KAJIAN ATAS DISKREPANSI KETENTUAN PRAPERADILAN DAN POLEMIK UPAYA HUKUMNYA Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Tania Rahma Safira NIM. E0014394 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2018 library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
13
Embed
KAJIAN ATAS DISKREPANSI KETENTUAN PRAPERADILAN DAN … · Praperadilan, penulis tetap mengacu pada Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KAJIAN ATAS DISKREPANSI KETENTUAN PRAPERADILAN DAN
POLEMIK UPAYA HUKUMNYA
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Tania Rahma Safira
NIM. E0014394
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2018
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
KAJIAN ATAS DISKREPANSI KETENTUAN PRAPERADILAN DAN
POLEMIK UPAYA HUKUMNYA
Oleh
Tania Rahma Safira
NIM. E0014394
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 23 April 2018
Dosen Pembimbing
Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H
NIP. 198210082005011001
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iii
PENGESAHAN PENGUJI
KAJIAN ATAS DISKREPANSI KETENTUAN PRAPERADILAN DAN
POLEMIK UPAYA HUKUMNYA
Oleh
Tania Rahma Safira
NIM. E0014394
Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakata
Pada:
Hari :
Tanggal :
DEWAN PENGUJI
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iv
PERNYATAAN
Nama : Tania Rahma Safira
NIM : E0014355
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
KAJIAN ATAS DISKREPANSI KETENTUAN PRAPERADILAN DAN
POLEMIK UPAYA HUKUMNYA ad alah betul-betul karya sendiri. Hal-hal
yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan
hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 23 April 2018
Yang Membuat Pernyataan,
Tania Rahma Safira
NIM. E0014394
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
v
ABSTRAK
TANIA RAHMA SAFIRA. E0014394. KAJIAN ATAS DISKREPANSI
KETENTUAN PRAPERADILAN DAN POLEMIK UPAYA HUKUMNYA.
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diskrepansi yang
terjadi terkait dengan ketentuan-ketentuan berupa produk-produk hukum baru
yang bermunculan mengenai Praperadilan yang saat ini ada di Indonesia serta
solusi atas pengajuan upaya hukum terhadap putusan Praperadilan yang
menimbulkan berbagai macam polemik bahwa sesungguhnya boleh atau tidak
diajukan upaya hukum atas putusan Praperadilan. Metode yang digunakan dalam
kajian ini adalah penelitian hukum bersifat normatif. Sumber bahan hukum yang
digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
menggunakan studi kepustakaan atau dokumen dengan teknik analisis bahan
hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif
dari pengajuan premis mayor dan premis minor, kemudian dari kedua premis
ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sesungguhnya
menurut penulis diskrepansi yang terjadi muncul dikarenakan adanya produk-
produk hukum yang baru yang disebabkan karena multitafsir mengenai ketentuan
yang diatur dalam KUHAP serta ketidakpahaman aparatur penegak hukum atau
masyarakat. Produk-produk hukum yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2015, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang
tidaklah dapat secara serta-merta mengubah ketentuan yang telah disahkan oleh
negara atau menafsirkan sebuah kata yang terdapat dalam KUHAP begitu saja.
Sehingga, dari banyaknya produk-produk hukum yang saling tumpang tindih
tersebut, penulis tetap berpegang teguh pada peraturan yang telah ada dan
disahkan oleh negara yaitu ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Bahwa terkait dengan upaya hukum atas putusan
Praperadilan, penulis tetap mengacu pada Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Kata Kunci : Diskrepansi, Praperadilan, Polemik Upaya Hukum
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vi
ABSTRACT
TANIA RAHMA SAFIRA. E0014394. A STUDY ON DISCREPANCY OF
PRETRIAL PROVISIONS AND THE POLEMIC OF ITS LEGAL EFFORTS.
Legal Writing (Undergraduate Thesis). Faculty of Law, Universitas Sebelas
Maret
This objective of this research is to determine the discrepancies in
connection with the provisions in the form of new legal products regarding
Pretrial that currently exist in Indonesia as well as solutions for the filing of the
legal efforts toward the Pretrial decisions which causes a wide variety of
polemics, whether it is allowed or not to file legal efforts for Pretrial decisions.
This was legal research with normative method. The sources of legal material
used were derived from primary legal materials and secondary legal materials by
implementing literature or documents studies. Then, the legal material analysis
techniques were performed by implementing syllogistic method using deductive
mindset from the filing of major and minor premise. Finally, the researcher draw
conclusion from both premises. Based on the research results, the occurring
discrepancy is caused by the new legal products that lead to multiple
interpretations regarding the provisions stipulated in the Indonesian Criminal
Code as well as incomprehension amongst the law enforcement officers and the
society. The legal products are provisions, Supreme Court Decision No.