ANALISA KEBIJAKAN JALUR TRANSJAKARTA (BUSWAY) DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBANDAN KELANCARAN LALU LINTAS DKI JAKARTA JURNAL Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Ilmu Kepolisian OLEH YUDHO HUNTORO, SIK NIM : 2013246002 PROGRAM STUDI MANAJEMEN TEKNOLOGI KEPOLISIAN PROGRAM PASCASARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN J A K A R T A 2015
58
Embed
JURNAL Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh ... - Ilmu Kepolisianilmukepolisian.com/wp-content/uploads/2015/08/Jurnal-Yudho.pdf · Dalam tesis ini penulis ingin menjelaskan terjadinya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISA KEBIJAKAN JALUR TRANSJAKARTA (BUSWAY)
DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN, KESELAMATAN,
KETERTIBANDAN KELANCARAN LALU LINTAS DKI JAKARTA
JURNAL
Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Kepolisian
OLEH
YUDHO HUNTORO, SIK
NIM : 2013246002
PROGRAM STUDI MANAJEMEN TEKNOLOGI KEPOLISIAN
PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN
J A K A R T A
2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam tesis ini penulis ingin menjelaskan terjadinya kebijakan dari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang transportasi angkutan umum yaitu
Transjakarta (busway) yang merupakan implementasi dari MRT (mass rapid
transit) yang dapat mengangkut penumpang lebih banyak untuk mewujudkan
pelayanan dibidang transportasi publik yang cepat, selamat, nyaman dan aman.
MRT (mass rapid transit) secara harfiah diartikan sebagai moda angkutan yang
mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak (massal) dengan
frekuensi dan kecepatan yang sangat tinggi (rapid). Menurut modanya, MRT
dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain: bus (buslane/busway),
subway, tram, dan monorail. Bus MRT dapat dibedakan dengan bus angkutan
biasa dan kendaraan lain karena biasanya merupakan shuttle bus yang memiliki
rute perjalanan tertentu dan beroperasi pada lajur khusus, sehingga sering
disebut buslane/busway. Pemisahan lajur ini dilakukan agar penumpang tidak
mengalami penundaan waktu perjalanan dan tidak terganggu oleh aktivitas moda
angkutan lain yang melintasi rute perjalanan yang sama.
Maka dari pada itu menurut undang-undang nomor 38 tahun 2004 Pasal
5, peran jalan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1). Sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam
bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, hankam, serta
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2) Sebagai
prasarana distibusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara. 3). Merupakan satu kesatuan sistem
jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh Wilayah Republik
Indonesia.
2
Timbulah jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan (trans-
portasi) dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga Fungsi Transportasi (Regional
dan Lokal) Transportasi dapat mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi
antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem
transportasi dan komunikasi, dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana
(jalan). Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup
menentukan. Suatu kota yang baik dapat ditandai, antara lain dengan melihat
kondisi transportasinya. Transportasi yang baik, aman, dan lancar selain
mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran kegiatan
perekonomian kota.
Maka tujuan dari Transportasi menurut Salim (2006: 1-2) dapat di
Transportasi memegang peranan dalam usaha mencapai tujuan ekonomi dan tujuan non ekonomi suatu negara. 1) Tujuan Ekonomi meliputi: a) Meningkatkan pendapatan nasional, disertai dengan distribusi yang merata antara pendidikan, bidang-bidang usaha dan daerah b) Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah c)
Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta menyediakan pasaran dalam negeri d) Menciptakan dan memelihara tingkatan kerja bagi masyarakat 2) Tujuan Non Ekonomi meliputi: a) Untuk mempertinggi integritas bangsa b) Untuk mempertinggi ketahanan dan pertahanan nasional
Mengacu pada pengertian dan tujuan transportasi tersebut maka
kebijakan di bidang transportasi merupakan suatu kebijakan yang memiliki
dampak yang besar pada berbagai bidang kehidupan manusia, maka dengan
adanya fenomena yang terjadi di DKI Jakarta mengenai kemacetan dan
kurangnya sarana angkutan yang mempunyai pola pelayanan terbaik dari segi
kenyaman dan ketepatan waktu perjalanan. Dengan keseriusan untuk
membenahi transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi,
paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (Seratus delapan
puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
Penegakan hukum terkait pelanggaran aturan penerobosan Transjakarta
(busway) dapat dilakukan oleh Dinas perhubungan (PPNS) bekerjasama dengan
kepolisian RI dalam hal ini fungsi Lalu lintas.
Kebijakan pembangunan jalur khusus Transjakarta (busway) merupakan
salah satu bentuk tindakan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengatasi
kemacetan dan kecelakaan lalulintas yang terjadi di ibukota sehingga terwujud
7
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas. Pada jalur khusus
Transjakarta (busway) diharapkan mampu menjawab perkembangan
permasalahan lalulintas sebagai dampak perkembangan pada sektor ekonomi
dan kebutuhan masyarakat terkait moda transportasi. Perkembangan
perekonomian di DKI Jakarta yang senantiasa mengalami peningkatan dan
diikuti perkembangan jumlah penduduk membutuhkan pengembangan teknologi
dan manajemen transportasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah DKI Jakarta.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka perumusan
masalah dalam tesis ini penulis adalah menganalisa bagaimana kebijakan yang
pada saat itu dengan adanya jalur Transjakarta (busway) sampai sekarang dan
sudah beroperasi apakah dapat mengatasi permasalahan kemacetan dan
mewujudkan peralihan menggunakan kendaraan pribadi berpindah ke angkutan
Transjakarta (busway) atau menambah kemacetan di Ibukota Jakarta. Mengacu
pada pokok permasalahan tersebut penulis merumuskan dengan menentukan
persoalan-persoalan yang meliputi, yakni : Bagaimana tahap dari perencanaan
kebijakan jalur Transjakarta (busway) setelah itu implementasi yang
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan di DKI Jakarta dan juga meliputi faktor
yang mempengaruhi implementasi dalam rangka mewujudkan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas.
1.3. Kerangka Teori
Dalam kajian ini adalah mengenai analisa kebijakan jalur transjakarta
(busway) untuk dapat mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan
Kelancaran lalulintas di DKI Jakarta. Dengan menganalisa kebijakan jalur
8
Transjakarta (busway) yang masih belum dapat mewujudkan harapan untuk
mengatasi kemacetan dan mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke
angkutan Transjakarta (busway), sehingga acuan yang digunakan dalam tesis ini
adalah mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran
lalulintas dengan menggunakan dalam tesis ini meliputi: 1) teori perencanaan
strategis; 2) management strategis; 3) teori perumusan kebijakan publik; 4) teori
implementasi kebijakan publik; dan 5) teori faktor-faktor yang mempengaruhi
kebijakan publik.
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah dapat memperoleh hasil yang relevan dengan
melakukan analisa tentang kebijakan jalur Transjakarta (busway) dalam
mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas
apakah mengatasi kemacetan atau menimbulkan kemacetan di DKI Jakarta
1.5. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis bagi Pemerintah DKI dan Polri, khususnya dalam
mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di
DKI Jakarta.
1.5.1 Secara Teoritis
Secara Teoritis, penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memiliki
beberapa manfaat, antara lain : (a) bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang transportasi publik dari hasil suatu kebijakan publik oleh
pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun secara umum bagi kemajuan
transportasi nasional bangsa dan Negara Indonesia, khususnya dalam hal
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; (b)
9
penelitian dan pengetahuan diharapkan juga dapat menambah wawasan dan
pengetahuan para pembaca khususnya yang berminat dengan pengetahuan
mengenai kebijakan publik dalam bidang transportasi berfokus kepada moda
angkutan masal yaitu Transjakarta (busway) yang dalam beroperasinya dapat
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi
pengguna jalan lain; (c) hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan
landasan dan bahan kajian bagi pelaksanaan penulisan penulisan selanjutnya
dalam mengalisa pengoperasian Transjakarta (busway) dan program
programnya dengan maksud dapat memperbaiki dengan membenahi
kekurangan yang ada.
1.5.2 Secara Praktis
Secara praktis didalam penelitian yang dilaksanakan dapat bermanfaat
bagi :
1. Pemerintah
Penelitian yang dilaksanakan akan diharapkan dapat
menghasilkan berupa rekomendasi yang bermanfaat sebagai
saran, masukan, dan bahan pertimbangan bagi pemerintah,
khususnya pemerintah DKI Jakarta, dalam rangka mengevaluasi
kebijakan jalur Transjakarta (busway) yang sesuai dengan
Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di
wilayah DKI Jakarta.
2. Masyarakat
Memberikan gambaran kepada warga masyarakat kota Jakarta
selalu mendukung kebijakan implementasi jalur Transjakarta
(busway) di DKI Jakarta sehingga mendukung pemerintah daerah
untuk menerapkan moda transportasi massal yang berbentuk
10
Transjakarta (busway) sehingga dapat mewujudkan Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di DKI Jakarta.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polri sebagaimana UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
negara republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf b yang menyatakan bahwa : menyelenggarakan segala
kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran
lalulintas di jalan. Maka penelitian ini diaharapkan mampu
memberikan kontribusi dalam memberikan masukan kepada Polri
Khususnya Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dengan selalu
melakukan upaya upaya seperti sterilisasi jalur Transjakarta
(busway), pemberlakuan three in one, dan menjalankan program
ERI (electronic registration indification) dalam mengelola
permasalahan lalulintas di DKI Jakarta agar dapat mewujudkan
Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas
1.6. Asumsi-asumsi
Bahwa dengan situasi dan kondisi lalulintas di DKI Jakarta yang sudah
mengalami permasalahan dalam kemacetan hampir seluruh ruas jalan di Ibukota,
ini disebabkan tidak adanya penambahan ruas dan pelebaran jalan yang
berkenaan dengan adanya kebijakan jalur Transjakarta (busway) maupun
melakukan pengananalisaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri
sebagai aktor dalam membuat kebijakan tersebut yang masih belum
mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas.
11
1.7. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran
atas penulisan tesis yang dilakukan penulis dalam bentuk yang terbagi dalam
7(tujuh) bab . Masing-masing bab dalam sistematika penulisan ini saling terkait
satu sama lain dalam rangka menjelaskan tentang analisa kebijakan jalur
Transjakarta (busway) dalam rangka untuk mewujudkan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas di DKI Jakarta. Adapun
sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :
Bab I Berisi pendahuluan, mencakup latar belakang dilakukannya penelitian,
rumusan masalah, kerangka teori, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, asumsi-asumsi dan sistematika penulisan Tesis.
Bab II Berisi tinjauan pustaka/kerangka dasar teoritik berisi tentang semua
teori yang menjadi landasan berpikir dan pisau analisis dari penulis
dalam menganalisa dan menjelaskan semua fenomena serta fakta
yang ditemukan oleh penulis terkait dengan topik dan permasalahan
penelitian.
Bab III Berisi tentang gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep
yang akan diteliti yang dapat memudahkan penulis dalam menjelaskan
topik dan permasalahan penelitian. Cara menjelaskan konsep-konsep
tersebut adalah dengan definisi yang bertitik tolak dari referensi dan
merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah
serta mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada
kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.
Bab IV Berisi metode penelitian yang merupakan pendekatan umum untuk
mengkaji topik penelitian, dimana meliputi proses, prinsip dan prosedur
yang digunakan oleh penulis dalam mendekati permasalahan dan
mencari jawabannya. Metode penelitian mencakup tentang
12
pendekatan penelitian, sumber informasi, instrumen pengumpulan
data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan ruang lingkup.
Bab V Berisi gambaran umum mengenai kondisi transportasi di kota Jakarta
sampai dikeluarkan kebijakan jalur Transjakarta (busway) sebagai
acuan transportasi umum yang diterapkan di Jakarta. Dan hasil berupa
data pendukung tentang transjakarta (busway), maupun wawancara
kepada intansi terkait Direktorat lalulintas polda metreo jaya, dinas
perhubungan DKI Jakarta dan PT. Transjakarta.
Bab VI Pembahasan yang dilakukan adalah terhadap perencanaan kebijakan
jalur Transjakarta (busway) yang diterapkan di DKI Jakarta dalam
mewujubkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalulintas;
Bab VII Berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran sebagai hasil penulisan.
Kesimpulan memuat inti temuan penelitian dan analisa yang telah
dilakukan, sedangkan saran memuat berbagai tindakan sebagai
masukan dalam peningkatan implementasi kebijakan jalur Transjakarta
(busway).
13
BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Tinjauan kepustakaan digunakan dalam rangka mempersiapkan
penelitian yang akan dilaksanakan meliputi kepustakaan penelitian dan
kepustakaan konseptual. Peneliti mencari tinjauan kepustakaan dari berbagai
penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menurut Sukardi
(2003:36), hasil penelitian yang ada dan substansi lainnya dalam hasil penelitian
dapat diambil sebagai acuan kepustakaan. Acuan yang berasal dari jurnal
maupun laporan hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun struktur studi
literatur dan kerangka teoritis. Dengan adanya tinjauan kepustakaan yang sejenis
maka penelitian yang saat ini dilakukan akan lebih bermanfaat untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan karena bersifat mengambangkan dari
penelitian sebelumnya.
Berbagai penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti dalam
sebagai tinjauan kepustakaan adalah sebagai berikut:
2.1 Kepustakaan Penelitian
Kepustakan penelitian mengacu kepada hasil hasil penelitian yang
terdahulu yang dilakukan oleh para mahasiswa pascasarjana dalam
menyelesaikan tugas akhir dalam pembuatan tesis. Dalam penelitian yang akan
dilaksanakan, dimana peneliti berupaya untuk mencari berbagai referensi yang
berupa beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti
sebelumnya yang peneliti anggap memiliki keterkaitan dengan penelitian yang
akan dilakasanakan tentang kesamaan konsep yang digunakan dan walaupun
berlainan dalam menelitinya. Penelitian yang dapat penulis jadikan acuan antara
lain adalah :
14
1. Peneliti Susy Susilawaty (2007)
Peneliti merupakan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi
Administrasi Kebijakan Kesehatan Peminatan Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Universitas Diponegoro 2007. Dalam judul penelitinya adalah
“Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kota
Tasikmalaya”. Tenaga kerja mempunyai resiko sakit maupun kecelakaan pada
waktu berangkat, bekerja, dan pulang bekerja. Kebijakan publik bidang
keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan untuk memberdayakan pekerja dan
melindungi pekerja,yang menjadi pernyataan masalah di kota tasikmalaya adalah
belum adanya kebijakan pemerintah daerah dalam bidang keselamatan dan
kesehatan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkompilasi dan
menyusun pemetaan tupoksi dinas terkait dengan kebijakan K3 di Pemkot
Tasikmalaya, menganalisis kebutuhan perda di bidang K3, menyusun draf
kebijakan K3, mengkompilasi hasil tanggapan untuk memperbaiki draf usulan
kebijakan K3 serta menyampaikan usulan kebijakan K3 melalui diseminasi di
jajaran pemerintah kota tasikmalaya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif.
Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi
participant, wawancara,dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini
adalah kabid sosbud, kabid ketenagakerjaan,kasi ketenagakerjaan, kabid P2PL
serta kabid pengawasan, kabag kesra. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini
menyatakan pelaksanaan K3 di kota Tasikmalaya belum optimal untuk itu perlu
dukungan berupa Peraturan daerah atau Surat Keputusan Walikota tentang
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun sampai saat ini
pelaksanaan tugasnya baru berdasarkan tupoksi yang ada dalam dinas terkait
dengan bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
15
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpuilkan bahwa
penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sangat dibutuhkan berupa
kerjasama dari berbagai pihak melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan
penyuluhan. Adapun kebutuhan yang sangat mendesak adalah tenaga
fungsional yang menangani K3, anggaran yang cukup, sarana dan prasarana
yang memadai dan tentu sangat perlu adanya suatu kebijakan daripemerintah
daerah untuk mengatur secara teknis yang disesuaikan dengan kondisi daerah
berupa Peraturan Daerah ( Perda ) tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Hal Lain yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini
bahwa Pemerintah sebagai regulator dan sebagai agen pelayan publik, maka
pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Tasikmalaya agar
berjalan dengan baik yang sesuai dengan kondisi serta menguntungkan semua
pihak perlu dibuat suatu regulasi atau suatu kebijakan yang mengikat berupa
Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Walikota yang mengikat terhadap
pelaksanaan Kesaelamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Penelitian oleh Widiyanto (2012)
Peneliti merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia
program Kajian Ilmu Kepolisian, dan untuk memenuhi persyaratan kelulusannya
maka peneliti diharuskan membuat penelitian yang dijadiakan suatu acuan
kelulusan tersebut. Disini peneliti mengambil judul tentang, yaitu :
“Implementasi Kebijakan Transjakarta (busway) Terhadap Kemacetan
Lalulintas Di Jakarta”, ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah
kebijakan transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi
permasalahan lau lintas yang difokuskan pada implementasi Peraturan Gubenur
Provinsi DKI Jakarta Nomer 52 tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan
tata kerja unit pengelola Transjakarta (busway), kendala-kendala implementasi
16
TransJakarta (busway), upaya-upaya setralisasi jalur Transjakarta (busway) dan
kendalanya serta peran Polantas, lokasi penelitian dilakukan pada koridor 1,
koridor 3, koridor 7. Tesis ini mengimplemtasikan berbagai teori yang berkenaan
dengan kebijakan publik, manajemen transportasi, dan konsep Bus Rapid Transit
serta konsep Sterilisasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini , yaitu metode kualitatif-
deskritif untuk memperoleh data primer dan skunder yang selanjutnya dianalisa
sehingga diperoleh jawaban yang holistik dan dapat menjelaskan permasalahan
implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
apa saja yang menjadikan upaya-upaya stelisasi jalur dan kendala-kendala yang
dihadapinya.
Tidak sterilisasinya jalur Transjakarta (busway) dikarenakan oleh
insfratruktur yang tidak memadainya, kondisi lalu lintas yang tidak kondisif pula
dan rendahnya budaya berlau lintas, dan kurang optimalnya penegakkan hukum
dan juga seringnya dilakukan diskresi oleh petugas polantas terhadap kendaraan
tertentu sehungga Transportasi Transjakarta (busway) ini menjadi kurang optimal
sebagai moda angkuatan yang diandalkan di DKI Jakarta.
2.2. Kepustakaan Konseptual
Kepustakan konseptual mengacu terhadap teori-teori dan kosep-konsep
yang akan digunakan dalam penelitian. Sebagai kepustakaan konseptual bagi
penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian menggunakan beberapa teori dan
konsep sebagai sarana dan bakal peneliti dalam melaksanakan penelitian.
Fungsi teori menurut Snelbecker (1974:28-31) sebagaimana yang dikutip oleh.
Lexy J. Moleong (2009) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, adalah:
1. Mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian; 2. Menjadi
pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing
17
peneliti mencari jawaban-jawaban; 3. Membuat ramalan atas dasar
penemuan; 4. Menyajikan penjelasan dan dalam hal ini untuk menjawab
pertanyaan mengapa.
Menurut Pred N. Kerlinger dalam bukunya Asas-asas Penelitian
Behavioral (1996:14), bahwa : “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep),
batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang
fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan
menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”. Pada penelitian ini, landasan teori
yang dipakai adalah:
2.2.1 Teori perencanaan
Perencanaan menurut Terry (1986: 163) meliputi tindakan memilih dan
menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi
mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan
aktivitas-aktivias yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil
yang diinginkan.
2.2.2 Konsep perencanaan strategis
Perencanaan strategis Depdagri, LAN RI, BAPPENAS dan BPKP
(2001:44) mengemukakan : Perencanaan strategis yang disusun oleh suatu
instansi pemerintah harus mencakup : (1) Pernyataan visi, misi strategis, dan
faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) Rumusan tentang tujuan, sasaran dan
uraian aktivitas organisasi, dan (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan
sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan
instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan
kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran
kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang
penting.
18
2.2.3 Teori Management Strategis
Fred R David (2011: 5) menyebutkan bahwa perencanaan strategis
merupakan sinonim dari manajemen strategis. Manajamen strategis menurut
David didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan,
mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-
fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Namun
perbedaan yang disampaikan oleh David terkait dua istilah adalah manajemen
strategis merujuk pada perumusan, implementasi dan evaluasi strategi
sedangkan perencanaan strategis menunjuk pada perumusan strategis.
Tahapan dalam manajemen strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi, misi, identifikasi
peluang dan ancaman ekternal suatu organisasi, kesadaran akan
kekuatan dan kelemahan internal, penentuan jangka panjang, pencarian
strategi-strategi alternatif dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan.
b. Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan
tujuan tahuan, membuat kebijakan, meotivasi karyawan dan
mengalokasikan sumber daya sehinga strategi-strategi yang telah
dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan strategi mencakup
pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur
organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran,
penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan sistem
informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja
organisasi.
c. Penilaian strategi adalah tahap akhir dalam menajemen strategis.
Manajer mesti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan
baik; penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk
memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk
19
dimodifikasi dimasa yang akan datang karena berbagai faktor ekternal
dan internal terus-menerus berubah. Tiga aktifitas penilaian strategi
yang mendasar adalah:
1) Peninjauan ulang faktor-faktor ekternal dan internal yang menjadi
landasan bagi strategi saat ini,
2) Pengukuran kinerja;
3) Pengambilan langkah korektif.
Teori yang disampaikan oleh David terkait manajemen strategis tersebut
merupakan suatu bentuk Cycle Management yang secara terus menerus ke
arah yang lebih baik bagi organisasi. Secara mudahnya berdasarkan analisis
penulis manajemen strategis. Teori ini akan digunakan oleh peneliti untuk melihat
bagaimana perencanaan strategis terkait perencanaan transjakarta yang akan
diterapkan di DKI Jakarta. Peneliti menyajikan Teori Manajemen Strategis secara
lengkap karena memiliki keterkaitan dengan analisa implementasi jalur
Transjakarta (busway) apabila dihubungkan dengan kebijakan publik.
2.2.4 Teori formulasi kebijakan
Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena
melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji (Winarno,
2005:28). Lebih lanjut Winarno (2005:81) mengemukakan bahwa suatu
keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga
resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang
dipilih. Winarno (2005:82-84) menuliskan bahwa tahapan-tahapan dalam
perumusan kebijakan terdiri dari : Perumusan masalah (defining problem),
Agenda kebijakan, Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah
dan Penetapan kebijakan. Teori ini akan digunakan oleh peneliti untuk melihat
proses atau tahapan perumusan kebijakan publik jalur Transjakarta (busway).
20
2.2.5 Teori implementasi kebijakan publik.
Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk
mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam
bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan
dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2004:158). Oleh karena itu, implementasi
kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana
yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan
kedua melalui formulasi kebijakan. Implementasi merupakan salah satu tahap
dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah
sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah
suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada
masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana
yang diharapkan (Gaffar, 2009: 295). Implementasi kebijakan sebagaimana
dikatakan Arif (2009 : 77) bahwa : “sesungguhnya tidak semata – mata terbatas
pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur
rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa
memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan
merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih
penting daripada pembuatan kebijakan”. Suatu kebijakan jika tidak segera
diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk
orang banyak. Sehingga kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang
akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya. Daniel A. Mazmanian
dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh (Wahab, 2004 : 64-65)
menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami
apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-
21
kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dan dampak nyata
pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Menurut Wibawa (1994: 14)
implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai
kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang,
namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau
keputusan perundangan. Menurut Tangkilisan (2008:7) implementasi kebijakan
adalah bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dalam
mengimplementasikan kebijakan dimaksud diperlukan input berupa :
a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan.
b. Sumber daya manusia sebagai pelaksana.
c. Sumber daya keuangan yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan.
d. Komitmen pelaku-pelaku yang terkait.
e. Standar operating prosedur (SOP).
2.2.6 Konsep faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle,
serta Mize (dalam Tangkilisan, 2008:13) menjelaskan bahwa terdapat empat
variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya:
1. Komunikasi atau kejelasan informasi, dan Konsistensi informasi
(communications),
2. Ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources),
3. Sikap dan komitment dari pelaksana program atau kebijakan birokrat
(disposition), dan
4. Struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata
laksana (bureaucratic strucuture).
22
Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan
implementasi kebijakan.
2.3. Kerangka berfikir
Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian analisa kebijakan jalur
transjakarta (busway) dalam rangka untuk mewujudkan Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di DKI Jakarta dimulai dari
permasalahan lalulintas di DKI Jakarta dengan permasalahan utama kemacetan
dan kecelakaan lalulintas. Fenomena ini kemudian ditindak lanjuti oleh
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan mengambil kebijakan implementasi
Pola Tarnsportasi Makro (PTM) yang saat ini telah dilaksanakan adalah dengan
adanya penggunaan jalur transjakarta (busway). Kondisi ini menarik minta
penleiti untuk mengetahui proses dari kebijakan jalur transjakarta (busway)
tersebut yang dimulai dari perencanaan jalur transjakarta (busway), implementasi
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses tersebut akan peneliti analisa
dengan berbagai teori dan konsep sehingga akan diketahui sejauh mana
efektifitas kebijakan jalur Transjakarta dalam mewujudkan Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di DKI Jakarta.
23
Kerangka berpikir tersebut dapat diganbarkan dalam alur bagan sebagai
berikut:
Gambar 4
Kerangka berpikir
Keamanan,
Keselamatan,
Ketertiban, dan
Kelancaran lalulintas
Permasalahan
Lalulintas DKI Jakarta
Kebijakan Jalur
Transjakarta
Implementasi
Kebijakan Jalur
Transjakarta
Perencanaan
Kebijakan Jalur
Transjakarta
Faktor Yang
Mempengaruhi
Implementasi
Teori Implementasi
Publik Teori Perencanaan
Strategis Dan Teori
Perumusan
Kebijakan
Teori Yang
Mempengaruhi
Implementasi
Kebijakan Publik
Terwujudnya Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, Dan
Kelancaran Lalulintas
Terhadap Visi Kebijakan Jalur
Transjakarta
24
BAB III
KERANGKA KONSEP PENELITIAN
Kerangka konsepsional menurut Amiruddin (2004:48) merupakan
gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Cara
menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan definisi yang bertitik tolak
dari referensi dan merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu
istilah serta mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada
kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.
Menurut Pred N. Kerlinger dalam bukunya Asas-asas Penelitian Behavioral
(1996:4), bahwa:“Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang
digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu”.
Selain itu, yang dimaksud dengan konsep menurut Farouk Muhammad dan
Djaali dalam buku Metodologi Penelitian Sosial, (2005: 8) adalah :
Definisi dari apa yang perlu diamati atau diteliti; konsep menentukan variabel-variabel mana yang ada hubungan empiriknya. Konsep ada yang sederhana, ada pula yang rumit. Misalnya konsep meja, kursi, rumah, kuda, ayam dan sebagainya, mudah diterangkan, cukup dengan menunjukkan benda atau hewan yang dimaksud. Sebaliknya ada konsep yang tidak dapat dilihat, karena memerlukan pengertian abstrak yang disebut konstruk (constructs), adalah sangat rumit dan artinya hanya dapat diperoleh secara tidak langsung (Koentjaraningrat, 1981). Dalam ilmu sosial konsep jenis konstruk inilah yang merupakan unsur utama penelitian. Misalnya konsep kedudukan, peranan, interaksi sosial, mobilitas sosial, partisipasi, dan sebagainya, merupakan konstruk.
Selanjutnya menurut Farouk Muhammad dan Djaali, bahwa konsep-konsep
yang digunakan dalam suatu penelitian semestinya dinyatakan dalam bahasa
variabel. Hal tersebut misalnya :
konsep badan, bukan variabel karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi, akan tetapi berat badan, tinggi badan adalah variabel karena memiliki nilai yang bervariasi. Konsep-konsep yang tidak mengandung pengertian nilai yang beragam biasanya dapat diubah menjadi variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu dari konsep tersebut. Konsep kontrasepsi dapat diubah menjadi variabel dengan mengubahnya menjadi penggunaan kontrasepsi.
25
Mengacu pada pendapat para ahli diatas maka konsep yang dituangkan dalam
penelitian ini merupakan bentuk definisi dari berbagai variabel yang ada dalam
judul penilitain.
3.1. Konsep Kebijakan Publik
James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17)
mengungkapkan bahwa kebijakan adalah: “a purposive course of action followed
by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” yaitu
serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan
suatu masalah tertentu. Istilah publik menurut Zaenal (2002: 20) dalam
rangkaian public policy mengadung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat
dan lingkungan. Hal ini dilihat dari dimensi subyek, obyek dan lingkungan. Dalam
dimensi subyek kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah. Maka salah satu
ciri kebijakan adalah “what goverment do or not do” kebijakan dari pemerintah
dianggap kebijakan resmi dan dengan demikian memiliki kewenangan yang
dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Dalam dimensi lingkungan
yang dikenai kebijakan pengertian publik disini adalah masyarakat. Pengertian
Kebijakan Publik menurut Mustopadidjaja (2002:47) adalah suatu keputusan
yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam
suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.
Pada sudut pandang lain, Hakim (2003:55) mengemukakan bahwa studi
kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi
suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Sedangkan Easton memberikan
definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the
whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada
26
seluruh anggota masyarakat. Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan
adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis.
Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan
divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a)
c. Memperhatikan kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat
27
d. Memperhatikan kemungkinan peran serta masyarakat
e.Dampak lingkungan yang ditimbulkan
Dalam penjelasaanya yaitu : (a). Sebagaimana dibahas di atas bahwa
untuk suatu kota sering dibutuhkan pelayanan angkutan umum kota dengan lebih
satu moda sesuai karakteristik kota itu sendiri. Oleh karena itu dalam
mengadakan perencanaan pengembangan sistem angkutan umum ini harus
terpadu antara berbagai sub-sistem (moda) tersebut. Sehingga tidak terjadi
tumpang tindih antara moda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh,
berbaurnya berbagai moda di beberapa kota di Indonesia tanpa memperhatikan
hirarki dan fungsi jaringan jalan serta akan menimbulkan persaingan yang tidak
sehat dalam pengoperasiannya. (b). Pemilihan moda yang sesuai juga akan
menunjang efektifitas dan efisiensi penyediaan pelayanan angkutan umum kota.
Untuk kota yang mempunyai kepadatan penduduk dan intensitas tata guna lahan
yang tinggi akan lebih sesuai bila dilayani dengan sistem angkutan massal,
sedangkan untuk kota yang tingkat kepadatan penduduk dan intensitas tata guna
lahannya rendah akan lebih sesuai bila dilayani dengan angkutan yang
berkapasitas sedang seperti mikrolet. (c). Penyediaan angkutan umum kota perlu
juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan segenap lapisan masyarakat
yang berbeda-beda. Setiap lapisan masyarakat berhak mendapat manfaat dari
pelayanan sistem angkutan umum sehingga harus diperhatikan keterjangkauan
baik secara spatial maupun ekonomi. Sebagai contoh, pelayanan untuk orang
mampu lebih diutamakan kepada kenyamanan sedangkan untuk orang yang
kurang mampu lebih mempertimbangkan moda transportasi yang murah. Namun
demikian, penyediaan sarana angkutan umum yang murah atau terjangkau
tentunya diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah, misalnya mekanisme
subsidi silang dari penyediaan angkutan umum non-ekonomis kepada angkutan
28
umum ekonomis. (d). Dalam penyediaan pelayanan angkutan umum kota,
peranan swasta/masyarakat juga perlu dirangsang keterlibatannya mengingat
keterbatasan dana pemerintah. Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mendukung
hal ini perlu digariskan dengan memperhatikan adanya keseimbangan antara
tujuan pelayanan swasta yang ‘profit-oriented’ dan pelayanan pemerintah yang
‘public-orriented’. (e). Aspek yang tidak kalah penting adalah dampak lingkungan
yang ditimbulkan oleh angkutan umum. Misalnya mempertahankan angkutan
murah dengan tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan yang
ditimbulkannya (polusi udara dan polusi suara). Salah satunya adalah
mengembangkan peranan para-transit tak bermotor untuk melayani angkutan
lokal dan terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.
3.3 Konsep Jalur Transjakarta (busway)
Menurut Sukirman (1994), Jalur lalu lintas adalah keseluruhan
bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur
lalu lintas terdiri dari beberapa lajur (lane) kendaraan. Lajur lalu lintas yaitu
bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu
rangkaian kendaraan dalam satu arah. Lebar lalu lintas merupakan bagian jalan
yang paling menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan. Dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang dimaksud dengan Jalur adalah bagian
jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan, sedangkan Lajur adalah
bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki
lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda
motor.
29
Jalur Transjakarta (busway) adalah bagian jalan yang digunakan secara
khusus untuk kendaraan Transjakarta (busway) sehingga kendaraan lain berupa
roda dua atau lebih dilarang masuk. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 2 ayat
(7) menyebutkan bahwa Kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang
memasuki jalur Transjakarta (busway).
Pada saat ini jalur Transjakarta sudah mencapai 15 (lima belas) koridor
yang meliputi:
1) Blok M - Kota
2) Pulo Gadung - Harmoni
3) Kalideres- Harmoni
4) Pulo Gadung- Dukuh Atas
5) Kampung Melayu -Ancol
6) Ragunan-Kuningan
7) Kampung Melayu- Kampung Rambutan
8) Lebak Bulus- Harmoni
9) Pinangranti - Pluit
10) Cililitan-Tanjung Priuk
11) Ciledug-Blok M
12) Kalimalang- Blok M
13) Depok- Manggarai
14) Pulo Gebang- Kampung Melayu
15) Tanjung Priok- Pluit
30
3.4 Konsep Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu
Lintas
Sebelum memahami terkait pengertian tentang Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas maka konsep yang terkat adalah konsep
lalulintas dan angkutan jalan. Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009
Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan , yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas,
Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta
pengelolannya. Selanjutnya Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di
Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan sendiri adalah perpindahan orang dan atau
barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di
Ruang Lalu Lintas Jalan.
Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan
Jalan ini mendefinisikan tentang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan
Kelancaran Lalu Lintas secara terpisah yaitu:
a. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan
perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
b. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas
yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
c. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu
lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban
setiap Pengguna Jalan.
31
d. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu
lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan
kemacetan di Jalan.
Dari berbagai definisi diatas maka Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan
Kelancaran Lalu Lintas dapat digambarkan sebagai suatu kondisi setiap barang,
kendaraan dan orang yang terbebas dari gangguan, terhindar dari kecelakaan
karena adanya lalulintas yang teratur dan bebas hambatan.
32
BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1 Pendekatan Penelitian
Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian yang
akan dilaksanakan. Mengenai penelitian kualitatif, Creswell (2002:1)
mendefinisikannya sebagai:
“Sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah-masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah”.
Suparlan (1997:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sasaran
kajiannya adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip secara
umum dan mendasar berlaku serta menyolok berdasarkan atas perwujudan dari
gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Sementara itu, Farouk
Muhammad dan Djaali (2003:100) menyatakan bahwa penelitian kualitatif
merupakan penelitian eksploratif yang dilakukan secara khusus terhadap suatu
masalah atau kasus yang spesifik yang akan diangkat ke permukaan tanpa
adanya maksud untuk generalisasi.
Pendekatan kualitatif yang dipilih oleh peneliti dalam analisa kebijakan
jalur Transjakarta (busway) dalam rangka untuk mewujudkan Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di DKI Jakarta memiliki
alasan bahwa dengan pendekatan ini akan mampu memperoleh informasi yang
akurat terkait proses kebijakan jalur Tranjakarta yang diambil oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dalam mewujdukan Kamseltibcarlantas karena lebih bersifat
deskriptif.
33
4.2 Metode Penelitian
Babbie (2004) dalam Etta Sangadji dan Sopiah (2010:4) menyatakan
bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya, Etta M.
Sangadji dan Sopiah (2010:4) menambahkan bahwa:
“Cara ilmiah mempunyai karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal dan terjangkau penalaran atau logika manusia, empiris berarti penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dapat diuji oleh orang lain atau pihak lain, sedangkan sistematis berarti penelitian merupakan proses tertentu yang logis”.
Guna mendapatkan data-data sesuai dengan tujuan penelitian secara
rasional, empiris, dan logis dalam menjawab permasalahan-permasalahan
penelitian yang telah ditentukan serta mendukung pendekatan kualitatif yang
telah dipilih, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus dalam
penelitian analisa kebijakan jalur Transjakarta (busway) dalam rangka untuk
mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di
DKI Jakarta yang dilaksanakan. Studi kasus, menurut Creswell (2002:11), ialah
menggali fenomena tunggal yang dibatasi waktu dan aktivitas kelompok sosial,
serta mengumpulkan informasi secara rinci, dengan berbagai pengumpulan data.
4.3 Sumber Data
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu: data primer
dan data sekunder. Data primer (primary data) merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media
perantara), sedangkan data sekunder (secondary data) merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
Data primer yang akan peneliti gunakan dalam penelitian yang akan
34
dilaksanakan ialah data subyek. Menurut Etta Sangaji dan Sopiah (2010) bahwa
data subyek ialah data yang diperoleh dari melalui lisan, tertulis, dan ekspresi.
Sumber data subyek sebagai data primer dalam penelitian yang akan
dilaksanakan berasal dari para informan. Informan-informan dalam penelitian
yang akan dilaksanakan antara lain:
a. Ir. Masdess Arouffy MT. Jabatan Kabag manajemen dan Rakayasa
lalulintas dan Trasnportasi Provinsi DKI Jakarta
b. Ir anthon Rante Parura MT. Jabatan sekertaris Dinas Perhubungan
dan Transportasi DKI Jakarta.
c. Ir Zulkifli MT. Kasi Faskung MRLL Dishub DKI Jakarta
d. Dra Titik. B Staf Humas PT Transjakarta
e. Kompol Bambang Gatot S. SH Kasie Langgar Ditlantas Polda Metro
Jaya.
f. Kompol H. Miyanto SH MH. Kasie Yanmas Laka Ditlantas Polda
Metrojaya.
Lalu untuk data sekunder, yakni dalam penelitian yang akan dilaksanakan
berasal dari undang undang dan peraturan yang mendukung adanya kebijakan
jalur Transjakarta (busway) adalah:
a. Undang undang nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan
Jalan.
b. kebijakan jalur Transjakarta Transjakarta (busway) adalah Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan;
c. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2004
Tentang Pola Transportasi Makro (PTM),
d. Pergub Nomor 103 Tahun 2007 Tentang Pola Transportasi Makro
(PTM).
35
e. Keputusan Gubernur (SK Gub) DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2003
tentang Badan Pengelola Transjakarta,
f. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 48 Tahun 2006 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BLU Transjakarta
Transjakarta (busway);
g. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola (UP)
Transjakarta Transjakarta (busway).
4.4 Tehnik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data
sebagai berikut :
1. Wawancara (Interview)
Teknik penelitian ini digunakan dalam rangka memperoleh data yang
tajam dengan cara melakukan wawancara langsung di lapangan
kepada sumber informasi yang sudah peneliti sampaikan pada
sebelumnya. Teknik wawancara dilakukan melalui wawancara tidak
terstruktur mengacu pada pedoman wawancara yang telah
dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara ini dilaksanakan dengan
berpedoman pada pedoman yang telah disediakan/dipersiapkan
sebelum pelaksanaan. Pedoman ini berisi petunjuk tentang kegiatan
yang harus dilakukan dan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat
dengan teratur dan berurutan sesuai dengan data, fakta, informasi yang
diperlukan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan
bagaimana perencanaan dan implementasi kebijakan jalur Transjakarta
36
(busway) dalam rangka untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di DKI Jakarta.
2. Observasi
Teknik ini digunakan peneliti dengan langsung mengadakan
pengamatan guna mengetahui dan menangkap apa-apa yang dilakukan
oleh seseorang atau situasi kondisi jalur Transjakarta sebagai obyek
penelitian. Dalam melakukan observasi penulis berusaha melihat dari
dekat implementasi jalur Transjakarta (busway) dan sekaligus
membandingkannya atau menguatkan hasil wawancara dengan
informan. Langkah tersebut ditempuh guna menguatkan informasi yang
diberikan oleh informan sehingga validitas dan akurasi data tidak
diragukan. Selama melakukan observasi penulis melengkapi diri
dengan kamera, alat perekam, dan buku catatan untuk membantu
dalam observasi yang penulis lakukan agar gejala yang penulis amati
dapat terekam dalam catatan penulis.
3. Studi dokumen/telaah dokumen
Teknik ini digunakan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan-
bahan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah,
seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel yang
berasal dari surat kabar, majalah ataupun dari media internet yang
terkait dengan masalah implementasi kebijakan jalur Transjakarta
(busway).
37
4.5 Teknik Analisis Data
Sebagaimana disampaikan oleh Farouk dan Djaali (2003:106), analisa
dalam penelitian kualitatif akan tergantung pada kemampuan peneliti. Oleh
sebab itu, dalam penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti akan secara
maksimal melakukan analisis data yang diperoleh sesuai dengan kemampuan
peneliti. Teknik analisis data yang akan dilaksanakan meliputi: mengorganisir
data, mengembangkan kategori dalam proses reduksi data, menyajikan data ke
dalam pola, dan melakukan verifikasi data atau konklusi.
Analisis data dilaksanakan sejak dalam proses pengumpulan data, yakni
terhadap hasil studi pendahuluan dan data sekunder, serta analisis terhadap
jawaban dalam wawancara yang dilakukan. Analisa data dalam wawancara
dilakukan dengan melanjutkan pertanyaan terhadap jawaban yang belum
memuaskan, sampai diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Reduksi data
dilakukan dengan mengelompokkan data dalam kategori tertentu, mengambil
data yang dianggap penting dan diperlukan, serta meninggalkan data yang
dianggap tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kegiatan ini diawali
dengan mengkompulir seluruh data sesuai kategorinya, yaitu berupa pembuatan
transkrip hasil wawancara, pengolahan data jawaban kuesioner, dan pengolahan
data dari dokumen.
Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian
singkat, bagan atau diagram, hubungan-hubungan, dan lain-lain yang dianggap
perlu. Peneliti akan menitikberatkan pada penyajian data dalam bentuk teks yang
bersifat naratif. Cara tersebut dipilih karena cara tersebut merupakan cara yang
paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif dan agar lebih efektif untuk
dapat memberikan gambaran yang utuh, serta menarik untuk dibaca. Setelah itu,
peneliti melakukan verifikasi data dan menarik kesimpulan dari data yang
diperoleh.
38
4.6 Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian telah dilaksanakan dalam 90 (sembilan puluh) hari
setelah disetujuinya proposal penelitian. Kegiatan penelitian meliputi
pengumpulan data, penganalisaan data dan penginterpretasian tentang hasil
penelitian secara cermat, teliti, dan mendalam. Kegiatan penelitian dibagi
menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan (bulan November 2014), tahap
pelaksanaan (bulan Januari sampai dengan Maret 2015), dan tahap pengakhiran
(bulan April 2015).
Tahap persiapan sudah dimulai sejak pertengahan bulan November 2014
dengan melakukan persiapan berupa pembuatan usulan penelitian. Selanjutnya
dilakukan seminar usulan penelitian sesuai dengan judul yang telah dipilih oleh
peneliti pada pertengahan bulan Desember 2014.
Tahap pelaksanaan dimulai sejak Januari 2015. Dalam tahap ini penulis
terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan
PT. Transjakarta. Selain itu peneliti juga mewawancarai bagian humas PT.
Transjakarta, melakukan wawancara dengan para informan, mengumpulkan
serta memeriksa dokumen yang memiliki relevansi dengan permasalahan
penelitian.
Tahap penyelesaian dimulai sejak minggu pertama bulan April 2015
hingga kegiatan pengumpulan naskah pada batas waktu yang ditetapkan oleh
STIK-PTIK. Dalam tahap ini peneliti menganalisis data-data yang berhasil
dikumpulkan pada tahap kedua. Seluruh data akan diklafisikasikan dan kemudian
dianalisa, kemudian hasilnya disusun dalam pelaporan yang ilmiah, sistematis
dan dapat dipertanggungjawabkan.
39
4.7 Lokasi Penelitian
Penelitian akan dilaksanakan di tempat-tempat dan di lokasi-lokasi yang
terkait dengan proses implementasi Jalur Transjakarta (busway). Lokasi-lokasi
tersebut meliputi: 1) Dinas Perhubungan DKI Jakarta ; 2) jalur Transjakarta
(busway); 3) Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya; dan 4) Tempat-tempat lain
yang ada kaitannya dengan kepentingan penelitian.
40
BAB V
HASIL PENELITIAN
5.1 Situasi Dan Kondisi DKI Jakarta
DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang No 29 tahun 2007 tentang pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.1.1 Luas Wilayah DKI Jakarta
Wilayah DKI Jakarta berdasarkan SK Gubenur No. 171 Tahun 2007
memiliki daratan seluas 662,33 Km2 dan berupa lautan seluas 6.977,5 Km2.
Wilayah DKI memiliki tidak kurang 110 buah pulau yang tersebar di kepulauan
Seribu serta dilalui 27 (dua puluh tujuh) aliran sungai dari wilayah Bodetabek.
Luas Luas daerah dan pembagian daerah administrasi DKI Jakarta terbagi me
njadi 5 (lima) daerah yaitu:
1. Jakarta Selatan dengan luas 145,73 Km2, terbagi menjadi 10
(sepuluh) Kecamatan dan terdiri dari 65 (enam puluh lima) Kelurahan.
2. Jakarta Timur dengan luas 187,73 Km2, terbagi menjadi 10 (sepuluh)
Kecamatan dan terdiri dari 65 (enam puluh lima) Kelurahan.
3. Jakarta Pusat dengan luas 47,90 Km2, terbagi dalam 8 (delapan)
Kecamatan dan terdiri dari 44 (empat puluh empat) Kelurahan.
4. Jakarta Barat dengan luas 126,15 Km2, terbagi dalam 8 (delapan)
Kecamatan dan terdiri dari 56 (lima puluh enam) Kelurahan.
5. Jakarta Utara dengan luas 142,20 Km2, terbagi menjadi 6 (enam)
Kecamatan dan terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kelurahan.
41
6. Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 Km2 terbagi menjadi 2 (dua)
Kecamatan dan terdiri dari 6 (enam) kelurahan.
Provinsi DKI Ibukota Jakarta memiliki batas-batas: (a). sebelah utara
dengan Laut Jawa; (b). sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi
Provinsi Jawa Barat; (c). sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa
Barat; dan (d). sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang
Provinsi Banten.
5.1.2 Jumlah Penduduk DKI Jakarta
Komposisi penduduk DKI Jakarta Tahun 2014 berjumlah 10.090.301
Jiwa, yang terdiri Laki-Laki Jiwa 5.087.087 dan Perempuan Jiwa 5.003.214 oleh
penduduk usia produktif 15-64 tahun sebesar 72,52 persen. Dari jumlah
kepadatan penduduk, Jakarta Pusat & Jakarta Barat memiliki uraian satuan pada
tahun 2014 Jumlah Penduduk Jiwa 10090301 Jakarta Barat memiliki kepadatan
diatas 18ribu per km2. Persentase penduduk yang belum produktif (0-14tahun)
Pertumbuhan Penduduk % 0.99 Sex Ratio % 101,7 Jumlah rata-rata 2.614.900
Rata Rata ART (Jiwa /Ruta) 386 & yang tidak produktif lagi atau melewati masa
pensiun di tahun 2013 terus meningkat dibanding tahun 2010. Kondisi ini
menandakan semakin baik Rata-Rata Jiwa/Ruta) 3,86 Umur (0-14 tahun) Jiwa
2.429.343 15 tahun Jiwa 7317 938 Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, Hasil
Sensus Penduduk 2013 derajat kesehatan masyarakat baik penduduk usia
belum produktif atau anak / usia muda & juga semakin lanjut usia penduduk di
Jakarta. Jumlah Penduduk Penduduk Dependency Ratio (DR) tahun 2013
sebesar 37,88 ini berarti dari 100 penduduk usia produktif di DKI Jakarta akan
menanggung secara ekonomi sebesar 37,88 penduduk usia tidak produktif.
42
5.2 Situasi dan Kondisi Lalulintas DKI Jakarta
Dengan situasi sangat memprihatinkan kepadatan kendaraan pribadi
yang tidak sebanding dengan pembangunan jalan, maka kondisi lalulintas saat
ini di ibukota Jakarta sudah mengalami berbagai macam masalah seperti
kemacetan, kecelakaan dan pelanggaran lalulintas di berbagai ruas jalan di DKI
Jakarta.
5.2.1 Pertumbuhan Kendaraan di DKI Jakarta
Jumlah kendaraan di DKI Jakarta mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Berdasarkan data Ditalantas Polda Metro Jaya (2014) kenaikan jumlah
kendaraan mencapai 9,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi
mencakup dengan adanya penambahan 14,9 juta kendaraan di Jakarta
mencakup 11,9 juta kendaraan roda dua dan 3 juta mobil. Jumlah kendaraan
bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit
kendaraan per hari. Jumlah tersebut didominasi oleh pertambahan sepeda motor
yang mencapai 4.000 hingga 4.500 per hari. Sedangkan kendaraan roda empat
mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari. Jumlah peningkatan
kendaraan tersebut dihitung berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
yang dikeluarkan Samsat Polda Metro Jaya setiap harinya.
5.2.2 Kondisi Jalan di DKI Jakarta
Berdasarkan data Dinas perhubungan DKI Jakarta (2014), Panjang jalan
di DKI Jakarta adalah 6.864. 915 m, sedangkan luasnya mencapai 42.420.701
m2. Pertumbuhan jalan di DKI Jakarta pertahun mencapai 0,01 %. Panjang dan
luas jalan di DKI Jakarta. Panjang dan luas total Jalan di DKI Jakarta tersebut
diatas merupakan gabungan jenis jalan yang berupa tol, jalan negara dan jalan
43
propinsi. Klasifikasi jalan menurut status tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut: Jalan tol, Jalan Negara/ Nasional, Jalan Propinsi.
5.2.3 Kebutuhan Transportasi Masyarakat DKI Jakarta
Mobilitas perjalanan warga masyarakat di DKI Jakarta, termasuk yang
tinggal di Jakarta dan sekitarnya antara lain: Bogor, Tanggerang, Depok dan
Bekasi (Bodetabek) sangat tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan
data Study On Integrated Transportation Masters Plan For Jabodetabek
(SITRAMP) menunjukan bahwa pada tahun 2002 jumlah perjalanan dengan
menggunakan kendaraan pribadi dari arah Bogor, Tanggerang dan Bekasi
masing-masing baru mencapai 7,3 juta perjalanan/hari, selanjutnya data pada
Tahun 2010 sudah menunjukkan peningkatan drastis sebesar 21,9 juta
perjalanan/hari.
5.3 Kondisi Tata Kelola Organisasi Transjakarta
Transjakarta (busway) yang merupakan bentuk reformasi pelayanan
angkutan umum dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Seiring perkembangan
waktu terjadi beberapa perubahan tata kelola organisasi yang dapat
digambarkan sebagai berikut:
1. Badan Pengelola Transjakarta (busway)
2. Badan Layanan Umum Transjakarta (busway)
3. Unit Pengelola Transjakarta (busway)
4. PT. Transjakarta (busway)
5.4 Fenomena Kemacetan dan Kecelakaan Lalulintas di DKI Jakarta
Fenomena kemacetan yang dirasakan setiap hari oleh masyarakat DKI
Jakarta ini sebagai pertumbuhan kendaraan meningkat dan aktifitas masyarakat
44
di sekitaran wilayah DKI Jakarta yang mempunyai kegiatan di Ibukota Jakarta
dan juga dampak dari kemacetan ini pada akhirnya kesadaran berlalulintas pun
menurun sehingga dapat timbulnya kecelakaan lalulintas.
5.4.1 Kemacetan Lalulintas di DKI Jakarta
Kemacetan lalulintas merupakan suatu kondisi yang terjadi secara merata
di DKI Jakarta mulai dari pinggiran kota sampai pusat kota, bahkan terjadi
didaerah sekitar jakarta seperti Bogor, depok, Tangerang dan Bekasi
(Bodetabek). Kemacetan di Jakarta membuat pemerintah pusat melakukan
intervensi karena melihat fakta di lapangan. Berbagai dampak yang ditimbulkan
oleh kemacetan diatas mulai dari ekonomi, psikologi dan kesehatan merupakan
permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta agar
dapat mengurangi kemacetan yang terjadi.
5.4.2 Kecelakaan Lalulintas di DKI Jakarta
Angka Mortalitas Kematian karena kecelakaan lalu lintas jalan meningkat,
dan saat ini menjadi penyebab utama kedelapan kematian secara global dan
penyebab utama kematian pada kelompok usia 15-29 tahun, dikarenakan
kelompok usia ini merupakan fase yang paling aktif dalam kehidupan, fisik dan
sosial, dan intensitasnya melebihi pengguna jalan lainnya (Singha et all, 2014).
Menurut WHO (2013), setiap tahun 1,24 juta jiwa meninggal dikarenakan
kecelakaan lalu lintas, 23% merupakan pengendara sepeda motor, 22% pejalan
kaki, 5% pengendara sepeda, 31% pengendara mobil, dan 19% sisanya yaitu
pengguna jalan yang tidak ditentukan. Jumlah kecelakaan yang terjadi di Tahun
2014 pada dasarnya telah mengalami penurunan yang cukup signifikan bila