Jurnal SRIWIJAYA Kegagalan Penyediaan Pelayanan Transportasi Publik DiTerminal Mengwi Badung

Volume III, Nomor 2, Desember 2012

10

Jurnal Administrasi Negara (JAN)

KEGAGALAN PENYEDIAAN PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK

DI TERMINAL BARU MENGWI, KABUPATEN BADUNG, BALI

Bandiyah

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Udayana, Bali

Email: [email protected]

Abstract

Mengwi New Terminal has become an important knot for the smoothness of public

transportation’s flow in Bali. However, the existence of this new terminal has

invited both pro and contra since it has neglected the service aspect which has

become the soul of a terminal. This study is conducted to find the information and

knowledge on the management of the terminal and its problems, as well as to study

the perception of the public toward the access of public transportation services at

Mengwi Terminal. The method used in this study is qualitative descriptive by

analytically exploring the source and the chosen informants. The study found that

the management and the development of Mengwi Terminal is put into two contexts.

First, the design of economic development of Mengwi area. Second, the facility of

public service for goods and people’s mobility. Meanwhile, the main orientation of

Mengwi Terminal’s management is PAD motivation. It doesn’t place service

motivation as main goal.Various of the problem of terminal management can be

formulated as follows; first the unprepared local government to implement the

policy creates the dualism of terminal’s function between terminal Ubung and

mengwi. Second, Badung Government is lack of socialization efforts and promotion

management to public over the terminal’s rule. Third, for lack of greening area at

Terminal Mengwi. Fourth, the insufficient of means of public transportation.

Keywords: Terminal, Management, Development, Preseption community

Latar Belakang

Pemindahan Terminal Ubung ke

Mengwi seolah menjadi sorotan publik

sejak awal perencanaan pemindahan

sampai dengan saat ini. Terminal

Mengwi yang dioperasionalkan tanggal

22 Juni 2012 lalu, berdasarkan SK

Dirjen Perhubungan Darat no

SK.1543/AJ.106/DRJD/2012 dan

diperkuat dengan terbitnya kartu

pengawas (KP) untuk bus AKAP (antar

Kota antar Provinsi) selanjutnya

direpresentasikan sebagai terminal jenis

tipe A di Provinsi Bali. Mengwi

menjadi terminal terpadu yang

menyatukan fungsi antara terminal

dasar dan fungsi ekonomi yakni dengan

adanya pusat perdagangan di daerah

tersebut.

Terminal Ubung yang sebelumnya

tidak mampu menampung banyaknya

kendaraan karena lahan yang sempit

dan tidak layak untuk kategori terminal

tipe A di wilayah Provinsi Bali.

Sementara itu, kehadiran terminal baru

Mengwi memberikan dampak

kekecewaan bagi masyarakat, salah

satunya kesulitan akses transportasi ke

mailto:[email protected]


11


Kota Denpasar. Selama ini transportasi

yang ada di Mengwi untuk akses ke

kota Denpasar hanya menggunakan

sarana transportasi seperti ojeg dan

taksi, sedangkan angkutan umum hanya

beroperasi di pagi hari ketika aktivitas

terminal sedang ramai.

Keresahan dan kekecewaan

masyarakat terhadap terminal baru

tersebut, ditanggapi oleh aksi

Pemerintah Kota Denpasar untuk

segera mengoperasionalkan kembali

Terminal Ubung, yang pada awalnya

sempat tidak beroperasi selama kurang

lebih satu bulan pada saat

diopersionalkannya Terminal Mengwi.

Ubung yang rencananya akan dijadikan

terminal jenis tipe B untuk lalu lintas

bis AKDP dan angkutan kota, justru

difungsikan sebagai terminal

keberangkatan bus Antar kota antar

provinsi (AKAP). Sementara Terminal

Mengwi hanya dijadikan sebagai

terminal kedatangan bus-bus AKAP

saja.

Dualisme fungsi terminal Ubung

dan Mengwi berdampak pada

kebingungan dan multi presepsi

masyarakat tentang bagaimana

sesungguhnya pengelolaan terminal

baru Mengwi yang ada. Ketidakberesan

pelaksanaan fungsi terminal terpadu

Mengwi dan juga Ubung, tidak terlepas

dari tarik menarik kepentingan dan juga

kerjasama antar daerah yang tidak

sinergis antara Pemerintah Kota

Denpasar sebagai pemilik Terminal

Ubung dan Kabupaten Badung dengan

kepemilikan Terminal Mengwi yang

baru.

Dengan berbagai persoalan

pengelolaan Terminal Mengwi yang

ada memerlukan perhatian khusus

terutama pada aspek pelayanan publik,

dan studi ini akan memfokuskan pada

sebuah rumusan permaslahan sebagai

berikut.

Rumusan Masalah

Masalah yang dijawab dalam penelitian

adalah (a) bagaimana Probematika dan

pengelolaan Terminal Baru Mengwi?;

(b) bagaimana Presepsi Masyarakat

mengenai Akses Pelayanan

Transportasi Publik di Terminal

Mengwi?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (a)

melaksanakan Tri Darma Perguruan

Tinggi khususnya dalam bidang

penelitian; (b) menggali informasi

tentang kendala pelayanan publik di

kawasan terminal; (c) mendapat

informasi dan pengetahuan secara

teknis mengenai pengelolaan terminal

tipe A di Mengwi dan problematikanya;

(d) mendapat Penjelasan terjadinya

praktek dualisme Terminal Ubung dan

Mengwi; (e) mengukur sejauhmana

presepsi masyarakat tentang Terminal

baru Mengwi.

Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil sesuai dengan

yang diharapkan, maka kajian ini akan

dilakukan dalam beberapa tahap

sebagai berkut: (a) Tahap Pra Penelitian

(Desk Study). Pada tahap pra penelitian

lapangan merupakan tahapan awal

untuk memetakan permasalahan teori,

regulasi yang berkaitan dengan isu

tersebut. Aktivitas dalam tahapan ini

meliputi diskusi-diskusi internal,

pencarian dengan pengkajian regulasi,

dokumen kerjasama, dan data-data

media serta referensi lain yang

berkaitan dengan isu pelayanan publik

di bidang transportasi dan pengelolaan

kawasan terminal. Tahap ini oleh

karenanya akan menyumbangkan input

penting bagi tahap selanjutnya; (b)

Tahap Penelitian lapangan. Pada tahap

penelitian lapangan untuk kajian

pengelolaan kawasan terminal dan

dampaknya pada pelayanan transportasi


12


publik dilakukan dengan metode FGD

(Fokus Grup discussion), wawancara

dan pengumpulan dokumen lain yang

terkait. FGD dan wawancara akan

dilakukan dnegan beberapa tokoh kunci

guna memperoleh gambaran yang lebih

mendalam, sekaligus untuk

menginventarisir persoalan-persoalan

actual yang dihadapi oleh pemerintah

Kabupaten Badung sehubungan dengan

pengelolaan kawasan terminal.

Beberapa pihak yang akan ditemui

adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar informan penelitian

No Nama informan

1 Tim pelaksana pengelolaan

kawasan terminal

2. Dinas Perhubungan Provinsi Bali

3. Bappeda Kabupaten Badung

4. Dinas Perhubungan Badung

5. Dinas Perekonomian

6. Anggota DPRD Badung

7. Masyarakat umum pengguna

pelayanan terminal

8. Dan pihak lain yang berkaitan

dengan studi ini (Po Bus, Supir

Bus dan pemilik travel)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Terminal Mengwi

1.1. Terminal sebagai Simpul

Penting Arus Transportasi Publik di

Provinsi Bali

Provinsi Bali merepresentasikan

salah satu wajah pulau dengan

keanekargaman budaya pribumi dan

entitas kultural yang kental untuk

menarik wisatawan negeri dan manca

negara. Dengan luas wilayah hanya

5.636,66 km2 atau 0,29% luas wilayah

Indonesia, Bali memiliki densitas

penduduk yang terus meningkat dari

sisi jumlah maupun heterogenitasnya,

Bali semakin berkembang dan

teraglomerasi sebagai daerah

urban dan migrasi dengan berbagai

kompleksitas daerah yang ada1.

Dengan predikat sebagai daerah

parawisata dan budaya, Bali menjadi

salah satu tujuan orang dari berbagai

daerah di Indonesia maupun dari

berbagai negara untuk berkunjung,

bahkan tinggal di wilayah ini. Untuk

memfasilitasi mobilitas penduduknya

maupun menopang aktivitas-aktivitas

yang melekat pada predikat di atas,

hadirnya sistem transportasi publik

yang baik adalah keniscayaan.

Sistem transportasi publik

khususnya darat yang ada di Provinsi

Bali adalah jaringan transportasi bus

yang meliputi bus kota (konvensional

dan Serbagita), bus antar kota dalam

provinsi (AKDP) maupun antar kota

antar provinsi (AKAP). Simpul dari

jejaring transportasi publik bus ini

adalah terminal Mengwi yang menjadi

obyek kajian. berkaitan dengan

keberadaan terminal Mengwi tersebut

akan dijadikan titik tolak kajian dalam

hal peranan dalam kerangka pemenuhan

fungsi pelayanan publik.

1.2. Urgenitas Membangun Terminal

Baru yang Responsif terhadap

Transportasi Pelayanan Publik di

Provinsi Bali

Sebagaimana di daerah lain, alasan

penting untuk menghadirkan terminal

bus di Provinsi Bali adalah kebutuhan

untuk mengelola transportasi yakni

melayani mobilitas masyarakat kota,

maupun ke /dari luar kota. Transportasi

publik di Provinsi Bali masih

1 Bali memiliki 9 Kabupaten (Gianyar,

Buleleng, Bangli, Badung, Tabanan, Jembrana,

Karangasem, Klungkung, dan Kota Denpasar),

55 kecamatan dan 701 kelurahan. Data dari BPS

Provinsi Bali tahun 2011.


13


menggunakan angkutan umum seperti

angkot (kopas) dan metromini, dan bus

Serbagita yang baru beberapa bulan

diopersionalisasikan. Hanya saja bus

Serbagita yang tersedia masih minim,

dan hanya melewati trayek yang sudah

ditentukan oleh dinas Perhubungan

Provinsi, sehingga masih ada wilayah-

wilayah lain yang belum dijangkau

untuk pelayanan transportasi publik

seperti di area terminal. Jumlah

transportasi publik di Bali sekarang ini

tidak sebanding dengan jumlah

penduduk Provinsi Bali yang setiap

tahunnya selalu mengalami kenaikan

terus menerus2, yang tercatat dan

mobilitas aktivitas masyarakat yang

cukup tinggi baik dalam sektor jasa,

perekonomian dan lain sebaginya.

Kendaraan pribadi seperti mobil,

sepeda motor masih mewarnai lalu

lintas di keramaian kota Denpasar dan

sekitarnya.

Sistem transportasi publik,

khususnya darat, yang utama di

Provinsi Bali berada di Kota Denpasar

dengan nama Terminal Ubung.

Terminal Ini telah lama beroperasi (

40 tahun) melayani penumpang dengan

berbagai jenis angkutan transportasi

AKDP (antar kota dalam provinsi) dan

AKAP (antar kota antar provinsi).

Urbanisasi penduduk ke Bali khususnya

Kota Denpasar dan juga aglomerasi

parawisata yang datang dari berbagai

daerah kian membuat kemacetan yang

tidak terhindarkan. Sementara itu,

terminal Ubung yang hanya memiliki

luas wilayah 10.013 m2 dengan luas

efektif 9.845 m2 dan luas ruang tidak

efektif 168 m23, dianggap tidak

2 Jumlah Penduduk Provinsi Bali ( 4,2 juta) ,

data diambil BPS Provinsi Bali tahun 2011 3 Data informasi ini diambil dari Adhi

Cahyanda” Analisis Kelayakan Terminal; Studi

kasus Ternimal Ubung Denpasar”, Tesis tidak

dipublikasikan, Universitas Atmajaya:

Yogyakarta

memenuhi syarat untuk sebuah terminal

dengan kelas tipe A dan ditambah lagi

pemeliharaan terminal yang kurang

terawat, kumuh dan kotor, sehingga

dikeluhkan oleh kalangan masyarakat

yang menggunakan jasa pelayanan

terminal, baik orang pribumi sendiri

maupun para pendatang dari luar Pulau

Bali.

Selain alasan krusial seperti

kemacetan, pemindahan Terminal

Ubung ke Mengwi bertujuan untuk

pengelolaan tata ruang kota4,

pengembangan ekonomi, penyerapan

produktivitas sumber daya manusia di

wilayah sekitar Terminal serta alasan

lainnya adalah untuk meningkatkan

harga tanah di sekitar terminal5. Atas

dasar alasan-alasan di atas, pemindahan

terminal ke Mengwi merupakan

langkah nyata perberdayaan

pembangunan strategis untuk

mewujudkan masyarakat yang berdaya,

pengembangan profit atas lahan dan

produktivitas ekonomi serta lebih jauh

untuk pengembangan sistem

transportasi regional Bali yang aman,

nyaman, terkendali dan berdaya saing.

Kawasan Mengwi dipilih menjadi

terminal, karena Mengwi merupakan

titik simpul yang menghubungkan Jalan

pusat provinsi dan kabupaten, di

samping Mengwi adalah tempat sentral

(jantung Kota Badung), letaknya yang

strategis, dapat dilalui oleh jalan

provinsi yang memudahkan semua bus

yang datang dari arah Gilimanuk ke

4 baca lebih jauh tentang Perda RTRWP Provinsi

Bali no 16 tahun 2009,mengenai rencana tata

Ruang Kota Provinsi Bali 20 tahun ke depan.

Perda ini juga amanat dari Perpres no 45 tahun

2011 tentang rencana tata ruang perkotaan

SERBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar,

Tabanan). Dasar hukum yang lain adalah;

Kemenhub no 31 tahun 1995, tentang

transportasi jalan dan UU no 22 tahun 2009

tentang LLAJ. (lanlulintar angkutan jalan) 5 Wawancara dengan Wiryantara, Ka. TU UPT

(Unit Pengelola Terminal) Mengwi


14


Kota Denpasar dan sebaliknya dari

Denpasar ke Gilimanuk hanya dengan

satu jalur. Di samping itu, rencana ke

depan Terminal Mengwi akan dibuat

jalan (Bringkit Badung – Sakah

Gianyar) sebagai upaya mengurangi

kemacetan, sehingga warga Badung

yang ingin ke Gianyar tidak perlu

melewati Kota Denpasar, tetapi

langsung dengan mengakses jalan

tersebut. Akan tetapi rencana ini belum

terwujud karena kendala proses

pembebasan lahan yang memerlukan

biaya yang tidak sedikit dan juga

adanya tarik menarik kepentingan

antara yang pro dan kontra atas

pembangunan jalan ini, meskipun

Departemen Pekerjaan Umum (PU)

pusat sudah menyetujui dan

menindaklanjuti rencana pembangunan

proyek ini6. Oleh karena itu

Pembangunan Terminal Mengwi tidak

cukup dinilai berhasil dalam

penyediaan fasilitasnya saja, namun

lebih jauh bagaimana tatanan

implementasi khususnya dalam

memenuhi pelayanan publik.

1.3. Pembangunan Terminal Mengwi

Sebagai Upaya Pemenuhan Fungsi

Pelayanan Publik dan

Pengembangan Komersil

Terminal Penumpang Mengwi

(kemudian disebut dengan Terminal

Mengwi) adalah terminal utama

(terminal induk) di Provinsi Bali

terletak di Kecamatan Mengwi

Kabupaten Badung. Terminal Mengwi

dahulunya adalah area persawahan luas

yang kemudian dibangun menjadi

sebuah Terminal Mengwi dengan luas

tanah secara keseluruhan 15 hektar.

Dari sisi fasilitas fisik Terminal

Mengwi jauh lebih lengkap

6 Wawancara dnegan I Wayan Adi Suadiatmika ,

Kasubid sarana dan prasarana Wilayah Bapedda

Kabupaten Badung.

dibandingkan dengan Terminal Ubung.

Seperti tersedianya fasilitas ruang

tunggu ber AC yang nyaman dan

didukung fasilitas keterminalan yang

lainnya. Hal yang berbeda antara

Terminal Mengwi dengan terminal

pada umumnya adalah, Mengwi

memiliki tempat fasilitas ruang

perawatan bayi, sehingga bagi para

penumpang bis yang membawa bayi

ataupun balita dapat memanfaatkan

fasilitas ini untuk istirahat sejenak

dengan nyaman tanpa

mengkhawatirkan polusi udara yang

kotor dari luar ruangan.

Konsep terminal ini berangkat dari

keinginan untuk menciptakan sebuah

kawasan yang dapat menjalankan

fungsi pelayanan publik dalam bidang

transportasi yang sekaligus terintegrasi

dengan kawasan pusat perekonomian

dan perdagangan. Secara formal

kelengkapan yang mesti dibangun di

kawasan Terminal Mengwi diatur

dalam Peraturan daerah no 9 tahun

2000 tentang terminal penumpang7.

Adapun fasilitas yang ada di terminal

Mengwi adalah sebagai berikut:

7 baca keterangan lebih lanjut di perda no 9

tahun 2000 tentang terminal penumpang.


15


Tabel 2 Fasilitas yang ada di Terminal Mengwi Badung

a) Kantor pengelola dan menara pengawas

b) Loket

c) Papan informasi

d) Ruang tunggu informasi

e) Jalur kedatangan dan keberangkatan AKAP

f) Jalur kedatangan dan keberangkatan AKDP

g) Jalur kedatangan dan keberangkatan Angkot/Angdes

h) Jalur kedatangan dan keberangkatanAngkutan Pariwisata

i) Lobby/tempat kedatangan dan keberangkatan taxi dan kendaraan pribadi

j) Tempat parkir kendaraan pribadi roda empat

k) Tempat parkir sepeda motor

l) Tempat parkir/jalur tunggu AKAP

m) Tempat parkir/jalur tunggu AKDP

n) Tempat parkir angkot/angdes

o) Tempat parkir angkutan pariwisata

p) Tempat parkir taxi

q) Docking/tempat perawatan kendaraan

r) Tempat penginapan sopir

s) Ruang kesehatan

t) Ruang perawatan bayi

u) Tempat ibadah (pura dan mushola)

v) Toilet

w) Pos polisi

x) Kios/kantin

y) Alat pemadam kebakaran

z) CCTV

Dengan berbagai fasilitas yang

sudah tersedia seperti yang tertera

dalam table di atas, sebagian besar

belum dimanfaatkan sesuai dengan

fungsi terminal sebagai sarana

pelayanan publik. Bahkan fasilitas kios

dan kantin yang rencananya untuk

pengembangan ekonomi yang bernilai

komersiil masih dibiarkan kosong tidak

terisi.

1.4. Proses Pembangunan dan

Pengelolaan Terminal Mengwi

Dalam rangka mengembangkan

misi ekonomi dan meningkatan kualitas

pelayanan publik, Terminal Mengwi

mulai direncanakan sejak tahun 1996

(Masa Orde Baru). Pada tahun 1997

Pemerintah Daerah Provinsi Bali sudah

melakukan pengiriman surat tentang

perencanaan pembangunan terminal

induk di Provinsi Bali kepada

Kementrian Perhubungan melalui

(Dirjen Darat), namun surat tersebut

baru ditanggapi pada tahun 19998. Dan

pada tahun 2000, mulai dilakukan

usaha pembebasan lahan dan tanah

penduduk sampai tahun 2006. Karena

8 Di sinyalir karena adanya krisis moneter dan

transisi pemerintahan dari Orba ke Orde

Reformasi memperlambat proses pembangunan

terminal Mengwi.


16


kehabisan dana, pembangunan terminal

pun macet total, sebab sebagian besar

pembiayaan pembangunan terminal

90% bersumber dari dana APBN.

Kemudian tahun 2007 ditindaklanjuti

dan diupayakan kembali

pembangunannya sampai akhirnya Juni

2012 pembangunan kawasan terminal

terpadu Provinsi Bali dapat terwujud

dan diresmikan. Proses panjang

perjalanan pembangunan Terminal

Mengwi nampaknya tidak selaras

dengan hasil yang diharapkan, sebab

pemerintah yang terlibat dalam

pengelolaan terminal terkesan terburu-

buru mengoperasionalisasikan terminal

ini tanpa diikuti dengan penyediaan

sarana transportasi publik mengingat

akses dari Mengwi ke Denpasar cukup

jauh ( 1 jam) dengan berkendaraan

sepeda motor). Sedangkan angkutan

umum yang ada di Terminal Mengwi

hanya melayani tujuan dari Mengwi ke

Kota Badung.

2. Rencana Pengembangan Terminal

Ubung

Setelah Terminal Ubung tidak lagi

memiliki kelayakan moda terminal tipe

A di Provinsi Bali, kini Ubung dalam

perencanaan ke depan akan dijadikan

terminal tipe B yang diarahkan tidak

hanya berpungsi sebagai terminal

namun juga sebagai fungsi

perekonomian dan perdagangan. Lokasi

Ubung di tengah kota yang padat dan

ramai dan seringkali menjadi jalur

kemacetan memberikan karakteristik

tersendiri dalam merancang struktur

bangunannya. Rencana pembangunan

terminal tipe B Ubung akan dibuat

dengan konsep tiga lantai. Lantai

pertama akan difungsikan untuk

sirkulasi kendaraan, Lantai kedua

diperuntukkan untuk area tunggu dan

kendaraan bagi pengunjung. Sedangkan

lantai tiga akan dibuat untuk area pusat

perekonomian dan perdagangan dengan

disediakannya fasilitas seperti kios-kios

dan kantin9. Konsep ini bermula dari

keinginan memanfaatkan dan

mengembangkan lahan yang sempit

yang dimiliki Ubung dengan konsep

struktur bangunan terminal di tengah

arus kota metropolitan. Berikut ini

adalah beberapa gambar yang bisa

mnejelaskan site plan untuk masing-

masing lantai dan beberapa fungsinya:

Gambar 1. Site Plan lantai 1

terminal Ubung

Gambar 2. Site Plan lantai 2

Terminal Ubung

9 Wawancara dengan Ketut Suahrtana, Kabid

humas dan pelayanan umum. Dinas

Perhubungan Provinsi Bali, Senin 3 November

2012 di kantor Dishub Provinsi Bali


17


Gambar 3. Site Plan lantai 3 Terminal Ubung

3. Persepsi Masyarakat Tentang

Terminal Baru Mengwi

Adanya Dualisme terminal

keberangkatan di Ubung dan

kedatangan di Mengwi memberikan

dampak luar biasa terhadap berbagai

presepsi masyarakat10

. Sebagian

masyarakat pada dasarnya setuju

dengan adanya pemindahan Terminal

Ubung ke Mengwi, sebab Ubung tidak

lagi dianggap sebagai terminal

representatif dan layak, karenanya perlu

direlokasi ulang. Kondisi Terminal

Ubung yang ada sekarang masih jauh

dari aspek pelayanan publik, sebab

masih ada sarana dan fasilitas terminal

yang menimbulkan ketidaknyamanan

dan keamanan bagi para pengguna jasa

terminal. Misalnya Terminal Ubung

dianggap terlalu sempit untuk ruang

gerak para penumpang, toilet yang

kotor, ruang tunggu yang tidak nyaman

(karena tidak ada ruang tunggu ber–

AC) sehingga polusi udara dari asap

10 Responden yang diwawancarai sebagai

masyarakat pengguna jasa layanan terminal

adalah 20 orang . (supir bus 10 orang) dan Po

Bis (10 perusahaan)

rokok dan asap knalpot bis sangat

mengganggu kenyamanan penumpang.

Di tambah masih adanya penjualan tiket

tidak resmi oleh para calo, premanisme

terminal yang masih berkeliaran dan

banyak permaslahan terminal yang

lainnya.

Sementara itu presepsi masyarakat

mengenai adanya Terminal Mengwi

diterima dengan menggembirakan

tetapi menuai pula kekecewaan. Lokasi

Terminal Mengwi yang jauh dari Kota

Denpasar bukanlah menjadi alasan

kekecewaan masyarakat, apabila

fasilitas transportasi publik untuk akses

ke Kota Denpasar dan sekitarnya

terpenuhi dan tersediakan. Ibarat

terminal tanpa transportasi publik

menjadi terminal yang mati, oleh

karenanya fungsi sebuah terminal

ditentukan dengan adanya mobilitas

transportasi publik yang menjadi sangat

penting bagi masyarakat. Nampaknya

harapan ini belum dimiliki oleh

Terminal Mengwi yang ada sekarang.


18


4. Problematika Pemindaahan

Terminal

4.1. Dualisme Antara Terminal

Mengwi dan Ubung

Bentuk ketidaksiapan Pemerintah

Provinsi Bali dan Juga pemerintah

Kabupaten Badung dalam

melaksanakan operasional Terminal

Mengwi ditunjukkan dengan masih

diberlakukannya terminal Ubung

sebagai terminal ‘keberangkatan’

untuk bus antar kota antar provinsi

(AKAP) dan juga bus antar kota dalam

provinsi (AKDP). Sedangkan

Terminal Mengwi sampai saat ini

masih dioperasionalkan sebagai

terminal kedatangan untuk bus AKAP,

sementara untuk keberangkatan bus

AKAP dan AKDP masih dilayani di

Terminal yang lama (Ubung).

Di samping itu, banyaknya bus-bus

AKAP yang masih belum memiliki

ijin trayek baru yakni (trayek

menurunkan penumpang di Terminal

Mengwi) dan masih menggunakan ijin

trayek lama (yakni menurunkan

penumpang di sembarang tempat/ kota

denpasar) dianggap tidak bermasalah.

Beberapa alasan yang bisa

menjelaskan ini bahwa beberapa

Perusahaan bus yang diwawancarai

yaitu (Po. Restu Mulya, Po. Pahala,

Kencana, Po. Safari Darma Raya)

merasa dipersulit dan dibebani dengan

syarat-syarat administrasi yang harus

dilengkapi, besarnya biaya yang

dianggap mahal untuk mengganti

trayek baru dan juga pengeluaran

pajak retribusi yang tidak sedikit bagi

para Po bus yang masuk ke Terminal

Mengwi. Sehingga alasan-alasan ini

menjadi pertimbangan para PO Bus

untuk menunda atau mengganti trayek

baru dalam batas waktu yang tidak

ditentukan, apalagi belum ada

pemberian sangsi yang tegas dari

pemerintah11

.

Di sisi lain, adanya dualisme

terminal memberikan keuntungan

tersendiri bagi masyarakat karena

dengan adanya keberangkatan dari

Ubung, masyarakat yang berasal dari

kota Denpasar tidak harus jauh-jauh

melakukan perjalanan menuju bus ke

Mengwi, dan ongkos / biaya pun bisa

dihemat.

4. 2. Lemahnya Manajemen Promosi

dan Sosialisasi

Fungsi keterminalan yang tidak

optimal memang diakui berkaitan

dengan banyak faktor, misalnya

kualitas angkutan yang ada di Terminal

Mengwi, system rute dan ongkos yang

tidak menarik minat penumpang, faktor

kemudahan komunikasi dan kemudahan

memperoleh kendaraan pribadi. Namun

demikian, fungsi yang tidak optimal ini

bisa jadi juga karena tidak adanya

sosialisasi atau promosi penggunaan

transportasi publik untuk menekan

kemacetan dan solusi lingkungan atau

tentang kemudahan akses di terminal

itu sendiri.

Dari hasil wawancara dengan

masyarakat pengguna jasa terminal,

seperti pedagang, masyarakat umum

dengan berbagai profesi yang berbeda

berkesimpulan bahwa mereka

mendapatkan kebingungan dan

ketidaktauan atas aturan bahwa semua

penumpang bis dari pulau Jawa atau

luar Bali harus diturunkan di Terminal

Mengwi, yang jika malam hari sangat

sepi dan tidak aman bagi penumpang,

tidak adanya transportasi publik hanya

ojeg dan taksi dengan tarif mahal.

Semua ini merupakan kurangnya upaya

promosi dan sosialisasi yang oleh

pemerintah provinsi maupun Kabupaten

Badung baik di media cetak maupun

11 informasi ini di dapat dari bebrapa narasumber

para supir bus dan perusahaan bus


19


elektronik secara kontinyu.

Senada dengan kenyataan ini,

dibenarkan oleh beberapa narasumber12

,

mengatakan bahwa sosialisasi yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Badung masih sebatas

melalui selembaran kertas atau pamplet

saja yang belum bisa menjangkau

keseluruhan masyarakat di Provinsi

Bali. Dan pemerintah belum

mengupayakan sosialisasi aturan ini

melalui media massa, apalagi media

elektronik seperti televisi dan radio.

4.3. Ketiadaan Lahan Penghijauan

di Lokasi Terminal

Area kawasan Terminal Mengwi

yang dahulunya merupakan area

persawahan, yang minim akan

penghijauan pepohonan dan tanaman,

sehingga setelah dibangun menjadi

terminal, Mengwi menjadi terminal

yang panas dan gersang. Pembangunan

Terminal Mengwi yang ada sekarang

ini terkesan mengacuhkan lahan

penghijauan disekitar area terminal.

Dari pengamatan peneliti dilapangan;

pemerintah provinsi dan Kabupaten

Badung sepertinya belum melakukan

upaya penamanan pohon untuk

penghijauan terminal, hanya terdapat

beberapa pohon yang masih muda dan

belum cukup untuk penghijauan

terminal Mnegwi yang memiliki luas

tanah 15 hektar ini.

Lahan penghijauan bagi sebuah

terminal yang bersentuhan langsung

dengan pelayanan publik sama

pentingnya dengan lahan penghijaun di

tempat-tempat lain. Lahan penghijauan

selain berfungsi sebagai penyejuk hati

penumpang dan juga kesehatan, di sisi

lain dapat dijadikan tujuan untuk

mengubah citra negatif tentang terminal

dan menarik minat masyarakat untuk

12 Informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten

Badung dan Provinsi Bali

datang ke terminal.

4.4. Tidak Memadainya Sarana

Transportasi Publik

Hampir banyak dikeluhkan

masyarakat penumpang bis AKAP dan

AKDP ketika diturunkan di Terminal

Mengwi adalah masalah akses

transportasi khususnya ke Denpasar dan

sekitarnya. Jika penumpang di turunkan

di Mengwi mereka akan mengeluarkan

ongkos lagi untuk transportasi

selanjutnya dengan biaya yang tidak

murah13

, oleh karena itu banyak para

supir bus yang masih memiliki ijin

trayek lama menurunkan

penumpangnya di Denpasar atau di

agen bis nya14

. Belum adanya sangsi

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat

dan pejabat setempat, membuat para Po

bus menggunakan trayek lama, sebab

sangsi untuk pelangggaran aturan ini

merupakan hak kewenangan pusat,

sedangkan daerah hanya menunggu

intruksi atau keputusannya saja.

Seperti yang ada di Terminal

Mengwi sarana angkutan umum untuk

transportasi publik dianggap belum

memadai. Angkutan umum yang ada

seperti kopas/angkot hanya beroperasi

mulai pukul 07.00 sampai 09.00 WITA

saja, ketika ada aktivitas di Terminal

Mengwi. Setelah jam-jam tersebut

Mengwi ibarat kawasan terminal yang

sepi dari keramaian. Jasa angkutan

inipun harus mengantri/mengetem dan

menunggu penumpang yang ada

sampai terisi penuh, kemudian baru

13 Harga taksi dari terminal Mengwi ke

Denpasar berkisar 100.000-120.000 tergantung

auh dekatnya tujuan seseorang,

sdedangkannuntuk ojeg berkisar anatara 70.000-

100.000 14 Sebagian supir bus mengaku kasihan dan tidak

tega jika tengah malam harus menurunkan

penumpang di mengwi dalam kondisi yang sepi

sedangkan tujuan akhir bis masih berlanjut di

denpasar. Akhirnya penumpang tetap ikut

sampai Denpasar.


20


berangkat dan seterusnya.

Pemerintah Provinsi Bali15

, tahun

2013 mendatang akan merencanakan

operasional Bis serbagita untuk akses

transportasi terminal Mengwi ke kota

Denpasar dan sekitarnya. Aksi ini

menggambarkan pemerintah terkesan

lambat menangani solusi transporatsi di

terminal yang amat penting itu.

Meskipun tahun 2013 sudah di depan

mata, namun kebijakan untuk

operasionalisasi bis Sarbagita belum

tentu mulus dan lancar untuk

diimplementasikan, mengingat

pengadaan dan pengelolaaanya yang

masih menuai pro dan kontra antara

berbagai kepentingan. Idealnya

kehadiran sebuah terminal harus

dibarengi dengan penyediaan angkutan

dan transportasi publik yang memadai.

Namun hal ini nampaknya belum

berlaku untuk Terminal baru Mengwi di

Kabupaten Badung.

Kesimpulan dan saran

Berdasarkan pemaparan temuan dan

analisis, studi ini menarik beberapa

kesimpulan yang sesuai dengan

rumusan masalah yang telah diajukan,

yakni: pertama, arah penataan

pengelolaan dan pengembangan

Terminal Mengwi dalam studi ini

diletakkan dalam dua konteks, yaitu: 1)

desain pengembangan ekonomi

kawasan Mengwi dan 2) penyediaan

fasilitas pelayanan publik untuk

mobilitas orang dan barang. Sejatinya

pengelolaan atas dua tujuan tersebut

memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi

murni keterminalan berangkat dari

filosofi public goods, dimana Negara

memiliki tanggungjawab untuk

memastikan tersedianya pelayanan-

pelayanan dasar kepada masyarakat.

15 Keterangan informasi ini di dapat dari

wawancara dengan Bpk. A.A Mayun dari Dinas

Perhubungan Kabupaten baung dan Ketut

Suhartana dari Dishub Provinsi Bali.

Dalam studi ini, terlaksannya fungsi

murni Terminal Mengwi dikelola oleh

negara yang instrumennya selama ini

berada dalam kendali Departemen

Dinas Perhubungan dengan aturan yang

rigid. Sedangkan desain pengembangan

ekonomi terminal harus disesuaikan

aspek dan fungsi dasar ekonomi dan

system pengelolaan fungsi ekonomi

terminal bisa dikembangkan dengan

logika profit oriented.

Kedua, orientasi pokok pengelolaan

Terminal Mengwi adalah menempatkan

motivasi pendapatan asli daerah (PAD),

dan tidak menempatkan motivasi

pelayanan sebagai tujuan utama.

Artinya keberhasilan pengelolaan

terminal tidak bisa dilihat dari seberapa

besar keuntungan perolehan dari PAD

terminal yang dihasilkan. Namun

dilihat juga dari seberapa baik capaian-

capaian ukuran-ukuran pelayanan

publik keterminalan yang dirumuskan.

Ketiga, persepsi masyarakat dengan

adanya Terminal Baru Mengwi secara

keseluruhan disimpulkan adanya

kekecewaan yang mendalam, yakni

belum terpenuhinya sarana transportasi

publik. Beerapa permasalahan yang

ditemukan dari pengelolaan terminal

Mengwi yaitu: Pertama, ketidaksiapan

pemerintah daerah dalam

mengimplentasikan kebijakan ini

menciptakan terjadinya dualisme fungsi

terminal antara Ubung dan Mengwi.

Hal ini dipicu adanya tarik menarik

kepentingan antar dua institusi

pemerintah Kota denpasar dan

kabupaten Badung terhadap profit

oriented PAD. Kedua, Pemerintah

Daerah Badung kurang mengupayakan

sosialisasi dan manajemen promosi

pada masyarakat umum mengenai

aturan keterminalan dan ruang

lingkupnya. Ketiga, ketiadaan lahan

penghijauan di area Terminal Mengwi

yang gersang dan panas di siang hari

membuat masyarakat mengghindari


21


aktivitas di terminal. Keempat

penyediaan sarana transportasi publik

di terminal tidak memadai. Aspek

terakhir ini merupakan fungsi

keterminalan yang amat penting dalam

menunjang pelayanan publik, meskipun

fasilitas public services yang lain

tersedia, namun apalah guna bila tidak

difungsikan semestinya.

Berdasarkan kesimpulan di atas,

peneliti merekomendasikan beberapa

hal sebagai berikut: (a) pemerintah

daerah Provinsi menyegarakan

operasional angkutan umum lainnya

dan juga bis Serbagita untuk

mempermudah akses transportasi

publik ke Kota Denpasar dan

sekitarnya, serta pembangunan jalan

Brikit – Sakah agar lalu lintas perjaanan

darat menjadi lancar; (b) pemerintah

daerah yang berkepentingan terhadap

Terminal Mengwi harus tegas

memberlakukan aturan dan sanksi, bagi

para pelanggar agar penyelenggaraan

fungsi terminal berjalan dengan baik;

(c) studi ini hanya mengkaji pada

dimensi pelayanan pada aspek

transportasi publik, sehingga hasilnya

masih terlalu dangkal dan selanjutnya

diperlukan kajian yang menyeluruh dan

mendalam tengtang studi terminal dari

berbagai aspek dan pendekatan yang

lain.


22


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cahyanda, Adhi. (2001) Analisis Kelayakan Terminal: Studi Kasus Terminal

Ubung Denpasar. Tesis. Universitas Atmajaya; Yogyakarta.

Wright & Ashford (2001) dalam Aminuddin, Muhammad (2007), Evaluasi

Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin, Sekolah Pasca S

arjana UGM, PKD, 2007

Widaningrum, Ambar &Purwoko, Bambang (2006) Bab 11 Pelayanan Publik

dalam modul Manajemen Pelayanan Publik dalam mengelola potensi dan

sumber daya daerah, S2 PLOD UGM Yogyakarta.

Peraturan dan Perundangan

Kepmenhub No. 31/1995, Tentang Terminal Transportasi Jalan Pasal 1 (1) & (2)

Perda RTRWP Provinsi Bali no 16 tahun 2009 mengenai Rencana Tata Ruang

Kota Provinsi Bali.

Perpes no 45 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Perkotaan Serbagita

(Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).

UU no 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Jurnal SRIWIJAYA Kegagalan Penyediaan Pelayanan Transportasi Publik DiTerminal Mengwi Badung

Documents