KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH · Forum Multi Pihak Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan bantuan teknis dan fasilitasi Proyek USAID-Indonesia

Publikasi ini dibuat untuk dikaji ulang oleh United States Agency for International Development. Dipersiapkan oleh Forum Multi Pihak Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan bantuan teknis dan fasilitasi Proyek USAID-Indonesia Forest and Climate Support (IFACS)

INDONESIA FOREST AND CLIMATE SUPPORT

RENCANA KONSERVASI BENTANG ALAM KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEPTEMBER 2014

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | ii

Foto halaman depan: Hutan Rawa (P.Wibowo)

Dokumen Rencana Konservasi Bentang Alam ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis (living document) yang dipersiapkan oleh Forum Multi Pihak (FMP) berdasarkan analisis data spasial yang ada. Dokumen ini disusun melalui serangkaian kegiatan lokakarya FMP dan serangkaian proses drafting. Dokumen ini meliputi masukan-masukan utama dari USAID IFACS ke dalam proses penyusunannya. Walaupun demikian, selama proyek berlangsung dukungan teknis akan terus dilakukan untuk penyempurnaan dokumen ini berdasarkan permintaan dari FMP.

Isi dari publikasi ini tidak mewakili pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

Dokumen ini dipersiapkan untuk the United States Agency for International Development, under USAID Contract Number EPP-I-00-06-0008, Order Number AID-497-TO-11-00002.

Diimplementasikan oleh: Tetra Tech 159 Bank Street, Suite 300 Burlington, VT 05401 USA Tel: (802) 658-3890

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | iii

INDONESIA FOREST AND CLIMATE SUPPORT (IFACS)

RENCANA KONSERVASI BENTANG ALAM

KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

September 2014

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | iv

KATA PENGANTAR

Kabupaten Pulang Pisau memiliki area yang cukup luas dan memiliki berbagai tipe habitat, seperti hutan rawa gambut dan hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Seiring dengan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau terjadi perubahan fungsi lahan yang cukup signifikan, dengan beralih fungsinya hutan menjadi perkebunan, dan kawasan pemukiman. Pengelolaan secara lestari hutan dan sumber daya alam lainnya merupakan salah satu tantangan besar bagi wilayah kabupaten ini.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara lestari, Forum Multi Pihak yang peduli terhadap upaya konservasi di Kabupaten Pulang Pisau berupaya meningkatkan transparansi dan tata kelola hutan dan sumber daya alam di kabupaten ini. Sebagai dasar perencanaan pengelolaan hutan di wilayah ini, Forum Multi Pihak telah menyusun Rencana Konservasi Bentang Alam yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai target-target konservasi pada tingkat bentang alam secara luas, dengan mempertimbangkan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terdapat di wilayah ini, kawasan dengan kandungan karbon tinggi, tipe habitat dan analisis ancaman terhadap target konservasi yang ada; sehingga upaya pelestarian target konservasi dapat lebih tepat sasaran dan berdampak untuk jangka panjang.

Rencana Konservasi Bentang Alam ini dapat dijadikan perangkat utama bagi berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun LSM dalam mengembangkan tata ruang wilayah dan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelestarian/konservasi.

Rencana Konservasi Bentang Alam ini bersifat dinamis (living document) mengingat penyusunannya berdasar pada perkembangan dan ketersediaan data/informasi spasial yang ada. Penyiapan dokumen ini dilaksanakan melalui serangkaian lokakarya yang diikuti oleh Forum Multi Pihak dengan fasilitasi dan dukungan teknis dari proyek USAID IFACS. Pengembangan dokumen Rencana Konservasi Bentang Alam selanjutnya akan dilakukan oleh Forum Multi Pihak seiring dengan pemutakhiran data spasial yang ada.

Masukan dari banyak pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan penyempurnaan dokumen RKBA ini.

Tim Penyusun Forum Multi Pihak Kabupaten Pulang Pisau

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | v

PROFIL FMP KABUPATEN PULANG PISAU

Visi Forum Multi Pihak Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau berbasiskan mata pencaharian berkelanjutan yang berwawasan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya

Misi Forum Multi Pihak

• Pemerataan pembangunan dalam upaya mengurangi kesenjangan & keterbelakangan antar daerah dari kabupaten yang berwawasan lingkungan/pembangunan berkelanjutan

• Peningkatan dan Pengembangan Sektor Pertanian dan Perkebunan menuju agribisnis dan agro industry yang berkelanjutan.

• Merealisasikan sesuai dengan INPRES No. 02 Tahun 2007 tentang revitalisasi/rehabilitasi Eks-PLG

• Pengembangan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan untuk menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan & mata pencahrian yang berkelanjutan

• Peningkatan kualitas lingkungan melalui usaha-usaha pelestarian, lingkungan/konservasi

• Peningkatan fungsi kawasan disesuaikan dengan LCP (rencana bentang alam)

• Pengembangan alternatif mata pencahrian berkelanjutan

• Mengembangkan akses yang lebih baik terhadap pelestarian dan pemanfaatan hutan

Penyusunan Rencana Konservasi Bentang Alam

Guna mewujudkan visi dan misi Forum Multi Pihak di Kabupaten Pulang Pisau, beberapa lembaga/organisasi di dalam Kabupaten Pulang Pisau telah menginisiasi suatu Rencana Konservasi Bentang Alam (RKBA). RKBA ini diharapkan dapat menjadi perangkat bagi para pihak untuk merencanakan upaya-upaya konservasi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Penyusunan RKBA dilakukan dengan bantuan teknis proyek USAID IFACS terutama dalam pemilihan metode dan pendekatan bagaimana mengidentifikasi target-target konservasi di wilayah ini. Berikut para pihak yang terlibat dalam penyusunan RKBA melalui serangkaian lokakarya dan proses drafting:

1. Priadi Surai Ramon (Dinas Perkebunan dan Kehutanan)

2. Topan (Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan)

3. Sugianto (BLH)

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | vi

4. Ungguk K. Ratu (Damang Jabiren Raya)

5. Akhmad Wahyuni (CV Red Rock)

6. Karlin (Ketua LPHD Buntoi)

7. Gading (Ketua LPHD Mentaren I)

8. Yanto L Adam (Desa Gohong)

9. Darius A. Kung (Damang Kahayan Hilir)

10. Fadly Amiha

11. Tekad Jacobalis

12. Sutami (BOSF Nyaru Menteng)

13. Diwie Tabat (Ketua LPD Kalawa)

14. Marhaendra (BPMDes)

15. Mira Yulia Sari (Pokker SHK)

16. Edy Subahani (Pokker SHK)

17. Insepson (Sekertaris Kecamatan Jabiren Raya)

18. Herbert (BLH)

19. Iskandar (Dinas Perkebunan dan Pertanian)

20. Restono (Bagian Budaya dan Pariwisata)

21. Susanto (BOSF MAWAS)

22. Rony Eka Candra (BKP5KP)

23. Rambang (DKP)

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau

Forum Multi Pihak (FMP) Kabupaten Pulang Pisau memfokuskan pada isu-isu konservasi lingkungan di tingkat kabupaten. FMP beranggotakan perwakilan dari pemerintah daerah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Forum ini akan memperkuat Kabupaten Pulang Pisau dalam mempromosikan upaya-upaya konservasi yang menunjang pembangunan ekonomi, di samping juga memperbaiki pengelolaan dan pemantauan tata ruang dan lingkungan. Dengan demikian FMP akan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), deforestrasi, dan meningkatkan kesejahteraan mayarakat.

Untuk mencapai visinya, FMP telah mengembangkan Rencana Konservasi Bentang Alam (RKBA) untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan konservasi bagi anggotanya, dan mengkaji kebijakan, rencana dan program lingkungan. RKBA ini merupakan dokumen yang dinamis yang dapat diperbaharui sejalan dengan ketersediaan informasi.

Rencana Konservasi Bentang Alam (RKBA) dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai target-target konservasi di wilayah kabupaten. Pada prinsipnya target-target konservasi ini merupakan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang ada, sebagaimana yang dijelaskan dalam Protokol NKT tahun 2008. Kawasan-kawasan tertentu di mana NKT berada dipetakan, berdasarkan kemampuan untuk bertahan lama dari setiap target konservasi serrta ancaman dari keberlanjutan target konservasi tersebut dalam jangka waktu lama (sedikitnya 100 tahun). Wilayah-wilayah fokus untuk konservasi juga diidentifikasi dalam RKBA ini.

RKBA juga dapat memberikan referensi kritis bagi berbagai pihak ketika mengkaji ulang rencana tata ruang yang ada untuk melestarikan target konservasi serta memonitor implementasi rencana pembangunan yang ada. RKBA juga memberikan latar belakang dan konteks bagi FMP dalam mempersiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RKBA disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis dari FKRI dan merupakan hasil analisis data spasial target konservasi dan ancamannya.

Untuk menentukan target konservasi berupa NKT, data geospasial dari tipe habitat digunakan sebagai pendekatan dan untuk mewakili (proxy) heterogenitas keanekaragaman hayati dan lingkungan. Pemilihan tema-tema spasial GIS sangat penting dalam proses ini mengingat keterbatasan informasi dari distribusi spesies, sistem ekologi, dan zona penyangga ekologis, daerah aliran sungai dsb.

NKT diidentifikasi berdasarkan protokol NKT tahun 2008 (Anon 2008), yang meliputi:

• NKT 1: Kawasan yang memiliki konsentrasi nilai keanekaragaman hayati seperti kawasan konservasi, distribusi orang utan dan wilayah penting bagi burung.

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | iii

• NKT 2: Kawasan dengan tingkat lanskap yang luas dan signifikan secara global, nasional dan regional, terdapat populasi spesies alami yang cukup dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan alami.

• NKT 3: Kawasan yang berada di dalam atau memiliki ekosistem yang langka, terancam atau hampir punah.

• NKT 4: Kawasan yang menyediakan jasa ekosistem dasar dalam kondisi yang kritis atau dalam situasi yang sangat penting (sungai/ DAS, lahan basah, sekat bakar, dan kontrol erosi).

• NKT 5: Kawasan yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya: kebutuhan dasar masyarakat yang masih subsisten, kesehatan, dan lain-lain).

• NKT 6: Kawasan yang sangat penting bagi identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasan-kawasan yang memiliki nilai penting secara budaya, ekologi, ekonomi atau agama yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal).

Tipe habitat, yang merupakan kombinasi antara tipe hutan dan karakteristik geologi, digunakan sebagai target konservasi kunci dalam RKBA ini. Hal ini disebabkan karena tipe habitat merupakan proxy yang cocok bagi NKT1, NKT2, dan NKT3. Informasi mengenai kawasan konservasi, distribusi Orangutan dan daerah penting bagi burung-burung berkontribusi dalam mengidentifikasi ke tiga NKT tersebut. NKT4 diidentifikasi oleh FMP dengan cara memilih DAS/Sub DAS penting sebagai target konservasi, sementara NKT5 dan NKT6 masih memerlukan survey lebih lanjut. Kawasan dengan kandungan karbon tinggi juga dipertimbangkan sebagai target konservasi. Di samping itu, semua kawasan konservasi dan kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga dianggap sebagai target konservasi.

Satu tipe hábitat yaitu Hutan Alluvial Lowland Dipterocarpaceae (21.840 ha) dan tiga ekosistem unik berupa Hutan Rawa (312.438 ha); Hutan Sempadan Sungai (311 ha); dan Hutan Mangrove (6.880 ha) telah diidentifikasi sebagai target-target konservasi.

RKBA ini juga memetakan kawasan dengan kandungan karbon tinggi (yang sebagian besar di bawah permukaan tanah), rendah dan sedang. Kabupaten ini memiliki cadangan karbon total sebanyak 2.651 juta ton karbon.

Enam Sub DAS telah diidentifikasi dan dipetakan. Dua dari ke enam sub DAS tersebut, yaitu Kahayan #9 dan Sebangau #2 telah dipilih sebagai NKT4 karena kondisi ekologinya serta jasa lingkungan yang dikandungnya.

FMP bertujuan melestarikan NKT dengan melakukan konservasi 100% dari tipe hábitat yang langka dan kurang dari 100% dari tipe hábitat yang lebih luas, sementara kawasan konservasi dan kawasan lindung yang ada perlu perlindungan 100%. FMP telah memilih target konservasi 100% untuk setiap tipe habitat.

FMP juga memilih beberapa wilayah fokus untuk kegiatan konservasi dalam RKBA ini. Prioritas diberikan pada wilayah yang memiliki beberapa NKT yang terancam namun di mana

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | iv

upaya konservasi dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan biaya mahal, serta didukung oleh para pihak.Wilayah Fokus merefleksikan wilayah yang mengalami ancaman tinggi dan oleh karena itu diperlukan intervensi konservasi yang kuat.

Wilayah-wilayah fokus yang dipilih adalah:

1. Hutan di sekitar Kecamatan Maliku and Pandih Batu subdistrict.

2. Desa Jabiren dan Taruna.

3. Kecamatan Sebangau Kuala

4. Sungai Kahayan.

5. Danau di sekitar Sebangau – Kahayan Kuala, Danau Bagantung di desa Tanjung Taruna dusunTanjung Pusaka, Danau Sabuah di desa Tuwung, Danau Penda Barania di Kecamatan Kahayan Tengah.

6. Hutan Desa di Kabupaten Pulang Pisau

7. Hutan Adat di Kecamatan Jabiren Raya.

8. Desa Kalawa, Mantaren I, Gohong, dan Buntoi

Kegiatan konservasi secara umum di wilayah fokus tersebut perlu meliputi: Rehabilitasi hutan dan lahan yang rusak; DAS, khususnya di bagian hulu, perlu dikelola untuk memastikan jasa lingkungan yang dapat dihasilkan; pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu dikembangkan; dan sumber mata pencaharian alternative perlu dikembangkan.

Rekomendasi umum dari Rencana konservasi Bentang Alam ini adalah:

• Melaksanakan studi/kajian mengenai NKT5 dan NKT6 di tingkat kabupaten untuk memberikan informasi spasial dari ke dua NKT ini dan dimasukkan dalam revisi RKBA.

• Mengingat RKBA mencakup informasi pola ruang yang relevan dalam perencaan konservasi, RKBA ini perlu digunakan sebagai sumber informasi bagi kabupaten dan perencana tata ruang regional, termasuk dalam penyiapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

• Pemerintah kabupaten dan para pihak yang terkait perlu memprioritaskan dan melakukan koordinasi konservasi dalam proses kebijakan, perencanaan dan programnya. Wilayah Fokus dalam RKBA perlu dipertimbangkan dalam proses-proses tersebut.

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | v

EXECUTIVE SUMMARY

Landscape Conservation Plan for Pulang Pisau District The Pulang Pisau Multi Stakeholder Forum (MSF) is the group mainly focused on District environmental conservation issues. The MSF consists of representatives from local government, civil society, and the private sector. This Forum will strengthen the District by promoting conservation measures that support economic development while improving both spatial planning and environmental management / monitoring. As such MSF will contribute to the reduction of both Greenhouse Gas (GHG) emissions, reduce deforestation, and improve community welfare.

To achieve its vision, the MSF has developed a landscape conservation plan (LCP) to identify conservation activities for its members, and review current government environmental policies, planning, and programs. This Plan is a ‘living’ document that will be revised as more information becomes available.

The LCP is intended to provide a comprehensive overview of conservation targets for the District. These targets are principally High Conservation Value (HCV) resources, as defined and described by the 2008 Indonesian HCV Protocol. The specific areas of each target HCV are mapped, based on the viability of each target and the threats to their sustainability in the long-term (at least 100 years). Priority Focus Areas in the LCP are also identified.

The LCP also provides a critical reference for various stakeholders when reviewing existing District spatial plans for their conservation content, implementation and monitoring and future development options. The LCP also provides relevant background and context from the Multi Stakeholder Forum on the preparation of the District Strategic Environmental Assessment (SEA), or Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

The LCP is designed under the vision, mission, and strategic objectives of the MSF and is the result of an analysis of spatial data on conservation targets and threats.

The types of HCV in Anon (2008) are:

• HCV 1: Areas containing high biodiversity values, such as conservation areas, orangutan populations, and important bird areas.

• HCV 2: Areas containing globally, nationally, and regionally significant large landscapes, in which a viable population of natural species exists in natural patterns of distribution and abundance.

• HCV 3: Areas that are in or contain rare, threatened, or endangered ecosystems.

• HCV 4: Areas that provide basic ecosystem services in critical situations or in situations that are very important (such as rivers/watersheds, wetlands, fire breaks, and erosion control).

• HCV 5: Areas fundamental to meeting the basic needs of the local communities (subsistence, health, etc).

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | vi

• HCV 6: Areas critical to local communities' traditional cultural identity (areas of cultural, ecological, economic, or religious significance identified in cooperation with the local communities).

GIS spatial themes are highly important in the identification and mapping of conservation targets given the lack of information currently available on the distribution of species, ecological systems, ecological buffer zones, watersheds, etc. Habitat types, which are a combination of forest types and their underlying geology, are used as key conservation targets in this LCP. This is because they are considered to be suitable proxies for HCV1, HCV2 and HCV3. Information on conservation areas, species distribution and important and endemic birds areas contributes to identification of these three HCVs. HCV4 is identified mainly through MSF members selecting critical watersheds from a list of watersheds that were ranked in importance as conservation targets based on a set of established criteria. HCV 5 and HCV 6 require further field surveys to identify. Areas with high carbon content and all conservation and protected areas are also considered as conservation targets.

One habitat type, the Alluvial Lowland Dipterocarpaceae Forest (21,840 ha) and three unique ecosystems, namely, Swamp Forest (312,438 ha); Riparian Forest (311 ha): Mangrove Forest (6,880 ha) have been identified as conservation targets.

The LCP also maps areas of high (mostly below ground), moderate and low Carbon storage. The District contains a total of 2,651 million tons of carbon.

Six Subwatersheds were identified and mapped. Two of these, the Kahayan #9 and Sebangau #2, were selected as critically important (HCV4) because of their ecological condition and services they provide.

The MSF aims to maintain forest sustainability of HCVs by conserving 100% of rarer habitat types and lesser percentages of more extensive or matrix habitats, while noting that 100% of all protected areas are required to be conserved. The MSF selected all (100%) of the area of the targets for conservation.

The MSF also selects priority Focus Areas for conservation activities in the LCP. Priority is given to areas which have several important HCVs that are threatened but where conservation measures are practical, not too expensive, and are supported by various stakeholders. The Focus Areas reflect mapped high threat areas and therefore need strong conservation interventions.

The Focus Areas are:

1. Forest around Maliku and Pandih Batu subdistrict.

2. Jabiren dan Taruna Village.

3. Sebangau Kuala subdistrict.

4. Kahayan River.

5. Lakes within Sebangau – Kahayan Kuala, Bagantung Lake in Tanjung Taruna village Tanjung Pusaka subvillage, Sabuah Lake in Tuwung Village, Penda Barania Lake in Kahayan Tengah subdistrict.

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | vii

6. Village Forest within Pulang Pisau District.

7. Customary Forest (Hutan Adat) in Jabiren Raya subdistrict.

8. Kalawa, Mantaren I, Gohong, and Buntoi village.

General conservation activities in these Focus Areas should include: Rehabilitation of forest and land in damaged areas; watersheds, especially upper catchment areas, are well managed to ensure river services run normally; community based forest management should be encouraged; and environmentally friendly alternative sources of livelihoods need to be developed.

Broad recommendations in this LCP are:

1. Conduct a study/review on HCV 5 and HCV 6 in the District to provide spatial information on these two HCVs and then incorporate this information into revisions of the LCP.

2. Given that the LCP includes information on spatial patterns relevant to conservation planning, it should be used as a resource by District and other regional spatial planners, including by those developing the District Strategic Environmental Assessment (SEA).

3. The District Government and relevant stakeholders need to prioritize and coordinate conservation activities during their development of policy, plans and programs. The LCP Focus Areas need to be considered during such processes.

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | viii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. iv

PROFIL FMP KABUPATEN PULANG PISAU ....................................................................... v

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................................... ii

EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................................... v

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR DAN PETA ............................................................................................. x

DAFTAR TABEL .................................................................................................................... xi

BAB I. LATAR BELAKANG ................................................................................................. 12 1.1. Latar Belakang .......................................................................................................... 12

1.1.1. Kabupaten Pulang Pisau dan Isu Konservasi .................................................. 12 1.1.2. Rencana Konservasi Bentang Alam ................................................................ 15 1.1.3. Konsep Nilai Konservasi Tinggi ....................................................................... 16 1.1.4. Visi, Misi dan Tujuan Strategis Forum Multi Pihak ........................................... 16

1.2. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus .......................................................................... 16 1.3. Cakupan ..................................................................................................................... 17

BAB II. PROSES DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN KAJIAN BENTANG ALAM ........... 18 2.1. Pendahuluan .............................................................................................................. 18 2.2. Proses Penyiapan Rencana Konservasi Bentang Alam ........................................ 19

BAB III. IDENTIFIKASI TARGET KONSERVASI ................................................................. 21 3.1. Pendahuluan .............................................................................................................. 21 3.2. Target Konservasi di Kabupaten Pulang Pisau ..................................................... 21

3.2.1. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi di Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau ................................................................................................................... 21

3.2.2. Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung yang Ditetapkan Pemerintah ..... 23 3.2.3. Tipe Habitat ...................................................................................................... 23 3.2.4. Ekosistem Unik dan DAS/Sub-DAS ................................................................. 26 3.2.5. Kawasan dengan Kandungan Karbon Tinggi ................................................... 28

BAB IV. PENENTUAN PERSENTASE TARGET KONSERVASI YANG DIPERLUKAN DI KABUPATEN PULANG PISAU ............................................................................................ 32

4.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Target dan Panduan dalam Menentukan Persentase .................................................................................................. 32 4.2. Persentase Target Konservasi ................................................................................. 33

BAB V. VIABILITAS PETAK TARGET KONSERVASI DI KABUPATEN PULANG PISAU 35 5.1. Proses Pemilihan Petak-Petak Target Konservasi ................................................ 35 5.2. Ancaman terhadap Target Konservasi ................................................................... 36

BAB VI. WILAYAH FOKUS UNTUK PRIORITAS KONSERVASI ....................................... 41 6.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Wilayah Fokus Prioritas untuk Konservasi ........................................................................................................................ 41

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | ix

6.2. Prioritas Wilayah Fokus yang Dipilih di Kabupaten Pulang Pisau ....................... 41

BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................................... 51 7.1. Kesimpulan ................................................................................................................ 51 7.2. Rekomendasi ............................................................................................................. 51

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 53

DAFTAR DATA GIS YANG DIGUNAKAN ........................................................................... 55

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | x

DAFTAR GAMBAR DAN PETA

Gambar 1. Proses Penyiapan Rencana Konservasi Bentang Alam ...................................... 20

Gambar 2 Peta NKT di Kabupaten Pulang Pisau .................................................................. 22

Gambar 3. Tipe Habitat Pulau Kalimantan (Whitmore, 1984) ............................................... 24

Gambar 4. Peta Tipe Habitat di Kabupaten Pulang Pisau ..................................................... 25

Gambar 5 Peta DAS Penting di Kabupaten Pulang Pisau .................................................... 27

Gambar 6. Peta Kandungan Karbon di Bawah Permukaan Tanah ....................................... 29

Gambar 7. Peta Kandungan Karbon di Atas Permukaan Tanah ........................................... 30

Gambar 8. Peta Kandungan Karbon di Atas dan Bawah Permukaan Tanah ........................ 31

Gambar 9. Peta Tingkat Ancaman di Kabupaten Pulang Pisau ............................................ 40

Gambar 10. Peta Wilayah Fokus di Kabupaten Pulang Pisau .............................................. 42

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan Konservasi di Kabupaten Pulang Pisau ................................................... 14

Tabel 2. Data Spasial yang Digunakan untuk NKT ............................................................... 21

Tabel 3. Struktur Tipe Habitat Utama di Tiap Zona Ketinggian ............................................. 23

Tabel 4. Panduan untuk Menentukan Target Konservasi Berdasarkan Keaneka- ................ 32

ragaman dan Petak Target Konservasi ................................................................................. 32

Tabel 5. Persentase yang Dipilih dari Ekosistem dan Tipe Habitat Sebagai Target Konservasi di Kabupaten Pulang Pisau ................................................................................................... 33

Tabel 6. Kawasan Konservasi dan Lindung di Setiap Tipe Habitat di Kabupaten Pulang Pisau ............................................................................................................................................... 34

Tabel 7. Klasifikasi Ancaman di Kabupaten Pulang Pisau .................................................... 37

Tabel 8. Sembilan tingkat kepentingan di dalam aplikasi AHP .............................................. 38

USAID IFACS Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Hal | 12

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Kabupaten Pulang Pisau dan Isu Konservasi Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pulang Pisau. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 120.062 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Semboyan kabupaten ini adalah "Handep Hapakat".

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah seluas 8.997 km2 atau 899.700 ha (5,85% dari luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km2) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kawasan hutan seluas 5.095 km2, yaitu:

• Kawasan hutan lindung dengan luas 1.961 km2

• Kawasan hutan gambut dengan luas 2.789 km2

• Kawasan mangrove (bakau) dengan luas 280 km2

• Kawasan air hitam dengan luas 65 km2

b. Kawasan budidaya seluas 3.902 km2, yaitu:

• Hutan produksi seluas 369 km2

• Hutan produksi tetap seluas 753 km2

• Pertanian ladang basah (sawah) seluas 404 km2

• Perkebunan dan peternakan seluas 1.384 km2

• Pemukiman perkotaan seluas 46 km2

• Pemukiman transmigrasi seluas 99 km2.

• Perairan dan sungai seluas 492 km2.

• Jaringan jalan seluas 16 km2

Batas Wilayah

Kabupaten Pulang Pisau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas.

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.


Iklim

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab. Temperatur berkisar antara 26,5–27,5 derajat Celcius dengan suhu udara rata-rata maksimum mencapai 32,5 derajat Celcius dan suhu udara rata-rata minimum 22,9 derajat Celcius. Kelembapan nisbi udara relatif tinggi dengan rata-rata tahunan di atas 80%.

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari di atas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim di wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7–9 bulan (curah hujan di atas 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100 mm/bulan) kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober-Desember serta Januari-Maret yang berkisar antara 2.000–3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni–September.

Topografi

Keadaan Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, terdiri dari:

• Bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 50-100 meter dari permukaan laut yang mempunyai elevasi 8-15 derajat serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan 15-25 derajat.

• Bagian selatan terdiri dari pantai/pesisir, rawa–rawa dengan ketinggian antara 0–5 meter dari permukaan laut yang mempunyai elevasi 0-8 derajat serta dipengaruhi oleh air pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar.

Daerah ini memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan dilintasi jalur sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:

• Sungai Kahayan dengan panjang 600 km.

• Sungai Sebangau dengan panjang 200 km.

• Anjir Kalampan dengan panjang lebih dari 14,5 km yang menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, mengarah ke Palangka Raya. Dari jumlah tersebut di atas yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau lebih dari 6,5 km.

• Anjir Basarang dengan panjang lebih dari 24 km yang menghubungkan Kuala Kapuas dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau, dari jumlah tersebut yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau lebih dari 7 km.

• Anjir/Terusan Raya dengan panjang lebih dari 18 km yang menjadi alur transportasi sungai dari Kuala Kapuas ke Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala melalui Terusan Batu. Terusan yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau lebih dari 6 km.

• Daerah pantai/pesisir laut dengan panjang bentangan lebih dari 153,4 km.


Geologi

Berdasarkan peta geologi, formasi geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tersusun atas formasi Aluvium (Qa) yang terbentuk sejak zaman Holosen dan formasi Batuan Api (Trv). Formasi Aluvium (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi Batuan Gunung Api (Trv) merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basal dan rijang. Bahan-bahan ini berasosiasi dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga mengikuti pola kondisi topografinya. Di bagian selatan jenis tanah yang dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial, dengan kondisi drainase yang kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di sebelah utara didominasi tanah podsol dan aluvial. Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai.

Kegiatan Konservasi di Kabupaten Pulang Pisau

Beberapa kegiatan konservasi dan aksi lingkungan pernah dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Kegiatan Konservasi di Kabupaten Pulang Pisau No Kegiatan Tahun Contact person

1 Program Agroforestry (lokasi Bukit Bamba – Tahawa, Kecamatan Kahayan Tengah) 2004 Dishutbun

2 Penghijauan di kawasan sekolah 2012, 2013 BLH

3 Penanaman lahan kritis eks-PLG (terbakar) di Pilang – Tanjung Taruna (karet) Gerhan (Desa Pilang)

2005, 2013 Dishutbun, ILO, Wetlands, REDD+

4 Karet, Pelatihan manajemen kebakaran CARE-Int, Sekber REDD+

5 Prarealiasi “Kalaweit” di Pulang Pisau Mintin Kalawet & Pemda

6

Pertanian berkelanjutan & pengelolaan kebakaran (Desa Saka Kajang, Jabiren, Tumbang Nusa, Tanjung Taruna & Taruna Pusaka)

2013 FAO

7 Danau Bagantung Desa Taruna Pusaka, ada peraturan lokal untuk perlindungan & pengelolaan

2013 Ketua BPD

8 Hutan desa 2012 POKKER SHK, LPHD, Dishutbun &BPDAS

9 Inisiasi mata pencaharian berkelanjutan perkebunan karet 2013 LDP

10 Pembuatan embung (sumber air untuk pemadaman) di Desa Taruna 2012 Provinsi


No Kegiatan Tahun Contact person

11 Pendidikan lingkungan hidup di tingkat SD, SMP & SMA BLH

12 Penyusunan penataan ruang 2012 - 2013 BAPPEDA

13 Penanaman 1 milyar pohon 2013 Dishutbun

14 Bantuan racun (herbisida) 2013 Dishutbun (kelompok tani)

15 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); reboisasi 70 % dan peternakan 30 % 2013 BP-DAS dan LPHD

16 Rehabilitasi “Sungai Hambie” (Kelurahan Kalawa) 2013 Proyek PEMDA atas

dasar usulan

17 Bantuan bibit 2013 LPHD & Dishutbun

18 Pemantuan kegiatan ekonomi 2008 – sekarang BAPPEDA

19 Sumur bor

2013

Pertamina (CSR) ; Desa Gohong &

Kalawa

24 Bantuan bibit ; Sengon, Belangeran & Petai Dishutbun

25 Hari penanaman pohon se-Indonesia (Desa Mantaren) komplek madrasah 2012 Dishutbun

26 Ekowisata 2013 UNESCO

1.1.2. Rencana Konservasi Bentang Alam Berbagai tujuan rencana konservasi secara umum adalah untuk memastikan tidak terjadinya kehilangan keanekaragaman hayati. Keterwakilan, kemudian, merupakan prinsip mendasar dalam perencanaan konservasi dan mengacu pada seberapa baik keanekaragaman hayati (genetik, spesies, komunitas) terwakili dalam konservasi (Watson et al. 2011).

Ilmu tentang perencanaan konservasi yang sistematis sangat peduli dengan aplikasi optimal dari aksi pengelolaan konservasi yang bersifat keruangan yang mendukung keberadaaan keanekaragaman hayati itu sendiri atau kondisi alam secara in-situ (Margules & Pressey, 2000; Margules & Sarkar, 2007). Rencana konservasi melibatkan proses transparan dalam menentukan tujuan konservasi, dan perencanaan aksi konservasi untuk mencapai tujuan tersebut (Bottrill & Pressey, 2009). Suatu ciri mendasar dalam perencanaan konservasi adalah prinsip saling melengkapi (complementarity) (Kirkpatrick,1983) yang mengidentifikasi sistem dari kawasan-kawasan konservasi yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan.

Dalam dokumen RKBA ini, tujuan konservasi sebagian besar adalah kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang telah diidentifikasi pada tingkat kabupaten. Sebagai salah satu bagiannya adalah Wilayah Fokus yang telah diidentifikasi oleh Forum Multi Pihak untuk aksi konservasi prioritas.


1.1.3. Konsep Nilai Konservasi Tinggi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) didefinisikan sebagai nilai biologi, ekologi, sosial atau budaya yang dianggap sangat penting pada skala nasional, regional maupun global. Walaupun pada awalnya konsep NKT didasarkan pada kebutuhan sertifikasi unit pengelola hutan, NKT telah digunakan untuk keperluan yang lebih luas, mengingat NKT meringkas atribut-atribut kritis dari hutan termasuk nilai-nilai ekologi dan sosial yang ada. NKT juga telah banyak digunakan untuk keperluan perencanaan konservasi dan pemanfaatan lahan.

Beberapa panduan dalam melakukan pemilihan wilayah prioritas tinggi untuk pelestarian keanekaragaman hayati telah tersedia pada Protokol untuk Indonesia guna mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Awalnya, protokol ini menekankan pada identifikasi spesies secara aktual, namun dalam pelaksanaanya lebih terfokus pada identifikasi proxy keanekaragaman hayati, seperti tipe habitat, juga pada pengelompokkan hewan dan tumbuh-tumbuhan ketimbang hanya spesies tunggal. Protokol NKT menekankan pada identifikasi konsentrasi keberadaan nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting, yaitu kehadiran spesies langka, spesies yang kritis hampir punah (critically endangered), hampir punah (endangered) dan rentan (vulnerable) dalam daftar spesies IUCN; kawasan konservasi yang dilindungi; ekosistem yang langka atau hampir punah; hutan kritis yang penting sebagai penyedia sumber air bagi masyarakat, perlindungan DAS dari erosi dan melindungi nilai-nilai budaya lokal serta kesehatan masyarakat. Protokol ini juga mengenalkan betapa pentingnya sumbangan daerah target (konservasi) kepada fungsi ekologi pada skala bentang alam.

Hasil identifikasi dan kajian mengenai NKT telah memperlihatkan bahwa bentang alam Kabupaten Pulang Pisau memiliki kawasan bernilai konservasi tinggi baik dari sisi keanekaragaman hayati (NKT 1-3), jasa lingkungan (NKT 4) dan sosial budaya (NKT 5 dan NKT 6); yang sangat penting untuk disertakan dalam penyiapan RKBA di Kabupaten Pulang Pisau.

1.1.4. Visi, Misi dan Tujuan Strategis Forum Multi Pihak Forum Multi Pihak Pulang Pisau yang beranggotakan perwakilan dari instansi pemerintah daerah, LSM, perwakilan masyarakat, dan pihak swasta memiliki tujuan untuk meningkatkan upaya konservasi hutan di Kabupaten Pulang Pisau.

1.2. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Tujuan umum disusunnya dokumen RKBA Kabupaten Pulang Pisau adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai target-target konservasi pada tingkat bentang alam dengan mempertimbangkan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang ada, kawasan dengan kandungan karbon tinggi, daerah aliran sungai penting, tipe habitat dan analisis ancaman terhadap target-target konservasi, sehingga upaya pelestarian kawasan dapat lebih tepat sasaran dan dapat berdampak untuk jangka panjang.

Secara khusus, dokumen ini bertujuan memberikan masukan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pulang Pisau, serta memberikan arahan bagi Forum Multi Pihak dalam melaksanakan rencana aksi konservasi pada wilayah-wilayah fokus yang telah dipilih.


1.3. Cakupan

RKBA ini mencakup informasi mengenai:

• Latar belakang dan pentingnya Rencana Konservasi Bentang Alam.

• Identifikasi target-target konservasi yang diperlukan.

• Persentase setiap target untuk dilestarikan di tingkat bentang alam.

• Pemilihan petak-petak target konservasi berupa tipe habitat hutan yang dapat bertahan lama, termasuk analisis ancaman yang ada maupun ancaman yang potensial.

• Identifikasi wilayah-wilayah fokus dan isu-isu konservasi utama secara ringkas pada wilayah fokus, serta rencana aksi konservasinya.

Dokumen ini juga menyajikan peta-peta tematik GIS, termasuk target konservasi untuk perencanaan dan wilayah fokus, yang dikelompokkan dalam target konservasi yang dilihat sebagai prioritas bagi aksi konservasi oleh Forum Multi Pihak.


BAB II. PROSES DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN KAJIAN BENTANG ALAM

2.1. Pendahuluan Perencanaan dan pengelolaan konservasi pada wilayah yang luas selalu menghadapi masalah skala kawasan ketika menyusun strategi konservasi untuk wilayah tersebut. Namun demikian, perencanaan di tingkat bentang alam dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberlanjutan target-target konservasi pada jangka waktu yang lama. Pemilihan wilayah-wilayah fokus atau prioritas juga perlu dilakukan sehingga kegiatan konservasi mampu difokuskan pada kawasan-kawasan strategis, yang kemungkinan tercapainya tujuan konservasi akan lebih besar.

Perencanaan konservasi di tingkat bentang alam terfokus pada tujuan konservasi atau ’target’ ketimbang isu konservasi semata-seperti kebakaran hutan, penebangan liar, dll. RKBA mengadopsi tujuan ini berdasarkan pendekatan perencanaan yang dikembangkan oleh The Nature Conservancy ’s Conservation By Design The Basics: Key Analytical Methods’ (http://www.nature.org/ourscience/ conservationbydesign/ key-analytical- methods.xml) dan dokumen-dokumen yang terkait- khususnya ‘Designing a Geography of Hope’(http://www.denix.osd.mil/nr/ upload/Design_geo_hope.pdf) dan Watson et al. 2011. ‘Systematic Conservation Planning Past Present and Future’ (http://www.academia.edu/ 1160247/) dan Lehtomaki and Moilanen 2013. ‘Methods and workflow for spatial conservation prioritization using Zonation’ - https://tuhat.halvi.helsinki.fi/ portal/files/ 27982502/Lehtom_ki_Moilanen 2013.pdf).

Dalam mempersiapkan RKBA di tingkat kabupaten adalah penting untuk mengidentifikasi target-target konservasi kunci. Pendekatan yang digunakan dalam dokumen ini didasarkan pada pemahaman bahwa target-target ini dapat dibandingkan dengan kombinasi dari NKT dan areal yang memiliki kandungan karbon tinggi. Alasan dari pendekatan ini adalah NKT telah mendapatkan perhatian khusus secara internasional, dan di Indonesia telah menjadi dasar dalam mengidentifikasi wilayah penting untuk konservasi oleh pemerintah, swasta, dan organisasi sipil lainnya. Di samping itu, juga terdapat protokol untuk identifikasi NKT yang telah didokumentasikan dengan baik di tahun 2008 di Indonesia. Namun demikian di tingkat kabupaten, data dan informasi distribusi keanekaragaman hayati, termasuk spesies-spesies endemik, terancam dan yang dilindungi, sangat terbatas.

RKBA ini mengidentifikasi hampir semua NKT 1-4 berdasarkan protokol NKT tahun 2008, dengan menggunakan proxy yang didasarkan pada hubungan antara kombinasi atribut biotik dan abiotik, serta ketinggian – dalam hal ini berupa ‘tipe habitat’ -yang telah dipetakan. Sebagai contoh, beberapa faktor abiotik seperti jenis batuan dan tipe tanah; faktor biotik seperti tipe vegetasi atau hutan, kerapatan vegetasi; dan ketinggian/elevasi memiliki tautan yang kuat terhadap keanekaragaman hayati yang ada pada tipe habitat tersebut. Suatu pendekatan terpadu, dibantu dengan Sistem Informasi Geografis, sangat cocok dalam mengidentifikasi target konservasi penting, memetakan ancaman dan menentukan prioritas wilayah fokus untuk konservasi.

Di tahun 2008 Protokol NKT Indonesia terfokus pada identifikasi: nilai keanekaragaman penting, sebagai contoh, kehadiran spesies langka, terancam, dan yang memiliki status


khusus; areal konservasi dan kawasan lindung; ekosistem yang langka dan terancam; hutan-hutan yang penting untuk memberikan sumber air bagi masyarakat; daerah aliran sungai yang memerlukan pengelolaan untuk menghindari erosi, banjir dsb; dan perlindungan nilai-nilai budaya dan kesehatan publik.

2.2. Proses Penyiapan Rencana Konservasi Bentang Alam Perisapan RKBA ini dilaksanakan melalui proses analisis data spasial menggunakan GIS yang didasarkan pada visi, misi dan tujuan strategis Forum Multi Pihak – di samping juga sebagai hasil dari diskusi kelompok para anggota forum.

Tahapan penyusunan RKBA adalah sbb:

i. Identifikasi dan pemetaan target-target konservasi, termasuk proxy dari NKT 1 - 6. Pemetaan ini ini meliputi pengembangan tema-tema GIS mengenai tipe habitat, DAS dan Sub DAS, ekosistem unik, dan zona penyangga. Target konservasi yang terdapat dalam tujuan strategis forum juga dipertimbangkan.

ii. Penentuan persentase (%) setiap target konservasi yang diperlukan untuk melestarikan NKT dalam jangka waktu lama (100 tahun). Tahapan ini menggunakan panduan matriks sebagai referensi untuk menentukan persentasenya.

iii. Memetakan areal atau petak-petak hutan yang paling dapat bertahan lama pada setiap target konservasi untuk memastikan kelestariannya (viability). Tahapan ini meliputi analisis ancaman yang ada di dalam target konservasi, serta memilih bentuk-bentuk petak hutan yang paling mampu bertahan lama.

iv. Menentukan wilayah fokus untuk rencana aksi konservasi. Wilayah fokus ini diidentifikasi oleh Forum Multi Pihak mengingat wilayah tersebut penting atau memiliki target konservasi yang beragam yang mengalami ancaman. Secara ringkas, deskripsi lokasi serta target-target konservasi yang ada, permasalahan, isu konservasi dan ancaman, serta kebijakan dan kapasitas pengelolaan diterangkan sebagai basis rencana aksi konservasi yang diperlukan di wilayah fokus tersebut.

v. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi.

Gambar 1 berikut merupakan gambaran tahapan penyusunan Rencana Konservasi Bentang Alam.


Gambar 1. Proses Penyiapan Rencana Konservasi Bentang Alam

Peta Rencana Konservasi Bentang Alam

Pemilihan wilayah fokus (focus area) untuk

rencana aksi konservasi FMP

Analisis Ancaman dan karakteristik petak target

konservasi (bentuk, ukuran, isolasi)

Visi, Misi dan Tujuan Strategis FMP

Target-target konservasi:

-‐ NKT 1-6 -‐ Kawasan dengan

kandungan karbon tinggi

Pemilihan petak-petak target konservasi yang

dapat bertahan lama

Peta tematik GIS NKT

-‐ Tipe habitat -‐ DAS -‐ Koridor satwa -‐ Distribusi

spesies -‐ Areal yang

diperlukan oleh masyarakat

-‐ Areal budaya

Peta tematik GIS Stok Karbon

Tinggi

-‐ Lahan Gambut dengan kedalaman > 3 m

Peta tematik GIS Ancaman (threats)

-‐ Deforestasi -‐ Pemukiman -‐ Jalan -‐ Areal tambang -‐ Areal HPH -‐ Areal HTI -‐ Areal perkebunan -‐ Status hutan -‐ Areal moratorium -‐ Kesesuaian lahan


BAB III. IDENTIFIKASI TARGET KONSERVASI

3.1. Pendahuluan Target-target konservasi yang diidentifikasi dalam RKBA meliputi NKT 1 sampai 6, dan digabungkan dengan areal dengan stok karbon tinggi. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pemetaan target-target konservasi bergantung pada pemetaan proxy yang ada. Proxy tersebut berupa variabel abiotik seperti sistem lahan, dan jenis batuan; target biotik berskala besar, seperti tipe struktur vegetasi, kawasan lindung, dan areal keanekaragaman hayati penting; serta ketinggian/elevasi. Data lain seperti desa/pemukiman, lokasi budaya, pemanfaatan lahan lokal seperti kebun dan pertanian, atau jalan, digunakan untuk mengembangkan zona penyangga di sekitar NKT. Zona penyangga ini kemudian dipertimbangkan sebagai bagian dari target konservasi. Penggunaan proxy merupakan praktek umum ketika informasi NKT yang lebih detil tidak ditemukan.

3.2. Target Konservasi di Kabupaten Pulang Pisau

3.2.1. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi di Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau

Pada Rencana Koservasi Bentang Alam, informasi spasial mengenai NKT diproses berdasarkan data yang tersedia, yang secara umum berhubungan dengan NKT 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut dan dalam Peta NKT.

Tabel 2. Data Spasial yang Digunakan untuk NKT

NKT Data yang digunakan

NKT 1 Kawasan Lindung Important Bird Areas (IBAs) Kesesuaian Habitat Orangutan

NKT 2 Tipe Habitat Zona Penyangga Habitat

NKT 3 Ekosistem Unik, langka atau punah (hutan mangrove, hutan rawa dan hutan riparian)

NKT 4 Daerah Aliran Sungai Daerah Potensi Erosi Wilayah sekat bakar

NKT 5 Sumber air penting Pemanfaatan lahan lokal

NKT 6 Lokasi situs budaya tradisional


Gambar 2 Peta NKT di Kabupaten Pulang Pisau


3.2.2. Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung yang Ditetapkan Pemerintah Bentang alam Kabupaten Pulang Pisau memiliki sejumlah kawasan konservasi dan kawasan lindung yang telah ditetapkan pemerintah. Pada umumnya kawasan-kawasan ini memiliki Nilai Konservasi Tinggi, baik dari segi keanekaragaman spesies maupun ekosistem, dan memberikan sejumlah jasa lingkungan bagi wilayah sekitarnya. Kawasan-kawasan konservasi dan kawasan lindung ini, secara langsung ditetapkan menjadi target konservasi dalam Rencana Konservasi Bentang Alam.

3.2.3. Tipe Habitat Pemetaan NKT sebagai target konservasi tergantung pada identifikasi tipe habitat sebagai proxy utama di wilayah kabupaten ini. Setiap tipe habitat yang merupakan perpaduan data dari jenis batuan/geologi, tipe vegetasi, kerapatan, dan ketinggian memiliki keanekaragaman hayati yang unik dan dapat dipandang sebagai target konservasi. Tipe habitat diidentifikasi dari kombinasi tipe struktur vegetasi utama serta tipe geologi dari peta sistem lahan (RePPPRot 1990) dan ketinggian. Tipe struktur vegetasi hutan dipetakan dengan membagi peta hutan ke dalam zonasi ketinggian dari kategori vegetasi hutan Kalimantan sebagaimana yang dikemukakan oleh Whitmore (1984) pada Tabel 3 dan Gambar 3.

Tabel 3. Struktur Tipe Habitat Utama di Tiap Zona Ketinggian Tipe Habitat Ketinggian

A.1. Lowland Dipterocarpaceae Forest* 0-300 m

A.2. Hill Dipterocarpaceae Forest* 300 -800 m

A.3. Upper Dipterocarpaceae Forest* 800 -1.200 m

A.4. Oak Chesnot Forest* 1.200 - 1.500 m

A.5. Hutan Mangrove

A.6. Hutan Rawa

A.7. Hutan Riparian


Gambar 3. Tipe Habitat Pulau Kalimantan (Whitmore, 1984)

Di samping tipe habitat, proxy terhadap NKT juga menggunakan beberapa tipe ekosistem unik seperti hutan rawa gambut, hutan mangrove dan hutan riparian.

Berdasarkan data spasial di Kabupaten Pulang Pisau, bentang alam kabupaten ini didominasi oleh hutan rawa gambut, hutan riparian di sepanjang sungai dan hutan mangrove di pesisir. Tipe habitat berupa Hutan Alluvial Dipterocarpaceae dataran rendah terdapat di bagian utara kabupaten ini (lihat Peta Tipe Habitat).


Gambar 4. Peta Tipe Habitat di Kabupaten Pulang Pisau


3.2.4. Ekosistem Unik dan DAS/Sub-DAS Sungai dan DAS memiliki keanekaragaman hayati yang unik, berbentuk fauna air (ikan air tawar, Crustacea, Molusca, dsb) dan flora. Kedua hal ini juga berkaitan erat dengan ekologi hutan riparian (pinggiran sungai), serta biota yang keberlanjutannya tergantung kepada jalur ekologi riparian dan kualitas air sungai.

Sungai secara umum dapat dibagi dua. Pertama, sungai yang berhulu dari punggungan dan airnya mengalir hingga ke laut (sungai/daerah aliran sungai utama) dan kedua, sungai yang berakhir di dataran rendah sebelum mencapai laut (sungai/daerah aliran sungai kecil). Beberapa di antaranya juga mungkin memiliki jalur yang kaya rumput selama musim hujan, yang menarik kumpulan binatang dan tumbuhan, baik sebagai tempat reproduksi in-situ sementara, atau karena dipakai sebagai bagian dari perjalanan migrasi lokal.

Sistem sungai juga sangat mempengaruhi keanekaragaman baik ekologi maupun hayati di bentang alam di mana sungai itu berada. Kerapatan sungai, jaringan sungai, besar arus, hidrologi, sedimentasi, dll semua dapat mempengaruhi pola dan distribusi vegetasi dan kumpulan biota terkait. Semakin panjang sungai akan semakin banyak habitat spesifik riparian. Semakin kompleks pertemuan atau perpotongan sungai akan semakin kompleks pula habitat air yang disebabkan oleh tingginya pertukaran oksigen di dalam air.

Ancaman utama untuk sistem sungai adalah pencemaran (erosi tanah, sedimentasi, pupuk kimiawi, limbah ternak, limbah pabrik dan rumah tangga), penggerusan diakibatkan pertanian padi, pengambilan batu dan kerikil dari sungai dan penurunan debit air akibat kerusakan daerah tangkapan air.

Dalam menentukan DAS/Sub DAS prioritas digunakan kriteria-kriteria fisik, antara lain:

• Flow Direction (Arah Aliran), pemetaan DAS yang dimodelkan menggunakan elevasi dari data DEM, yang hasilnya menunjukkan arah aliran air keluar.

• Flow Accumulation, hasil analisis flow accumulation ini menyerupai peta alur sungai, semakin putih warnanya menunjukkan semakin besar akumulasi air di titik tersebut. Flow accumulation menggambarkan bobot air yang terakumulasi di satu titik berdasarkan jumlah piksel yang mengarah kepadanya.

• Titik Outlet, titik dimana tempat pertemuan antar sungai.

• Single Watershed, adalah DAS tunggal yang mempunyai karakteristik aliran dari hulu yang langsung jatuh ke laut. Tipe DAS seperti ini merupakan parameter yang paling penting.


Gambar 5 Peta DAS Penting di Kabupaten Pulang Pisau


3.2.5. Kawasan dengan Kandungan Karbon Tinggi Kawasan dengan kandungan karbon tinggi diidentifikasi merupakan salah satu target konservasi FMP. Pelestarian kawasan-kawasan ini di samping bermanfaat untuk pelestarian ekosistem alami, tetapi juga penting artinya untuk isu perubahan iklim.

Kandungan karbon di atas permukaan tanah diukur berdasarkan klasifikasi tutupan lahan yang ada, yang disusun oleh Satgas REDD, Kementerian Kehutanan 2011. Sedangkan kandungan karbon di bawah permukaan diukur berdasarkan kedalaman dan kematangan gambut berdasarkan peta sebaran gambut yang dibuat oleh Wetlands International tahun 2004.

Sebagian besar kandungan karbon di Kabupaten Pulang Pisau berada di bawah permukaan tanah, berupa lahan bergambut. Berdasarkan analisis perhitungan di atas, Kabupaten Pulang Pisau memiliki kandungan karbon total sekitar 2.651 juta ton Karbon dimana sekitar 2.582,8 juta ton Karbon berada di bawah permukaan tanah.

Kandungan karbon di atas permukaan banyak dijumpai di daerah yang masih berhutan di Taman Nasional Sebangau, sedangkan kandungan karbon di bawah permukaan banyak dijumpai di antara Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau.


Gambar 6. Peta Kandungan Karbon di Bawah Permukaan Tanah


Gambar 7. Peta Kandungan Karbon di Atas Permukaan Tanah


Gambar 8. Peta Kandungan Karbon di Atas dan Bawah Permukaan Tanah


BAB IV. PENENTUAN PERSENTASE TARGET KONSERVASI YANG DIPERLUKAN DI KABUPATEN PULANG PISAU

4.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Target dan Panduan dalam Menentukan Persentase

Persentase (%) dari target konservasi yang diperlukan untuk melestarikan NKT yang ada di Kabupaten dipilih oleh Forum Multi Pihak Terdapat sejumlah faktor dalam menentukan persentase tersebut, termasuk di dalamnya:

1. Karakteristik keanekaragaman hayati, yang meliputi keunikan spesies dan pola umum distribusi, baik di dalam kabupaten dan di bentang alam sekitarnya, khususnya pada target konservasi yang terkait dengan NKT 1-4.

2. Karakteristik tiap petak target konservasi, termasuk di dalamnya ukuran, dan distribusi (tersebar atau terkonsentrasi).

3. Kondisi fisik target konservasi (contoh tutupan hutan, kedalaman gambut).

4. Proporsi target konservasi asli dengan yang tersisa.

5. Proporsi target yang dapat dimanfaatkan karena sebagian berada dalam kawasan konservasi atau kawasan lindung yang dilindungi oleh pemerintah.

Penentuan persentase target konservasi pada prakteknya juga dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang ada di pemerintah daerah, mengingat pembangunan memerlukan lahan dari bentang alam yang ada. Sebagai contoh, wilayah kabupaten pemekaran yang baru yang memiliki 70% hutan cenderung mengalokasikan hutan menjadi kawasan pembangunan.

Terdapat data empiris yang terbatas yang dapat menentukan persentase target konservasi. Pengalaman menunjukkan bahwa target konservasi merupakan kelompok matriks yang besar, sebagai contoh, Hutan Hill Dipterocarpaceae yang memiliki spesies endemik dapat diberikan target 15-30% dari kawasan yang tersisa. Sementara Hutan Volcanic Montane Ericaceous yang terdapat di puncak gunung yang memiliki proporsi spesies endemik yang tinggi, harus memiliki target 100%. Target di antara kedua contoh di atas didasarkan pada distribusi dan endemisitas persentase dari kedua nilai tersebut. Tabel 3 memberikan gambaran kasar yang digunakan dalam kajian bentang alam ini untuk menentukan persentase target konservasi. Forum Multi Pihak menentukan persentase ini juga melalui diskusi dan kesepakatan.

Tabel 4. Panduan untuk Menentukan Target Konservasi Berdasarkan Keaneka- ragaman dan Petak Target Konservasi (lihat The Nature Conservancy ’s Designing a Geography of Hope (http://www.denix.osd.mil/nr/upload/Design_geo_hope.pdf)

Karakteristik keragaman-hayati (keunikan dan distribusi)

Karakteristik Pecahan Hutan (luasan dan distribusi)

Luas tersebar (matriks)

Luas menyatu

Sedang tersebar

Sedang menyatu

Kecil tersebar

Kecil menyatu

Spesies unik/ menyatu 50 60 70 80 90 100


Spesies unik/ tersebar 40 50 60 70 80 90

Spesies tidak unik/menyatu 30 40 50 60 70 80

Spesies tidak unik/menyebar 20 30 40 50 60 70

Persentase target konservasi akan mempengaruhi total kawasan target konservasi yang dilestarikan. Walaupun demikian, distribusi dari berbagai petak dari tiap target yang diperlukan untuk mencapai total kawasan ditentukan melalui kajian viabilitas tiap petak.

4.2. Persentase Target Konservasi

Forum Multi Pihak Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat membantu memastikan tata kelola lingkungan, kehutanan dan ekosistem gambut yang berkelanjutan, secara partisipatif dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat Pulang Pisau. FMP juga ingin menyelamatkan wilayah hutan yang memiliki target konservasi yang cukup penting yang mencakup tipe habitat hutan yang langka serta melihat karakteristik wilayah hutannya serta melihat apakah hutan tersebut juga memiliki ancaman yang tinggi atau tidak. Misalkan saja, jika tipe habitat yang cukup luas dan memiliki ancaman tinggi (terutama disebabkan oleh adanya konsesi/ijin pengolahan lahan, misal saja pertambangan), maka keberadaan dari tipe habitat hutan tersebut akan berpotensi berkurang atau hilang seiring dengan adanya ancaman dari pengelolaan tambang tersebut. Ada beberapa wilayah di Pulang Pisau yang telah mendapatkan ijin pertambangan di wilayah berhutan sehingga ancaman itu akan mempengaruhi persentase target konservasi.

Tutupan hutan di Pulang Pisau memiliki tutupan kanopi lebih dari 70%, atau tutupan hutan primer dan sekunder lama dan tutupan hutan berkanopi kurang dari 70% hanya terjadi pada daerah hutan yang terdegradasi yaitu hutan yang berubah dari hutan primer menjadi hutan sekunder (Degraded Forest). Umumnya yang terjadi adalah perubahan dari hutan primer menjadi bukan hutan atau Primary Forest Loss dan perubahan dari hutan sekunder menjadi bukan hutan atau Secondary Forest Loss.

Tabel 5. Persentase yang Dipilih dari Ekosistem dan Tipe Habitat Sebagai Target Konservasi di Kabupaten Pulang Pisau

No Ekosistem Luas (Ha) Persen Target

1 Swamp Forest 312.438 100

2 Riparian 311 100

3 Mangrove Forest 6.880 100

Tipe Habitat

1 Alluvial Lowland Dipterocarpaceae (Hutan Dipterocarpaceae Dataran Rendah) 21.840 100

Sumber: Analisa SIG (Sistem Lahan, Geologi, Tutupan Hutan/Lahan,Elevasi)-RePPProt, DEM, MoF


Dari tabel di atas terlihat bahwa FMP juga ingin menjaga kelestarian hutan dengan menjaga tipe habitat penting yang memiliki luasan kecil maupun besar dengan menetapkan persentase target 100%, yang artinya tipe habitat tersebut dipertahankan tetap untuk jangka waktu lama.

Dengan mempertimbangkan kawasan konservasi yang ada sebagai bagian dari target konservasi, beberapa kawasan lindung (lihat Tabel 6) secara otomatis menjadi target konservasi dengan persentase 100%.

Tabel 6. Kawasan Konservasi dan Lindung di Setiap Tipe Habitat di Kabupaten Pulang Pisau

Tipe Habitat/ Ekosistem

Moratorium PIPIB Di luar

Morotorium Total Gambut (> 3m)

Hutan Primer

Kawasan HL&KSPA

Alluvial Lowland Dipterocarpaceae 269

21.571 21.840

Mangrove Forest

4.355 2.525 6.880

Riparian

177 134 311

Swamp Forest 14.282 10.884 227.322 59.950 312.438

Luas Total 14.551 10.884 231.855 84.179 341.469

Sumber : PIPIB Moratorium revisi ke-4 (updated) - SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013


BAB V. VIABILITAS PETAK TARGET KONSERVASI DI KABUPATEN PULANG PISAU

5.1. Proses Pemilihan Petak-Petak Target Konservasi

Teori umum Biogeografi Pulau (MacArthur and Wilson 1967) didasarkan pada pemahaman desain bentang alam di kawasan konservasi, yang menitikberatkan pada hal-hal sbb:

i. Kawasan yang secara relatif tidak terganggu.

ii. Terdapat di bentang alam yang memiliki nilai perlindungan. Hal yang paling penting adalah bahwa target konservasi tidak secara umum berubah akibat dari dampak kegiatan manusia, atau sedikitnya dapat dikelola dan dikonservasi.

iii. Cukup luas untuk mengakomodasi keberlanjutan populasi satwa dan tumbuhan dan sebagai zona penyangga terhadap ancaman yang ada.

iv. Memiliki bentuk yang kompak dan tidak terlalu tidak beraturan. Bentuk yang tidak beraturan akan lebih sulit untuk dikelola, akibat wilayah inti yang akan terlalu dekat dengan batas yang ada dan akan mudah terpengaruh oleh ancaman dari luar.

v. Memiliki hubungan dengan kawasan di sekitarnya, tidak terisolasi, sehingga memungkinkan terjadi perpindahan genetis spesies di wilayah ini.

Walaupun demikian, pendekatan yang lebih terkini dari the Nature Conservancy, Margules and Pressey (2000) dan Watson et al. (2011) menekankan pada perlunya menerapkan prinsip-prinsip sbb:

i. Keterwakilan – mengacu pada seberapa baik jaringan konservasi di kabupaten memiliki keterwakilan dari genetik, spesies, dan keanekaragaman komunitas.

ii. Komplementer – identifikasi sistem kawasan konservasi yang komplementer satu dengan lainnya dalam hal pencapaian tujuan konservasi.

iii. Ketahanan (kecukupan) –kawasan konservasi yang didisain untuk memaksimalkan ketahanan keanekaragaman hayati di kabupaten tersebut.

iv. Efisiensi – tujuan keanekaragaman hayati dicapai dengan biaya yang paling murah dalam melaksanakan dan mengelola nilai konservasi yang ada. ‘Biaya’ dapat memperlihatkan biaya finansial dalam melaksanakan dan mengelola nilai konservasi atau biaya hilangnya kesempatan-kesempatan bagi pembangunan ekonomi. Juga dapat meliputi pertimbangan sosial ekonomi dalam mengelola konservasi, dengan harapan bahwa akan lebih efisien dari segi biaya untuk mengkonservasi dimana masyarakat berniat untuk melaksanakannya.

v. Fleksibilitas – suatu rencana yang fleksibel memberikan cakupan resolusi yang masuk akal dalam hal konflik sumberdaya/pemanfaatan.

Ketahanan dari tiap petak target konservasi dapat ditentukan oleh kombinasi indikator- indikator yang merefleksikan kesehatan ekologi secara umum dan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, kawasan hutan mangrove yang luas, yang masih utuh, dan terletak dekat dengan kawasan mangrove lainnya, akan memiliki kondisi ekologi yang relatif baik.


Keberlanjutan petak target konseravsi juga perlu dikaji dengan menumpangsusunkan dengan peta ancaman yang ada). Secara umum, kawasan target konservasi yang memiliki ancaman yang tinggi tidak diseleksi dalam kajian bentang alam ini.

Bilamana memungkinkan, penentuan petak juga mewakili setiap target konservasi. Pengetahuan ekologis dari kelompok lingkungan mengenai ukuran populasi, pola reproduksi dan pola pergerakan spesies penting juga dipertimbangkan. Beberapa informasi tidak tersedia dalam kajian ini, antara lain keterwakilan, komplementer dan efisiensi.

5.2. Ancaman terhadap Target Konservasi Analisis ancaman yang dikembangkan bertujuan untuk dua hal: Pertama, untuk mengidentifikasi prioritas intervensi konservasi. Sebagai contoh, jika di suatu area terdapat NKT tapi saat ini tidak mengalami ancaman, maka mereka menjadi prioritas yang rendah dibandingkan dengan kawasan dengan ancaman yang tinggi. Demikian juga jika suatu kawasan memiliki ancaman yang tinggi yang tidak dapat dikurangi intervensi konservasi, maka mereka dikesampingkan mengingat efisiensi biaya. Kedua, analisis ancaman membantu dalam mengidentifikasi petak-petak yang viabel untuk target konservasi.

Ancaman terhadap target konservasi dapat dijabarkan sebagai segala sesuatu yang mengurangi atau merusak target konservasi. Ancaman dapat bersifat langsung, tak langsung ataupun keduanya.

i. Ancaman langsung merupakan aktifitas yang berdampak secara negatif terhadap target konservasi. Sebagai contoh: penebangan liar, perburuan, pembukaan lahan, bencana alam, erosi, kebakaran hutan.

ii. Ancaman tidak langsung juga berpengaruh negatif pada target konservasi secara tidak langsung. Kebijakan yang buruk, perencanaan dan pengelolaan yang buruk merupakan contohnya.

Beberapa faktor seperti perubahan iklim dan jalan dapat bersifat sebagai ancaman langsung maupun tak langsung. Sebagai ancaman langsung yang berdampak langsung, memiliki faktor penentu yang lebih tinggi dibanding ancaman yang tidak langsung.

Ancaman-ancaman utama dikombinasikan menjadi peta tunggal dengan menggunakan software Multi Criteria Evaluation/Decision (MCE/D) dengan mengintegrasikannya dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) - lihat Saaty 1980. Hirarki ancaman dapat diklasifika- sikan dengan menggunakan faktor penentu yang ditentukan oleh AHP.

Dengan menggunakan asumsi dan alasan yang kuat di setiap faktor, kita dapat mengklasifikasikan dalam urutan tingkat besar ancamannya. Tabel 7 berikut telah disusun untuk mengklasifikasikan ancaman.


Tabel 7. Klasifikasi Ancaman di Kabupaten Pulang Pisau

No Tipe Ancaman Sub Kategori Ancaman Faktor penentu Catatan dan Asumsi

1 Deforestrasi

Hutan yang telah dikonversi 3

Kecenderungan deforestasi berlanjut di batas yang terbuka.

Bukan hutan, tidak dikonversi

2

Hutan 1

2 Pemukiman

Di dalam pemukiman radius 0 – 1 km dari batas pemukiman

3 Pemukiman tergantung pada akses ke hutan, dan ancaman semakin berkurang semakin jauh dari pemukiman.

Radius buffer 1 - 2 km dari pemukiman

2

Radius buffer > 2 km dari batas pemukiman 1

3 Jaringan Jalan

Radius buffer 0 – 500 m dari jaringan jalan 3

Jalan merupakan akses utama ke hutan. Ancaman semakin berkurang semakin jauh dari jaringan jalan.

Radius buffer 500 – 1000 m dari jaringan jalan 2

Radius buffer > 1000 m dari jaringan jalan 1

4 Tambang

Di dalam wialayah konsesi 3 Wilayah konsesi (CoW) pertambangan dimungkinkan dilakuan pertambangan dan ekplorasi serta eksploitasi, walaupun tidak di blok keseluruhan. Ancaman semakin rendah ketika menjauhi blok.

Radius buffer 0 – 1000 m dari wilayah konsesi 2

Radius buffer > 1000 m dari wilayah konsesi 1

5 Perkebunan Sawit

Di dalam blok konsesi 3 Blok konsesi dimungkinkan untuk melakukan pembukaan lahan. Ancaman semakin kecil ketika menjauhi blok.

Radius buffer 0 – 1000 m dari batas blok konsesi

2

Radius buffer > 1000 m dari batas blok konsesi 1

6 Konsesi Penebangan (HPH)

Di dalam konsesi 3 Di dalam konsesi dimungkinkan kegiatan penebangan hutan. Ancaman semakin kecil ketika menjauhi blok.

Radius buffer 0 – 1000 m dari batas konsesi 2

Radius buffer > 1000 m dari batas konsesi 1


No Tipe Ancaman Sub Kategori Ancaman Faktor penentu Catatan dan Asumsi

Hutan Tanaman Industri (HTI)

Di dalam konsesi 3 Di dalam konsesi dimungkinkan kegiatan penebangan hutan. Ancaman semakin kecil ketika menjauhi blok.

Radius buffer 0 – 1000 m dari batas konsesi 2

Radius buffer > 1000 m dari batas konsesi

1

7 Status Hutan

APL (Others uses) 3

Semakin dilindungi oleh pemerintah, semakin kecil ancamannya.

HPT,HP, HK (Production forest) 2

HSA,HL (Protected Areas and Protected forest) 1

8 Kebakaran Hutan

Sering 3 Kebakaran adalah ancaman bencana bagi ekosistem hutan.

Jarang 2

Tidak pernah 1

9 Moratorium izin hutan

Di luar kawasan moratorium

3 Semakin dilindungi oleh pemerintah, semakin kecil ancamannya.

Di dalam kawasan moratorium 1

10 Kesesuaian lahan

Di dalam lahan yang sesuai untuk komoditas 3

Semakin sesuai lahan, semakin besar ancamannya.

Di luar lahan yang sesuai untuk komoditas 1

Tabel 8. Sembilan tingkat kepentingan di dalam aplikasi AHP

Nilai Deskriptor

1 Sama-sama penting

2 Antara 1 dan 3

3 Prevalensi sedikit

4 Antara 2 dan 4

5 Prevalensi sedang

6 Antara 5 dan 7

7 Prevalensi kuat

8 Antara 7 dan 9

9 Prevalensi ekstrim


Jumlah ancaman utama dapat meningkat ketika data yang ada semakin tersedia, seperti data bencana alam selain akibat kebakaran hutan dan lahan, seperti banjir, longsor, dan lainnya.

Hasil analisis ancaman dengan menggunakan MCE ini akan berupa peta ancaman yang menggambarkan tingkat ancaman. Tingkat ancaman sedapat mungkin diperlebar klasifikasinya antara 5 kelas – 9 kelas. Hal ini untuk memudahkan dalam mengintegrasikan dengan target konservasi yang telah ditetapkan. Pada Gambar 8 di tampilkan Peta Multi-Ancaman di Kabupaten Pulang Pisau. Pada peta tersebut diperlihatkan wilayah yang memiliki ancaman paling besar yaiut di sekitar daerah pemukiman yang tersebar di sepanjang jalan raya, baik itu level jalan negara, jalan provinsi maupun kabupaten. Selain itu, ancaman juga bertambah pada wilayah yang telah memiliki konsesi terutama pertambangan dan perkebunan sawit.


Gambar 9. Peta Tingkat Ancaman di Kabupaten Pulang Pisau


BAB VI. WILAYAH FOKUS UNTUK PRIORITAS KONSERVASI

6.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Wilayah Fokus Prioritas untuk Konservasi

Pemilihan wilayah fokus untuk prioritas intervensi konservasi didasarkan pada beberapa faktor, meliputi:

i. Areal yang memiliki satu atau lebih target konservasi penting. Khususnya pada target-target yang memiliki fungsi penting dalam menjaga viabilitas ekosistem secara berkelanjutan. Sebagai contoh, suatu blok hutan dapat dilestarikan karena hutan tersebut memberikan jasa lingkungan yang diperlukan oleh komunitas di sekitarnya, sebagai contoh: mendukung skenario konservasi bentang alam, seperti unit pengelolaan hutan KPH, mendukung hutan masyarakat dan hutan desa, dan menjaga kualitas dan kuantitas air, melindungi dari erosi dan mencegah kebakaran hutan. Suatu kawasan dapat menjadi prioritas apabila memiliki target ekosistem yang unik yang tidak dapat ditemukan di daerah lain.

ii. Areal yang menghubungkan atau sebagai penyangga bagi target-target konservasi.

iii. Areal yang memiliki ancaman yang tinggi tapi dapat dikelola. Target konservasi yang memiliki ancaman yang tinggi dapat diberikan prioritas untuk perhatian tertentu, khususnya jika akan mengalami degradasi ketika tidak terdapat intervensi konservasi (lihat Bab 4 & 5).

iv. Kapasitas FMP untuk aksi konservasi. Kegiatan konservasi harus didukung oleh sumberdaya dan kapasitas untuk mengelola dan melindungi target konservasi. Oleh karena itu, adalah penting untuk mempertimbangkan aktor-aktor yang akan terlibat di dalam pelestarian kawasan, seperti pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki fungsi dan kapasitas yang berbeda di wilayah fokus.

6.2. Prioritas Wilayah Fokus yang Dipilih di Kabupaten Pulang Pisau

Setelah melihat beberapa aspek di atas, FMP telah memilih wilayah fokus untuk rencana aksi konservasi dengan beberapa pertimbangan isu yang berkembang saat ini yang memerlukan perhatian khusus bagi penyelamatan kawasan hutan dan gambut sesuai tujuan strategis FMP. Terdapat sembilan wilayah fokus yang dapat dilihat pada Gambar 10 berikut.


Gambar 10. Peta Wilayah Fokus di Kabupaten Pulang Pisau


Berikut adalah detil dari wilayah-wilayah fokus yang dideskripsikan beserta rencana aksi konservasi yang akan diambil:

1. Kecamatan Maliku dan Pandih Batu

Deskripsi Umum dan Permasalahannya Daerah ini merupakan lumbung pangan untuk Kabupaten Pulang Pisau karena merupakan penghasil padi terbesar (NKT 5). Daerah ini terimbas dengan banyak masuknya investor perkebunan sawit ke Pulang Pisau yaitu dengan banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit.

Tujuan Konservasi Adapun tujuan konservasi yang ingin dilakukan di wilayah ini adalah :

1. Mempertahankan ketahanan pangan.

2. Menahan laju perkembangan perkebunan sawit di lahan pertanian baru produktif (padi).

3. Memanfaatkan lahan eks PLG untuk pertanian baru sesuai dengan Masterplan (INPRES No. 02/2007 tentang Revitalisasi dan Rehabilitasi Lahan Gambut).

Aksi Konservasi Rencana aksi konservasi yang akan diambil oleh FMP berkenaan dengan tujuan konservasi antara lain :

1. Sosialisasi dan FGD di tingkat kabupaten tentang lahan pertanian berkelanjutan.

2. Memanfaatkan lahan eks-PLG untuk pertanian masyarakat.

Para Pihak Adapun instansi atau lembaga kelompok yang terlibat dalam rencana aksi ini diidentifikasi antara lain :

1. Dinas Pertanian

2. Masyarakat Kecamatan Maliku dan Pandih Batu

2. Desa Jabiren-Taruna

Deskripsi Umum dan Permasalahannya Daerah Jabiren Taruna merupakan daerah gambut dalam, dengan kedalaman lebih dari 6 meter, dan memiliki masalah jika musim kemarau telah datang akibat terjadi kebakaran dengan skala kecil maupun besar. Sekitar Daerah Jabiren-Taruna dikelilingi oleh 2 kawasan hutan lindung.

Tujuan Konservasi 1. Mengurangi kerusakan kawasan gambut.

2. Mengurangi risiko banjir.


3. Menjadikan wilayah gambut sebagai wisata pendidikan dan alam.

Hasil yang diharapkan 1. Intensitas kebakaran menurun.

2. Penambahan sumur sumber air.

3. Reboisasi (Pantung).

4. Pertanian menetap.

5. Adanya sarana prasarana pemadam kebakaran.

Aksi Konservasi 1. FGD tentang pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa dan

kecamatan.

2. Mengaktifkan tim serbu api dan regu pengendali kebakaran desa.

3. Pengadaan sarana dan prasarana kebakaran.

4. Pembuatan sumur bor untuk pemadaman pada saat terjadi kebakaran lahan dan hutan.

5. Reboisasi lahan di lokasi yang terbakar/kosong/kritis dengan tanaman Pantung, Belangiran.

6. Pembuatan sekat bakar.

7. Pemetaan kawasan rawan kebakaran.

8. Pemetaan kawasan untuk potensi dan wisata pendidikan dan alam.

9. Pembuatan lahan pertanian menetap sesuai dengan masterplan.

Para Pihak 1. Dinas Kehutanan

2. BKSDA

3. Masyarakat lokal

4. LSM.

5. Tim Serbu Api/RPK

3. Kecamatan Sebangau Kuala

Deskripsi Umum dan Permasalahannya Kecamatan Sebangau Kuala berada di antara Sungai Sebangau. Berdasarkan peta kehutanan, kecamatan ini masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP). Kecamatan Sebangau Kuala berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sebangau. Permasalahan yang mengemuka adalah luapan banjir dari Sungai Sebangau.


Tujuan Konservasi Adapun tujuan konservasi yang ingin dilakukan di wilayah ini adalah:

1. Memperbaiki dan mempertahankan tata kelola sungai.

2. Penanggulangan banjir.

Hasil yang Diharapkan 3. Intensitas banjir berkurang.

Aksi Konservasi Rencana aksi konservasi yang akan diambil oleh FMP berkenaan dengan tujuan konservasi antara lain:

1. Penanaman pohon di sempadan sungai.

2. Pengerukan sungai.

3. Melakukan survei dan penelitian penyebab terjadinya bencana banjir untuk dasar penyusunan rencana aksi.

Para Pihak Adapun instansi atau lembaga kelompok yang terlibat dalam rencana aksi ini diidentifikasi antara lain:

1. Balai Taman Nasional Sebangau

2. SKPD terkait

3. Masyarakat lokal

4. Sepanjang Sungai Kahayan

Deskripsi Umum dan Permasalahannya Sungai Kahayan adalah sungai penting di Kalimantan Tengah yang mengalir di Kota Palangka Raya, dan juga melintasi 3 kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau, dan terus bermuara di Laut Jawa. Sungai ini memiliki panjang 250 km. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah sungai yang tercemar merkuri karena aktivitas pertambangan, pendangkalan sungai yang mengakibatkan transportasi air menjadi terganggu.

Tujuan Konservasi Adapun tujuan konservasi yang ingin dilakukan di wilayah ini adalah:

1. Mengembalikan fungsi sungai sebagai sumber air bersih dari hulu sampai hilir.

Hasil yang diharapkan 1. Sungai tidak tercemar.


Aksi Konservasi Rencana aksi konservasi yang akan diambil oleh FMP berkenaan dengan tujuan konservasi antara lain:

1. Koordinasi antar kabupaten (Gunung Mas, Palangkaraya, dan Pulang Pisau).

2. Sosialisasi dampak merkuri.

3. Penegakan hukum.

4. Penyusunan peraturan daerah tentang pertambangan rakyat.

Para Pihak Adapun instansi atau lembaga kelompok yang terlibat dalam rencana aksi ini diidentifikasi antara lain:

1. SKPD Palangka Raya, Gunung Mas, dan Pulang Pisau

2. Masyarakat lokal

3. LSM

5. Danau Lokasi antara Sebangau – Kahayan Kuala, Danau Bagantung Dusun Tanjung Taruna, Danau Sabuah Desa Tuwung, Danau Penda Barania Kecamatan Kahayan Tengah.

Deskripsi Umum dan Permasalahannya Banyak danau di sepanjang DAS Kahayan dan lahan gambut yang merupakan daerah tangkapan ikan bagi masyarakat. Beberapa danau seperti Danau Lais dan Sabuah saat ini sudah menjadi kawasan wisata alam. Ancaman yan ada terhadap danau adalah penggunaan alat setrum dan racun dalam penangkapan ikan. Di Danau Bagantung, Dusun Tanjung Taruna telah memiliki aturan lokal mengenai perlindungan dan pengelolaan danau yang sangat dipatuhi masyarakat.


1. Melakukan perlindungan di ekosistem air danau

Hasil yang diharapkan 1. Danau yang lestari


2. Ada aturan lokal untuk perlindungan dan pengelolaan di setiap danau



1. SKPD terkait

2. Pemerintahan desa

3. Masyarakat lokal

4. LSM

6. Hutan Desa di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau

Deskripsi Umum dan permasalahannya Hutan Desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang saat ini telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2012 adalah Desa Mantaren I, Gohong, Kalawa dan Buntoi seluas 16.000 Ha. Selain itu, juga telah ada Surat Keputusan dari Gubernur tertanggal 27 November 2013 tentang Ijin Hak pengelolaan Hutan Desa. Ada banyak kawasan hutan yang pengelolaannya dapat berbasiskan masyarakat.


5. Pengelolaan hutan secara lestari berbasiskan masyarakat

Hasil yang diharapkan 1. Hutan dikelola secara berkelanjutan


1. Melakukan sosialisasi dan FGD tentang hutan desa di kecamatan dan desa.

2. Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi kemudahan perizinan untuk inisiasi baru hutan desa/hutan adat.


1. SKPD terkait di Pulang Pisau


3. Masyarakat lokal

4. LSM


7. Hutan Adat di wilayah Kecamatan Jabiren Raya

Deskripsi Umum dan Permasalahannya Hutan Adat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau cukup banyak dan diakui secara komunal. Sampai saat ini, aktivitas masyarakat seperti berburu, memantung dan melakukan ritual “behajat” dan tempat kramat masih sering dilakukan. Dengan adanya putusan MK terkait Hutan Adat, dirasa penting oleh Damang mendorong legalitas dari kawasan hutan adat.


1. Pengelolaan hutan secara lestari berbasiskan masyarakat

2. Penguatan dan legalitas

Hasil yang diharapkan 1. Hutan dikelola secara berkelanjutan sesuai kearifan dan adat yang berlaku di

masyarakat Dayak.


1. Inventarisasi Hutan Adat

2. Pemetaan partisipatif

3. Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat

4. Mendorong legalitas dari pemerintah daerah/pusat untuk kawasan adat




3. Masyarakat lokal

4. LSM

8. Desa Kalawa, Mantaren I, Gohong dan Buntoi

Deskripsi Umum dan Permasalahannya Di desa-desa ini mata pencaharian masyarakat sangat beragam dan tergantung sekali dengan pemanfaatan SDA. Penting mengidentifikasi mata pencaharian masyarakat yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat.



1. Mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan sebagai usaha membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

2. Melestarikan kawasan lahan dan hutan dengan merehabilitasi kembali lahan yang terlantar/kritis.

Hasil yang Diharapkan 1. Peningkatan ekonomi masyarakat

2. Perbaikan lingkungan pada kawasan lahan kritis


1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

2. Penanaman lahan terlantar dengan tanaman produktif (perkebunan, pertanian, holtikutura, palawija).

3. Mengembangkan mata pencaharian alternatif berkelanjutan berbasiskan masyarakat: peternakan, perikanan, anyaman rotan, kebun pantung, dll.




3. Masyarakat lokal

4. LSM

9. Pelestarian kepulauan di DAS Kahayan Kabupaten Pulang Pisau

Pulau Teluk Tabuan (di Desa Mantaren), Pulau Mintin & Pulau Buntoi (Desa Buntoi), Pulau Ketapang (di Desa Gohong).

Deskripsi umum : Kepulauan yang ada merupakan kawasan yang penting bagi masyarakat mulai dari tempat pencarian ikan, tempat melaksanakan upacara ritual (pasah patahu, keramat), habitat bekantan dan beberapa jenis burung, lokasi pra pelepasan Kalaweit, hingga lokasi mencari madu. Hingga saat ini belum ada adat yang mengatur, baik tertulis maupun lisan, tentang pengelolaan dan konservasi pulau-pulau yang ada. Masih ada aktivitas masyarakat di kepulauan untuk mencari kayu bakar (jenis : Kambilitan) dan


galian C yang mengancam terjadinya abrasi dan dapat menyebabkan pulau-pulau ini runtuh dan menyebabkan pendangkalan sungai.

Tujuan Konservasi : Adapun tujuan konservasi yang ingin dilakukan di wilayah ini adalah :

1. Melakukan perlindungan dan pelestarian di Kepulauan DAS Kahayan Kabupaten Pulang Pisau

Hasil yang Diharapkan : 1. Kepulauan tetap lestari

2. Secara ekonomi tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (madu, ekowisata)

3. Secara ekologi menjadi daerah penjaga/penyaring intrusi air asin (Pulau Buntoi dan Pulau Mintin)

Rencana Aksi : 1. Rehabilitasi hutan dan lahan

Para Pihak 1. Disbunhut

2. BP_DAS

3. Kepala desa dan masyarakat

4. Mantir desa


BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan 1. Dalam RKBA Kabupaten Pulang Pisau, wilayah Nilai Konservasi Tinggi sebagai salah

satu target konservasi telah lebih banyak dipetakan pada kawasan hutan, dan lebih banyak terkait dengan NKT 1-4 (terkait dengan keanekaragaman hayati spesies, populasi dan ekosistem), namun belum banyak data mengenai NKT terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya (NKT 5-6).

2. RKBA di Pulang Pisau mencakup target-target konservasi secara menyeluruh termasuk satu tipe habitat dan tiga ekosistem unik yaitu daerah riparian, hutan rawa dan hutan mangrove.

3. Wilayah-wilayah fokus untuk Rencana Aksi Konservasi di bentang alam Kabupaten Pulang Pisau meliputi:

• Kecamatan Maliku dan Pandih Batu

• Desa Jabiren Raya-Taruna

• Kecamatan Sebangai Kuala

• Sungai Kahayan

• Danau lokasi antara Sebangau – Kahayan Kuala, Danau Bagantung Dusun Tanjung Taruna, Danau Sabuah Desa Tuwung, Danau Penda Barania Kecamatan Kahayan Tengah.

• Hutan Desa di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

• Hutan Adat di wilayah Kecamatan Jabiren Raya.

• Desa Kalawa, Mantaren I, Gohong dan Buntoi.

• Pelestarian kepulauan di DAS Kahayan Kabupaten Pulang Pisau.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data spasial yang tercakup dalam RKBA Kabupaten Pulang Pisau dan tujuan strategis FMP, berikut merupakan beberapa poin rekomendasi FMP terhadap upaya konservasi bentang alam Pulang Pisau:

1. Upaya pelestarian perlu difokuskan pada wilayah-wilayah fokus yang telah diidentifikasi. Upaya pelestarian ini meliputi:

• Rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah-daerah yang rusak.

• Mengembalikan fungsi sungai secara baik, serta pelestarian DAS.

• Pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

• Mengembangakan mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan


2. Mengingat keterbatasan data spasial mengenai NKT, khususnya NKT 5 dan NKT 6, maka perlu dilakukan studi/kajian mengenai NKT 5 dan NKT 6 di tingkat bentang alam untuk memperkaya informasi spasial target konservasi yang ada.

3. Mengingat RKBAmencakup informasi mengenai pola ruang yang memfokuskan pada kepentingan konservasi, maka RKBA ini perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan tata ruang daerah.

4. Para pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau perlu melakukan koordinasi untuk melaksanakan aksi konservasi pada Wilayah Fokus untuk konservasi.

5. RKBA Kabupaten Pulang Pisau dapat dijadikan bahan masukan mengenai target-target konservasi dan wilayah-wilayah yang perlu menjadi perhatian dari sisi konservasi untuk mempersiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.


DAFTAR PUSTAKA

Anon (2008). Toolkit for identification of high conservation values in Indonesia (Consortium to revise the toolkit, Jakarta).

Brown, S. (1997). Estimating biomass and biomass change of tropical forest, a primer. FAO Paper 124, FAO, Rome.

Pressey, R. L. and Bottrill, M. C. (2009). Approaches to landscape and seascape- scale conservation planning: Convergence, contrasts and challenges. Oryx 43(4): 464-475

MacArthur, R.H., and Wilson, E.O. (1967). The Theory of Island Biogeography. (Princeton University Press, Princeton, N.J.).

Margules, C. R. and Pressey, R. L. (2000). Systematic conservation planning. Nature 405: 243-253.

Margules, C. & Sarkar, S. (2007). Systematic conservation planning. (Cambridge University Press, Cambridge, UK).

Lehtomaki and Moilanen. (2013). ‘Methods and workflow for spatial conservation prioritization using Zonation’ - https://tuhat.halvi.helsinki.fi/ portal/files/27982502/Lehtom_ki_ Moilanen 2013.pdf)

RePPProT. (1990). The Land Resources of Indonesia: A National Overview. Final report. (London: Land Resources Department of the Overseas Development Administration, Government of UK, and Jakarta: Ministry of Transmigration, Government of Indonesia).

RePPProT. (1990b). “Atlas.” In Government of the Republic of Indonesia Ministry of Transmigration (Directorate General of Settlement Preparation, Land Resources Department, ODNRI & ODA, Jakarta.

Satgas REDD dan Kementerian Kehutanan. (2012).Tingkat Emisi Rujukan

The Nature Conservancy (TNC) (2000). Designing a Geography of Hope: A Practitioner’s Handbook to Ecoregional Conservation Planning ( The Nature Conservancy).

The Nature Conservancy ’s Conservation By Design The Basics: Key Analytical Methods’ Akses ke (http://www.nature.org/ourscience/conservationbydesign/key-analytical- methods.xml). pada 2013

Thomas L. Saaty. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill.

Watson. E. M; Grantham, H.S; Wilson, K. A and Possingham, H. P. (2011). Systematic Conservation Planning: Past, Present and Future. (University of Queensland Press, Brisbane, Australia).


Whitmore, T.C. (1984). Tropical rain forests of the Far East 2nd Ed (Clarendon Press, Oxford).


DAFTAR DATA GIS YANG DIGUNAKAN

Citra Penginderaan Jauh:

1. Landsat 5 Path 118 Row 61, perekaman April 2010

2. Landsat 5 Path 118 Row 62, perekaman Juni 2010



5. Landsat 5 Mosaik perekaman Tahun 2010

6. Landsat 7 Mosaik perekaman Tahun 2006

Data Ketinggian:

1. NASA SRTM Digital Elevation Model (DEM) resolusi 90 meter

2. Garis kontur dari peta Topografi / RBI skala 1 : 50.000

Data GIS format vektor:

1. Tutupan lahan dan hutan tahun 2011

2. Tutupan lahan dan hutan tahun 2006

3. Peta zonasi hutan tahun 2011 overlay tutupan hutan 2006 dan interval ketinggian

4. DAS dan Sub DAS (diturunkan dari data DEM SRTM resolusi 90 meter)

5. Peta digital dan hardcopy Geologi skala 1 : 250.000 (Dirjen Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral), editing beberapa kesalahan atribut dan data vektor.

6. Peta Gambut, Wetlands International 2002

7. Peta digital RePPROT (Regional Phisical Planning Project for Transmigration), Landsystem.

8. Peta digital Status Kawasan Hutan SK Menhut No.529/2012, Badan Planologi Departemen Kehutanan.

9. Peta Moratorium PIPIB Revisi IV, 2013

10. Peta Jaringan sungai (peta topografi / RBI skala 1 : 50.000)

11. Peta Jaringan jalan (peta topografi / RBI skala 1 : 50.000)

12. Peta konsesi pertambangan, Departemen Kehutanan, 2011

13. Peta konsesi perkebunan, Departemen Kehutanan, 2011

14. Peta sebaran Hotspot, FIRM

15. Pantai berpasir (didigitasi dari peta topografi/ RBI skala 1: 50.000 dan mosaic citra landsat.


16. Peta Distribusi Orangutan (PHVA-Population Habitat Viability Analysis, 2004), dipertegas dengan panduan ahli orangutan (Dr. Sri Suci Utami) dan ditapis dengan kesesuaian orangutan berdasarkan ketinggian.

INDONESIA FOREST AND CLIMATE SUPPORT (USAID IFACS)

Wisma GKBI, 12th Floor, # 1210 Jl. Jend. Sudirman No.28, Jakarta 10210, Indonesia

Phone: +62-21 574 0565 Fax: +62-21 574 0566

Email: [email protected]

KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH · Forum Multi Pihak Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan bantuan teknis dan fasilitasi Proyek USAID-Indonesia

Documents