INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 - 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2013 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : 59 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 NOPEMBER 2013
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2011 - 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2013
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : 59 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 NOPEMBER 2013
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANGINDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2011-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,
Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitaskinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah denganmenetapkan indikator kinerja utama sebagai dasarpengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dansasaran strategis yang telah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum PenetapanIndikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untukPemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah DaerahTahun 2011-2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur diPropinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penetapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan IndikatorKinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung TimurTahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahPerubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013Nomor 56);
MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011-2015.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan PemerintahDaerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalahukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategisorganisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dansasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkatpencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagaipenjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yangmengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalankegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yangditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secaranyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebihspesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek daritujuan.
BAB IITUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan penetapan IKU adalah :a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerjasecara baik; dan
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaiansuatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yangdigunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatanakuntabilitas kinerja.
Pasal 3
(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :a. IKU Pemerintah Daerah; danb. IKU SKPD.
(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yangmerupakan satu kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
(1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.(2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusansebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakansatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
(3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satukesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.
BAB IIIDASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5
IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dand. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
BAB IVPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 6
(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMDKabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 dan RPJMDPerubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-1015.
(2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerahdan Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2015.
(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikatorkinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) denganketentuan sebagai berikut:a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator
hasil (outcome); danb. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran
(output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa halyaitu:a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja;b. kebutuhan data statistik pemerintah; danc. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu
pengetahuan.
BAB VPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7
(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukanoleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangipengembangan kinerja Perangkat Daerah.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukanoleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
BAB VIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Belitung Timur
Ditetapkan di Manggarpada tanggal 11 Nopember 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR,
BASURI TJAHAJA PURNAMA
Diundangkan di Manggarpada tanggal 11 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BELITUNG TIMUR,
TALAFUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 59
FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPANINDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KOP SURAT SESUAI INSTANSI
KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMURNOMOR : /2013
TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…..) KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPALA (…nama SKPD….) KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama PemerintahDaerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan IndikatorKinerja Utama di Lingkungan (…nama SKPD…);
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimanadimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur danditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (…nama SKPD…)
Mengingat : 1.
2.
3. Dst……MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATENBELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATORKINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…)KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (…nama SKPD…)Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan danbagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktumKESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh(…nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkanrencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dananggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusunlaporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasipencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis(Renstra) (...nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur Tahun2010-2015.
LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2011-2015.
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktumKESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator KinerjaUtama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkandalam bentuk Keputusan Kepala (…nama SKPD…) KabupatenBelitung Timur.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamKeputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikansebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Manggarpada tanggal ………………..KEPALA (…nama SKPD……)Kabupaten Belitung Timur,
(Nama Lengkap dan Titel )(Pangkat /Golongan)(NIP. ……………………)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUPATI BELITUNG TIMUR,
BASURI TJAHAJA PURNAMA
FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMADI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…)KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Nama SKPD :………………………Tugas :………………………Fungsi : 1..………………….
2.…………………..3. dst
No. Sasaran strategis Indikator KerjaUtama SKPD
Bidang Urusan Unit SKPDPenanggungjawab
Sumber Data Keterangan
Sasaran RenstraSKPD
Sasaran RPJMDyang diacu
KEPALA SKPDttd
(Nama Lengkap dan Titel )(Pangkat /Golongan)(NIP. ……………………)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUPATI BELITUNG TIMUR,
BASURI TJAHAJA PURNAMA
LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2011-2015.
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Misi 1 Menjadikan aparatur pemerintahan daerah yang Bersih, Transparan dan Profesional
1 1 1 Terpenuhinya kebutuhan
administrasi, dan
prasarana, pemeliharaan,
dan kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase ketersediaan
administrasi perkantoran
dan perjalanan dinas luar
daerah
Urusan Pada Setiap SKPD
(Rutin)
Seluruh SKPD Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase ketersediaan administrasi perkantoran dan perjalanan
dinas luar daerah
Persentase ketersediaan
sarana, prasarana dan
pemeliharaan kantor
Urusan Pada Setiap SKPD
(Rutin)
Seluruh SKPD Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor
Persentase keikutsertaan
pegawai dalam
diklat/bimtek peraturan
perundang-undangan
Urusan Pada Setiap SKPD
(Rutin)
Seluruh SKPD Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat/bimtek peraturan
perundang-undangan
Persentase tingkat
Kedisiplinan, Kerapihan dan
Ketertiban Pegawai
Urusan Pada Setiap SKPD
(Rutin)
Seluruh SKPD Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase tingkat Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Pegawai
1 2 1 Meningkatnya kualitas SDM
aparatur
Persentase pemenuhan
kebutuhan formasi pegawai
negeri sipil daerah di SKPD
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Badan
Kepegawaian
Daerah
Database kepegawaian (Jumlah seluruh PNS yang ada + Jumlah PNS yang lulus) x 100%
Jumlah seluruh PNS yang ideal seharusnya
Persentase PNS yang belatar
belakang penddidikan
sesuai dengan tugas dan
fungsi
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Badan
Kepegawaian
Daerah
Database kepegawaian Jumlah PNS yang berlatar belakang pendidikan
sesuai dengan tugas dan fungsi x 100%
Jumlah seluruh PNS yang ada
Persentase PNS yang
berpendidikan diploma
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Badan
Kepegawaian
Daerah
Database kepegawaian Jumlah PNS yang berpendidikan diploma
(D1, D2, D3, D4)x100%
Jumlah seluruh PNS yang ada
Persentase PNS yang
berpendidikan S1
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Badan
Kepegawaian
Daerah
Database kepegawaian Jumlah PNS yang berpendidikan S1 x100%
Jumlah seluruh PNS yang ada
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2011-2015
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011-2015.
Halaman - 1
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Persentase PNS
berpendidikan S2
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Badan
Kepegawaian
Daerah
Database kepegawaian Jumlah PNS yang berpendidikan S2 x100%
Jumlah seluruh PNS yang ada
Persentase PNS yang
menduduki jabatan
struktural yang sudah
mengikuti diklat
kepemimpinan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Badan
Kepegawaian
Daerah
Database kepegawaian Jumlah PNS jabatan struktural
yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan x 100%
Jumlah seluruh PNS yang menduduki jabatan struktural
Persentase PNS yang
mendapat hukuman disiplin
dan pemberhentian
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Badan
Kepegawaian
Daerah
Database kepegawaian Jumlah PNS yang mendapatkan
hukuman disiplin dan pemberhentian x 100%
Jumlah seluruh PNS yang ada
Persentase pemenuhan
pengurusan PNS yang
pensiun
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Badan
Kepegawaian
Daerah
Database kepegawaian Jumlah usulan pensiun PNS yang selesai diproses x 100%
Jumlah PNS yang mengusulkan pensiun
1 2 2 Meningkatkan efisiensi
birokrasi
Tersedianya Buku LPPD Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Tersedianya Buku LPPD
Akhir Masa Jabatan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Terlaksananya kegiatan
evaluasi kinerja kecamatan
Se- Kabupaten Belitung
Timur
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kegiatan evaluasi kinerja kecamatan Se- Kabupaten Belitung
Timur
Tersedianya Dokumen
Perjanjian Kerjasama
daerah
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Halaman - 2
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Tersedianya Rancangan
Produk Hukum Daerah
Berkaitan dengan Bidang
Organisasi dan Tatalaksana
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Organisasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Tersusunnya
Acuan/Arahan/Grand
Design dan Road Map
Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Organisasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Acuan/Arahan/Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Tersedianya Dokumen
ANJAB dan ABK yang
sudah terevaluasi mengikuti
peraturan yang berlaku
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Organisasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Tersedianya Aplikasi
Analisa Jabatan dan
Analisa Beban Kerja
berbasis IT di Seluruh SKPD
Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Organisasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Tersedianya Dokumen
Standar Kompetensi
Jabatan PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Organisasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Tercapainya Kewajiban
LHKPN Eselon di
lingkungan Pemkab
Belitung Timur
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Organisasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
LHKPN Eselon di lingkungan Pemkab Belitung Timur
Tersedianya Dokumen SKJ
yang sudah terevaluasi
mengikuti peraturan yang
berlaku
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Organisasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Tersusunnya Pedoman Tata
Laksana/SOP di lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Organisasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Pedoman Tata Laksana/SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur
Halaman - 3
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Tersusunnya Laporan
Pencapaian SPM
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Organisasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Pencapaian SPM
1 2 3 Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Pemerintahan
Peningkatan Opini BPK
Terhadap Laporan
Keuangan Daerah
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Inspektorat Opini BPK Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah
Persentase Jumlah Temuan
kerugian daerah
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Inspektorat Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Jumlah Temuan kerugian daerah
Jumlah aduan/laporan
masyarakat yang mesti
ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan khusus/kasus
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Inspektorat Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah aduan/laporan masyarakat yang mesti ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan khusus/kasus
Persentase Jumlah Temuan
Non keuangan di daerah
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Inspektorat Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Jumlah Temuan Non keuangan di daerah
Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Inspektorat Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Tersedianya Dokumen
naskah APBDes
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Dokumen naskah APBDes sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Tersedianya data penegasan
batas daerah
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Halaman - 4
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Tersedianya patok batas
penegasan antar desa
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
1 2 4 Meningkatnya kemampuan
pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah
Ketepatan waktu
penyampaian laporan
keuangan daerah (IKK)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan
Aset Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Tepat Waktu/Tidak
Ketepatan waktu penetapan
Perda APBD (IKK)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan
Aset Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Tepat Waktu/Tidak
Ketepatan waktu penetapan
Perda Perubahan APBD
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan
Aset Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Tepat Waktu/Tidak
Persentase aset tanah
Pemda yang memiliki
dokumen sertifikasi
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan
Aset Daerah
Database aset Persentase aset tanah Pemda yang memiliki dokumen sertifikasi
Persentase penyelesaian
inventarisasi barang milik
daerah
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan
Aset Daerah
Database aset Persentase penyelesaian inventarisasi barang milik daerah
Ketepatan waktu
penyampaian laporan
Semester Barang Milik
Daerah dan Laporan
Tahunan Barang Milik
Daerah
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan
Aset Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ketepatan waktu penyampaian laporan Semester Barang Milik Daerah
dan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah
Peningkatan PAD (Pajak
Daerah)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan
Aset Daerah
Laporan Keuangan Peningkatan PAD (Pajak Daerah)
Halaman - 5
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Tersedianya lahan untuk
pembangunan di Kab
Belitung Timur
Pertanahan Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Tersedianya sertifikat
pemisahan ganti rugi
pelebaran jalan Kecamatan
Manggar
Pertanahan Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Tersedianya Informasi
Tentang Nama-nama
Rupabumi
Pertanahan Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Jumlah Sertifikat Lahan Pertanahan Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Sertifikat Lahan
Jumlah Lahan yang telah
terinventarisir
Pertanahan Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Lahan yang telah terinventarisir
Persentase luas lahan
bersertifikat (IKK)
Pertanahan Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah luas lahan bersertifikat x 100%
Jumlah penduduk
Penyelesaian kasus tanah
Negara (IKK)
Pertanahan Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kasus yang diselesaikan x 100%
Jumlah kasus yang terdaftar
Penyelesaian izin lokasi
(IKK)
Pertanahan Sekretariat
Daerah - Bagian
Tata
Pemerintahan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah izin lokasi x 100%
Permohonan izin lokasi
1 2 5 Meningkatnya informasi
dan komunikasi manajemen
pemerintahan dan akses
pemanfaatannya
Jumlah jaringan
komunikasi (IKK)
Komunikasi dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
Perusahaan
Telekomunikasi
Jumlah jaringan telepon genggam x 100%
stasioner
Rasio wartel/warnet
terhadap penduduk
Komunikasi dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
Laporan Hasil Survei
dan atau Sensus
Jumlah wartel/warnet x 100%
Jumlah penduduk
Website milik pemerintah
daerah
Komunikasi dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Cakupan pengembangan
dan pemberdayaan
Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat
Kecamatan (SPM)
Komunikasi dan
Informatika
Dinas
Perhubungan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Halaman - 6
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Tersiarnya Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten Belitung Timur
Komunikasi dan
Informatika
Sekretariat
Daerah - Bagian
Humas
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Tersiarnya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur
Terselenggaranya kerjasama
dengan media massa
Komunikasi dan
Informatika
Sekretariat
Daerah - Bagian
Humas
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Terselenggaranya kerjasama dengan media massa
Tersedianya pelayanan
informasi pemerintah
daerah
Komunikasi dan
Informatika
Sekretariat
Daerah - Bagian
Humas
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya pelayanan informasi pemerintah daerah
Terselenggaranya audensi
dengan tokoh
masyarakat,pimpinan/angg
ota organisasi sosial
masyarakat
Komunikasi dan
Informatika
Sekretariat
Daerah - Bagian
Humas
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Terselenggaranya audensi dengan tokoh
masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat
Terselenggaranya audiensi
dengan LSM dan wartawan
Komunikasi dan
Informatika
Sekretariat
Daerah - Bagian
Humas
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Terselenggaranya audiensi dengan LSM dan wartawan
Cakupan penduduk yang
melakukan perekaman
Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP) (IKK)
(SPM)
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Database
Kependudukan
Jumlah penduduk > 17 yang ber KTP elektronik
Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah
Rasio bayi berakte kelahiran
(IKK) (SPM)
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Database
Kependudukan
Jumlah bayi berakte kelahiran
Jumlah bayi
Cakupan Penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) (IKK)
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Database
Kependudukan
Jumlah penduduk > 17 yang ber KTP
Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah
Kepemilikan Akta kelahiran
per 1000 penduduk (IKK)
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Database
Kependudukan
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran x 1000
Jumlah penduduk
Ketersediaan database
kependudukan skala
Provinsi (IKK)
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK (IKK)
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Sudah/Belum
Cakupan penerbitan
kepemilikan kartu keluarga
(SPM)
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Database
Kependudukan
Jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga
Jumlah keseluruhan keluarga
Halaman - 7
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Cakupan penerbitan akta
kematian (SPM)
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Database
Kependudukan
Jumlah penduduk meninggal yang berakta kematian
Jumlah penduduk yang meninggal
Tersedianya Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Ekbang
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Tersedianya Informasi
Pelaksanaan Pembangunan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Ekbang
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya Informasi Pelaksanaan Pembangunan
Terciptanya Sistem
Administrasi Manajemen
Pembangunan dan Ekonomi
Daerah
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Ekbang
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Terciptanya Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan dan
Ekonomi Daerah
Ketersediaan sistem
informasi kepegawaian
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Badan
Kepegawaian
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah PNS yang datanya telah diupdate
di dalam sistem x 100%
Jumlah seluruh PNS yang ada
1 3 1 Terwujudnya pelaksanaan
pemerintahan yang baik
dan demokratis
Persentase keberhasilan
kegiatan kemasyarakatan
(Bujang Dayang, MTQ,
Lomba Desa, Festival Seni,
Paskibra dan lain-lain yang
melibatkan partisipasi
masyarakat)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Kantor Camat
Manggar/Gantung
/Kelapa
KampitDendang/S
impang
Pesak/Damar/Sim
pang Renggiang
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase keberhasilan kegiatan kemasyarakatan (Bujang Dayang,
MTQ, Lomba Desa, Festival Seni, Paskibra dan lain-lain yang
melibatkan partisipasi masyarakat)
Persentase Jumlah
Ketertiban Administrasi
Kegiatan DPRD
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat DPRD Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Jumlah Ketertiban Administrasi Kegiatan DPRD
Persentase Jumlah Produk
Hukum yang dibahas dan
mendapat persetujuan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat DPRD Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Jumlah Produk Hukum yang dibahas dan mendapat
persetujuan
Halaman - 8
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Persentase Jumlah Agenda
Kegiatan Pimpinan dan
Anggota yang telah
dipublikasikan dan
pelayanan standar
keprotokolan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat DPRD Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Jumlah Agenda Kegiatan Pimpinan dan Anggota yang telah
dipublikasikan dan pelayanan standar keprotokolan
Persentase Partisipasi
anggota masyarakat dalam
kegiatan yang berwawasan
kebangsaan
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan yang
berwawasan kebangsaan
Jumlah kegiatan
pembinaan LSM, Ormas,
OKP (IKK)
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kegiatan pembinaan LSM, Ormas, OKP
Jumlah kegiatan
Pembinaan Politik daerah
(IKK)
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kegiatan Pembinaan Politik daerah
jumlah kegiatan cegah dan
tangkal dalam penyelesaian
konflik secara dini serta
penanggulangan korban /
bencana alam
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
jumlah kegiatan cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara
dini serta penanggulangan korban / bencana alam
Prosentase Ketercapaian
kapabilitas aparatur dalam
hal cegah dan tangkal
dalam penyelesaian konflik
secara dini dan pasca
konflik
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Prosentase Ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan
tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik
Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) (IKK)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah perlindungan masyarakat x 1000
Jumlah penduduk
1 4 1 Menurunnya tingkat
gangguan terhadap
keamanan dan ketertiban
masyarakat
Persentase Partisipasi
anggota masyarakat dalam
kegiatan PEKAT
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan PEKAT
Bencana kebakaran yang
tertangani tepat waktu
(Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
kabupaten) (IKK)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Satuan Polisi
Pamong Praja
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah mobil pemadam kebakaran x 100%
Jumlah penduduk
Halaman - 9
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Jumlah tingkat
penyelesaian pelanggaran
ketertiban, ketentraman,
keindahan K3 yang
tertangani (IKK)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Satuan Polisi
Pamong Praja
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah penyelesaian pelannggaran K3 x 100%
Jumlah pelanggaran K3
Persentase penegakkan
Perda (IKK)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Satuan Polisi
Pamong Praja
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah penyelesaian penegakan Perda x 100%
Jumlah pelanggaran Perda
Rasio jumlah polisi pamong
praja per 10000 penduduk
(IKK)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Satuan Polisi
Pamong Praja
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah polisi pamong praja x 10.000
Jumlah penduduk
Cakupan patroli petugas
satpol-pp (IKK)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Satuan Polisi
Pamong Praja
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian
pelanggaran K3 dalam 24 Jam
terlaksananya koordinasi,
konsulatsi dan kerjasama
hukum
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Hukum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
terlaksananya koordinasi, konsulatsi dan kerjasama hukum
terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Hukum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
terlaksananya koordinasi, konsulatsi dan kerjasama hukum
tersajinya informasi PHD
dalam media
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Hukum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
terlaksananya koordinasi, konsulatsi dan kerjasama hukum
Terlaksananya pembinaan
dan penyuluhan hukum
dan HAM
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Hukum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
terlaksananya koordinasi, konsulatsi dan kerjasama hukum
Misi 2 Memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan yang profesional bagi seluruh rakyat
Halaman - 10
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
2 1 1 Meningkatnya kualitas
pendidikan
Angka partisipasi sekolah
Pendidikan Dasar (IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan jumlah siswa kelompok usia pendidikan dasar x 1000 jumlah
penduduk kelompok usia pendidikan dasar
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia
sekolah pendidikan dasar
(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah Sekolah (SD/MI + SMP/MTs) x 10000
Jumlah penduduk usia (7+15) thn
Rasio guru/murid
pendidikan dasar (IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs) x 10000
Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)
Rasio guru/murid per kelas
rata-rata pendidikan dasar
(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas x 1000
Jumlah murid pendidikan dasar
Angka partisipasi sekolah
(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah siswa kelompok usia 16-19 th x 1000
Jumlah penduduk kelompok usia 16-19 th
Rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usia
sekolah (IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah Sekolah (SMA/MA/SMK) x 10000
Jumlah penduduk usia 16-19 th
Rasio guru terhadap murid
(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah Guru (SMA/MA/SMK) x 10000
Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)
Rasio guru terhadap murid
per kelas rata- rata (IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah guru pendidikan menengah per kelas x 10000
Jumlah murid pendidikan menengah
Penduduk yang berusia >15
Tahun melek huruf (tidak
buta aksara)(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah Penduduk usia>15 th yang melek huruf x 100%
Jumlah Penduduk Kabupaten yang melek huruf
Sekolah pendidikan SD/MI
kondisi bangunan baik(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah sekolah SD/MI dengan kondisi bangunan baik x 100%
Jumlah seluruh sekolah SD/MI
Sekolah pendidikan
SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA kondisi
bangunan baik(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah sekolah SMP/MTs, SMA/SMK/MA kondisi baik x 100%
Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak x 100%
Jumlah anak usia 4-6 Tahun
Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se-kabupaten x 100%
Jumlah seluruh APS SD/MI se-Kabupaten
Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs se-kabupaten x 100%
Jumlah seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten
Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah capaian APS SMA/SMK/MA se-kabupaten x 100%
Jumlah seluruh APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten
Angka Kelulusan (AL)
SD/MI(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI x 100%
Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SD/MI pd th sebelumnya
Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs x 100%
Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMP/MTs pd th sebelumnya
Halaman - 11
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA x 100%
Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMA/SMK/MA pd th
sebelumnya
Angka Melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke
SMP/MTs(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs x 100%
Jumlah lulusan jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
Angka Melanjutkan (AM)
dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA x100%
Jumlah lulusan jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV(IKK)
Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV x 100%
Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Koleksi bahan bacaan
perpustakaan yang tersedia
di perpustakaan daerah
(IKK)
Perpustakaan Kantor
Perpustakaan,
Arsip, dan
Dokumentasi
Buku Induk
Perpustakaan
Jumlah koleksi judul buku tersedia di Perpustakaan Daerah
Jumlah koleksi jumlah buku tersedia di Perpustakaan Daerah
Pengunjung perpustakaan
daerah (IKK)
Perpustakaan Kantor
Perpustakaan,
Arsip, dan
Dokumentasi
Buku Tamu/Buku
Pengunjung
Perpustakaan
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
Jumlah perpustakaan
daerah (IKK)
Perpustakaan Kantor
Perpustakaan,
Arsip, dan
Dokumentasi
Laporan Bulanan
Perpustakaan
Jumlah Perpustakaan
Penerapan pengelolaan
arsip secara baku (IKK)
Kearsipan Kantor
Perpustakaan,
Arsip, dan
Dokumentasi
Laporan Keberadaan
Arsip SKPD
Jumlah SKPD yg menerapkan arsip secara baku x 100%
Jumlah SKPD
SDM Pengelola arsip (IKK) Kearsipan Kantor
Perpustakaan,
Arsip, dan
Dokumentasi
Kegiatan Bimtek
Kearsipan
Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
2 1 2 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Rasio posyandu per satuan
balita (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Jumlah posyandu x 1000
Jumlah Balita
Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil K4/ Cakupan
pelayanan antenatal (K4)
(SPM) (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Kunjungan Ibu Hamil K4
Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
(SPM) (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan
definitif di wilayah kerja pada waktu tertentu x 100%
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada
kurun waktu yang samaCakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan/
Proporsi kelahiran yang
ditolong tenaga kesehatan
terlatih (SPM) (MDGs) (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan
di satu wilayah kerja pd waktu tertentu x 100%
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam
kurun waktu tertentu
Halaman - 12
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Cakupan pelayanan nifas
(SPM)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42
hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan Pelayanan ibu nifas yang
diberikan meliputi : 1) Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi,
dan suhu, 2) Pemeriksaan tinggi fundus uteri, 3) pemeriksaan lokhia
dan pengeluaran pervaginam lainnya, 4) Pemeriksaan payudara dan
anjuran ASI eksklusif 6 bulan, 5) Pemberian kapsul Vitamin A 200000
IU sebanyak 2 kali, dan 6) Pelayanan KB pasca persalinan
Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani
(SPM)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
Neonatus adalah bayi berumur 0 – 28 hari Neonatus dengan
komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat
menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian Neonatus
dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus
neonatorum, infeksi/sepsis,
trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr),
sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital Perhitungan
sasaran neonatus dengan komplikasi : dihitung berdasarkan 15% dari
jumlah bayi baru lahir Jika tidak diketahui jumlah bayi baru
lahir maka dapat dihitung dari Crude Birth Rate x jumlah
penduduk Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat
dari data BPS
Cakupan kunjungan bayi
(SPM) (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan
sesuai standar pd kurun waktu tertentu x 100%
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah pd kurun waktu
tertentuCakupan Desa/Kelurahan
UCI (SPM) (MDGs) (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Jumlah desa/kelurahan UCI x 100%
Jumlah seluruh desa / kelurahan
Cakupan pelayanan anak
balita (SPM)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali
di satu wilayan kerja pada kurun waktu tertentu x 100%
Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang
samaAngka kematian
Balita/1000 kelahiran
hidup (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Jumlah balita yang meninggal dalam 1000 kali kelahiran hidup
Angka kematian bayi/1000
kelahiran hidup (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Jumlah bayi yang meninggal dalam 1000 kali kelahiran hidup
Angka kematian neonatal
(MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi
berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu
tahun tertentu
Angka Kematian
Ibu/100000 kelahiran
hidup (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Rasio kematian ibu dinyatakan per 100000 kelahiran hidup, dengan
membagi angka kematian dengan angka fertilitas umum Dengan cara
ini diperoleh rasio kematian ibu kematian maternal per 100000
kelahiran
Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per satuan
penduduk (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu x 1000
Jumlah penduduk
Halaman - 13
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Jumlah rumah sakit x 1000
Jumlah penduduk
Cakupan pembantu
puskesmas (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Jumlah pembantu puskesmas x 100%
Jumlah seluruh desa
Cakupan puskesmas (IKK) Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Jumlah puskesmas x 100%
Jumlah seluruh kecamatan
Rasio dokter per satuan
penduduk (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Jumlah dokter x 1000
Jumlah penduduk
Rasio tenaga medis per
satuan penduduk (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Profil Kesehatan Jumlah tenaga medis x 1000
Jumlah penduduk
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin (SPM)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
Masyarakat miskin yang terlayani kesehatan dasarnya x 100%
Jumlah seluruh masyarakat miskin
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin (SPM)
(IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang
Kesehatan, Profil
Kesehatan
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Starta 1 x 100%
Jumlah seluruh masyarakat miskin
Presentase ketersediaan
obat sesuai kebutuhan
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
Proporsi penduduk dengan
asupan kalori di bawah
tingkat konsumsi minimum
(MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi
minimum
Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan (SPM)
(IKK) (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang
Kesehatan, Profil
Kesehatan, Laporan
Pencapaian MDGs
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan
Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100%
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang dtemukan di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama
Cakupan Desa Siaga Aktif
(SPM)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos
Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap
hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar,
penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance
berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi),
penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk
Proporsi penduduk usia 15 -
24 tahun yang memiliki
pengetahuan komprehensif
tentang HIV dan AIDS
(MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
penduduk usia 15 - 24 tahun yang memiliki pengetahuan
komprehensif tentang HIV dan AIDS
Jumlah SR rumah tangga
dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum layak
(MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
Halaman - 14
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Proporsi penduduk/rumah
tangga dengan akses
terhadap fasilitas sanitasi
layak (jamban sehat)
(MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi
layak (jamban sehat)
Proporsi penduduk yang
terinfeksi HIV lanjut yang
memiliki akses pada obat
antiretroviral (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat
antiretroviral
Prevalensi HIV pada
penduduk usia 15 - 24
tahun (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 - 24 tahun
Persentase anak usia 1
tahun yang diimunisasi
campak (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit Acute Flacid
Paralysis rate per 100000
pend < 15 th (SPM)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis
rate per 100000 pend < 15 th
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA Positif
(SPM) (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang
Kesehatan, Profil
Kesehatan
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan
diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun x 100%
Jumlah perkiraan pederita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang
samaCakupan desa / kelurahan
Mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
Epidemologi < 24 Jam (SPM)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24
jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB)
yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun
waktu tertentu
Angka kejadian
tuberkulosis (insiden semua
kasus/100.000
penduduk/tahun) (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000
penduduk/tahun)
Tingkat prevalensi
tuberkulosis (per 100.000
penduduk) (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Tingkat kematian karena
tuberkulosis (per 100.000
penduduk) (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Halaman - 15
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang
terdeteksi dalam program
DOTS (CDR) MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program
DOTS (CDR)
Proporsi kasus Tuberkulosis
yang berhasil diobati dalam
program DOTS (success
rate) (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program
DOTS
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit Pneumonia Balita
(SPM)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit diare (SPM)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare
Angka penemuan kasus
Malaria per 1.000
penduduk (MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Jumlah penduduk yang menderita malaria x 1000
Jumlah penduduk
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD yang
ditangani (SPM) (IKK)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
SPM Bidang
Kesehatan, Profil
Kesehatan
Jumlah penanganan penderita penyakit DBD yang ditangani
Jumlah penemuan kasus DBD
Angka kesakitan DBD per
100.000 penduduk MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Penemuan penderita penyakit DBD x 100.000
Jumlah penduduk
Angka kematian DBD (%)
(MDGs)
Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian
MDGs
Kematian akibat penyakit DBD x 100%
Jumlah penderita penyakit DBD
Persentase kepuasan
pelanggan terhadap tingkat
pelayanan Rumah Sakit
(SPM)
Kesehatan Rumah Sakit
Umum Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase kepuasan pelanggan terhadap tingkat pelayanan Rumah
Sakit
2 1 3 Meningkatnya keluarga
sejahtera
Cakupan PUS Peserta KB
Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) (SPM)
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Keluarga
Berencana
Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya
antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga )
kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20- 35 tahun dan
usia diatas 35 tahun Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia
terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat
dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun
Halaman - 16
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Cakupan Pasangan Usia
Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun
(SPM)
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Keluarga
Berencana
Cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun adalah proporsi
PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan
seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah Upaya peningkatan
cakupan dilakukan melalui: (1) Peningkatan akses informasi, (2)
Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja, (3) Peningkatan kualitas
dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK-Remaja
Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan
perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan
hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
Cakupan sasaran Pasangan
Usia Subur menjadi Peserta
KB aktif (SPM)
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Keluarga
Berencana
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
Cakupan/Prevelensi peserta
KB Aktif (SPM) (IKK)
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Keluarga
Berencana
Jumlah peserta program KB Aktif x 100%
Jumlah pasangan usia subur
Rasio PLKB ( Penyuluh
lapangan KB) (SPM)
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Keluarga
Berencana
Rasio PLKB ( Penyuluh lapangan KB)
Cakupan penyediaan
informasi data mikro
keluarga di setiap
Desa/Kelurahan 100%
setiap tahun (SPM)
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Keluarga
Berencana
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap
Desa/Kelurahan 100% setiap tahun
Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I (SPM)
(IKK)
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Keluarga
Berencana
Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I x 100%
Jumlah keluarga
Rata-rata jumlah anak per
keluarga (SPM) (IKK)
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Keluarga
Berencana
Jumlah anak
Jumlah Keluarga
Rasio Akseptor KB (SPM)
(IKK)
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Keluarga
Berencana
Jumlah akseptor KB x 100%
Jumlah pasangan usia subur
Partisipasi angkatan kerja
perempuan (SPM) (IKK)
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Layanan
Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan x 100%
Jumlah angkatan kerja perempaun
Halaman - 17
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Partisipasi Perempuan di
Lembaga Pemerintah (SPM)
(IKK)
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Layanan
Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah x 100%
Jumlah pekerja perempuan
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
Swasta (SPM) (IKK)
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Layanan
Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan
Pekerja perempuan di lembaga swasta x 100%
Jumlah pekerja perempuan
Rasio KDRT (SPM) (IKK) Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Layanan
Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan
Jumlah KDRT x 100%
Jumlah Rumah Tangga
Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan
dan anak (SPM) (IKK)
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Layanan
Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan
Jumlah pengaduan perlindungan
perempuan dan anak yang terselesaikan x 100%
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak
Persentase jumlah tenaga
kerja di bawah umur (SPM)
(IKK)
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Laporan Capaian SPM
Bidang Layanan
Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan
Pekerja anak usia 5-14 Tahun x 100%
Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas
Perda Penanggulangan
Kemiskinan (Produk dari
TKPK)
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan
Laporan Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2 1 4 Meningkatkan kualitas
olahraga dan pemuda
Jumlah kegiatan
kepemudaan (IKK)
Kepemudaan dan Olahraga Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kegiatan kepemudaan
Jumlah organisasi pemuda
(IKK)
Kepemudaan dan Olahraga Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah organisasi pemuda
Jumlah gelanggang/balai
remaja (IKK)
Kepemudaan dan Olahraga Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten x 1000
Jumlah penduduk
Halaman - 18
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Jumlah kegiatan olahraga
(IKK)
Kepemudaan dan Olahraga Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kegiatan olahraga
Jumlah organisasi olahraga
(IKK)
Kepemudaan dan Olahraga Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah organisasi olahraga
Jumlah Klub olahraga (IKK) Kepemudaan dan Olahraga Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah klub olahraga per 10000 penduduk
Jumlah lapangan olahraga
(IKK)
Kepemudaan dan Olahraga Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah lapangan olahraga di Kabupaten x 1.000
Jumlah penduduk
Jumlah Gedung Olahraga
(IKK)
Kepemudaan dan Olahraga Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
2 1 5 Meningkatnya
kesejahteraan sosial dalam
rangka pemberdayaan
masyarakat
Dokumen Rencana Aksi
Daerah Percepatan
Pencapaian SPM
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian SPM
Perkada Tentang SPM Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
Laporan Terselenggaranya
Program Kabupaten
Belitung Timur Sehat
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Kabupaten Belitung Timur Sehat
Posyantek Aktif Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Posyantek Aktif selama kurun waktu 1 tahun di Kabupaten Belitung
Timur
Rata-Rata Jumlah
Kelompok Binaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) (IKK)
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kelompok binaan LPM
Jumlah LPM
LPM Berprestasi (IKK) Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah LPM berprestasi x 100%
Jumlah LPM
Posyandu Aktif (IKK) Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Posyandu Aktif x 100%
Total Posyandu
Halaman - 19
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan
panti rehabilitasi (IKK)
Sosial Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asulah, panti jompo,
panti rehabilitasi, rumah singgah yang terdapat di suatu daerah
PMKS yg memperoleh
bantuan sosial (IKK) (SPM)
Sosial Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Sosial
Jumlah PMKS yag diberikan bantuan x 100%
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan
Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial (IKK)
Sosial Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah OMKS yang tertangani x 100%
Jumlah PMKS yang ada
Persentase (%) PMKS skala
kab/kota yang menerima
program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya
(SPM)
Sosial Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Sosial
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi sejenis lainny
Presentase (%) panti sosial
skala kabupaten/ kota yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial (SPM)
Sosial Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Sosial
Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Presentase (%) wahana
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial (SPM)
Sosial Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Sosial
Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
(WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Presentase (%) korban
bencana skala
kabupaten/kota yang
menerima bantuan sosial
selama masa tanggap
darurat (SPM)
Sosial Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Sosial
Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Presentase (%) korban
bencana skala
kabupaten/kota yang
dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat
lengkap (SPM)
Sosial Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Sosial
Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang
dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat
lengkap
Halaman - 20
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Presentase (%) penyandang
cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima
jaminan sosial (SPM)
Sosial Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Sosial
Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia
tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Cakupan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kegiatan hibah dan
bantuan sosial
Sosial Sekretariat
Daerah - Bagian
Sosial
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Cakupan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah dan
bantuan sosial
Tersedianya Qori dan
Qoriah perwakilan Kab
Beltim
Sosial Sekretariat
Daerah - Bagian
Sosial
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya Qori dan Qoriah perwakilan Kabupaten Belitung Timur
Misi 3 : Menciptakan Wiraswasta-wiraswasta Skala Kecil dan Menengah yang Tangguh
3 1 1 Meningkatnya kontribusi
industri kecil, mikro dan
menengah terhadap
kesejahteraan masyarakat
PKK Aktif (IKK) Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah PKK aktif x 100%
Jumlah PKK
Kontribusi sektor industri
terhadap PDRB (IKK)
Industri Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri x 100%
Jumlah PDRB
Pertumbuhan Industri (IKK) Industri Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Industri tahun ke-n - tahun ke(n-1) x 100%
Jumlah industri sampai dengan tahun ke-n
Kontribusi Industri
Rumahtangga Terhadap
PDRB Sektor Industri (IKK)
Industri Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga x 100%
Jumlah PDRB sektor industri
Cakupan Bina Kelompok
Pengrajin (IKK)
Industri Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Cakupan kelompok pengrajin yang mendapatkan
bantuan binaan pemda Tahun n x 100%
Jumlah kelompok pengrajin
Persentase Peningkatan
Industri Kecil Menengah
Industri Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah
Persentase Koperasi Aktif
(IKK)
Koperasi dan UKM Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah koperasi x 100%
Jumlah seluruh koperasi
Jumlah BPR/LKM (IKK) Koperasi dan UKM Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah BPR/LKM (IKK)
Halaman - 21
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Jumlah UMKM Non
BPR/LKM/UKM (IKK)
Koperasi dan UKM Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah UMKM Non BPR/LKM/UKM (IKK)
Usaha Mikro dan Kecil (IKK) Koperasi dan UKM Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah usaha mikro dan kecil x 100%
Jumlah seluruh UKM
Misi 4 Menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai kawasan industri, pariwisata, perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan secara terpadu
4 1 1 Meningkatnya efektivitas
kelembagaan pangan
Produksi Perikanan (IKK) Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan
dan Perikanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah produksi ikan (Ton) x 100%
Target daerah (Ton)
Konsumsi Ikan (IKK) Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan
dan Perikanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah konsumsi ikan (Kg) x 100%
Target daerah (Kg)
Produksi Perikanan
Kelompok Nelayan (IKK)
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan
dan Perikanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah produksi ikan (Ton) Kontribusi
Hasil Kelompok Nelayan x 100%
Jumlah produksi ikan di daerah (Ton)
Cakupan Bina Kelompok
Nelayan (IKK)
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan
dan Perikanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan
bantuan pemda Tahun n x 100%
Jumlah kelompok nelayan
Ketersediaan Energi dan
Protein Per Kapita (SPM)
Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Capaian SPM
Bidang Ketahanan
Pangan
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
Penguatan Cadangan
Pangan (SPM)
Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Capaian SPM
Bidang Ketahanan
Pangan
Penguatan Cadangan Pangan
Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah (SPM)
Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Capaian SPM
Bidang Ketahanan
Pangan
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
Stabilitas Harga dan
Pasokan Pangan (SPM)
Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Capaian SPM
Bidang Ketahanan
Pangan
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
(SPM)
Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Capaian SPM
Bidang Ketahanan
Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan
Pangan (SPM)
Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Capaian SPM
Bidang Ketahanan
Pangan
Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Penanganan Daerah Rawan
Pangan (SPM)
Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Capaian SPM
Bidang Ketahanan
Pangan
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Regulasi Ketahanan Pangan
(IKK)
Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Capaian SPM
Bidang Ketahanan
Pangan
Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahan pangan dalam bentuk
perda, perkada, dsb
Ketersediaan Pangan Utama
(IKK)
Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Capaian SPM
Bidang Ketahanan
Pangan
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan
utama per tahun (Kg) x 100%
Jumlah penduduk
Halaman - 22
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
4 1 2 Meningkatnya produksi
pertanian
Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar (IKK)
Pertanian Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Produktivitas tanaman padi/
bahan pangan utama lokal lainnya (ton) x 100%
Luas areal tanaman padi/
bahan pangan utama lokal lainnya (ton)
Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan
terhadap PDRB (IKK)
Pertanian Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kontribusi sektor PDRB
dari sektor pertanian/perkebunan x 100%
Jumlah PDRB
Kontribusi sektor pertanian
(palawija) terhadap PDRB
(IKK)
Pertanian Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kontribusi sektor PDRB
dari sektor pertanian (palawija) x 100%
Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan
Kontribusi sektor
perkebunan (tanaman
keras) terhadap PDRB (IKK)
Pertanian Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kontribusi sektor PDRB
dari sektor pertanian (tanaman keras) x 100%
Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan
Kontribusi Produksi
kelompok petani terhadap
PDRB (IKK)
Pertanian Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah produksi padi/ bahan pangan utama lokal
hasil kelompok petani (Ton) Tahun n x 100%
Jumlah produksi padi/bahan pangan utama
di daerah (Ton) Tahun nCakupan bina kelompok
petani (IKK)
Pertanian Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kelompok tani yang mendapatkan
bantuan pemda Tahun n x 100%
Jumlah kelompok petani
4 1 3 Meningkatnya kualitas
kepariwisataan
Jumlah karya budaya yang
direvitalisasi dan karya seni
yang dihasilkan
Kebudayaan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan karya seni yang
dihasilkan
Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang
dilestarikan (IKK)
Kebudayaan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan x 100%
Total benda, situs, kawasan yang dimiliki daerah
Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya
(IKK)
Kebudayaan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah kelompok seni/
sanggar budaya tradisional
di daerah/ lembaga
kesenian(IKK)
Kebudayaan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kelompok seni/ sanggar budaya tradisional di daerah/
lembaga kesenian(IKK)
Persentase organisasi/grup
kesenian yang dibina
Kebudayaan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase organisasi/grup kesenian yang dibina
Jumlah pelaku jasa
pariwisata yang
dibina/disertifikasi
Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina/disertifikasi
Jumlah destinasi wisata Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah destinasi wisata
Jumlah regulasi tentang
destinasi pariwisata
Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah regulasi tentang destinasi pariwisata
Halaman - 23
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Jumlah gedung
kesenian/sarana
penyelenggaraan seni dan
budaya (IKK/SPM)
Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Capaian SPM
Bidang Kesenian
Jumlah gedung kesenian per 10000 penduduk
Jumlah kawasan wisata
yang telah memiliki sarana
prasarana yang memadai
Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kawasan wisata yang telah memiliki sarana prasarana yang
memadai
Jumlah industri jasa usaha
pariwisata
Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah industri jasa usaha pariwisata
Persentase masterplan
terhadap jumlah kawasan
wisata
Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase masterplan terhadap jumlah kawasan wisata
Jumlah kunjungan
wisatawan Domestik (IKK)
Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah capaian kinerja kunjungan wisatawan domestik
se-Kabupaten x 100%
Jumlah seluruh kunjungan wisata
se-KabupatenJumlah kunjungan
wisatawan Asing (IKK)
Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah capaian kinerja kunjungan wisatawan asing
se-Kabupaten x 100%
Jumlah seluruh kunjungan wisata
se-KabupatenJumlah Kelompok Sadar
Wisata
Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Kelompok Sadar Wisata
4 2 1 Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi yang
disertai dengan pemerataan
Dokumen RPJPD Yang telah
ditetapkan oleh Perda
Kabupaten (Awal periode
RPJPD 2005-2025) (IKK)
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/tidak
Dokumen RPJMD Yang
telah ditetapkan oleh Perda
Kabupaten (Awal periode
RPJPD 2010-2015) (IKK)
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/tidak
Dokumen RKPD Yang telah
ditetapkan oleh Perkada
Kabupaten (Tahunan) (IKK)
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/tidak
Nilai LAKIP minimal Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Nilai LAKIP
Penyampaian Dokumen
LKPJ (Tahunan) tepat
waktu
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Tepat Waktu/Tidak
Halaman - 24
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Penyampaian Dokumen
LKPJ (Lima Tahunan) tepat
waktu
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Tepat Waktu/Tidak
Persentase Rencana
Program dan Realisasi
antara RPJMD terhadap
RKPD (IKK)
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Program RKPD Tahun n x 100%
Program RPJMD pada Tahun berkesesuaian RKPD
Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Dokumen BTDA (IKK) Statistik Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/tidak
Dokumen PDRB Kabupaten
(IKK)
Statistik Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/tidak
Dokumen PDRB Kecamatan
(IKK)
Statistik Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/tidak
Dokumen IPM Statistik Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/tidak
Dokumen KDA Statistik Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/tidak
Tersedianya informasi
peluang usaha sektor /
bidang usaha unggulan
(SPM)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Capaian SPM
Bidang Penanaman
Modal
Ada/tidak
Terselenggaranya fasilitasi
pemerintah daerah dalam
rangka kerjasama
kemitraan antara Usaha
Mikro, Kecil Menegah dan
Koperasi (UMKMK) Tingkat
Kabupaten / Kota dengan
Pengusaha Tingkat Provinsi
/ Nasional (SPM)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Capaian SPM
Bidang Penanaman
Modal
Ada/tidak
Halaman - 25
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Terlenggaranya promosi
peluang penanaman modal
kabupaten / kota (SPM)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Capaian SPM
Bidang Penanaman
Modal
Ada/tidak
Terimplementasikannya
Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE)
(SPM)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Capaian SPM
Bidang Penanaman
Modal
kelembagaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
satu pintu yang didukung SPIPISE
Terselenggaranya pelayanan
perizinan dan non perizinan
bidang penanaman modal
melalui Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di Bidang
Penanaman Modal berupa
Pendaftaran Penanaman
Modal Dalam Negeri, Tanda
Daftar Perusahaan (TDP)
dan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP). (SPM)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Capaian SPM
Bidang Penanaman
Modal
Ada/tidak
Jumlah investasi berskala
nasional (PMDN/PMA) (IKK)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi
berskala nasional
(PMDN/PMA) (IKK)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Rasio daya serap tenaga
kerja (IKK)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN
Jumlah Seluruh PMA/PMDN
Halaman - 26
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Kenaikan / penurunan Nilai
Realisasi PMDN (milyar
rupiah) (IKK)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi PMDN Tahun evaluasi - Realisasi PMDN
Tahun sebelum evaluasi x 100%
Realisasi PMDN sebelum evaluasi
Peraturan Daerah tentang
Badan Usaha Milik Daerah
dan Penyertaan Modal
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Sekretariat
Daerah - Bagian
Ekbang
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
4 2 2 Meningkatnya pendapatan
masyarakat
Terselenggaranya
Bimbingan Pelaksanaan
Kegiatan Penanaman Modal
kepada Masyarakat Dunia
Usaha (SPM)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Capaian SPM
Bidang Penanaman
Modal
Ada/Tidak
Terselenggaranya Sosialisasi
Kebijakan Penanaman
Modal kepada Masyarakat
Dunia Usaha (SPM)
Penanaman Modal Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Laporan Capaian SPM
Bidang Penanaman
Modal
Ada/Tidak
Dokumen tentang
perencanaan
pengembangan
perekonomian daerah
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Dokumen tentang
perencanaan
pengembangan sumber
daya alam
Perencanaan Pembangunan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
4 2 3 Menurunnya tingkat
pengangguran
Angka partisipasi angkatan
kerja (IKK)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Angakatan kerja 15 Tahun ke atas x 100%
Jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas
Angka sengketa pengusaha-
pekerja per tahun (IKK)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah sengketa pengusaha pekerja x 100%
Jumlah perusahaan
Tingkat partisipasi
angkatan kerja (IKK)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%
Jumlah penduduk usia kerja (15-64) Tahun
Pencari kerja yang
ditempatkan (IKK)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlsh pencari kerja yang ditempatkan x 100%
Jumlah pencari kerja yang mendaftar
Halaman - 27
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Tingkat pengangguran
terbuka (IKK)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja x 100%
Jumlah penduduk angkatan kerja
Keselamatan dan
perlindungan (IKK)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah perusahaan yang menerapkan
K3 pada Tahun ke n x 100%
Jumlah perusahaan
di wilayah kabupaten pada Tahun nPerselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah
daerah (IKK)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan
pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n x 100%
Jumlah kejadian perselisihan buruh dan
pengusaha dengan kebijakan pemdaAngka Kecelakaan Kerja Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Angka Kecelakaan Kerja
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi (SPM)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Perencanaan,
Pelatihan dan
Penempatan (P3TK)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis masyarakat (SPM)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Perencanaan,
Pelatihan dan
Penempatan (P3TK)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
masyarakat
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan (SPM)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Perencanaan,
Pelatihan dan
Penempatan (P3TK)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)
(SPM)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial
dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Besaran Pekerja/buruh
yang menjadi peserta
Jamsostek (SPM)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial
dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek
Besaran pemeriksaan
perusahaan (SPM)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial
dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
Besaran pemeriksaan perusahaan
Halaman - 28
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Besaran pengujian
peralatan di perusahaan
(SPM)
Ketenagakerjaan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Capaian SPM
Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial
dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
Besaran pengujian peralatan di perusahaan
4 3 1 Meningkatnya pemasaran
produksi barang dan jasa
Kontribusi Sektor
Perdagangan Terhadap
PDRB (IKK)
Perdagangan Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan x 100%
Jumlah PDRB
Eksport Bersih Perdagangan
(IKK)
Perdagangan Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
nilai ekspor bersih = nilai ekspor - nilai impor
Cakupan bina Kelompok
pedagang/Usaha Informal
(IKK)
Perdagangan Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal
yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n x 100%
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal
4 3 2 Meningkatnya nilai
investasi pembangunan
Drainase dalam kondisi
baik/ pembuangan aliran
air tidak tersumbat
Pekerjaan Umum Dinas Tata Kota,
Kebersihan, dan
Pertamanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
Rasio tempat pemakaman
umum per satuan
penduduk (IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Tata Kota,
Kebersihan, dan
Pertamanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum x 100%
Jumlah penduduk
Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi baik
(IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Panjang jalan kondisi baik
Panjang jalan seluruhnya
Rasio Jaringan Irigasi(IKK) Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Panjang saluran irigasi
Luas lahan budidaya pertanian
Rasio tempat ibadah per
satuan penduduk (IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah tempat ibadah x 1.000
Jumlah penduduk
Persentase rumah tinggal
bersanitasi (IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah rumah tinggal bersanitasi x 100%
Jumlah rumah tinggal
Rasio rumah layak huni
(IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah rumah layak huni
Jumlah penduduk
Rasio permukiman layak
huni (IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Luas pemukiman layak huni
Luas wilayah pemukiman
Panjang jalan dilalui Roda 4
(IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Panjang jalan (Km)
Jumlah penduduk
Halaman - 29
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Jalan Penghubung dari
ibukota kecamatan ke
kawasan pemukiman
penduduk (mimal dilalui
roda 4) (IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kawasan pemukiman penduduk
yang belum dilalui kendaraan roda 4 x 100%
Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik ( > 40
KM/Jam ) (IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik x 100%
Panjang jalan seluruh kabupaten di daerah tersebut
Panjang jalan yang memiliki
trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air (minimal
1,5 m) (IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Panjang jalan yang memiliki trototar dan drainase (Km) x 100%
Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)
Sempadan jalan yang
dipakai pedagang kaki lima
atau bangunan rumah liar
(IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima
atau bangunan rumah liar (Km) x 100%
Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)
Sempadan sungai yang
dipakai bangunan liar (IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Panjang sempadan sungai dipakai bangunan liar (Km) x 100%
Panjang seluruh drainase di daerah Kabupaten
Drainase dalam kondisi
baik/ pembuangan aliran
air tidak tersumbat (IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) x100%
Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten
Pembangunan turap di
wilayah jalan penghubung
dan aliran sungai rawan
longsor lingkup
kewenangan kota (IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah lokasi pembangunan turup di wilayah
jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor x 100%
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor
Luas irigasi Kabupaten
dalam kondisi baik(IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik x 100%
Luas irigasi kabupaten
Lingkungan
Pemukiman(IKK)
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Luas kawasan kumuh x 100%
Luas wilayah
Rumah tangga pengguna air
bersih (IKK)
Perumahan Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih x 100%
Jumlah seluruh rumah tangga
Rumah tangga ber-Sanitasi
(IKK)
Perumahan Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah rumah tangga pengguna ber sanitasi x 100%
Jumlah seluruh rumah tangga
Lingkungan pemukiman
kumuh (IKK)
Perumahan Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Luas lingkungan pemukiman kumuh x 100%
Luas wilayah
Rumah layak huni (IKK) Perumahan Dinas Pekerjaan
Umum
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah rumah layak huni x 100%
Jumlah seluruh rumah
Halaman - 30
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Jumlah uji kir angkutan
umum (IKK)
Perhubungan Dinas
Perhubungan
Laporan Hasil Survei
dan atau Sensus
Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap
angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di
dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalanJumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis
(IKK)
Perhubungan Dinas
Perhubungan
Laporan Hasil Survei
dan atau Sensus
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (IKK)
Angkutan darat (IKK) Perhubungan Dinas
Perhubungan
Laporan Hasil Survei
dan atau Sensus
Jumlah angkutan darat x 100%
Jumlah penumpang angkutan laut
Kepemilikan KIR angkutan
umum (IKK)
Perhubungan Dinas
Perhubungan
Laporan Hasil Survei
dan atau Sensus
Jumlah angkutan umum tidak
memliki KIR pada Tahun n x 100%
Jumlah angkutan umum pada Tahun n
Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR) (IKK)
Perhubungan Dinas
Perhubungan
Laporan Hasil Survei
dan atau Sensus
Jangka waktu proses pengujian angkutan umum
Biaya pengujian kelayakan
angkutan umum (IKK)
Perhubungan Dinas
Perhubungan
Laporan Hasil Survei
dan atau Sensus
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Pemasangan Rambu-rambu
(IKK)
Perhubungan Dinas
Perhubungan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n x 100%
Jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia
Tersedianya angkutan
umum yang melayani
wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk
jaringan jalan
Kabupaten/Kota (SPM)
Perhubungan Dinas
Perhubungan
Laporan Capaian SPM
Bidang Perhubungan
Ada/Tidak
4 4 1 Meningkatnya ketahanan
pangan dan gizi masyarakat
Pembinaan masyarakat di
lokasi transmigrasi dalam
meningkatkan ketahanan
pangan
Transmigrasi Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan masyarakat di lokasi transmigrasi dalam meningkatkan
ketahanan pangan
Meningkatkan Komunikasi
Sistem kelembagaan di
lokasi Transmigrasi dan
Koordinasi Lintas Sektor
Transmigrasi Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Meningkatkan Komunikasi Sistem kelembagaan di lokasi Transmigrasi
dan Koordinasi Lintas Sektor
Misi 5 Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
5 1 1 Meningkatnya usaha
rehabilitasi lahan pasca
tambang
prosentase luasan lahan
dan/atau tanah
untuk produksi biomassa
yang telah ditetapkan dan
diinformasikan status
kerusakannya (SPM)
Lingkungan Hidup Badan
Lingkungan Hidup
Daerah
Laporan Capaian SPM
Bidang Lingkungan
Hidup
prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
Persentase Penduduk
berakses air minum (IKK)
Lingkungan Hidup Badan
Lingkungan Hidup
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Penduduk berakses air minum x 100%
Jumlah penduduk
Halaman - 31
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Persentase Luas
Pemukiman yang tertata
(IKK)
Lingkungan Hidup Badan
Lingkungan Hidup
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Luas area pemukiman tertata x 100%
Luas area pemukiman keseluruhan
5 1 2 Meningkatnya efektivitas
dan efisiensi pengelolaan
sumber daya alam
jumlah perusahaan yang
memiliki Izin Usaha
ketenagalistrikan Sendiri
(IUKS)
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
jumlah perusahaan yang memiliki Izin Usaha ketenagalistrikan
Sendiri (IUKS)
rasio elektrifikasi Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
rasio elektrifikasi
rasio desa berlistrik Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
rasio desa berlistrik
jumlah kapasitas terpasang
pembangkit listrik energi
baru terbarukan PLTS
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan
PLTS
jumlah kapasitas terpasang
pembangkit listrik energi
baru terbarukan PLT
Biomas
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan
PLTU Biomas
jumlah kapasitas terpasang
pembangkit listrik energi
baru terbarukan PLT Biogas
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan
PLT Biogas
jumlah kontribusi PDRB
sektor pertambangan (IKK)
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan x 100%
Jumlah PDRB
perusahaan yang tertib
pelaporan
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
perusahaan yang tertib pelaporan
persentase luas IUP yang
diawasi (IUP Operasi
Produksi)
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
persentase luas IUP yang diawasi (IUP Operasi Produksi)
persentase luas IUP yang
diawasi (IUP Eksplorasi)
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
persentase luas IUP yang diawasi (IUP Eksplorasi)
persentase luas IPR yang
diawasi
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
persentase luas IPR yang diawasi
Persentase Penanganan
Sampah di Wilayah
Perkotaan (IKK)
Lingkungan Hidup Dinas Tata Kota,
Kebersihan, dan
Pertamanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Volume sampah yang ditangani x 100%
Volume produksi sampah
Rasio tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan
penduduk (IKK)
Lingkungan Hidup Dinas Tata Kota,
Kebersihan, dan
Pertamanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah daya tampung TPS (m3) x 100%
Jumlah penduduk
Halaman - 32
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
5 1 3 Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
Izin pemanfaatan Air Tanah Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
AMDAL (IKK)
Lingkungan Hidup Badan
Lingkungan Hidup
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah perusahaan wajib AMDAL
yang telah diawasi x 100%
Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL
persentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan
yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran
air (SPM)
Lingkungan Hidup Badan
Lingkungan Hidup
Daerah
Laporan Capaian SPM
Bidang Lingkungan
Hidup
persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
persentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan
administratif dan teknis
pencegahan pencemaran
udara (SPM)
Lingkungan Hidup Badan
Lingkungan Hidup
Daerah
Laporan Capaian SPM
Bidang Lingkungan
Hidup
persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan
sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan
teknis pencegahan pencemaran udara
Pencemaran Status mutu
air (IKK)
Lingkungan Hidup Badan
Lingkungan Hidup
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber
data air yang dipantau mutualnya x 100%
Jumlah kawasan pemukiman atau industri
dan sumber mata aircakupan penghijauan
untuk wilayah rawan
longsor dan sumber mata
air (IKK)
Lingkungan Hidup Badan
Lingkungan Hidup
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor
dan sumber mata air x 100%
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber
mata airPersentase luas wilayah
perairan yang diawasi
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan
dan Perikanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase luas wilayah perairan yang diawasi
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan Kritis (IKK)
Kehutanan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi x 100%
Luas total hutan dan lahan kritis
Kerusakan Kawasan Hutan
(IKK)
Kehutanan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Luas kerusakan kawasan hutan x 100%
Luas kawasan hutan
Kontribusi sektor
kehutanan terhadap PDRB
(IKK)
Kehutanan Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan x 100%
Jumlah PDRB
5 1 4 Meningkatnya kualitas
penataan ruang
Dokumen tentang
perencanaan pembangunan
infrastruktur wilayah
Penataan Ruang Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
RTRW yang disahkan
dengan Peraturan Daerah
Penataan Ruang Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Halaman - 33
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Rencana Detil Tata Ruang
yang disahkan dengan
Peraturan Daerah
Penataan Ruang Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Dokumen kajian
lingkungan hidup strategis
Penataan Ruang Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Ada/Tidak
Informasi mengenai
Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah kabupaten/kota
beserta rencana rincinya
melalui peta analog dan
peta digital (SPM)
Penataan Ruang Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Capaian SPM
Bidang Penataan
Ruang
Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan
peta digital
Terlaksananya penjaringan
aspirasi masyarakat melalui
forum konsultasi publik
yang memenuhi syarat
inklusif dalam proses
penyusunan RTR dan
program pemanfaatan
ruang, yang dilakukan
minimal 2 (dua) kali setiap
disusunnya RTR dan
program pemanfaatan
ruang (SPM)
Penataan Ruang Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Capaian SPM
Bidang Penataan
Ruang
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum
konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses
penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan
minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program
pemanfaatan ruang
Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang sesuai
dengan Peraturan Daerah
tentang RTR wilayah
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya (SPM)
Penataan Ruang Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Capaian SPM
Bidang Penataan
Ruang
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang
sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya
Terlaksanakannya tindakan
awal terhadap pengaduan
masyarakat tentang
pelanggaran di bidang
penataan ruang, dalam
waktu 5 (lima) hari kerja
(SPM)
Penataan Ruang Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Capaian SPM
Bidang Penataan
Ruang
Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat
tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima)
hari kerja
Rasio bangunan ber- IMB
per satuan bangunan (IKK)
Penataan Ruang Dinas Tata Kota,
Kebersihan, dan
Pertamanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah bangunan ber-IMB
Jumlah bangunan
Halaman - 34
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan
Ruang publik yang berubah
peruntukannya (IKK)
Penataan Ruang Dinas Tata Kota,
Kebersihan, dan
Pertamanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha) x 100%
Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)
Jumlah penetapan
kebijakan mengenai
RDTRK, RTRK, dan RTBL
(IKK)
Penataan Ruang Dinas Tata Kota,
Kebersihan, dan
Pertamanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah penetapan kebijakan mengenai
RDTRK, RTRK, dan RTBL x 100%
Jumlah RDTRK, RTRK, dan RTBL yang harusnya ditetapkan
Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah
ber HPL/HGB (IKK)
Penataan Ruang Dinas Tata Kota,
Kebersihan, dan
Pertamanan
Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Luas ruang terbuka hijau x 100%
Luas wilayah ber HPL/HGB
BUPATI BELITUNG TIMUR,
BASURI TJAHAJA PURNAMA
Halaman - 35
FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPANINDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KOP SURAT SESUAI INSTANSI
KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMURNOMOR : /2013
TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…..) KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPALA (…nama SKPD….) KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama PemerintahDaerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan IndikatorKinerja Utama di Lingkungan (…nama SKPD…);
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimanadimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur danditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (…nama SKPD…)
Mengingat : 1.
2.
3. Dst……MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATENBELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATORKINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…)KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (…nama SKPD…)Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan danbagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktumKESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh(…nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkanrencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dananggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusunlaporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasipencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis(Renstra) (...nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur Tahun2010-2015.
LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2011-2015.
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktumKESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator KinerjaUtama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkandalam bentuk Keputusan Kepala (…nama SKPD…) KabupatenBelitung Timur.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamKeputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikansebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Manggarpada tanggal ………………..KEPALA (…nama SKPD……)Kabupaten Belitung Timur,
(Nama Lengkap dan Titel)(Pangkat /Golongan)(NIP. ……………………)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUPATI BELITUNG TIMUR,
BASURI TJAHAJA PURNAMA
FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMADI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…)KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Nama SKPD :………………………Tugas :………………………Fungsi : 1..………………….
2.…………………..3. dst
No. Sasaran strategis Indikator KerjaUtama SKPD
Bidang Urusan Unit SKPDPenanggungjawab
Sumber Data Keterangan
Sasaran RenstraSKPD
Sasaran RPJMDyang diacu
KEPALA SKPDttd
(Nama Lengkap dan Titel)(Pangkat /Golongan)(NIP. ……………………)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUPATI BELITUNG TIMUR,
BASURI TJAHAJA PURNAMA
LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMURNOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2011-2015.