1 KAJIAN AKADEMIK ATAS RANCANGAN QANUN PROVINSI ACEH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KAJIAN AKADEMIK ATAS RANCANGAN QANUN PROVINSI ACEHTENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
IBU DAN ANAK
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan
umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam
rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu
yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.
Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa
setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian
dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan
kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang
sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya
kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.
Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya
2
masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan
teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus
diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan
yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam
Rumah Sakit.
Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi
dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya
merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat.
Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya
operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya,
sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup
dan berkesinambungan. Antisipasi dampak globalisasi perlu didukung
dengan peraturan perundang-undangan yang memadai.
Dalam rangka mendanai berbagai kegiatan di rumah sakit,
maka diperlukan anggaran yang cukup memadai sehingga pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat diharapkan akan lebih maksimal.
Salah satu kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota
berdasarkan Undang_undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah memungut retribusi atas
pelayanan kesehatan di rumah sakit ibu dan anak. Oleh karena itu,
Pemerintah Aceh berupaya untuk melaksanakan kewenangan tersebut
dengan menyusun Rancangan Qanun Aceh tentang retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan anak. Rancangan ini
telah disiapkan oleh Pemerintah Aceh.
3
Salah satu tahapan dan ini merupakan suatu kewajiban dalam
rangka penyusunan rancangan Qanun Aceh adalah melakukan
penuyusunan naskah akademik/kajian akademik. Kewajiban ini
ditegaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, bahwa suatu
rancangan qanun Aceh dan Rancangan Qanun Kabupaten/Kota harus
disertai dengan Naskah akademik/kajian akademik, oleh sebab itu
kajian akademik merupakan tahapan dalam proses pembentukan dari
rancangan Qanun Aceh.
Berdasarkan hal ini, maka kajian akademik merupakan
bahagian yang tidak terpisahkan dari naskah rancangan qanun.
Dengan demikian, pembahasan rancangan qanun di legislatif akan
mengacu pula kepada kajian akademik. Oleh sebab itu kajian
akademik ini menjadi penting dan mempunyai nilai yuiridis.
B. Tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai
Kajian akademis dilakukan untuk mengkaji atas rancangan
qanun Aceh berkenaan dengan retribuísi pelayanan kesehatan dari
sudut pandang akademik baik ditinjau dari segi filosofis, yuridis, dan
sosiologis. Dengan adanya kajian akademik ini diharapkan dapat
memberikan masukan dan arahan untuk menciptakan harmonisasi dan
sinkronisasi rancangan qanun ini dengan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku di Aceh.
4
C. Metode Pendekatan
Untuk penyusunan kajian akademik rancangan Qanun Aceh ini
dilakukan penelusuran berbagai aturan hukum dan telaah kebutuhan,
yaitu dengan melakukan telaah dokumentasi peraturan perundang-
undangan. Selain itu juga dilakukan beberapa diskusi dengan para
pakar atau akademisi, yang dimaksudkan untuk mendapatkan
masukan dan aspirasi dari segi akademis atas rancangan qanun ini.
Hal ini dilakukan untuk memenuhi harapan Pasal 12 ayat 4) Qanun
Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang PraktekKedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4431);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
5
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat & Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang PenyerahanSebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan KepadaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang TenagaKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502 );
6
BAB IILANDASAN PENGATURAN
Terhadap materi/substansi dari rancangan qanun Aceh tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah sakit Ibu dan Anak yang akan
disusun sesuai dengan kajian secara ilmiah mengacu kepada landasan
filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kesemua landasan tersebut sebagai beriku:
A. Landasan Filosofis
Tugas Negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk
menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk mencapai dan
menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup
besar. Oleh karena itu Negara harus tampil kedepan dan turut campur tangan
di bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna
tercapainya kesejahteraan umat manusia.1
Secara konstitusional tanggung jawab Negara republic Indonesia
terhadap rakyatnya yang universal adalah “….melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia….”.2 tanggung jawab tersebut
kemudian dijabarkan kembali dalam batang tubuh yaitu BAB XA tentnag Hak
Asasi MAnusia sebanyak sepuluh pasal. Sebagai konsekuensinya setiap
bentuk Hak Asasi Manusia selalu didiringi dengan kewajiban atau tanggung
jawab Negara dalam tiga level, yaitu level menghormati (to respect),
melindungi (to protect), dan memenuhinya ( to fulfill).3
Untuk memenuhi tanggung jawab daerah kepada masyarakat, maka
pemerintah daerah memerlukan keuangan daerah. Ciri utama yang
menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada
kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki
1 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo, Jakarta, 2001,hal.352 Alinea keempat UUD 19453 Irawan Saptono, Menggugat Tanggung Jawab Negara, ELSAM Edisi Maret-April 2002.http://elsam.or.id.
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan
sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.4
Sumber keuangan daerah tersebut dapat dipungut melalui retribusi.
Pengertian retribusi menurut munawir 5ialah iuran kepada pemerintah yang
dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.
Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa
balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar dan
retribusi air minum. Sedangkan Muhammad Djafar Saidi memberikan
pengertian retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada waib
retribusi yang bersifat memaksa dengan tegenprestasi secara langsung dan
dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang digunakan untuk
memaksakan penagihan retribusi tidak berbeda dengan penagihan pajak,
berupa sanksi administrasi maupun kepidanaan.6
Pemasukan daerah yang bersumber dari retribusi pada prinsipnya
akan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Hal ini diatur
dalam pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan. Dilihat dari segi fungsinya retribusi hanya memilki
fungsi anggaran (fungsi budgeter) hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat
digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Retribusi hanya
semata-mata untuk mengisi kas Negara maupun daerah sebagai
penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana
pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah dilarang
4 Andrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka OtonomiDaerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.160.5 Munawir, Pokok-Pokok Perpajakan, Liberti,Yogyakarta, 1985, hal.3.6 Muhammad Djafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak, Raja Grafindo,Jakarta,2007, hal.27
8
memungut retribusi kepada masyarakat tatkala tidak memanfaatkan saranan
pelayanan yang disediakan.7
B. LANDASAN YURIDIS
Pemerintah dan pemerintah daerah baik provinsi maupun
kabupaten/kota berupaya memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi sebagai hak
asasai manusia termasuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Disisi lain upaya pemenuhan tersebut membutuhkan biaya yang
besar. Sementara pemerintah punya keterbatasan anggaran. Untuk itu perlu
melibatkan kontribusi masyarakat untuk menutupi sebagian atau seluruhnya
biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.
Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber
penerimaan yang dapat diandalkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan
kepada Provinsi untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan. Dengan
demikian UU ini telah mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut
pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada
suatu daerah provinsi harus terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan
daerah atau qanun.
Qanun tentang retribusi daerah termasuk retribusi pelayanan
kesehatan di rumah sakit ibu dan anak sekurang-kurangnya mengatur
ketentuan mengenai hal berikut ini:
7 Ibid, hal.33.
9
a. nama, objek, dan subjek retribusi.
b. Golongan retribusi.
c. Cara mengukur tingkat pengunaan jasa yang bersangkutan.
d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi.
e. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
f. Tata cara pemungutan.
g. Sanksi administrasi.
h. Tata cara pembayaran retribusi.
i. Tanggal mulai berlakunya retribusi.
Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 membagi retribusi ke
dalam tiga jenis, yaitu (1) retribusi jasa umum (2) retribusi jasa usaha, dan (3)
retribusi perizinan tertentu.
Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan jasa usaha,
adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta. Sementara perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Pasal 110 ayat (1)
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, , yaitu:
a. retribusi pelayanan kesehatan;
b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
10
c. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil;
d. retribusi pelayanan pemakaman;
e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
f. retribusi pelayanan pasar;
g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
i. retribusi penggantian biaya cetak peta;
j. retribusi pengujian kapal perikanan.
Sementara itu dalam pasal 111 ayat (1) ditentukan bahwa:
“Obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas,
puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah
sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang
sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali
pelayanan pendaftaran”.
Pada masa otonomi daerah, kewenangan kabupaten/kota dalam
bidang ini ditegaskan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom yang kemudian dicabut dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi pada dasarnya
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai
jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Di
11
samping itu, tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan
masyarakat.
Dengan ketentuan ini, daerah mempunyai kewenangan untuk
menciptakan prinsip dan sasaran yang dicapai dalam menetapkan tarif,
seperti menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai
dengan jenis pelayanan yang diberikan. Pinsip dan sasaran dalam penetapan
tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa
yang bersangkutan dan golongan penguna jasa. Sebagai contoh, tarif
retribusi parkir di tepai jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan
lebih tinggi daripada di tepai jalan umum yang kurang rawan kemacetan
dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga
tidak menghalangi kelancaran lalu lintas. Sedangkan penetapan tarif retribusi
jasa usaha harus memperhitungkan pada aspek komersial dari penyediaan
jasa oleh pemerintah daerah.
Sedangkan Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
pelayanan kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
C. Landasan Sosiologis.
Persoalan gangguan kesehatan merupakan persoalan umum
kemasyarakatan, dialami oleh banyak orang, oleh karena Pemerintah harus
menyediakan berbagai fasilitas kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi
manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya
kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan
pembangunan kesehatan yang berkulitas dan terjangkau oleh masyarakat.
Dalam konteks persoalan kesehatan masyarakat setidaknya terdapat
sepuluh issu kesehatan utama, yakni:
12
1. Kesehatan Ibu dan Anak
2. Status Gizi
3. Malaria
4. TBC
5. Disre
6. Ispa dan pneumonia
7. Demam berdarah
8. inpeksi kulit
9. Lepra\
10. Kesehatan jiwa.
Salah satu permasalahan dalam bidang kesehatan adalah
ketidakpastian pelaksanaan kebijakan yang mengatur akses layanan dasar
pada kelompok rentan (wanita, anak-anak, dan penduduk miskin dan lain-
lain) 8.
Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan
tersebut, Pemerintah Aceh telah mendirikan Rumah Sakit Khusus Ibu dan
Anak. Fasilitas Rumah sakit ini selama ini dimanfaatkan oleh banyak
masyarakat Aceh, khususnya yang berdomisili di Banda Aceh dan sekitarnya.
Dalam penyelenggaran operasional rumah sakit ibu dan anak
membutuhkan biaya operasional yang memadai untuk penyediaan fasilitas
pendukung, obat-obatan, honorarium dan operasional lainnya.
Rumah sakit ibu dan anak memiki fasilitas antara lain Instalasi Gawat
Darurat, Ruang Rawat Inap, Ruang Operasi, Radiologi termasuk Radiologi
khusus (mamografi), poli pelayanan kesehatan seperti poli KB, poli gigi, dll.
Peleyanan kesehatan ditangani oleh dokter spesialis, dokter umum dan para
medis, sebagian tenaga medis yang bekerja di rumah sakit ibu dan anak
dibayar berdasarkan kontrak.
8 Draft naskah akademik rancangan Qanun Kesehatan Aceh,2010, hal.12.
13
Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dana yang memadai untuk
efektifitas operasional pelayanan kesehatan. Pemerintah Aceh harus
menganggarkan dana dalam APBA. Untuk itu sewajarnyalah dipungut
retribusi dalam pelayanan kesehatan rumah sakit ibu dan anak sebagai
sumber pendapatan asli daerah yang nantinya akan digunakan untuk
menutupi sebagian dari biaya operasional yang digunakan.
Dalam pemungutan retribusi pelayanan kesehatan khususnya rumah
sakit secara nasional sudah ada pola tarif yang merupakan pedoman dasar
yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk
menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya
satuan (unit cost). Unit cost yang dimaksud adalaah hasil perhitungan total
biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit.
Penyelenggaraan Rumah Sakit harus memenuhi rasa keadilan, yaitu
mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang
dengan biaya yang terjangkau serta dengan pelayanan yang bermutu.
Disamping itu fungsi sosial rumah sakit merupakan hal yang penting karena
merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah
sakit yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam
membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi
kebutuhan akan pelayanan kesehatan.
14
BAB IIIANALISIS ATAS RANCANGAN QANUN DAN REKOMENDASINYA
Terhadap Rancangan Qanun tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak dapat dianalisa mengenai
beberapa hal.
A. Kewenangan untuk membuat Qanun.
Menurut Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi
Daerah, Pelayanan Kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah dapat dijadikan objek Retribusi. Namun kalau
dirujuk pada Pasal 110 ayat (2) undang-undang tersebut, Pemerintah
Daerah dapat saja tidak memungut Retribusi kalau potensi
penerimaannya kecil atau ingin memberikan pelayanan kesehatan
secara cuma-cuma kepada masyarakat. Mendasari pada ketentuan ini,
maka Pemerintah Aceh secara hukum dapat membuat Qanun untuk
memungut retribusi terhadap Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Ibu dan Anak, kecuali menurut pertimbangan bahwa menurut hitungan
ekonomis potensi penerimaannya kecil dan karena itu Pemerintah Aceh
tidak memungut retribusi. Untuk tidak memungut retribusi diperlukan
hitungan ekonomis terlebih dahulu.
B. Substansi Qanun
Terhadap judul dan materi Rancangan Qanun perlu diperhatikan
dan dilakukan beberapa perubahan
1. Judul Qanun bukan Qanun Pemerintah Aceh, tetapi Qanun Aceh
(sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007)
15
2. Nama Qanun Cukup dibuat “Qanun tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak” , tidak perlu ditambah
Pemerintah Aceh
3. Konsideran Menimbang perlu diperkaya untuk memuta unsur
Filosofis dan yuridis. Sehingga menjadi:
a. bahwa Pemerintah Aceh perlu memberikan pelayanankesehatan yang optimal kepada masyarakat
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatanperlu dilakukan penyempurnaan terhadap tarif retribusipelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak
c. bahwa unutk maksud tersebut pada huruf a, huruf b perlu diaturdengan suatu Qanun tentang Retribusi Pelayanan Kesehatanpada Rumah Sakit Ibu dan Anak.
4. Konsideran Mengingat
Dalam konsideran mengingat menurut Undang-Undang nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanngan,
dalam konsideran mengingat dimuat aturan-aturan yang menjadi dasar
pembentukan dan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan substansi
aturan yang akan dibuat.
Mendasari pada ketentuan tersebut maka beberapa Peraturan
Perundang-undangan dalam konsideran mengingat Rancangan qanun
ini harus dihilangkan, karena tidak relefan dengan substansi pengaturan
tentang retribusi pelayanan kesehatan dan ada beberapa peraturan
perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Tahun1981 Nomor 76 , tambahanLembaran Negara Nomor 3209);
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang tenaga Kesehatan(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan LembaranNegara Nomor 2576);
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Tahun1981 Nomor 76 , tambahanLembaran Negara Nomor 3209);
16
d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lermbaran Negara Tahun 2000 Nomor 41,Tambahan Lenbaran Negara Nomor 385);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 TentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 TetangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
Selain dihilangkan beberapa dasar hukum tersebut di atas, dalam
konsideran mengingat perlu ditambah beberapa dasar hukum lagi yakni:
a. Undang_undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
b. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).
5. Materi Pokok dalam Batang tubuh dari Qanun
Rancangan Qanun ini dimaksudkan untuk mengatur tentang
Reteribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan, oleh kaerena itu
materi pokok Qanun ini harus hanya mengandung kaedah hukum yang
berkaitan dengan retribusi, tidak bercampur dengan persoalan regulasi
tenatng pelalayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Hal-hal
yang berkaitan dengan bagaimana pelayanan kesehatan di Rumah
Sakita Ibu dan Anak harus diatur dalam parturan tersendiri, baik itu
dalam Qanun Kesehatan ataupun dalam Peraturan Gubernur tentang
pelayanan kesehatan di Ruamah sakit Ibu dan Anak. Oleh karena itu
materi yang berkaitan dengan rugalasi pelayanan perizinan, seperti
termuat dalam Pasal 6,7, 12,44, 46 dqn 48) sebaiknya dihilangkan
17
6. Struktur Qanun/Ruang Lingkup Pengaturan
Dalam Qanun tentang retribusi harus memuat kaedah-kaedah
hukum yang akan mengatur kewenangan dan segala sesuatu yang
berkaitan dengan pemungutan retribusi. Untuk itu struktur Qanun
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak
sebaiknya memuat Bab-Bab yang bisa menampung hal-hal yang diperlu
diatur untuk sebuah Qanun Retribusi. Struktur bab dimaksud paling tidak
memuat:
1. Ketentuan Umum
Pada bagian ini akan memuat pengertian-pengertian dari berbagai
istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-
pasal dari batang tubuh Rancagan Qanun.
2. Objek dan Subjek Retribusii
Pada bagian ini akan diatur tentang nama Retribusi, objeknya apa
Saja dan siapa yang menjadi subjek retribusi.
3. Golongan Retribusi
Golongan retribusi perlu disebutkan dalam pasal dari Rancangan
Qanun untuk membedakan dengan golongan retribusi lainnya. Pada
dasarnya menurut Undang-Undang tentang Pajak dan retribusi
Daerah hanya ada tiga golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa
Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk dalam golongan Retribusi
Jasa Umum
4. Cara Mengukur Tingkat Penggtunaan Jasa
Pada bagian ini perlu diatur tentang bagaimana mengukur jasa yang
dimanfaatkan oleh masyarakat. Cara mengukur ini diperlukan untuk
menentukan besaran retribusi yang dipungut.
5. Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Tarif
18
Dalam bab ini perlu diatur tentang prinsip yang menjadi
pertimbangan dalam menyusun struktur dan besarnya retribusi.
Prinsip yang menjadi dasar pertimbangan dimaksud untuk qanun ini
adalah prinsip untuk menutupi sebagian atau selurunya biaya yang
diperlukan untuk pelayanan kesehatan. Prinsip ini dijadikan dasar
pertimbangan karena retribusi ini termasuk dalam golongan retribusi
jasa umum.
6. Jenis Pelayanan yang dipungut Retribusi
Dalam Bab ini perlu diatur tentang jenis-jenis pelayanan kesehatan
yang diberikan di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Penentuan jenis
pelyanan ini penting untuk menjadi dasar dalam pengkalsifikasian
pengukuran untuk penetapan besaran tarif retribusi.
7. Struktur dan Besarnya tarif (Bab ini dibagi dalam Bagian yang
berisikan besaran tarif retrubusi menurut jenis pelayanan
kesehatan yang diberikan)
Struktur dan besarnya tarif harus secara jelas diatur dalam
Rancangan Qanun ini. Struktur tarif akan didasarkan pada jenis
pelayanan, kesehatan yang diberikan. Besarnya tarif akan
dipertimbangkan unsur biaya per-satuan penyediaan jasa atau per
real unit cost.
Mengingat struktur yang digunakan untuk menetapkan besaran tarif
retribusi terdiri dari berbagai jenis pelayanan maka besaran tarif
retribusi bisa dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
teroisahkan dari Qanun, yang memuat struktur dan besaran tarif.
Pada Prinsipnya besaran tarif retriubusi harus ditetapkan dengan
Qanun karena setiap kutipan yang membebani rakyat landasan
hukumnya harus dengan ketentuan yang disetujui oleh rakyat
(qanun), tetapi pasal-pasal qanun dapat mendelegasikan
kewenangan ini kepada Gubernur untuk menetapkan besaran
19
retribusi melalui Peraturan Gubernur terhadap tarif retribusi tertentu
yang perlu penyesuaian dalam waktu yang singkat karena
perubahan yang cepat sehingga kalau harus dengan qanun
membutuhkan waktu yang lama. Untuk retribusi ini hal ini perlu
diperhatikan untuk tidak terjadi pendelegaisanny kepada pejabat di
bawah Gubernur.
8. Tatacara Pemungutan
Dalam bagian ini perlu diatur tata cara pemungutan dan tatacara
pembayaran retribusi.
9. Sanksi Administrasi
Dalam bagian ini akan diatur tentang bentuk sanksi administrasi
dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat waktu atau kurang
membayar.
10. Pengembalian kelebihan pembayaran
Dalam Rancangan Qanun ini akan diatur tentang ketentuan hak dari
wajib retribusi dan tata cara pengajuan pengembalian dalam hal
terjadinya kelebihan pembayaran retribusi.
11. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi.
Dalam Rancangan Qanun ini akan diatur kemungkinan diberikanya
pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi oleh
Gubernur dalam hal ada alasan untuk itu, dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi.
12. Ketentuan Penutup
Dalam ketentuan penutup akan diatur tentang konsekwensi
berlakunya qanun baru ini terhadap ketentuan yang lama tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak
20
BAB IVPENUTUP
Rancangan qanun Aceh tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Rumah Sakit Ibu dan Anak, dilihat dari kewenangannya adalah
wewenang Pemerintah Aceh, sehingga rancangan qanun ini dapat
dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut untuk menjadi suatu Qanun
Aceh tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Ibu
dan Anak. Tetapi dari segi struktur suatu qanun yang baik termasuk
substansi yang diatur masih memerlukan kajian dan diskusi lebih lanjut
dengan instansi pemrakarsa.
Draf Qanun ini belum memiliki penjelasan, baik penjelasan umum
maupun penjelasan pasal demi pasal. Seharusnya komponen struktur
ini harus lengkap sebelum diajukan kepada legislatif. Demikian juga
mengenai pengaturan tentang lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari qanun harus disebutkan dalam pasal qanun, dan harus
ada pasal yang mengatur mengenai masa peninjauan terhadap tarif
yang ada dalam lampiran qanun ini.
Demikianlah kajian akademik ini dibuat, semoga dapat menjadi
bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Terima kasih.
21
Daftar Pustaka
Andrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam
Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Anis Ibrahim, Legislasi dan Demokrasi, Interaksi dan Konfigurasi Politik
Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah, In-TRANS Publising Malang,
2008
Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
I Gde Pantja Astawa, Saprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-
undangan di Indonesia, PT. Alumni Bandung, 2008
Hermin Hadiati Koeswadji, Hukum Untuk Perumahsakitan, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2002
Irawan Saptono, Menggugat Tanggung Jawab Negara, ELSAM, Jakarta,