Rancangan RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH BUMBU
Rancangan RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH BUMBU
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1
1.1 Latar belakang .................................................................................................................... 1
1.2 Landasan hukum ................................................................................................................ 2
1.3 Maksud dan tujuan ............................................................................................................ 4
1.4 Sistematika penulisan ....................................................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU………………………………………………………………… 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD………………….. 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD………………………………………………………………………………….. 12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD…………………………………………… 13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SOPD……………………………………………………………………...14
BAB III TUJUAN,SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN……………....................................................... 16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional………………………………………….………….................... 14
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SOPD……………………………………………………………………............... 18
BAB IVPENUTUP…………………………………………………………………………………………………………................ 20
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra S/d Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
DAFTAR GAMBAR
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 dapat
diselesaikan dengan baik dan lancar.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2017 ini didasarkan atas pelaksanaan
kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu.
Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu yang dapat kami persembahkan, dengan
harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan
bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu mampu melaksanakan tugas dan pengabdian
dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.
Tanah Bumbu, Januari 2017
Kepala Dinas,
Drs. H. Avian Noor Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19630914 199003 1 110
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah
(kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang
(RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah
dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan
setiap SOPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SOPD, yang
disusun dengan berpedoman kepada renstra SOPD dan mengacu kepada
RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA)
dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun
2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,
penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku
kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan
yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja
SOPD.
Sesuai amanat tersebut maka dinas penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten tanah bumbu sebagai satuan
organisasi perangkat daerah (SKPD) pada tahun 2017 ini menyusun rencana
kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017. Renja SOPD merupakan
dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SOPD)
yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana
kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat
yang sudah dicapai oleh SOPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu tahun 2017 akan
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu tahun 2017 yang telah ditetapkan
prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-
sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan
program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan rencana kerja dinas penanaman modal
daerah kab. tanah bumbu tahun 2014 adalah :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara;
3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di
daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016
tentang pembentukan tugas pokok dan susunan organisasi lembaga
teknis daerah kabupaten tanah bumbu;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2006-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016-2020;
20. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor ..... Tahun 2017 tentang tugas
pokok fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi badan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten tanah bumbu
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan
dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di dinas penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mencapai keadaan yang
diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :
1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi
untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara
optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang
akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja
organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di
lingkungan DPMPTSP dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk
pencapaian tujuan organisasi.
1.4 SISTEMATIKA
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja SOPD yang meliputi latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga
substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap
kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi SOPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD, perumusan tujuan dan
sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :
faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan
kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP,menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah
pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA SOPD
Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu adalah penjabaran
perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DPMPTSP tersebut. Tercapai
tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun
dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP
Kab. Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2016
dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak
(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya
manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja
ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-
masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7
Evaluasi Program Tahun 2016
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada DPMPTSP
Kab. Tanah Bumbu pada tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan
program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan
APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran
yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah:
1. Non Program : Belanja Tidak Langsung
: Tambahan penghasilan berdasarkan
beban kerja dan pengelola keuangan
Anggaran : 1.878.108.370,-
Realisasi Keuangan : 1.878.108.370,- (100%)
Realisasi Fisik : 100%
2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : - Penyediaan jasa komunikasi,sumber
daya air dan listrik
Anggaran : 150.540.000,-
Realisasi Keuangan : 75.351.469,- ( 50,05% )
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan : -Penyediaan jasa administrasi keuangan
Anggaran : 213.120..000,-
Realisasi Keuangan : 180.026.000,- ( 84,47% )
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan : -Penyediaan jasa kebersihan kantor
Anggaran : 7.450.000,-
Realsisasi Keuangan : 6.465.000,- ( 86,78% )
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan : -Penyediaan alat tulis kantor
Anggaran : 142.249.000,-
Realisasi Keuangan : 131.933.500,- ( 92,75% )
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan : -Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Anggaran : 56.460.000,-
Realisasi Keuangan : 49.467.500,- ( 87,62% )
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan : -Penyediaan jasa tenaga non PNS
Anggaran : 698.600.000,-
Realisasi Keuangan : 671.300.000,- ( 96,09% )
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan : -Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Anggaran : 389.450.000,-
Realisasi Keuangan : 342.351.375 ( 87,91% )
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan -Penyediaan makanan dan minuman
Anggaran 12.920.000,-
Realisasi Keuangan 4.950.000,- (38,31%)
Realisasi Fisik 100%
Kegiatan : -Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Anggaran : 413.700.000,-
Realisasi Keuangan : 259.936.963,- ( 62,83% )
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan : -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/Penerangan bangunan Kantor
Anggaran Keuangan : 7.060.000,-
Realisasi Keuangan : 5.205.000- ( 73,73% )
Realisasi Fisik 100%
Kegiatan : -Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah
Anggaran : 53.850.000,-
Realisasi Keuangan : 48.150.000,- ( 89,42% )
Realisasi Fisik : 100%
3. Program : Peningkatan sarana prasarana aparatur
Kegiatan : -Pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor.
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10
Anggaran : 78.600.000,-
Realisasi Keuangan : 28.600.000- ( 36.39% )
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Anggaran 49.207.500,-
Realisasi Keuangan 49.007.500,- (99,59%)
Realisasi Fisik 100%
3. Program : Peningkatan Dispilin Aparatur
Kegiatan : -Pengadaan pakaian Khusus hari-hari
tertentu
Anggaran : 16.500.000,-
Realisasi Keuangan : 16.500.000,- ( 100% )
Realisasi Fisik : 100%
4. Program : Peningkatan promosi dan kerjasama
investasi
Kegiatan : Peningkatan Fasilitas Terwujudnya
Kerjasama Strategis antara Usaha Besar
dan Usaha Kecil Menengah
Anggaran : 4.800.000,-
Realisasi Keuangan : 2.250.000 ( 46,88% )
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan : -Peningkatan Kegiatan Pemantauan
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11
,Pembinaan, dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Anggaran : 45.300.000.-
Realisasi Keuangan : 35.250.000 ( 77,81% )
Realisasi Fisik 100%
Kegiatan : -Penyelenggaraan Pameran Investasi
Anggaran : 60,975.000,-
Realisasi Keuangan : 48.575.000,- ( 79,66% )
Realisasi Fisik : 100%
Kegiatan -Penyusunan Dokumen RUPM
Anggaran 79.940.000,-
Realisasi 0 (0,0%)
Realisasi Fisik 0
5. Program : Peningkatan promosi dan kerjasama
investasi
Kegiatan : -Pengembangan System Informasi
Penanaman Modal
Anggaran : 77.500.000,-
Realisasi Keuangan : 77.500.000,- (0,0%)
Realisasi Fisik : 0
Kegiatan : Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan
Peningkatan Pelayanan Penanaman
Modal
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12
Anggaran : 82.000.000,-
Realisasi Keuangan : 63.150.000,-(77,01%)
Realisasi Fisik : 100%
Anggaran Tahun 2016
DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp.4.631.820.435,- dengan 5
program dan 20 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp
4.521.829.870,- dengan realisasi keuangan sebesar (97,62%) dan realisasi fisik
100%
Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan:
1. Penyusunan Dokumen RUPM dengan Anggaran sebesar Rp.
79.940,000 dengan serapan realisasi keuangan sebesar Rp. 0
(0%) kegiatatan ini tidak terlaksana karena adanya defisit anggaran.
2. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal dengan Sebesar
Rp.0 denganserapan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0) kegiatan ini
tidak terlaksana karena adanya defist anggaran.
Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja
kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja
untuk tahun 2016 diperoleh hasil capaian kinerja DPMPTS Kabupaten Tanah
Bumbu sebesar dengan serapan realisasi keuangan sebesar 76,48% dan
serapan realisasi fisik 100%.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola
perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang
disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan
proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak
dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya
sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan
yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap
kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang
diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga
dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya
dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan
untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang
diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan
institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP Kab. Tanah
Bumbu yang membantu Bupati Tanah Bumbu, sehingga semakin profesional
dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah
menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada umumnya kualitas
penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Tanah Bumbu
mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya
peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut meliputi dan dapat
dilihat pada table 2.2
Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh
peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang
dihadapi DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu dalam peningkatan kualitas produk
perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :
1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan
data dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung
pelaksanaan tupoksi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan
penanaman modal;
5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SOPD
Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan
penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh
karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan
yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government.
Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat
memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat
dan pihak swasta.
Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD, maka DPMPTSP
KabupatenTanah Bumbu telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal pelayanan
terpadu satu pintu baik PMA maupun PMDN. Hal ini dapat dilihat dari hasil
yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu diantaranya :
1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui
elektornik/internet dengan email [email protected]
2. Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perizinan serta
mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan dengan
mengakses website Kabupaten. Tanah Bumbu
www.tanahbumbukab.go.id
3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta
pemerataan dan pemahaman informasi penanaman modal dan
meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada
masyarakat dan pengusaha.
4. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, tepat dan
murah
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 merupakan rencana
pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020 seperti yang tertuang dalam
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020 yaitu :
“TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :
1. Mendorong Iklim Investasi Bidang Industri dan Perdagangan.
2. Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan SKPD (ISO 9001)
3. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang
ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran,dan rencana capainnya yang
merupakan representasi tugas pokok dan fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupatan Tanah Bumbu. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga
memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator
kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Pejabaran dari rancangan awal
Rencana Kerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-
kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan
yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana,
disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah.
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu dari
fungsi strategis penyelenggaraan pemerintah,fungsi strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu salah satu instansi
yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang
perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat dkerja dan perencanaan
strategis. Perencanaan strategis yang disusun di gunakan untuk memetakan
fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi,
sasaran,tujuan,kebijakan,program dan kegiatan sangat diperlukan guna
tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan perizinan terpadu
satu pintu sebagai modal dari pelayanan publik yang langsung menyentuh
masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan
prosedur yang mudah,waktu yang cepat dan biaya transparan.Pada
hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit
dokumen dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang
penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait mengenai
masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri
nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur
bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu
adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan
perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk
diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu
pintu.
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17
Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Bumbu :
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi
dengan memberikan perhatian yang lebih besar publik/investor
2. Memutus rantai “ perantara/calo” dalam pengurusan perizinan dan
non perizinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas
kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih
baik dengan prosedur yang mudah,waktu penyelesaian yang cepat
dan biaya yang transparan.
3. Peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan dengan mengembangkan pelayanan prima untuk
memujudkan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelayanan yang ramah,mudah cepat dan transparan serta tanggapan
dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas
pelayanan perizinan dan non perizinan yang di terima masyarakat.
5. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam
pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan selaras
terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu. Koordinasi
dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas/Instansi Teknis
dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasii
pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan
kompetensi,integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
7. Pembinaan/ pengawasan dan monev
Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah,
dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat
daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan
terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk
fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18
untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu
satu pintu.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah
penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai. DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan
pengelolaan perizinan serta penanaman modal dan membantu Bupati Tanah
Bumbu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang
penanaman modal dan Perizinan dituntut untuk menghasilkan produk-produk
yang berkualitas terutama produk berupa dokumen-dokumen perizinan yang
bisa dipertanggungjawabkan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh
satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama
dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan
dengan pencapian Visi dan Misi Tanah Bumbu, pada dasarnya kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tanah Bumbu adalah sebagai “pelayanan perizinan” setiap program dan
sistem yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
melakukan usaha.
Sejalan dengan Visi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020 yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim
Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di
Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokasi dan Potensi Strategi
Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan
Berintelektual Tinggi”
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19
Sesuai dengan Visi DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020
yaitu “TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN”, maka program dan kegiatan yang dirancang
DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu tahun 2017 terdiri dari :
Program Utama
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama
investasi antar pemerintah dan dunia usaha serta terjalinnya kerjasama
pengusaha PMDN dan PMA, terdatanya jumlah perusahaan PMDN dan
PMA juga terlaksananya promosi investasi dan memperkenalkan produk
unggulan daerah.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini bertujuan untuk memenuhi proses perizinan dengan cepat,
transparan dan akuntabel serta terpeliharanya jaringan hardware dan
website.
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap
keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan
prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
3. Program Peningkatan Dispilin Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan disipiln bagi aparat
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga
tercapai kinerja yang optimal.
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel
berikut 3.1 (terlampir):
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah
sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang
berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan
keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan
Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya
akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah
(trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar
dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu
yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu.
Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu selain menjadi
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja DPMPTSP. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama
Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DPMPTSP
Kabupaten Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMPTSP Kabupaten
Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik
dimasa datang.
Tanah Bumbu, Januari 2017
Kepala Dinas,
Drs.H.Avian Noor Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19630914 199003 1 110
Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 21
Nama SKPD : BP3MD
Target Renja SKPD
tahun (n-2)2015
Realisasi Renja
SKPD tahun (n-2)
201 5
Ringkasan Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 12
1 16 Urusan Wajib
1 16 01
Bidang Urusan Badan
Pelayanan Perizinan
dan Penanaman
Modal
BTL ( Belanja
Tidak Langsung )100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100%
16 01 01
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
16 01 01 02Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik.
Terlaksananya Jasa
Komunikasi,sumber
daya air dan listrik
(Bulan)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 01 07Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya
pembayaran honorarium
PNS dan Non PNS dan
operasional kantor
(Bulan)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 01 08Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor.
Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
(Jenis)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 01 10Penyediaan Alat Tulis
Kantor.
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor (Bulan)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 01 11Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya jenis
cetakan dan
penggandaan (Jenis)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 01 12Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik dan
Penerangan Bangunan
Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 01 13Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya fasilitas
dan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 01 17Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan
dan Minuman (Bulan)100% - - - - - 100% 100%
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SOPD
dan Pencapaian Renstra SOPD s.d Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(n-2)Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s.d Tahun Berjalan
1
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian
Program (Restra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d tahun (n-3)2014
Kegiatan
Tabel 2.1
16 01 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tingkat Kesesuaian
hasil koordinasi dan
konsultasi (Bulan)
100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100%
16 01 01 19 Penyediaan Jasa Non PNSTerbayarnya Honorer
Pegawai Non PNS100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 01 20Rapat-rapat Koordinasi
dalam Daerah
Tingkat kesesuaian
hasil koordinasi dan
konsultasi (Bulan)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
100%
16 01 01 06Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
dinas/operasional
Terselenggaranya
Kendaraan Dinas
Operasional Kantor
(Unit)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 02 26Pemeliharaan rutin /berkala
peralatan dan perlengkapan
kantor
Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
dan perlengkapan
kantor (Bulan)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 03
Program
Peningkatan Displin
Aparatur
100%
16 01 03 05Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian
khusus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 15
Program
Peningkatan Promosi
dan Kerjasama
Investasi
100%
16 01 15 01
Peningkatan Fasilitas
Terwujudnya Kerjasama
Strategis antara Usaha
Besar dan Usaha Kecil
Menengah
Jumlah perusahaan
yang bekerjasama
dengan pemda
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 15 08
Peningkatan
Pemantauan,Pembinaa
ndan Pengawasan
Penanaman Modal
Terlaksananya
Pengawasan
Penanaman Modal
100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 15 10Penyelenggaraan pameran
investasi
Terlaksananya
kegiatan pameran
investasi dalam
rangka promosi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 01 16
Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan
Realisasi Investasi
100%
01 16 04Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman
Modal
Meningkatnya
realisasi perzinan
dan penanaman
modal
100% 100% 100% 100%
01 16 06
Penyederhanaan Prosedur
Perizinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman
Modal
Terlaksannya
pendataan
perizinan/data base
perizinan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NIP.19630914 199003 1 110
Tanah Bumbu, Januari 2017
Kepala Dinas ,
Drs. H. Avian Noor
Pembina Utama Muda/Ivc
Pelayanan Penanaman
Modal
5.Terselenggaranya
bimbingan
pelaksanaan
kegiatan penanaman
modal kepada
masyarakat dunia
usaha satu kali
dalam setahun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Terimplementasi
Sistem Pelayanan
Informasi dan
Perizinan Investasi
secara Elektronik
(SPIPISE)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7.Terselenggaranya
sosialisasi kebijakan
penamanan modal
kepada masyarakat
dunia usaha
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NIP.19630914 199003 1 110
Tanah Bumbu, Januari 2017
Kepala Dinas ,
Drs. H. Avian Noor
Pembina Utama Muda/Ivc
Pemeliharaan rutin /berkala
kendaraan dinas/operasionalKab.Tanah Bumbu
Jumlah kendaraan
dinas /operasional
yang di pelihara
2 Unit 5.900.000
Pemeliharaan rutin /berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah kendaraan
dinas /operasional
yang di pelihara
2 Unit 5.900.000
Pemeliharaan rutin /berkala
peralatan dan perlengkapan
kantor
Kab.Tanah Bumbu
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
38 Unit 12.000.000
Pemeliharaan rutin /berkala
peralatan dan perlengkapan
kantor
Kab.Tanah Bumbu
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
38 Unit 12.000.000
Program Peningkatan
Dispilin Aparatur,
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Peningkatan
Pemantauan,Pembinaan dan
Pengawasan Penanaman
Modal
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal
73 Perusahaan 14.730.000
Peningkatan
Pemantauan,Pembinaanda
n Pengawasan
Penanaman Modal
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal
73 Perusahaan 14.730.000
Penyelenggaraan pameran
investasiKab.Tanah Bumbu
Jumlah
penyelenggaraan
pameran investasi
4 Kali 80.650.000 Penyelenggaraan pameran
investasiKab.Tanah Bumbu
Terlaksananya
kegiatan pameran
investasi dalam rangka
promosi potensi
daerah,
4 Kali 80.650.000
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman ModalKab.Tanah Bumbu
Jumlah system
yang di
kembangkan
1 sistem Perizinan 104.600.000
Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman
Modal
Kab.Tanah BumbuJumlah system yang
di kembangkan1 sistem Perizinan 104.600.000
Penyederhanaan Prosedur
Perizinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman Modal
Kab.Tanah Bumbu Jumlah data perizinan 550 Izin 47.850.000
Penyederhanaan Prosedur
Perizinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman
Modal
Kab.Tanah Bumbu Jumlah data perizinan 550 Izin 47.850.000
Kepala Dinas ,
Pembina Utama Muda/Ivc
Drs.H. Avian Noor
NIP.19630914 199003 1 110
Tanah Bumbu, Januari 2017
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Nama SKPD : BP3MD
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ARIF FADILLAH, S.Sos
Pembina Utama Muda
2,4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2011
Kabupaten Tanah Bumbu
NIP. 19710107 199101 1 002
Batulicin,14 Januari 2015
Kepala ,
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 2.003.230.912 2.203.554.003
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat
Ketersediaan
Layanan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
terbayarnya
rekening kantor
12 bulan 102.750.000 Pendapatan
Daerah
12 bulan 121.209.000
0 0 1 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya jasa
administrasi
keuangan
12 Bulan 161.950.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan 252.494.000
0 0 1 8 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya alat
dan bahan
pembersih kantor
12 bulan 2.850.000 Pendapatan
Daerah
12 bulan 7.535.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya alat
tulis kantor
12 Bulan 63.700.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan 165.000.000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya barang
cetak dan
penggandaan
12 Bulan 12.950.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan 65.472.000
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya alat
listrik kantor
12 Bulan 800.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan 7.766.000
0 0 1 18 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
28 OK 151.050.000 Pendapatan
Daerah
28 OK 523.105.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya jasa
tenaga non PNS
403 OB 647.400.000 Pendapatan
Daerah
403 OB 717.585.000
0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
jumlah rapat-rapat
koordinasi dalam
daerah
147 OK 15.000.000 Pendapatan
Daerah
147 OK 66.495.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
Kesekapatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 100%
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
2 unit 5.900.000 Pendapatan
Daerah
2 unit 87.340.000
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
SKPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
38 Unit 12.000.000 Pendapatan
Daerah
38 Unit 90.420.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBU
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)
(1)
Non Urusan
-
4
4 18
4 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Jumlah Pelaku
Usaha
73 Perusahaan 92,86 %
4 18 15 8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
Jumlah
pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal
73 Perusahaan 14.730.000 Pendapatan
Daerah
75 Perusahaan 900.000.000
4 18 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
Jumlah
penyelenggaraan
Pameran Investasi
4 Kali 80.650.000 Pendapatan
Daerah
4 Kali 198.000.000
4 18 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah Realisasi
Investasi
3.071.255.000.000
Jutaan Rupiah
3.250.155.000.00
0 Jutaan Rupiah
4 18 16 4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
Jumlah System
yang dikembangkan
1 Sistem 104.600.000 Pendapatan
Daerah
1 Sistem 0
4 18 16 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SOPD (Kab. Tanah
Bumbu)
Jumlah Data
Perizinan
550 Izin 47.850.000 Pendapatan
Daerah
550 Izin 155.430.000
3.427.410.912 5.561.405.003
NIP.19630914 199003 1 110
Penanaman Modal
TOTAL
Tanah Bumbu, Januari 2017
Kepala Dinas ,
Drs.H. Avian Noor
Pembina Utama Muda/Ivc
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 2.003.230.912 2.203.554.003
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat
Ketersediaan
Layanan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan
listrik
SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
terbayarnya
rekening kantor
12 bulan 107.400.000 Pendapatan
Daerah
12 bulan 121.209.000
0 0 1 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya jasa
administrasi
keuangan
12 Bulan 172.950.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan 252.494.000
0 0 1 8 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya alat
dan bahan
pembersih kantor
12 bulan 7.350.000 Pendapatan
Daerah
12 bulan 7.535.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya alat
tulis kantor
12 Bulan 68.117.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan 165.000.000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya barang
cetak dan
penggandaan
12 Bulan 12.280.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan 65.472.000
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya alat
listrik kantor
12 Bulan 800.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan 7.766.000
0 0 1 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya bahan
bacaan
8 Bulan 720.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan 1.140.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBU
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
PERUBAHAN TAHUN 2017
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
(N+1)
(1)
Non Urusan
-
0 0 1 18 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
28 OK 151.050.000 Pendapatan
Daerah
28 OK 523.105.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
tersedianya jasa
tenaga non PNS
403 OB 623.350.000 Pendapatan
Daerah
403 OB 717.585.000
0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
jumlah rapat-rapat
koordinasi dalam
daerah
147 OK 15.000.000 Pendapatan
Daerah
147 OK 66.495.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
Kesekapatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 100%
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
2 unit 8.700.000 Pendapatan
Daerah
2 unit 87.340.000
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
SKPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
38 Unit 32.000.000 Pendapatan
Daerah
38 Unit 90.420.000
4
4 18
4 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Jumlah Pelaku
Usaha
73 Perusahaan 92,86 %
4 18 15 8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
Jumlah
pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal
73 Perusahaan 14.730.000 Pendapatan
Daerah
75 Perusahaan 900.000.000
4 18 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
Jumlah
penyelenggaraan
Pameran Investasi
4 Kali 80.200.000 Pendapatan
Daerah
4 Kali 198.000.000
4 18 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah Realisasi
Investasi
3.071.255.000.000
Jutaan Rupiah
3.250.155.000.00
0 Jutaan Rupiah
4 18 16 4 Pengembangan System Informasi Penanaman
Modal
SOPD (Kabupaten
Tanah Bumbu)
Jumlah System
yang dikembangkan
1 Sistem 0 Pendapatan
Daerah
1 Sistem 0
Penanaman Modal
4 18 16 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SOPD (Kab. Tanah
Bumbu)
Jumlah Data
Perizinan
550 Izin 111.750.000 Pendapatan
Daerah
550 Izin 155.430.000
3.409.627.912 5.562.545.003
NIP.19630914 199003 1 110
TOTAL
Tanah Bumbu, Juni 2017
Kepala Dinas ,
Drs.H. Avian Noor
Pembina Utama Muda/Ivc