PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN TANAH WAQAF (STUDI KASUS TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar HERMAWAN NIM : 10538 02122 11 JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2015
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN TANAHWAQAF (STUDI KASUS TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DIKECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar SarjanaPendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar
HERMAWAN
NIM : 10538 02122 11
JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGIFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR2015
viii
MOTTO
Bukankah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al-Mujadalah: 11)
Coba’an, rintangan, kesulitan akan tetap ada, namun jika bukan
kerja keras, etos kerja yang tinggi, serta niat yang baik mengiringi, maka
kemudahan dan kelapangan akan sulit untuk didapat. Jangan seperti
rumput, jangan seperti bendera yang selalu mengikuti arah angin, Tetapi
jadilah diri sendiri dan tau kemana kita akan membawa diri. Jangan takut
mengeksplor kemampuan, potensi yang ada, tetap berusaha.
ix
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan Ke hadirat Allah Swt, yang
memiliki kekuasaan seluruh jagad raya, dan karena rahmat dan karuniaNya lah
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Skripsi yang telah ditulis ini saya persembahkan untuk :
- Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai rasa hormat dan baktiku, terima kasih
atas segala doa dan kasih sayang yang telah engkau berikan yang tak pernah
ada hentinya.
- Kakakku tersayang yang memberikan kasihnya dalam keluargaku dan
pendidikanku selama ini.
- Sepupuku beserta keluarganya tercinta yang telah menjadi curahan hatiku,
yang telah memberiku semangat.
- Pacar, Sahabat dan teman-temanku yang kubanggakan kupersembahkan
karya ini sebagai semangat perjuangan.
- Teman-teman angkatan ’11.
- Almamaterku tercinta.
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi atas nama lfermawan, NIM 105380212211 diterima dan disahkanoleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Reklor UniversitasMuhammadiyah Makassar Nomor: 090 Tahun 1437 H12015 M, Sebagai salah satusyarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan PendidikanSosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas MuhammadiyahN{akassar, Yudisium pada hari sabtu tanggal 14 November 2015.
07 Safar 1437 HMakassar,
19 November 2Ol5 M
Pengawas LJmum
Ketua
Sekretaris
Penguji
PANITIA UJIAN
; Dr. H. Ii"wan Akib, M.Pd.
: Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum. (
: Khaeruddin, S.Pd., M.Pd.
1. Dra" Hj. Syaribulan K, M.Pd.
J. Drs. Hambali, S.Pd., M.Hum.
Prof. Dr. Darman Mandq M.Hum.
Mengetahui
( 1"'
4.
Ketua Jurusan
i(an Sosiologi
NBM:951829
Judul Skripsi
Nama
NIM
Jurusan
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Pandangan Masyrakat terhadap permasalah an Tanah Waqap
(Studi Kasus Tempat Pemakaman Umum (TpU) di Kecamatan
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar).
Hermawan
105380212211
Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan llmu pendidikan
setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini teiah memenuhi syarat untuk
dipertanggung jawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Makassar. 19 November 2015
Disahkan oleh:
Pembimbing {
I
h\*-*---Ir. H. M. Svaiful Saleh. M"Si,
Pembimbing II
Drs. Ha+nbali. S.Pd." M.Hum.
Mengetahui
kaniver
FK Kefua Jurusan
.d
x
ABSTRAK
Hermawan. 2015. Pandangan Masyarakat Terhadap Permasalahan TanahWaqaf (Studi Kasus Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan TinambungKabupaten Polewali Mandar. Skripsi. Jurusan Pedidikan Sosiologi FakultasKeguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.Pembimbing I Syaiful Saleh dan Pembimbing II Hambali.
Masalah utama dalam penelitian ini yaitu Bagaimana permasalahan tanahwaqaf dalam hal penyediaan dan pemanfaatan tempat pemakaman umum,pengaruh status sosial ekonomi dalam pelaksanaan pemakaman, serta bagaimanakebijakan pemerintah mengenai kondisi pemakaman yang kerap kali memicukonflik warga dalam perebutan tempat makam akibat beberapa faktor sosial.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan tanah waqafdalam hal penyediaan dan pemanfaatan tempat pemakaman umum, mengetahuipengaruh status sosial ekonomi dalam pelaksanaan pemakaman, serta mengetahuikebijakan pemerintah mengenai kondisi pemakaman yang kerap kali memicukonflik warga dalam perebutan tempat makam akibat beberapa faktor sosial.Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tinambung Kabupaten PolewaliMandar karena lokasi ini ditemukan banyak pemakaman yang bervariasi. Jenispenelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif interaktif karena menggunakanmetode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancaramendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik pengambilan sampledigunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaituanalisa deskriptif.
Secara ringkas hasil penelitian ini adalah bahwa permasalahan tanah waqafdalam hal penyediaan dan pemanfaatan tempat pemakaman umum masih banyakyang perlu dibenahi lantaran beberapa faktor sosial dan status sosial yang belumbisa diatasi dan dinetralisir. Tetapi masyarakat serta pemerintah setempatberusaha agar permasalahan ini bisa diatasi dengan baik sehingga kedepan bisamenimbulkan keseimbangan.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwatempat pemakaman umum mempunyai peran yang besar untuk kemaslahatanmasyarakat dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk memakamkanjenazah secara lebih tertib. Dan kerap kali karena faktor sosial dan status sosialserta kepentingan yang sama tersebut menimbulkan konflik antar warga dalampelaksanaannya. Dari beberapa solusi yang ditawarkan, diharapkan ada keseriusanpemerintah dan semua pihak untuk segera merealisasikannya.
Kata Kunci: Tanah Waqaf Pemakaman Umum Masyarakat
xi
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Swt serta rasa syukur penulis panjatkan kepada-Nya
atas karunia dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul: Pandangan
Masyarakat Terhadap Permasalahan Tanah waqaf ( Studi Kasus Tempat
Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali
Mandar), dapat diselesaikan penulis sebagai salah satu tugas akademik untuk
memperoleh ujian skripsi pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan
dan tantangan namun karena bimbingan, motivasi, bantuan dan sumbangan
pemikiran dari berbagai pihak, segala hambatan dan tantangan yang di hadapi
penulis dapat teratasi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis
menghaturkan banyak terima kasih kepada Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH)
Ir. H. M. Syaiful Saleh, M.Si selaku pembimbing I dan kepada pembimbing II
Drs. Hambali, S.Pd, M.Hum yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga
dalam memberikan arahan, petunjuk serta motivasi sejak awal penyusunan skripsi
hingga selesainya skripsi ini.
Selanjutnya ucapan yang sama dikhaturkan kepada;
Dr. H. Irwan Akib, M. Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,
Dr. Andi Sukri Syamsuri, M. Hum. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Nursalam, M. Si. dan
xi
xii
Muhammad Akhir S.Pd., M..Pd. Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Pendidikan
Sosiologi atas segala bantuannya dalam administrasi maupun dalam perkuliahan,
dan Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya
Jurusan Pendidikan Sosiologi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu
pengetahuan kepada penulis.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang
tua ayahanda Haneng dan ibunda Masturah yang tercinta dengan susah payah dan
ketulusannya mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatiannya dalam mendidik
dan membesarkan disertai dengan iringan doa sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga ananda dapat membalas setiap
tetes keringat yang tercurah demi membantu ananda menjadi seorang manusia
yang berguna. Kakakku tercinta: Nurdiana, Marliana, S.Pd, Nurrahma, dan Dewi
Juliani, S.Pd yang selama ini selalu menemani dan memberikan semangat kepada
penulis, tak lupa kepada Rahmatullah, dan keluargaku Imran Mannang S,Pd dan
Nurjibah. S.Pd, mereka selaku guru yang telah memberikan semangat maupun
motivasi kepada penulis.
Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
masyarakat Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang telah
membantu memberikan informasi dalam pelaksanaan penelitian ini. Akhirnya,
dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan
saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun
karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa
xiii
adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca,
terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.
Makassar, Oktober 2015
HERMAWAN
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................ iii
KARTU KONTROL PEMBIMBING 1 ....................................................... iv
KARTU KONTROL PEMBIMBING 2 ..........................................................v
SURAT PERNYATAAN................................................................................ vi
SURAT PERJANJIAN .................................................................................. vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................viii
ABSTRAK ...................................................................................................... x
KATA PENGANTAR .................................................................................. xi
DAFTAR ISI..................................................................................................xiv
DAFTAR BAGAN ........................................................................................xvi
DAFTAR TABEL......................................................................................... xvii
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 6
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 6
D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP
A. Kajian Penelitian Relevan ................................................................ 8
xiv
xv
B. Kajian Teori ..................................................................................... 9
C. Masyarakat ...................................................................................... 17
D. Masalah Sosial ................................................................................ 20
E. Tanah Waqaf (Tempat Pemakaman Umum) .................................. 25
F. Kerangka Pikir ................................................................................ 30
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian................................................................................ 33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .......................................................... 33
C. Instrumen Penelitian........................................................................ 33
D. Sasaran Penelitian ........................................................................... 34
E. Teknik Pengumpulan Data.............................................................. 35
F. Tehnik Analisis data........................................................................ 36
G. Teknik Keabsahan Data .................................................................. 36
H. Jadwal Kegiatan .............................................................................. 39
BAB IV DESKRIPSI LOKASI DAN HASIL PENELITIAN
A. Hasil Penelitian ............................................................................... 40
B. Pembahasan .................................................................................... 59
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................... 66
B. Saran ............................................................................................... 68
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 70
LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................... 71
RIWAYAT HIDUP ........................................................................................
xvi
DAFTAR BAGAN
Bagan Kerangka Pikir ......................................................................................... 32
xvii
DAFTAR TABEL
1. Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali
Mandar ................................................................................................. 41
2. Tabel 4.2 jumlah desa/kelurahan, dusun dan lingkungan menurut
Kecamatan di Kab. Polewali Mandar .................................................. 42
3. Tabel 4.3 jumlah penduduk dan luas wilayah di Kecamatan Tinambung
.............................................................................................................. 43
4. Tabel 4.4 luas penggunaan lahan di kecamatan Tinambung............... 45
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Pedoman Wawancara ...........................................................................
2. Lembar Observasi ................................................................................
3. Daftar Informan....................................................................................
4. Kartu Kontrol Penelitian ......................................................................
5. Surat keterangan Penelitian.................................................................
6. Berita Acara dan Lembar Perbaikan Ujian Proposal ...........................
7. Persetujuan Pembimbing......................................................................
8. Kartu Kontrol Bimbingan Proposal Pembimbing 1 dan 2 ...................
9. Dokumentasi ........................................................................................
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Zarqa (Usman.: 1), wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah
Islam adalah wakaf untuk masjid, yaitu pada saat Nabi Muhammad saw
mendirikan Masjid Quba dan Masjid an-Nabawi. Di Indonesia, praktik wakaf
untuk tempat ibadah merupakan bentuk wakaf yang paling banyak dilakukan oleh
umat Islam. Penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa
79 % dari harta wakaf berupa masjid (Usman.: 1).
Tradisi mewakafkan tanah untuk masjid terus berkembang dan menyebar,
sehingga jumlah masjid terus bertambah. Kegiatan masjid juga berkembang
seiring dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Masjid-masjid yang berdiri di
tempat strategis dan didukung sumber dana yang memadai mampu mewujudkan
serangkaian program kegiatan yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdah,
melainkan juga berdimensi pemberdayaan. Di antara masjid yang memiliki aset
wakaf cukup besar adalah Masjid Agung Semarang. Aset wakaf masjid ini, yang
biasa disebut bandha wakaf. Masjid Agung Semarang, berupa tanah yang
diberikan oleh Ki Ageng Pandan Arang yang merupakan pendiri sekaligus bupati
pertama Kota Semarang.
Sejak zaman kesultanan Demak, Masjid Agung Semarang telah memiliki
kekayaan berupa tanah yang cukup luas yang semula disediakan sebagai upah
untuk digarap para merbot dan sebagian lagi untuk biaya pemeliharaan masjid itu
1
2
sendiri. Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru
tentang pertanahan, yaitu Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Menurut ketentuan Undang-Undang ini, masjid tidak bisa memiliki tanah wakaf
kecuali jika telah memiliki badan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 1962
Menteri Agama membentuk Pengurus Kas Masjid (PKM) sebagai badan hukum
masjid.
Khusus mengenai pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Semarang,
KH. Saifuddin Zuhri, selaku Menteri Agama pada saat itu, menerbitkan
Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 92 tahun 1962 tertanggal 14 Nopember
1962. KMA ini terdiri dari 4 (empat) keputusan, salah satunya menyatakan Masjid
Agung Semarang dan segala kekayaannya adalah barang wakaf, oleh karenanya
penanggung jawab pengelolaannya dibebankan kepada nazhir, yaitu Pengurus Kas
Masjid (PKM) 5 Semarang Karena tanah-tanah tersebut dianggap tidak produktif,
atas saran banyak pihak, MUI Kota Semarang mengeluarkan fatwa pada tanggal
13 Oktober 1976 tentang istibdal al-waqf atau penggantian tanah wakaf.
Atas dasar fatwa ini, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang
mengadakan lelang untuk mencari pihak-pihak yang sanggup menjadi penukar
tanah bandha masjid. Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam
kehidupan sosial, baik sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan perkantoran,
kegiatan usaha, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, maupun sebagai
tempat kegiatan pendidikan, peribadatan dan lain-lain. Fungsi tanah untuk
kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas selain dapat diperoleh dengan cara jual
3
beli, tukar-menukar, sewa menyewa, hibah, warisan, dapat juga dengan cara
wakaf.
Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda
tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur
untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu
image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya
berujud benda bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau
madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif)
dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh
diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf
sebagai anggunan.
Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi
sekaligus, ialah dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama,
karena wakaf merupakan anjuran dalam agama Islam yang perlu dipraktekkan
dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka yang memberi wakaf (waqif)
mendapat pahala dari Allah Swt karena mentaati perintah-Nya. Dimensi sosial
ekonomi karena syari’at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dalam
kegiatan wakaf melalui uluran tangan seorang dermawan telah membantu
sesamanya untuk saling tenggang rasa.
Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran islam yang menyangkut
kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial). Wakaf
sebagai bentuk ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah
Swt dan ikhlas karena mencari rida-Nya. Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata
4
bahasa Arab wakafa yang bararti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan
wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan
bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Menurut
istilah, wakaf adalah penahanan harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa
musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksud untuk
mendapatkan keridhaan Allah Swt. Secara harfiah wakaf bermakna pembatasan
atau larangan. Sehingga kata waqaf digunakan dalam islam untuk maksud
pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial
tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf
tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.
Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial di dalam Islam yang
sangat erat hubungannya dengan keagrariaan, yakni yang menyangkut masalah
bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Oleh karena itu, masalah wakaf selain terikat dengan aturan-aturan hukum agama
(Islam) juga terikat dengan aturan-aturan Hukum Agraria Nasional. Karena begitu
pentingnya masalah wakaf ini dalam Hukum Agraria Nasional yang menganut
paham, bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai
fungsi sosial yang akan mendatangkan manfaat dan mashlahat bagi kepentingan
umum, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukkan secara
khusus, dan keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Negara.
Salah satu bentuk perwujudan dari tanah waqaf ini adalah Tempat
Pemakaman Umum (TPU). Pertambahan penduduk senantiasa menuntut
tersedianya lahan untuk menampung kegiatannya, salah satunya adalah masalah
5
penyediaan lahan untuk pemakaman umum di perkotaan khususnya di Kecamatan
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang lahannya terbatas, pola
pemanfaatan lahan makam yang ada kurang teratur sehingga menimbulkan
berbagai masalah seperti penyerobotan atau terdesaknya lahan makam yang
dijadikan permukiman penduduk oleh masyarakat setempat, kurang
diperhatikannya keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, lahan pemakaman
yang semakin sempit menimbulkan konflik dalam hal perebutan tanah makam,
sehingga yang memiliki kekuasaan dan status sosial yang tinggi itulah yang
mendapatkan tanah makam tersebut.
Bagi masyarakat biasa terpaksa memakamkan jenazah keluarganya di
tempat yang tidak terurus, seperti di tanah liar, entah itu di tanah yang berbukit,
atau di kebun sendiri yang bisa di pergunakan seadanya. Masalah berikutnya
adalah semakin tingginya biaya pemakaman maka akan menyulitkan warga yang
miskin untuk bisa menikmati TPU tersebut, dibanding dengan warga yang
berkuasa. Pembangunan makam tertentu yang biasa bermegah-megahan,
mempercantik, akan menimbulkan diskriminatif dalam hal pemakaman serta
membuat lahan pemakaman semakin sempit.
Dengan mengacu terhadap beberapa masalah diatas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap
Permasalahan Tanah Waqaf (Studi Kasus Tempat Pemakaman Umum (TPU) di
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar).”
6
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai permasalahan penyediaan dan
pemanfaatan lahan pemakaman yang ada di Kecamatan Tinambung
Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana pengaruh status sosial ekonomi dalam pelakasanaan
pemakaman di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah setempat dalam menyikapi masalah
kondisi pemakaman di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali
Mandar ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai permasalahan
penyediaan dan pemanfaatan lahan pemakaman yang ada di Kecamatan
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi dalam pelakasanaan
pemakaman di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah setempat dalam menyikapi
masalah kondisi pemakaman di Kecamatan Tinambung Kabupaten
Polewali Mandar.
7
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis
maupun praktis.
1. Secara teoritis
Sebagai pembanding antara teori yang didapat dibangku perkuliahan
dengan fakta yang ada di lapangan dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan
sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang selanjutnya.
2. Secara Praktis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam
mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah praktis.
b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman agar
masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai permasalahan kondisi tanah
waqaf itu sendiri dalam hal Tempat Pemakaman Umum dan bagaimana
penyediaan dan pemanfaatannya serta kendala dan permasalahan yang muncul
terkait dengan tanah waqaf dalam hal Tempat Pemakaman umum tersebut
8
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Penelitian Relevan
Kajian penelitian yang relevan dengan penulis (Sihab :8)adalah :
1. Tesis Heru Agus Sudarman (2008) yang berjudul Proses Peralihan Hak Atas
Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo.
Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis
adalah penelitian di atas mendeskripsikan bagaimana proses peralihan hak atas
tanah wakaf dan hambatan hukum yang dihadapi dalam penyelesaian peralihan
hak atas tanah wakaf di KUA Kecamatan
Sukoharjo. Sedangkan penelitian penulis mendeskripsikan tentang pandangan
masyarakat terhadap permasalahan tanah wakaf khususnya tempat pemakaman
umum dan bagaimana pemerintah setempat menyikapi tanah wakaf dalam hal
penyediaan dan pemanfaatannya.
2. Tesis Romadlon Chotib (2007) yang berjudul hak ahli waris tanah wakaf yang
belum disertifikatkan dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan di Indonesia.
Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis
adalah tesis ini meneliti tentang prosedur sertifikasi tanah wakaf menurut
peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan sertifikasi tanah wakaf
menurut pandangan hukum Islam, serta meneliti tentang hak ahli waris terhadap
tanah yang belum disertifikatkan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-
8
9
undangan di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis mendeskripsikan tentang
pandangan masyarakat terhadap permasalahan tanah wakaf khususnya tempat
pemakaman umum Dalam hal penyediaan dan pemanfaatannya..
B. Kajian Teori
Studi ini berdasarkan pada beberapa teori dimana akan disebutkan dan
diuraikan sebagai berikut :
1. Teori fungsional dan struktural
Teori fungsional dan struktural adalah salah satu teori komunikasi yang
masuk dalam kelompok teori umum atau general theories Littlejohn, 1999
(Durkheim,2012). Ciri utama teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan
tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat.
Fungsionalisme struktural atau lebih popular dengan ‘struktural fungsional’
merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana
pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi,
menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan
mempertahankan sistem.
Dalam pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan
pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem
sosial. Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada prinsipnya berkisar
pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan
konsep struktur.
Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia,
menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan
10
hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan
mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat
seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk
pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada
benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga
terdapat perkataan ”masih berfungsi” atau ”tidak berfungsi.” Fungsi tergantung
pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh,
dan lain-lain termasuk fungsi tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman
umum yang digunakan oleh Badan hukum yang dimaksud adalah pemerintah,
lembaga keagamaan dan badan sosial. misalnya. Secara kuantitatif, fungsi dapat
menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program
yang telah ditentukan.
Menurut Michael J. Jucius (dalam Durkheim,2012) mengungkapkan
bahwa fungsi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan harapan
dapat tercapai apa yang diinginkan. Michael J. Jucius dalam hal ini lebih menitik
beratkan pada aktivitas manusia dalam mencapai tujuan. Berbicara masalah nilai
sebagaimana dimaksud oleh Viktor, nilai yang ditujukan kepada manusia dalam
melaksanakan fungsi dan aktivitas dalam berbagai bentuk persekutuan hidupnya.
Sedangkan benda-benda lain melaksanakan fungsi dan aktivitas hanya sebagai
pembantu bagi manusia dalam melaksanakan fungsinya tersebut.
Demikian pula fungsi Badan hukum yang dimaksud adalah pemerintah,
lembaga keagamaan dan badan sosial sebagai upaya manusia. Hal ini disebabkan
karena, Tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum serta Badan hukum
11
yang dimaksud adalah pemerintah, lembaga keagamaan dan badan sosial ,
keduanya merupakan usaha manusia dalam menciptakan penguburan jenazah
yang baik sehingga masyarakat mempunyai tempat pemakaman yang jelas.
Sedangkan fungsi yang didefenisikan oleh Oran Young sebagai hasil yang
dituju dari suatu pola tindakan yang diarahkan bagi kepentingan (dalam hal ini
sistem sosial atau sistem politik). Jika fungsi menurut Robert K. Merton (dalam
Durkheim,2012) merupakan akibat yang tampak yang ditujukan bagi kepentingan
adaptasi dan penyetelan (adjustments) dari suatu sistem tertentu, maka struktur
menurut SP. Varma (dalam Durkheim,2012) menunjuk kepada susunan-susunan
dalam sistem yang melakukan fungsi-fungsi. Struktur dalam hal permasalahan
tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum adalah semua aktor (institusi
atau person) yang terlibat dalam proses-proses tersebut. Tanah waqaf yakni
tempat pemakaman umum, masyarakat, Badan hukum yang dimaksud adalah
bank pemerintah, lembaga keagamaan dan badan sosial termasuk ke dalam supra-
struktur permasalahan tanah waqaf tersebut.
Mengacu pada pengertian fungsi yang diajukan Oran Young dan Robert K.
Merton, serta pengertian struktur oleh SP. Varma, maka fungsi yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah fungsi tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman
umum sebagai salah satu fungsi input dalam sistem sosial masyarakat.. Sementara
struktur yang dimaksud adalah yakni badan hukum meliputi lembaga sosial,
pemerintah dan lembaga keagamaan sebagai salah satu bagian dari infrastruktur
dalam system pelaksanaan pemakaman ini. Selain fungsi artikulasi dan agregasi
kepentingan, serta fungsi penyediaan , fungsi pemanfaatan dan pelaksanaan
12
pemakaman, fungsi lain yang harus dijalankan oleh badan hukum meliputi
lembaga sosial, bank pemerintah, dan lembaga keagamaan sebagai infrastruktur
dalam sistem pemakaman ini adalah fungsi penataan kondisi makam agar lebih
efisien. Mungkin menjadikan fungsional bagi struktur lain akan tetapi badan
hukum menjadi disfungsional jika tidak dapat melaksanakan semua fungsi
tersebut.
Dari teori fungsionalisme struktural tersebut yang dipaparkan oleh Robert
K. Merton, maka menurut penulis bahwa sehubungan dengan topik permasalahan
dengan teori tersebut, yang merupakan fungsi dalam permasalahan ini adalah
tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum karena difungsikan sebagai
penguburan jenazah oleh warga masyarakat. Sedangkan yang menjadi strukturnya
adalah badan hukum yang meliputi lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan
pemilik tanah serta tokoh masyarakat setempat.
2. Teori Konflik
Teori konflik Ralf Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori
fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam
masyarakat. Teori Konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat
sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-
beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna
memenuhi kepentingan lainnya atau memproleh kepentingan sebesar-besarnya.
Ralf Dahrendorf lahir pada tanggal 01 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ayahnya
Gustav Dahrendorf dan ibunya bernama Lina. Tahun 1947-1952, ia belajar
filsafat, psikologi dan sosiologi di Universitas Hamburg, dan tahun 1952 meraih
13
gelar doktor Filsafat. Tahun 1953-1954, Ralf melakukan penelitian di London
School of Economic, lalu tahun 1956, ia memperoleh gelar Phd di Universitas
London. Tahun 1957-1960 menjadi Professor ilmu sosiologi di Hamburg, tahun
1960-1964 menjadi Professor ilmu sosiologi di Tubingen, selanjutnya tahun 1966-
1969 menjadi Professor ilmu sosiologi di Konstanz. Menjadi ketua Deutsche
Gesellschaft fur Soziologie (1967-1970), dan menjadi anggota Parlemen Jerman di
Partai Demokrasi. Tahun 1970, ia menjadi anggota komisi di European
Commission di Brussels, dan tahun 1974-1984, menjadi direktur London School
of Economics di London.
Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap
fungsionalisme struktural dan akibat berbagai kritik, yang berasal dari sumber lain
seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Salah satu
kontribusi utama teori konflik adalah mekondisian landasan untuk teori-teori yang
lebih memanfaatkan pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori konflik
adalah teori itu tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural-
fungsionalnya. Teori konflik Ralf Dahrendorf menarik perhatian para ahli
sosiologi Amerika Serikat sejak diterbitkannya buku “Class and Class Conflict in
Industrial Society”, pada tahun 1959.
Asumsi Ralf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat
tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem
sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi
disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal
dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan,
14
sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan
ketertiban dalam masyarakat
Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan
consensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian
diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan
teori consensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan
kekerasaan yang mengikat masyarakat sedangkan teori consensus harus menguji
nilai integrasi dalam masyarakat.
Bagi Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik.
Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian,
posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas
terhadap posisi yang lain.
Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis
sentralnya bahwa perbedaan distribusi ‘otoritas” selalu menjadi faktor yang
menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf
Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki
otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak
terkondisi dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis.
Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan
tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan
lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam
kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok
yang lain.
15
Ditinjau dari teori konflik, , tanah waqaf menimbulkan suatu perubahan
mengarah ke pertentangan akibat pelaksanaan pemakaman yang melibatkan
beberapa hal, antara lain masalah lahan yang sempit untuk pemakaman
mengakibatkan perebutan lahan makam. Bagi yang status sosial ekonominya
tinggi akan mendapat penghargaan lebih tinggi pula dibanding dengan masyarakat
biasa. Masyarakat biasa terpaksa harus melakukan pemakaman di tempat lain atau
liar, entah itu di tanah bukit, atau di areal kebun sendiri.
Dari teori konflik tersebut, maka menurut penulis bahwa sehubungan
dengan topik permasalahan dengan teori tersebut, dilihat dari teori konsensus
bahwa terintegrasinya masyarakat merupakan akibat dari berfungsinya tanah
waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum sebagai tempat penguburan atau
pemakaman bagi masyarakat Sedangkan dari sisi konfliknya adalah menimbulkan
suatu perubahan mengarah ke pertentangan akibat pelaksanaan pemakaman yang
disebabkan oleh faktor sosial dan status sosial tersebut.
3. Teori Pertukaran Sosial
Teori pertukaran sosial merupakan bagian dari teori komunikasi
interpersonal yang menjabarkan bagaimana seseorang tinggal dan memasuki suatu
interaksi sosial dengan mempertimbangkan konsekuensi yang didapatkan dari
suatu interaksi interpersonal tersebut. Teori pertukaran sosial ini dikembangkan
oleh Thibaut dan Kelley dapat dipraktikkan dalam konteks komuniukasi
interpersonal, dan komunikasi kelompok kecil. Teori ini secara umum lebih sering
digunakan untuk menganalisis perilaku komunikasi interpersonal.
16
a. Dasar Teori Pertukaran Sosial
Teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley
(Mukti,2014) berasumsi bahwa orang akan secara sukarela memasuki dan tinggal
dalam suatu interaksi sosial dengan mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi
yaitu untung rugi. Pada dasarnya, dalam membangun sebuah interaksi sosial yang
memungkinkan individu untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.
Dalam permasalahan tanah waqaf ini, yakni Tempat Pemakaman Umum adalah
yang menjadi sorotan atau perhatian masyarakat yang menimbulkan perbedaan
persepsi sehingga mempengaruhi interaksi dalam pelaksanaannya. Faktor sosial
lain yang mempengaruhi interaksi dalam pelaksanaannya adalah status sosial.
Dari teori pertukaran sosial tersebut oleh Thibaut dan Kelley
(Mukti,2014), terjadinya pertentangan dan persaingan dalam hal perebutan tempat
makam lantaran lahan pemakaman semakin sempit menimbulkan suatu tindakan
yang akan memberikan keuntungan kepada masyarakat yang memiliki status
sosial lebih tinggi, orang yang disegani atau dihormati, interaksi bagi masyarakat
biasa dalam hal pelaksanaan pemakaman akan sedikit mengalami kesulitan,
ditambah lagi dengan semakin sempitnya lahan pemakaman sehingga pada zaman
sekarang dan ke depannya biaya pemakaman akan semakin mahal.
Dari teori pertukaran sosial tersebut (Mukti,2014), penulis melahirkan
persepsi bahwa di dalam interaksi sosial, masyarakat tertarik untuk mengambil
keuntungan dari suatu hubungan di dalam masyarakat. Karena di dalam interaksi
yang terjalin akan selalu ada yang mendapat kebaikan atau keuntumgan dan akan
ada yang mendapat kekecewaan atau kekalahan.
17
Disetiap kehidupan manusia sebagai individu memiliki berbagai alternatif
dari komparison level sebagai perbandingan dari keuntungan yang diperoleh
dalam suatu interaksi sosial. Dengan pemahaman lain bahwa jika dalam suatu
interaksi sosial orang akan melihat dan meyakini bahwa ada keuntungan dari
sebuah interaksi sosial berikutnya. Maka orang akan memutuskan hubungan yang
dilakukan sekarang dan mengambil keputusan untuk mengambil keputusan untuk
memasuki suatu hubungan baru yang lebih memberikan keuntungan.
C. Masyarakat
1. Definisi Masyarakat
Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen
atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada
umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang
hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.
Berikut definisi masyarakat menurut beberapa Ahli ( Tajul,2012:137)
sebagai berikut :
a) Menurut M,J. Heskovits, masyarakat adalah sebuah kelompok individu
yang mengatur, mengorganisasikan, dan mengikuti suatu cara hidup (the
way life) tertentu.
b) Menurut Mack Ever, arti Masyarakat sebagai suatu sistem dari cara
kerja dan prosedur, otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi
kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, sistem
pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks
dan selalu berubah dari relasi sosial.
18
c) Pengertian masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia
yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentu
organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan
membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri
dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan
tertentu.
Dari beberapa pendapat para ahli di atas, kesimpulan yang penulis
tarik adalah masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang
hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama
yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat
yang ditaati dalam lingkungannya.
2. Ciri-ciri suatu masyarakat
Ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya sebagai berikut:
a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
b. Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu,
timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur
hubungan antarmanusia.
c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama
menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu
dengan yang lainnya.
3. Golongan Masyarakat
a. Masyarakat Tradisional
19
Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih
banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Jadi, masyarakat tradisional di dalam
melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-
kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Kehidupan
mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari
luar lingkungan sosialnya. Masyarakat ini dapat juga disebut masyarakat
pedesaan atau masyarakat desa. Masyarakat desa adalah sekelompok orang
yang hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat secara tahan lama,
dengan sifat-sifat yang hampir seragam.
b. Masyarakat Modern
Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya
mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban
dunia masa kini. Perubahan-Perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya
pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya
seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Bagi negara-negara sedang
berkembang seperti halnya Indonesia. Pada umumnya masyarakat modern ini
disebut juga masyarakat perkotaan atau masyarakat kota.
c. Masyarakat Transisi
Masyarakat transisi ialah masyarakat yang mengalami perubahan dari
suattu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Misalnya masyarakat pedesaan
20
yang mengalami transisi ke arah kebiasaan kota, yaitu pergeseran tenaga kerja
dari pertanian, dan mulai masuk ke sektor industri.
Ciri-ciri masyarakat transisi adalah : adanya pergeseran dalam bidang
pekerjaan, adanya pergeseran pada tingkat pendidikan, mengalami perubahan
ke arah kemajuan, masyarakat sudah mulai terbuka dengan perubahan dan
kemajuan zaman, tingkat mobilitas masyarakat tinggi dan biasanya terjadi
pada masyarakat yang sudah memiliki akses ke kota misalnya jalan raya.
D. Masalah Sosial
Ada dua kata dalam konsep masalah sosial, yaitu masalah dan sosial.
Masalah: mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan,
bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Masalah muncul apabila terjadi
ketidaksesuaian antara harapan (das sollen) dengan kenyataan yang terjadi (das
sein). Kata sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan
organisasi sosial. Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari
interaksi sosial antara individu, antara individu dengan kelompok atau antara
kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat
istiadat, ideologi dan tradisi yang ditandai dengan suatu proses sosial yang
disosiatif.
Pengertian masalah sosial menurut beberapa tokoh
(Agussalim2005:8), sebagai berikut :
1. Nisbet : Pengertian masalah sosial memiiki dua konsepsi. Pertama;
menurut pandangan umum, mendefinisikan masalah sosial adalah
segala sesuatu yang mengganggu keentingan umum. Kedua; menurut
21
para ahli mendefinisikan bahwa masalah sosial suatu kondisi atau
perkembangan yang terwujud dalam masyarakat berdasarkan studi
merupakan gejala yang dapat menimbulkan kekacauan atau gangguan
terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan.
2. Kartini (1988) masalah social adalah bentuk tingkah laku yang
melanggar adat-istiadat masyarakat (adat-istiadat yang diperlukan
sebagai instrumen untuk mengatur masyarakat dalam hal mencapai
keseahteraannya.
3. Soerjono Soekanto, Masalah Sosial adalah suatu ketidaksesuaian yang
terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, dimana
ketidaksesuaian tersebut dapat membahayakan kehidupan kelompok
sosial masyarakat.
4. Martin S. Weinberg mengemukakan pengertian masalah sosial,
Masalah Sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan
yang bertentang dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup
penting, dimana masyarakat sepakat melakukan suatu tindakan guna
mengubah situasi tersebut.
Batasan masalah sosial rumit, karena kaitannya dengan sistem niali yang
dianut oleh masing-masing komunitas. Menurut Cohen (Agussalim2005:9)
masalah sosial terbatas pada masalah perilaku keluarga, kelompok atau individu
menurut campur tangan masyarakat.
Salah satu ciri masalah sosial adalah sifatnya yang kompleks, tidak
sesederhana yang dipikirkan orang, Masalah sosial tidak pernah muncul
22
mendadak melainkan dilatarbelakangi oleh penyebab yang kompleks dan rumit.
Penyebab yang kompleks dapat ditelusuri melalui berbagai proses, baik proses
ekonomi, sosial, politik maupun kepribadian. Masalah itu dapat merupakan factor-
factor inheren dan eksteren.
Dari suatu penelitian R.H. Lauer (1976) dalam (Sigit:2013) teridentifikasi
adanya paling tidak terdapat tiga jenis masalah dilihat dari perhatian yang
dilatarbelakangi masyarakat. Ada masalah yangterus-menerus mengancam, ada
masalah yangmuncul secara periodic, dan ada yang secara teratur muncul dan
hilang. Di dalam literature dijumpai banyak cara untuk melakukan klasifikasi
masalah sosial. Garcia dan Militante menyebut beberapa cara untuk
melakukanklasifikasi masalah sosial.
Yang pertama adalah yang dilakukan oleh D.M. Jensen (1947) berdasar
atas penyebab timbulnya masalah, dan menghasilkan 4 kelompok masalah, yaitu :
1) masalahsosial yang bersumber fisik (penyakit fisik dan cacat),
2) masalah sosial bersumber mental (gangguan jiwa dan keterbelakangan
mental),
3) masalah sosial bersumber ekonomi (kemiskinan dan pengangguran),
4) masalah sosial bersumber budaya (masalah kesejahteraan anak,
gelandangan, jompo, kejahatan, dan kecanduan minuman keras).
Ciri masalah sosial :
1. Masalah sosial bersifat relatif :
Masalah sosial berkaitan erat dengan nilai-nilai moral yang dianut
masyarakat
23
Masalah sosial berkait erat denga struktur sosial yang menetukan
normal/ abnormal
Masalah sosial dilihat secara vertikal dan horizontal berbeda
2. Masalah sosialsaling berkaitan: saling berkaitan bersifat implikatif tidak
sendiri-sendiri. JG Manis :
Masalah primer : kondisi yg sangat berpengaruh dpt menimbulkan
kerusakan ganda
Masalah sekunder : kondisi berbahaya sbg dampak dari masalah
primer
Masalah tersier : kondisi berbahaya sbg akibat dari masalah dominan
3. Masalah sosial bersifat kompleks
Masalah sosial tidak muncul secara mendadak tetapi dilatarbelakangi
oleh faktor penyebab yang rumit. Penyebabnya dapat ditelusuri melalui proses
ekonomi, sosial, politik maupun kepribadian akibat yang ditimbulkan kadang
diluar dugaan.
Masalah sosial tidak mudah ditangani sebab penyebabnya rumit, akibat
yang ditimbulkan sulit diramalkan dan masalah sosial sering dilestarikan
memlaui budaya.
4. Masalah sosial berubah dari waktu ke waktu.
RH Lauer : dilihat dari perhatian masyarakat ada 3 jenis masalah :
a. Masalah yang terus menerus mengancam: perang dan damai.
b. Masalah yang muncul secara periodik: kemerosotan nilai moral
24
c. Masalah yang secara teratur muncul dan menghilang :
pengangguran
Kesalahan pahaman mengenai masalah sosial :
1. Anggapan bahwa masyarakat menyetujui masalah sebagaimana adanya
Masalah sosial relatif karena tolok ukurnya berbeda
2. Masalah sosial bersifat alamiah dan dapat dihindarkan
Masalah sosial terkait dengan nilai moral dan struktur sosial. Masalah
sosial timbul dari hubungan antar manusia bukan faktor alam.
3. Masalah sosial abnormal
Masalah sosial tidak hanya disebabkan oleh kegagalan (patologi) tetapi
juga oleh keberhasilan cont: ledakan penduduk karena keberhasilan
pembangunan.
4. Masalah sosial disebabkan orang jahat
Kejahatan timbul karena ada kesempatan
5. Masalah sosial berkembang sebagai akibat pemberitaan
Teori konflik berpandangan bahwa masalah sosial muncul melalui proses
panjang yang disebut : model perkembangan alamiah (natural history
model) atau karier sosial Mempunyai 4 tahap : agitasi, legitimasi dan
kooptasi, birokrasi dan reaksi, serta re emergensi.
6. Semua orang menghendaki masalah sosial ditanggulangi
Ada pihak yang dirugikan jika masalah sosial di tuntaskan.
7. Masalah sosial berhenti dengan sendirinya
25
Masalah sosial tidak dapat selesai dengan sendirinya bahkan akan
menumpuk dan meledak menjadi masalah besar.
8. Masalah sosial dapat diselesaikan tanpa perubahan kelembagaan
Penyelesaian masalah sosial tetap akan melibatkan kelembagaan..
E. Tanah Wakaf (Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, dan sebagai
shadaqah jariyah. Artinya, selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan
oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya tetap mengalir, meskipun si wakif
(orang yang memberi wakaf) telah meninggal dunia. Wakaf merupakan salah satu
ibadah kebendaan yang penting dan secara ekplisit tidak memiliki rujukan dalam
kitab suci Al-Quran.
Kata wakaf didefinisikan sebagai akad menahan aset wakaf dan
menyalurkan manfaatnya pada sabilillah. Definisi ini memberi pengertian bahwa
wakaf memang harus menghasilkan sesuatu yang akan disalurkan kepada pihak
yang berhak menerimanya. Artinya, jika tidak menghasilkan, maka maksud
disyariatkannya wakaf menjadi tidak tercapai.
Pasal 1 poin (5) PP tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf mendefinisikan pihak yang berhak menerima manfaat wakaf
adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta
benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar
Wakaf.
Tanah Waqaf adalah tanah yang dipisahkan atau diserahkan oleh wakif
(pihak yang mewakafkan harta bendanya) untuk dimanfaatkan dalam jangka
26
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau
kesejahteraan umum menurut syariah. Oleh karena itu, perbuatan wakaf
dilaksanakan sepenuhnya untuk tujuan sosial atau kesejahteraan umum.
Secara umum, pengelolaan bandha wakaf telah memiliki kamar-kamar
model yang meliputi ragam bidang wakaf. Dalam bidang ibadah dan kegiatan
keagamaan, bandha wakaf memiliki dua masjid yang menjalankan berbagai
kegiatan keagamaan, seperti ibadah, dakwah, dan pengajaran agama Islam, dan
dijadikan sebagai tempat pemakaman umum.
Dalam bidang kesehatan, masing-masing masjid memiliki klinik tersendiri
yang sama-sama membuka layanan kesehatan umum dan gigi. Dalam bidang
bisnis, di atas bandha wakaf telah berdiri berbagai bangunan yang bernilai
ekonomi tinggi, seperti SPBU, komplek pertokoan, area komersial, dan wahana
wisata keluarga. Bandha wakaf juga memiliki banyak lahan yang diberdayakan
dalam bentuk pertanian dan perkebunan.
1. Unsur-unsur Perwaqafan Tanah
Tanah yang diwaqafkan adalah tanah hak milik atau tanah milik yang
bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara. Sedangkan pihak yang
mewaqafkan tanah miliknya disebut waqif pada umumnya waqif adalah seseorang
atau beberapa orang pemilik tanah yang telah dewasa, sehat akalnya dan tidak
terhalang untuk melakukan perbuatan hokum. Perwaqafan tanah milik harus
dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Selain
manusia, badan hukum juga dapat melakukan perwaqafan tanah milik, namun
hanya badan hukum tertentu yang menguasai tanah hak milik yang dapat
27
mewaqafkan tanah miliknya. Badan hukum yang dimaksud adalah bank
pemerintah, lembaga keagamaan dan badan sosial.
2. Tata Cara Perwaqafan Tanah
Waqif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada
nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (selanjutnya disebut
PPAIW). PPAIW kemudian menuangkan ikrar waqaf ke dalam Akta Ikrar Waqaf
dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam
melaksanakan ikrar waqaf, waqif harus membawa dan menyerahkan kepada
PPAIW surat-surat sebagai berikut :
1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya
2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan
setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak
tersangkut suatu sengketa.
3) Surat keterangan pendaftaran tanah
4) izin dari bupati atau walikota
3. Perubahan Perwaqafan Tanah
Pada prinsipnya tanah milik yang telah diwaqafkan tidak dapat
dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari
apa yang telah diwaqafkan dapat dilakukan karena :
1) Tidak sesuai lagi dengan tujuan waqaf sesuai dengan apa yang diikrarkan
oleh waqif.
2) Kepentingan umum
28
Perubahan peuntukan tanah waqaf tersebut harus terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari Menteri Agama. Perlu diketahui bahwa tanah
waqaf tidak dapat dijadikan jaminan utang. Hal ini disebabkan karena sifat
dan tujuan waqaf yang tidak dipindahtangankan.
4. Tempat Pemakaman Umum
Definisi Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk
Keperluan Tempat Pemakaman (“PP 9/1987”) “ Tempat Pemakaman Umum
adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap
orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
5. Ijin Pengelolaan Makam
Dasar Hukum Perda No. 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan
Pemakaman.
a. Pengertian :
1. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenasah
2. Tempat Pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk
keperluan pemakaman jenasah yang pelayanannya dilaksanakan oleh
pemerintah daerah
3. Tempat Pemakaman bukan umum adalah areal tanah milik pemerintah
daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah yang
dikelola oleh badan sosial dan atau badan keagamaan
29
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenasah adalah pembayaran atas
pelayanan pemakaman jenasah yang meliputi pelayanan pemakaman
jenasah dan sewa tempat pemakaman jenasah yang diberikan oleh
pemerintah daerah
b. Ketentuan Umum :
Setiap pemegang ijin dalam pengelolaan makam berkewajiban
untuk :
1. Setiap akhir tahun memberikan data maka dalam pengelolaan pemegang
ijin
2. Melaporkan makam-makam yang telah habis masa sewa tanah makamnya
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan makam
5. Mencegah pengundulan dan erosi yang mengakibatkan rusaknya
lingkungan
6. Membantu pemerintah daerah memungut retribusi pemakaman baru dan
perpanjangan
7. menciptakan lingkungan yang nyaman, asri dan indah dengan penataan
pohon/bunga hias
8. memasang papan pengumuman sebagai sarana sosialisasi tentang
peraturan daerah yang berlaku.
Setiap Pemegang Izin dalam pengelolaannya dilarang :
1. Memindahtangankan ijin Pengelolaan Makam kepada pihak lain
2. Mengadakan perluasan tanah/lahan makam tanpa ijin Bupati
30
3. Memakamkan jenasah diatas tanah/lahan yang belum memeliki ijin dari
instasi yang berwenang
F. Kerangka Pikir
Permasalahan tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum
menimbulkan perhatian banyak masyarakat sehingga bermunculan berbagai
pandangan-pandangan atau perspektif mengenai lahan pemakaman tersebut.
Dalam sosiologi, perspektif atau pandangan masyarakat merupakan cara yang
dilakukan dengan melihat, memahami, dan mengamati apa yang terjadi di
lapangan. Tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum memang mampu
mengintegrasikan warga masyarakat lantaran tempat pemakaman merupakan
fungsi, yakni difungsikan oleh warga masyarakat tanpa terkecuali.
Namun yang jadi permasalahan adalah Pertambahan penduduk senantiasa
menuntut tersedianya lahan untuk menampung kegiatannya, salah satunya adalah
masalah penyediaan lahan untuk pemakaman umum di perkotaan termasuk di
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Lahan yang terbatas
menyebabkan pola pemanfaatan lahan makam yang ada kurang teratur sehingga
menimbulkan berbagai masalah seperti penyerobotan dan terdesaknya lahan
makam yang dijadikan permukiman penduduk oleh masyarakat sekitar Tempat
Pemakaman Umum setempat, kurang diperhatikannya keserasian dan keselarasan
lingkungan hidup.
lahan pemakaman yang semakin sempit menimbulkan konflik dalam hal
perebutan tanah makam, sehingga yang memiliki kekuasaan dan status sosial yang
tinggi itulah yang mendapatkan tanah makam tersebut. Bagi masyarakat biasa
31
terpaksa memakamkan jenazah keluarganya di tempat yang tidak terurus, seperti
di tanah liar, entah itu di tanah yang berbukit, atau di kebun sendiri yang bisa di
pergunakan seadanya. Masalah berikutnya adalah semakin tingginya biaya
pemakaman maka akan menyulitkan warga yang miskin untuk bisa menikmati
TPU tersebut, dibanding dengan warga yang berkuasa. Pembangunan makam
tertentu yang biasa bermegah-megahan, mempercantik, akan menimbulkan
diskriminatif dalam hal pemakaman serta membuat lahan pemakaman semakin
sempit.
32
Bagan Kerangka Pikir
BAB III
MasalahTanahWaqaf
Tempat PemakamanUmum (TPU)
PandanganMasyarakat
Menciptakan persainganlantaran disebabkan olehbeberapa hal yangberpengaruh dalampelaksanaannya
Faktor Sosial dan StatusSosial
Pemutusan HakPemakaman
Mengintegrasi masyarakatdari segi fungsinya karenadigunakan oleh wargamasyarakat tanpa terkecuali
33
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif interaktif karena
menggunakan metode studi kasus sebagai pemusatan perhatian dalam penelitian
yang dilakukan. Penelitian yang berbasis pada tema sosial budaya ini
menyebabkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.
Alasan digunakan metode kualitatif untuk lebih mudah apabila
berhubungan langsung dengan kenyataan yang tidak terkonsep sebelumnya
tentang keadaan di lapangan dan data yang diperoleh dapat berkembang seiring
dengan proses penelitian berlangsung.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali
Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan lokasi permasalahan tanah
waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum. Penelitian ini mulai dilaksanakan
dari tanggal 04 Juli sampai 04 September 2015.
C. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti
sebagai instrument juga harus divalidasi sejauh mana peneliti siap melakukan
penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Dalam pengumpulan data
dilakukan beberapa cara sebagia berikut:
33
34
1. Pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan
untuk memperoleh informasi dari responden.
2. Lembar observasi, yaitu peneliti mengamati langsung di lapangan
3. Catatan dokumentasi, yaitu mencatat semua data secara langsung dari
reverensi yang membahas tentang obyek penelitian
Selanjutnya Nasution,1988 dalam (Qalbi,2014:21) menyatakan:
“ Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari padamenjadikannya manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannyaialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti.Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan,bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak ditentukan secara pastidan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkansepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidakjelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alatsatu-satunya yang dapat mencapainya.”
D. Sasaran Penelitian
Sasaran penelitian adalah orang yang menjadi pusat perhatian atau
populasi yang benar-benar dijadikan sumber data yaitu Badan hukum yakni
pemerintah, lembaga keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan guru, yang
ada di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Untuk mengetahui ini
peneliti mengambil informasi dari responden yang diambil sebagai sampel dengan
tehnik purposive sampling (pengambilan sempel berdasarkan tujuan).
Berdasarkan data populasi yang ada yaitu sebanyak 12 orang, maka untuk
menghitung jumlah anggota sampel digunakan rumus Arikunto, yaitu tingkat
populasi besar atau lebih dari 100 orang maka dapat diambil 10 – 15 % atau 20 –
25 %, tetapi jika kurang dari 100 orang maka seluruh populasi dijadikan sampel
Arikunto, 1998 dalam (Qalbi,2014:21) Melihat jumlah anggota populasi sebanyak
35
12 orang yang di data dari Badan hukum yakni pemerintah sebanyak 5 orang,
lembaga keagamaan 1 orang, tokoh agama 2 orang , tokoh masyarakat 1 orang,
guru 2 orang, Kepala Sekolah 1 orang, maka semua anggota populasi dijadikan
sampel.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. Wawancara mendalam
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi
melalui kegiatan tanya jawab secara langsung pada responden.Wawancara
adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh
dua pihak, pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Qalbi, 2014
: 22)
Teknik wawancara mendalam ini tidak dilakukan secara ketat dan
terstruktur, tertutup, dan formal, tetapi lebih menekankan pada suasana
akrab dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Cara pelaksanaanya
wawancara yang lentur dan longgar ini mampu menggali dan menangkap
kejujuran informasi di dalam memberikan informasi yang sebenarnya. Hal
ini semakin bermanfaat bila informnasi yang diinginkan berkaitan dengan
pendapat, memperlancar jalannya wawancara digunakan petunjuk umum
wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelum terjun
kelapangan.
36
b. Observasi langsung
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis,
yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara terus-
menerus. Observasi dimaksudkan sebagai pengamatan dan pencatatan
fenomena yang diteliti. Observasi memungkinkan melihat dan mengamati
sendiri perilaku dan kejadian sebagaimana keadaan sebenarnya.
c. Dokumentasi
Yaitu suatu bentuk data yang diperoleh dari arsip-arsip yang telah
ada sebelumnya.
F. Teknik Analisis Data
Untuk memanfaatkan dan mengelola data yang banyak dan padat akan
di gunakan teknik analisa deskriptif. Jadi analisis dilakukan terhadap data
yang dijabarkan dengan metode deskriptif-analitis. Teknik ini bertujuan
untuk mendeskripsikan secara obyektif dan sistematis data yang ada dapat di
validasi keabsahannya.
G. Teknik Keabsahan Data
Untuk memperoleh keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha
yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:
1. Perpanjangan pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan
pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data atau menambah
(memperpanjang) waktu untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya
satu minggu, maka akan ditambah waktu satu minggu lagi. Dan jika dalam
37
penelitian ini, data yang diperoleh tidak sesuai dan belum cocok maka dari
itu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek keabsahan data.
Bila setelah diteliti kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel,
maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.
2. Meningkatkan ketekunan
Untuk meningkatkan ketekunan, peneliti bisa melakukan dengan
sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat
pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti
lebih rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam
merekam data kembali, juga tidak menganggap mudah atau enteng data
dan informasi. Dengan teknik dokumentasi, maka peneliti akan lebih tekun
membaca referensi-referensi buku terkait dengan permasalahan tanah
waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum.
3. Trianggulasi
Trianggulasi sumber data menguji kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data (cek and ricek) dari berbagai sumber dengan berbagai
cara dan berbagai waktu.
a. Trianggulasi sumber
Trianggulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui
beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari
satu sumber adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke
sumber lain, tetapi sumber data tersebut harus setara sederajatnya.
38
Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan
suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber
data tersebut.
b. Trianggulasi teknik
Trianggulasi teknik, adalah untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik
observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan
teknik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga
melakukan teknik dokumentasi.
39
H. Jadwal Kegiatan
No Jenis Kegiatan
Bulan Ke
Ket
4 5 6 7 8 9 10 12
1 Penyusunan Proposal
Penelitian
2 Konsultasi Proposal
Penelitian
3 Seminar proposal penelitian
4 Melaksanakan Penelitian
5 Interpretasi dan Analisis
Data
6 Penulisan Laporan Hasil
Penelitian
7 Bimbingan dan Konsultasi
8 Seminar Hasil Penelitian
9 Revisi seminar hasil
penelitian
10 Penyajian Ujian Skripsi
40
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Wilayah Penelitian
a. Keadaan Geografis Kabupaten Polewali Mandar
Kabupaten Polewali Mandar terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Barat,
posisinya berada di sisi Selat Makassar dan diapit oleh Provinsi Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Barat terbentuk pada tahun 2004.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tentang Pembentukan Provinsi
Sulawesi Barat, merupakan pecahan dari provinsi Sulawesi Selatan, serta
Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2005 Tanggal 27 Desember 2005
Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Polewali Tentang Perubahan Nama dari
Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar.
Secara astronomis Kabupaten Polewali Mandar terletak antara 3° 4’ 7,83”
- 3° 32’ 3,79” Lintang selatan dan 118 ° 53’57,55” - 119° 29’ 33,31” Bujur Timur.
Adapun wilayah batasan dengan Kabupaten antara lain :
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene
Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 km persegi
yang meliputi enam belas kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya
40
41
adalah Kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas 356,93 kilometer persegi atau
17,65 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara luas
kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 kilometer
persegi atau 1,06 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
Terdapat lima aliran sungai besar yang mengaliri wilayah Kabupaten
Polewali Mandar. Dua sungai terpanjang yang mengalir di Kabupaten ini adalah
sungai maloso dan sungai mandar yang panjang kedua sungai tersebut ialah 95 km
dan 90 km.
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali
Mandar
KecamatanLuas /Area (km²)
Presentase terhadap luasKab. Polman
TinambungBalanipaLimboroTubbi TaramanuAluCampalagianLuyoWonomulyoMapiliTapangoMatakaliPolewaliBinuangAnreapiMatanggaBulo
21,3437,4247,55356,95228,3087,84
156, 6072,8291,75
125, 8157,6226,27123,34124,62234,92229,50
1,061,852,3517,6511,294,347,743,604,536,222,851,306,106,1611,6211,35
Polewali Mandar 2 022,30 100,00
42
b. Wilayah Administratif
Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas 16 Kecamatan, 144 Desa dan 23
Kelurahan. Kecamatan Campalagian memiliki jumlah desa/kelurahan yang
terbanyak yaitu sebanyak 18 desa/kelurahan dan Kec.Anreapi memiliki jumlah
desa/kelurahan paling sedikit yaitu hanya 5 desa/kelurahan.
Tabel 4,2 jumlah desa/kelurahan, dusun dan lingkungan menurut Kecamatan di
Kab. Polewali Mandar,
Kecamatan Desa Kelurahan Dusun lingkungan
TinambungBalanipaLimboroTubbi taramanuAluCampalagianLuyoWonomulyoMapiliTapangoMatakaliPolewaliBinuangAnreapiMatanggaBulo
7101012717101311136-9469
111111111119111-
2528366630824657414523-
43203238
5443546533545533-
Polewali Mandar 144 23 612 103
Sumber; Badan Pusat Statistik Kab. Polewali Mandar
c. Pendidikan
Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia,
Pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 Tahun dan membuka akses semakin
luas agar pemerataan pendidikan dapat diwujudkan. Program ini diharapkan akan
43
mempercepat terciptanya sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era
globalisasi.
Keadaan pendidikan di Kab.Polewali Mandar meliputi Jumlah sekolah,
murid dan guru. Dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai Sekolah menengah
tingkat atas (SMTA). Sebanyak 128 TK/Sederajat menampung 6.528 murid, 493
guru. Kelompok bermain sebanyak 204 yang tersebar di 16 kecamatan dengan
total siswa 6.708 siswa.Pada tingkat SD, 315 sekolah dan MI sebanyak 64
Sekolah yang dengan jumlah siswa keseluruhan 59.719 murid dan 4.228 Guru.
Tingkat SMP terdapat 56 Sekolah dan 27 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan
total siswa 19.652 Siswa dan 1.503 guru. Di tingkat SMA terdapat 11 SMA
Negeri, terdapat 18 SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 7 dengan jumlah
siswa 14.570 Siswa dan 1089 guru.adapula beberapa perguruan tinggi yang
antaranya Unasman, STAI DDI, Stikes Bina Generasi dan Stikes YPPP
Wonomulyo.
d. Kesehatan
Kesehatan masyarakat merupakan prasyarat membangun SDM
Daerah.misalnya, Menyediakan fasilitas kesehatan berupa puskesmas di tiap
kecamatan, agar mudah di jangkau masyarakat.Sementara di Polewali tersedia
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit ABRI. Selain itu,
keberadaan klinik-klinik swasta yang juga berperan dalam menyehatkan
masyarakat setempat.
Demi terlaksananya pelayanan kesehatan maka pemerintah
memprioritaskan tersedianya tenaga medis. Seperti dokter, bidan, dan perawat
44
melalui penerimaan pegawai setiap tahun. Dinas kesehatan Polewali Mandar
menyebutkan, bahwa kuantitas dan kualitas tenaga bidan dan kader posyandu
yang langsung menyentuh masyarakat pedesaan mengalami peningkatan.
e. Kecamatan Tinambung
Kecamatan Tinambung adalah salah satu Kecamatan dari enam belas
Kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi
Sulawesi Barat. Kecamatan Tinambung terletak di sebelah barat Kabupaten
Polewali Mandar yang terdiri dari delapan Desa/Kelurahan. Dari BPS Kabupaten
Polewali Mandar 2014, tercatat luas wilayah ini adalah 21,34 km2 . Kemudian
tercatat jumlah penduduk 34.181 jiwa menurut sumber Data Kependudukan
Kabupaten Kota Tahun 2014.
Berikut Tabel 4.3 jumlah penduduk dan luas wilayah di Kecamatan
Tinambung.
Desa Luas Wilayah km2 Jumlah Penduduk
Galung LombokLekopadisSepabatuBatulayaTinambungKaramaTangnga-tangngaTandung
6, 5 km²2,05 km²2,15 km²1,41 km²1,81 km²2,29 km²1,13 km²4 km²
3110 orang3971 orang3358 orang3057 orang7104 orang6422 orang4231 orang2928 orang
Batas-batas wilayah Kecamatan Tinambung sebagai berikut :
Ø Sebelah Utara : Kecamatan Limboro
Ø Sebelah Selatan : Teluk Mandar
Ø Sebelah Barat : Kabupaten Majene
45
Ø Sebelah Timur : Kecamatan Balanipa
Sedangkan menurut peta Kecamatan Tinambung secara umum keadaan
tanahnya adalah termasuk daerah dataran rendah yang sebagian tanah pertanian
yang subur untuk jenis tanaman tertentu. Dilihat dari kondisi objektif penggunaan
lahan yang meliputi topografi daerah dan kondisi fisik lainnya, penggunaan lahan
di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar secara garis besar dapat
dibedakan atas persawahan dengan luas 300,00 Ha, perkebunan 694,50 Ha,
Pekarangan 136,36 Ha, Tegalan 570,72 Ha, Kolam tambak 111,00 Ha, dan
lainnya 134,06 Ha, Total keseluruhan lahan adalah 981,93 Ha. Data ini diperoleh
dari data sekunder Kecamatan Tinambung, 2013.
Berikut Table 4.4 luas penggunaan lahan di kecamatan Tinambung.
No Penggunaan Lahan Luas Lahan
123456
PersawahanPerkebunanPekaranganTegalanKolam tambaklainnya
TOTAL
300,00 Ha694,50 Ha136,36 Ha570,72 Ha111,00 Ha134,06 Ha
981,93 Ha
46
LAMPIRAN KARAKTERISTIK RESPONDEN
a. Bapak Rijalul adalah Camat di Kecamatan Tinambung yang berlokasi di
Desa Batulaya Kabupaten Polewali Mandar. Beliau baru berumur 42 tahun.
Pendidikan terakhirnya adalah S2. Sebelum dia pindah tugas ke Tinambung,
beliau sebagai camat di Kecamatan limboro kala itu dengan didampingi
istrinya yang tidak kalah hebat dengannya.
b. Bapak Yanton
Bpk. Yanton adalah seorang Penyulu KUA di Desa Batulaya Kecamatan
Tinambung. Beliau masih muda baru berumur 35 tahun. Dia merupakan
alumni UIN Makassar. Waktu semasa mahasiswa, beliau seorang aktivis
dengan menempati 2 kampus kala itu waktu dia kuliah. Dia menamatkan
S1nya sebagai sarjana di UIN Makassar dengan jurusan Sosiologi agama
kemudian di kampus yang satunya dengan jurusan Psikologi. Beliau bukan
asli orang Tinambung, melainkan daerah asalnya adalah Kendari.
c. Bpk. Lambe Basong
Bpk. Lambe Basong adalah seorang Imam Mesjid . Kegiatan sehari-
harinya selain Imam adalah juga seorang petani dan nelayan. Beliau berumur
58 tahun dengan pendidikan terakhirnya adalah SMA. Beliau merupakan
Imam Mesjid Desa Karama’ Kecamatan Tinambung. Dia diangkat sebagai
Imam karena jasa-jasanya yang sudah banyak dirasakan masyarakat serta
kesahajaannya.
47
d. Zainuddin. H
Zainuddin merupakan seorang Kepala Desa Karama’ berusia 48 tahun.
Pendidikan terakhirnya adalah SMA. Kegiatan sehari-harinya selain Kepala
Desa adalah juga seorang petani dan nelayan. Tempat tinggalnya berdekatan
dengan laut. Namun dalam masa pemerintahannya, ternyata masyarakat
kurang begitu puas dengan kinerja beliau. Terbukti masyarakat karama’
melalui tokoh masyarakatnya Amiruddin memprotes kinerja aparat desanya
yang malas tersebut dan mengumpulkan massa untuk melakukan demo di
depan kantor Desa.
e. Abd. Aziz
Abd. Aziz adalah seorang imam mesjid di Desa Sepa’batu. Beliau berumur
42 tahun dengan pendidikan terakhirnya adalah SMP. Sebenarnya beliau ini
adalah asli majene namun karena berkeluarga di Sepa’batu akhirnya menetap.
Dia sosok imam yang sederhana dan bersahaja.
f. Muh. Arsyam
Muh Arsyam adalah seorang Kepala Desa di Tangnga-tangnga. Dia
berusia 37 tahun dengan pendidikan terakhirnya adalah SMA. Dia aktif dalam
hal berbagai kegiatan. Dia juga memrupakan seorang aktivis dulunya.
g. Muhammad Ikhsan
Muhammad Ikhsan adalah seorang Kepala Desa di Galung Lombok.
Beliau berumur 37 tahun dengan pendidikan terakhirnya adalah SMA. Dia
sosok yang bertanggung jawab, terbukti waktu tempo hari terdapat sebuah
konflik tragis terkait masalah lahan kebun milik warga galung Lombok
48
tersebut. Pada saat itu warga yang lain beserta aparat sudah berusaha
mendamaikan mereka yang tengah berkonflik, namun mereka sudah terlanjur
susah untuk diperingatkan dan terjadilah pertumpahan darah yang menelan 1
korban jiwa. Pak kades sudah berupaya semaksimal mungkin untuk terjadi hal
seperti ini, namun apa boleh buat sudah terlanjur. Pak kades berharap dan
berpesan semoga kejadian ini tidak terulang karena ini menyangkut desa dan
dia tak tanggung-tanggung akan mengundurkan dirinya jika memang
demikian hal itu terjadi lagi.
h. Amiruddin
Amiruddin adalah seorang pedagang dan seorang petani. Dia adalah
tokoh masyarakat di Desa Lekopadis. Dia berumur 30 tahun dengan
pendidikan terakhirnya SMA. Dia adalah orang yang aktif di masyarakat.
i. M. Yasrif, S.Ag, MM
M. Yasrif adalah seorang Kepala Sekolah. Usianya saat ini adalah 42
tahun. Dia adalah seorang Kepala Sekolah sekaligus guru agama. Pendidikan
terakhir beliau adalah S2.
j. Ismail, SE
Ismail adalah seorang pedagang yang juga sebagai seorang Kaur
Pembangunan. Istri beliau hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Beliau
adalah pedagang bahan bangunan dan aktif di pemerintahan Desa. Dia
berumur 28 tahun dengan pendidikan terakhir S1.
49
k. H. Alimuddin, S.Ag
Alimuddin adalah seorang guru agama di SD. Dia berumur 40 tahun
dengan pendidikan terakhirnya adalah S1. Beliau adalah guru yang cerdas
mengenai masalah agama.
l. Ibu Marliana, S.Pd
Marliana adalah seorang Guru SMK jurusan Kimia. Dia berumur 32 tahun
dengan pendidikan terakhir adalah S1. Suaminya adalah penyuluh pertanian
dan mereka memiliki anak satu.
50
2. Pandangan dan Sikap Masyarakat terhadap Masalah Tanah Waqaf
(Keadaan Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Letak Tempat
Pemakaman Umum serta Pelaksanaannya).
Tempat pemakaman sangatlah penting sebab lahannya dapat diperoleh
dengan transaksi yang berdasarkan al-qur’an, maupun menurut undang-undang
Negara RI yaitu : waqaf, hibah, dan sebagainya. Lembaga keagamaan, lembaga
sosial, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempatlah yang harus
mengelola dan merawat dengan baik agar tercipta keseimbangan dan ketertiban di
dalam pelaksanaannya.
Konflik biasa mewarnai pelaksanaan pemakaman apabila tempat
pemakaman yang ada tidak terurus dengan baik. Baik itu menyangkut transaksi
lahan kepemilikan seperti apa, kemudian keadaan lahannya apakah sudah layak,
posisi letak makamnya, tidak adanya pihak yang jelas bertanggung jawab
mengenai lahan pemakaman tersebut, ditambah lagi dengan budaya status sosial
ekonomi yang berperan, serta pengetahuan agama masyarakat yang bervariasi
terkait dengan masalah transaksi untuk memperoleh atau peralihan hak milik,
yaitu dari yang klasik sampai dengan cara-cara yang lazim dipraktikkan dewasa
ini. Kemudian harus ada pihak yang membantu memberikan pandangan
keagamaan seputar pelaksanaan pemakaman.
Berikut ini hasil wawancara dengan pak Camat Tinambung yang
diungkapkan oleh Bapak Rijalul:
" Pemakaman yang ada di Kecamatan Tinambung ini sebenarnyasebagian dari yang ada itu sudah tergolong tua atau sudah lama, ada jugabeberapa tempat pemakaman yang baru mengalami pelebaran. Masalahyang sering dijumpai adalah ketika pemakaman yang ada sudah penuh,
51
maka harus dipikirkan untuk menyediakan lahan baru untuk pemakamandalam jangka yang sudah perkirakan. Ternyata dalam penyediaan lahan initidak mudah untuk mendapatkannya. Lantaran terdesaknya masyarakatakan kebutuhan tempat pemukiman, adanya keinginan masyarakat untukmembuka usaha, ditambah lagi pembangunan desa meningkat cepat,menyebabkan masyarakat berpikir dua kali untuk mewaqafkan ataumenghibahkan tanahnya. Hal inilah yang biasa menghambat kelancaranpemakaman tersebut. Mau atau tidak yah harus memilih area pemakamanlain atau memilih memakamkan di atas kebunnya. ".(wawancara tanggal23 Juli 2015).
Setiap masyarakat maupun pemerintah menginginkan kesejahteraan, baik
bidang sosial ataupun agama. Pernyataan dari pak Rijalul mempertegas akan
perlunya perencanaan dalam penyediaan lahan pemakaman. Meningkatnya jumlah
penduduk, serta kebutuhan mengharuskan pemerintah setempat mulai membuat
program perencanaan untuk tempat pemakaman yang akan datang.
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh bapak Yanton:
" Saya mengharapkan kepada pemerintah setempat dan masyarakatmenyadari pentingnya penataan pemakaman yang baik agar dalam halpelaksanaan pemakaman ini tidak mengalami hambatan. Penataanpemakaman umum harus terus dipikirkan mengingat jumlah kematian jugatidak menurun yang tidak terlepas dari kepadatan penduduk dan kenakalanremaja saat ini, baik kematian karena kecelakaan, minum minuman keras,dan sebagainya. mengingat juga faktor usia yang sudah menua. Kemudianmasalah status sosial yang masih berpengaruh di masyarakat kita, banyakkita jumpai kan dalam suatu tempat pemakaman tidak boleh dicampurioleh makam masyarakat biasa dalam artian bukan merupakan keluarganyadan tidak tergolong puang atau daeng. "(wawancara tanggal 29 Juli 2015 ).
Tidak terlalu jauh berbeda dengan pernyataan sebelumnya, kata kunci
yang pak Yanton sampaikan adalah penataan tempat pemakaman. Terkait angka
kematian yang tak akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk,
meningkatnya kenakalan remaja yang tak jarang berujung maut, hal seperti ini
yang menjadi bahan pemikiran bagaimana ketersediaan tempat pemakaman
umum dapat menjangkau keadaan dan kondisi penduduk saat ini. Status sosial
52
ekonomi yang kerap kali mengganggu kelancaran pemakaman yang harusnya bisa
ditekan mengingat keterbatasan dari segi lahan yang ada seperti sekarang ini.
Bapak Lambe Basong imam mesjid Karama’ memberikan komentarnya
sebagai beirkut:
" Begini, kalaupun masyarakat setempat tidak rela langsungmemberikan tanahnya secara suka rela untuk kepentingan kita semua,dalam hal ini tempat pemakaman, dalam artian masyarakat sedikit yangmau menghibahkan dan mewaqafkan tanahnya, pemerintah kan bisamembeli lahan yang juga memang cocok untuk tempat pemakaman.Supaya juga pemerintah bisa mengantisipasi kalau lahan ini nanti terisipenuh, makanya sudah gampang untuk melakukan pelebaran dengan tidakmengganggu yang ada di sekitarnya. Memang ini juga butuh perencanaan.Agar ada yang mengurusi pemakaman, pemerintah bisa menyewaseseorang sebagai penjaga makamnya agar pelaksanaan terkordinirkemudian pemakamannya terawat. ".(wawancara tanggal 30 Juli 2015).
Pemerintah sebaiknya tidak mempersoalkan harga tanah warga yang ada
untuk dijadikan sebagai lahan pemakaman. Kepentingan masyarakatlah yang
diutamakan agar dengan segera program kedepannya segera cepat terealisasikan.
Harga bukanlah menjadi masalah selama harga yang ditawarkan sesuai.
Alasan berikutnya yang diungkapkan pak Zainuddin. H menyikapi
permasalahan pemakaman ini adalah sebagai berikut :
" Dari apa yang kemudian kita lihat saat ini, banyak pemakamanyang dilakukan di tempat-tempat yang sebenarnya tidak begitu baik difungsikan sebagai tempat pemakaman. Tarulah misalnya di tinambung iniada sebagian warga yang menguburkan jenazah di belakang mesjid, adayang menguburkan di tanah berbukit. Itu semua karena kurangnyapencerahan agama yang didapat seputar pemakaman tersebut lebih-lebihbudaya lokal yang kental di masyarakat. Kalo sudah seperti itu ,rasanyasangat mengganggu kenyamanan kita beribadah. ".(wawancara tanggal 31Juli 2015).Adanya berbagai macam alasan yang timbul dari pemikiran masyarakat
maka muncul pula cara mereka yang bervariasi dalam melihat permasalahan
53
pemakaman ini.. Diantaranya sikap atau pandangan yang dipaparkan oleh Bapak
Amiruddin selaku Tokoh Masyarakat, beliau mengungkapkan hal sebagai berikut:
" Pendapat saya dalam membuat makam si jenazah sayamenyarankan untuk tidak membangun, menghias, membuat batas,meninggikan tanah di atas kubur karena itu akan mengganggukeseimbagnan dan proporsional lahana pemakaman. Karena itu melanggarsyar’i. agama kita. Namun masih ada yang kita jumpai makam paramasyarakat kita yang tergolong masyarakat puang, panrita(pemukaagama), daeng, atau yang tergolong kaya yang masih membangunmakamnya itu dengan memberikan batas, meninggikan makamnya,walaupun mereka mengaku itu hanya bentuk kasih saying kepada sijenazah, tapi tetap saja itu melanggar syiar’I agama. ".(wawancara tanggal01 Agustus 2015).
Pemahaman masyarakat menyangkut pemakaman tersebut bervariasi ini
dikarenakan pola kristalisasi budaya yang diterapkan para orang tua dulu masih
dibudayakan sedangkan menurut syiar’i berbeda meskipun mereka tinggal dalam
satu lingkungan. Itulah yang Amiruddin coba terangkan terkait masalah yang ada
pada saat wawancara.
Pendapat selanjutnya yang diungkapkan oleh ibu Marliana :
" Sesuai dengan apa yang saya tau .telah diharamkan oleh syara’memayungkan, mendirikan kubbah, bangunan, menulis apapun tulisan danmengecat kubur berdasarkan hujjah syara’ dan fatwa imam as-Syafierahimahullah.” Dari Abdullah bin Hasanah berkata : Aku lihat “Uthmanbin Affan radiallahu anhu memerintahkan agar diratakan kubur. Nah darisini tentu kalau semua kuburan rata, maka akan mengoptimalkanproporsional lahan makam yang ada. Dengan ini pelaksanaannya pun akanbaik. Pelaksanaan penguburan yang dilakukan baik itu di atas tanah umumatau pribadi tetap tidak boleh membangun makam yang tidak sesuaidengan bentuk makam yang sewajarnya. Hukumnya itu haram apabiladibangun di atas tanah pemakaman umum, sedangkan jika dibangun diatas tanah pribadi maka hukumnya tetap makruh". (wawancara tanggal 02Agustus 2015).Selain itu pandangan yang lain juga diungkapkan oleh Bapak Yasrif yang
pendidikannya sampai S2, beliau mengungkapkan hal sebagai berikut:
54
" Seperti yang kita ketahui bersama, Pertambahan penduduksenantiasa menuntut tersedianya lahan untuk menampung kegiatannya,salah satunya adalah masalah penyediaan lahan untuk pemakaman umumdi perkotaan khususnya di kecamatan tinambung yang lahannya terbatas,pola pemanfaatan lahan makam yang ada kurang teratur sehinggamenimbulkan berbagai masalah seperti penyerobotan dan terdesaknyalahan makam yang dijadikan permukiman penduduk oleh masyarakatsekitar Tempat Pemakaman Umum Tinambung, kurang diperhatikannyakeserasian dan keselarasan lingkungan hidup. Jadi solusi yang bisadilakukan menurut saya adalah : Konsep yang dipakai yakni meliputikonsep sirkulasi jalan, zoning, pola kapling kuburan, pendekatanlandscaping serta aplikasi pemakaman umum sistem tumpuk jenazah".(wawancara tanggal 07 Agustus 2015).
Cara-cara penanggulangan masalah pemakaman ini seperti yang
diceritakan informan di atas memang sangat bermacam-macam. Hal ini sangat
penting nantinya dan dapat berguna di masyarakat. Sehingga tidak menutup
kemungkinan menimbulkan respon pada masyarakat itu sendiri dan pemerintah
setempat. Selanjutnya yang di ungkapkan oleh pak Alimuddin:
" begini de’ itu juga yang jadi masalah biasa adalah surat-surattanah pemakaman itu yang sudah tidak ada atau hilang harus segera diuruskembali supaya tidak ada pihak yang ingin memperkarakan tanah tersebut.Jangan ada pihak yang ingin mengambil alih sebagian tanah yang masihtidak terpakai sebagai pemakaman, karena bidang tanahnya yang bagusmaka dia ingin mengalihkannya jadi tempat pemukiman. Ini biasa terjadidi masyarakat kita. Nah memang kehidupan semakin kompleks menuntutkebutuhan semakin banyak. ".(wawancara tanggal 15 Agustus 2015).
Kemudian komentar selanjutnya diungkapkan oleh bapak Ismail sebagai
berikut :
" Saya sering memberikan masukan dan nasehat kepada pak kepaladesa di tempat saya karena saya selaku kaur pembangunan. Kematian terusmeningkat seiring dengan pertambahan penduduk pula. Untuk itudibutuhkan lahan yang cocok untuk pemakaman baru. Kepala desa harusmelakukan permohonan kepada pemerintah kabupaten untukmerealisasikan ini semua. Kemudian ada baiknya menyewa oang sebagaipenjaganya. Untuk ini lahan yang hendak dijadikan tempat pemakamanuntuk memperhatikan dan mengadakan kebutuhan bagi si penjaga. Dengan
55
menyediakan sebuah kebun kecil untuk penghidupan penjaga kuburantersebut. ".(wawancara tanggal 20 Agustus 2015).
Dari beberpa pandangan yang disampaikan informan di atas terkait
mengenai pandangan masyarakat yang cukup bervariasi menyikapi permasalahan
tersebut, penulis memberikan sebuah pernyataan sebagai berikut :” akan terwujud
apa yang diinginkan apabila masyarakat tanpa terkecuali sadar akan manfaat yang
didapatkan. Manfaat penyediaan lahan makam yang baik akan dirasakan
masyrakat ketika semua pihak mau bekerja sama dengan baik memikirkan kondisi
sulit seperti sekarang ini. Masalah-masalah yang sudah dipaparkan merupakan
fakta yang tidak akan mungkin bisa dihindari dan terselesaikan begitu saja. Untuk
itu, dari beberapa solusi yang dipaparkan, hendaknya dipertimbangkan bersama-
sama supaya ada bahan yang bisa dijadikan pegangan oleh pemerintah dan
masyarakat untuk segera merealisasikannya agar perlahan bisa mengurangi
masalah yang ada.
56
3. Peran Pemerintah dalam Menyikapi Masalah Tanah Waqaf (Keadaan
Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Letak Tempat Pemakaman Umum
serta Pelaksanaannya).
Pengertian peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bagian
yang dimainkan oleh seorang pemain, tindakan yang dilakukan oleh seseorang
dalam suatu peristiwa. Peranan itu menurut penulis adalah tugas-tugas yang
dijalankan oleh seseorang berkaitan dengan posisi atau fungsinya dalam
masyarakat. Salah satu peran pemerintah adalah peran dalam pembangunan serta
memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat baik pada dimensi ekonomi,
sosial, maupun agama.
Pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam membentuk keteraturan
di dalam aktifitas keagamaan masyarakat, karena pemerintah mempunyai fungsi
salah satunya adalah fungsi penataan tata ruang lahan untuk pemerataan
pembangunan termasuk di dalamnya pengelolaan pemakaman umum. Peranan
yang dijalankan pemerintah memang cukup besar karena menyangkut
kemaslahatan orang banyak.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pak Muhammad Arsyam,
dia mengungkapkan hal sebagai berikut:
" Begini de’, di kampung kita ini penataan tata lahan perluditerapkan, termasuk managemen penataan dan perawatan pemakamanmasih sangat rendah, untuk itu saya selaku kepala desa sebagai pemerintahsetempat harus berbenah dan harus memperhatikan masalah letak danpengelolaan pemakaman ini. Jadi. Solusi dari saya pemerintah ketikamencari lahan baru untuk pemakaman, harus diperhatikan beberapa haldiantaranya keadaan tanah itu apakah memang cocok untuk tempatpemakaman, kemudian tanah tidak dalam sengketa, harus diformasikansedemikian rupa tata letak makam agar makam-makam yang ada nantinyatertata dengan rapi. …"(wawancara tanggal 25 Agustus 2015).
57
Managemen penataan dan perawatan tempat pemakaman yang rendah
menjadi kata kunci dari pernyataan Arsyam. Tanah yang hendaknya akan
difungsikan sebagai tempat pemakaman hendaknya diperhatikan keadaan
tanahnya apakah layak, kenudian tanah tidak dalam sengketa. Penataan dan
perawatan merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai hasil yang
dinginkan.
Di samping itu perlunya perawatan dan penataan tempat pemakaman juga
dirasakan oleh Muhammad Ikhsan, beliau mengungkapkan hal sebagai berikut:
" Begini na’, saya mempunyai dua pandangan terkait masalahtempat pemakaman ini, yang pertama tempat pemakaman umum yangdifungsikan untuk kemaslahatan orang banyak dalam hal penguburanjenazah, pemerintah harus melakukan aktifitas perawatan secara berkalaagar dapat terpelihara dengan baik. Perawatan antara lain dapat dilakukandengan pembersihan makam dan pengaturan letak pemakaman olehpetugas makam setempat. Akan tetapi, realita yang ada, kesadaranmasyarakat tentang kebersihan dan perawatan makam ini masih sangatsedikit. Maklum Karena masih sangat kurangnya sosialisasi tentangbagaimana tempat pemakaman yang baik itu. …"(wawancara tanggal 29Agustus 2015).
Dari ungkapan para informan ditas maka dapat disimpulakan betapa
pentingnya merawat sebuah tempat pemakaman. Untuk itu dibutuhkan kesadaran
semua pihak dalam kaitannya dengan permasalahan tempat pemakaman dan
pelaksanaannya serta kondisinya. Yang menjadi kendala adalah pemerintah dalam
melakukan aktifitas pembenahan pada pemakaman harus berhati-hati. Lantaran
kegiatan ini berurusan dengan agama. Mengapa kita, dan pemerintah harus
memperhatikan itu karena disebabkan jaman sekarang merupakan jaman
eraglobalisasi yang dimana sumber informasi cepat masuk dan ditanggkap oleh
58
masyarakat luas. Sehingga jangan sampai kesalahan akibat kekeliruan dalam
melakukan pembenahan makam terjadi.
Karena setiap dari kita ingin mendapatkan dan mencapai hal yang baik,
maka strategi pengelolaan terhadap pemakaman umum ini tidak boleh melanggar
syiar’I agama kita. Salah satunya yang diunggkapkan oleh pak Aziz, beliau
mengungkapkan hal sebagaiberikut:
“ Menurut saya dengan semakin menyempitnya lahan yang adaakibat bertambahnya jumlah penduduk, maka pemerintah harusmenyediakan sejak dini lahan-lahan baru untuk tempat pemakaman.Pemerintah bisa mendapatkannya dengan cara sewa tanah. Dengan catatanpengenaan tarifnya tidak terlalu mahal karena mengingat kita semua inibukan masyarakat kota dengan pendapatan yang tinggi. Kita semua adalahmasyarakat desa yang pendapatannya dikategorikan menengah ke bawah.Untuk itu tarif yang dikenakan harus terjangkau. Dengan jalan itudiharapkan tempat pemakaman yang ada terawat dengan baik.…."(wawancara tanggal 01 September 2015).
Pernyataan informan di atas menjelaskan supaya pemerintah melakukan
pendekatan kepada masyarakat untuk melakukan penyewaan tanah warga yang
cocok dijadikan sebagai tempat pemakaman umum. Jaman sekarang tidak sedikit
warga yang tidak mau menyerahkan tanahnya untuk tempat pemakaman. Dengan
alasan, terkait dengan masalah kebutuhan yang akan datang.
59
B. Pembahasan
Secara definitif Weber merumuskan Sosiologi sebagai suatu ilmu yang
berusaha untuk menafsirkan dan memahami (interpretative understanding)
tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan
kausal. Telah kita ketahui bahwa primordialisme, etnosentrisme, politik aliran,
dan konsolidasi bisa mendorong terjadinya konflik.
Pandangan masyarakat dalam masalah tanah waqaf tempat pemakaman
umum ini menimbulkan beberapa persepsi-persepsi yang bervariasi. Ini tidak lain
disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan antar individu, perbedaan
kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaaan cara pandang dan perubahan
sosial. Pandangan masyarakat dalam masalah tanah waqaf tempat pemakaman
umum ini merupakan inti dari penelitian ini, dimana dalam penelitian ini akan
dianalisa dengan mengunakan teori konflik, teori fungsionalisme, dan toeri
pertukaran sosial.
Tokoh teori konflik Ralf Dahrendorf berasumsi, bahwa setiap masyarakat
setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam
sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi
disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal
dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan,
sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan
ketertiban dalam masyarakat. Seperti dalam masyarakat tinambung ini yang masih
melekat budaya menghormati kaum bangsawan dengan catatan status sosial
ekonominya yang tinggi.
60
Karena pada hakikinya jaman sekarang walau bukan masyarakat
bangsawan tapi karena dia tergolong orang kaya, maka dia akan dihargai.
Sebaliknya walau termasuk kategori bangsawan namun ekonomi rendah, maka
penghargaan itu perlahan-lahan akan hilang.
Dengan demikian perbedaan pandangan dalam menyikapi masalah tanah
waqaf tempat pemakaman umum ini merupakan proses dari perubahan jaman,
sehingga para masyarakat tanpa terkecuali dituntut untuk dapat belajar dan
bersoisalisasi dengan dunia luar agar para masyarakat lainnya mengetahui
bagaimana menyikapi hal tersebut pada jaman sekarang. Sehingga cara berpikir
yang dipakai masyarakat dapat dengan mudah dan bisa menghasilkan paradigma
atau pandangan yang bisa diterima dikalangan kita semua dengan tidak melanggar
syiar’i agama dan berdasarkan pada undang-undang dalam pelaksanaannya..
Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis
sentralnya bahwa perbedaan distribusi ‘otoritas” selalu menjadi faktor yang
menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf
Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki
otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak
terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis.
Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan
tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan
lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam
kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok
yang lain.
61
Ditinjau dari teori konflik, , tanah waqaf menimbulkan suatu perubahan
mengarah ke pertentangan akibat pelaksanaan pemakaman yang melibatkan
beberapa hal, masalah lahan yang sempit untuk pemakaman mengakibatkan
perebutan lahan makam. Bagi yang status sosial ekonominya tinggi akan
mendapat penghargaan lebih tinggi pula dibanding dengan masyarakat biasa.
Masyarakat biasa terpaksa harus melakukan pemakaman di tempat lain atau liar,
entah itu di tanah bukit, atau di areal kebun sendiri.
Dari teori konflik tersebut yang dipaparkan, maka menurut penulis bahwa
sehubungan dengan topik permasalahan dengan teori tersebut, dilihat dari teori
konsensus bahwa terintegrasinya masyarakat merupakan akibat dari berfungsinya
tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum sebagai tempat penguburan
atau pemakaman bagi masyarakat. Sedangkan dari sisi konfliknya adalah
menimbulkan suatu perubahan mengarah ke pertentangan akibat pelaksanaan
pemakaman yang melibatkan beberapa hal, antara lain masalah lahan yang sempit
untuk pemakaman mengakibatkan perebutan lahan makam, masalah budaya,
pandangan keagamaan, tatakelola lahan makam yang belum maksimal dan
proporsional, perawatan yang belum efektif, dan beberapa kendala yang sudah
terpaparkan pada hasil wawancara di atas.
Selanjutnya dari sisi fungsionalisme struktural dengan tokohnya Robert. K.
Merthon, Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia,
menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan
hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan
mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat
62
seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk
pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada
benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga
terdapat perkataan ”masih berfungsi” atau ”tidak berfungsi.” Fungsi tergantung
pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh,
dan lain-lain termasuk fungsi tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman
umum yang digunakan oleh Badan hukum yang dimaksud adalah pemerintah,
lembaga keagamaan dan badan sosial. misalnya. Secara kuantitatif, fungsi dapat
menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program
yang telah ditentukan.
Demikian pula fungsi Badan hukum yang dimaksud adalah pemerintah,
lembaga keagamaan dan badan sosial sebagai upaya manusia. Hal ini disebabkan
karena, Tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum serta Badan hukum
yang dimaksud adalah pemerintah, lembaga keagamaan dan badan sosial ,
keduanya merupakan usaha manusia dalam menciptakan penguburan jenazah
yang baik sehingga masyarakat mempunyai tempat pemakaman yang jelas.
Sedangkan fungsi yang didefenisikan oleh Oran Young sebagai hasil yang
dituju dari suatu pola tindakan yang diarahkan bagi kepentingan (dalam hal ini
sistem sosial atau sistem politik). Jika fungsi menurut Robert K. Merton (dalam
Durkheim,2012) merupakan akibat yang tampak yang ditujukan bagi kepentingan
adaptasi dan penyetelan (adjustments) dari suatu sistem tertentu, maka struktur
menurut SP. Varma (dalam Durkheim,2012) menunjuk kepada susunan-susunan
dalam sistem yang melakukan fungsi-fungsi. Struktur dalam hal permasalahan
63
tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum adalah semua aktor (institusi
atau person) yang terlibat dalam proses-proses tersebut. Tanah waqaf yakni
tempat pemakaman umum, masyarakat, Badan hukum yang dimaksud adalah
pemerintah, lembaga keagamaan dan badan sosial termasuk ke dalam supra-
struktur permasalahan tanah waqaf tersebut.
Dari teori fungsionalisme struktural tersebut yang dipaparkan oleh Robert
K. Merton, maka menurut penulis bahwa sehubungan dengan topik permasalahan
dengan teori tersebut, yang merupakan fungsi dalam permasalahan ini adalah
tanah waqaf dalam hal ini tempat pemakaman umum karena difungsikan sebagai
penguburan jenazah oleh warga masyarakat. Sedangkan yang menjadi strukturnya
adalah badan hukum yang meliputi lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan
pemilik tanah serta tokoh masyarakat setempat
Dengan demikian berdasarkan teori fungsionalisme maka masyarakat
dapat mengamalkan dari solusi dan dari sosialisasi yang dipaparkan para tokoh
agama, pemerintah setempat dan masyarakat dapat menerimanya dengan baik dan
dilakukannya dalam perilaku sehari-hari mereka. Sehingga hasil yang diharapkan
tercapai Sesuai dengan tujuan teori lainnya yaitu fungsionalisme yakni
mengantarkan masyarakat pada satu titik keseimbangan agar tercipta suatu
keteraturan.
Kemudian mengacu kepada Teori pertukaran sosial yang dikembangkan
oleh Thibaut dan Kelley dapat dipraktikkan dalam konteks komuniukasi
interpersonal, dan komunikasi kelompok kecil. Teori ini secara umum lebih sering
digunakan untuk menganalisis perilaku komunikasi interpersonal
64
Dalam permasalahan tanah waqaf ini, yakni Tempat Pemakaman Umum
adalah yang menjadi sorotan atau perhatian masyarakat yang menimbulkan
perbedaan persepsi sehingga mempengaruhi interaksi dalam pelaksanaannya.
Faktor sosial lain yang mempengaruhi interaksi dalam pelaksanaannya adalah
status sosial.
Terjadinya pertentangan dan persaingan dalam hal perebutan tempat
makam lantaran lahan pemakaman semakin sempit menimbulkan suatu tindakan
yang akan memberikan keuntungan kepada masyarakat yang memiliki status
sosial lebih tinggi, orang yang disegani atau dihormati, interaksi bagi masyarakat
biasa dalam hal pelaksanaan pemakaman akan sedikit mengalami kesulitan,
ditambah lagi dengan semakin sempitnya lahan pemakaman sehingga pada zaman
sekarang dan ke depannya biaya pemakaman akan semakin mahal.
Dari teori pertukaran sosial tersebut, penulis melahirkan persepsi bahwa di
dalam interaksi sosial, masyarakat tertarik untuk mengambil keuntungan dari
suatu hubungan di dalam masyarakat. Karena di dalam interaksi yang terjalin akan
selalu ada yang mendapat kebaikan atau keuntumgan dan akan ada yang mendapat
kekecewaan atau kekalahan.
Banyak persepsi-persepsi serta strategi yang sudah dipaparkan pada hasil
wawancara di atas yang diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat pada
pelaksanaan pemakaman ke depannya. Diantaranya seperti managemen tatakelola
lahan makam, perawatannya, penyediaan sejak dini lahan-lahan baru dengan jalan
transaksi seperti, sewa tanah, hibah dengan tetap dikenakan biaya, waqaf, dan
sebagainya.
65
Peran tokoh agama, lembaga sosial, dan kesadaran masyarakat juga
berkaitan erat dengan harapan dari masyarakat terhadap kelancaran, ketertiban,
dan keselarasan dalam pelaksanaan pemakaman ini. Pemegang peran seperti
pemuka agama dan pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada
masyarakat setempat agar masyarakat tersebut paham dengan religiusitas yang
sebenarnya dan menyadari pentingnya pengetahuan dalam pemakaman ini dengan
berdasarkan pada aturan-aturan yang ada.
66
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Peranan semua pihak merupakan bagian terpenting untuk tercapainya
kesepakatan dan kelancaran pemakaman, yang dimana pada jaman
sekarang ini banyak perubahan-perubahan yang diterima dalam kehidupan
masyarakat. Era globalisasi yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini
menyebabkan karakter dan privasi seseorang itu tidak lagi menjadi sebuah
privasi individu, kemudian sifat kebersamaan dan kegotong royongan
sudah bukan menjadi prioritas karena disebabkan oleh faktor ekonomi dan
lebih mementingkan diri sendiri.
2. Dalam urusan seperti ini, pemerintah dituntut untuk selalu mengawasi dan
memperhatikan keadaan masyarakat setempat agar tidak terjerumus dalam
kehidupan yang serba bebas dan supaya tetap baik dalam berhubungan
dengan masyarakat sekitarnya. Sosialisasi Pendidikan dalam masyarakat
dirasa sangat penting dalam membentuk sebuah karakter masyarakat.
Masyarakat bisa bertoleransi dengan baik jika pemerintah dan masyarakat
setempat berperan langsung dalam mewujudkan pelaksanaan pemakaman
yang aman, baik dan teratur.
66
67
3. Untuk itu diperlukan kesadaran akan pentingnya sebuah tempat
pemakaman umum yang kelak akan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Konflik bisa saja mewarnai pelaksanaan pemakaman tersebut apabila tidak
ada pihak yang jelas bertanggung jawab mengenai lahan pemakaman
tersebut, ditambah lagi dengan budaya status sosial ekonomi yang
berperan, pengetahuan agama masyarakat yang bervariasi terkait dengan
masalah transaksi untuk memperoleh atau peralihan hak milik, yaitu dari
yang klasik sampai dengan cara-cara yang lazim dipraktikkan dewasa ini.
Kemudian harus ada pihak yang mengetahui asal muasal lahan
pemakaman tersebut serta pihak-pihak yang lain membantu memberikan
pandangan keagamaan seputar pelaksanaan pemakaman. Masyarakat
Tinambung ini masih sangat kental terhadap budayanya, seperti
mengagungkan tokoh orang tua yang berjasa, orang dengan status sosial
ekonomi yang tinggi, atau pemuka agama seperti panrita dan tentu saja
tidak terkecuali para pahlawan yang sangat dihargai..
4. Cara-cara yang digunakan atau solusi-solusi yang dipaparkan di atas
semoga mendapat respon yang baik dan bisa diterapkan dalam
pelaksanaannya.. Pemerintah kecamatan tinambung diharapkan dapat
bekerja sama dengan pemerintah setempat lainnya seperti KUA, dan
Lembaga Pertanahan. Dengan perkembangan wawasan dan pengetahuan
pada jaman sekarang diharapkan pengelolaan tempat pemakaman umum
ini dapat lebih baik, terkelola dengan baik, sehingga berfungsi dengan baik
pula untuk masyarakat.
68
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan beberapa
saran yang diharapkan nantinya akan dapat bermanfaat. Saran tersebut adalah :
1. Untuk Pemerintah
a. Pemerintah sebaiknya serius menangani dan memperhatikan masalah
tempat pemakaman umum ini karena dari waktu ke waktu lahan yang
ada semkain sempit lantaran disebabkan oleh berbagai kebutuhan.
b. Pemerintah harus merencanakan dari sekarang dan menargetkan
pembuatan lahan pemakaman dalam jumlah yang cukup dengan
jangka waktu pemakaiannya.
2. Untuk Masyarakat
a. Sebaiknya masyarakat ikut berpartisipasi dan membantu pemerintah
dalam melakukan pemerataan pembangunan, termasuk penataan lahan
pemakaman..
b. Masyarakat ada baiknya mulai mengurangi pemahaman dan pendirian
terdahulu mengenai sikap etnosentrisnya. Sikap-sikap yang
mempertahankan anggapan yang terkesan diskriminatif seperti dalam
hal pemakaman ini sebaiknya dikurangi agar masyarakat biasa tidak
kesusahan untuk mencari lahan penguburan serta masyarakat tanpa
terkecuali dalam melakukan penguburan bisa berjalan lancar.
69
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, maka
dari itu peneliti menyarankan kepada masyarakat untuk mengadakan penelitian
lain yang berhubungan dengan masalah tanah waqaf tempat pemakaman umum
sehingga apa yang diharapkan dari diadakannya penelitian tercapai.
70
DAFTAR PUSTAKA
Agussalim. 2005. Ilmu Sosial Budaya dasar. Makassar : UPT.ATA KÙLIAHUMUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Arifin, Tajul. 2012. pengantar Antropologi. Bandung : Pustaka Setia
Craib¸ Ian. 1986. Teori-teori Sosial Modern Dari Parsons Sampai Habermas,Jakarta: CV RAJAWALI.
Damsar, 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta : Kencana
Emzir, 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif.Jakarta: Rajawali Pers
Koentjaningrat, 2002. Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia, Jakarta:Djambatan.
Maryati, Kun & Juju Suryawati. 2014. Sosiologi Kelompok Permintaan dan Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Esis.
Musfirah, Qalbi. 2014. Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Pedagang (StudiKasus Pada Masyarakat Desa Buntu Mondong Kabupaten Enrekang).Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Universitas MuhammadiyahMakassar.
Nuhraha, Setya G. 2013. Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: SULITA JAYA
Ranjabar, Jakobus, 2012. Sistem Sosial Suatu Pengantar, Bogor: GhaliaIndonesia.
Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada
Usman, Rachmadi. 2013. Hukum Perwaqafan di Indonesia. Jakarta : SinarGrafika
Beberapa referensi dari internet saya lampirkan sebagai berikut :
Durkheim, Emile 2012. Teori-teori sosiologi (Online),https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=444534428944037&id=444529718944508, Di akses 09 Mei 2015
Usman, Nurodin. Mendeskripsikan model pengelolaan dan pengembanganbandha wakaf Masjid Agung Semarang (Studi Kasus di ProvinsiSemarang),(online).(http://eprints.walisongo.ac.id/25/2/UsmanUsman_Disertasi_Bab1.pdf. Di akses 07 Juni 2015
70
71
Mukti. 2014. Teori Pertukaran Sosial, (online),(http://muktikomunikasi.blogspot.com/2014/03/teori-pertukaran-sosial.html)
Sihab.Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi KasusDesa Pakem Kec. Sukolilo Kab. Pati) , (online).http://eprints.walisongo.ac.id/591/3/Sihab_Tesis_Bab1.pdf. Di akses 07Juni 2015
Tunardi, Wibowo. 2013. Tanah Wakaf. (online),(http://www.jurnalhukum.com/tanah-wakaf/ diakses 09 Mei 2015)
Muhammad Subrata. 2013. Pengelolaan wakaf di indonesia. (online),(http://muhammadsubrata.blogspot.com/2013/12/pengelolaan-wakaf-di-indonesia.html) diakses 27 Juni 2015
Zulfaidah . 2013. Pengertian Unsur dan Kriteria Masyarakat. (online),(http://zulfaidah-indriana.blogspot.com/2013/05/pengertian-unsur-dan-kriteria-masyarakat.html) diakses 27 Juni 2015
Sukmadi. 2012. Sosiologi Masalah Sosial. (online),(http://sukmadigaul.blogspot.com/2012/10/sosiologi-masalah-sosial.html)diakses 27 Juni 2015
71
L A M P I R A N
PEDOMAN WAWANCARA
LEMBAR OBSERVASI
DAFTAR INFORMAN
KARTU KONTROL PENELITIAN
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
BERITA ACARA DAN LEMBAR PERBAIKAN UJIAN PROPOSAL
PERSETUJUAN PEMBIMBING
KARTU KONTROL BIMBINGAN PROPOSAL PEMBIMBING I &
PEMBIMBING II
DOKUMENTASI
PEDOMAN WAWANCARA DAN LEMBAR OBSERVASI
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN TANAHWAQAF (STUDI KASUS TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) diKECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR)
Penelitian ini memakai teknik wawancara dan observasi dalam pengumpulan
data, dan dalam pelaksanaannya dilakukan wawancara yang mendalam agar
mendapatkan data yang relevan dan akurat. Berikut adalah pedoman wawancara yang
akan dilakukan dalam penelitian ini:
OBSERVASI DATA PENDUDUK DAN PENGGUNAAN LAHAN
1. Mendata Jumlah Penduduk di Kecamatan tinambung berdasarkan data
kependudukan 2014
2. Mendata luas penggunaaan Lahan yang ada di Kecamatan Tinambung
WAWANCARA INFORMAN
3. Bagaimana pandangan bapak terhadap ahli fungsi tanah ke tanah waqaf ?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang penyediaan dan pemanfaatan
tempat pemakaman umum di wilayah ini?
5. Bagaimana kondisi tempat pemakaman umum di wilayah ini ?
6. Bagaimana pelaksanaan pemakaman di wilayah bapak/ibu ?
7. Bagaimana bapak/ibu melihat peran pemerintah dalam menyikapi letak
pemakaman umum di wilayah ini ?
DAFTAR INFORMAN
Berikut ini merupakan daftar informan yang ditemui oleh peneliti dalam melakukan
penelitian di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
NO NAMA UMUR PEKERJAAN/JABATAN DESA PEND.TERAKHIR
TANDA TANGAN
1
Drs. Rijalul Gaib, MM42 Camat Tinambung Batulaya S2
2Yanton, S.Sos.i 35 Penghulu KUA Batulaya S1
3Lambe Basong 58 Imam Mesjid Karama’ SMA
4Zainuddin. H 48 Kades Karama’ SMA
5Abd. Aziz 42 Imam Mesjid Sepa’ Batu SMP
6Muh. Arsyam 35 Kades
Tangga-
tanggaS1
7Muh. Ikhsan 37 Kades
Galung
LombokSMA
8Amiruddin 30 Tokoh Masyarakat Lekopadis SMA
9M. Yasrif, S.Ag, MM 40 Kepala Sekolah Tinambung S2
10Ismail, SE 28 Kaur Pembangunan Tinambung S1
11 Alimuddin, S.Ag 40 Guru SD Tinambung S1
12 Marliana,S.Pd 32 Guru SMK Tinambung S1
DOKUMENTASI
1. Kunjungan ke Penyulu KUA
2. Wawancara dengan pak Imam Mesjid
3. Wawancara dengan guru SMK
4. Pengamatan kondisi Pemakaman Umum
RIWAYAT HIDUP
HERMAWAN, lahir di Palece pada tanggal 07 November
1992. Anak ke 5 dari 5 bersaudara, buah hati dari pasangan
Haneng dengan Ibu Masturah. Penulis memasuki jenjang
pendidikan formal di bangku SDN 010 Palece pada tahun
1999 dan tamat pada tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3
Tinambung dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan
pendidikan di SMAN 1 Tinambung dan tamat pada tahun 2011. Kemudian penulis
terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun 2011 pada Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar,
Program studi Strata 1
Pada tahun 2015, penulis menyelesaikan studi dengan menyusun berupa karya
ilmiah yang berjudul ,“ Pandangan Masyarakat Terhadap Permasalahan Tanah Waqaf
(Studi Kasus Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Tinambung
Kabupaten Polewali Mandar”.
H
Related Documents
