K A T A P E N G A N T A R - bandungkab.go.id · ... Jumlah Rukun Warga : 164 RW 4) Jumlah Rukun Tetangga : 572 RT 1.3. TUGAS ... Bidang Pekerjaan Umum; e). Bidang Penataan Ruang;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Soreang 2016 1

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, pada saat ini kami telah dapat menyampaikan evaluasi Laporan Akhir Tahun

mengenai pelaksanaan kebijakan kegiatan program prioritas dibidang pemerintahan,

pelaksanaan bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan dalam mengukur keberhasilan

kinerja selama tahun 2016 pada unit organisasi Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten

Bandung dalam bentuk “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Tahun 2016”.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk

pertanggung jawaban dari salah satu tugas dan Kewajiban Camat dalam melaksanakan

seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan yang

telah dilimpahkan (didelegasikan) oleh Bupati kepada Camat dan tugas serta fungsi

Kecamatan sebagai lembaga teknis kewilayahan unsur pendukung pelaksana kebijakan

pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan merupakan wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah, diantaranya mensukseskan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran,

serta strategi program prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas

pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan,

perekonomian pemantapan pembangunan perdesaan, peningkatan ekonomi kerakyatan yang

berdaya saing dan program lainnya yang diaplikasikan ke dalam Visi, Misi dan Program

Kegiatan dalam Satuan Kerja Kantor Kecamatan Soreang yaitu "Terwujudnya Kecamatan

Soreang yang sebagai Ibu Kota Kabupaten menuju Kecamatan terdepan dalam menunjang

Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bandung”

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang bersifat

membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam

proses penyusunan laporan ini, Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan taufik, hidayah

dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Soreang , Januari 2016

CAMAT SOREANG

-

Drs.H.ARIA WIWAHA,M.Si

Pembina Tkt I

NIP. 196406211 199312 1 001


D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ................................................................................... 1

DAFTAR ISI ................................................................................... 2

BAB. I PENDAHULUAN .................................................................. 3

1.1. Latar Belakang ................................................................ 3-4

1.2. Gambaran Umum Daerah....... ......................................... 4-6

1.3. Tugas dan fungsi............................................................... 6-8

1.4. Struktur Organisasi............................................................ 8

1.5. Landasan Hukum.............................................................. 9

BAB. II PERENCANAAN KINERJA .................................................. 10

2.1. Rencana Strategis 2010-2016 ........................................... 1- 13

2.2. Visi dan Misi Kecamatan Soreang...................................... 13-14

2.3. Indikator Kinerja Utama.................................................... 14-15

2.4. Perjanjian Kinerja 2016..................................................... 15-16

2.5. Perencanaan Hasil Riviu………………………………… 16-20

2.6. Renstra…………………………………………………… 20

BAB . III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................. 21

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .......................................... 21-22

3.2. Capaian Indikator Kinerja.................................................. 22-25

3.3. Capaian Sasaran Strategis.................................................. 26-50

3.4. Akuntabilitas Keuangan..................................................... 51-58

BAB. IV PENUTUP ............................................................................... 59-60

LAMPIRAN :………………………………………………………………….


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraaan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and

services dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan Good Governance. Agar ini bisa

terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu

pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya

koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan

merupakan tantangan tersendiri. Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini,

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan

pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek

penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan

kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera. Dalam upaya menggerakkan segenap

potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah

sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan,

sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan

tantangan yang semakin berat.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi merupakan

harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-

undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam undang-undang tersebut diatas disebutkan

bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas


dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Instruksi Presiden republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah

Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan

suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Disamping itu LKIP juga berperan sebagai alat

kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam

perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten

Bandung Tahun 2010 – 2016, Rencana Kerja kecamatan Soreang dan mengacu Inpres Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, maka LKIP Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana

yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian

sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai atas kinerja dan pembandingan capaian

indikator kinerja.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Keadaan Umum

Kecamatan Soreang sebagai salah satu Kecamatan dari 31 Kecamatan yang

ada di wilayah Kabupaten Bandung, secara topograpis merupakan daerah yang

relatip datar yang memiliki ketinggian 700 M diatas permukaan laut, dengan curah

hujan rata-rata 781 mm/tahun dengan suhu udara minimal 21 derajat Celcius

maksimal 31 derajat celcius. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cangkuang dan Katapang

- Sebelah Selatan : Kecamatan Cangkuang dan Pasirjambu


- Sebelah Timur : Kecamatan Cangkuang dan Katapang

- Sebelah Barat : Kecamatan Pasirjambu dan Kutawaringin

Kedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Soreang berada di wilayah

Desa SOREANG yang memiliki jarak +1 Km dari pusat Ibu Kota Kabupaten

Bandung di Soreang, terletak pada posisi ketinggian lebih kurang 700 m di atas

permukaan laut dan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 781 mm per tahun,

dengan temperatur udara berkisar antara 21 oC – 31

oC.

B. Sejarah

Kecamatan Soreang diresmikan menjadi kecamatan definitif pada Tahun

2006 sebagai pemekaran dari wilayah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, yang saat ini telah

mengalami perkembangan kemajuan yang cukup pesat, mulai dari infrastruktur

sarana perhubungan peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan daya beli

serta starta sosial masyarakatnya.

C. Potensi wilayah

Kedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Soreang berada di wilayah Desa

Soreang Kecamatan Soreang, memiliki data statis sebagai berikut :

a. Tinggi Pusat Pemerintahan dari permukaan laut : 700 m

b. Suhu minimum /maximum : 21 oC - 31

oC

c. Jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan :

- Desa terjauh : 5 Km

- Ibu Kota Kabupaten Bandung : 1 Km

- Ibu Kota Provinsi Jawa Barat : 17 Km

d. Topologi Wilayah

- Datar sampai berombak : 40 %

- Berombak sampai berbukit : 30 %

- Berbukit sampai bergunung : 30 %

e. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Soreang sebanyak : 3.875,046 Ha, meliputi 10

(sepuluh) wilayah desa, yaitu :

- Desa Soreang : 231,00 ha

- Desa Sadu : 158,50 ha

- Desa Panyirapan : 244,10 ha

- Desa Sukajadi : 542,10 ha


- Desa Pamekaran : 209,70 ha

- Desa Karamatmulya : 382,00 ha

- Desa Sukanagara : 153,20 ha

- Desa Cingcin : 190,60 ha

- Desa Sekarwangi : 116 ha

- Desa Parungserab : 198,00 ha

JUMLAH : 2.425,20 Ha

f. Kependudukan

Perkembangan Jumlah penduduk Kecamatan Soreang sebanyak : 103.690 jiwa

terdiri dari :

Laki –laki : 52.644 orang

Perempuan : 51.046 orang

Jumlah KK : 30125 KK

Kepadatan Penduduk/Km2 : 23,77/ Km2

g. Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan

1) Jumlah Desa : 10 Desa

2) Jumlah Dusun : 38 Dusun

3) Jumlah Rukun Warga : 164 RW

4) Jumlah Rukun Tetangga : 572 RT

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan

Daerah, menegaskan bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai perangkat daerah,

yang berarti memimpin penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, serta memiliki kewenangan membuat

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan Kecamatan adalah sebagai Lembaga Pelaksana Teknis Kewilayahan

merupakan unsur pendukung pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan

merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang

Camat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

dalam pasal 14 ditegaskan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana


diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan

sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat, sebagaimana diatur dalam pasal

1 Ayat 6 menjelaskan bahwa Pelimpahan urusan Pemerintahan adalah Pendelegasian atau

Penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan Perizinan,

Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Penyelenggaraan, Pengawasan,

Penetapan serta Pengumpulan Data dan Informasi dan Kewenangan lain yang

dilimpahkan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam pasal 12 ayat 1 ditegaskan bahwa sebagian urusan wajib yang dilimpahkan

Bupati kepada Camat antara lain :

a). Bidang Pendidikan;

b). Bidang Kesehatan;

c). Bidang Lingkungan Hidup;

d). Bidang Pekerjaan Umum;

e). Bidang Penataan Ruang;

f). Bidang Perencanaan Pembangunan;

g). Bidang Perumahan;

h). Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

i). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

j). Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

k). Bidang Ketenagakerjaan;

l). Bidang Ketahanan Pangan;

m). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

n). Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

o). Bidang Perhubungan;

p). Bidang Komunikasi dan Informasi;

q). Bidang Pertanahan;

r). Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;

s). Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

t). Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

u). Bidang Sosial;

v). Bidang Kebudayaan;

w). Bidang Statistik;

x). Bidang Kearsipan;

y). Bidang Perpustakaan.


Kemudian dalam pasal 12 ayat 2 juga dipertegas bahwa sebagian urusan pilihan

yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 2 meliputi

bidang-bidang :

a. Bidang Perikanan;

b. Bidang Pertanian dan Peternakan;

c. Bidang Kehutanan;

d. Bidang Pariwisata;

e. Bidang Industri;

f. Bidang Perdagangan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Soreang

CAMAT

SEKRETARIS KECAMATAN

SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN

SEKSI

PEMBANGUNAN

SEKSI SOSIAL

BUDAYA

SEKSI

TRAMTIBUM

SEKSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

UMUM

JABATAN FUNGSIONAL


1.5. Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ini disusun berdasarkan beberapa

landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP};

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung.

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi , dan

Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

13. Keputusan Bupati Bandung Nomor :137.1/Kep.804-Otda/2016 Tentang

Perlimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Soreang.

---ooOoo---


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2010-2016

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung adalah merupakan

dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan

potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini

Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten

Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai

dengan Tahun 2016.

Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dibuat pada masa

jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi

akuntabel. Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tersebut ditujukan untuk

mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2016. Penyusunan

Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang

simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2016 dengan

melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten

Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Soreang Kabupaten

Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Soreang Kabupaten

Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Didalam

Renja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang

diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.


2.2. VISI DAN MISI KECAMATAN SOREANG

2.2.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang.

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi, Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan

Soreang menghadapi sejumlah permasalahan, tantangan dan atau ancaman yang sangat

komplek dengan berbagai dimensinya seperti : kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan

kerja, pelestarian dan penyelamatan lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karenanya untuk

membangun masyarakat dan pemerintahan yang lebih baik dimasa mendatang pada RPJMD

Tahun 2010-2016 memberi prioritas pada upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut

diatas, termasuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang yang ada

Kabupaten Bandung telah menentukan Visi yang akan dicapai yaitu: "Memantapkan

Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, yang

Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan", Dalam rangka

mencapai visi tersebut maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan

arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan

dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Misi Kabupaten Bandung

adalah :

a. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Government And Clean

Government);

b. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Memantapkan Kesalehan

Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa);

c. Memantapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan

berkelanjutan;

d. Menggali menumbuhkembangkan dan melestarikan Budaya Sunda serta kearifan

lokal lainnya;

e. Memantapkan Pembangunan Perdesaan;

f. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Intranstruktur serta keterpaduan

pemanfaatan Tata Ruang Wilayah;

g. Meningkatkan Partisipasi Sektor Swasta, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan

Daya Saing Daerah.


Dengan dinaungi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut dalam

melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan, Kecamatan

Soreang memiliki Visi yaitu”

"Terwujudnya Kecamatan Soreang yang sebagai Ibu Kota Kabupaten

menuju Kecamatan terdepan dalam menunjang Visi dan Misi Pemerintahan

Kabupaten Bandung”

Visi tersebut mengandung makna bahwa kecamatan Soreang mengupayakan

terwujudnya masyarakat yang tertib, religius, aman, dan mandiri, melalui pelayanan

terbaik yang berusaha diberikan dan pembangunan yang bersifat sabilulungan atau

kebersamaan.

2.2.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Aparat Kecamatan Yang Professional;

- Mewujudkan Lingkungan Yang Tertib dan Bersih;

- Mewujudkan Peningkatan Pembangunan yang Berkelanjutan;

- Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa.

Kecamatan Soreang juga memiliki Moto Pelayanan, Filosofi Pelayanan dan

Maklumat Pelayanan dan juga Filosofi Pembangunan yang diharapkan dapat menjadi

semangat untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Soreang,

Moto Pelayanan

Kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami, Kebahagiaan Anda adalah harapan layanan

terbaik kami

Filosofi Pelayanan

Senyum, Salam, Sapa, Simpati, Sigap, Simpel, Sederhana, Sesuai, dan Sempurna;

Janji /Maklumat Pelayanan

“ Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar

Pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap

menerima segala sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku “

Filosofi Pembangunan

“ Berat sama dipikul ringan sama dijingjing “

Sareundeuk Saigeul Sabobot Sapihanean. Repug Jukung Sauyunan, Rampak Gawe

Babarengan “

2.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan


visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil

yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai

Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2010-2016 sebanyak 8 sasaran strategis.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Soreang

TUJUAN SASARAN

Meningkatkan Kecamatan Soreang Yang

Maju dan Mandiri

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Publik

2. Terwujudnya Kecamatan Soreang Yang

Maju dan Mandiri

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan sumber daya aparatur Peningkatan sumber daya aparatur

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

penyusunan dan pelaksanaan pembangunan

di desa

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penyusunan dan pelaksanaan pembangunan

di desa

Meningkatkan kapasitas lembaga dan

aparatur pemerintah desa

Peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur

pemerintah desa

Meningkatkan kinerja penyelenggara

keamanan dan ketertiban

Peningkatan kinerja penyelenggara keamanan

dan ketertiban

Meningkatkan kapasitas pemerintah

kecamatan

Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan

Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan

prasarana umum di wilayah kecamatan

Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan

prasarana umum di wilayah kecamatan

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan

yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan

kinerja utama kecamatan Soreang adalah:


Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Tahun 2017

Kecamatan Soreang

No. Sasaran Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Formulasi

1 Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan

administratif yang ditindaklanjuti.

70 %

100 %

2 Terwujudnya

Kecamatan Soreang

yang Maju dan Mandiri

a. Tingkat Perkermbangan Desa;

b. Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan Segabian

Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada

Camat.

70 %

70 %

3 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan

a. Nilai AKIP Kecamatan Soreang

b. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang

sudah ditingdaklanjuti

B

100 %

2.4. PERJANJIAN KINERJA 2016

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja hasil Reiviu tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan

untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program

atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang

tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun

2016 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2010-

2016, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, Dokumen Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2016, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016. Kecamatan

Soreang Kabupaten Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian

sebagai berikut:


Perjanjian Kinerja Kecamatan Soreang

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1

Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Prosentase keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti.

70 %

100 %

2 Terwujudnya

Kecamatan Soreang

yang Maju dan

Mandiri


b. Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan

Sebgian Urusan Pemerintahan dari

Bupati Kepada Camat.

70 %

70 %

3 Meningkatnya


Kecamatan


b. Prosentase temuan BMD/Aset dalam

Kondisi Baik;

c. Rata-rata Nilai SKP

B

90 %

85 %

2.5 PERENCANAAN HASIL REVIU

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1

Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik

c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

d. Prosentase keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti.

70 %

100 %

2 Terwujudnya

Kecamatan Soreang

yang Maju dan

Mandiri


b. Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan

Sebgian Urusan Pemerintahan dari

Bupati Kepada Camat.

70 %

70 %


3 Meningkatnya


Kecamatan


b. Prosentase BMD/Aset dalam kondisi

baik;

c. Rata-rata Nilai SKP

B

90 %

85 %

2.5.1 HASIL KAJIAN INTERNAL

Dalam RANGKa meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitaskinerja intans Pemerintahaan

(SAKIP) di Kabupaten Bandung khususnya kualitas Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi

pemerintahan di lingkungan kecamatan Soreang melaksnakan kajian internal terhadap sistem

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Kecamatan Soreang adapun hasil tersebut

adalah :

1. Kajian Internal Terhadap Rencana Si dan misi Bupati Bandung, maka Kecamatan Soreang

Kabupaten Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai di dengan misi ke 8 Bupati

Bandung yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi” dimana tujuan kecamatan Soreang

yang tertuang dalam RPJMD priode 2016-2021 adalah “Meningkatkan Pembangunan

Berkelanjutan serta meningkatkan kualitas aparat profesional” . Setelah dilakukan kajian

internal maka tujuan dari kecamatan Soreang di ganti menjadi “Meningkatkan Kecamatan

Soreang Yang Maju dan Mandiri serta Mieningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal”

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran terhadap sasaran dan indikantor

Kecamatan Soreang , selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka ditetapkan sasaran da

indicator sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Tujuan Sasaran dan Indikator Kecamatan Soreang 2016-2021 setelah kajian

Tujuan Sasaran Indikator

Target

Sebelum Kajian Sesudah

Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian

1. Mewujudkan

peningkatan

pembanguna

berkelanjutan

Meningkatkan

kecamatan

Soreang Yang

Maju dan

Mandiri

Terlaksananyan

Pembangunan

yang merata

1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

Prosentase

ketersediaan

sarana

prasarana

pendukung

pelayanan

publik

1. Indek Kepuasan

Masyarakat (

IKM)

2. Persentase

Keluahan/Penga

duan Pelayanan

Administratif

yang ditindak

Lanjuti

70%

100%


2. Meningkatkan

kualitas SDM

aparatur yang

mendukung

pelaksanaan

Meningkatkan

kecamatan

Soreang Yang

Maju dan

Mandiri

Terwujudnya

Kinerja

Pembangunan

Desa

2. Terwujudnya

Kecamatan

Soreang Yang

Maju dan

Mandri

Prosentase

peningkatan

sistem

pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

1. Tingkat

Perkembangan

Desa

2. Jumlah

Pelaksanaan

pelimpahan

urusan

pemerintahaan

dari Bupati

Kepada Camat

(KDH)

70%

70%

1. Mewujudkan

lingkungan yang

tertib dan bersih

2. Meningkatkan

kualitas aparat

professional

Meningkatkan

kecamatan

Soreang Yang

Maju dan

Mandiri

1. Terwujudnya

lingkungan

yang tertrib

dan bersih

2. Terbinanya

aparat

Kecamatan

yang

profesional

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja Kecamata

Prosentase

ketersediaan

sarana dan

prasarana

persampahan

yang memadai

Prosentase

peningkatan

kualitas SDM

aparatur

1. Nilai Akip

Kecamatan

Soreang

2. Persentase

Temuaan BPK/

Inspektorat

3. Persentasi Aset

Dalam Kondisi

Baik

4. Nilai rata rata

SKP

B

90 %

90%

85%


Tabel. 4.1 Tujuan Sasaran dan Indikator Kecamatan Soreang 2016-2021 setelah kajian

Tujuan Sasaran Indikator

TARGET

KINERJA

SASARAN

PADA TAHUN

1 2 3 4 5

Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian

1. Mewujudkan

peningkatan

pembanguna

berkelanjutan

2. Meningkatkan kualitas

SDM aparatur yang

mendukung

pelaksanaan

Meningkatkan

kecamatan

Soreang Yang

Maju dan

Mandiri

Meningkatkan

kecamatan

Soreang Yang

Maju dan

Mandiri

1. Terlaksananyan

Pembangunan yang

merata

2. Terwujudnya

Kinerja

Pembangunan Desa

1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

2. Terwujudnya

Kecamatan

Soreang Yang

Maju dan

Mandri

Prosentase

ketersediaan

sarana prasarana

pendukung

pelayanan publik

Prosentase

peningkatan

sistem

pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

1. Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM)

2 Persentase

Keluahan/Penga

duan Pelayanan

Administratif

yang ditindak

Lanjuti

- -

25

100

25

100

25

100

25

100


3. Tingkat

Perkembangan

Desa

4. Jumlah

Pelaksanaan

pelimpahan

urusan

pemerintahaan

dari Bupati

Kepada Camat

(KDH)

-

20

25

20

25

20

25

20

25

20


Indikator kinerja adalah ssuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau

merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dlam

mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam

RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang propesional aspiratif dan trasparan.Sedangkan untuk

mewujudkan tujuan Kecamatan Soreang Berupa Meningkatkan Kecamatan Soreang Yang

Maju dan Mandiri serta Mieningkatkan Akuntabilitas Kinerja Interna, maka

Kecamatan Soreang Melaksanakan Kajiaan Terhadap Indikator Kinerja Utama dimana

hasilnya dari kajiaan terhadap Indikator Kinerja utama Sebagai berikut :

Tabel 2,2 Perbandingan Indikator Utama Sebelum dan sesudah

No IKU Sebelum Kajiaan IKU Sesudah Kajiaan

1

2

3.

4.

Prosentase ketersediaan sarana

prasana pendukung pelayanan public

Prosentase peningkatan sistem

pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintah

Presentase Ketersediaan Sarana dan

prasarana Persarna persampahan

yang memadai

Pree ntase peningkatan kualitas

SDM aparatur

1. Indek Kepuasan Masyarkat (IKM)

2. Persentasa keluhan pengaduaan pelayanan

administrasi yang ditindaklanjuti

1. Tingkat perkembangan Desa

2. Jumlah pelaksanaan pelimpahaan urusan

pemerintahaan dari bupati kepada Camat

(KDH)

1. Nilai AKIP kecamatan soreang

2. Persentase Temuaan BPK/ Inspektorat yang

di tindak lanjuti

3. Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik

4. Nilai rata rata SKP


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung selaku pengemban

amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan

dalam dokumen Renstra Tahun 2010-2016 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi

dan visi Kecamatan Soreang.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian

indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas


indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No. Capaian Kinerja Interpretasi

1 >100% Melebihi/Melampaui Target

2 = 100% Sesuai target

3 < 100 % Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau

tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Soreang

Kabupaten Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan

dalam dokumen Renstra 2010-2016 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan

sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan

Soreang Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja

Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran atas indikator kinerja


utama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tahun 2016 menunjukan hasil sebagai

berikut:

Capaian Indikator Kinerja

Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2016

No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

1. Meningkatnya pelayanan bidang administrasi

kependudukan

% 91 106 116

2.

Meningkatnya pelayanan perizinan

penataruang dan pemukiman

% 91 95 104

3. Meningkatnya pelayanan pemberian

perizinan di bidang industri dan

perekonomian masyarakat

% 91 98 108

4.

Meningkatnya pelayanan rekomendasi

bidang ketenagakerjaan

% 91 66 73

5. Meningkatnya pelayanan rekomendasi

bidang kesehatan dan pendidikan

% 91 82 90

6. Meningkatnya pelayanan bidang target PAD % 91 91.35 100.38

7. Terlaksananya pemeliharaan perawatan dan

pembangunan gedung kantor dan rumah

dinas

% 85 85 100

.8. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan

serta pengelolaan kendaraan dinas

% 85 85 100

9. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan

serta pengelolaan asset lainnya

% 85 85 100

10. Meningkatnya disiplin aparatur % 85 85 100

11. Terlaksananya Musrembang Desa dan

Musrenbang Kecamatan

% 95 95 100


12. Tersusunnya dokumen Renja Pembangunan ; % 95 95 100

13. Terlaksananya koordinasi teknis operasional

pelaksanaan tugas UPTD/UPT dalam

pengembangan pemberdayaan masyarakat

% 95 95 100

14. Terbinanya bidang KB dan Pembangunan

Keluarga Sejahtera

% 95 95 100

15. Terpasilitasinya pembinaan organisasi

kepemudaan

% 95 95 100

16. Terbinanya pembinaan Olah Raga % 95 95 100

17. Terbinanya UKM dan Ekonomi Rumah

Tangga

% 95 95 100

18. Terlaksanya fasilitasi pembinaan

pelaksanaan nilai nilai luhur budaya bangsa

% 95 95 100

19. Terpasilitasinya pembinaan dan koordinasi

bidang ketahanan seni budaya agama dan

kepercayaan dan penanganan masalah sosial

kemasyarakatan .

% 95 95 100

20. Terbinanya organisasi lembaga

kemasyarakatan perdesaan

% 95 95 100

21. Terlaksananya pembinaan aparatur Desa % 95 95 100

22. Terlaksananya fasilitasi pengorganisasian

dengan perimbangan keuangan daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan

% 95 95 100

23. Terfasilitasinya dan terbinanya pengumpulan

data bidang pengembangan otda, adm

kependudukan

% 95 95 100

24. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan

produk peraturan perundang-undangan desa

% 95 95 100


satuan perlindungan masyarakat melalui

% 95 95 100


kesiagaan dan penanggulangan bencana serta

peningkatan sumber daya manusia kesatuan

linmas.

26. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam

rangka pelaksanaan sistim swakarsa di

daerah

% 95 95 100

27. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi

dengan aparat keamanan

% 95 95 100

28. Terlaksananya fasilitasi pembinaan

penyelenggaraan Pemilukada

% 95 95 100

29. Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan

program kerja operasional

% 95 95 100

30. Terlaksananya pengelolaan administrasi

keuangan anggaran pendapatan belanja dan

pembiayaan kecamatan

% 95 95 100

31. Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta

pelaporan program kerja kecamatan

% 95 95 100

32. Terlaksananya pendataan potensi daerah % 95 95 100

33. Tersedianya rencana kebutuhan sarana dan

prasarana perlengkapan kantor

% 95 95 100

34. Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan

jalan

% 95 95 100

35. Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi

saluran drainase / gorong-gorong

% 95 95 100

36. Terlaksananya pemeliharaan RTH % 95 95 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 36 indikator kinerja yang

masuk dalam perjanjian kinerja tahun 2016, sebanyak 30 indikator mencapai target 100 %, 4

indikator melebihi target kinerja, sementara 2 indikator lainnya masih belum mencapai target

meskipun salah satunya berada di atas 90 %. Adapun penjelasan capaian indikator kinerja

tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam capaian sasaran strategis berikut:


3.3. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

1. Capaian Sasaran Strategis : Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik melalui

pendekatan pelayanan prima.

Sasaran 1 : Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan

pelayanan prima.

No

. Indikator Kinerja

satuan

2015 %

2016 %

Target Realisasi Target Realisasi

1

Meningkatnya pelayanan

bidang administrasi

kependudukan

% 100 37 37 91 106 116

2


perizinan penataruang dan

pemukiman

% 100 91.41 91.41 91 95 104

3


pemberian perizinan di

bidang industri dan

perekonomian masyarakat

% 100 153 153 91 98 108

4


rekomendasi bidang

ketenagakerjaan

% 100 74 74 91 66 73

5


rekomendasi bidang

kesehatan dan pendidikan

% 100 22.5 22.5 91 82 90

6 Meningkatnya pelayanan

bidang target PAD

% 100 103 103 91 91.35 100.

38

Tingkat keberhasilan sasaran strategis Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan

publik melalui pendekatan pelayanan prima, dijabarkan melalui indikator kinerja sebagai

berikut:


a. Meningkatnya pelayanan bidang administrasi kependudukan

Capaian kinerja indikator Meningkatnya pelayanan bidang administrasi

kependudukan adalah sebesar 106% dari target sebesar 91 % yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

116 % atau lebih dari target yang diperjanjikan. Pelayanan administrasi

kependudukan yang diukur adalah pelayanan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga

(KK) dan Surat Pindah. Pada tahun 2015 pelayanan kartu keluarga mencapai 2.609

permohonan sementara permohonan pembuatan KTP mencapai 722 dan permohonan

Surat Pindah mencapai 264 permohonan atau total pelayanan administrasi

kependudukan mencapai 3.594 permohonan atau mencapai 37 %. Sedangkan pada

tahun 2016 pelayanan kartu keluarga mencapai 6.466 permohonan sementara

permohonan pembuatan KTP mencapai 5.268 dan permohonan Surat Pindah

mencapai 353 permohonan atau total pelayanan administrasi kependudukan

mencapai 12.087 permohonan atau secara rata-rata mencapai 143%. Terdapat

peningkatan yang signifikan antara tahun 2015 dengan 2016 yakni sebesar 143% -

37% = 106 %, sehingga capaian kinerjanya adalah 116%.

Data Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pada Kecamatan Soreang

No Jenis Pelayanan Jumlah

Permohonan

2015

%

Jumlah

Permohonan

2016

%

1. Pelayanan KTP 722 35 5.268 280

2. Pelayanan Kartu

Keluarga

2.609 30 6.466 82

3. Pelayanan Surat

Pindah

264 46 353 67

Total 3.595 111/3=37 12.087 429/3=14

3

143% - 37 % = 106 %

% Capaian 106/91 x 100 = 116 %


b. Meningkatnya pelayanan perizinan penataruang dan pemukiman

Capaian kinerja indikator Meningkatnya pelayanan perizinan penataruang dan

pemukiman adalah sebesar 95% dari target sebesar 91% yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104%

atau lebih dari target yang diperjanjikan.

Data Pelayanan perizinan penataruang dan pemukiman



Permohonan

2015

%

Jumlah

Permohonan

2016

%

1. Jumlah pelayanan

IMB

17.421.000 91.41 18.028.000 104

Total 17.421.000 91.41 18.028.000 104

Dari data tersebut di atas terdapat peningkatan sebesar 12.59% dari capaian tahun lalu

(104%-91.41%)

c. Meningkatnya pelayanan pemberian perizinan di bidang industri dan perekonomian

masyarakat





Data Pelayanan pemberian perizinan di bidang industri dan perekonomian masyarakat

pada Kecamatan Soreang


Permohonan

2015

%

Jumlah

Permohonan

2016

%

1. Jumlah pelayanan

HO

11.300.000 153 6.263.625 108

Total 11.300.000 153 6.263.625 108

.


d. Meningkatnya pelayanan rekomendasi bidang ketenagakerjaan

Capaian kinerja indikator Meningkatnya pelayanan rekomendasi bidang

ketenagakerjaan adalah sebesar 66% dari target sebesar 91% yang direncanakan


73% atau kurang dari target yang diperjanjikan.

Data Pelayanan rekomendasi bidang ketenagakerjaan



Permohonan

2015

%

Jumlah

Permohonan

2016

%

1. Jumlah pelayanan

Kartu Kuning

608 74 548 73

Total 608 74 548 73

e. Meningkatnya pelayanan rekomendasi bidang kesehatan dan pendidikan

Capaian kinerja indikator meningkatnya pelayanan rekomendasi bidang kesehatan

dan pendidikan adalah sebesar 82% dari target sebesar 91% yang direncanakan dalam



Data Pelayanan rekomendasi bidang kesehatan dan pendidikan



Permohonan

2015

%

Jumlah

Permohonan

2016

%

1. Jumlah pelayanan

SKTM Sekolah

146 22 533 89

2. Jumlah pelayanan

SKTM Rumah

Sakit

105 23 373 91

Total 251 45/2=22.5 906 180/2=90


Dari data tersebut di atas terjadi peningkatan sebesar 67.5 % (90%-22.5%) dari

capaian tahun lalu

f. Meningkatnya pelayanan bidang target PAD

Capaian kinerja indikator meningkatnya pelayanan bidang target PAD adalah sebesar

91.35% dari target sebesar 91% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.38% atau lebih dari target

yang diperjanjikan.

Data Pelayanan bidang target PAD



Permohonan

2015

%

Jumlah

Permohonan

2016

%

1. Jumlah pelayanan

bidang target PAD

36.510.375 103 32.391.625 100.38

Total 36.510.375 103 32.391.625 100.38

2. Capaian Sasaran Strategis : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran 2 : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

No

. Indikator Kinerja

satuan

2015 %

2016 %


1

Terlaksananya

pemeliharaan perawatan

dan pembangunan gedung

kantor dan rumah dinas

% 30 30 100 85 85 100

2

Terlaksananya

pemeliharaan dan

perawatan serta

pengelolaan kendaraan

dinas

% 30 30 100 85 85 100


3

Terlaksananya

pemeliharaan dan

perawatan serta

pengelolaan aset lainnya

% 20 20 100 85 85 100

a. Terlaksananya pemeliharaan perawatan dan pembangunan gedung kantor dan rumah

dinas

Capaian kinerja indikator terlaksananya pemeliharaan perawatan dan pembangunan

gedung kantor dan rumah dinas adalah sebesar 85% dari target sebesar 85% yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 100% atau mencapai target yang diperjanjikan.

Data terlaksananya pemeliharaan perawatan dan pembangunan gedung kantor dan

rumah dinas pada Kecamatan Soreang

No Jenis Kegiatan Tahun

2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya pemeliharaan

perawatan dan

pembangunan gedung kantor

dan rumah dinas pada

Kecamatan Soreang

30 100 85 100

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa baik di tahun 2015 maupun 2016 perawatan

maupun pembanguna gedung kantor dan rumah dinas terlaksana dengan baik

b. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan kendaraan dinas

Capaian kinerja indikator Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan

kendaraan dinas adalah sebesar 85% dari target sebesar 85% yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau

sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Data pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan kendaraan dinas




2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

Terlaksananya pemeliharaan

dan perawatan serta

pengelolaan kendaraan dinas

30 100 85 100

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa baik di tahun 2015 maupun 2016

pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan kendaraan dinas terlaksana dengan

baik

c. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan aset lainnya

Capaian kinerja indikator Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan

aset lainnya adalah sebesar 85% dari target sebesar 85% yang direncanakan dalam



Data pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan aset lainnya



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

Terlaksananya pemeliharaan

dan perawatan serta

pengelolaan aset lainnya

30 100 85 100

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa baik di tahun 2015 maupun 2016

pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan aset lainnya terlaksana dengan baik.

3. Capaian Sasaran Strategis : Peningkatan sumber daya aparatur

Sasaran 3 : Peningkatan sumber daya aparatur

No

. Indikator Kinerja

satuan

2015 %

2016 %


1 Meningkatnya disiplin

aparatur

% 40 40 100 85 85 100


a. Meningkatnya disiplin aparatur




atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Data Meningkatnya disiplin aparatur



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. disiplin aparatur dalam

berpakaian

40 100 85 100

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa disiplin aparatur sudah berjalan dengan baik,

terutama dalam berpakaian.

4. Capaian Sasaran Strategis : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan

pelaksanaan pembangunan di desa

Sasaran 4: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan

pembangunan di desa

No

. Indikator Kinerja

satuan

2015 %

2016 %


1.

Terlaksananya Musrembang

Desa dan Musrembang

Kecamatan

% 100 100 100 95 95 100

2. Tersusunnya dokumen

Renja Pembangunan ;

% 100 100 100 95 95 100

3.

Terlaksananya koordinasi

teknis operasional

pelaksanaan tugas

UPTD/UPT dalam

pengembangan

% 100 100 100 95 95 100


pemberdayaan masyarakat

4.

Terbinanya bidang KB dan

Pembangunan Keluarga

Sejahtera

% 100 100 100 95 95 100

5. Terpasilitasinya pembinaan

organisasi kepemudaan

% 100 100 100 95 95 100

6. Terbinanya pembinaan Olah

Raga

% 100 100 100 95 95 100

7. Terbinanya UKM dan

Ekonomi Rumah Tangga

% 100 100 100 95 95 100

8.

Terlaksananya fasilitasi

pembinaan pelaksanaan

nilai nilai luhur budaya

bangsa

% 100 100 100 95 95 100

9.

Terpasilitasinya pembinaan

dan koordinasi bidang

ketahanan seni budaya

agama dan kepercayaan dan

penanganan masalah sosial

kemasyarakatan .

% 100 100 100 95 95 100

10.

Terbinanya organisasi

lembaga kemasyarakatan

perdesaan

% 100 100 100 95 95 100

a. Terlaksananya Musrembang Desa dan Musrenbang Kecamatan

Capaian kinerja indikator Terlaksananya Musrembang Desa dan Musrenbang

Kecamatan adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam




Data Terlaksananya Musrembang Desa dan Musrenbang Kecamatan



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya Musrembang Desa

dan Musrenbang Kecamatan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan selalu

dapat dilaksanakan dengan baik

b. Tersusunnya dokumen Renja Pembangunan

Capaian kinerja indikator Tersusunnya dokumen Renja Pembangunan adalah sebesar

95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan target

yang diperjanjikan.

Data Tersusunnya dokumen Renja Pembangunan



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Tersusunnya dokumen

Renja Pembangunan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun 2016 satu dokumen renja selalu

dapat diselesaikan

c. Terlaksananya koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD/UPT dalam

pengembangan pemberdayaan masyarakat

Capaian kinerja indikator Terlaksananya koordinasi teknis operasional pelaksanaan

tugas UPTD/UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat

adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai

dengan target yang diperjanjikan.


Data terlaksananya koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD/UPT

dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya koordinasi teknis

operasional pelaksanaan tugas

UPTD/UPT dalam pengembangan

pemberdayaan masyarakat

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun 2016 koordinasi teknis

operasional pelaksanaan tugas UPTD/UPT dalam pengembangan pemberdayaan

masyarakat dapat terlaksana sesuai target.

d. Terbinanya bidang KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Capaian kinerja indikator terbinanya bidang KB dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam



Data Terbinanya bidang KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terbinanya bidang KB dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun Terbinanya bidang KB dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera dapat terlaksana sesuai target.

e. Terpasilitasinya pembinaan organisasi kepemudaan

Capaian kinerja indikator Terpasilitasinya pembinaan organisasi kepemudaan adalah

sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja


Tahun 2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan

target yang diperjanjikan.

Data terpasilitasinya pembinaan organisasi kepemudaan



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian


organisasi kepemudaan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 pembinaa organisasi

kepemudaan selalu dapat terpasilitasi sesuai target.

f. Terbinanya pembinaan Olah Raga

Capaian kinerja indikator Terbinanya pembinaan Olah Raga adalah sebesar 95% dari

target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016,

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan target yang

diperjanjikan.

Data terbinanya pembinaan Olah Raga



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terbinanya pembinaan Olah

Raga

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 pembinaa olah raga

selalu dapat terpasilitasi sesuai target.

g. Terbinanya UKM dan Ekonomi Rumah Tangga






Data Terbinanya UKM dan Ekonomi Rumah Tangga



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terbinanya UKM dan

Ekonomi Rumah Tangga

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 pembinaan UKM dan

Ekonomi Rumah Tangga dapat terlaksana dengan baik..

h. Terlaksananya fasilitasi pembinaan pelaksanaan nilai nilai luhur budaya bangsa

Capaian kinerja indikator Terlaksananya fasilitasi pembinaan pelaksanaan nilai nilai

luhur budaya bangsa adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan


100% atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Data Terlaksananya fasilitasi pembinaan pelaksanaan nilai nilai luhur budaya bangsa



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya fasilitasi

pembinaan pelaksanaan nilai

nilai luhur budaya bangsa

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 fasilitasi pembinaan

pelaksanaan nilai nilai luhur budaya bangsa dapat terlaksana dengan bai, dan sesuai

target.

i. Terpasilitasinya pembinaan dan koordinasi bidang ketahanan seni budaya agama dan

kepercayaan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan

Capaian kinerja indikator Terpasilitasinya pembinaan dan koordinasi bidang

ketahanan seni budaya agama dan kepercayaan dan penanganan masalah sosial

kemasyarakatan adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan




Data terpasilitasinya pembinaan dan koordinasi bidang ketahanan seni budaya agama

dan kepercayaan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian


dan koordinasi bidang

ketahanan seni budaya agama

dan kepercayaan dan

penanganan masalah sosial

kemasyarakatan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 fasilitasi pembinaan

dan koordinasi bidang ketahanan seni budaya agama dan kepercayaan dan penanganan

masalah sosial kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai target.

j. Terbinanya organisasi lembaga kemasyarakatan perdesaan

Capaian kinerja indikator Terbinanya organisasi lembaga kemasyarakatan perdesaan

adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 10% atau sesuai

dengan target yang diperjanjikan.

Data Terbinanya organisasi lembaga kemasyarakatan perdesaan



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terbinanya organisasi lembaga

kemasyarakatan perdesaan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 pembinaan organisasi

lembaga kemasyarakatan perdesaan dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai target.


5. Capaian Sasaran Strategis : Peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintah desa

Sasaran 5 : Peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintah desa

No

. Indikator Kinerja

satuan

2015 %

2016 %


1. Terlaksananya pembinaan

aparatur Desa

% 100 100 100 95 95 100

2.


pengorganisasian dengan

perimbangan keuangan

daerah dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

% 100 100 100 95 95 100

3.

Terfasilitasinya dan

terbinanya pengumpulan

data bidang pengembangan

otda ,adm kependudukan

% 100 100 100 95 95 100

4.

Terlaksananya fasilitasi dan

pembinaan produk peraturan

perundang-undangan desa

% 100 100 100 95 95 100

a. Terlaksananya pembinaan aparatur Desa

Capaian kinerja indikator Terlaksananya pembinaan aparatur Desa adalah sebesar



yang diperjanjikan.

Data Terlaksananya pembinaan aparatur Desa



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya pembinaan aparatur

Desa

100 100 95 100


Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 pembinaan aparatur

Desa dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai target.

b. Terlaksananya fasilitasi pengorganisasian dengan perimbangan keuangan daerah


Capaian kinerja indikator Terlaksananya fasilitasi pengorganisasian dengan

perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebesar



yang diperjanjikan.

Data Terlaksananya fasilitasi pengorganisasian dengan perimbangan keuangan daerah




2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya fasilitasi

pengorganisasian dengan

perimbangan keuangan daerah

dalam penyelenggaraan

pemerintahan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 fasilitasi

pengorganisasian dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai target.

c. Terfasilitasinya dan terbinanya pengumpulan data bidang pengembangan otda, adm

kependudukan

Capaian kinerja indikator Terfasilitasinya dan terbinanya pengumpulan data bidang

pengembangan otda, adm kependudukan adalah sebesar 95% dari target sebesar 95%

yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase

capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.


Data Terfasilitasinya dan terbinanya pengumpulan data bidang pengembangan otda,

adm kependudukan pada Kecamatan Soreang


2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terfasilitasinya dan terbinanya

pengumpulan data bidang

pengembangan otda, adm

kependudukan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 fasilitasi dan

pembinaan pengumpulan data bidang pengembangan otda, adm kependudukan dapat

terlaksana dengan baik, dan sesuai target.

d. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan produk peraturan perundang-undangan desa

Capaian kinerja indikator terlaksananya fasilitasi dan pembinaan produk peraturan

perundang-undangan desa adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang


kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Data Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan produk peraturan perundang-undangan

desa pada Kecamatan Soreang


2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian


produk peraturan perundang-undangan desa

100 100 95 100


pembinaan produk peraturan perundang-undangan desa dapat terlaksana dengan baik,

dan sesuai target.


6. Capaian Sasaran Strategis : Peningkatan kinerja penyelenggara keamanan dan ketertiban

Sasaran 6 : kinerja penyelenggara keamanan dan ketertiban

No

. Indikator Kinerja

satuan

2015 %

2016 %


1.

Terlaksananya fasilitasi dan

pembinaan satuan perlindungan

masyarakat melalui kesiagaan

dan penanggulangan bencana

serta peningkatan sumber daya

manusia kesatuan linmas.

% 100 100 100 95 95 100

2.

Meningkatnya kapasitas aparatur

dalam rangka pelaksanaan sistim

swakarsa di daerah

% 100 100 100 95 95 100

3.

Terlaksananya koordinasi dan

fasilitasi dengan aparat

keamanan

% 100 100 100 95 95 100

4.


pembinaan penyelenggaraan

Pemilukada

% 100 100 100 95 95 100

a. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui

kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia

kesatuan linmas.

Capaian kinerja indikator Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan satuan

perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta

peningkatan sumber daya manusia kesatuan linmas.adalah sebesar 95% dari target

sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai dengan target yang

diperjanjikan.


Data Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui

kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia

kesatuan linmas pada Kecamatan Soreang


2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya fasilitasi dan

pembinaan satuan

perlindungan masyarakat

melalui kesiagaan dan

penanggulangan bencana serta

peningkatan sumber daya

manusia kesatuan linmas.

100 100 95 100


pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan

bencana serta peningkatan sumber daya manusia kesatuan linmas. dapat terlaksana

dengan baik, dan sesuai target.

b. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan sistim swakarsa di

daerah

Capaian kinerja indikator Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan

sistim swakarsa di daerah adalaah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang



Data meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan sistim swakarsa di

daerah pada Kecamatan Soreang


2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Meningkatnya kapasitas aparatur

dalam rangka pelaksanaan sistim

swakarsa di daerah

100 100 95 100


Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 kapasitas aparatur

dalam rangka pelaksanaan sistim swakarsa di daerah dapat terlaksana dengan baik, dan

sesuai target.

c. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan aparat keamanan

Capaian kinerja indikator Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan aparat

keamanan adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam



Data Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan aparat keamanan



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

Terlaksananya koordinasi dan

fasilitasi dengan aparat

keamanan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 koordinasi dan

fasilitasi dengan aparat keamanan dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai target.

d. Terlaksananya fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemilukada

Capaian kinerja indikator Terlaksananya fasilitasi pembinaan penyelenggaraan

Pemilukada adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam



Data Terlaksananya fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemilukada


No Jenis Kegiatan

Tahun

2015 %

Capaian

Tahun

2016

%

Capaia

n

1. Terlaksananya fasilitasi pembinaan

penyelenggaraan Pemilukada

100 100 95 100


Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 Terlaksananya

fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemilukada dapat terlaksana dengan baik, dan

sesuai target.

7. Capaian Sasaran Strategis : Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan

Sasaran 7: Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan

No

. Indikator Kinerja

satuan

2015 %

2016 %


1.

Terlaksananya penyusunan

rencana kerja dan program

kerja operasional

% 100 100 100 95 95 100

2.

Terlaksananya pengelolaan

administrasi keuangan

anggaran pendapatan

belanja dan pembiayaan

kecamatan

% 100 100 100 95 95 100

3.

Terlaksananya monitoring

dan evaluasi serta

pelaporan program kerja

kecamatan

% 100 100 100 95 95 100

4. Terlaksananya pendataan

potensi daerah

% 100 100 100 95 95 100

5.

Tersedianya rencana

kebutuhan sarana dan

prasarana perlengkapan

kantor

% 100 100 100 95 95 100

a. Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan program kerja operasional

Capaian kinerja indikator Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan program kerja

operasional adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam




Data Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan program kerja operasional



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya penyusunan

rencana kerja dan program

kerja operasional

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 penyusunan rencana

kerja dan program kerja operasional dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai target.

b. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan belanja dan

pembiayaan kecamatan

Capaian kinerja indikator Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan anggaran

pendapatan belanja dan pembiayaan kecamatan adalah sebesar 95% dari target

sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 10% atau sesuai dengan target yang

diperjanjikan.

Data Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan belanja

dan pembiayaan kecamatan pada Kecamatan Soreang


2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi

keuangan anggaran pendapatan belanja

dan pembiayaan kecamatan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 pengelolaan

administrasi keuangan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan kecamatan

dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai target.


c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan program kerja kecamatan

Capaian kinerja indikator Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan

program kerja kecamatan adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang



Data terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan program kerja kecamatan



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya monitoring dan

evaluasi serta pelaporan

program kerja kecamatan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 monitoring dan

evaluasi serta pelaporan program kerja kecamatan dapat terlaksana dengan baik, dan

sesuai target.

d. Terlaksananya pendataan potensi daerah

Capaian kinerja indikator Terlaksananya pendataan potensi daerah adalah sebesar



yang diperjanjikan.

Data pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan aset lainnya



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya monitoring dan

evaluasi serta pelaporan program

kerja kecamatan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 monitoring dan

evaluasi serta pelaporan program kerja kecamatan dapat terlaksana dengan baik, dan

sesuai target.


e. Tersedianya rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor

Capaian kinerja indikator Tersedianya rencana kebutuhan sarana dan prasarana

perlengkapan kantor adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan



Data tersedianya rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Tersedianya rencana kebutuhan

sarana dan prasarana perlengkapan

kantor

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 rencana kebutuhan

sarana dan prasarana perlengkapan kantor dapat tersedia dengan baik, dan sesuai

target.

8. Capaian Sasaran Strategis : Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana umum

di wilayah kecamatan Soreang.

Sasaran 8 : Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana umum di wilayah

kecamatan Soreang.

No

. Indikator Kinerja

satuan

2015 %

2016 %


1. Terlaksananya rehabilitasi

dan pemeliharaan jalan

% 100 100 100 95 95 100

2.

Terlaksananya

pembangunan / rehabilitasi

saluran drainase / gorong-

gorong

% 100 100 100 95 95 100

3. Terlaksananya

pemeliharaan RTH

% 100 100 100 95 95 100


a. Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan

Capaian kinerja indikator Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan adalah

sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 10% atau sesuai dengan target yang

diperjanjikan.

Data Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya rehabilitasi dan

pemeliharaan jalan

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 rehabilitasi dan

pemeliharaan jalan dapat tersedia dengan baik, dan sesuai target.

b. Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi saluran drainase / gorong-gorong

Capaian kinerja indikator Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi saluran drainase /

gorong-gorong adalah sebesar 95% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam



Data terlaksananya pembangunan / rehabilitasi saluran drainase / gorong-gorong



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya pembangunan/

rehabilitasi saluran drainase/

gorong-gorong

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 pembangunan/

rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong terlaksana dengan baik, dan sesuai target.


c. Terlaksananya pemeliharaan RTH

Capaian kinerja indikator Terlaksananya pemeliharaan RTH adalah sebesar 95% dari

target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 10% atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Data Terlaksananya pemeliharaan RTH



2015

%

Capaian

Tahun

2016

%

Capaian

1. Terlaksananya pemeliharaan

RTH

100 100 95 100

Dari data tersebut di atas baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 pemeliharaan RTH

terlaksana dengan baik, dan sesuai target.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran SKPD Kecamatan Soreang Tahun Anggaran 2016 terbagi menjadi 2 jenis

belanja (belanja langsung dan tidak lansung) terdiri dari 4 (empat) pos belanja, yaitu 1) belanja

pegawai (gaji dan tunjangan belanja tidak langsung, 2) Belanja pegawai (honorarium kegiatan

(belanja langsung) 3) belanja barang dan jasa, 4) belanja modal (barang inventaris). Pos

pengeluaran belanja pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, misalnya gaji

dan tunjangan tunjangan. Pos pengeluaran belanja barang yaitu pos pengeluaran yang meliputi

belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai

penunjang kegiatan. Pos pengeluaran belanja modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi

kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Nilai total anggaran

Kecamatan Soreang Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 4.215.282.106,51 yang terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.808.826.986,51

2) Belanja langsung : Rp. 1.406.455.128,00


Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja langsung

No

Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi Persentase

1 2 3 3 4

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan Jasa surat

menyurat

- Penyediaan jasa

komunikasi sumber daya

air dan listrik.

- Penyediaan jasa

kebersihan kantor.

- Penyediaan alat tulis

kantor.

- Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan.

- Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor.

- Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

- Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan kantor.

- Penyediaan peralatan

rumah tangga.

- Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan .

- Penyediaan makanan dan

293.160.120,00

4.000.000

37.755.120,00

25.000.000

25.000.000

5.000.000

10.500.000

2.500.000

78.535.000

10.000.000

5.000.000

35.730.000

293.160.120,00

3.999.000,00

33.631.192,00

24.985.443,00

24.985.443,00

4.999.918,00

9.999.496,00

2.500.000

78.422.726,00

10.000.000

5.000.000

35.730.000

95.67%

99,98%

89,08%

100%

99,94%

100%

99,99%

100%

97,31%

100%

100%

100%


minuman.

- Rapat – rapat koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah.

- Rapat – rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah

- Penunjang perayaan hari-

hari besar Bersejarah

- Penyediaan jasa

Administrasi Keuangan

15.000.000

9.890.000

26.750.000

3.000.000

15.000.000

8.680.000

23.150.000

2.965.000,00

100%

97,88%

86,54%

98.83%

2 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur.

- Pengadaan mebeleur.

- Pengadaan Pagar dan Pintu

Gerbang Kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas

operasional.

- Rehabilitasi berat/sedang

rumah gedung kantor.

- Pemeliharaan Rutin/berkala

Perlengkapan Rumah

Jabatan/dinas

374.600.000

30.000.000

170.000.000

24.400.000

110.200.000

40.000.000

374.600.000

30.000.000

0

20.994.500,00

108.252.000,00

39.026.000,00

97.18%

100%

0%

86,04%

98.23%

97,57%

3 Program peningkatan

disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya.

- Pengadaan Pakaian Khusus

hari- hari tertentu

38.900.000

9.000.000

29.900.000

38.900.000

9.000.000

29.900.000

100%

100%

100%



kapasitas sumber daya

aparatur.

- Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

52.770.000

52.770.000

52.770.000

52.770.000

100%

100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan.

- Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD.

- Penysunan Pelaporan

keuangan akhir tahun

9.159.980

4.739.980

4.420.000

9.159.980

4.699.000,00

4.413.000

100%

99,14%

99,84%

6 Program penataan

adminstrasi kependudukan .

Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

100%

100%

7 ProgramPengembangan

Kinerja

PengelolaanPersampahan

- Sosialisasi Kebijakan

Pengelolaan Persampahan

20.560.000

20.560.000

20.340.000

20.340.000,00

98,93%

98,93%


keberdayaan masyarakat

perdesaaan

- Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat

perdesaan

24.350.000

24.350.000

24.350.000

24.350.000

100%

100%

9 Program pemeliharaan

kantratibmas dan

81.525.000

81.525.000

100%


pencegahan tidak kriminal

- Peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan

kejahatan

- Peningkatan kapasitas

aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamwakarsa

di daerah

26.025.000

55.500.000

26.024.950

55.500.000

100%

100%

10 Program peningkatan Peran

serta kepemudaan

- Pembinaan organisasi

kepemudaan

20.750.000

20.750.000

20.750.000

20.750.000

100%

100%

11 Program pendidikan

menegah

- Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai

informasi pendidikan

menengah

50.000.000

50.000.000

49.324.975

49.324.975,.

100%

98,65%

12 Program pengembangan

wawasan kebangsaan

- Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam

kehidupan beragama

- Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

31.250.000

15.750.000

15.500.000

31.250.000

14.475.000,00

15.300.000

100%

91,90%

98,71%

13 Program peningkatan dan

pengembanganan

pengelolaan keuangan

daerah

5.325.000

5.325.000

100%


- Intensifikasi dan

ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah

5.325.000 5.325.000 100%


kapasitas aparatur

pemerintah desa

- Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam

bidang manajemen

pemerintah desa

25.850.000

25.850.000

25.850.000

25.850.000

100%

100%

15 Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

- Pembinaan organisasi

perempuan

46.750.000

46.750.000

46.750.000

45.524.900

97.60%

97.38%

16 Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

- Pemeliharaan RTH

40.000.000

40.000.000

39.880.500

39.880.500

99,70%

99,70%

17 Program pembinaan dan

pemsyarakatan olah raga

- Pembinaan cabang olah

raga prestasi di tingkat

daerah

- Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat

41.500.000

20.750.000

20.750.000

41.500.000

20.750.000

20.750.000

100%

100%

100%

18 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

123.380.020,00

123.380.020,00

89.75%


- Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan

KDH

123.380.020,00

123.029.875,00

99,72%

19 Program perencanaan

pembangunan daerah

- Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam

perumusan program

kebijakan layanan publik

54.025.000,00

54.025.000,00

54.025.000,00

53.724.900,00

99,44%


keselamatan ibu melahirkan

dan anak

- Penyuluhan kesehatan bagi

ibu hamil dari keluarga

kurang mampu

51.025.000

51.025.000

49.100.000

49.100.000

95,44%

95,44%

Total 1.406.455.120,00 1.213.117.675,00 86,25 %,

Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2016 adalah sebanyak 20 (dua puluh)

program yang dijabarkan dalam 43 (empat puluh tiga) kegiatan yang secara umum

diupayakan agar mampu mencapai tujuan fungsional kegiatan secara optimal berdasarkan

indikator capaian kinerja kegiatan. Nilai Total anggaran sebesar Rp. 4.215.282.106,51 dan

dapat terealisasikan sebesar Rp. 3.683.065.458,00,- atau sebesar 87,37 % dari nilai total

anggaran, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung, untuk belanja

tidak langsung sebesar Rp. 2.808.826.986,51 terrealisasi sebesar Rp. 2.469.947.783,00,-

atau pencapaian 87,93%, sedangkan belanja langsung kegiatan sebesar Rp,

1.406.455.120,00,- terrealisasi sebesar Rp. 1.213.117.675,00,- atau sebesar 86,25 %,

Keseluruhan dana tersebut merupakan alokasi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan

pada tahun 2016. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Soreang Tahun 2016

mempunyai target pendapatan yang berasal dari retribusi sebesar Rp.48.969.000,-

terrealisasi Rp. 68.411.870,- atau mencapai 139,70 %, yang terbagi dalam Tiga jenis

retribusi yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah dari sewa alat berat (Stoomwalls),

retribusi ijin mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin Gangguan (HO).


- Untuk perencanaan hasil reviw tidak di ukur di Tahun 2016 baru akan diukur di target

pada perjanjian btahun 2017 dan perencanaan tersebut menjadi bahan penganggaran

tahun 2018.

---------ooOoo-------


BAB IV

PENUTUP

Keberadaan Kecamatan merupakan lini terdepan, dalam pelaksanaan tugas kewenangan

masih belum optimal, namun demikian penambahan pegawai Kecamatan yang siap pakai dan

handal menjadi salah satu solusi kebijakan Pemerintah yang tepat. Hal ini pula dalam rangka

pendekatan pelayanan kepada masyarakat, terselenggaranya administrasi umum pemerintahan

maupun percepatan proses pembangunan.

Pada tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Soreang telah memperlihatkan

pencapaian kinerja yang cukup baik atas sasaran-sasaran strategisnya melalui penetapan visi,

misi, sasaran, tujuan dan kebijakan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Soreang

Tahun 2016, diharapkan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap kinerja

serta sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa

mendatang.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa

keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih

adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya,

karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di

Kecamatan Soreang dan berdasarkan hasil evalusi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil

atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Soreang secara

umum adalah :

1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Hasil kurangnya fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Fasilitas Umum masih kurang.

3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :

a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi karyawan.

b. Penyedian sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan

pemerintahan.

c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.

d. Pembangunan beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum.


Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan

untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang,

sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir.

Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan

Soreang melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan

untuk mewujudkan kompetensi pegawai.

2. Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan

frequensi pekerjaan yang semakin padat.

3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku,

sehingga aparat Kecamatan

4. khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

5. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana

yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-

fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan

pelayanan kepada masyarakat.

Soreang, Januari 2017

CAMAT SOREANG

Drs.H.ARIA WIWAHA,M.Si

Pembina Tkt I

NIP. 196406211 199312 1 001


K A T A P E N G A N T A R - bandungkab.go.id · ... Jumlah Rukun Warga : 164 RW 4) Jumlah Rukun Tetangga : 572 RT 1.3. TUGAS ... Bidang Pekerjaan Umum; e). Bidang Penataan Ruang;

Documents