akibat

utilitas produksi saat ini masih belum optimal

yang tercermin dari kapasitas produksi yang

justru cenderung menurun berdasarkan hasil

liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Sumatera Utara. Namun hal tersebut tidak

menghalangi korporasi untuk melakukan

investasinya yang tercermin dari tingkat investasi

korporasi yang meningkat berdasarkan hasil

liaison.

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2014 2015 2016 2017

Harga Jual Perkiraan Harga Jual

Page 79: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

61

Meski DER korporasi di Sumatera Utara

cenderung menurun, namun kemampuan

korporasi dalam membayar utang jangka pendek

masih perlu diperhatikan. Pasalnya, secara

agregat nilai DER korporasi di Sumatera Utara

masih berada di atas 1 yang terutama didorong

oleh sektor properti dan pertanian. Namun

demikian, kemampuan membayar total utang

baik jangka pendek maupun jangka panjang justru

cenderung membaik.

Kebijakan kepatuhan pajak sejak 2016 lalu

berdampak pada lesunya permintaan akan

properti. Pasar hunian premium cenderung

menurun sementara permintaan rumah

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih

relatif tinggi. Oleh karena itu, kinerja korporasi

pada sektor properti masih perlu mendapatkan

perhatian lebih lanjut.

Sementara itu, kemampuan bayar korporasi pada

sektor pertanian masih dibayangi oleh perbaikan

harga komoditas yang belum cukup kuat. Bahkan,

pada triwulan II 2017 sektor pertanian juga turut

dibayangi oleh anjloknya harga tanaman pangan

dan hortikultura serta tidak optimalnya capaian

panen. Tingkat pendapatan masyarakat pertanian

pada triwulan I 2017 juga masih dibawah 100.

Dengan demikian, hal tersebut juga turut

berkontribusi pada kemampuan pembayaran

utang jangka pendek pelaku usaha pada sektor

tersebut.

Semakin efisiennya korporasi dalam mengelola

modal yang dimiliki yang disertai dengan

peningkatan profit margin perusahaan juga turut

mendorong baiknya kapasitas korporasi dalam

memenuhi kewajibannya ditengah perlambatan

perekonomian. Risiko likuiditas korporasi masih

dapat terkelola dengan baik yang tercermin dari

current ratio yang relatif stabil di level 1,5.

Relatif stabilnya tingkat permintaan ditengah

kembali menurunnya harga mampu menjaga

kinerja perusahaan. Meski harga menurun,

namun dengan adanya efisiensi maka perusahaan

masih mampu mencetak laba. Kondisi ini

tercermin dari tingginya return yang dihasilkan

oleh perusahaan sementara tingkat

pengembalian aset maupun persediaan relatif

stagnan. Dengan demikian, produktivitas

korporasi cenderung stagnan. Peningkatan

penjualan yang ada masih bisa direspon oleh

persediaan perusahaan seiring dengan

menurunnya kapasitas utilisasi yang

terkonfirmasi oleh likert scale liaison kapasitas

utilisasi yang cenderung menurun.

Meskipun kinerja keuangan korporasi relatif

membaik, namun kemampuan membayar utang

yang tercermin dari Debt to Service Ratio (DSR)

cenderung memburuk. DSR korporasi di Sumatera

Utara cenderung meningkat hingga berada di atas

100%. Meskipun demikian, pelaku usaha masih

cenderung optimis dengan perekonomian ke

depan yang tercermin dari peningkatan utang

jangka panjang ditengah menurunnya utang

jangka pendek. Dengan demikian, secara umum

beban bunga relatif meningkat.

Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

Pada triwulan II 2017, penyaluran kredit korporasi

relatif menurun, yang turut didukung oleh

menurunnya akses kredit korporasi. Hal tersebut

tercermin dari SBT akses kredit yang menurun

pada triwulan II 2017. Sikap korporasi untuk

cenderung wait and see dalam melakukan

investasinya terkait dengan pergerakan harga

komoditas yang mulai menurun menahan

permintaan akan kredit dari sisi korporasi.

Dengan demikian, kredit korporasi relatif

melambat dari 14,0% (yoy) menjadi 9,1% (yoy).

Grafik 4.11 Akses Kredit

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017

Page 80: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

62

Kualitas kredit yang disalurkan juga cenderung

baik yang tercermin dari Non Performing Loan

(NPL) yang masih berada jauh dibawah level

indikatifnya, yaitu 5%. NPL kredit korporasi pada

triwulan II 2017 tercatat 2,8%, stabil

dibandingkan triwulan lalu yang tercatat di level

yang sama.

Grafik 4.12 Penyaluran Kredit Korporasi

Penyaluran kredit korporasi pada umumnya

masih didominasi oleh penyaluran kredit modal

kerja dengan pangsa 67% dari total kredit yang

diikuti oleh kredit investasi dengan pangsa

sebesar 33% dari total kredit. Perlambatan kredit

korporasi pada triwulan II 2017 ditopang oleh

penurunan penyaluran kredit investasi maupun

kredit modal kerja. Kredit modal kerja cenderung

melambat dari 11,2% (yoy) menjadi 6,1% (yoy).

Begitu juga dengan kredit investasi yang

melambat dari 19,5% (yoy) menjadi 15,2% (yoy).

Penurunan penyaluran kredit korporasi

ditengarai didorong oleh sikap pelaku usaha yang

cenderung wait and see terhadap kondisi

perekonomian seiring dengan keyakinan akan

perbaikan perekonomian yang masih belum

cukup solid. Hal tersebut tercermin dari SBT

perkiraan perekonomian yang akan datang yang

cenderung menurun berdasarkan Survei Kegiatan

Dunia Usaha pada triwulan II 2017.

Grafik 4.13 Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan kategori lapangan usahanya,

penyaluran kredit korporasi masih didominasi

oleh penyaluran pada kategori Industri

Pengolahan (30% dari total kredit), kategori PBE

(29% dari total kredit) serta kategori Pertanian

(25% dari total kredit). Kategori PBE yang

sebelumnya mendominasi penyaluan kredit

korporasi pada triwulan II 2017 pangsanya

cenderung menurun, lain halnya dengan industri

pengolahan yang pangsanya justru meningkat

sehingga menjadi sektor utama penyaluran kredit

korporasi. Dengan demikian, dinamika

penyaluran kredit korporasi berkaitan erat

dengan kinerja sektor tersebut. Adapun kinerja

penyaluran kredit pada ketiga sektor tersebut

telah dijelaskan pada bagian penyaluran kredit.

Grafik 4.14 Proporsi Kredit Sektor Korporasi.

93

,40

7

10

0,0

33

10

3,9

76

11

0,9

11

11

0,4

26

11

6,2

95

11

7,3

34

12

1,8

86

12

2,6

69

12

6,6

18

12

9,9

32

13

0,8

03

12

6,1

56

13

3,8

40

13

8,0

72

.90

13

9,3

63

.51

14

3,8

08

.22

14

5,9

77

.75

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015 2016 2017

yoyRp Miliar

Nominal Growth (yoy)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

-

50

100

150

200

250

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rp TriliunModal Kerja Investasi

Konsumsi G. Modal Kerja

Pertanian; 25.3%

Industri Pengolahan;

30.4%

PBE; 28.7%

Konstruksi; 4.6%

Lainnya; 11.1%

Page 81: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

63

Profil Sektor Rumah Tangga

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan

jumlah penduduk Sumatera Utara pada 2015

sebanyak 13,9 juta jiwa dengan komposisi

penduduk laki-laki sebesar 6,95 juta jiwa (49,9%)

dan perempuan sebesar 6,98 juta jiwa (50,1%).

Pada tahun 2014 sebanyak 49,2% penduduk

tinggal di perkotaan dan sisanya 50,8% tinggal di

perdesaan.

Pengeluaran penduduk masih didominasi oleh

kelompok barang makanan namun dengan

kecenderungan menurun. Pada tahun 2015,

persentase pengeluaran per kapita untuk

kelompok barang makanan tercatat sebesar

53,5% dan untuk kelompok barang bukan

makanan sebesar 46,5%. Komponen pengeluaran

kelompok barang bukan makanan didominasi

oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas

rumah tangga sebesar 23,35% dan aneka barang

dan jasa sebesar 13,1%.

Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.15 Perkembangan Persentase Pengeluaran per

Kapita Menurut Kelompok Barang

Relatif besarnya komponen bahan makanan

tersebut tercermin pada dominannya pangsa

konsumsi rumah tangga pada pembentukan

PDRB. Pada triwulan II 2017 konsumsi rumah

tangga merupakan motor utama perekonomian

Sumatera Utara dengan sumbangan mencapai

51,4% dari total PDRB Sumatera Utara. Kontribusi

ini relatif menurun dibandingkan dengan

kontribusi konsumsi rumah tangga pada triwulan

I 2017. Masyarakat yang cenderung melakukan

smoothing terhadap aktivitas konsumsinya

mendorong menurunnya kontribusi konsumsi

rumah tangga terhadap perekonomian Sumatera

Utara. Konsumsi rumah tangga didominasi oleh

konsumsi makanan dan minuman, disusul oleh

transportasi dan komunikasi, perumahan dan

pendidikan serta hotel dan restoran.

Grafik 4.16 Perkembangan Konsumsi RT

Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah

Tangga

Pada triwulan II 2017, konsumsi rumah tangga

relatif melambat dari 5,6% (yoy) menjadi 5,2%

(yoy). Kondisi ini terjadi ditengah Ramadhan dan

Idul Fitri yang sarat akan kucuran dana THR dan

gaji ke-14 yang menopang daya beli masyarakat.

Kondisi ekonomi yang belum pulih menyebabkan

persepsi masyarakat akan kondisi ekonomi 6

bulan yang akan datang relatif menurun. Hal

tersebut menyebabkan masyarakat untuk

cenderung menabung yang tercermin dari

deposito yang meningkat. Meskipun demikian,

optimisme masyarakat yang masih cukup baik

mampu menahan penurunan kinerja konsumsi

lebih lanjut (selanjutnya baca Bab 1

Perkembangan Ekonomi Regional bagian

Konsumsi).

Grafik 4.17 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen

56%

61%

64%

71%

73%

44%

45%

52%

53%

64%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011

2012

2013

2014

2015

Makanan Non Makanan

51

.1%

51

.5%

51

.0%

51

.3%

51

.1%

51

.3%

51

.1%

51

.5%

51

.7%

51

.4%

I II III Iv I II III Iv I II

2015 2016 2017

75

85

95

105

115

125

135

145

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2013 2014 2015 2016 2017

IndeksIEK IKK IKE Batas

OPT

IMIS

PESI

MIS

Page 82: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

64

Pada tahun 2015, struktur tenaga kerja di

Sumatera Utara didominasi oleh sektor Pertanian

dengan pangsa 41,3% dari total tenaga kerja di

Sumatera Utara. Selanjutnya disusul oleh sektor

Perdagangan Hotel dan Restoran dengan pangsa

21,3%, jasa kemasyarakatan dengan pangsa

15,5% dan industri pengolahan dengan pangsa

7,6%. Dengan demikian, hampir 70% dari tenaga

kerja Sumatera Utara bekerja pada sektor yang

berkaitan erat dengan perdagangan komoditas

perkebunan internasional.

Grafik 4.18 Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera

Utara

Pada triwulan I 2017, harga domestik maupun

internasional komoditas utama Provinsi Sumatera

Utara kembali menurun. Dengan demikian,

tingkat pendapatan rumah tangga cenderung

tertahan. Namun, adanya pencairan gaji ke 14

dan THR mampu menjaga daya beli masyarakat

yang tercermin dari persepsi penghasilan

konsumen berdasarkan Survei Konsumen pada

triwulan II 2017 cenderung meningkat. Relatif

terjaganya daya beli masyarakat juga turut

ditopang oleh rendahnya tekanan inflasi.

Grafik 4.19 Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan

Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Sejalan dengan kinerja konsumsi RT yang

melemah pada triwulan II 2017, kinerja keuangan

rumah tangga turut terjaga. Hal tersebut

tercermin dari meningkatnya alokasi tabungan,

membaiknya kemampuan bayar yang tercermin

dari peningkatan jumlah rumah tangga yang tidak

melakukan pinjaman, serta pertumbuhan kredit

perseorangan yang relatif meningkat.

Membaiknya kredit rumah tangga ini disertai

dengan masih baiknya kualitas kredit yang

tercermin dari NPL rumah tangga yang baru

tercatat 2,6%.

Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia

mengindikasikan alokasi pengeluaran masyarakat

untuk konsumsi yang relatif menurun dari 70,5%

menjadi 64,7%. Penurunan juga terlihat pada

alokasi tabungan, yaitu dari 21,9% menjadi 21%.

Sementara itu, alokasi cicilan meningkat tajam

dari 7,6% menjadi 14,3%. Meningkatnya jumlah

cicilan juga terkonfirmasi dari jumlah kredit

rumah tangga yang meningkat tajam dari 7,6%

(yoy) menjadi 9,4% (yoy).

Perilaku untuk menurunkan porsi konsumsi

terjadi pada seluruh kelompok pendapatan,

sementara itu porsi pinjaman maupun tabungan

relatif meningkat. Dengan demikian, perilaku

masyarakat untuk menahan aktivitas

konsumsinya terjadi baik pada masyarakat

pendapatan rendah hingga menengah.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak

mempengaruhi kemampuan bayar hutang rumah

tangga yang tercermin dari jumlah RT dengan

Pada triwulan II 2017 kemampuan masyarakat

untuk menabung masih baik. Hal ini tercermin

melalui penurunan kelompok RT yang tidak bisa

Pertanian; 41.3

PHR; 21.33

Jasa Kemasyarakata

n; 15.46

Industri Pengolahan;

7.55

Lainnya; 14.36

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017

IndeksPersepsi Penghasilan Persepsi Lapangan Kerja

Page 83: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

65

Debt Service Ratio (DSR)16 diatas 30% yang relatif

stabil, yaitu 8,7%. Peningkatan risiko terjadi pada

kelompok pendapatan menengah, yaitu 3 juta

hingga 4 juta dan 5 juta hingga 6 juta yang

tercermin dari DSR yang relatif menurun.

Sementara itu, jumlah RT yang tidak melakukan

pinjaman (TMP) justru relatif meningkat dari

39,9% menjadi 41,4%.

Grafik 4.20 Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga

Pada triwulan II kemampuan masyarakat untuk

menabung masih baik. Hal ini tercermin melalui

penurunan kelompok RT yang tidak bisa

menabung (TBM17) menjadi sebesar 6,1% dari

sebelumnya 11,0%. Sementara itu, jumlah

masyarakat yang memiliki tabungan >20%-30%

dan >30% relatif meningkat. Kucuran dana THR

dan gaji ke-14 yang dilakukan pemerintah

ditengah ketidakpastian perekonomian Sumatera

Utara mendorong sikap masyarakat untuk

cenderung meningkatkan tabungannya.

Peningkatan porsi tabungan terutama terjadi

pada rumah tangga dengan kelompok

pendapatan >3 juta hingga 5 juta serta RT dengan

pendapatan > 7 juta.

Dana Pihak Ketiga dan Kredit Perseorangan di

Perbankan

Secara umum, RT berperan sebagai surplus unit

(net saving) yaitu secara agregat jumlah simpanan

lebih besar dibanding kredit. Pada triwulan II

2017, dana pihak ketiga (DPK) perseorangan di

perbankan Sumatera Utara mencapai Rp150,0

triliun. Sementara kredit perseorangan di

perbankan tercatat sebesar Rp47,7 triliun.

Dengan demikian, perseorangan di Sumatera

Utara memiliki net saving di perbankan sebesar

Rp102,3triliun.

Pada triwulan I 2017, sektor rumah tangga

mendominasi 71% DPK di Sumatera Utara, lebih

tinggi dibandingkan dengan triwulan lalu yang

mencapai 70% dari total DPK di Sumatera Utara.

DPK rumah tangga ini ini secara umum terdiri atas

tabungan dengan pangsa 51%, disusul dengan

deposito yang mencapai 45%. Sementara itu giro

perseorangan di Sumatera Utara relatif minim.

Tabel 4.2 Komposisi Konsumsi, Cicilan Pinjaman dan Tabungan Berdasarkan Pendapatan per Bulan

Tabel 4.3 Komposisi DSR berdasarkan Tingkat Pendapatan per Bulan

Umumnya bank menetapkan DSR bagi rumah tangga

maksimal sebesar 30% bagi calon debitur

Merupakan persentase orang yang tabungannya 0%,

merupakan bagian dari data survei konsumen Bank

Indonesia

64.7

62.1

14.3

13.5

21.0

24.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tw I 2017

Tw II 2017

Konsumsi Pinjaman Tabungan

Konsumsi Pinjaman Tabungan Konsumsi Pinjaman Tabungan

> Rp1 juta ≤ Rp2 juta 71.4 9.6 19.0 68.0 13.6 18.4

> Rp2 juta ≤ Rp3 juta 69.1 13.3 17.5 65.4 14.5 20.1

> Rp3 juta ≤ Rp4 juta 64.3 15.2 20.5 65.3 10.8 23.9

> Rp4 juta ≤ Rp5 juta 60.5 15.7 23.9 61.7 14.8 23.5

> Rp5 juta ≤ Rp6 juta 53.4 20.1 26.6 54.4 12.8 32.8

> Rp6 juta ≤ Rp7 juta 48.9 13.9 37.3 51.1 17.8 31.2

> Rp7 juta ≤ Rp8 juta 40.9 9.2 49.9 48.9 16.7 34.4

> Rp8 juta 49.1 17.0 33.9 42.5 18.6 38.9

Tw I 2017 Tw II 2017Klasifikasi Pendapatan

Page 84: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

66

Tabel 4.4 Komposisi Tabungan berdasarkan Tingkat Pendapatan per Bulan

Pada triwulan II 2017 DPK rumah tangga

cenderung melambat dari 8,7% (yoy) menjadi

8,3% (yoy). Perlambatan DPK ini terutama

didorong oleh perlambatan tabungan

perseorangan dari 10,2% (yoy) menjadi 8,0%

(yoy). Sementara itu, deposito relatif meningkat

dari 6,6% (yoy) menjadi 8,2% (yoy). Dana

tambahan yang diperoleh masyarakat seiring

dengan pencairan THR dan gaji ke-14 tidak

sepenuhnya dikonsumsi oleh masyarakat, namun

disimpan dalam bentuk deposito. Hal tersebut

juga terkonfirmasi dari proporsi pengeluaran

masyarakat yang meningkat pada komponen

tabungan.

Kredit Perseorangan di Perbankan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,

konsumen cenderung meningkatkan proporsi

tabungan dan cicilannya dibandingkan dengan

konsumsi. Hal tersebut terkonfirmasi dari

pertumbuhan kredit rumah tangga di Sumatera

Utara yang justru meningkat dari 7,6% (yoy)

menjadi 9,4% (yoy). Peningkatan penyaluran

kredit rumah tangga ini terutama didorong oleh

18 Survei Penjualan Eceran

membaiknya penyaluran Kredit Pemilikan Rumah

(KPR) maupun Kredit Kendaraan Bermotor (KKB),

sementara kredit perlengkapan rumah tangga

dan kredit multiguna relatif melambat.

Setelah terkontraksi dalam 6 triwulan terakhir,

penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

mencatatkan kinerja yang positif, yaitu dari -2,8%

(yoy) menjadi 3,4% (yoy). Adanya kebutuhan akan

kendaraan bermotor untuk menyemarakkan

kegiatan mudik mendorong meningkatnya

permintaan akan kendaraan bermotor. Hal

tersebut terkonfirmasi dari indeks pembelian

barang tahan lama yang cenderung meningkat.

Begitu juga dengan penjualan ritel suku cadang18

yang meningkat secara signifikan. Penyaluran KKB

meningkat terutama didorong oleh peningkatan

penyaluran kredit untuk kendaraan roda empat

dan truk. Truk atau kendaraan roda enam lainnya

yang biasanya dilakukan untuk aktivitas ekonomi

produktif yang meningkat dapat memberikan

sinyal bahwa kegiatan ekonomi beberapa periode

ke depan masih berpotensi untuk meningkat.

QI'17 QII'17 Arah QI'17 QII'17 Arah QI'17 QII'17 Arah QI'17 QII'17 Arah QI'17 QII'17 Arah QI'17 QII'17 Arah

> Rp1 juta ≤ Rp2 juta 13.2% 10.4% 8.0% 4.1% 1.0% 2.0% 2.2% 2.0% 0.8% 1.0% 1.2% 1.3%

> Rp2 juta ≤ Rp3 juta 32.0% 26.1% 13.8% 9.6% 1.8% 4.1% 7.9% 6.0% 6.2% 3.9% 2.2% 2.3%

> Rp3 juta ≤ Rp4 juta 30.2% 31.5% 10.1% 15.9% 5.0% 4.4% 7.4% 5.8% 4.7% 3.2% 3.1% 2.1%

> Rp4 juta ≤ Rp5 juta 11.7% 13.1% 3.1% 4.6% 2.3% 2.2% 3.2% 3.8% 2.6% 1.6% 0.5% 1.0%

> Rp5 juta ≤ Rp6 juta 5.8% 4.2% 1.6% 1.6% 0.6% 0.3% 1.3% 1.4% 1.2% 1.0% 1.2% 0.0%

> Rp6 juta ≤ Rp7 juta 2.5% 3.4% 1.2% 1.3% 0.2% 0.2% 1.0% 0.7% 0.1% 0.7% 0.1% 0.4%

> Rp7 juta ≤ Rp8 juta 1.5% 5.9% 1.0% 2.2% 0.0% 0.4% 0.2% 1.4% 0.3% 1.2% 0.0% 0.7%

> Rp8 juta 3.1% 5.4% 1.3% 2.1% 0.0% 0.2% 0.5% 0.8% 1.0% 1.4% 0.3% 0.8%

Total 100.0% 100.0% 39.9% 41.4% 10.9% 14.0% 23.7% 22.0% 16.9% 13.9% 8.6% 8.7%

Kelompok

Penghasilan

TMP >0-10% >10-20% >20-30% >30%Total

QI'17 QII'17 Arah QI'17 QII'17 Arah QI'17 QII'17 Arah QI'17 QII'17 Arah QI'17 QII'17 Arah QI'17 QII'17 Arah

> Rp1 juta ≤ Rp2 juta 13.2% 10.4% 3.9% 2.0% 2.1% 3.6% 2.9% 1.9% 1.8% 1.1% 2.5% 1.8%

> Rp2 juta ≤ Rp3 juta 32.0% 26.0% 4.2% 2.6% 9.3% 7.4% 11.4% 8.5% 4.0% 3.7% 3.0% 3.8%

> Rp3 juta ≤ Rp4 juta 30.2% 31.4% 2.0% 1.3% 10.1% 7.5% 10.1% 9.3% 3.2% 7.0% 4.9% 6.3%

> Rp4 juta ≤ Rp5 juta 11.7% 13.2% 0.1% 0.2% 4.0% 3.8% 3.7% 4.7% 1.6% 1.8% 2.3% 2.8%

> Rp5 juta ≤ Rp6 juta 5.8% 4.2% 0.3% 0.0% 1.9% 0.7% 1.6% 1.4% 0.7% 0.6% 1.3% 1.5%

> Rp6 juta ≤ Rp7 juta 2.5% 3.4% 0.1% 0.0% 0.7% 0.5% 0.1% 0.8% 0.1% 0.6% 1.5% 1.4%

> Rp7 juta ≤ Rp8 juta 1.5% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 1.4% 0.1% 1.1% 1.3% 3.1%

> Rp8 juta 3.1% 5.4% 0.3% 0.0% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 0.3% 0.6% 1.4% 3.7%

Total 100.0% 100.0% 11.0% 6.1% 28.6% 24.4% 30.5% 28.6% 11.9% 16.5% 18.1% 24.3%

Kelompok PenghasilanTotal TBM >0-10% >10-20% >20-30% >30%

Page 85: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

67

Setelah dilakukan pelonggaran Loan to Value

(LTV) beberapa periode lalu, kinerja penyaluran

KPR mulai menggeliat, yaitu dari 5,0% (yoy)

menjadi 6,9% (yoy). Peningkatan KPR terutama

terjadi pada hunian tapak, baik untuk tipe kecil,

menengah maupun tinggi. Begitu juga dengan

ruam dan ruko. Sementara itu, penyaluran kredit

flat maupun apartemen justru cenderung

melambat. Kondisi ini sejalan dengan

meningkatnya masyarakat kelas menengah,

penurunan suku bunga kredit, kebijakan

pemerintah seperti program 1 juta rumah,

pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan

Perumahan (FLPP) untuk MBR (masyarakat

berpenghasilan rendah); serta paket kebijakan XII

yang bertujuan untuk mempercepat penyediaan

rumah bagi MBR. Tingginya promosi akan suku

bunga yang rendah untuk KPR yang dilakukan juga

turut mendorong peningkatan penyaluran KPR.

Kredit multiguna relatif melambat dari 8,6% (yoy)

menjadi 8,0% (yoy). Dominasi kredit multiguna

turut meningkatkan resiliensi perbankan

Sumatera Utara, karena kualitas kreditnya

merupakan yang terbaik di antara kredit

perseorangan lainnya. NPL kredit multiguna

tercatat hanya sebesar 1,03%, relatif stabil

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

1,02%, jauh di bawah level indikatif 5%.

Grafik 4.21 Perkembangan Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Penggunaan Utama

Risiko kredit sektor RT masih terjaga, meskipun

menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari

tren penurunan rasio NPL gross pada akhir

triwulan II 2017 menjadi sebesar 2,6%, sedikit

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang sebesar 2,5%. Peningkatan risiko kredit RT

terjadi pada kredit perumahan dan kredit

kendaraan bermotor, sementara kredit multiguna

relatif stabil. Peningkatan NPL sejalan dengan

menurunnya pendapatan yang didorong oleh

perbaikan ekonomi Sumatera Utara yang belum

stabil.

Grafik 4.22 Perkembangan NPL Kredit Sektor Rumah Tangga

4.3.1 Penyaluran Kredit UMKM

Pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah) perlu dilakukan agar dapat

dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi,

mengingat sektor tersebut relatif kuat dalam

menghadapi ancaman krisis. UMKM terbukti

sebagai sektor penyelamat ekonomi dari krisis

dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi

rumah tangga, sekaligus menciptakan lapangan

kerja di Indonesia mengingat sektor tersebut

menyerap tenaga kerja. Untuk itu Bank Indonesia

telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan

perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM

minimal 20%. Pemberlakuan ketentuan tersebut

dilakukan secara bertahap, yaitu tahun 2015

sebesar 5%, 2016 sebesar 10%, tahun 2017 -15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

I II III IV I II III IV I II

2015 2016 2017

YoY

KPR KKB Multiguna

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

I II III IV I II III IV I II

2015 2016 2017

KPR KKB

Page 86: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

68

sebesar 15% dan tahun 2018 sebesar 20%.19

Kebijakan ini diperkuat pula dengan kebijakan

pelonggaran LFR (Loan to Funding Ratio) menjadi

94% per 1 Agustus 2015 bagi bank tertentu yang

telah memenuhi pencapaian tertentu kredit

UMKM dengan kualitas yang baik.20

Penyaluran kredit UMKM di Sumatera Utara pada

triwulan II 2017 telah mencapai Rp50,6 triliun,

atau mencapai 26% dari total kredit yang

disalurkan di Provinsi Sumatera Utara. Tingginya

penyaluran kredit pada sektor ini masih dibayangi

dengan kualitas kredit yang sudah melampaui

level indikatifnya, bahkan relatif meningkat dari

5,3% ke 5,6%.

Grafik 4.23 Perkembangan Kredit UMKM

Pada triwulan II 2017 kredit UMKM justru

melambat secara signifikan dari 18,2% (yoy)

menjadi 1,5% (yoy). Perlambatan penyaluran

kredit terutama didorong oleh terkontraksinya

penyaluran kredit UMKM untuk kepentingan

investasi, dan dalamnya perlambatan penyaluran

kredit modal kerja. Dari keseluruhan kredit

UMKM, porsi terbesar digunakan untuk modal

kerja sebesar 71,0%, dan kredit investasi sebesar

28,9%.

Perkembangan perekonomian yang terjadi belum

mendorong keyakinan pelaku usaha untuk

melakukan ekspansi usahanya lebih lanjut. Akses

pelaku UMKM terhadap fasilitas pembiayaan dari

perbankan masih terbatas. Keterbatasan akses

tersebut antara lain disebabkan kurangnya

keahlian SDM perbankan yang menangani UMKM

terkait dengan beragamnya jenis usaha UMKM. Di

sisi lain pelaku UMKM banyak yang tidak memiliki

jaminan yang memadai untuk meningkatkan

keyakinan perbankan tersebut.

Berdasarkan golongan kredit yang disalurkan,

melambatnya pertumbuhan kredit UMKM pada

triwulan II 2017 terutama ditopang oleh kredit

menengah yang melambat secara signifikan, yaitu

dari 38,9% (yoy) menjadi 2,9% (yoy). Sementara

itu, penyaluran kredit UMKM justru relatif

terkontraksi dari 1,5% (yoy) menjadi -1,6% (yoy).

Begitu juga dengan kredit usaha mikro yang

melambat dari 4,1% (yoy) menjadi 3,2% (yoy).

Berdasarkan lapangan usaha, melambatnya

penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2017

didorong oleh melambatnya penyaluran kredit

UMKM pada sektor utama, diantaranya adalah

sektor pertanian, industri pengolahan, PBE

maupun konstruksi. Penyaluran kredit konstruksi

dan PBE bahkan tercatat negatif yaitu dari 21,9%

(yoy) menjadi -0,8% (yoy) serta 3,4% (yoy)

menjadi -0,5% (yoy). Sementara itu penyaluran

kredit pertanian maupun sektor pengolahan

melambat secara signifikan dari 60,4% (yoy)

menjadi 0,3% (yoy) serta 44,8% (yoy) menjadi

23,0% (yoy).

Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.

14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan

oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka

Pengembangan UMKM

20 Peraturan Bank Indonesia No.17/11/2015 tentang Giro

Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan valuta Asing

yang telah disempurnakan dengan PBI No.18/14/PBI/2016

tgl. 18 Agustus 2016

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

I II III IV I II III IV I II

2014 2014 2014

NPL Pertumbuhan Kredit UMKM

Page 87: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

69

Tabel 4.5 Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan I 2017

Program Kerja Bank Indonesia dalam

Pengembangan UMKM

Guna memperkuat ketahanan pangan dan

kemandirian pangan di Sumatera Utara untuk

mendukung pencapaian tugas Bank Indonesia di

bidang pengendalian inflasi, sejak tahun 2014

Bank Indonesia telah melaksanakan program

kerja inisiatif pengembangan klaster ketahanan

pangan. Isu ketahanan pangan dan kemandirian

pangan di Sumatera Utara penting untuk

dikembangkan mengingat berdasarkan data

historis komoditas pangan menjadi salah satu

sumber tekanan inflasi Volatile Food. Beberapa

komoditas pangan yang menjadi sumber tekanan

inflasi di Sumatera Utara adalah beras, bawang

merah, dan cabe merah. Akibat dari

ketidakseimbangan antara permintaan dan

penawaran menyebabkan terjadinya gejolak

harga pada beberapa komoditas dimaksud.

Untuk itu pada triwulan II 2017 Bank Indonesia

melaksanakan berbagai kegiatan untuk membina

klaster pangan di berbagai daerah, diantaranya:

Selain itu Bank Indonesia juga melakukan

peningkatan akses keuangan UMKM dalam

berbagai bentuk local economy development

seperti bantuan teknis, pengembangan bisnis,

pendampingan, capacity building, pembentukan

Wira Usaha Bank Indonesia (WUBI), dan

elektronifikasi (Layanan Keuangan Digital).

Q1'17 Q2'17 Arah Q1'17 Q2'17 Arah Q1'17 Q2'17 Arah Q1'17 Q2'17 Arah

Pertanian 60.4% 0.3% 2.5% 2.9% -1.8% -5.9% 323.0% 5.1%

Pertambangan 8.4% 0.2% -19.9% -20.3% -4.1% -15.6% 35.9% 24.2%

Industri Pengolahan 44.8% 23.0% -1.2% 1.0% -15.2% -10.5% 64.3% 32.7%

Pengadaan Listrik Gas 22.0% 50.1% 49.2% 58.6% 37.5% 52.9% 13.8% 48.2%

Pengadaan Air 35.9% 23.6% -1.8% 6.3% 51.2% -25.6% 107.5% 115.5%

Konstruksi 21.9% -0.8% 15.3% 38.3% 0.7% 0.0% 26.7% -2.6%

PBE 3.4% -0.5% 4.8% 2.7% 3.4% 0.2% 2.7% -2.8%

Transportasi 6.6% 4.4% 5.0% 1.9% -0.6% -21.2% 9.1% 14.5%

Akomodasi dan Mamin 12.2% 10.8% 6.8% -1.6% -6.7% -8.8% 41.9% 45.4%

Informasi dan Komunikasi -0.7% 33.6% 0.2% -29.6% -16.1% 54.5% 20.5% 54.4%

Perantara Keuangan -17.9% -9.9% -69.6% -15.6% 9.3% 11.8% -23.8% -16.5%

Real Estate -39.0% -42.4% -11.3% 27.7% 28.1% 9.0% -49.0% -54.6%

Jasa Perusahaan -14.8% -20.3% -24.3% -40.3% -10.8% -22.0% -15.8% -12.4%

Adm Pemerintahan 23.9% 21.4% -40.4% -22.3% -41.7% -43.0% 2642.8% 2442.1%

Jasa Pendidikan 0.6% 2.0% 25.7% 16.3% 7.5% 10.9% -11.6% -10.2%

Jasa Kesehatan -4.1% -4.6% 5.3% -0.3% -10.3% -3.7% -3.4% -6.2%

Jasa Lainnya 15.5% 16.2% 13.2% 13.8% 32.0% 36.4% -5.8% -7.8%

Pertumbuhan (YoY)Mikro Kecil MenengahMikro

No Wilayah Kerja Klaster Lokasi

1 Bawang Merah Dairi dan Karo

2 Padi Organik Serdang Bedagai

3 Padi Pulau Kampai

4 Desa Pesisir Serdang Bedagai

5 Kopi Karo

6 Integrasi Padi Sapi Langkat

7 Sapi Potong Labuhan Batu

8

Bawang Merah

Simalungun,

Baru Bara dan

Asahan

9 Cabai Merah Pematangsiantar

10 LED Songket Batu Bara

11 Cabai Merah Tapanuli Utara

12

Pertanian

TerintegrasiMandailing Natal

13 Padi Tapanuli Selatan

14 Bawang Merah Samosir

Kantor Perwakilan

Bank Indonesia

Provinsi Sumatera

Utara

Kantor Perwakilan

Bank Indonesia

Pematangsiantar

Kantor Perwakilan

Bank Indonesia

Sibolga

Page 88: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

70

BAB 5 PENYELENGGARAAN SISTEM

PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN

UANG RUPIAH

Pada triwulan II 2017, Sumatera Utara mencatatkan net outflow (penarikan) seiring dengan peningkatan kebutuhan uang kartal menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, transaksi non tunai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara tercatat mengalami penurunan baik dari nominal maupun jumlah transaksi. Sejalan dengan clean money policy, Bank Indonesia senantiasa melakukan berbagai upaya untuk menyerap uang tidak layak edar (UTLE) dan menyediakan Uang Layak Edar bagi masyarakat. Selanjutnya, perkembangan transaksi jual – beli valas di Provinsi Sumatera Utara cenderung menunjukkan peningkatan, pada triwulan II 2017, pembelian valas meningkat 11,2% (yoy) dan penjualan meningkat 4,2% (yoy). Dalam rangka mendukung transparansi dan good governance serta semakin meningkatnya kebutuhan transaksi non tunai, pada tahun 2017 mulai direalisasikan elektronifikasi pada transaksi keuangan pemerintah daerah dan transaksi jalan tol secara bertahap.

ULOS RONDANG-RONDANG

Page 89: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

71

5.1 Gambaran Umum Sistem

Pembayaran

Pada triwulan II 2017, Sumatera Utara

mencatatkan net outflow (penarikan) seiring

dengan peningkatan kebutuhan uang kartal

menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Berbeda dengan perkembangan transaksi

tunai, transaksi non tunai di Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

tercatat mengalami penurunan baik dari

nominal maupun jumlah transaksi.

5.2 Sistem Pembayaran Non

Tunai

Sementara itu, sejalan dengan clean money

policy, Bank Indonesia senantiasa melakukan

berbagai upaya untuk menyerap uang tidak

layak edar (UTLE) di masyarakat. Pemusnahan

UTLE yang telah dilakukan Bank Indonesia

pada triwulan II 2017 sedikit menurun

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

UTLE yang dimusnahkan sebagian besar

merupakan pecahan Rp20 ribu dan Rp10 ribu.

Salah satu bentuk kegiatan Bank Indonesia

dalam upaya clean money policy adalah

melalui kegiatan penuakaran uang melalui kas

keliling baik dalam maupun luar kota,

melaksanakan kegiatan kas titipan, melayani

penukaran uang lusuh di loket Bank Indonesia

serta kegiatan penukaran uang bersama

dengan perbankan menjelang HBKN.

Temuan uang palsu pada triwulan II 2017

tercatat meningkat. Bank Indonesia bersama

dengan Kepolisian Republik Indonesia

senantiasa mengupayakan untuk mencegah

dan memberantas peredaran uang palsu di

masyarakat. Dalam rangka memberantas

peredaran uang palsu, KPw Bank Indonesia

Provinsi Sumatera Utara secara rutin

melaksanakan kegiatan sosialisasi Ciri-ciri

Keaslian Uang Rupiah yang menjangkau

seluruh lapisan masyarakat dari pelajar SD

hingga masyarakat umum. Selain itu, Bank

Indonesia juga melakukan pelatihan kepada

para pelaku jasa keuangan seperti kasir dan

teller perbankan maupun perusahaan di

bidang keuangan. BI juga terus meningkatkan

fitur-fitur pengaman uang rupiah seperti

benang pengaman uang, recto verso, tanda

air, dll.

Selanjutnya, perkembangan transaksi jual dan

beli valas di Provinsi Sumatera Utara

cenderung menunjukkan peningkatan, pada

tahun 2016 mencapai 2,29 triliun, 0,4% lebih

tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data transaksi pembelian dan

penjualan valuta asing di KUPVA BB Berizin,

mata uang yang paling banyak ditransaksikan

di Sumatera Utara adalah Malaysian Ringgit

(30%), Singapore Dollar (19%), US Dollar

(14%), Baht Thailand (10%), Euro (7%).

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan

transaksi non tunai serta dalam rangka

mendukung transparansi dan good governance,

pada tahun 2017 mulai direalisasikan

elektronifikasi pada transaksi keuangan

pemerintah daerah dan transaksi jalan tol secara

bertahap.

Tabel 5.1 Perputaran Kliring KPw BI PRov Sumatera Utara

Keterangan

Perputaran Kliring I II III IV I II III IV I II

Nominal (Rp. Triliun) 40,10 27,90 40,90 46,70 58,80 61,90 45,74 105,45 45,63 34,46

Volume (lembar warkat) 1.115.840 1.109.712 1.117.632 1.114.344 1.135.332 1.167.460 1.055.997 1.180.089 1.064.378 848.855

Nominal (Rp Miliar) / hari 626,9 647,3 639,2 740,5 963,6 647,3 749,9 1.674 748,14 644,76

Volume (lembar warkat) /hari 17.435 18.192 17.463 17.688 18.612 18.830 17.311 18.732 17.449 15.434

Jumlah Hari Kerja 64 61 64 63 61 62 61 63 61 55

g. Nominal (qtq) -14,1% -30,4% 46,6% 14,2% 25,9% 5,3% -26,1% 130,5% -56,7% -24,5%

g. Volume (qtq) -36,3% -0,5% 0,7% -0,3% 1,9% 2,8% -9,5% 11,8% -9,8% -20,2%

Data KPw BI Prov. Sumatera Utara

2015 2016 2017

Page 90: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

72

Selain BI-RTGS, transaksi non tunai yang

diselenggarakan Bank Indonesia adalah Sistem

Kliring Nasional Bank Indonesia. Transaksi kliring

mencakup kliring kredit dan kliring debet di Kota

Medan, Tebing Tinggi dan Kabanjahe. Transaksi

yang diproses oleh SKNBI meliputi kumulasi data

keuangan elektronik transaksi card based melalui

mesin EDC (kartu kredit dan kartu debet) dan

transaski paper based (cek, bilyet giro dan nota

debet).

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi

dari 3 provinsi di Indonesia yang memiliki mesin

sortasi cek dan bilyet giro. Hal ini dikarenakan

transaksi yang dilakukan melalui cek dan bilyet

giro yang relatif tinggi. Berdasarkan data kliring

debet dan kredit yang ditatausahakan di Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera

Utara, aktivitas transaksi non tunai pada triwulan

II 2017 menunjukkan penurunan baik secara

nominal maupun jumlah transaksi dibandingkan

triwulan I 2017. Pada triwulan II 2017 jumlah

nominal perputaran kliring mencapai Rp34,46

triliun atau menurun sebesar 24,5% (qtq).

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah warkat

transaksi kliring pada triwulan II 2017

menunjukkan penurunan sebesar 20,2% (qtq)

atau menjadi 848,8 ribu warkat.

5.3 Perkembangan Uang Kartal.

Sumber: KPw BI Prov. Sumut

Grafik 5.1 Perkembangan Outflow Inflow Uang Kartal

Berbeda dengan transaksi non tunai yang

cenderung menurun, transaksi tunai

menunjukkan peningkatan seiring dengan

meningkatnya kebutuhan fresh money di

masyarakat menjelang Ramadhan, Hari Raya Idul

Fitri dan kebutuhan anak masuk sekolah. Aliran

uang kartal pada triwulan II 2017 menunjukkan

posisi net outflow21 sebesar Rp5,08 triliun,

dengan outflow tercatat sebesar Rp12,09 triliun,

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya sebesar Rp5,18 triliun. Sementara

itu inflow tercatat lebih rendah dibandingkan

triwulan sebelumnya sebesar Rp7,01 triliun. Pada

Outflow adalah posisi dimana bank melakukan penarikan

dana dari Bank Indonesia, sementara inflow merupakan

posisi Bank melakukan penyetoran dana ke Bank Indonesia.

triwulan II-2017 net outflow lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya yang

mencatatkan net inflow. Hal ini berarti dana yang

ditarik oleh Bank pada triwulan II-2017 lebih

besar dibandingkan dengan dana yang disetor.

Sementara itu, berdasarkan informasi jumlah

uang tidak layak edar yang dimusnahkan pada

triwulan II 2017 tercatat lebih rendah

dibandingkan pada triwulan sebelumnya.

Temuan Uang Palsu dan Penyediaan Uang Layak

Edar

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Sumatera Utara secara konsisten menekan

peredaran uang palsu melalui kerjasama dengan

pihak Polda Sumatera Utara. Berdasarkan data

terakhir, jumlah uang palsu yang terindentifikasi

di Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II 2017

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Temuan uang palsu pada triwulan II 2017 ini

merupakan temuan terbanyak dalam satu tahun

terakhir. Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah

oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Page 91: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

73

Sumatera Utara terus dilakukan kepada

masyarakat umum dan pelaku usaha di Sumatera

Utara untuk meminimalisir peredaran uang

palsu. Disamping itu, Bank Indonesia senantiasa

mengintensifkan kerjasama dengan pihak

kepolisian dalam menekan peredaran uang palsu.

Bank Indonesia terus berkomitmen dalam

meningkatkan kualitas uang layak edar di

masyarakat (clean money policy), dengan

menarik uang lusuh dan/atau uang rusak dari

aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia

(inflow). Penyediaan uang layak edar tersebut

dilakukan dengan kegiatan penukaran uang dan

kegiatan kas keliling oleh Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Sibolga dan

Pematangsiantar.

Sumber: KPw BI Prov. Sumatera Utara Grafik 5.2 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling

Kegiatan kas keliling dilakukan hingga kabupaten

PakPak Bharat yang berjarak cukup jauh dari Kota

Medan dan merupakan daerah terpencil

(remote). Frekuensi layanan kas keliling pada

triwulan II 2017 telah mencapai 39 kali dengan

nilai nominal Kas Keliling KPw Prov. Sumatera

Utara sebesar Rp14,2 miliar atau 47,17%.

Sementara itu untuk Provinsi Sumatera Utara

nominal dana kas keliling pada Triwulan II 2017

sebesar Rp30,1 miliar, meningkat Rp10,2 miliar

atau 51% dibandingkan triwulan I 2017 yang

tercatat sebesar Rp19,9 miliar.

5.4 Perkembangan KUPVA

Perkembangan transaksi jual – beli valuta asing

(valas) di Provinsi Sumatera Utara cenderung

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data transaksi Penyelenggara

KUPVA Bukan Bank di Provinsi Sumatera Utara,

total transaksi jual-beli valas pada tahun 2016

mencapai Rp2,29 triliun, meningkat sebesar 0,4%

dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar

Rp2,28 triliun. Sementara itu, s.d. Juni 2017

transaksi jual beli valas melalui KUPVA Bukan

Bank Berizin telah mencapai Rp1,18 triliun.

Meningkatnya perkembangan transaksi jual-beli

valas tersebut sejalan dengan peningkatan

jumlah kunjungan wisman (wisatawan

mancanegara) di sepanjang tahun 2015 dan 2016

dan selalu menunjukkan pertumbuhan positif.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi

Sumatera Utara jumlah kunjungan wisman

triwulan II 2017 tumbuh sebesar 22,28% (yoy)

dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun

sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan

transaksi valas yang menunjukkan peningkatan

sebesar 0,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Implementasi kewajiban penggunaan uang

Rupiah di Sumatera Utara juga ikut mendorong

peningkatan transaksi penukaran valas di Sumut

khususnya transaksi yang dilakukan oleh wisman

di hotel yang telah bekerjasama dengan

penyelenggara KUPVA Bukan Bank Berizin.

Tabel 5.2 Wisatawan Asing di Sumatera Utara

Sumber : BPS

Meningkatnya transaksi jual beli valas juga

didorong oleh meningkatnya KUPVA Bukan Bank

Berizin di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan

jumlah kantornya, sampai dengan Juni 2017

terdapat 58 Kantor KUPVA Bukan Bank Berizin.

Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2 kantor

2017

Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I

Bandara Kualanamu 101.063 96.755 82.202 121.745 106.964

Pelabuhan Laut Belawan 10.860 10.056 10.249 9.918 9.009

Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan 4.872 5.682 4.765 4.764 2.906

Total 116.795 112.493 97.216 136.427 118.879

Pintu Masuk Wisatawan Asing2015 2016

Page 92: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

74

KUPVA dibandingkan tahun 2016. Dari jumlah

kantor KUPVA Bukan Bank tersebut, sebaran

jumlah kantor KUPVA Bukan Bank masih belum

merata dan terkonsentrasi di Kota Medan yaitu

mencapai 96%, dan kota Binjai sebanyak 4%.

Transaksi jual beli valas di Sumatera Utara pada

semester I 2017 sebagian besar didominasi oleh

5 valuta asing yaitu Malaysian Ringgit (30%),

Singapore Dollar (19%), US Dollar (14%), Baht

Thailand (10%), Euro (7%).

Sumber KPw BI Prov. Sumut

Grafik 5.3 Pembelian dan penjualan valas

Berdasarkan data pembelian dan penjualan

Valuta Asing yang dilakukan pada KUPVA BB

Berizin di Sumatera Utara selama triwulan II 2017

tercatat sebesar Rp615 Miliar dengan rincian

pembelian sebesar Rp306,6 Miliar sementara

penjualan sebesar 308,6 Miliar. Pembelian valas

di Sumatera Utara mengalami peningkatan

sebesar 11,2% (yoy) atau 6,9% (qtq). Sementara

itu penjualan tumbuh sebesar 4,2% (yoy) atau

6,9% (qtq).

5.5 Perkembangan Elektronifikasi

pada Sistem Pembayaran

Elektronifikasi transaksi merupakan suatu upaya

mengubah transaksi masyarakat yang semula

dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari

metode pembayaran secara tunai menjadi non

tunai, dengan pelaku transaksi keuangan yang

sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif.

Sementara itu yang dimaksud dengan

elektronifikasi pembayaran pemerintah

merupakan tata cara pembayaran pemerintah

baik berupa pembayaran masyarakat kepada

pemerintah maupun pembayaran pemerintah

kepada masyarakat yang dilakukan secara

elektronik (non tunai). Tujuan dilakukannya

elektronifikasi yaitu membuka akses masyarakat

sampai ke daerah terpencil agar terhubung

dengan layanan keuangan dan/atau lembaga

keuangan. Salah satu bentuk reformasi dan

modernisasi transaksi pembayaran yang ingin

dicapai oleh pemerintah adalah melalui

elektronifikasi. Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014

tentang Sistem Penerimaan Negara Secara

Elektronik disusun dalam rangka meningkatkan

kualitas penatausahaan dan

pertanggungjawaban penerimaan negara,

dengan menerapkan Sistem penerimaan Negara

secara elektronik dan memanfaatkan teknologi

informasi. Penyempurnaan ini dilakukan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam hal pembayaran/penyetoran penerimaan

negara serta untuk mewujudkan good

governance.

5.5.1 Elektronifikasi di Pemerintah Daerah

Selaras dengan Menteri Keuangan, Menteri

Dalam Negeri melalui Surat Edaran kepada

Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan

perecepatan implementasi transaksi non tunai

pada pemerintah daerah. Pelaksanaan transaksi

non tunai dimaksud paling lambat dilaksanakan

pada tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi

transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah

yang dilakukan oleh bendahara

penerimaan/pengeluaran atau bendahara

penerimaan dan pengeluaran pembantu. Dalam

upaya mendukung dan menyukseskan

elektronifikasi pembayaran pemerintah

dimaksud, Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan

pembahasan dengan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota

di Sumatera Utara serta Bank pendukung.

Diharapkan elektronifikasi secara bertahap

Page 93: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

75

terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintah

dapat dilaksanakan.

Jenis-jenis elektronifikasi pembayaran

pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:

Elektronifikasi Pembayaran Pemerintah

(Masyarakat kepada Pemerintah – P2G)

Merupakan jenis pembayaran yang

dilakukan oleh masyarakat kepada

pemerintah, baik itu pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah atau transaksi

yang mendatangkan penerimaan bagi

pemerintah. Pada Pemerintah Daerah, jenis

penerimaan ini diklasifikasikan menjadi dua

yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan.

Elektronifikasi Pembayaran Pemerintah

(Pemerintah kepada Masyarakat – G2P)

Merupakan penyaluran Anggaran Pendapatan

Belanja Negara/Daerah untuk tujuan

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Secara umum pengeluaran

pemerintah dilakukan melalui Rencana

Keuangan Tahunan yang disetujui oleh

DPR/DPRD. Belanja negara dipergunakan untuk

keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah

pusat dan daerah.

5.5.2 Elektronifikasi Jalan Tol

Pada tanggal 31 Mei 2017, Bank Indonesia dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) menyepakati untuk memperluas

kerjasama dalam meningkatkan elektronifikasi di

jalan tol. Elektronifikasi dilakukan untuk

menciptakan layanan non tunai yang aman, cepat

dan efisien sehingga memberi nilai tambah bagi

masyarakat dan operator jalan tol. Elektronifikasi

diterapkan dalam bentuk e-money atau yang

dikenal juga dengan sebutan E-Tol. Dengan

adanya E-Tol diharapkan antrian di gerbang tol

dapat dihilangkan. Elektronifikasi pembayaran

tol akan menggunakan aplikasi sensorik yang

akan dihubungkan dengan rekening bank.

Program elektronifikasi ini dilakukan dalam 4

(empat) tahap yaitu:

Page 94: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

76

5.5.3 Perkembangan Uang Digital

Grafik 5.4 Perkembangan LKD di Sumatera Utara

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat

kepada lembaga keuangan formal, berbagai

otoritas telah mengeluarkan kebijakan di bidang

keuangan. Bank Indonesia melalui Peraturan

Bank Indonesia yang diterbitkan April 2014 telah

berupaya untuk meningkatkan jangkauan dan

memperluas penyediaan layanan jasa sistem

pembayaran dan keuangan. Dalam aturan

tersebut, dimungkinkan bank dan Lembaga

Selain Bank (LSB) penerbit uang elektronik

bekerjasama dengan pihak ketiga atau agen yang

bertindak atas nama bank untuk melayani

kebutuhan masyarakat Indonesia di berbagai

daerah akan layanan sistem pembayaran dan

keuangan formal. Layanan dimaksud dikenal

dengan nama Layanan Keuangan Digital (LKD).

Berdasarkan data yang disampaikan Perbankan

di Kota Medan, jumlah agen LKD yang dilaporkan

bulan Mei 2017 sebanyak 7.841 LKD. Sementara

itu pemegang e-money di Sumatera Utara per

Mei 2017 sebanyak 35.019.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan

Nasional Non Tunai, pada tahun 2017,

Pemerintah melakukan reformasi penyaluran

bantuan pangan. Penyaluran bantuan pangan

yang lebih dikenal dengan istilah Bantuan

Langsung Tunai (BLT) sebelumnya diberikan

melalui kantor pos dalam bentuk uang tunai

dengan jumlah tertentu setiap bulannya. Dewasa

ini, penyaluran bantuan tidak diberikan langsung

dalam bentuk uang tunai, tetapi menggunakan

uang elektronik dan dikenal dengan istilah BLNT

(Bantuan Langsung Non Tunai) yang prosesnya

salah satunya dilakukan oleh LKD..

Page 95: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

77

BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN

KESEJAHTERAAN

Membaiknya kinerja perekonomian Sumatera Utara pada Triwulan II 2017 belum tercermin pada

perbaikan kondisi ketenagakerjaan, Namun demikian persepsi terhadap ketersediaan tenaga kerja

pada triwulan mendatang meningkat. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara per

triwulan I 2017 tercatat sebanyak 1.453,9 ribu jiwa atau 10,22% dari jumlah penduduk Sumatera

Utara. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Perbaikan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara juga terlihat dari angka kemiskinan yang berada

di bawah angka kemiskinan Nasional yang tercatat sebesar 10,64%. Seiring dengan perbaikan

tersebut, Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Triwulan I 2017 juga

menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan ketimpangan kemiskinan semakin berkurang.

ULOS SADUM TARUTUNG

Page 96: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

78

6.1 Ketenagakerjaan

Membaiknya kinerja perekonomian Sumatera

Utara pada triwulan II 2017 tercermin pada

perbaikan kondisi ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha,

kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara yang

tercermin dari indeks penggunaan tenaga kerja

menunjukkan penurunan dengan Saldo Bersih

Tertimbang (SBT) dari triwulan I 2017 sebesar

3,24 SBT menjadi -0,09 SBT pada triwulan II 2017.

Penurunan terutama terjadi pada sektor

perdagangan dan sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan, sedangkan sektor pertanian

dan sektor industri pengolahan meningkat.

Indeks penggunaan tenaga kerja di lapangan

usaha perdagangan menurun dari -0,4 SBT

menjadi -2,1 SBT, diikuti oleh sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan dari 1,2 SBT

menjadi -1,1 SBT. Sementara kinerja kedua sektor

tersebut pada PDRB yang menunjukkan

peningkatan. Penurunan tenaga kerja di sektor

utama perdagangan diperkirakan seiring dengan

meningkatnya aktivitas belanja online untuk

kebutuhan terkait Lebaran. Sementara itu,

sejalan dengan peningkatan kinerja pada PDRB,

sektor industri pengolahan menunjukkan

kenaikan paling tinggi dari 1,9 SBT menjadi 3,3

SBT, diikuti oleh sektor pertanian yang

meningkat dari -0,9 SBT menjadi 0,0 SBT.

Peningkatan pada sektor industri pengolahan

dan sektor pertanian diperkirakan dipengaruhi

oleh peningkatan produksi terkait Lebaran dan

Ramadhan serta pergeseran musim panen dari

triwulan I ke triwulan II. Sedangkan penurunan

tenaga kerja pada sektor perdagangan

diperkirakan dipengaruhi oleh meningkatnya

aktivitas belanja online.

Potensi pasokan tenaga kerja Sumatera Utara

yang tersedia pada triwulan laporan mengalami

peningkatan, tercermin dari jumlah angkatan

kerja Sumatera Utara pada Februari 2017

dibandingkan Februari 2016.

Sumber: BPS Sumatera Utara

Grafik 6.1 Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Pada Februari 2017 jumlah angkatan kerja

sebesar 6,71 juta orang, meningkat sebanyak 122

ribu orang (1,9%) dibandingkan Februari 2016.

Dari jumlah tersebut, yang bekerja meningkat

1,9%, sementara jumlah pengangguran

meningkat 0,7%. Tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK) meningkat dari 68,9% menjadi

69,1%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka

(TPT) menurun dari 6,5% menjadi 6,4%.

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera

Utara tersebut menunjukkan terdapat harapan

perbaikan kondisi ekonomi Sumatera Utara.

Sumber : BPS Sumatera Utara

Grafik 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sebaran penyerapan tenaga kerja di Sumatera

Utara masih didominasi di lapangan usaha

Pertanian. Pangsa PDRB terpusat di sektor

pertanian (24,3%), sektor industri pengolahan

(19,4%), sektor perdagangan (17,8%), dan sektor

konstruksi (12,4%). Sementara pangsa tenaga

kerja Sumatera Utara didominasi oleh sektor

pertanian (2,67 juta orang; 42,6%), sektor

perdagangan (1,31 juta orang; 21,0%), sektor jasa

kemasyarakatan (1,08 juta orang; 17,2%), dan

sektor industri pengolahan (460 ribu orang;

7,3%).

Page 97: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

79

Tabel 6.1 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Latar

belakang Pendidikan

Sumber : BPS Sumatera Utara

Kondisi ini diperkirakan terkait erat dengan

komposisi tenaga kerja Sumatera Utara yang

masih didominasi oleh pendidikan SD ke bawah

(2,04 juta orang; 32,4%), SMP (1,31 juta orang;

20,9%) dan SMA (1,41 juta orang; 22,4%).

Tenaga terdidik terampil SMK juga masih sangat

kurang (749 ribu orang; 11,9%). Dengan akan

dibukanya Kawasan Industri Kuala Tanjung yang

berbasis industri logam dan KEK Sei Mangkei

yang berbasis komoditas sawit, perlu

dipersiapkan tenaga kerja terampil dan terdidik

agar kebutuhan tenaga kerja kedua kawasan

tersebut dapat dipenuhi oleh tenaga kerja di

Sumatera Utara. Untuk itu, perlu ditingkatkan

kuantitas dan kualitas lulusan SMK dan

pelatihan/sertifikasi tenaga kerja terampil.

Optimisme masyarakat akan penghasilan saat ini

juga sejalan dengan beberapa indikator seperti

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), Indeks

Keyakinan Konsumen (IKK), maupun Indeks

Kondisi Ekonomi (IKE) (Grafik 6.5).

Sumber: BPS Sumatera Utara

Grafik 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi.

Secara umum, dibandingkan Februari 2016, tidak

terdapat pergeseran komposisi tenaga kerja pada

sektor utama di Sumatera Utara (Grafik 6.3).

Tenaga kerja di sektor pertanian dan

perdagangan meningkat, namun sektor industri

pengolahan sedikit menurun. Peningkatan

tenaga kerja di sektor pertanian pada triwulan

laporan antara lain disebabkan oleh peningkatan

produksi pertanian yang didukung oleh kondisi

cuaca berupa kecukupan curah hujan. Jika dilihat

berdasarkan status pekerjaan, terdapat

pergeseran jumlah tenaga kerja di sektor formal

ke sektor informal, yang diindikasikan terjadi

pada kelompok buruh/karyawan ke kelompok

berusaha sendiri atau pekerja keluarga. Selaras

dengan data tenaga kerja per sektor ekonomi,

pergeseran tenaga kerja formal ke informal

terindikasi terjadi pada sektor pertanian dan

sektor perdagangan yang dipicu oleh pergeseran

musim tanam dan panen serta bulan Ramadhan

dan Lebaran. Di tengah penerimaan gaji ke 14

dan THR pada periode laporan, hasil survei

menunjukkan konsumen Sumatera Utara masih

optimis dalam memandang penghasilan saat ini,

meski tidak sebaik periode sebelumnya. Berdasar

Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia

di Sumatera Utara, indeks penghasilan saat ini

kembali menurun menjadi 126,0 dibandingkan

triwulan sebelumnya yang sebesar 127,9 (Grafik

6.4).

Sumber: KPw BI Sumatera Utara

Grafik 6.4 Indeks Kondisi dan Ekspektasi Penghasilan

Optimisme masyarakat akan penghasilan saat ini

juga sejalan dengan beberapa indikator seperti

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), Indeks

Keyakinan Konsumen (IKK), maupun Indeks

Kondisi Ekonomi (IKE) (Grafik 6.5). Persepsi

masyarakat terhadap penghasilannya pada

triwulan mendatang justru meningkat. Hal

tersebut tercermin dari meningkatnya Indeks

Ekspektasi Penghasilan 6 Bulan yang akan

datang. Optimisme ini diperkirakan terkait

dengan membaiknya harga komoditas serta

dalam ribuan

2017

Feb Agst Feb Agst Feb

SD ke bawah 2.069 1.831 1.856 1.922 2.040

SMP 1.362 1.339 1.382 1.282 1.314

SMA 1.437 1.458 1.539 1.352 1.413

SMK 728 700 747 769 749

Diploma I/II/III dan universitas 576 634 641 667 771

JUMLAH 6.171 5.962 6.166 5.991 6.287

TINGKAT PENDIDIKAN2015 2016

Page 98: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

80

meningkatnya ekspektasi terhadap ketersediaan

lapangan kerja.

Sumber: BPS Sumatera Utara

Grafik 6.5 SKDU Ekspektasi dan Keyakinan Konsumen

Pada triwulan II 20187, konsumen memandang

bahwa akan ada peningkatan kondisi

ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini

tercermin dari Indeks Ketersediaan lapangan

Kerja Saat Ini yang kembali menunjukkan tren

peningkatan dari 104,7 menjadi 105,4 (Grafik

5.1). Kondisi ketenagakerjaan yang akan datang

juga masih dipandang optimis bahkan lebih baik

dari saat ini. Hal ini terlihat dari indeks ekspektasi

ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yang akan

datang yang meningkat dari 111,1 menjadi 123,5.

(Grafik 6.6).

Sumber: BPS Sumatera Utara

Grafik 6.6 SKDU Ketersediaan Lapangan Kerja

Beberapa faktor yang diperkirakan mendorong

optimisme akan perbaikan kondisi

ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara pada

22 Data Penduduk Miskin dan Gini Ratio Provinsi Sumatera

Utara bulan Maret 2017, diterbitkan oleh BPS Sumatera

Utara pada bulan Juli 2017

triwulan mendatang diantaranya adalah: (1)

masih berlanjutnya pemulihan harga komoditas,

(2) meningkatnya penyerapan CPO domestik

terkait mandatori biodiesel, (3) percepatan

pembangunan infrastruktur strategis, serta (4)

pembukaan lowongan kerja Pegawai Negeri Sipil.

6.2 Kesejahteraan

Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

pada Triwulan I 201722 membaik bila

dibandingkan dengan periode yang sama tahun

lalu. Tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera

Utara per triwulan I 2017 tercatat sebanyak

1.453,9 ribu jiwa atau 10,22% dari jumlah

penduduk. Angka ini menurun dibandingkan

periode yang sama tahun lalu yang tercatat

sebesar 1.455,9 ribu jiwa atau 10,53% dari jumlah

penduduk. Angka kemiskinan di Sumatera Utara

jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang

tercatat sebesar 10,64% pada Triwulan I 2017.

Sumber: BPS Sumatera Utara

Grafik 6.7 Penduduk Miskin Sumatera Utara

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin

tersebut didorong oleh penurunan jumlah

penduduk miskin yang ada di kawasan pedesaan.

Jumlah penduduk miskin di desa menurun dari

765,1 ribu jiwa pada Juni 2016 atau 10,97%

menjadi 743,2 ribu jiwa pada Triwulan I 2017 atau

Page 99: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

81

10,66% dari jumlah penduduk. Sementara jumlah

penduduk miskin di kota cenderung meningkat

yaitu dari 690,8 ribu jiwa atau 9,7% dari jumlah

penduduk pada Triwulan I 2016 menjadi 710,7

ribu jiwa atau 9,8% dari jumlah penduduk pada

Triwulan I 2017.

Sumber: BPS Sumatera Utara

Grafik 6.8 Penduduk Miskin Kota dan Desa

Lebih lanjut, indeks keparahan dan kedalaman

kemiskinan pada Triwulan I 2017 juga

menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) menurun dari 1,77 di Triwulan I

2016 menjadi 1,71 di Triwulan I 2017. Penurunan

ini mengindikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin cenderung

semakin membaik mendekati garis kemiskinan

(batas minimum untuk masuk kategori penduduk

miskin).

Sejalan dengan pergerakan Indeks Kedalaman

Kemiskinan23, Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2)24 Triwulan I 2017 turut membaik. Indeks

Keparahan Kemiskinan menurun dari 0,49 di

Triwulan I 2016 menjadi 0,45 di Triwulan I 2017.

Hal ini mengindikasikan ketimpangan

pengeluaran di antara penduduk miskin semakin

berkurang.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks-

P2) merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin.

24 Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1),

merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran

Sumber: BPS Pusat

Grafik 6.9 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Sumber: BPS

Grafik 6.10 Gini Ratio

Secara umum, tingkat kemiskinan di pedesaan di

Triwulan I 2017 lebih parah dibandingkan

kemiskinan di perkotaan, sebagaimana terjadi

pada periode sebelumnya. Tingkat kemiskinan

pedesaan pada Triwulan I 2017 tercatat sebesar

10,66%, sementara tingkat kemiskinan di

perkotaan sebesar 9,8%.

Dari sisi pemerataan pendapatan, disparitas

pendapatan di Provinsi Sumatera Utara

mengalami perbaikan yang tercermin dari

penurunan Gini Ratio pada tahun 2017. Gini ratio

Sumatera Utara tercatat sebesar 0,315, lebih

rendah dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional

yang menunjukan angka sebesar 0,393. Gini ratio

Sumatera Utara tercatat berada pada peringkat

masing-masing pendduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semkain tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata

pengeluaram dari garis kemiskinan

Page 100: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

82

ketiga terbaik setelah Bangka Belitung 0,282 dan

Kalimantan Utara yang tercatat 0,308.

Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani Berdasarkan sub sektor

Sumber : BPS Sumatera Utara

Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi di sektor

pertanian yang mulai membaik yaitu 2,01% (yoy)

di Triwulan I 2017 menjadi 2,44% (yoy) di

triwulan II 2017, Nilai Tukar Petani di Sumatera

Utara mengalami sedikit penurunan yaitu 99,77

di triwulan I 2017 menjadi 99,54 dan masih

berada di level pesimis (di bawah 100).

Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan

pada Indeks yang diterima petani (IT) sebesar -

0,73 dari 128,19 pada triwulan I 2017 menjadi

127,46 pada triwulan II 2017. NTP masih berada

di bawah ambang batas 100, hal ini menunjukkan

bahwa petani masih mengalami defisit yaitu

pendapatan petani masih lebih kecil

dibandingkan dengan pengeluarannya.

Perlambatan NTP mencerminkan menurunnya

kesejahteraan petani akibat menurunnya daya

beli petani. Kondisi ini diperkirakan disebabkan

oleh berkurangnya pane dan kurang bersaingnya

hasil produk petani. Sehingga untuk

meningkatkan tingkat kesejahteraan petani

diperlukan peningkatan daya saing produk

pertanian dengan peningkatan kualitas dan

spesialisasi produk terutama pada produk

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Sementara itu, Indeks Kesejahteraan Nelayan

Perikanan (NTPN) Sumatera Utara meningkat

sebesar 0,83 dari 102,57 di triwulan I 2017

menjadi 103,38 di triwulan II 2017. Peningkatan

tersebut didorong oleh peningkatan IT dari

127,78 di triwulan I 2017 menjadi 103,38. Dalam

satu tahun terakhir NTPN Sumatera Utara terus

mengalami peningkatan dan telah berada di atas

angka 100 (pada Triwulan II 2016 NTPN masih

dibawah 100). Hal ini menunjukkan bahwa

kebijakan pemerintah dalam membatasi jumlah

penangkapan ikan oleh kapal asing di wilayah

perairan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara

di daerah perairan Sibolga, Tanjung Balai dan

Belawan telah memberikan dampak yang positif

bagi nelayan di Sumatera Utara.

Dibandingkan triwulan I 2017, NTP seluruh

provinsi di kawasan Pulau Sumatera menurun,

dengan penurunan terbesar terjadi di provinsi

Jambi sebesar -2,24. Sementara itu, Provinsi di

Pulau Sumatera dengan NTP di atas 100 adalah

Provinsi Riau dan Provinsi Lampung (Tabel 6.3).

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

petani di Sumatera Utara masih mengalami

defisit. Sementara itu, secara Nasional NTP

berada di atas angka 100 yaitu 100,53 dan

cenderung meningkat dibandingkan triwulan I

2017.

Page 101: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

83

Tabel 6.3 NTP Kawasan Sumatera dan Nasional

Sumber: BPS Sumatera Utara

Secara triwulanan penurunan NTP di triwulan II

2017 terjadi pada subsektor perkebunan dan

tanaman hortikultura, sementara subsektor

tanaman pangan mengalami peningkatan.

Peningkatan NTP pada subsektor tanaman

pangan sejalan dengan kecukupan komoditas

pangan dalam menghadapi HBKN di Triwulan II

2017. Hal ini juga dikonfirmasi dari inflasi yang

rendah dan terkendali pada triwulan II 2017.

Indeks harga yang diterima (IT) petani

menggambarkan fluktuasi harga komoditas

pertanian yang dihasilkan oleh petani. Nilai IT

petani di Sumatera Utara pada triwulan ini

sebesar 127,46, atau lebih rendah dibandingkan

triwulan sebelumnya yang mencapai 128,19.

Rendahnya IT Petani dapat disebabkan oleh

melimpahnya pasokan komoditas pangan yang

menyebabkan penurunan harga. Sementara itu,

dibandingkan dengan triwulan I 2017, penurunan

IT petani terjadi pada sub sektor tanaman

hortikultura sebesar -2,35 yaitu dari 122,59 pada

triwulan I 2017 menjadi 120,24 yang disebabkan

oleh penurunan indeks tanaman sayuran sebesar

-2,05 dan tanaman buah sebesar -2,77. Hal ini

sejalan dengan penurunan indeks harga pada

beberapa komoditas sayuran pada level

konsumen yang bahkan mengalami deflasi.

Sementara itu, Indeks Harga yang dibayar (IB)

petani menggambarkan fluktuasi harga barang

dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat

pedesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa

yang diperlukan untuk memproduksi hasil

pertanian. Pada triwulan II 2017 IB petani

mengalami penurunan dari 128,48 pada per

triwulan I 2017 menjadi per 128,05 triwulan I

2017 yang didorong oleh penurunan pada indeks

konsumsi rumah tangga pada seluruh subsektor

pertanian. Mengingat penurunan IB lebih kecil

dibandingkan penurunan IT, maka nilai NTP

Provinsi Sumatera Utara menurun dibandingkan

periode sebelumnya.

Kesejahteraan Nelayan

Nilai tukar nelayan perikanan (NTNP) merupakan

salah satu alat ukur untuk mengukur indeks

kesejahteraan nelayan. Pada triwulan II 2017

tercatat indeks NTNP Sumatera Utara sebesar

103,38 atau meningkat sebesar 0,81

dibandingkan dengan posisi triwulan I 2017.

Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan

indeks harga yang diterima (IT) nelayan sebesar

1,45 yaitu dari 127,78 pada triwulan I 2017

menjadi sebesar 129,23 pada triwulan II 2017.

Peningkatan NTNP juga didukung oleh

peningkatan pada Nilai Tukar kelompok

Penangkapan Ikan (NTNPi) sebesar 1,78 dari

96,76 pada triwulan I 2017 menjadi 98,54 pada

triwulan berjalan. Di sisi lain terjadi penurunan

indeks Nilai Tukar Nelayan kelompok Perikanan

Tangkap (NTN), namun tidak terlalu signifikan

yaitu sebesar -0,15 dari 108,35 pada triwulan I

2017 menjadi 108,20 pada triwulan II 2017. Hal

ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima

nelayan lebih kecil dibandingkan dengan indeks

harga yang dibayar. Peningkatan indeks harga

yang dibayar disebabkan peningkatan indeks

BPPBM.

I II III IV I II III IV I II

Aceh 97,39 95,76 96,07 98,13 97,25 95,83 95,1 95,9 95,11 94,72 -0,39

Sumatera Utara 99,09 98,47 98,19 100,62 99,17 99,84 100,79 101,56 99,77 99,54 -0,23

Sumatera Barat 98,97 97,54 97,08 97,75 93,38 97,37 97,81 97,87 98,19 96,66 -1,53

Riau 97,55 96,24 93,06 95,03 97,36 98,11 99,11 102,23 103,5 102,59 -0,91

Jambi 95,81 96,09 94,83 95,72 96,93 99,18 99,3 101,09 100,99 98,75 -2,24

Sumatera Selatan 98,31 97,29 95,73 96,03 94,48 93,84 94,11 95,45 94,94 92,72 -2,22

Nasional 101,53 100,52 102,33 102,83 101,32 101,47 102,02 101,49 99,95 100,53 0,58

2015 2016Keterangan

2017Ket

Page 102: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

84

Tabel 6.4 Nilai Tukar Nelayan

Sumber: BPS Sumut

Page 103: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

85

Page 104: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

86

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN

DAERAH

Pada triwulan IV 2017 perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat dibandingkan

triwulan III 2017. Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2017 diperkirakan akan berada pada kisaran

5,1-5,5% (yoy) didorong oleh permintaan domestik seiring dengan realisasi anggaran pemerintah

terutama belanja modal yang semakin meningkat. Sementara itu, aktivitas konsumsi masyarakat juga

diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya seiring dengan perayaan Natal dan tahun baru.

Di sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan akan meningkat sering dengan pola seasonalnya dan

perbaikan permintaan global.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja ekonomi Sumatera Utara pada triwulan IV 2017 masih

didominasi oleh 4 sektor utama yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.

Kinerja sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan terutama akan ditopang oleh

perbaikan sektor eksternal seiring perbaikan permintaan global dan domestik. Puncak realisasi belanja

pemerintah daerah khusnya penyelesaian proyek infrastruktur strategis seperti Tol Trans Sumatera dan

Pelabuhan Kuala Tanjung akan mendorong kinerja sektor konstruksi.

ULOS SIBOLANG

Page 105: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

87

7.1 Prospek

Pertumbuhan

Ekonomi

Perekonomian Sumatera Utara

pada triwulan IV 2017

diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan

III 2017 dengan magnitude yang lebih rendah

dengan perkiraan semula25. Perekonomian

Sumatera Utara pada triwulan IV 2017

diperkirakan berada pada rentang 5,1-5,5% (yoy).

Hal ini terutama didorong oleh konsumsi

domestik terutama realisasi belanja Pemerintah

Daerah. Sementara itu, kondisi eksternal yang

masih kondusif diperkirakan akan mendorong

kinerja sektor swasta.

Kinerja ekspor pada tahun triwulan IV 2017 juga

diperkirakan masih tumbuh positif, seiring

dengan pola seasonalnya dan perbaikan

permintaan dari negara tujuan utama seperti

Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan demikian,

kinerja impor juga turut meningkat.

.

Grafik 7.1 Survei Konsumen

Di sisi konsumsi, optimisme konsumen

diperkirakan akan meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya seiring dengan perayaan

Natal dan tahun baru. Selain itu, tingkat

pendapatan masyarakat juga akan meningkat

didorong oleh kinerja ekspor

yang positif dan penerimaan

bonus tahun baru.

Optimisme peningkatan

tingkat konsumsi masyarakat

juga tercermin dari hasil Survei

Konsumen Bank Indonesia. Dimana, ekspektasi

terhadap penghasilan, lapangan kerja dan kondisi

ekonomi pada triwulan IV 2017 akan meningkat.

Namun demikian, pedagang lebih pesimis dalam

melihat ekspektasi peningkatan kinerja konsumsi

masyarakat ke depan. Berdasarkan hasil Survei

Perdagangan Eceran (SPE) ekspektasi penjualan

dalam 6 bulan ke depan diperkirakan akan

menurun.

Grafik 7.2 Indeks Perkiraan Penjualan

Dari sisi pemerintah, konsumsi pemerintah juga

diperkirakan akan meningkat dari triwulan

sebelumnya seiring dengan puncak realisasi

belanja belanja pemerintah di triwulan IV 2017.

Optimalisasi belanja terutama penyelesaian

pembangunan infrastruktur strategis akan

mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah.

Selain itu, proses transfer DAU/DAK dari

Pemerintah Pusat yang tidak menghadapi

kendala juga diperkirakan akan meningkatkan

realisasi belanja di akhir tahun.

Seiring dengan peningkatan belanja pemerintah,

kinerja investasi pada triwulan IV 2017

Page 106: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

88

diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya. Pertumbuhan investasi terutama

akan didorong oleh investasi bangunan seiring

dengan gencarnya realisasi proyek infrastruktur

strategis nasional seperti pembangunan Jalan Tol

Trans Sumatera dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Sementara itu, di sisi swasta investasi

diperkirakan akan meningkat meski terbatas.

Ekspektasi peningkatan investasi swasta tersebut

tercermin dari hasil liaison di beberapa kontak

Bank Indonesia yang menyatakan akan

merealisasikan investasi akhir tahun 2017. Selain

itu, peningkatan investasi swasta pada semester

I 2017 terkait dengan perbaikan kinerja industri

pengolahan yang merespons peningkatan ekspor

menjadi sentimen positif peningkatan investasi.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan

stabil atau sama dengan triwulan sebelumnya.

Masih baiknya kinerja ekspor luar negeri ini tidak

terlepas dari perbaikan harga komoditas

perkebunan yang mencapai kinerja tertingginya

di awal tahun 2017 yang disertai dengan mulai

menggeliatnya industri manufaktur negara

tujuan ekspor utama Sumatera Utara.

Tabel 7.1 Perkiraan Harga Komoditas Unggulan

Komoditas Harga Tw II 2017 (%, yoy, proyeksi)

Harga Tw III 2017 (%, yoy, proyeksi)

Kelapa Sawit -4.1 -7.4

Karet 46.6 44.3

Kopi 1.3 -5.2

Sumber: IMF Edisi Februari 2017, diolah

Harga CPO ke depan diperkirakan akan terus arga

CPO ke depan diperkirakan akan terus menurun.

Kembali normalnya pasokan dari Indonesia dan

Malaysia pasca anomali cuaca di tahun 2016

menjadi faktor utama yang menekan harga CPO

di 2017. Selain itu, sentimen penurunan harga

juga didorong oleh terhambatnya permintaan

akibat penerapan proteksi perdagangan di

beberapa negara konsumen utama CPO seperti

India dan negara-negara di Eropa. Selain itu,

faktor non-fundamental yang dapat menekan

harga adalah pemberian diskon harga pembelian

CPO yang dilakukan oleh Malaysia.

Sejalan dengan CPO, harga karet juga

diperkirakan akan terus menurun terutama

didorong supply yang terus meningkat seiring

dengan tidak diberlakukannya kembali

pembatasan produksi oleh International

Tripartite Rubber Council (ITRC). Selain itu,

produksi karet yang tinggi dari negara di luar ITRC

seperti Vietnam dan Pakistan membuat pasokan

semakin berlebih. Meskipun demikian,

permintaan diperkirakan masih akan stabil sering

dengan perkembangan industri automotif di

Amerika Serikat dan Tiongkok.

Ke depan, optimisme kinerja sektor eksternal

tetap terjaga seiring dengan membaiknya

aktivitas manufaktur negara mitra dagang utama.

Hal tersebut tercermin dari perkembangan nilai

Purchasing Manager Index (PMI) pada awal

triwulan III yang menunjukkan pergerakan yang

positif terutama untuk negara Amerika Serikat

dan Tiongkok. Sementara itu, meskipun menurun

PMI Jepang masih dalam fase ekspansi.

Grafik 7.3 Purchasing Manager Index

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja

ekonomi Sumatera Utara pada triwulan IV 2017

masih didominasi oleh 4 sektor utama yaitu

pertanian, industri pengolahan, perdagangan,

dan konstruksi. Kinerja sektor pertanian, industri

pengolahan dan perdagangan terutama akan

ditopang oleh perbaikan sektor eksternal seiring

perbaikan permintaan global dan domestik.

Puncak realisasi belanja pemerintah daerah

khususnya penyelesaian proyek infrastruktur

strategis seperti Tol Trans Sumatera dan

Pelabuhan Kuala Tanjung akan mendorong

kinerja sektor konstruksi. Sementara itu, kinerja

Page 107: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

89

sektor perdagangan dan sektor-sektor tersier

lainnya seperti transportasi dan komunikasi juga

akan terdorong oleh peningkatan konsumsi saat

perayaan Natal dan tahun baru.

Untuk keseluruhan tahun, kinerja perekonomian

Sumatera Utara pada tahun 2017 diperkirakan

lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh

penurunan kinerja ekspor antar daerah di tengah

perbaikan ekspor luar negeri. Penurunan

tersebut terkait dengan belum optimalnya sektor

pertanian tanaman pangan yang disinyalir masih

terdampak oleh anomali cuaca pada tahun lalu.

Selain itu, kekeringan juga masih melanda

beberapa daerah seperti Kabupaten Asahan dan

Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga

menghambat perbaikan kinerja sektor pertanian

lebih lanjut. Sementara itu, kinerja ekspor luar

negeri diperkirakan lebih tinggi dari tahun

sebelumnya seiring dengan perbaikan

permintaan global dan peningkatan harga

komoditas.

Sementara itu, permintaan domestik

diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Aktivitas belanja pemerintah yang lebih optimal

dari tahun sebelumnya dimana terdapat kendala

dalam penyaluran DAU dan DAK, menopang

perbaikan kinerja konsumsi pemerintah. Dari sisi

investasi, investasi bangunan diperkirakan akan

meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas

belanja pemerintah. Sementara itu, kinerja

investasi non-bangunan tetap ditopang oleh

penjualan mesin dan perlengkapan, serta

kendaraan. Selain itu, dengan dukungan

Pemerintah untuk terus menciptakan iklim

investasi yang kondusif melalui percepatan

reformasi struktural, dapat tercipta perbaikan

ekonomi domestik yang berkelanjutan.

Dari sisi lapangan usaha, perbaikan terutama

terjadi di sektor industri manufaktur seiring

dengan perbaikan kinerja ekspor luar negeri.

Perbaikan kinerja sektor PHR dipengaruhi oleh

peningkatan transaksi ekspor-impor, sementara

kinerja sektor konstruksi didukung oleh semakin

membaiknya investasi bangunan. Namun

demikian, perbaikan sektor-sektor tersebut tidak

dapat menopang perlambatan pertumbuhan

ekonomi akibat penurunan kinerja sektor

pertanian tanaman pangan.

7.2 Prospek Inflasi

Ketersediaan pasokan pangan yang cukup prima

dan permintaan masyarakat yang stabil

mendorong penurunan tekanan inflasi pada

triwulan IV. Tekanan inflasi diperkirakan berada

pada sasaran nasional yang telah ditetapkan,

yaitu 4±1%. Penurunan tekanan inflasi terutama

didorong oleh penurunan inflasi Administered

Prices. Sejalan dengan hal tersebut, ketersediaan

komoditas pangan yang cukup melimpah

diperkirakan mendorong deflasi yang cukup

dalam pada triwulan IV.

Meredanya tekanan inflasi pada triwulan IV

diperkirakan bersumber dari penurunan harga

beberapa komoditas pada kelompok bahan

makanan. Hal ini diperkirakan terkait aktivitas

panen komoditas tanaman pangan dan

hortikultura yang berlangsung normal. Periode

tanam yang berlangsung pada triwulan III

mendorong terjaganya pasokan pada akhir tahun

2017.

Di sisi lain, dukungan program oleh instansi

terkait seperti pemberian bantuan benih

bersertifikat komoditas padi, cabai, dan bawang

merah serta program mandiri benih diharapkan

dapat memberikan hasil yang positif khususnya

bagi produktivitas tanaman pangan dan

hortikultura ke depan. Selain itu, stabilitas harga

beras juga diperkirakan relatif terjaga seiring

yoy

dm ri es yoy

4± 0,5% Tw-III 2017

PROYEKSI INFLASI

TW-IV 2017

4 ± 1% PROYEKSI INFLASI

Page 108: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

90

dengan masih tingginya persediaan beras BULOG

yang cukup untuk meredam tekanan inflasi.

Sumber: BULOG Divisi Regional Sumatera Utara, diolah

Grafik 7.4 Stock Beras BULOG

Namun demikian, terdapat beberapa faktor risiko

yang dapat mendorong tekanan inflasi volatile

foods yang lebih tinggi dari perkiraan. Penurunan

luas lahan tanam cabai merah serta peningkatan

curah hujan yang diperkirakan akan terjadi pada

bulan Agustus hingga Januari 2018 akan

mempengaruhi produktivitas tanaman

hortikultura yang relatif rentan terhadap cuaca.

Selain itu, risiko terganggunya kinerja pertanian

juga disebabkan oleh aktivitas Gunung Sinabung

yang semakin meningkat juga menjadi upside riks

inflasi volatile food ke depan. Risiko peningkatan

harga ke depan juga tercermin dari hasil survey

konsumen Bank Indonesia yang menunjukan

bahwa dalam 6 bulan depan harga cenderung

akan meningkat.

Pada triwulan IV 2017 tekanan inflasi kelompok

administered prices diperkirakan akan mereda

seiring dengan berakhirnya program migrasi

pelanggan listrik bersubsidi. Meskipun demikian

risiko tekanan inflasi pada kelompok ini masih

cukup tinggi terkait dengan risiko kenaikan harga

BBM karena implementasi skema BBM satu

harga yang direncanakan akan dilaksanakan pada

bulan Oktober 2017. Selain itu, kenaikan harga

angkutan udara merespons peningkatan

permintaan yang diperkirakan akan

meningkatkan tekanan inflasi di akhir tahun.

Grafik 7.5 Pandangan Konsumen dan Pedagang Terhadap

Perubahan Harga

Sementara itu, peningkatan aktivitas konsumsi

masyarakat di akhir tahun diperkirakan

mendorong tekanan inflasi inti. Stabilisasi nilai

tukar yang terus diupayakan yang disertai dengan

demand pull yang diperkirakan mereda

diperkirakan mampu menahan peningkatan

tekanan inflasi inti. Sementara itu, ekspektasi

inflasi diperkirakan masih cukup terkendali.

Secara keseluruhan tahun, tekanan inflasi

Sumatera Utara tahun 2017 masih diperkirakan

berada pada kisaran 4,0%±0.5% (yoy), lebih

rendah dibandingkan tahun 2016. Rendahnya

tekanan inflasi pada tahun 2017 ditopang

meredanya tekanan inflasi Volatile Foods seiring

dengan membaiknya pasokan pangan yang

terutama tersedia secara lebih merata pada awal

tahun 2017. Sementara itu, tekanan inflasi 2017

terutama didorong oleh dua kelompok

disagregasi lainnya yaitu inflasi inti dan

Administered Price.

Tekanan inflasi kelompok Administered Prices di

tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan

oleh implementasi kebijakan migrasi pelanggan

listrik 900VA yang dilaksanakan disepanjang

semester I 2017. Kebijakan lain yang

meningkatkan tekanan inflasi AP adalah kenaikan

biaya perpanjangan STNK pada awal tahun 2017.

Selain itu, masih terdapat risiko peningkatan

inflasi AP ke dapan apabila rencana penyesuaian

BBM satu harga dilaksanakan di penghujung

tahun 2017.

Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi inti

terjadi seiring dengan relatif membaiknya daya

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2014 2015 2016 2017

SK (Perub Hrg 6 bln yad) SPE (Perub Hrg 6 bln yad)

Page 109: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

91

beli masyarakat pada tahun 2017 terkait dengan

prakiraan perbaikan harga komoditas

perkebunan. Situasi global yang masih dirundung

ketidakpastian juga masih memberikan tekanan

terhadap stabilitas nilai tukar. Meskipun

demikian, peningkatan tekanan inflasi inti ini

diperkirakan masih berada dalam level yang

terkendali sehingga inflasi secara umum masih

mampu terjangkar pada sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya

7.3 Rekomendasi kepada

Pemerintah Daerah

Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian ke depan akan

menghadapi banyak tantangan. Ketidakpastian

kondisi pasar global dan penurunan harga

komoditas akan menghambat pertumbuhan

sektor eksternal. Selanjutnya, tidak optimalnya

kinerja sektor eksternal juga akan menghambat

kinerja permintaan domestik. Dengan demikian,

diperlukan penguatan perekonomian dari sisi

domestik yang dapat didorong oleh Pemerintah

Daerah. Beberapa langkah dan rekomendasi di

antaranya adalah:

a. Mengoptimalkan realisasi APBD dan APBN

Provinsi dan seluruh Kabupatan/Kota di

Sumatera Utara khususnya untuk belanja

modal terkait dengan percepatan

penyelesaian proyek-proyek infrastruktur

strategis.

b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

melalui percepatan reformasi struktural

terutama terkait dengan aspek kemudahan

dan konsistensi implementasi perizinan satu

pintu dan aspek stabilitas keamanan.

c. Mendorong pengembangan industri

pariwisata dan sektor jasa pendukungnya

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru

melalui pembangunan infrastruktur, sarana

dan konektivitas, kerjasama antar daerah

membangun industri pariwisata yang

terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi

untuk inovasi dan efisiensi.

d. Mengembangkan hilirisasi industri yang

dilaksanakan secara terintegrasi melalui

peningkatan produktivitas hulu, pemetaan

alokasi hilirisasi untuk ekspor dan domestik,

pengembangan infrastruktur dasar, serta

perluasan pasar ekspor dunia.

Pengendalian Inflasi

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk

pengendalian inflasi dapat terjaga pada kisaran

sasaran inflasi 4±1%, diantaranya:

1. Memperkuat produksi pangan melalui

perluasan atau diversifikasi areal pertanaman

maupun sentra produksi baru di daerah yang

tidak rentan bencana

2. Meningkatkan dan mempercepat riset

terapan yang menghasilkan benih yang tahan

penyakit, cuaca, dan menghasilkan

produktivitas yang tinggi, disamping

penggunaan teknologi tepat guna.

3. Meningkatkan program pendampingan dan

pembinaan kelompok petani dalam

mengantisipasi gangguan OPT yang meluas

pada tahun 2016 lalu serta memperluas

kesempatan petani dalam memperoleh

permodalan dari perbankan.

4. Memperkuat kerja sama antar daerah melalui

identifikasi pola perdagangan antar wilayah,

yang dibarengi dengan pengembangan

Kab/Kota sebagai penyangga pangan.

5. Mempercepat pembentukan BUMD dan

BUMDes untuk memperkuat sinergi dengan

Toko Tani sebagai bagian dari jaringan pangan

Bulog.

6. Memperkuat basis data yang terintegrasi

dalam mendukung kebijakan yang terarah dan

tepat sasaran.

7. Mengintensifkan komunikasi dan kerjasama

dengan distributor maupun pelaku usaha

untuk membangun komitmen bersama

terhadap pengendalian inflasi.

8. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas

UMKM untuk mengembangkan industri

kreatif pangan dan non-pangan.

Page 110: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

92

9. Menggiatkan program diversifikasi konsumsi

pangan untuk mengurangi ketergantungan

konsumsi masyarakat terhadap komoditas

tertentu.

Page 111: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

93

Page 112: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

LAMPIRAN

94

LAMPIRAN

INDIKATOR PERBANKAN PROVINSI SUMATERA UTARA (dalam Triliun Rupiah)

Page 113: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

LAMPIRAN

95

INDIKATOR PERBANKAN PROVINSI SUMATERA UTARA (dalam Triliun Rupiah)

Page 114: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR ISTILAH

96

DAFTAR ISTILAH

Administered Price Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya bahan bakar, penerangan, dan air serta transportasi ataupun harga barang/jasa yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah misalnya tembakau dan minuman beralkohol. Base Effect Efek kenaikan/penurunannilai pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai akibat dari nilai level variabel yang dijadikan dasar perhitungan/perbandingan mempunyai nilai yang cukup rendah/tinggi. BEC Pengklasifikasian kode barang dengan 3 digit angka yang dikelompokkan berdasarkan kegunaan utama barang berdasarkan daya angkut komoditi tersebut. Barang Modal (Capital Goods) Barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi, biasanya bernilai guna lebih dari 1 tahun. Bahan Baku (Raw Material) Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri. BI Rate Suku bunga referensi yang mencerminkan sikap atau arah kebijakan moneter yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya dan diumumkan kepada publik. BI-RTGS Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, merupakan proses penyelesaian akhir transaksi (settlement)

pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed / gross settlement) dan bersifat real time

(electronically processed), di mana rekening peserta dapat didebit/ dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai

dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Ceteris paribus Semua variabel di luar sistem/model dianggap konstan. CPO (Crude Palm Oil) Minyak nabati yang dihasilkan oleh buah-buahan dari kelapa sawit. Dana Pihak Ketiga (DPK) Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka (deposito). Disposable income Sejumlah uang yang dapat dapat dibelanjakan dan ditabung setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Ekspor dan Impor Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar daerah. Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah maupun valas. Terminologi FDR untuk bank syariah sementara LDR untuk bank konvensional.

Page 115: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR ISTILAH

97

Harga Minyak WTI Harga minyak mentah dunia yang mengacu pada sebuah ukuran kualitas bernama West Texas Intermediate atau Texas light sweet. Indeks Penjualan Barang Konstruksi Indeks yang merepresentasikan nilai penjualan dari barang-barang konstruksi. Indeks Keyakinan Konsumen Indeks yang dihasilkan oleh Survei Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian, baik saat ini maupun masa mendatang. Indeks Kondisi Ekonomi Salah satu indeks pembentuk Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan persepsi konsumen akan kondisi perekonomian pada saat ini. Inflasi IHK Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Inflasi Inti Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices. Inflow Aliran masuk uang kartal ke Kantor Bank Indonesia. Kredit Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit Investasi Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik dan pembelian mesin. Kredit Modal Kerja Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi. Kredit Konsumsi Kredit bagi perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), dan lain-lain seperti Kredit tanpa agunan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM memiliki prospek bisnis yang baik (feasible) tapi belum memiliki kemampuan mengembalikan (bankable). Dana KUR berasal dari bank pelaksana, namun dijamin sebagian besarnya oleh Pemerintah. Leading Indicators Indikator yang digunakan untuk memprediksi pergerakan atau titik balik dari suatu siklus bisnis.

Page 116: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR ISTILAH

98

Liaison Suatu kegiatan pengumpulan data statistik dan informasi yang dilaksanakan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha. Loan to Value (LTV) Sebuah dasar atau metode yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur berdasarkan aset yang dijadikan jaminan. Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF) Persentase kredit/pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. Terminologi NPL untuk bank konvensional sementara NPF untuk bank syariah NTP (Nilai Tukar Petani) Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Outflow Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia. Passthrough effect Efek dari perubahan kondisi ekonomi terhadap ongkos produksi yang pada akhirnya akan berdampak pada harga retail suatu produk. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Quarter on Quarter (qtq) Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi triwulan tertentu terhadap posisi triwulan sebelumnya. PDRB Riil Produk Domestik Bruto Regional yang nilainya menggunakan harga konstan. Hal ini untuk menghilangkan pengaruh inflasi dalam mengukur pertumbuhan antar waktu. Seasonal event Kejadian yang terjadi secara musiman yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan cenderung terjadi berulang antar tahun. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value Payment System (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (retail) yaitu transaksi di bawah Rp100 juta. SurveI Konsumen Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang dilakukan secara bulanan untuk mengetahui persepsi atau tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian.

Page 117: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR ISTILAH

99

Survei Penjualan Eceran Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk merefleksikan pergerakan dari penjualan eceran dan dilakukan secara bulanan. Uang Kartal Alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan dan dijamin oleh Bank Indonesia, baik berupa kertas maupun logam. Volatile Foods Komoditas yang termasuk kelompok bahan makanan, kecuali subkelompok ikan diawetkan dan bahan makanan lainnya, yang pergerakan naik turunnya harga cukup besar (volatile). Year on year (yoy) Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi satu titik waktu (misal bulan atau triwulan) terhadap posisi satu titik waktu yang sama tahun sebelumnya. Pembandingan ini dilakukan untuk menghilangkan efek seasonal yang biasanya terjadi di titik waktu tertentu (misal bulan Ramadhan, tahun ajaran baru, dsb).

Page 118: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara: Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Agustus 2017

DAFTAR ISTILAH

100

Editor

Departemen Regional 1

Divisi Asesmen dan Advisory: Budi Trisnanto

Kontributor

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Tim Asesmen dan Advisory: Demina R. Sitepu

Citra Agustina

Rukmi Gayatri

Rangga Pratama

Nur Fikriyah Dzakiyah

Fika Habbina

Tim Data dan SEKDA: Fadli Putra

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Tim Asesmen dan Advisory

Telp. 061-4150500

Fax. 061-4534760