Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas ...

Sanitasi Perumahan dan Permukiman

Denny Helard, Dr.Eng.Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas AndalasPengurus IATPI Sumatera Barat

Disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Konstruksi Perumahan dan PermukimanKerjasama Jurusan Teknik Sipil UNAND, LPJK Prov. Sumatera Barat dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

1

Pentingnya Sanitasi Perumahan/Permukiman2

•40,2% penduduk Indonesia belum mendapatkan akses sanitasi layak

Hak Dasar

•Kerugian ekonomi sebesar 56,7 trilyun per tahun akibat kondisi sanitasiyang buruk.

Kerugian Ekonomi

•Setiap 1 USD yang diinvestasikan untuk perbaikan sanitasi memberikanimbal balik hasil paling sedikit sebesar 8 USD (WHO, 2005)

Imbal Balik (Keuntungan)

•Dapat menurunkan angka penyakit diare sampai 94% (WHO, 2007)

Menurunkan Penyakit

3

PUPR

Penyakit Akibat Sanitasi yang Tidak Layak4

• Diare, Kolera, Disentri, Deman Tifoid

Bakteri

• Hepatitis A, Hepatitis E, Gastroenteritis.

Virus

• Berbagai jenis cacing (ascariasis, cacing tambang dll), Protozoa (giardiasis, infeksi usus halus), Scabies (parasit kulit, kutu)

Parasit

Akibat Sanitasi yang Tidak Layak

PUPR

Akibat Sanitasi yang Tidak Layak

PUPR

Definisi7

•Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaanmaupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, danutilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni

Perumahan

•Bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuanperumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, sertamempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan ataukawasan perdesaan.

Permukiman

•Upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalamsuatu kawasan perumahan/permukiman, termasuk pengumpulan,pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah

•Upaya membuang limbah cair rumah tangga, dan sampah untukmenjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat baik di tingkat rumahtangga maupun di lingkungan permukiman

Sanitasi

Landasan Hukum8

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman

Peraturan-peraturan lainnya: UU, PP, Perpres, Permen PUPR, Permendagri, Pergub, Perwako/Perbup

Landasan Hukum9

Pasal 134 UU 1/2011: Pihak pengembang (developer) dilarang menyelenggarakan pembangunanperumahan, yang tidak membangun perumahansesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan

Jika tidak terpenuhi, Pasal 150 ayat (2) UU 1/2011: sanksiadministratif (teguran, pembekuan/pencabutan imb, pembukaan/pencabutan izin usaha, penutupan lokasidll). Selain itu, pihak pengembang yang bersangkutanjuga dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 151 UU 1/2011 (denda Rp. 5M, tambahan: membangunkembali sesuai kriteria yg disyarakatkan).

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS Terhadap Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh

Kriteria Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh

Pencegahan Terhadap Perumahan

Kumuh

dan Permukiman Kumuh

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIANPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Perizinan

Standar Teknis

Kelaikan Fungsi

Pendampingan

Pelayanan Informasi

Peningkatan Kualitas Terhadap

Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh

Penetapan Lokasi

Pola Penanganan

Pengelolaan

Peremajaan

Pemukiman Kembali

1)

2)

3)

a.

b

c

Kriteria Bangunan

Gedung

Kriteria Jalan Lingkungan

Kriteria Penyediaan Air

Minum

Kriteria Drainase

Lingkungan

Kriteria Pengelolaan Air

Limbah

Kriteria Pengelolaan

Persampahan

Kriteria Pengamanan

Kebakaran

1

4

5

6

7

2

3Pemugaran

Ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

PERMEN PUPR No. 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH

DAN PERMUKIMAN KUMUH

PUPR

Pengawasan dan Pengendalian

Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pemugaran

Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni

Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

Peremajaan

Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat

Pemukiman kembali

Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa)

PENANGANAN

PERMUKIMAN

KUMUH

PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

PUPR

PERMUKIMAN

PERMUKIMAN KUMUH

PERUMAHAN

PERUMAHAN KUMUH

PERMUKIMAN KUMUH adalah : Permukiman yang tidak

layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan

serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

PERUMAHAN KUMUH adalah : Perumahan yang mengalami

penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

PENURUNAN

KUALITAS

TEMPAT HUNIAN

●Ketidakteraturan bangunan

● Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi

●Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat

●Kualitas sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat

PERMUKIMAN

TIDAK LAYAK

HUNI

Sumber : UU 1 Tahun 2011

DEFINISI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PUPR

7 KRITERIA DAN INDIKATOR PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Bangunan Gedung

2. Jalan Lingkungan

3. Penyediaan Air Minum

4. Drainase Lingkungan

5. Pengelolaan Air Limbah

6. Pengelolaan Persampahan

7. Proteksi Kebakaran

• ketidakteraturan bangunan;

• tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang;

• kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

• jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman;

• kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

• ketidaktersediaan akses aman air minum;

• tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.

• drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;

• ketidaktersediaan drainase;

• tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

• tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya;

• kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

• sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku;

• prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

• prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;

• sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;

• Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar

• ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran;

• ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

Kenapa inikumuh?

Bangunantidak teratur

Kenapa inikumuh?

Kualitas jalanyang buruk

Kenapa inikumuh?

Tidaktersedianya

saranapengelolaan

air limbah

Kenapa inikumuh?

Tidaktersedianya

saranapersampahan

Kriteria

Perumahan

Kumuh Dan

Permukiman

Kumuh

Kekumuhan Ditinjau

dari Bangunan

Gedung

Kekumuhan Ditinjau

dari Jalan

Lingkungan

Kekumuhan

Ditinjau dari

Penyediaan Air

Minum

Kekumuhan Ditinjau

dari Drainase

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau

dari Pengelolaan Air

Limbah

Kekumuhan Ditinjau

dari Pengelolaan

Persampahan

Kekumuhan Ditinjau

dari Proteksi

Kebakaran

masyarakat tidak dapat mengakses

air minum yang memenuhi syarat

kesehatan.

a. ketidaktersediaan

akses aman air minum;

dan/atau

b. tidak terpenuhinya

kebutuhan air minum

setiap individu sesuai

standar yang berlaku.

kebutuhan air minum masyarakat

dalam lingkungan perumahan atau

permukiman tidak mencapai minimal

sebanyak 60 liter/orang/hari.

PUPR

PP 14/2016

Kriteria

Perumahan

Kumuh Dan

Permukiman

Kumuh

Kekumuhan Ditinjau

dari Bangunan

Gedung

Kekumuhan Ditinjau

dari Jalan

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau

dari Penyediaan Air

Minum

Kekumuhan

Ditinjau dari

Drainase

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau

dari Pengelolaan Air

Limbah

Kekumuhan Ditinjau

dari Pengelolaan

Persampahan

Kekumuhan Ditinjau

dari Proteksi

Kebakaran

a.drainase lingkungan tidak

mampu mengalirkan limpasan

air hujan sehingga

menimbulkan genangan;

b.ketidaktersediaan drainase;

c.tidak terhubung dengan

sistem drainase perkotaan;

d.tidak dipelihara sehingga

terjadi akumulasi limbah

padat dan cair di dalamnya;

dan/atau

e. kualitas konstruksi drainase

lingkungan buruk.

menimbulkan genangan dengan tinggi

lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam

dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

saluran tersier, dan/atau saluran lokal

tidak tersedia.

saluran lokal tidak terhubung dengan

saluran pada hirarki di atasnya sehingga

menyebabkan air tidak dapat mengalir dan

menimbulkan genangan.

pemeliharaan saluran drainase tidak

dilaksanakan, baik pemeliharaan rutin

dan/atau pemeliharaan berkala.

kualitas konstruksi drainase buruk, karena

berupa galian tanah tanpa material pelapis

atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

PUPR

PP 14/2016

Kriteria

Perumahan

Kumuh Dan

Permukiman

Kumuh

Kekumuhan Ditinjau

dari Bangunan

Gedung

Kekumuhan Ditinjau

dari Jalan

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau

dari Penyediaan Air

Minum

Kekumuhan Ditinjau

dari Drainase

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau

dari Pengelolaan

Persampahan

Kekumuhan Ditinjau

dari Proteksi

Kebakaran

a.sistem pengelolaan air limbah

tidak sesuai dengan standar

teknis yang berlaku; dan/atau

b.prasarana dan sarana

pengelolaan air limbah tidak

memenuhi persyaratan teknis.

a. kloset leher angsa tidak terhubung

dengan tangki septik; atau

b. tidak tersedianya sistem pengolahan

limbah setempat atau terpusat.

tidak memiliki sistem:

a. pengelolaan limbah domestik;

b. pengelolaan limbah komunal; atau

c. pengelolaan limbah terpusat.

PUPR

Kekumuhan

Ditinjau dari

Pengelolaan

Air Limbah

PP 14/2016

Kriteria

Perumahan

Kumuh Dan

Permukiman

Kumuh

Kekumuhan Ditinjau

dari Bangunan

Gedung

Kekumuhan Ditinjau

dari Jalan

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau

dari Penyediaan Air

Minum

Kekumuhan Ditinjau

dari Drainase

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau

dari Pengelolaan Air

Limbah

Kekumuhan

Ditinjau dari

Pengelolaan

Persampahan

Kekumuhan Ditinjau

dari Proteksi

Kebakaran

a. prasarana dan sarana

persampahan tidak sesuai

dengan persyaratan

teknis;

b.sistem pengelolaan

persampahan tidak

memenuhi persyaratan

teknis; dan/atau

c. Tidak terpeliharanya

sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan

sehingga terjadi

pencemaran lingkungan

sekitar.

tidak tersedianya:

a.tempat sampah dengan pemilahan sampah

pada skala domestik atau rumah tangga;

b.tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS

3R (reduce, reuse, recycle) pada skala

lingkungan;

c.gerobak sampah dan/atau truk sampah pada

skala lingkungan; dan

d.tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)

pada skala lingkungan.

tidak tersedianya:

a.sistem pewadahan dan pemilahan domestik;

b.sistem pengumpulan skala lingkungan;

c.sistem pengangkutan skala lingkungan;

d.sistem pengolahan skala lingkungan.

pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan tidak dilaksanakan, baik

pemeliharaan rutin dan/atau pemeliharaan

berkala.PUPR

PP 14/2016

TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Permukiman Kumuh Atas Air - Banjarmasin Permukiman Kumuh Tepi Air - Jakarta

Permukiman Kumuh Rawan Bencana -

Jogjakarta

Permukiman Kumuh Perbukitan- Jayapura

Permukiman Kumuh Dataran Rendah -Jakarta

1 2

3

4 5 PUPR

SASARAN CIPTA KARYA 2015-2019 “MENUJU 100-0-100”

PUPR

Prasarana Air Limbah25

Air yang berasal dari sisa aktivitas manusia

Pengelolaan air limbah dikelompokkan pada:

- Pengolahan Setempat

- Pengolahan Terpusat

Pengolahan Setempat

Air limbah langsung diolah dimana air limbah tersebut timbul.

Pengolahan Terpusat

Air limbah dialirkan melalui sistem perpipaan menuju ke instalasi

pengolahan air limbah (IPAL)

26

27

28

Karakteristik Air Limbah Perumahan29

30

• Penghubung Pengguna (User Interfaces)

• Penampungan, Pengaliran, dan Pengolahan Sistem Setempat

• Penampungan dan Pengaliran Sistem Terpusat

• Pengolahan Akhir Sistem Terpusat (IPAL)

Teknologi Pengolahan Air Limbah berdasarkan fungsinya dikelompokkan sebagai berikut:

Pilihan Teknologi Pengolahan Air Limbah

31

Penghubung Pengguna

32

Penampungan, Pengaliran, dan Pengolahan Sistem Setempat

33

Penampungan, Pengaliran, dan Pengolahan Sistem Setempat

34

35

36

Prasarana Pengolahan Sampah37

Prasarana pengelolaan sampah berbasis kepada keterlibatan

masyarakat dalam mengelola sampah di sumbernya dengan prinsip

3R (reduce, reuse, recycle)

Upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya, karena

adanya potensi pemanfaatan sampah organik sebagai bahan

baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan

sekunder kegiatan industri seperti plastik, kertas, logam, gelas,dan

lain-lain.

Pengelolaan persampahan di Indonesia dilakukan melalui duapendekatan yaitu pengurangan di sumber melalui kegiatan 3R danpengolahan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Infrastrukturyang terkait dengan persampahan yaitu TPA dan TempatPengolahan Sampah 3R (TPS 3R).

38

39

40

• Pewadahan (User Interfaces)

• Pengumpulan (RT/RW)

• Tempat Penampungan Sementara (TPS)

• Pengangkutan

• Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R(TPS3R)

• Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Teknologi Pengolahan Sampah menurut Kelompok Fungsinya adalah sebagai berikut (UU No. 18/2008):

Pilihan Teknologi Pengolahan Sampah

41

Pewadahan

42

Pewadahan

43

Pengumpulan (RT/RW)

44

45

Tempat Penampungan Sementara

46

47

Pengangkutan

48

49

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R

50Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R

51

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R

52

53

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

54

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

55

Prasarana Drainase Perkotaan56

Drainase perkotaan adalah sistem jaringan pembuangan air hujan di wilayah kota yang berfungsimengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidakmengganggu dan/atau merugikan masyarakat sertamemberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia.

Secara prinsip sistem drainase berfungsi untuk mengelolakelebihan air dengan cara meresapkan sebanyakbanyaknyaair ke dalam tanah secara alamiah, atau mengalirkan air kebadan air penerima, seperti sungai atau laut, tanpamelampaui kapasitas badan air sebelumnya.

57

58

59

• Drainase tanpa perkerasan

• Drainase dengan perkerasan

• Drainase swale

Prinsip pemilihan jenis konstruksi penampang drainase tersier mengacu kepada konsep green infrastructure, yaitu sebagai berikut :

Pilihan Teknologi Drainase

60

61

62