JURNAL PENGADAAN Oktober 2017/ VOLUME 1, NOMOR 1 JURNAL PENGADAAN SEBUAH JURNAL LAPORAN KAJIAN DITERBITKAN OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (LKPP) Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang- Undang Nur Hadiyati Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasar Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Moh. Noor Islami, SH, MM Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Eelektronik Utami Reginasti Eksistensi LKPP, Tinjauan Terhadap Tampilan Website LKPP Dini Safitri Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam E-Commerce dan M-Commerce Boy Firmansyah Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pemberitaan (Analisis Semiotika Sosial Terhadap Wacana Pemberitaan LKPP Dalam Media Online-Detik.com Tahun 2017) Iswahyu Pranawukir, Agus Hitopa Sukma
60
Embed
JURNAL PENGADAAN - lkpp.go.id · Eksistensi LKPP, Tinjauan Terhadap Tampilan Website LKPP Dini Safitri Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam E-Commerce dan M-Commerce Boy Firmansyah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
JURNAL
PENGADAANOktober 2017/ VOLUME 1, NOMOR 1
JURNAL PENGADAAN SEBUAH JURNAL LAPORAN KAJIANDITERBITKAN OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (LKPP)
Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-UndangNur Hadiyati
Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBerdasar Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya MasukanMoh. Noor Islami, SH, MM
Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa EelektronikUtami Reginasti
Eksistensi LKPP, Tinjauan Terhadap Tampilan Website LKPPDini Safitri
Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam E-Commerce dan M-CommerceBoy Firmansyah
Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pemberitaan(Analisis Semiotika Sosial Terhadap Wacana Pemberitaan LKPPDalam Media Online-Detik.com Tahun 2017)Iswahyu Pranawukir, Agus Hitopa Sukma
JURNAL PENGADAAN KATA PENGANTAR
Volume 1 No. 2, April 2018ISSN 1411-1234
PelindungDr. Agus Prabowo
Pemimpin UmumR. Fendy Dharma Saputra
Pemimpin RedaksiAndi Susanto
RedaksiResa Anggriani, Makkiyah Farizqi,
Ajeng W. Hapsari,Enggar T. Apriyanto, Taufan J. Pramono, M. Adjie Dwihapsoro
Diterbitkan OlehLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Gedung LKPPKompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot. 11 BKuningan, Jakarta Selatan, 12940
Redaksi menerima artikel/esai yang relevan dengan dunia pengadaan.petunjuk penulisan dapat dilihat di halaman Panduan Penulisan.
atas barang dan jasa pemerintah di Indonesia saat ini
masih berbentuk Peraturan Presiden yakni Perpres
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah.. Pada tahun 2010 LKPP (Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
mengajukan usulan draf RUU Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah. Namun hingga kini draf RUU
tersebut masih berada dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) 2015-2019 berada di urutan
152 dari 160. Padahal keberadaan UU Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah saat ini terasa sangat
mendesak, mengingat permasalahan pengadaan
barang dan jasa pemerintah yang makin besar.
Peraturan yang ada saat ini dirasa belum cukup
untuk menjalankan tugas dan fungsi pengadaan
yang baik. Hal ini terbukti dari cukup banyaknya
permasalahan yang terjadi dalam sektor pengadaan
barang dan jasa khususnya maraknya praktik
korupsi. Pembentukan Undang-Undang tentang
Pengadaan Barang dan Jasa diperlukan, karena
undang-undang memiliki kekuatan hukum di atas
dari Peraturan dan Keputusan Presiden.
Namun, menghadirkan Undang-Undang Pengadaan
Barang dan Jasa memerlukan kajian mendalam
agar undang-undang yang diciptakan mampu
memberikan rasa keadilan, kepastian, dan manfaat.
Terdapat konsekuensi yang harus diperhatikan
seluruh pihak terkait keberadaan Undang-Undang
Pengadaan Barang dan Jasa yakni (1) Menuntut
konsistensi dan komitmen yang sungguh-sungguh
dari pemerintah di dalam pelaksanaannya; (2)
Menuntut adanya koordinasi yang dilandasi oleh
satu kepentingan nasional yang mengesampingkan
kepentingan sektoral; (3) Menuntut diwujudkannya
penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN.
Artikel ke dua yaitu tulisan M Noor Islami,
“Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasar
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
Masukan,” menyoroti kelaikan penghargaan atau
imbalan yang diterima oleh para tenaga pengelola
pengadaan barang/jasa pemerintah dari tahun ke
tahun. Tenaga-tenaga profesional, berkompeten
dan berintegritas, sangat penting guna mendukung
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa
pemerintah yang bersih, efektif dan efisien. Untuk
mendorong profesionalitas mereka diperlukan
adanya imbalan (reward) berupa honorarium yang
memadai, sesuai dengan beratnya beban tugas dan
risiko yang disandang. Berdasar kajiannya terhadap
Peraturan Menteri Keuangan, dari tahun 2011 hingga
2018, Noor Islami menemukan fakta, honorarium
bagi Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah belum memadai dan proporsional
dibanding tugas dan tanggung jawab mereka.
Di samping aspek regulasi tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah, Jurnal Pengadaan kali ini
menyajikan tulisan Utami Reginasti tentang sistem
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
Diungkapkan Utami, selama ini praktik korupsi
sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa
pemerintah. Namun, kini hal itu mulai bisa dikurangi
dengan adanya sistem pengadaan barang/jasa
pemerintah secara online atau elektronik. Melalui
sistem pengadaan barang/jasa online masyarakat
luas dapat mengakses dan menjadi pengawas dalam
setiap langkah suatu proyek berjalan. Hal ini dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah atas penggunan keuangan daerah
maupun negara.
Pengadaan barang/jasa elektronik dapat
memudahkan penyedia barang/jasa dalam
mengikuti proses pengadaan dikarenakan penyedia
barang/jasa tidak perlu melakukan tatap muka
dengan panitia. Pengadaan barang/jasa elektronik
pun dapat mencakup wilayah yang lebih luas.
Dengan terminimalisirnya tatap muka antara
peserta dan penyelenggara, berkurang juga potensi
penyimpangan yang dapat dilakukan baik oleh panitia
maupun peserta pengadaan barang/jasa pemerintah.
Akan tetapi, sistem ini pun memiliki kelemahan
khususnya dalam masalah jaringan, ancaman hacker,
perusahaan boneka serta sumber daya manusia yang
masih minim kemampuannya dalam melaksanakan
pengadaan barang/jasa elektronik ini. Selain itu,
masih perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif
kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah
yang nantinya menjadi panitia pengadaan barang/
jasa pemerintah. Sosialisasi ini harus dilanjutkan
dengan pengawasan yang ketat sehingga pelaksanaan
barang/jasa elektronik benar-benar dilakukan secara
menyeluruh dan merata. Selain itu, sebaiknya
pemerintah memberikan konsekuensi tersendiri
bagi pihak yang masih mengesampingkan ketentuan
pada Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 bahwa
pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan
secara elektronik sehingga ketentuan tersebut tidak
sekedar ketentuan saja.
Masih terkait dengan sistem pengadaan barang/
jasa secara online, Boy Firmansyah menulis artikel
menarik tentang pengadaan barang, jasa dan
informasi melalui e-commerce dan m-commerce.
Dalam artikelnya Boy menjelaskan apa itu
e-commerce dan m-commerce, seperti apa wujudnya
dan apa saja jenis-jenisnya, disertai contoh-contoh
yang ada dan bisa diakses melalui internet. Tulisan
Boy Firmansyah memberi perspektif yang lebih luas
dan inspiratif untuk memahami sistem pengadaaan
barang/jasa secara online.
Tahun 2017 LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah) berusia 10 tahun.
Berkaitan dengan itu, Jurnal Pengadaan edisi kali
ini mendapat ‘kado istimewa’ berupa tulisan yang
mengaji lembaga ini. Yaitu artikel yang ditulis oleh
Dini Safitri dengan judul “Eksistensi LKPP, Tinjauan
Terhadap Tampilan Website LKPP”. Tulisan Dini
Safitri ini menganalisis tampilan website LKPP
yang dinilai sebagai sarana penting untuk membantu
menyebarkan pengetahuan tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah dan peran LKPP. Melalui
survei sederhana yang dilakukan terhadap kalangan
mahasiswa kehumasan Dini menemukan kenyataan,
bahwa sebagian besar responden menyatakan belum
pernah mendengar nama LKPP, apalagi mengetahui
program dan kinerja LKPP. Dalam sepuluh tahun
usianya ternyata LKPP belum dikenal oleh banyak
orang, khususnya di kalangan anak-anak muda.
Para responden survei juga diminta melihat dan
membaca website LKPP. Mereka menilai tampilan
dan isi website LKPP sudah menarik dan informatif.
Sayangnya, tampilan yang menarik website LKPP
belum menunjang tingginya kesadaran dan
pengetahuan responden tentang eksistensi LKPP. Ini
berarti bahwa LKPP perlu bekerja lebih keras lagi
untuk mengenalkan eksistensinya dan menyebarkan
pengetahuan tentang pengadaan kepada masyarakat,
khususnya kalangan muda usia.
Artikel terakhir dari Iswahyu Pranawukir dan Agus
Hitopa Sukma berjudul “Representasi Pengadaan
Barang dan Jasa Dalam Pemberitaan (Analisis
Semiotika Sosial Terhadap Wacana Pemberitaan
LKPP Dalam Media Online-Detik.com Tahun
2017)” menyampaikan hasil penelitian terhadap
pemberitaan media online (detik.com) tentang LKPP
dan masalah pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penelitian tersebut mencoba melihat bagaimana
media membangun realitas sosial tentang LKPP
dan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui
pemberitaannya. Sebuah tulisan yang cukup
mencerahkan.
Kepada para penulis yang telah berkontribusi
dalam Jurnal Pengadaan edisi kali ini Redaksi
mengucapkan termakasih. Sedangkan bagi para
pembaca yang budiman, Redaksi berharap isi
Jurnal Pengadaan kali ini cukup bermanfaat.
Selamat membaca.
REDAKSI
JURNAL PENGADAAN
Volume 1 No. 2, April 2018ISSN 1411-1234
Daftar Isi
Pengantar
Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-UndangNur Hadiyati
Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBerdasar Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya MasukanMoh. Noor Islami, SH, MM
Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik Utami Reginasti
Eksistensi LKPP, Tinjauan Terhadap Tampilan Website LKPPDini Safitri
Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam E-Commerce dan M-CommerceBoy Firmansyah
Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pemberitaan (Analisis Semiotika Sosial Terhadap Wacana Pemberitaan LKPP Dalam Media Online-Detik.com Tahun 2017)Iswahyu Pranawukir, Agus Hitopa Sukma
Tentang Penulis
Pedoman Penulisan Artikel
1-9
11-23
25-35
37-49
51-67
69-106
107
109
Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang
Nur Hadiyati
Abstrak Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa di Indonesia saat ini masih berbentuk Peraturan dan Keputusan Presiden. Pada tahun 2010 LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengajukan usulan draf RUU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun hingga kini draf RUU tersebut masih berada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 berada di urutan 152 dari 160. Padahal keberadaan UU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah saat ini terasa sangat urgen, mengingat permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang makin besar. Penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dengan logika deduktif untuk menarik kesimpulan sehingga memberikan pemahaman urgensi pembentukan dan pengesahan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan memaparkan alasan serta pemasalahan yang ada selama ini dalam sektor pengadaan barang dan jasa.Kata-kata kunci: Undang-Undang; Hukum; Pengadaan Barang dan Jasa.
Abstract Procurement of goods and services in Indonesia currently regulated by regulation and presidential decree. The idea of establishment of the law on procurement of goods and services is provided by Government Procurement of Good and Services Agency or in Indonesia we called it LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) with draft of statue has been proposed on 2010 and right now the draft have position in 152 of 160 In national legislation program 2015 – 2019. This research used juridicial normative with deductive logic to make conclusion, thus providing of the urgency to form a specific statute as a way to establish the law on procurement of goods and services by explaining the causes and issues that exist in procurement of good and services. Keywords: Statue/Act ; Law; Procurement of Good and Services.
Jurnal PengadaanVol. 1 No. 2, April 2018 1-9
ISSN 1411-1234
Pendahuluan
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun
1945. Implikasi dari cita negara hukum yaitu
seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara
harus berlandaskan hukum, termasuk di dalamnya
berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah melalui tender
atau penunjukan secara langsung sebagai upaya
memenuhi kebutuhan rakyat demi tercapainya
kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan
nasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan
UUD NRI tahun 1945. Pengadaan barang dan jasa
2 Nur Hadiyati/ Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan...
yang diselenggarakan pemerintah merupakan
perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi negara
dalam memberikan pelayanan umum yang
bersumber dari Anggarapan Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) ataupun melalui
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
bagi pemerintahan daerah sehingga harus dapat
dipertanggungjawabkan.
Dalam rangka akuntabilitas pengadaan barang
dan jasa maka perlu adanya peraturan yang
dapat memberikan jaminan kepastian hukum
sehingga tujuan dari penyelenggaran pengadaan
barang dan jasa dapat terlaksana sebagaimana
mestinya. Mengacu pada theorie von stufenubau
der rechtsordnung yang dikemukakan oleh Hans
Nawiasky, penormaan hukum memiliki hierarki
yaitu bahwa norma-norma hukum di dalam suatu
negara tersusun atas: (1) Norma fundamental negara
(staatfundamentalnorm); (2) Aturan dasar negara
(staatgrundgesetz); (3) Undang-Undang formal
( formal gesetz); dan (4) Peraturan pelaksanaan dan
peraturan otonom (verodnung en autonome satzung).
Hierarki ini kemudian diadaptasi oleh Indonesia
seperti bisa kita temukan dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
menjelaskan hierarki perundang-undangan sebagai
berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
(4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden;
(6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasar hierarki penormaan hukum yang ada,
pengaturan berkenaan pengadaan barang dan jasa
dapat dikatakan belum sempurna dikarenakan hingga
saat ini instrumen hukum pengadaan barang dan jasa
baru berada pada tataran peraturan pelaksanaan dan
peraturan otonom (verodnung en autonome satzung)
dalam bentuk Peraturan dan Keputusan Presiden.
Bahkan pada awalnya pengaturan pengadan hanya
diselipkan dalam Keputusan Presiden (Keppres)
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), kemudian diatur secara khusus pada
tahun 2000 dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000
tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
dicabut dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang
telah tujuh kali dilakukan perubahan. Diantaranya
perubahan dengan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 95 Tahun 2007, kemudian pada tahun 2010
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dicabut dengan
3Nur Hadiyati/ Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan...
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dan terakhir dirubah
dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.
Gagasan pembentukan undang-undang berkenaan
dengan pengadaan barang dan jasa yang diajukan
LKPP lahir sebagai upaya memberikan kepastian
hukum mengacu kepada hierarki penormaan di
mana di atas peraturan pelaksanaan dan peraturan
otonom (verodnung en autonome satzung) terdapat
undang-undang formal ( formal gesetz) dengan
kekuatan hukum yang lebih besar. Hal ini juga bisa
dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan yang menjelaskan hal serupa. Draf RUU
diajukan LKPP tahun 2010, namun sampai saat
ini dikabarkan masih dalam waiting list Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dengan
nomor urut 152 dari 160. Fakta ini menunjukkan
bahwa kecil kemungkinan RUU ini akan dibahas dan
disahkan dalam waktu dekat oleh jajaran legislatif
dan eksekutif. Hal ini membuat kita prihatin,
mengingat krusialnya posisi kegiatan pengadaan
barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat.
Penggaturan pengadaan barang dan jasa dalam
undang-undang semestinya menjadi hal yang urgen
dewasa ini.
Metodologi Penelitian
Penulisan ini menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
sumber terkait sebagai bahan dasar untuk diteliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti. Proses penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan logika deduktif
untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat
umum menjadi kasus yang bersifat individual di
mana bahan hukum yang telah dimiliki kemudian
diinventarisasi, dikategorikan, dan disusun
secara sistematis. Dari proses ini akan ditemukan
pemahaman berkenaan dengan pengaturan
pengadaan barang dan jasa dalam undang-undang.
Analisis Pembahasan
Dalam menghadapi tahun 2018, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan Belanja (APBN)
untuk tahun anggaran 2018 dengan peningkatan
jumlah belanja negara dari Rp2.220,4 triliun tahun
2017 menjadi Rp2.220,7 triliun. Seiring dengan
meningkatnya APBN, anggaran yang dibelanjakan
untuk barang dan jasa juga meningkat. Sekitar
30% anggaran belanja di APBN akan digunakan
4 Nur Hadiyati/ Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan...
untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Sejak
sepuluh tahun lalu hingga saat ini peningkatan
anggaran mencapai hingga 300 persen. Peningkatan
anggaran ini dapat dilihat sebagai wujud keseriusan
pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan
masyarakat. Tetapi, bersamaan dengan itu patut
dicermati potensi terjadinya korupsi dalam
pengelolaan anggaran yang sangat besar ini.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Alexander Marwata menyatakan bahwa
lebih dari 80 persen perkara korupsi di daerah
menyangkut pengadaan barang dan jasa. Data
Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun
2016, dari 482 kasus korupsi yang ditindak penegak
hukum, sebanyak 195 kasus terkait pengadaan
barang dan jasa. Dengan nilai kerugian negara Rp
680 miliar dan nilai suap Rp 23,2 miliar. Masih
hangat diperbincangkan dan belum selesai diusut
salah satu kasus korupsi pengadaan barang dan
jasa di Indonesia yakni berkenaan penerapan Kartu
Tanpa Penduduk Elektronik (KTP Elektronik).
Kerugian negara akibat korupsi KTP Elektronik
ini tebilang sangat besar yakni Rp2,3 triliun dari
total dana proyek yang dianggarkan sebesar Rp5,9
triliun. Artinya hampir 50% dana proyek KTP
Elektronik ini telah dikorupsi. Contoh kasus korupsi
pengadaan barang dan jasa lainnya yang juga masih
diusut adalah kasus korupsi proyek pembangunan
Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olah Raga
Nasional (P3SON) di Hambalang atau dikenal
dengan Kasus Hambalang. Kasus ini mulai diselidiki
oleh KPK sejak tahun 2011, dengan kerugian negara
akibat kasus ini adalah sebesar Rp706 miliar.
Tindakan korupsi pada kegiatan pengadaan barang
dan jasa dapat mengakibatkan tiga hal yakni: (1)
Rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah;
(2) Kerugian keuangan negara; dan (3) Rendahnya
nilai manfaat yang didapatkan. Kegiatan pengadaan
barang dan jasa menjadi salah satu titik yang rawan
dalam tindakan korupsi. Secara spesifik Emil Salim
mengidentifikasi titik rawan dalam tindakan korupsi
Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Indonesia
adalah: (1) Pada proses perencanaan yang dimulai
dengan identifikasi proyek dan studi kelayakannya
(feasibility study); (2) Pada sistem yang dipakai; (3)
Pada proses tender; (4) Pada penggunaan wewenang
pejabat; dan (5) Pada pengisian Daftar-Isi-Proyek
(DIP) dan pada pencairan DIP yang menjadi
sasaran “disunat”. Menurut Indonesia Procurement
Watch (IPW) penyebab korupsi dalam Pengadaan
Barang dan Jasa adalah: (1) Lemahnya kerangka
hukum dan kelembagaan; (2) Lemahnya kapasitas
5Nur Hadiyati/ Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan...
pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah;
dan (3) Lemahnya kepatuhan terhadap peraturan,
pengawasan dan penegakannya.
Korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa
yang terus terjadi dan meningkat menunjukkan
terdapat permasalahan dan peraturan yang ada saat
ini dengan ketidakmampuannya untuk memberikan
penyelesaian. Dibutuhkan formulasi hukum baru
berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa. Jika
selama ini hanya diatur dalam bentuk Perpres dan
Keppres, maka diperlukan pembentukan peraturan
yang lebih mumpuni dan dapat menjadi payung
hukum bagi penyelenggaraan pengadaan barang
dan jasa. Instrumen hukum yang dibutuhkan adalah
undang-undang secara khusus yang mengacu pada
logika hukum berdasarkan hierarki penormaan
bahwa posisi undang-undang berada di atas Perpres
dan Keppres, sehingga secara otomatis Undang-
Undang memiliki kekuatan lebih dari Perpres dan
Keppres. Pengaturan pengadaan barang dan jasa
dalam undang-undang inipun telah dilakukan oleh
beberapa negara seperti Jerman (sejak tahun 1935),
RRC atau Republik Rakyat Tiongkok (sejak tahun
2003) dan Filipina (sejak tahun 2001).
Pembentukan Undang-Undang tentang kegiatan
pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk
memperbaiki peraturan yang ada sehingga tidak
ada lagi penyimpangan yang terjadi. Terdapat 7
(tujuh) alasan pentingnya pengaturan pengadaan
barang dan jasa (Adi, 2012). Pertama, dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum yang merupakan
salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan fasilitas
dan pelayanan publik yang memadai. Ke dua,
pengaturan pengadaan barang dan jasa dibutuhkan
dalam bentuk undang-undang untuk memastikan
agar pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah
mencapai tujuan, yakni efisien dan efektif. Dengan
demikian diperoleh hasil pengadaan barang
dan jasa yang memenuhi spesifikasi teknis dan
kualitas tertentu dengan harga atau biaya yang
wajar. Ke tiga, memenuhi kewajiban Indonesia
selaku negara yang melalui Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2006 telah meratifikasi United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
- “Each State Party shall, in accordance with the
fundamental principles of its legal system, take the
necessary steps to establish appropriate systems of
procurement, based on transparency, competition
and objective criteria in decision-making, that
are effective, in preventing corruption”. Pasal 9
dari undang-undang tersebut membahas perlunya
6 Nur Hadiyati/ Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan...
manajemen keuangan dan pengadaan barang dan
jasa di sektor publik. Ke empat, untuk mewujudkan
tujuan penyelenggaraan negara diperlukan sarana
dasar yaitu: uang, pegawai, dan barang sehingga
mempunyai kedudukan sebagai payung hukum bagi
dasar pelaksanaannya, sebaiknya pengaturan ketiga
sarana tersebut disejajarkan dalam bentuk undang-
undang. Urusan keuangan negara diatur dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
sedangkan urusan kepegawaian diatur dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian. Sementara, untuk urusan pengadaan
barang dan jasa sampai saat ini belum ada payung
hukum berupa undang-undang. Ke lima, pengaturan
pengadaan barang dan jasa untuk pelayanan publik
bertujuan agar para pihak yang terkait dapat
mengetahui secara akurat proses dan prosedur serta
berbagai persyaratan dalam pengadaan barang
dan jasa. Ke enam, pengaturan pengadaan barang
dan jasa dimaksudkan sebagai tindakan preventif
terhadap praktik koruptif dan kolutif. Di samping
itu, pengaturan ini dimaksudkan juga sebagai
upaya represif jika terjadi penyimpangan dalam
proses pengadaan barang dan jasa, di mana undang-
undang memiliki kekuatan sanksi yang lebih tegas.
Jika Perpres dan Keppres hanya memuat sanksi
administratif, undang-undang memiliki kombinasi
sanksi yakni secara administratif dan pidana. Ke
tujuh, pengaturan pengadaan barang dan jasa untuk
menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dan
memberikan kepastian agar tercipta iklim usaha
yang sehat.
Dhaniswara K. Harjono menjelaskan bahwa terdapat
beberapa kelemahan dalam Perpres Pengadaan
Barang dan Jasa yang harus diperbaiki. Perpres
Pengadaan Barang dan Jasa belum memiliki
kepastian mengenai prosedur administrasi, terutama
mengenai pihak yang berwenang menentukan satu
perusahaan boleh mengikuti proses pengadaan
atau tidak, dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) dijelaskan bahwa semua dunia usaha harus
bernaung di bawah Kadin, namun hal ini tidak
ditemukan dalam Perpres Pengadaan Barang dan
Jasa berkenaan pihak yang boleh mengikut proses
pengadaan. Dhaniswara juga menyoroti nihilnya
klasifikasi badan usaha yang dianggap cukup layak
mengikuti proses pengadaan, termasuk masalah
sertifikasi yang diperlukan, hal ini menimbang
pengadaan barang dan jasa juga sudah menyangkut
7Nur Hadiyati/ Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan...
sebagian besar usaha kecil menengah (UKM) yang
mencapai jumlah 90 persen dari pelaku usaha di
Indonesia. Selain itu, Dhaniswara juga melihat
aturan dalam bentuk undang-undang dapat lebih
mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait.
Semua pemangku kepentingan pasti terlibat dalam
penyusunan aturan ini. Proses pembuatan undang-
undang yang melibatkan semua pihak, baik
pemerintah, DPR, dan pelaku usaha semestinya bisa
memberi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi
pelaku usaha.
Adanya Undang-Undang Pengadaan Barang
dan Jasa dapat memperlancar penyelenggaraan
pengadaan barang dan jasa sendiri, yang dalam
praktiknya saat ini tidak terdapat pemisahan atau
dikotomi antara aturan prinsip dan aturan teknis;
keduanya termaktub dalam Perpres sehingga
mengakibatkan penyelenggara pengadaan barang
dan jasa sangat sulit untuk memahami dan dapat
mengakibatkan timbulnya masalah dan menghambat
proses pengadaan barang dan jasa. Maka diperlukan
aturan yang bersifat prinsip dituangkan dalam
undang-undang sehingga memiliki fleksibilitas
dan ketahanan (sustainability) keberlakuan dari
ketentuan. Sementara untuk aturan yang bersifat
teknis dapat diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah dari undang-undang.
Pengaturan dalam bentuk undang-undang akan
memudahkan dalam pembentukan peraturan
pelaksana dan terciptanya harmonisasi hukum.
Setidaknya terdapat beberapa hal krusial yang
perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang
Pengadaan Barang dan Jasa yakni sebagai berikut:
1. Adanya penegasan tentang prosedur penanganan
pelanggaran yang sifatnya hukum perdata,
administratif, dan/atau pidana. Hal ini dimaksudkan
agar terdapat kepastian mengenai jalur mana
yang harus ditempuh oleh para pihak bila terjadi
pelanggaran pada bagian hukum tersebut (perdata,
administrasi dan pidana);
2. Adanya penegasan tentang siapa yang berwenang
untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan
bilamana ada indikasi pelanggaran dalam
penyelenggaran kegiatan pengadaan barang dan
jasa;
3. Adanya penegasan tentang tahap mana yang
diperbolehkan oleh undang-undang untuk dilakukan
penyelidikan/penyidikan dalam penyelenggaraan
kegiatan pengadaan barang dan jasa;
8 Nur Hadiyati/ Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan...
4. Adanya pengaturan yang jelas tentang koordinasi
dan pembagian kewenangan antara lembaga terkait
yang berwenang dalam penanganan pelanggaran
atau pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan
pengadaan barang dan jasa, seperti: Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi (K/L/D/I)
terkait lainnya.
Penutup
Kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan
upaya pemenuhan kebutuhan guna mencapai
kesejahteraan masyarakat yang harus dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam rangka
akuntabilitas pengadaan barang dan jasa maka
perlu adanya peraturan yang dapat memberikan
jaminan kepastian hukum sehingga tujuan dari
penyelenggaran pengadaan barang dan jasa dapat
terlaksana sebagaimana mestinya. Pengaturan
berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa
hingga saat ini berupa Peraturan dan Keputusan
Presiden yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Peraturan yang ada tersebut dirasa belum cukup
untuk menjalankan tugas dan fungsi pengadaan
yang baik. Hal ini terbukti dari cukup banyaknya
permasalahan yang terjadi dalam sektor pengadaan
barang dan jasa khususnya maraknya korupsi yang
terjadi. Pembentukan Undang-Undang tentang
Pengadaan Barang dan Jasa diperlukan, karena
undang-undang memiliki kekuatan hukum di atas
dari Peraturan dan Keputusan Presiden mengacu
pada hierarki penormaan hukum yang diutarakan
dalam theorie von stufenubau der rechtsordnung
yang diutarakan Hans Nawiasky.
Menghadirkan Undang-Undang Pengadaan
Barang dan Jasa memerlukan pehatian dari segala
pihak terkait, sehingga meski hingga saat ini
RUU Pengadaan Barang dan Jasa cukup berada
dalam urutan belakang di Prolegnas tahun 2015-
2019 diperlukan kajian mendalam yang dapat
menjadi sumbangsih untuk melengkapi RUU
sehingga Undang-Undang yang diciptakan
mampu memberikan rasa keadilan, kepastian,
dan kebermanfaatan. Terdapat konsekuensi yang
harus diperhatikan seluruh pihak terkait dengan
keberadaan Undang-Undang tentang kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa yakni: (1) Menuntut
konsistensi dan komitmen yang sungguh-sungguh
dari Pemerintah di dalam pelaksanaannya; (2)
Menuntut adanya koordinasi yang dilandasi oleh
satu kepentingan nasional yang mengesampingkan
kepentingan sektoral; (3) Menuntut diwujudkannya
penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN.
9Nur Hadiyati/ Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan...
Referensi
Adhitya Himawan, KPK : 80 Persen Korupsi Terkait
Pengadaan Barang dan Jasa (online), diakses
dari https://www.suara.com/news/2017/09/15/
040000/ k pk-80 -per sen-kor upsi- t e rka it-
pengadaan-barang-dan-jasa.
Adi Susila, Mencermati Rancangan Undang-undang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal
AKP, 2012.
Amiruddin, Pemberantasan Korupsi Dalam
Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen
Hukum Pidana Dan Administrasi, Jurnal Media
Hukum, 2012.
Anonim, Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
akan Diatur Undang-Undang (online), diakses
dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/
lt4c86f16275df0/aturan-pengadaan-barang-dan-
jasa-akan-diatur-undangundang.
Anonim, Wacana Diperlukannya Pengaturan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sebuah Undang-
Undang (online), diakses dari www.pengadaaan.
net
Galih Gumelar, DPR Ketok APBN 2018, Belanja
Negara Rp2.221 Triliun (online), diakses
dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi
/20171025140233-78-250951/dpr-ketok-apbn-
2018-belanja-negara-rp2221-triliun
Lidya Julita, Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Capai Rp.1200 Triliun di 2018 (online),
diakses dari https://economy.okezone.com/
read/2017/12/05/20/1825434/pengadaan-barang-
jasa-pemerintah-capai-rp1-200-triliun-di-2018.
Zihan Syahayani, Korupsi Pengadaan Barang
dan Jasa di Indonesia (online), diakses dari http://
www.theindonesianinstitute.com/korupsi-
pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/.
Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berdasar Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan
Moh. Noor Islami, SH, MM
Tenaga-tenaga yang professional, berkompeten dan berintegritas, sangat penting guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersih, efektif dan efisien. Untuk mendorong profesionalitas mereka diperlukan adanya imbalan (reward) berupa honorarium yang memadai, sesuai dengan beratnya beban tugas dan risiko yang disandang. Tulisan ini mengaji besaran honorarium bagi Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasar Peraturan Menteri Keuangan, dari tahun 2011 hingga 2018. Penulis menemukan fakta, honorarium bagi Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum memadai dan proporsional dibanding tugas dan tanggung jawab mereka.Kata kunci:
Abstrak
Professional, competent and integrity personnel are essential to support the implementation of clean, effective and efficient government procurement activities. To encourage professionalism they need a reward in the form of honorarium adequate, in accordance with the heavy burden of duty and risk that carried. This paper reviews the amount of honorarium for the Government Procurement Management Officials based on the Regulation of the Minister of Finance, from 2011 to 2018. The author found the facts, the honorarium for the Government Procurement Management Officials is insufficient and proportional to their duties and responsibilities.Key words:
Abstract
Jurnal PengadaanVol. 1 No. 2, April 2018 11-23
ISSN 1411-1234
Pendahuluan
Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
memerintahkan kepada seluruh Kementerian,
Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa secara
transparan dan akuntabel. Salah satu ukuran
keberhasilan dari pelaksanaan pengadaan barang/
jasa adalah pengembangan kelembagaan, sumber
daya manusia dan tata kelola ULP (Unit Layanan
Pengadaan).
Lingkungan pengadaan yang sehat berupa
kelembagaan dan tata kelola ULP ditambah
sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan
berintegritas sangat diperlukan dalam mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang
12 13Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi...
dan jasa pemerintah. Bagaimanapun juga faktor
SDM sangat menentukan dalam keberhasilan
mencapai tujuan, sebagaiman istilah yang sering
kita dengar, “man behind the gun”. Sebagus apapun
sistem pengadaan dibentuk kalau SDM tidak
profesional dan mempunyai integritas, maka tetap
akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan.
Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil
Negara (ASN). Mereka dituntut untuk menjalankan
tugas secara profesional, serta memberikna
pelayanan yang akuntabel dan transparan. Untuk
itu pemerintah perlu melakukan pembinaan dan
memberi kesejahteraan yang baik kepada ASN.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, ASN
yang mempunyai tupoksi pengadaan barang jasa
pemerintah yaitu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Hasil penelitian Direktorat Penelitian dan
Pengembangan KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) mengungkapkan, sekitar 30 persen dari
kasus korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan
masalah pengadaan barang/jasa dengan kerugian
hampir satu triliun rupiah. Untuk mencegah
timbulnya kerugian negara dalam pengadaan
barang/jasa akibat korupsi dan penyimpangan, perlu
adanya SDM di bidang pengadaan yang profesional
dan berintegritas. SDM yang profesional dan
berintegritas akan terwujud apabila ada lingkungan
kerja yang sehat dan menjamin kehidupan yang sesuai
tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu faktor
penting untuk mendorong terwujudnya lingkungan
kerja yang sehat dan menjamin kehidupan bagi SDM
pengadaan adalah adanya reward atau penghargaan
yang memadai. Reward yang dimaksud adalah
besaran honorarium yang sah diterima berdasarkan
peraturan yang berlaku.
Rumusan Masalah
Kesejahteraan ASN dalam hal ini reward yang
diterima oleh Pengelola Pengadaan Barang Jasa
sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
tentang Standar Biaya Masukan. Setiap tahun selalu
diatur besaran honorarium bagi ASN yang bertugas
sebagai Pejabat Pengadaan maupun sebagai
Kelompok Kerja ULP. Untuk itu rumusan masalah
yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Apakah besaran honorarium dalam Peraraturan
Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan
sudah menunjukkan keberpihakan pemerintah
Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi...
yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti imbalan,
penghargaan atau hadiah dan bertujuan agar
karyawan menjadi senang, giat, semangat dan lebih
rajin dalam bekerja di perusahaan1. Sedangkan
dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 82 disebutkan
bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah
menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,
kejujuran dan prestasi kerja dalam melaksanakan
tugasnya dapat diberi penghargaan. Bisa dikatakan,
maksud dari pasal tersebut adalah bahwa PNS
yang telah menunjukkan profesionalitasnya dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat
diberi penghargaan.
Penghargaan yang diharapkan oleh PNS adalah
penghargaan yang bersifat finansial untuk
meningkatkan tingkat kesejahteraan dan taraf
hidup yang bersangkutan sehingga tidak tergoda
untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dan
berdampak pada kerugian pada negara.
B. Batasan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Standar Biaya Masukan
Pemberian honorarium merupakan salah satu
penghargaan pemerintah terhadap aparaturnya
untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional
15Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi...
dan akuntabel, yang mana besaran honorarium
tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
Setiap awal tahun anggaran selalu terbit peraturan
tentang Standar Biaya Masukan yang dikeluarkan
oleh Menteri Keuangan.
Batasan tahun yang menjadi pembahasan ini adalah
mulai tahun 2011 yaitu Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Nomor 49/
PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018.
Pembatasan tahun 2011 tersebut juga merupakan
awal berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
beserta perubahannnya yang sampai saat sekarang
masih berlaku dan menjadi pedoman utama bagi
Kementerian/Instansi/Lembaga dan Pemerintah
Daerah untuk mewujudkan pengadaan barang jasa
yang tranparans dan dapat dipertanggungjawabkan.
C. Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, telah menetapkan
Jabatan Fungsional baru yaitu Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia,
manajemen kontrak dan manajemen informasi
aset. Berkaitan dengan Standar Biaya Masukan
yang diatur oleh Menteri Keuangan, pengelolaan
pengadaan barang/jasa adalah tugas dan tanggung
jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok
Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Metode Penelitian
Untuk menggambarkan keberpihakan pemerintah
dalam mewujudkan SDM pengadaan barang
jasa yang profesional dan berintegritas dengan
meningkatkan kesejahteraan aparaturnya, kajian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.
Metode pendekatan yuridis normatif adalah
pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah
teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan topik penelitian2.
14 Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi...
2Digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf
Tulisan ini akan membandingkan besaran
honorarium bagi pejabat pengadaan dan panitia
pengadaan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dari
tahun 2011 sampai dengan 2018. Penulis mulai dari
tahun anggaran 2011, dengan pertimbangan bahwa
tahun 2011 adalah mulai berlakunya Peraturan
Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah, beserta perubahannya,
yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab
Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Pembahasan
A. Honorarium Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa Tahun 2011 Sampai Dengan 2018
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang telah
mengalami beberapa perubahan, mengamanatkan
tentang Sumber Daya Manusia yang mengelola
pengadaan barang jasa harus profesional dan
mempunyai kompetensi sebagaimana tercantum
dalam pasal 125 ayat 2 dan pasal 126.
Sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme, Menteri Keuangan
setiap awal tahun anggaran mengeluarkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan
yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi
dalam menentukan besaran biaya kegiatan.
Salah satu yang diatur dalam Peraturan tersebut
adalah besaran honor maksimal yang diberikan
kepada Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Pemberian
honorarium terbagi dalam 4 kategori, yaitu:
1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) ULP bidang
Konstruksi
3. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) ULP bidang
Non Konstruksi
4. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) ULP bidang
Non Konstruksi (Konsultansi/Jasa lainnya)
Khusus kategori nomor 2 sampai dengan 4
dikarenakan banyaknya jenis dan besaran pagu
maka penulis mengambil sampling 5 jenis dan
besaran pagu dari masing-masing kategori.
1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk
untuk melaksanakan pengadaan langsung,
penunjukan langsung dan e-purchasing (Pasal 1
ayat 9 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya).
Sedangkan tugas dan wewenang Pejabat Pengadaan
adalah melakukan pemilihan penyedia untuk paket
2. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) ULP
Bidang Non Konstruksi
Kelompok Kerja ULP untuk bidang non konstruksi
ini dimaksudkan untuk pengadaan barang yang
dibutuhkan K/L/D/I. Sama dengan point 2 di atas,
besaran honorarium adalah sebagai berikut (dalam
rupiah):
Sama dengan gambaran pada poin 2, ada kenaikan
besaran honorarium dari tahun 2011, 2012 dan 2013,
sedangkan tahun berikutnya tidak ada kenaikan.
3. Honorarium Kelompok Kerja ULP Non
Konstruksi (Konsultansi dan Jasa Lainnya)
Dengan mengacu kriteria seperti pada poin 2 dan
3, besaran honorarium untuk kelompok kerja
pemuilihan penyedia jasa konsultansi dan jasa
lainnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Tidak ada kenaikan besaran honorarium dari tahun
2013 sampai sekarang, sedangkan kenaikan hanya
pada tahun 2011, 2012 dan 2013.
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai paling tinggi 200 juta rupiah dan jasa
konsultansi paling tinggi 50 juta rupiah (Pasal 16
Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya).
Besaran honorarium Pejabat Pengadaan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
Masukan dari tahun 2011 sampai dengan 2018
sebagai berikut:
Pada tabel di atas terlihat ada kenaikan honorarium
untuk tahun 2012, 2013 dan 2014, setelah itu sampai
dengan tahun 2018 tidak ada kenaikan.
1. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) ULP
Bidang Konstruksi
Kelompok kerja yang lebih dikenal dengan Pokja
adalah perangkat organisasi ULP (Unit Layanan
Pengadaan) yang tugas dan wewenangnya
melakukan pemilihan penyedia untuk nilai di atas
200 juta rupiah bagi pekerjaan konstruksi. Besaran
honorarium untuk Kelompok Kerja ini bervariasi
tergantung nilai pagu paket yang dilelang.
Seperti sudah dikemukakan di atas, dikarenakan
banyaknya klasifikasi besaran pagu, maka sampling
yang disampaikan hanya 5 nilai besaran pagu dari
tahun 2011 sampai dengan 2018. Adapun honorarium
satuan yang dipakai adalah orang perpaket (OP).
Berikut ini tabel honoraroium mereka dalam satuan
rupiah.
Dari tabel di atas, terlihat kenaikan honorarium
terjadi pada tahun 2012 dan 2013 kemudian tetap
tidak ada kenaikan sampai dengan sekarang.
16 Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi... 17Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi...
1. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Bidang
Konstruksi
2. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Bidang
Non Konstruksi
3. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Non
Konstruksi (Konsultansi dan Jasa Lainnya)
Dari gambaran tabel yang disampaikan di atas,
dapat terlihat bahwa semakin besar nilai pengadaan
semakin kecil honorarium yang diterima (Pokja
Pengadaan dibanding nilai keuntungan penyedia-
Red). Padahal kalau nilai pengadaan semakin besar,
semakin kompleks dan sulit proses pemilihannya
dan semakin besar godaan serta risiko yang
kemungkinan terjadi.
B. Peningkatan Honorarium Bagi Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Yang Proporsional
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang
Standar Biaya Masukan bagi Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa, honorarium Pejabat Pengadaan
maupun Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa masih sangat rendah. Hal itu tidak sesuai
dengan slogan pemerintah yang selalu didengung-
dengungkan, untuk mewujudkan pengadaan barang/
jasa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme
seperti dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun
2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi.
18 Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi... 19Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi...
A. Korelasi Antara Besaran Honorarium dengan
Tugas, Tanggung Jawab serta Risiko Pengelola
Pengadaan Barang/ Jasa
Keuntungan dari sebuah usaha adalah sebuah
keniscayaan bagi penyedia barang/jasa, dikarenakan
tujuan dari penyedia mendirikan usaha adalah untuk
mencari keuntungan. Besaran keuntungan bagi
penyedia tidak ada batasan maksimal prosentase;
yang ditekankan adalah kewajaran harga dan
kewajaran keuntungan.
Oleh karena itu untuk memberikan gambaran
keuntungan bagi penyedia, prosentase keuntungan
penyedia dilihat berdasar Penjelasan Pasal 66 ayat
8 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang
menyebutkan bahwa “contoh keuntungan dan biaya
overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi
maksimal 15 persen”. Meskipun keuntungan
penyedia bisa lebih dari angka 15 persen.
Dengan besaran pagu pengadaan barang dan
jasa dikalikan prosentase keuntungan penyedia
dibandingkan dengan besaran honorarium,
maka dapat ditemukan perbandingan antara
nilai keuntungan penyedia dengan honorariun
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
Adapun yang dapat dibandingkan antara pagu
dengan honorarium adalah honorarium maksimal
yang diterima oleh anggota Kelompok kerja
pemilihan penyedia barang/jasa untuk:
1. Kelompok Kerja pemilihan penyedia bidang
konstruksi
2. Kelompok Kerja pemilihan penyedia bidang non
konstruksi
3. Kelompok Kerja pemilihan penyedia non
konstruksi (Konsultansi dan Jasa Lainnya).
Besaran pagu yang dipakai untuk perbandingan
dengan honorarium kelompok kerja pemilihan
penyedia adalah pagu minimal dalam klasifikasi
yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan
tentang Standar Biaya Masukan.
Dikarenakan dari gambaran tabel di atas, yang
mana tahun 2013 sampai dengan sekarang bahkan
untuk tahun 2018 juga masih tetap sama, maka
yang dijadikan perbandingan dalam gambaran tabel
berikut adalah pagu dan honorarium tahun 2017
(dalam rupiah).
20 Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi... 21Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi...
1. Honorarium Yang Proporsional
Kata “proporsional” mempunyai arti sebanding,
seimbang, berimbang3. Kalau kata tersebut
disandingkan dengan honorarium, maka dapat
diartikan adanya keseimbangan atau sebanding
antara honorarium yang diterima dengan beban
perkerjaan dan tanggung jawab.
Dari gambaran tiga tabel di atas, yaitu besaran
honorarium dengan besaran pagu anggaran tidak
ada keseimbangan, di mana semakin besar pagu
anggaran semakin kecil perbandingan dengan
honorarium, bahkan dengan perbandingan yang
sangat tajam.
Dalam proses pemilihan penyedia pengadaan
barang/jasa baik pemilihan penyedia konstruksi,
barang, konsultansi dan jasa lainnya, semakin besar
nilai pagu anggaran, semakin besar dan kompleks
proses pemilihan dan risikonya.
Risiko yang paling rentan dihadapi anggota
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia adalah
godaan untuk menerima gratifikasi yang dilakukan
oleh calon penyedia. Sebagai asumsi untuk proyek
dengan nilai pagu di atas 25 milyar rupiah, dengan
keuntungan sekitar 15%, kalau dihitung dengan
rupiah, maka besaran keuntungan mencapai
milyaran. Calon penyedia tidak akan ragu untuk
menyisihkan sebagian keuntungan yang akan
diperoleh, diberikan kepada anggota Kelompok
Kerja ULP bila bisa memenangkan proyek tersebut.
Oleh karena itu, untuk menlindungi anggota
Kelompok Kerja ULP dari godaan tersebut, perlu
adanya konsistensi untuk menentukan besaran
honorarium yang seimbang dengan beban kerja dan
risiko.
2. Pengelola Pengadaan Barang Jasa Profesional
Profesional menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah4: a. Bersangkutan dengan
profesi; b. Memerluka kepandaian khusus untuk
menjalankannya; c. Mengharuskan adanya
pembayaran untuk melakukannya.
Sedangkan pengertian profesi adalah bidang
pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian
(keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu5.
Profesi Pengelola Pengadaan Barang Jasa adalah
melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan,
pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan 3https//kbbi.web.id/proporsional 4ibid 5ibid
manajemen informasi aset.
Pemilihan penyedia adalah salah satu tugas yang
dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang jasa,
baik sebagai Pejabat Pengadaan atau anggota
Kelompok Kerja ULP.
Dalam melakukan profesinya, Pengelola Pengadaan
Barang Jasa, dipersyaratkan mempunyai sertifikat
keahlian yang dipersyaratkan. Untuk mendapatkan
sertifikat tersebut, harus lulus uji kompetensi
yang dilakukan oleh LKPP, berdasarkan Peraturan
bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN nomor 1
tahun 2013 dan 14 tahun 2013 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 77
tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya. Pada
pasal 31 ayat 1 disebutkan: Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa yang akan naik jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi, selain memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)
harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
Setelah lulus uji kompetensi, Pengelola Pengadaan
Barang Jasa mendapatkan sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang
merupakan tanda bukti pengakuan dari pemerintah
atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang
Pengadaan Barang dan Jasa.
Sehingga Pengelola Pengadaan Barang Jasa yang
sudah mendapatkan sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang Jasa merupakan orang yang mempunyai
kompetensi dan keahlian pengadaan barang dan
jasa, dengan kata lain profesional dalam pengadaan
barang dan jasa sesuai dengan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 70 tahun 2016 tentang
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan
Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah
dan Teknis lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa.
3. Peningkatan Reward bagi Pengelola Pengadaan
Barang Jasa
Seperti yang dikemukakan pada poin 1 di atas, besaran
honorarium bagi Pengelola Pengadaan Barang Jasa
dibandingkan dengan keuntungan penyedia adalah
jauh dari proporsional, terdapat ketimpangan yang
sangat tajam. Kemungkinan godaan yang dialami
oleh Pengelola Pengadaan Barang Jasa untuk
berbuat yang tidak benar terutama melakukan kolusi
dengan calon penyedia sangat besar.
22 Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi...
Oleh karena itu, tuntutan sumber daya manusia yang
profesional harus diimbangi dengan penghargaan
yang akan diperoleh. Pengelola Pengadaan
Barang Jasa telah malampaui tahap seleksi dan uji
kompetensi yang dipersyaratkan. Lulus kompetensi
merupakan pengakuan bahwa yang bersangkutan
telah mempunyai kompetensi dan keahlian.
Besaran honorarium yang proporsianal bagi yang
profesional merupakan tanggung jawab pemerintah
selaku pembina ASN, dan diharapkan pemerintah
bisa memberikan reward yang layak untuk
ASN profesioanal dalam menjalankan tugasnya.
Ancaman dan sanksi tidak cukup untuk menciptakan
pemerintahan dan tata kelola pemerintah yang baik.
Penghargaan yang layak dengan meningkatkan
reward bagi Pengelola Pengadaan Barang Jasa
adalah jalan menuju terciptanya belanja APBN/
APBD yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan
nepotisme.
PenutupA. Kesimpulan
1. Berlakunya Peraturan Presiden nomor 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
merupakan tonggak dalam menwujudkan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/
Dinas dan Instansi Pemerintah yang bersih dari
korupsi. kolusi dan nepotisme.
2. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa
yang besih, maka SDM Pengadaan, dalam hal ini
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang mempunyai
tugas, pokok dan fungsi melakukan pengelolaan
pengadaan barang/jasa diberi honorarium yang
ditentukan oleh Pemerintah, yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
Masukan untuk setiap tahun anggaran.
3. Pemberian reward kepada Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa masih sangat kecil dibandingkan
keuntungan yang akan diperoleh penyedia barang/
jasa, bahkan semakin besar nilai pagu pengadaan
semakin kecil proporsi reward yang diberikan.
Tidak sebanding dengan risiko dan tantangan yang
dihadapi.
4. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang
berarti dari besaran reward, terkesan pengadaan
barang/jasa bukan merupaka prioritas dalam
pembangunan, meskipun begitu Pengelola
Pengadaan dituntut untuk berlaku profesional dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya.
23Moh. Noor Islami, SH, MM/ Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi...
5. Peningkatan besaran penghargaan merupakan
cara untuk memacu Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa agar meningkatkan kemampuan diri dalam
mengembangkan kompetensi dan keahlian di bidang
pengadaan barang/jasa
B. Saran
1. Pengadaan barang/jasa yang bersih dapat
diwujudkan dengan meningkatkan kemampuan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang profesional
dan berintegritas.
2. Untuk mewujudkan Pengelola Pengadaan
yang profesional antara lain dengan memberikan
penghargaan yang layak dan sesuai dengan beban
kerja dan risiko. Hal ini sebagai wujud kepedulian
pemerintah untuk mewujudkan pengadaan barang/
jasa yang berkualitas.
3. Integritas dapat terwujud bila Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa yang profesional ditambah dengan
sistem dan lingkungan Pengadaan yang transparan.
Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik
Utami Reginasti
Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah telah diubah hingga empat kali demi meminimalisir kemungkinan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tinjauan sistem dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah elektronik serta bagaimana kelebihan kekurangan sistem tersebut.Kata kunci: E-procurement, Lelang, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Abstrak
Provisions on procurement of government goods/services have been amended four times in order to minimize the possibility of criminal acts of corruption committed in the procurement of government goods/services. Presidential Regulation number 4 of 2015 on the fourth Amendment of Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services stipulates that the procurement of government goods / services is done electronically. This study will review the system review and procurement of government electronic goods/services as well as how the advantages of the system deficiency.Key words: Government Goods/Services Procurement, Tender, E-Procurement
Abstract
Jurnal PengadaanVol. 1 No. 2, April 2018 25-35
ISSN 1411-1234
Pendahuluan
Secara filosofis, pengadaan barang dan jasa adalah
upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang
diinginkan dengan melakukan atas dasar pemikiran
logis dan sistematis (the system of thought); mengikuti
norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode
dan proses pengadaan baku (Gatot Nursetyo, 2014).
Maka dari itu, pengadaan barang/jasa memiliki
peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi
melaksanakan pengadaan barang/jasa elektronik ini.
Pada dasarnya, pengadaan barang/jasa elektronik
merupakan solusi yang tepat dalam mengurangi
terjadinya tindak pidana korupsi. Hanya saja, masih
perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada
masyarakat maupun aparatur pemerintah yang
nantinya menjadi panitia pengadaan barang/jasa
pemerintah. Sosialisasi ini harus dilanjutkan dengan
pengawasan yang ketat sehingga pelaksanaan
barang/jasa elektronik benar-benar dilakukan secara
menyeluruh dan merata. Selain itu, sebaiknya
pemerintah memberikan konsekuensi tersendiri
bagi pihak yang masih mengesampingkan ketentuan
pada Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 bahwa
pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan
secara elektronik sehingga ketentuan tersebut tidak
sekedar ketentuan saja.
Referensi
Angeline, Vini, Sri Lestariningsih, Bambang Sugiri.
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
berbasis Sistem E-Procurement. Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya.
Alfian. 2015. Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan
dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa.
Diambil dari Jurnal Pengadaan. Jakarta: LKPP
Candra, Sevenpri. 2006. Perkembangan
E-Procuremen di Indonesia. Diambil dari:
h t t p s : / / s b m . b i n u s . a c . i d / 2 016 / 0 3 / 17 /
perkembangan-e-procurement-di-indonesia/ (20
Februari 2018)
Giri Sucahyo, Yudho Giri dkk. 2009. Inovasi
Layanan Publik melalui E-Procurement,
diambil dari Makalah Pembekalan Layanan
Pengadaan Barang Secara Elektronik.
Bappenas. Jakarta: LKPP
Jasin, Mochammad. 2007. Mencegah Korupsi
Melalui E-procurement. Komisi Pemberantasan
Korupsi. Jakarta
Liroga, Indra. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap
Peraturan Presien nomor 70 tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diambil
dari Jurnal Beraja Niti.
Listyowati, Athiah. 2017. E-procurement Cegah
Kebocoran Anggaran. Diambil dari laman
Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-
dan-opini/e-procurement-cegah-kebcoran-
anggaran/ (22 Februari 2018)
Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. 2017. Ini
Celah Kecurangan Pengadaan Baraang dan
jasa yang Berpotensi Korupsi. Diambil Dari :
h t t p : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m /
read/2017/09/28/19204361/ini-celah-kecurangan-
pengadaan-barang-dan-jasa-yang-berpotensi-
korupsi (20 Februari 2018).
Nursetyo, Gatot. 2014. Analisis Pengadaan
Barang dan Jasa Konsultasi (Studi Kasus Proyek
Pemerintah)
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004.
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Syahayani, Zihan. 2017. Korupsi Pengadaan Barang
dan Jasa di Indonesia. Diambil dari: https://www.
theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-
barang-dan-jasa-di-indonesia/ (20 Februari 2018)
Titik Triwulan T, Titik. 2011. Hukum Tata Usaha
Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara Indonesia. Jakarta: Kencana
Wardhani, Sri Laksmi. 2015. Kajian Yuridis Sistem
E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum. Yogyakarta: Universitas
Gadjahmada
Eksistensi LKPP, Tinjauan Terhadap Tampilan Website LKPP
Dini Safitri
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Pada tahun 2017 LKPP memasuki usia 10 tahun. Namun keberadaannya belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya kalangan anak muda, generasi milenial di Jakarta. Survei yang dilakukan kepada 47 orang mahasiswa prodi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, menunjukkan hanya 7 orang yang sudah pernah mendengar nama LKPP. Namun saat ditanya lebih jauh, mereka mengaku kurang mengetahui apa itu LKPP. Selain itu penelitian ini juga menyoroti website LKPP yang dinilai responden, sudah menarik dan informatif. Tetapi, tampilan yang menarik website LKPP belum menunjang tingginya kesadaran dan pengetahuan responden tentang eksistensi LKPP.Kata kunci: Anti Korupsi, Kampanye Public Relations, LKPP, Sepuluh Tahun
Abstrak
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) is a non-ministerial government institution under the coordination of the State Minister for National Development Planning / Head of Bappenas, but is directly responsible to the President of Indonesia. In 2017, LKPP entered the age of 10 years. But its existence has not been widely known by the people of Indonesia, especially the millennial generation of Jakarta. Survey conducted to 47 students of Public Relations Program in State University of Jakarta, get only 7 people who have ever heard the name of LKPP. But when asked further, they claimed to be less aware of what is LKPP. In addition, this study also highlighted LKPP website that respondents rated, was interesting and informative. However, the interesting display of LKPP website has not supported the high awareness and knowledge of the respondents about the existence of LKPP.Key words: Anti-Corruption, Public Relations Campaign, LKPP, Ten Years
bahwa kinerja dari LKPP yang terlihat dari website
resminya sudah baik. Dari segi konten cukup update,
dan para pengunjung merasa mudah untuk mencari
informasi yang dibutuhkan dari LKPP. Hanya saja,
ternyata tampilan website resmi di PC/laptop dengan
di smartphone amat berbeda. Dan pengunjung
merasa kurang nyaman dengan tampilan website di
smartphone. Menurut responden yang merupakan
generasi milenial, tampilan tersebut dirasakan
mereka sama sekali tidak menarik perhatian. Namun
untuk tampilan website resmi LKPP yang dilihat dari
PC atau Laptop sangat diapresiasi, dinilai menarik,
dan kontennya pun lengkap, terutama menyediakan
informasi mengenai profil, visi misi, tujuan dan
struktur organisasi LKPP.
Saran dari penelitian ini adalah, perlu dilakukan
program ke masyarakat untuk menyadari eksistensi
LKPP yang bertugas melaksanakan pengembangan,
perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah. Selain itu, humas LKPP
juga disarankan untuk merubah tampilan website
resmi LKPP di smartphone agar memiliki tampilan
yang sama seperti di PC/laptop.
Daftar Pustaka
Buku
Effendy, Onong Uchjana. (2013). Human Relations
dan Public Relations. Bandung: Mandar Maju.
Herimanto, Bambang. (2007). Public Relation dalam
Organisasi. Jogja: Santusta.
Jefkins, Frank. (2012). Public Relations. Jakarta:
Erlangga.
Kusumasuti, Frida. (2014). Dasar-dasar Humas.
Jakarta: Ghalia Indonesia
Safitri, Dini. (2014). Humas Perusahaan. Jakarta:
LPP UNJ Press
Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto. (2014).
Dasar-dasar Public Relations. Bandung: Remaja
Rosda Karya.
Willcox, Dennis L. dkk. (2016). Public Relation
Strategy & Taktik. Batam: Inter Aksara.
Jurnal
Safitri, Dini. (2015). Representasi Nawacita dalam
100 Hari Kabinet Kerja Jokowi-JK. Jurnal Dialog
Kebijakan Publik edisi 17 (hal. 23-38)
Malik, Waseem Hassan dkk. (2014). Theory into
Practice: Application of Roland Barthes’Five
Codes on Bina Shah’s ‘The Optimist’. Academic
Research International, Vol. 5(5)
Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam E-Commerce dan M-Commerce
Boy Firmansyah
Tulisan ini bertujuan untuk melihat penanganan pengadaan barang, jasa dan informasi dilihat dari persepsi e-commerce dengan sistem pelayanan Business to Customer (B2C), Business to Business (B2B), dan Business to Government (B2G), Customer to Customer (C2C), and m-Commerce. Banyak perusahaan besar dunia yang bergerak di bidang pengadaan barang yang memanfaatkan jasa layanan e-commerce dalam proses pengadaan barang, jasa dan informasi. Layanan e-commerce di sini ternyata memegang andil besar dalam menyukseskan kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh perusaahaan-perusahaan besar tersebut. Intinya, e-commerce merupakan salah satu cara tepat untuk memacu pertumbuhan transaksi penjualan dan secara langsung ataupun tidak langsung berimbas pada kegiatan pengadaan barang dalam rangka membuat kegiatan produksi barang menjadi selalu kontinyu.Kata kunci: e-Commerce; Pengadaan Barang/Jasa; B2B; B2C; B2G; C2C; m-Commerce
Abstrak
fisik. E-commerce biasanya dihubungkan dengan
proses pembelian dan penjualan melalui internet atau
setiap transaksi bisnis yang melibatkan perpindahan
kepemilikan atas barang atau jasa melalui jaringan
komputer. Meskipun populer, definisi tersebut tidak
cukup komprehensif untuk dapat mendeskripsikan
perkembangan dalam fenomena bisnis tersebut.
Pendahuluan
Perdagangan elektronik atau e-commerce
merupakan perdagangan yang dilakukan secara
elektronik. E-commerce juga mencakup seluruh
transaksi bisnis secara elektronik oleh pihak-pihak
yang terlibat tidak hanya pertukaran bisnis secara
This paper aims to see the handling of procurement of goods, services and information viewed from the perception of e-commerce with Business to Customer service system (B2C), Business to Business (B2B), Business to Government (B2G), Customer to Customer (C2C), and m-Commerce. Many world major companies engaged in procurement which utilizes the services of e-commerce. E-commerce services here apparently hold a big part in the success of goods procurement activities conducted by large companies. In essence, it turns out e-commerce is one of the right way to spur sales transaction growth and then directly or indirectly impact to the procurement activities in order to make the production activities of goods become always continuous.Key words: e-Commerce; Procurement of Goods / Services; B2B; B2C; B2G; C2C; m-Commerce.
Abstract
Jurnal PengadaanVol. 1 No. 2, April 2018 51-67
ISSN 1411-1234
Definisi yang lebih lengkap menyatakan, e-commerce
merupakan penggunaan komunikasi elektronik
dan teknologi pengolahan informasi digital dalam
transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah
dan mendefinisikan kembali hubungan baru di
antara organisasi dan/atau antara organisasi dengan
individu. Menurut David Baum, “E-Commerce is
a dynamic set of technologies, applications, and
business process that link enterprise, consumers,
and communities through electronic transactions
and the electronic exchange of goods, services,
and information”. E-Commerce merupakan satu
perangkat teknologi yang dinamis, aplikasi, dan
proses bisnis yang menghubungkan perusahaan,
konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi
elektronik dan perdagangan barang, pelayanan,dan
informasi yang dilakukan secara elektronik (David
Baum dalam Onno W. Purbo,2000 : 2). E-commerce
juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis
dengan memakai teknologi elektronik yang
menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan
masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan
pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi
secara elektronik (Munir Fuady, 2005 : 407).
Statista Inc. memperkirakan bahwa nilai penjualan
e-commerce retail di Indonesia pada tahun 2016
mencapai US $ 5.780 miliar dan diproyeksikan akan
terus naik hingga US$16.475 miliar di tahun 2022.
(lihat gambar di bawah).
52 Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam... 53Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam...
Beberapa orang menggunakan istilah e-commerce
dan e-business secara bergantian dengan satu
konsep yang sama untuk mendefinisikan istilah
yang cocok untuk mewakili konsep perdagangan
secara elektronik. Namun, e-commerce dan
e-business memiliki pengertian dan konsep yang
berbeda. Dalam e-commerce, teknologi informasi
dan komunikasi (ICT) digunakan secara internal
organisasi, transaksi eksternal antar organisasi
dan transaksi antar organisasi dan individu yang
berorientasi pada perolehan uang. Sedangkan
e-business, ICT digunakan untuk meningkatkan
bisnis organisasi yang mencakup seluruh aspek
bisnis baik yang berorientasi pada profit maupun non-
profit perusahaan. Definisi yang lebih komperhensif
dari e-business adalah transformasi proses dalam
organisasi untuk memberikan nilai tambah kepada
pelanggan melalui penerapan teknologi informasi.
Tiga proses utama yang ditingkatkan dalam
e-business yaitu:
Pertama, proses produksi yang mencakup
pengadaan, pemesanan dan penambahan stok, proses
pembayaran, hubungan secara elektronik dengan
distributor, dan proses pengendalian produksi.
Kedua, proses customer-focused yang meliputi
upaya promosi dan pemasaran, penjualan melalui
internet, proses pesanan pembelian dan pembayaran
oleh pelanggan, dan dukungan pelanggan.
Ketiga, proses internal manajemen yakni terkai
layanan karyawan, pelatihan, berbagi informasi
secara internal, video-conferencing, dan rekrutmen.
Sistem informasi meningkatkan kekuatan aliran
arus informasi antara proses produksi dan penjualan
untuk meningkatkan produktivitas penjualan.
Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya
berbagai fasilitas baru, seperti bangunan, jalan,
rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai
dengan kursus bahasa inggris yang dilaksanakan
di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang
dan jasa bukan hanya ada di instansi pemerintah,
tetapi juga di BUMN dan perusahaan swasta
nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan
barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan
perusahaan atau instansi pemerintah akan barang
dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja mereka
(Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012 : 3).
Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
yaitu tawaran untuk mengajukan harga dan
memborong pekerjaan atas penyediaan barang/
jasa. Dengan demikian ada dua pihak yang
berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi
pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang
mengadakan penawaran pengadaan barang dan
jasa. Pihak kedua adalah orang secara personal atau
perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk
memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan
jasa tersebut.
Model E-commerce
Kegiatan bisnis e-commerce mencangkup banyak
hal dilihat dari sisi pengadaan barang. Untuk
membedakannya e-commerce dibagi menjadi
beberapa tipe, diantaranya business-to-business
(B2B), business-to-consumer (B2C), business-to-
government (B2G), consumer-to-consumer (C2C),
dan mobile commerce (m-commerce).
1. B2B e-commerce
B2B e-commerce secara sederhana didefinisikan
sebagai perdagangan elektronik antarperusahaan.
Sekitar 80% dari e-commerce merupakan B2B.
Sebagian ahli memperkirakan bahwa B2B
e-commerce akan terus berkembang dengan cepat
jika dibandingkan dengan tipe B2C. Pasar B2B
memiliki dua komponen utama yaitu e-frastructure
dan e-market.
E-frastructure dalam arsitektur B2B dilihat dari sisi
pengadaan barang terdiri dari:
• Logistik - transportasi, pengadaan, pergudangan
dan distribusi. Misalnya Procter and Gamble
yang merupakan perusahaan internasional yang
memproduksi barang konsumen yang bermarkas di
Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Cek websitenya
di http://www.pg.com.
• Application services provider - penyebaran,
hosting dan manajemen pengadaan paket perangkat
lunak dari sebuah fasilitas pusat. Misalnya Oracle
(http://www.oracle.com) yang merupakan salah satu
perusahaan utama pengembang sistem manajemen
basis data (database management system), pengadaan
perangkat lunak untuk mengembangkan basis data,
perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan,
enterprise resource planning dan perangkat lunak
54 Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam... 55Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam...
manajemen rantai pasok.
Contoh lain dari perusahaan yang bergerak di bidang
application services provider adalah LinkShare
(http://www.linkshare.com). LinkShare merupakan
sebuah perusahaan yang menyediakan bisnis
e-commerce dengan berbagai layanan pemasaran
online seperti Search Marketing, Affiliasi Marketing
dan Lead Generation.
• Outsourcing dari fungsi dalam proses e-commerce,
seperti Web-hosting, pengadaan jasa keamanan dan
customer care solution. Salah satu perusahaan yang
bergerak di bidang tersebut adalah eShare (http://
www.eshareuk.com).
Contoh lainnya misalnya NetSales, iXL Enterprises
dan Universal Access.
• Lelang solusi pengadaan perangkat lunak untuk
operasi dan pemeliharaan lelang real-time di
internet. Misalnya Moai Technologies (http://www.
moai.com) dan OpenSite Technologies (http://www.
opensite.com).
•
• Konten manajemen perangkat lunak untuk
fasilitasi manajemen pengadaan konten situs Web
dan pengiriman, misalnya, Jalinan dan ProcureNet
(http://www.procurenet.com.au).
• Web-based commerce enablers, misalnya
Commerce One (http://www.commerceone.com),
basis browser, XML enabled purchasing automation
software procurement (pengadaan perangkat lunak
otomasi pembelian layanan XML).
E-market secara sederhana didefinisikan sebagai
situs web di mana pembeli dan penjual berinteraksi
satu sama lain dan melakukan transaksi. Contoh
B2B yang lebih umum dan merupakan salah satu
best practice model adalah IBM (http://www.ibm.
com), Hewlett Packard/HP (http://welcome.hp.com),
Cisco(http://www.cisco.com) dan Dell (http://www.
dell.com). Cisco misalnya, menerima pesanan lebih
dari 90% produknya melalui internet sehingga
kegiatan pengadaan barangnya sangat ditentukan
dari layanan e-commerce. Kebanyakan aplikasi B2B
merupakan bisnis yang bergerak di bidang supplier
management (khususnya pemesanan pembelian
barang), inventory management (mengelola
proses pemesanan – pengadaan – pengiriman –
pembayaran), distribution management (khususnya
dalam pengiriman dokumen), channel management
(penyebaran informasi tentang perubahan kondisi
56 Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam... 57Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam...
operasional), dan payment management (misalnya,
sistem pembayaran elektronik atau EPS).
Kini kita berfokus pada Indonesia. Meskipun
Indonesia memiliki sekitar 39 juta pengguna
internet pada tahun 2013, jumlah pembeli online di
negara ini masih sedikit jika dibandingkan negara
lain. Indonesia hanya memiliki sekitar lima juta
pembeli online, yang hanya sekitar 12 persen dari
jumlah pengguna internet di negara ini. Singapura
memang memiliki jumlah pembeli online yang lebih
sedikit (3,2 juta), namun perlu diingat bahwa negara
ini memiliki jumlah penduduk yang sedikit pula
yakni sekitar 5,5 juta. Bagaimanapun, nilai pasar
e-commerce di Indonesia termasuk yang paling
tinggi yakni USD 1,3 miliar (Rp 16,7 tiliun), sama
dengan Malaysia dan di belakang Singapura yang
memiliki nilai pasar tertinggi yakni USD 1,7 miliar
(Rp 21,8 triliun). Hal ini mungkin dikarenakan
daya beli yang tinggi di negara ini. (lihat gambar di
320,8 triliun) hingga USD 30 miliar (Rp 385 triliun),
dari yang tadinya hanya USD 1,3 miliar (Rp 16,7
triliun). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di
bawah ini:
Dampak pasar B2B terhadap perekonomian negara-
negara berkembang antara lain:
• Biaya transaksi. Ada tiga jenis biaya yang
berkurang secara signifikan melalui B2B
e-commerce. Pertama adalah biaya pencarian;
pembeli tidak perlu lagi pergi melalui beberapa
perantara untuk mencari informasi tentang
pemasok, produk, harga, dan jumlah stok
barangnya. Dalam dunia usaha, waktu adalah
uang, internet merupakan saluran informasi yang
lebih efisien jika dibandingkan dengan pelaksanaan
rantai bisnis secara konvensional. Di pasar B2B,
pembeli dan penjual berkumpul bersama menjadi
sebuah komunitas trading online, hal tersebut
dapat lebih jauh mengurangi biaya pencarian.
Kedua adalah pengurangan biaya proses transaksi
(misalnya invoices, pesanan pembelian dan skema
pembayaran). B2B memungkinkan terjadinya
otomasi proses transaksi. Oleh karena itu,
pelaksanaannya akan lebih cepat jika dibandingkan
58 Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam... 59Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam...
dengan menggunakan cara lain (seperti fax atau
telepon). Ketiga, pemrosesan online meningkatkan
manajemen persediaan (pengadaan) dan logistik
(yang juga melibatkan masalah pengadaan).
• Disintermediasi. Melalui B2B, pemasok dapat
berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan
pembeli, sehingga menghilangkan perantara dan
distributor. Namun, bentuk baru perantara muncul.
Sebagai contoh, e-market itu sendiri dapat dianggap
sebagai perantara karena e-market berada di
antara pemasok dan pelanggan dalam rantai suplai
(pengadaan).
• Transparansi harga. Manfaat lain B2B adalah
adanya transparansi harga. Berkumpulnya sejumlah
besar pembeli dan penjual di satu e-market
mengungkapkan informasi harga pasar dan proses
transaksi kepada peserta. Internet memungkinkan
publikasi informasi mengenai pembelian atau
transaksi menjadi mudah diakses dan informasi
tersedia untuk semua anggota e-market. Transparansi
harga di pasar dapat merobohkan perbedaan harga
di pasar. Dalam hal ini, pembeli diberi lebih banyak
waktu untuk membandingkan harga dan membuat
keputusan yang lebih baik dalam melakukan
pembelian. Selain itu, pasar B2B memungkinkan
untuk terjadinya lelang di mana penjual dan pembeli
secara kolektif berpartisipasi dalam penetapan harga
produk atau jasa tertentu sehingga memancing
proses pengadaan yang cermat.
• Skala ekonomi dan efek jaringan. Pesatnya
pertumbuhan pasar B2B menciptakan sisi penawaran
berbasis biaya ekonomi. Selain itu, menyatukan
bersama sejumlah pembeli dan penjual dalam satu
tempat yang memberikan efek signifikan dalam sisi
permintaan skala besar. Setiap peserta tambahan di
e-market menciptakan nilai di sisi permintaan yang
berimbas kepada proses pengadaaan.
2. B2C e-commerce
Business-to-consumer e-commerce atau
perdagangan antara perusahaan dan konsumen,
melibatkan konsumen dalam pengumpulan
informasi; pembelian/pengadaan barang fisik
(seperti buku atau produk konsumen) atau barang
informasi (atau barang dari bahan elektronik
atau konten digital, seperti perangkat lunak, atau
e-book); dan untuk barang informasi, menerima
produk-produknya melalui jaringan elektronik. B2C
merupakan bentuk kedua terbesar dari e-commerce.
Penjualan dilakukan secara eceran dari perusahaan
langsung ke konsumen akhir. Contoh perusahaan
semacam ini antara lain:
• Amazon.com (http://www.amazon.com)
• Drugstore.com (http://international.drugstore.
com)
• Beyond.com (http://www.beyond.com)
• Barnes and Noble (http://www.barnesandnoble.
com)
• ToysRus (http://www.toysrus.com)
Contoh lain B2C yang melibatkan pengadaan barang
informasi antara lain:
60 Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam... 61Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam...
• E-Trade (https://global.etrade.com)
• Travelocity (http://www.travelocity.com/)
Dalam e-commerce tipe B2C, biasanya produk yang
dijual sangat beraneka ragam. Pembayaran dilakukan
secara online menggunakan kartu kredit. Perusahaan
melakukan promosi dengan menggunakan penjualan
silang antara produsen dengan konsumen. Proses
belanja diatur agar memberikan kemudahan kepada
konsumen. Diperkirakan eMarketer, pendapatan
B2C e-commerce di seluruh dunia akan meningkat
dari US $ 59.7 miliar di tahun 2000 menjadi US
$ 428.1 miliar pada 2004. Transaksi ritel online
memberikan angka signifikan dalam perkembangan
bisnis ini. Diperkirakan juga, di kawasan Asia-
Pasifi pendapatan B2C naik ke$8.2 miliar di akhir
2001, meningkat dua kali lipat di akhir 2002 pada
penjualan total B2C di seluruh dunia di bawah 10%.
B2C e-commerce mengurangi biaya transaksi
(terutama biaya pencarian) dengan meningkatkan
peran konsumen untuk dapat mengakses informasi
dan menemukan harga yang paling kompetitif
untuk suatu produk atau jasa. B2C e-commerce juga
mengurangi hambatan masuk pasar karena hanya
membutuhkan biaya untuk membuat dan memelihara
situs web yang jauh lebih murah dibanding dengan
memasang plang perusahaan.
3. B2G e-commerce
Business-to-government e-commerce atau B2G
didefinisikan sebagai perdagangan antara perusahaan
dan sektor publik atau pemerintahan. Seperti
penggunaan internet dalam pengadaan, prosedur
perizinan dan kegiatan lain yang melibatkan
pemerintah.
B2C e-commerce memiliki dua syarat: pertama,
sektor publik diasumsikan sebagai pemegang
kendali utama dalam menjalankan e-commerce;
kedua, diasumsikan bahwa sektor publik sangat
membutuhkan sistem pengadaan yang lebih efektif.
Kebijakan pembelian berbasis web meningkatkan
transparansi proses pengadaan (dan mengurangi
risiko penyimpangan). Untuk saat ini, ukuran
pasar e-commerce B2G sebagai komponen dari
total e-commerce masih belum signifikan, karena
sistem e-commerce pemerintah masih dalam proses
perkembangan.
Berikut ini beberapa contoh B2G, antara lain:
• IBM Center for the Business of Government
(http://www.businessofgovernment.org)
• LeaseSource (http://www.leasesource.net)
4. C2C e-commerce
Consumer-to-consumer e-commerce atau C2C
didefinisikan sebagai perdagangan antara individu
(sektor swasta) dengan konsumen. C2C merupakan
transaksi di mana konsumen menjual produk secara
langsung kepada konsumen lainnya. C2C ditandai
dengan peningkatan pasar elektronik dan lelang
online, khususnya pada industri di mana suatu
perusahaan/bisnis menawarkan apa yang mereka
inginkan dari beberapa pemasok (pihak pengadaan
barang). Hal tersebut dapat menciptakan potensi
besar untuk membangun pasar baru. Terdapat tiga
jenis C2C yakni:
• Lelang difasilitasi melalui portal tertentu, seperti
eBay, yang memungkinkan penawaran secara real-
time pada produk/jasa yang dijual di situs web.
• Peer-to-peer system, seperti model Napster (sebuah
protokol untuk dapat membagi file antara pengguna
dengan menggunakan forum chat seperti IRC),
pertukaran file dan pertukaran mata uang asing.
• Mengklasifikasikan iklan pada situs portal seperti
Excite Classifieds dan eWanted (sebuah tempat jual
beli online interaktif di mana pembeli dan penjual
dapat melakukan negosiasi melalui fitur “Buyer
Leads & Want Ads”.
62 Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam... 63Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam...
Transaksi C2C melibatkan lelang terbalik, dengan
konsumen sebagai kekuatan yang dapat menjalankan
proses transaksi. Situs web C2C seperti eBay dan
Napster mengindikasikan bahwa pangsa pasar C2C
cukup besar. Hal tersebut terlihat dari pendapatan
situs tersebut yang mencapai puluhan juta dalam
penjualannya per hari sehingga memaksa konsumen
sebagai penyedia barang untuk mampu melakukan
proses pengadaan barang/jasa/informasi yang efektif
dan efisien.
Contoh situs C2C:
• eBay (http://www.ebay.com)
• Napster (http://music.napster.com)
5. M-Commerce
M-Commerce (mobile commerce) merupakan
pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui
teknologi nirkabel yaitu, perangkat genggam seperti
PDA. Jepang merupakan salah satu pemimpin
global dalam m-commerce ini. Seiring dengan
pengiriman konten melalui perangkat nirkabel
menjadi semakin cepat, aman dan terukur, sebagian
orang mulai percaya m-commerce merupakan
metoda pilihan transaksi perdagangan digital
yang cukup diperhitungkan. Untuk wilayah Asia-
Pasifik hal tersebut menjadi media yang perlu
dipertimbangkan karena pengguna mobile phone di
kawasan Asia-pasifik saat ini jumlahnya lebih dari
jumlah pengguna internet.
Industri yang dapat dipengaruhi oleh m-commerce
meliputi:
• Financial Services, termasuk mobile banking
(ketika konsumen menggunakan mobile phone
untuk mengakses akunnya dan membayar tagihan),
serta layanan broker.
• Telekomunikasi, di mana perubahan jasa,
pembayaran tagihan dan akun review dapat
dilakukan dalam satu alat yang sama, mobile phone.
• Layanan/ritel, konsumen diberikan kemampuan
untuk menempatkan dan membayar pesanan on-the-
fly; dan
• Layanan Informasi, termasuk entertainment,
berita finansial, olahraga dan update traffic yang
dikirimkan ke mobile phone.
Forrester Research memperkirakan penjualan
yang berlangsung melalui PDA dan mobile phone
mencapai US$3.4 miliar di tahun 2005 (lihat table
di bawah ini).
Tentunya ini akan berimbas terhadap pengadaan
yang tinggi pula.
Metode Pembayaran : Tradisional dan Elektronik
Di beberapa negara berkembang skema pembayaran
yang terdapat pada transaksi online adalah sebagai
berikut:
Metode Pembayaran secara Tradisional
• Cash on Delivery (COD). Yang dimaksud dengan
COD adalah pembayaran dilakukan secara tunai
pada saat barang diterima.
• Bank Payments. Setelah memesan barang secara
online, pembayaran dilakukan dengan melakukan
deposit ke nomor rekening perusahaan/individu
yang menjual barang tersebut. Pengiriman barang
tetap dilakukan secara konvensional. Biasanya
akan dikirimkan setelah barang tersebut dibayar.
Terkadang hal ini berdampak positif terhadap
persiapan pengadaan barang.
Metode Pembayaran secara Elektronik
• Innovations affecting consumers, termasuk kartu
kredit/debit, ATM dan e-banking.
64 Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam... 65Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam...
• Innovations enabling online commerce, seperti
e-cash, e-checks, smart card dan kartu kredit yang
terenkripsi. Pembayaran tipe ini tidak terlalu popular
di negara-negara berkembang.
• Innovations affecting companies, berkaitan dengan
mekanisme yang bank sediakan untuk klien mereka,
termasuk transfer antar bank melalui kliring otomatis
yang membolehkan pembayaran melalui deposit
langsung.
Hambatan, Masalah, Tantangan yang
Dihadapi UKM dalam E-commerce
Menurut survei yang dilaksanakan di beberapa
negara di Asia Tenggara, hambatan eksternal
yang dihadapi UKM dalam menyelenggarakan
e-commerce khususnya dalam hal pengadaan adalah
lingkungan ekonomi yang kurang menguntungkan,
tinginya biaya ICT dan masalah keamanan.
Sedangkan hambatan internal yang dihadapi
oleh UKM dalam penyelenggaraan e-commerce
yaitu kurangnya komunikasi internal mengenai
infrastruktur di dalam tubuh UKM, kurangnya
kesadaran akan ICT, kurangnya pengetahuan
akan ICT baik di sisi manajemen maupun pekerja,
kurangnya dukungan finansial, kurangnya nilai
tambah untuk ICT dalam menjalankan bisnis.
Secara umum, isu-isu utama yang menjadi sumber
penghambat terbesar dalam pelaksanaan e-commerce
di sektor UKM adalah sebagai berikut:
• Kurangnya kesadaran akan pentingnya nilai
e-commerce. Kebanyakan UKM di negara
berkembang tidak melakukan e-commerce atau
menggunakan internet dalam menjalankan
bisnisnya karena mereka gagal melihat seberapa
besar manfaat yang akan mereka dapatkan ketika
menjalankan e-commerce untuk bisnis mereka.
Banyak yang berfikir bahwa e-commerce hanya
cocok untuk perusahaan besar di mana terdapat
biaya tambahan untuk penggunaan ICT dan
investasi yang ditanamkankan tidak akan membawa
keuntungan besar bagi perusahaan. Padahal justru
layanan e-commerce akan menambah nilai produksi
pengadaan.
• Kurangnya pengetahuan dan kemampuan di
bidang ICT. Pelaku bisnis memegang peranan
penting dalam pengembangan e-commerce. Namun,
kemampuan sumber daya manusia yang meguasai
ICT di negara-negara berkembang masih sangat
terbatas. Kurangnya kemampuan SDM ICT di antara
pelaku UKM merupakan kunci utama mengapa
e-commerce sulit berkembang. Selain itu, masih
ada pemikiran di antara UKM, apakah mereka
dapat mengambil keuntungan yang signifikan ketika
mereka menjalankan bisnis dengan e-commerce
mengingat UKM memiliki keterbatasan dalam
bidang desain, pengadaan, distribusi, pemasaran dan
dukungan pasca penjualan.
• Masalah finansial. Biaya merupakan masalah yang
penting. Investasi awal ketika melakukan perubahan
dari cara konvensional ke penerapan teknologi
informasi dan komunikasi secara proporsional bagi
UKM terasa lebih berat jika dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan besar. Tingginya biaya
hardware dan akses internet menjadi penghalang
utama untuk melaksanakan e-commerce. Dihadapkan
dengan masalah anggaran, UKM seringkali harus
mempertimbangkan berapa tambahan biaya ICT
yang harus dikeluarkan dan kapan investasi tersebut
akan kembali.
• Infrastruktur. Salah satu hambatan utama
adalah masih kurangnya insfrastrukur yang ada.
Dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk secara
bertahap membangun infrastrukur yang baik dan
terprogram sehingga secara bertahap dan mulai
dapat dikenalkan dengan internet sebagai salah satu
hasil dari perkembangan teknologi informasi dengan
biaya yang murah dan terjangkau.
• Keamanan. Masalah keamanan membuat
orang takut untuk melakukan transaksi. Persepsi
merupakan masalah utama mengapa masih banyak
orang takut untuk melakukan hal tersebut. Selain
itu, ketidak mengertian merupakan penghambat lain
sehingga masih banyak orang yang takut melakukan
transaksi secara online.
• Privasi dan masalah keamanan lain yang terkait.
Keamanan merupakan alasan yang sering digunakan
mengapa individu atau perusahaan tidak tertarik
pada e-commerce dan menggunakan internet untuk
melakukan transaksi bisnis. Terdapat beberapa
alasan terakait mengapa hal tersebut dapat terjadi.
Diantaranya karena timbulnya isu-isu negatif
yang muncul ke permukaan seperti penggelapan
pajak, privasi dan anonimitas (tidak beridentitas),
penipuan, jumlah stok barang yang tidak diperbarui
datanya dengan baik dan tanggung jawab hukum
pada kartu kredit. Di banyak negara, pembayaran
secara langsung lebih banyak dipilih tidak hanya
karena masalah keamanan, tetapi karena takut
membayar pajak (beberapa orang tidak ingin orang
lain tau di mana mereka menghabiskan uang yang
dimilikinya). Selain itu, banyak yang khawatir
terhadap perlindungan hukum yang diperoleh jika
terjadi penipuan.
Kesimpulan
Setidaknya ada lima hal mengapa e-commerce dan
internet dapat membangun iklim pengadaan barang/
66 Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam... 67Boy Firmansyah/ Pengadaan Barang, Jasa dan Informasi dalam...
jasa/informasi di suatu negara berkembang:
• e-commerce memfasilitasi akses pengrajin dan
UKM (Usaha Kecil dan Menengah) ke pasar dunia
sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengadaan
barang.
• e-commerce memfasilitasi dalam melakukan
promosi dan pengembangan pariwisata negara-
negara berkembang dalam skala global sehingga para
pelaku pasar sudah harus memikirkan pengadaan
barang lebih luas lagi.
• e-commerce memfasilitasi pemasaran produk
pertanian di pasar global sehingga meningkatkan
proses pengadaan produk pertanian.
• e-commerce menyediakan jalan bagi perusahaan-
perusahaan di negara-negara miskin untuk masuk
ke dalam rantai suplai B2B dan B2G yang dapat
memastikan bahwa kegiataan pengadaan akan
terbantukan secara otomatis dari negara-negara
miskin tersebut.
• e-commerce membantu menyediakan layanan
bagi perusahaan-perusahaan di negara-negara
berkembang agar dapat beroperasi lebih efisien
dengan langsung memberikan layanan khusus untuk
pelanggan internasional yang akan menumbuhkan
usaha penyediaan/pengadaan barang/jasa/informasi
yang lebih baik lagi.
Daftar Pustaka
Purbo, Onno W , 2000, Mengenal E-Commerce. PT
Elex Media Komputindo, Jakarta.
Fuady, Munir, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Yahya, Marzuki dan Endah Fitri Susanti, 2012. Buku
Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Laskar Aksara, Jakarta
Statista, Inc, 2018, Retail e-commerce sales in
Indonesia from 2016 to 2022 (https://www.
statista.com/statistics/280925/b2c-e-commerce-
sales-in-indonesia/)
Lina Noviandari, 2015, Peluang dan tantangan
e-commerce di Asia Tenggara dan Indonesia
(https://id.techinasia.com/potensi-ecommerce-
di-indonesia-asia-tenggara)
Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pemberitaan (Analisis Semiotika Sosial Terhadap Wacana Pemberitaan LKPP
Dalam Media Online-Detik.com Tahun 2017)
Iswahyu Pranawukira, Agus Hitopa Sukmaa
aInstitut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957
Penelitian ini mengaji representasi LKPP dalam pemberitaan di media online tentang masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian mempertanyakan wacana-wacana apa saja yang disampaikan media online Detik.com melalui pemberitaannya sepanjang tahun 2017 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. LKPP sebagai lembaga negara disebutkan tengah berbenah secara kelembagaan baik secara internal maupun eksternal. Di tahun 2017 LKPP diberitakan sebagai lembaga pemerintah yang mampu dan baru kali ini mendapatkan predikat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terkait pelaporan keuangannya. Selanjutnya LKPP berkomitmen ke depan untuk memproses semua prosedur procurement (mulai: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan) secara transparan ke publik melalui penerapan E-katalog. Terdapat 5 tema wacana yang kerap disampaikan media Detik.com dalam pemberitaan pengadaan barang dan jasa terkait LKPP, yaitu sistem recruitment pegawai LKPP non PNS dan PNS yang berintegritas, regulasi sistem online secara keseluruhan dan kontinyu, pengetatan pengawasan terkait birokrasi, keikutsertaan UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan pengaruh proses pilkada serentak terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.Kata Kunci: Representasi, Pengadaan, Analisis Social Semiotics, Berita, LKPP, Detik.com
Abstrak
Jurnal PengadaanVol. 1 No. 2, April 2018 69-106
ISSN 1411-1234
This study examines the representation of LKPP in the news in the online media on the issue of procurement of government goods and services. The study questioned what kinds of discourses submitted online media Detik.com through its coverage throughout the year 2017 on the procurement of government goods and services. LKPP as a state institution is said to have institutional improvement both internally and externally. In 2017 LKPP is proclaimed as a government agency that is capable and only this time get predicate assessment of Unqualified Opinion related to financial reporting. Furthermore, LKPP is committed in the future to process all procurement procedures (starting: planning, budgeting, implementation, monitoring) transparently to the public through the implementation of E-catalog. There are 5 themes of discourse that often delivered Detik.com media in the procurement of goods and services related LKPP, the recruitment system of non-civil servants and civil servants LKPP with integrity, regulation of online system as a whole and continuous, tightening bureaucracy-related supervision, the participation of SMEs in the procurement process government goods and services, and the effect of simultaneous pilkada processes on the procurement of government goods and services.Key words: Representation, Procurement, Analysis Social Semiotics, News, LKPP, Detik.com
Abstract
Pendahuluan
Latar belakang dan Fokus Masalah
Pembentukan-pembentukan melalui tanda-tanda
dan makna baik yang dilakukan secara individu,
kelompok, maupun organisasi besar sekalipun,
tak akan luput dari proses-proses yang terkait dari
pengaruh-pengaruh lingkungan dan dari segi-segi
aspek diluar diri (kelompok)-nya sebagai presentasi
adalah tahap di mana realitas objektif hasil ciptaan
manusia yang diserap oleh manusia kembali. Jadi,
ada hubungan berkelanjutan (kontinuitas) antara
realitas internal dengan realitas eksternal atau
proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan
membentuk pola pikirnya dalam melihat makna
realitas pengalaman. Eksternalisasi adalah tahap
dalam proses pencurahan diri manusia secara terus-
menerus ke dalam dunia melalui aktivitas fisik
dan mental atau usaha ekspresi manusia atas re-
definisinya terhadap nilai yang selama ini diyakini
sebagai kebenaran. Sedangkan obyektivasi disebut
adalah tahap aktivitas manusia menghasilkan suatu
realita objektif, yang berada di luar diri manusia
atau sebagai upaya re-definisi nilai yang sudah ada
pada kepercayaan dalam kesadaran diri manusia.
Dalam tahap ini, muncul pertanyaan kritis tentang
fungsi, materi, dan beberapa hal lain terkait dengan
nilai yang sudah dipahami tersebut.
Menurut pandangan Berger dan Luckmann,
penjelasan-penjelasan diatas-lah yang dikenal
dengan istilah “realitas sosial”. Menurut mereka
bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui dialektika
fundamental dari proses eksternalisasi, objektivasi
dan internalisasi sehingga memunculkan bentuk
penjelmaan suatu tanda-tanda maupun makna
yang terkandungnya. Eksternalisasi (penyesuaian
diri) dilakukan terhadap dunia sosiokultural
sebagai produk manusia. Sementara objektivitas
adalah interaksi sosial yang terjadi dalam dunia
intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami
proses institusional. Sedangkan internalisasi
tidak lain adalah proses dimana individu
mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga sosial
atau organisasi sosial tempat dimana individu
menjadi anggotanya (Berger dan Luckmann dalam
pengantar (1990: xx).
Keberadaan media online sebagai bagian realitas
sosial, bahkan bentukan perpanjangan (extension)
70 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam... Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam... 71
dari media massa inkonvensional merupakan sarana
penyampaian informasi yang berhubungan dengan
khalayak atau masyarakat secara luas. Tidak dapat
dipungkiri perkembangan media massa merupakan
kebutuhan dalam mendukung berbagai aktifitas
masyarakat perkotaan, yaitu: kaum urban. Sejalan
dengan apa yang dikatakan oleh McQuail dalam
bukunya Mass Communication Theories (2000:
66), bahwa peran media pada kehidupan sosial,
terutama dalam masyarakat modern (era globalisasi)
tidak ada yang menyangkal terutama dalam
era globalisasi saat ini dimana teknologi sangat
berkembang, kian memudahkan masyarakat dalam
memperoleh informasi secara cepat dan mengikuti
perkembangan yang cepat terjadi. Media massa,
seperti halnya pesan lisan dan isyarat sudah menjadi
bagian tak terpisahkan dari komunikasi manusia.
Pada hakikatnya media adalah perpanjangan lidah
dan tangan yang berjasa meningkatkan kapasitas
manusia untuk mengembangkan struktur sosialnya
(Rivers, 2004: 27).
Adanya keterbukaan informasi tidak terlepas dari
perkembangan teknologi informasi itu sendiri
disertai komunikasi yang terdapat didalam
kandungannya. Dengan perkembangan teknologi
dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin untuk
menepis dan mengendalikan setiap informasi
yang masuk. Keterbukaan adalah keadaan yang
memungkinkan ketersediaan informasi yang
dapat diberikan dan diperoleh oleh masyarakat
luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang
memungkinkan partisipasi masyarakat dalam
kehidupan bernegara. Berkembangnya internet
sebagai kemudahan adanya akses keterbukaan
informasi publik online merupakan bukti adanya
demokrasi dan transparansi kepada masyarakat.
Tujuan utama adanya keterbukaan informasi di
setiap negara mencerminkan bahwa negara itu telah
benar-benar menganut sistem demokrasi.
Saat ini media online bagian dari media massa mampu
mengkonstruksi realitas maupun memberikan makna
pada pemberitaan-pemberitaan seputar pengadaan
barang dan jasa pada lembaga Pemerintah (LKPP)
sebagai permasalahan-permasalahan sosial yang
kerap terjadi pada kehidupan pemerintahan dan
bernegara. Dengan pengertian teoretis sebelumnya
menjelaskan bahwa sejatinya realita sosial sebagai
bagian dari permasalahan sosial tersebut itu adalah
hasil konstruksi realitas masing-masing individu.
Dalam kaitan ini, secara logika maka dari sesuatu
realita, karenanya bermunculan beragam atas nama
realita sosial menyangkut sesuatu realita tadi. Sejalan
dari pada itu pula beragam kemunculan-kemunculan
realita sosio kultural yang dimaksud, oleh karenanya
bermunculan beragam makna atau pemaknaan
pembaca berita atas realitas sosial tadi. Keterkaitan
prediksi maupun asumsi-asumsi keterjadian
beritanya termasuk diantaranya yang terteksasi
atau termuat secara aktual kebaruan beritanya. Ini
sangat sejalan pada pemahaman Rolland Barthes
bahwa penulis berita atau pencipta teks (termasuk
didalamnya pada konteks penelitian ini : wartawan
atau redaksi Detik.com) atau pujangga sastra
sekalipun, bukanlah penentu pembentukan makna
realitas yang final. Ada proses kesinambungan
yang secara terus menerus berproses dalam konteks
dan konten isi berita berupa pesan yang melewati
via tahap-tahap internalisasi, eksternalisasi, serta
obyektivasi.
Perumusan masalah
Dari penjelasan di atas tentu menjadi pertanyaan
dan ingin digali dari penelitian, yang pertama
adalah: bagaimanakah pembentukan makna dari
tanda-tanda sebagai representasi pengadaan barang
dan jasa Pemerintah melalui pemberitaan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) yang
diambil dalam perspektif si pembuat berita , yaitu
Detik.com ?
Yang kedua adalah : tema-tema (pilihan isu) dan
wacana-wacana apa saja dalam teksasi berita
pengadaan barang dan jasa terkait dalam koridor
pemberitaan LKPP pada laman internet Detik.com
selama kurun waktu 2017?.
Penelitian ini dianggap penting kiranya dilakukan
dikarenakan minimnya literatur-literatur media
yang berhubungan langsung analisis wacana dalam
pemberitaan pengadaan barang dan jasa pada
lembaga Pemerintah. Terkait dengan LKPP hal-
hal kebaruan dalam suatu penelitian literasi media
sangatlah dibutuhkan dalam upaya meningkatkan
kredibilitas kelembagaan dan budaya memobilisasi
literasi media bagi para pembaca dalam pemberitaan
seputar pengadaan barang dan jasa
Tujuan
Dengan demikian, maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Ingin mengetahui tanda-tanda pembentukkan
makna dan simbolisasi sebagai wujud representasi
pengadaan barang dan jasa pada pemberitaan
lembaga Pemerintahan LKPP di Detik.com.
b. Ingin mengetahui pilihan-pilihan isu tema menarik
apa saja yang digulirkan pers dalam pemberitaan
untuk keperluan pembentukan opini serta bahasa
populis media melalui berita tentang pengadaan
barang dan jasa.
72 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Tinjauan Pustaka
Penelitian ini menggunakan beberapa teori kajian
komunikasi sebagai pisau analisis pembedahan
masalah. Teori yang berasal dari satu paradigma
interpretatif dalam model penelitian kualitatif ini
adalah:
1. Representasi
Representasi adalah sebuah homonim, memiliki
ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya
berbeda. Representasi juga merujuk arti kelas
nomina atau kata benda sehingga representasi dapat
menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau
semua benda dan segala yang dibendakan.
Dengan kata lain representasi merupakan
penggambaran suatu obyek melalui penggunaan
lambang, bahasa atau simbol. Penggambaran
tersebut bisa melalui media atau tidak. Namun
bagi akademisi representasi melalui media lebih
berarti karena karena dengan media persepsi kita
mengenai dunia menjadi lebih luas. Akan sulit
bila representasi tidak melalui media; persepsi kita
dalam menampilkan kenyataan akan sangat terbatas
untuk diungkap. (http://www.mediaknowall.com/
representation.html.)
Konsep representasi hadir menempati posisi baru
dalam studi budaya. Peralihan studi kebudayaan
dalam ilmu sosial dan humaniora cenderung
menekankan pada pentingnya makna. Dalam
konteks ini budaya digambarkan sebagai proses
produksi dan pertukaran makna yang terus menerus.
Dalam kaitannya dengan dunia komunikasi, secara
spesifik Alan O’Connor menggambarkan budaya
sebagai proses komunikasi dan pemahaman yang
aktif dan terus-menerus. Implikasi dari pengertian
ini adalah bahwa masing-masing pemaknaan
orang tentang budaya akan sangat tergantung pada
pemahaman subyektif antaraktor atau subyek di
dalam lingkungan kebudayaannya.
Dalam konteks ini, ketika pemberitaan dipandang
sebagai produk kebudayaan, maka menjadi penting
untuk melihat bagaimana media memproduksi dan
mempertukarkan makna melalui praktik bahasanya.
Berita, sebagai keluaran akhir dari praktik bahasa
media dapat dipahami sebagai produksi makna.
Sebagai kesatuan organik, media merepresentasikan
pikiran dan gagasan-gagasannya melalui berita yang
dihadirkan ke ruang publik. Mengapa representasi
menjadi penting dalam kaitan ini? Dalam konteks
ini terlihat menarik untuk mempersoalkan landasan
filosofis yang menjadi basis penggunaan istilah
73Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
tersebut. Mula-mula penting untuk membedakan
term representasi dengan refleksi dalam memahami
kembali produk media atau praktik bahasa yang
mereka lakukan. Seringkali penggunaan kata
representasi ini diperlawankan dengan kata refleksi,
karena keduanya memang mengimplikasikan
pandangan yang berbeda terhadap realitas yang
ditampilkan media (realitas kedua) dengan realitas
yang sebenarnya (realitas pertama). Sebagian
orang mengatakan bahwa apa yang tampil di media
merupakan ‘cermin’ realitas, dalam pengertian
bahwa realitas yang tersaji di media dinilai sama
dengan realitas empirik. Media berperan sebagai
reflektor yang sekadar menghadirkan fakta atau
peristiwa yang ada berlangsung dalam masyarakat,
tidak kurang dan tidak lebih.
Pada kutub yang berlawanan, sebagian lagi
mengatakan bahwa apa yang tersaji dalam media
merupakan representasi. Realitas yang tampil di
media merupakan hasil konstruksi yang boleh jadi
telah mengalami penambahan maupun pengurangan
karena turut campurnya faktor subyektivitas dari
pelaku representasi alias orang-orang yang terlibat
dalam media. Tidaklah sesederhana pandangan
reflektif, penggunaan istilah representasi berangkat
dari kesadaran bahwa apa yang tersaji di media
seringkali tidak selalu persis dengan apa yang ada
dalam realitas empirik. Meyakini realitas media
sebagai hasil konstruksi sama halnya dengan
memandang suatu fenomena yang diibaratkan
seperti gunung es. Permukaan yang terlihat
seringkali hanya sebagian kecil dari kenyataan
sesungguhnya, dan sebaliknya apa yang ada di
bawah permukaan itu justru lebih besar. Pada
gilirannya peran pemaknaan oleh ‘pembaca’ menjadi
hal penting karena pembacalah yang mempunyai
otoritas untuk melihat sejauh mana bagian yang
tidak tampak dari gunung es itu dapat diketemukan.
Dalam bahasa konstruktivis, peran pembaca untuk
mengidentifikasi bagian-bagian yang (seringkali)
tak terlihat itu disebut sebagai ‘memaknai’.
Persoalannya adalah ketika realitas media telah
tersaji ke ruang publik maka media tidak lagi
mempunyai otoritas untuk memaksa makna-makna
yang mereka kehendaki sehingga peran pemaknaan
pun berpindah pada pembaca. Ketika pembaca
mempunyai kekuasaan penuh untuk memaknai
sebuah berita, maka peran bahasa menjadi penting.
Bahasa menjadi medium istimewa yang melaluinya
sebuah makna diproduksi. Bahasa beroperasi sebagai
simbol yang mengartikan atau merepresentasikan
makna yang ingin dikomunikasikan oleh pelakunya,
74 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
dipergunakan peneliti mengacu pada teknik analisis
wacana terhadap teks semiotika sosial versi metode
analisis kualitatif (MAK) Halliday. Metode ini pada
dasarnya ingin mengetahui serta mempertanyakan
fungsi sosial simbolisasi atau makna di balik teks
yang mana teknik analisisnya menggunakan metode
MAK yang menyangkut 3 aspek komponen yang
menyertai, yaitu:
1. Medan Wacana (Field of Discourse), tujuannnya
adalah untuk mengetahui apa yang dijadikan wacana
oleh media massa mengenai sesuatu yang terjadi di
lapangan
2. Pelibat Wacana (Tenor of Discourse), tujuannya
adalah untuk mengetahui orang-orang yang
dicantumkan dalam teks dengan sifat orang-orang
itu , kedudukan dan peranan mereka dalam teks.
3. Sarana Wacana (Mode of Discourse), tujuannya
adalah untuk mengetahui bagian yang diperankan
oleh bahasa, bagaimana komunikator (media massa)
menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan
medan situasi dan pelibat wacana (orang-orang yang
dikutip).
Menurut Halliday ke 3 aspek konseptual di atas
80 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
digunakan untuk menafsirkan konteks sosial teks,
sebagai tempat terjadinya pertukaran tanda-tanda
terkait makna dan simbol di dalam pesan teks untuk
menganalisis wacana (wacana pemberitaan).
Hasil dan Pembahasan
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan
dan pemilahan terhadap berita-berita yang dianggap
sesuai dan masuk dalam kategori kata kunci
(keyword) yang digunakan di media online Detik.
com, yakni; pengadaan barang dan jasa pemerintah,
LKPP, 2017. Sumber atau referensi berita diambil dari
laman pemberitaan yang tersedia di kanal internet
sepanjang tahun 2017, yang terjaring dalam mesin
pencarian (search engine) dengan menggunakan
http://www.detik.com. Penggunaan mesin pencari
hanya untuk memudahkan peneliti dalam pencarian
dan merawak berita yang dituju. Isu pemberitaan
korupsi hanya dibatasi pada laman yang berbahasa
Indonesia saja.
Dari pencarian/merawak akhirnya terpilih 9 berita
yang terjaring dalam laman pemberitaan di internet.
Kesembilan berita diperoleh berdasar model pilihan
core framing dan time framing selama kurun waktu
2017, menyoal pemerintah, pengadaan barang dan
jasa, LKPP. Dengan menggunakan sistematika
rumusan masalah yang ada maka diperoleh tema-
tema yang kerap muncul dalam pemberitaan
pengadaan sebagai representasi.
1. Representasi Pengadaan Barang dan Jasa di
Lembaga Pemerintahan dalam Pemberitaan
Pilihan isu-isu tersebut yang kerap keluar dan
disebutkan dalam pemberitaan yang ada. Dengan
demikian jelas bahwa ada wacana pemberitaan
media Detik.com tentang pemberitaan laman
internet tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh
Lembaga Pemerintahan. Tertanggal 25 Juli 2017 dari
artikel yang berjudul: LKPP; Pengadaan Pemerintah
Via Online hingga Juli 2017 Rp 295 T.
81Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Tabel – 1 –
Hasil Analisis Teks 1
LKPP: Pengadaan Pemerintah Via Online hingga Juli 2017 Rp 295 T
Sumber : Detik.com, Selasa 25 Juli 2017
(diunduh peneliti 1-12-2017 pukul: 22.00 W.I.B)
Wacana: Proses pengadaan barang/jasa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Melainkan menjadi satu
rangkaian dalam lima siklus manajemen yang berkaitan yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan
perbendaharaan, dan laporan/audit.
Medan Wacana LKPP diwacanakan sebagai lembaga
pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang memperoleh transaksi pengadaan
pemerintah pada tahun anggaran 2017
hingga bulan Juli ini mencapai angka
Rp 295 triliun. Angka ini terdiri dari
e-tendering yang lebih dari Rp 270
triliun dan e-purchasing senilai lebih
dari Rp 25 triliun. (T.1)
LKPP diwacanakan mampu
memperoleh hasil yang signifikan
karena memberlakukan sistem
e-tendering dan sistem e-katalog serta
berkeinginan bersinergi secara online
dan terintegrasi dengan unit-unit
Wacana serta tema ini secara tekstual
terkandung pada kata-kata seperti :
keyakinan, keoptimisan, keseriusan
dan harapan-harapan dari LKPP
yang mampu memperoleh transaksi
pengadaan barang dan jasa pemerintah
melampaui tahun 2016 pada tahun 2017
transaksi naik secara signifikan (analisis
peneliti)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan
transaksi pengadaan Pemerintah pada
tahun anggaran 2017 hingga bulan Juli
ini mencapai angka Rp 295 triliun.
Angka ini terdiri dari e-tendering
Kategori Temuan Keterangan
82 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Pelibat Wacana 1) Kepala LKPP (Pejabat Negara )
(T.1-T.5)
2) Wartawan ( T.3)
3) Kementerian, Lembaga-lembaga
Pemerintah Daerah, termasuk BPK dan
BPKP (T.4)
Hal ini disampaikannya dalam
pembukaan Simposium Modernisasi
Sistem Pengadaan Indonesia di Hotel
Tentrem, Jalan AM Sangaji, Yogyakarta,
Selasa (25/7/2017). (T.3)
Kementerian, Lembaga, Pemerintah
Daerah, juga institusi pemerintah
lainnya guna meningkatkan pelayanan
publik (T.4)
“PMIS merupakan milestone dalam
implementasi e-goverment,” tutur Agus.
(T.2)
Dengan adanya integrasi ekosistem
83Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
pengadaan barang dan jasa yang ada di
daerah
yang lebih dari Rp 270 triliun dan
e-purchasing senilai lebih dari Rp 25
triliun. (T.3)
“Sekedar gambaran, tahun lalu untuk
e-purchasing saja Rp 50 triliun. Mudah-
mudahan tahun ini melampaui angka
itu,”. (T.1)
Terdapat deskripsi bahwa LKPP optimis
keseriusannya dalam menggarap
e-purchasing dan e-tendering dalam
naungan e –government (T.3)
Mode Wacana 1) Situasi:
Dengan menggambarkan situasi
keoptimisan media dengan
menggunakan gaya bahasa persuasif
tampak dalam paragraf ke 9 (sembilan)
terdapat pola komunikasi kerjasama
secara terpadu terintegrasi antar
lembaga
2) Pelibat
Dalam hal ini keterangan Ketua LKPP
(T.5) merepresentasikan berita pada
akhir paragraf yaitu:
“Dengan adanya integrasi ekosistem
pengadaan yang ideal, maka
transparansi dan akuntabilitas
dari sistem pengadaan dapat lebih
ditingkatkan,”
Dalam kesempatan ini pula,
ditandatangani nota kesepahaman
tentang kerjasama Integrasi Sistem
Informasi Manajemen Daerah dengan
Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan dan Sistem Monitoring -
Evaluasi Pengadaan antara LKPP dan
BPKP. (T.3)
Pihaknya berharap, setiap sistem
informasi tersebut dapat terkoneksi
melalui sistem elektronik yang
terintegrasi satu sama lain melalui
Procurement Management Information
System (PMIS) (T.3)
84 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
pengadaan yang ideal, maka
transparansi dan akuntabilitas
dari sistem pengadaan dapat lebih
ditingkatkan,” harapnya. (T.3)
85Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Dari tabel dan gambar 1 di atas jelas bahwa
representasi dalam medan wacana pemberitaan
pengadaan barang dan jasa pada lembaga
Pemerintahan didominasi makna ditambah simbol
yang tersirat akan: keseriusan, keoptimisan,
keyakinan, dan harapan-harapan LKPP melalui
uraian Kepala LKPP Agus Prabowo selaku pelibat
wacana (T.1-T.5) pada proyek pengadaan barang dan
jasa di lembaga pemerintahan mengalami kenaikan
jumlah transaksi pengadaan yang signifikan.
Termasuk pula keseriusan dan keoptimisan
dalam setiap proyek pemerintah harus dalam
pengadaan yang benar-benar bersih, transparan
dan akuntabilitasnya terhadap publik ekspektasinya
tinggi alhasil penjelmaan keseluruhan proses
pengadaaan diharapkan terintegrasi melalui sistem
: e-catalog , e-tender dalam naungan e-government.
Kesemuanya ini akan menjadi tantangan tersendiri
bagi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah) maupun LPSE (Layanan
Pengadaan Secara Elektronik) yang tersebar di
seluruh Indonesia untuk melakukan pembenahan
dan membuktikan disertai keyakinan dan harapan-
harapan LKPP ke depannya, bahwa kinerja lembaga
pemerintahan mampu berbenah selanjutnya
bersinergi dalam melaksanakan program pengadaan
barang dan jasa ke hadapan publik.
Selanjutnya terkait dengan analisis teks ke-2
berjudul: Laporan Keuangan Pemerintah WTP,
Apa yang Dinilai? Berita pada hari Senin 22 Mei
2017 Yang diunduh peneliti pada tanggal 1 bulan
November 2017
Pilihan isu-isu tetap mengalir dalam struktur dan isi
daripada pemberitaan pada LKPP. Dengan demikian
jelas bahwa ada wacana pemberitaan media Detik.
com tentang pemberitaan pengadaan barang dan
jasa oleh Lembaga Pemerintahan. Tertanggal 22 Mei
2017 dari artikel yang berjudul: Laporan Keuangan
WTP, apa yang dinilai? Yaitu adanya wacana media
tentang pentingnya pelaporan yang kredibel mampu
dipertanggungjawabkan serta diungkap sanggup
mengunggah reputasi LKPP menjadi lembaga yang
berpredikat WTP (wajar tanpa pengecualian) serta
pentingnya e-rekonsiliasi atas pengadaan barang
dan jasa yang bermuara kepada sistem e-budgeting
terkait e-tender dan e-katalog (pengadaan berbasis
sistem online). Untuk lebih jelasnya analisis
semiotika wacana dengan metoda Halliday alangkah
menariknya bisa terangkum dalam artikel ini. (lihat
tabel-2)
Tabel – 2 –
Hasil Analisis Teks 2
Laporan Keuangan Pemerintah WTP, Apa yang Dinilai ?
Sumber: Detik.com, Senin 22 Mei 2017
(diunduh peneliti 1-11-2017 pukul: 10.00 W.I.B)
Wacana: LKPP yang disampaikan, dianggap sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Medan Wacana Dari total pemeriksaan, 74 LKKL-
LKBUN atau 84% mendapat opini
WTP. Opini. WTP atas 74 LKKL-
LKBUN tahun 2016 ini mempengaruhi
secara positif kewajaran LKPP
2016. Sedangkan yang mendapat
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
sebanyak 8 LKKL atau 9%, yaitu pada
Kemenhan, Kemen LHK, Kementerian
Perempuan dan Perlindungan Anak,
BKKBN, KPU, Badan Informasi
Geopasial, Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan
LPP RRI. (T.1 dan T.4)
Kepala BPK Moerhamadi Soerja
Djanegara mengatakan, opini ini
diberikan BPK dengan pertimbangan,
Wacana serta tema artikel ini secara
tekstual terkandung pada kata-
kata seperti: WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) dari LKPP yang mampu
memperoleh laporan keuangan yang
kian membaik selama kurun waktu
2017 dan dilaporkan kinerjanya kepada
DPR Dewan Perwakilan Rakyat
(analisis peneliti)
Media menempatkan berita-berita
terkait LKPP telah transparan
akuntabilitasnya atau pelaporan
keuangannya jauh berbeda ketika
ditahun sebelumnya masih terdapat
kepincangan-kepincangan dalam
pelaporan-pelaporan keuangan. (analisis
peneliti)
Kategori Temuan Keterangan
86 Mohammad Noor Islami/ Tanggung Jawab dan Penghargaan Bagi Pejabat...
Pelibat Wacana 1) Kepala BPK (Pejabat Negara)
(T.1-T.5)
2) Wartawan (T.3)
3) Kementerian,Lembaga-lembaga
Pemerintah Daerah, termasuk
Kementerian KKP, Komnasham,
Kemenpora, LPP TVRI, Bakala, dan
Badan Ekonomi Kreatif - (T.4)
Kemenhan, Kemen LHK, Kementerian
Perempuan dan Perlindungan Anak,
BKKBN, KPU (T.4)
“Pemerintah pada 2004 pertama kali
susun laporan keuangan, standarnya
belum ada, tadinya hanya melaporkan
perhitungan anggaran saja, neraca
enggak disuruh buat, yang dulu hanya
melaporkan penerimaan dan belanjanya
berapa,” kata dia saat acara Coffee
Morning di Kantornya, Jakarta, Senin
(22/5/2017). (T.2)
Moerhamadi mengatakan, setidaknya
ada 4 kriteria yang telah ditetapkan oleh
BPK dalam melakukan audit atas LKPP
(T.3)
Yang pertama adalah laporan keuangan
harus sesuai dengan standar yang
telah ditentukan, kedua mengenai
kelengkapan bukti yang memadai,
87Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
kualitas pelaporan yang diberikan
pemerintah sudah jauh lebih baik
ketimbang yang sebelumnya. (T.1)
Laporan yang akuntabel dan
transparansi yang baik kepada publik
adalah hasil kinerja yang baik serta
kerja keras LKPP dalam upaya
pembenahan secara internal maupun
eksternal secara utuh pada lembaganya
(analisis peneliti)
88 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
ketiga Pengendalian intern harus baik,
dan yang keempat penyusunan harus
sesuai undang-undang. (T.3)
Sedangkan yang Tidak Menyatakan
Pendapat sebanyak 6% LKKL atau
7%, yaitu pada Kementerian KKP,
Komnasham, Kemenpora, LPP TVRI,
Bakala, dan Badan Ekonomi Kreatif.
(T.4)
“2004-2009 itu disclaimer itu
artinya tidak memberikan pendapat
atas kewajaran, bukan tidak ada
perbaikan, jadi itu selalu ada temuan
ditindaklanjuti, tapi prosesnya itu
persentasenya naik terus, awal-awal
cuma 40% makin lama makin naik
sekarang mencapai 80%,” tukasnya.
(T.5)
“Opini ini bisa naik turun, kalau ada
sesuatu di luar kendali, tahu-tahunya
ada masalah di aset, belanja yang
mempengaruhi LKPP. Tahun depan kita
tidak Tahu, gambarannya seperti apa,”
jelasnya (T.5)
89Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Mode Wacana 1) Situasi:
Dengan memaparkan situasi WTP
kepada media Kepala BPK memberikan
harapan-harapan kepada publik bahwa
LKPP mampu melaporkan keuangannya
secara akuntabel dan transparan dengan
gaya bahasa keuangan perlunya ada 4
kriteria yang wajib di laporkan LKPP
dalam kaitannya dengan audit keuangan
pada paragraf ke 6 (enam) terdapat 4
aspek:
1. Laporan keuangan sesuai standard
2. Kelengkapan bukti yang memadai.
3. Pengendalian intern dan ekstern yang
sangat baik
4. Penyesuaian Undang-Undang akan
pengadaan.
2) Pelibat
Dalam hal ini keterangan wartawan
(T.3) dan BPK ( T.1) merepresentasikan
berita pada paragraf 8 (delapan) yaitu:
Capaian opini WTP pada LKPP
2016, kata Moermahadi, dikarenakan
pemerintah yang dikomandoi
Capaian opini WTP pada LKPP
2016, kata Moermahadi, dikarenakan
pemerintah yang dikomandoi
Kementerian Keuangan telah
menerapkan e-rekonsiliasi dan membuat
single database. Di mana, upaya ini
mengubah skema pencatatan laporan
keuangan. (T.3)
Dalam wacana artikel ini diperoleh
bahwa pelaporan keuangan dengan
predikat WTP memberikan arti
bahwasanya lembaga LKPP adalah
lembaga yang kredibel,transparan
mengikuti peraturan perundang-
undangan yang ada yang diwajibkan
90 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Kementerian Keuangan telah
menerapkan e-rekonsiliasi dan membuat
single database. Di mana, upaya ini
mengubah skema pencatatan laporan
keuangan.(T.1)
Dari hasil pemeriksaan BPK atas
LKPP tersebut didasarkan pada hasil
pemeriksaan 84 Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
dan satu Laporan Keuangan Bendahara
Umum Negara (LKBUN). (T.3)
oleh Pemerintah selaku Lembaga
Negara.
Dalam berita LKPP secara tidak
langsung bertanggung jawab kepada
publik dengan mekanisme legislasi DPR
melalui BPK. Selain daripada itu LKPP
dinilai juga mampu memenuhi syarat-
syarat (kriteria) ketentuan yang telah
ditetapkan secara simultan dan konsesus
diinstruksikan melalui Kemenkeu. Atas
dasar inilah penilaian WTP dianggap
sebagai wujud keberhasilan LKPP
tercermin dalam menerapkan pengadaan
via e-rekonsiliasi (rekonsiliasi
akuntasi). Dengan tujuan memproses
pencocokan data atau pencatatan yang
terjadi di dua tempat yang berbeda
dengan bersinergi dengan lembaga
Negara lainnya
Publik dan Pembaca diinginkan media
seolah menilai LKPP telah baik dan
berbenah secara kelembagaan secara
internal maupun eksternal sehingga
dapat merepresentasikan pelaporan
keuangannya mampu terakses oleh
91Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
publik, dan mampu dipertanggung-
jawabkan (credible)
Pada analisis teks ke-3 peneliti kembali memilah
beberapa berita dari 9 berita di mana yang terpilih
hanya 5 berita terkait isu ataupun tema terkait
pemberitaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,
untuk artikel yang ke3 peneliti menetapkan artikel,
yang berjudul: LKPP Umumkan Hasil Akhir Seleksi
CPNS, 25 Orang Dinyatakan Lolos”.Yang diunduh
peneliti pada tanggal 2 bulan Desember 2017.
Dari penyataan isi berita analisis teks ke-3 diatas
serta apa yang peneliti jelaskan dibawah, wacana
tema yang hendak dimunculkan kepermukaan
bahwa masih terdapat celah dalam upaya pengadaan
pegawai berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dalam
tubuh LKPP. Ini menandakan adanya tingkat
kebutuhan serta upaya peningkatan dukungan
peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia ) dan telah
menjadi isu sentral dalam upaya merepresentasikan
ke hadapan publik melalui pengadaan pegawai
tersebut. Alhasil LKPP ingin memperkuat hubungan
sebab akibat dengan sistem pengawasan agar tidak
lemah serta bertujuan menanggulangi bocornya
anggaran Negara pada bidang pengadaan. Dengan
demikian tanggungjawab besar LKPP yang bisa
mengatasi sejumlah permasalahan di lapangan
mampu teratasi dengan baik.
Untuk lebih konkret dan detail analisis wacana
berupa tanda-tanda dan teksasi dengan metoda
semiotika sosial, bisa secara jelas terekam pada
pembuktian dalam artikel ini melalui medan wacana,
pelibat wacana, mode wacana.
Tabel – 3 –
Hasil Analisis Teks 3
LKPP Umumkan Hasil Akhir Seleksi CPNS, 25 Orang Dinyatakan Lolos
Sumber: Detik.com, Selasa 21 November 2017
(diunduh peneliti 2-12-2017 pukul: 12.40 W.I.B)
Wacana: Perihal penyampaian hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi
Kompetensi Bidang pengadaan CPNS
Medan Wacana Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
mengumumkan hasil akhir seleksi calon
pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun
2017. Hal itu berdasarkan dengan
surat pengumuman nomor 12358/
Ses.3/11/2017. (T.1)
Berdasarkan surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku
ketua Ketua Tim Pengarah Panselnas
Nomor B/614/S.SM.01.00/2017
tanggal 20 November 2017 perihal
Penyampaian hasil integrasi Seleksi
Kompetensi Dasar dan Seleksi
Kompetensi Bidang pengadaan CPNS
Wacana dari berita artikel yang berjudul
LKPP umumkan Hasil Akhir Seleksi
CPNS 25 orang dinyatakan lolos serta
merta secara tematik , makna dan
simbol-simbol yang menyertainya.
Bahwa LKPP ingin memperkuat basis
SDM (sumberdaya manusia) menuju
perbaikan dan pembenahan secara
internal pada tahun 2017 demi masa
depan pengadaan yang cemerlang. Hal
ini dilakukan dikarenakan kebutuhan
dianggap perlu sesuai surat keputusan
Menteri PAN- RB, (analisis peneliti)
Hampir semua media menyoroti berita
ini tak hanya detik.com saja melainkan
media-media online lain pada waktu
Kategori Temuan Keterangan
92 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Pelibat Wacana
Mode Wacana
LKPP (T.1)
Wartawan ( T.3)
Kementerian,Lembaga-lembaga
Pemerintah Daerah, termasuk
Kementrian PAN-RB , BNPT (T.4)
1) Situasi :
Dengan informasi situasi yang telah
diberikan oleh pihak LKPP dalam
menjaring serta menyeleksi calon PNS
dilingkungan LKPP tergambar jelas
dalam upaya proses pemberkasan dan
pelaksanaan ujian dilakukan sangat
ketat, pemberlakuan dipagi hari pukul
08.30, terlebih lagi adanya tambahan
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi
dan diusulkan untuk diangkat menjadi
CPNS LKPP wajib hadir dan mengikuti
semua kegiatan pemberkasan dan
orientasi lingkungan kerja sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan
panitia. (T.3)
Nama-nama peserta yang lulus hasil
akhir seleksi penerimaan CPNS Tahun
Anggaran 2017 bisa dilihat di sini (T.1)
Adapun waktu dan tempat pelaksanaan
pemberkasan dilakukan di Ruang
901 lantai 9 Gedung LKPP, Komplek
Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum
Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan
pada hari Senin (27 November 2017),
pukul 08.30WIB. Sementara untuk
pelaksanaan orientasi lingkungan kerja
dilakukan pada tempat yang sama
93Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
BNPT Tahun 2017. Diumumkan
peserta yang dinyatakan lulus seleksi
CPNS BNPT tahun 2017 sesuai dengan
formasi.. (T.4)
bersamaan terkait pengumuman lolos
calon pegawai yang telah diseleksi
LKPP dan (analisis peneliti)
94 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
pelaksanaan orientasi adaptasi terhadap
lingkungan kerja . Hal ini dilakukan
LKPP sebagai wacana tambahan guna
bertujuan para calon pegawai yang
hendak diterima mampu bersosialisasi,
berkomunikasi berinteraksi tidak
hanya sebagai mahluk secara pribadi
(personal) akan tetapi sebagai wujud
mahluk sosial
Dalam hal ini keterangan wartawan
sebagai agen media (T.3) yang
merepresentasikan konstruksi berita
pada paragraf 3 (tiga) dan 4 (empat),
yaitu:
Peserta yang dinyatakan lulus adalah
yang memenuhi seluruh persyaratan,
mengikuti seluruh tahapan seleksi dan
memenuhi peringkat sesuai formasi
yang telah ditetapkan berdasarkan hasil
integrasi nilai SKD dan SKB yang
dilakukan Panselnas. (T.3)
Dari situasi dan kondisi diwacanakan
hal-hal yang terkait penerimaan
pegawai PNS- LKPP tersebut
didasarkan pada hasil pemberkasan
dengan pemberkasan pada hari Senin-
Kamis (4-7 Desember 2017). (T.2)
Sistem recruitment selain pemberkasan
dilakukan dan diumumkan melalui
online website
95Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Peneliti mengungkapkan pada analisis teks ke-4
bahwa isu-isu dalam lingkaran konflik antara KPK
dengan lembaga legislatif DPR masih menyisakan
polemik konflik kepentingan sewaktu beliau
Bapak Agus Rahardjo memimpin lembaga LKPP
dalam kasus pengadaan e-KTP. Namun wacana
yang tak kalah penting adalah terkait kasus e-KTP
untuk penting bagi kita mencermati adanya
kelalaian pihak Kementerian Dalam Negeri yang
dipimpin oleh Bapak Sugiharto (selaku terdakwa)
Mantan Pegawai Mendagri - Direktur Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil
Kemdagri). Dimana adanya 9 pekerjaan pengadaan
yang dijadikan satu dengan alasan menjadi 1 paket
pekerjaan yang tidak terpisah-pisah , namun sangat
disayangkan ini mengundang banyak pihak koruptor
yang tidak bertanggung jawab untuk masuk kedalam
lelang proyek yang terkesan diatur dan seolah ada
pelelangan namun pada kenyataannya penunjukkan
langsung oleh pejabat pembuat komitmen. Lebih
diperparah lagi rentannya dan lemahnya pengawasan
terutama dalam memayungi landasan hukum dalam
proses pelaksanaannya.
Menyimak isi penyataan berita pada analisis teks
ke-4 lebih jelas dan tergambar pada tabel 4 dibawah
ini dengan mengkomparasi komponen-komponen
yang menjadi tumpuan semiotika sosial melalui
medan wacana, pelibat wacana, mode wacana.
yang diantar langsung ke gedung LKPP
Komplek Rasuna Epicentrum lt. Yang
kemudian hasil nama yang lulus diberi
keterangan peringkat dan bisa dicek
melalui website resmi online LKPP
Tabel – 4 –
Hasil Analisis Teks 4
Begini Catatan LKPP soal Proyek e-KTP Saat Dipimpin Agus Rahardjo
Sumber: Detik.com, Selasa 14 Maret 2017
(diunduh peneliti 2-12-2017 pukul: 22.40 W.I.B)
Wacana: Kasus pengadaan e-KTP dikarenakan 9 paket pekerjaan yang dijadikan satu
paket pengadaan sehingga menjadi celah korupsi dan kebocoran anggaran Negara
Medan Wacana Sembilan lingkup pekerjaan yang
disatukan oleh Sugiharto adalah:
1. Pengadaan blangko KTP berbasis
chip
2. Pengadaan peralatan di data center
dan disaster recovery center di pusat
3. Pengadaan peralatan (perangkat
keras) kabupaten/kota
4. Pengadaan peralatan (perangkat
keras) kecamatan.
5. Pengadaan sistem AFIS
6. Pengadaan perangkat lunak
(software/application/OS)
7. layanan keahlian pendukung kegiatan
penerapan KTP elektronik
Wacana dari berita artikel yang
berjudul: Begini catatan LKPP soal
proyek e-KTP saat dipimpin Agus
Rahardjo (analisis peneliti)
Tidak ada media ditanah air sepanjang
2017 yang tidak mengikuti wacana
berita kasus korupsi pengadaan
e-KTP yang menjerat beberapa
pejabat dipemerintahan hingga
kader anggota politik dinegeri ini,
ternyata apa yang telah terungkap
dipersidangan oleh jaksa dan pihak
LKPP adanya 9 pekerjaan pengadaan
yang dipaksakan menjadi 1 paket
pekerjaan tak bisa dipisah dan adanya
inkonsistensi dokumen pelelangan tidak
Kategori Temuan Keterangan
96 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Pelibat Wacana (Mantan) Ketua LKPP-Agus Rahardjo
Wakil Ketua DPR-Fahri Hamzah (T.1)
Sugiharto (terdakwa Mantan Pegawai
Mendagri - Direktur Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan
(PIAK) Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen
Dukcapil Kemdagri) (T.2)
Ahli Hukum:
Jaksa Penuntut (T.5)
Jabatan sebagai Ketua Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah (LKPP) yang pernah
diemban Agus Rahardjo disoal. Wakil
Ketua DPR Fahri Hamzah yang
bersuara tentang hal itu, bahkan hingga
meminta Agus untuk mundur dari
jabatan Ketua KPK, posisinya saat ini.
(T.1)
Atas penggabungan tersebut, LKPP
memberikan saran yang meminta
97Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
8. Bimbingan teknis untuk operator dan
pendampingan teknis
9. Penyediaan jaringan komunikasi data
(NIK dan KTP elektronik)
Kemudian masalah yang ditemukan
lagi yaitu terkait dokumen pelelangan
yang tidak konsisten seharusnya
panitia pengadaan menentukan apakah
dokumennya e-procurement atau
manual.(T.4)
menggunakan sistem lelang online
(analisis peneliti)
Adanya wacana konflik kepentingan
tudingan oleh Wakil Ketua DPR Fahri
Hamzah bahwa terkait mantan Kepala
LKPP yang sekarang menjadi Ketua
KPK sewaktu berdinas dilembaga
pengadaan barang dan jasa berplat
merah sehingga sepanjang tahun 2017
Bpk Agus Rahardjo tetap identik dan
masih terbawa-bawa dengan lembaga
pengadaan Pemerintah tersebut.(analisa
peneliti)
98 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Direktur Penanganan Permasalahan
Hukum LKPP
Setya Budi Arijanta (T.5)
LKPP (T.4)
Wartawan ( T.3)
agar Sugiharto tidak menggabungkan
9 lingkup pekerjaan tersebut.
Penggabungan disebut LKPP berpotensi
terjadi kegagalan dalam proses
pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan
yang berpotensi menimbulkan kerugian
negara serta akan menghalangi
terjadinya kompetisi dan persaingan
sehat. (T.4)
Lalu masalah lain yaitu dalam tahap
aanwijzing yaitu tahapan dalam
tender dalam memberikan penjelasan
mengenai pasal-pasal dalam RKS
(Rencana Kerja dan Syarat-Syarat),
Gambar Tender, RAB dan TOR (Term
of Reference). Setya menyebut panitia
pengadaan e-KTP tidak menyebut
bahwa proses itu harus diulang.(T.5)
Mode Wacana Situasi :
Melalui situasi dan kondisi yang
diberikan bahwa disinyalir :
Adanya bentuk-bentuk ketidak-adilan
permainan persekongkolan antara
pejabat pembuat komitmen dengan
Lalu masalah lain yaitu dalam tahap
aanwijzing yaitu tahapan dalam
tender dalam memberikan penjelasan
mengenai pasal-pasal dalam RKS
(Rencana Kerja dan Syarat-Syarat),
Gambar Tender, RAB dan TOR (Term
99Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
perusahaan pengadaan barang dan jasa
kepada Pemerintah hingga memuluskan
pengaturan tender secara penunjukan
langsung tanpa melalui e-procurement.
Dalam hal ini keterangan wartawan
sebagai agen media (T.3) serta
LKPP sebagai narasumber yang
merepresentasikan konstruksi-
konstruksi berita pengadaan barang
tersebut pada paragraf 6 (enam), yaitu:
rentan dengan adanya praktik korupsi
berjamaah.
Dari situasi dan kondisi diwacanakan
lemahnya payung hukum dan lemahnya
regulasi hingga pengawasan dalam
landasan-landasan pengadaan e-KTP
yang merugikan keuangan negara
of Reference). Setya menyebut panitia
pengadaan e-KTP tidak menyebut
bahwa proses itu harus diulang. (T.3)
“Saya waktu itu sudah bilang harus
ulang, jadi ada banyak pertanyaan, kita
menganalisis, pertanyaan satu kalau
dijawab akan menimbulkan pertanyaan
kedua gitu lho, jadi enggak bakal tuntas
di satu pertemuan, tapi teman-teman
Mendagri tidak mau mengikuti saran
kita,” kata Setya. (T.5)
2.Wacana Media Detik.com terkait LKPP melalui realitas sosial dan konstruksi realitas
pemberitaan pengadaan barang dan Jasa Pemerintah
Wacana: Kasus pengadaan e-KTP dikarenakan 9 paket pekerjaan yang dijadikan satu
paket pengadaan sehingga menjadi celah korupsi dan kebocoran anggaran Negara
1
2
3
LKPP: Pengadaan
Pemerintah Via Online
hingga Juli 2017 Rp
295 T
Laporan Keuangan
Pemerintah WTP, Apa
yang Dinilai ?
LKPP Umumkan Hasil
Akhir Seleksi CPNS,
25 Orang Dinyatakan
Lolos”
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah terkait
LKPP
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah terkait
LKPP
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah terkait
LKPP
Proses pengadaan Pemerintah tidak
bisa berdiri sendiri. Melainkan
menjadi satu rangkaian dalam lima
siklus manajemen yang berkaitan
yaitu perencanaan, penganggaran,
pengadaan perbendaharaan, dan
laporan/audit. (saling terintegrasi-
kesatu-paduan)
LKPP yang disampaikan ke DPR
melalui BPK , dianggap sudah
memenuhi kriteria yang ditetapkan
Perihal penyampaian hasil integrasi
Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi
Kompetensi Bidang pengadaan CPNS
Teks Judul Berita Tema Mayor Tema Minor (hasil finalisasi teks wacana)
100 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
4 Begini Catatan LKPP
soal Proyek e-KTP
Saat Dipimpin Agus
Rahardjo
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah terkait
LKPP
Kasus pengadaan e-KTP dikarenakan
9 paket pekerjaan yang dijadikan satu
paket pengadaan sehingga menjadi
celah masuknya kesempatan korupsi
sehingga membocorkaan anggaran
Negara (APBN)
101Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Hasil temuan dari rangkaian penelitian terhadap
teks-teks melalui realitas sosial dan tanda-tandanya
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka
hasil analisis teksnya dapat terlihat dari ke 4 (empat
) tabel sebelumnya. Tentunya dari 4 tabel dan 4
judul diatas telah diketemukan apa-apa saja (tanda-
tanda dan simbolisasi) yang hendak diwacanakan
media Detik.com serta diungkapkan. Dari tema
mayor yang telah tertandai sebelumnya bahwa
representasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah
tak akan pernah lepas dari sebuah lembaga
yang bernama: Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dimulai dari
kebijakan-kebijakan serta regulasi-regulasi yang
dikeluarkannya, alhasil LKPP mampu memperoleh
predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) sejak
2004 selalu saja berpredikat WDP (wajar dengan
pengecualian) Dengan demikian seperti mengacu
pada tema-tema minor yang mengikutinya. (lihat
pada tabel 5).
Selanjutnya kedepan inilah yang menjadi fakta-fakta
sosialnya tampaknya LKPP terus mendeklarasikan
melalui agenda media termasuk pada media online
Detik.com bahwa dalam proses pengadaan tidak
bisa berdiri sendiri harus meliputi rangkaian
manajemen yang profesional dalam 5 (lima) siklus
manajemen juga melibatkan lembaga lain dan harus
saling bersinergi serta selalu berkonsolidasi saling
berkomunikasi antar lembaga dan memegang teguh
integritas dan integrasi secara eksternal.
Temuan yang didapatkan peneliti yang terkait
dengan pengadaan LKPP tidak hanya melakukan
pengadaan barang dan jasa saja kepublik akan tetapi
juga melakukan pengadaan dan perekrutan pegawai
melalui keputusan Menteri PAN-RB sudah jelas ini
dikarenakan urgensi kebutuhan LKPP disisi yang
lain tergambar LKPP sedang dan tengah berbenah
dalam meningkatkan kinerja lembaga secara
internal.
Temuan yang lain peneliti melihat keunikan adanya
konflik secara personal dalam konteks komunikasi
antar pribadi (interpersonal) antara Ketua KPK
Bapak Agus Rahardjo dengan Wakil Ketua
DPR Bapak Fahri Hamzah secara pribadi dalam
pemberitaan, yang menariknya hal ini terjadi
dikarenakan asumsi terbongkar nya kasus skandal
mega korupsi e-KTP dan erat dikaitkan nama
Agus Rahardjo ketika menjabat menjadi Ketua
LKPP . Diwacanakan Bapak Agus Rahardjo masih
saja dikait-kaitkan isu pengadaan barang dalam
mega korupsi e-KTP yang dianggap mengetahui
sepenuhnya dibalik skandal project pengadaan
e-KTP tersebut. Yang lebih menarik lagi peneliti
mempunyai temuan yang lebih menarik kembali
yaitu pengadaan barang dan jasa kerap dibalut isu-
isu korupsi. Mengapa demikian tergambar pada
tema minor pada pengadaan e –KTP dikarenakan
kasus pengadaan e-KTP dikarenakan 9 paket
pekerjaan yang dijadikan satu paket pengadaan
sehingga menjadi celah korupsi dan kebocoran
anggaran Negara. Lebih diperparah lagi disinyalir
proses pelelangan pengadaan e-KTP tanpa melalui
proses e–procurement. Adanya bentuk-bentuk
ketidak-adilan permainan persekongkolan antara
pejabat pembuat komitmen dengan perusahaan
pengadaan barang dan jasa kepada Pemerintah
hingga memuluskan pengaturan tender secara
penunjukan langsung tanpa melalui e-procurement
terbukti dipersidangan.
Kesimpulan dan Saran
1. Representasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah tak akan pernah lepas dari Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dalam
pemberitaan pada laman atau kanal internet tentang
pengadaan barang dan jasa di lembaga Pemerintah
jelas, gambaran makna dan simbolisasinya selalu
mengarah kepada lembaga Pemerintah selalu
melakukan tindakan korupsi, terutama dalam lelang
tender dan penggelembungan harga barang dan
jasa. Ketiadaan sistem pengadaan yang akuntabel,
transparan, akurat dan tepat dianggap sebagai
masalah utama dalam terjadinya korupsi terkait
pemberitaan LKPP dalam pengadaan barang dan
jasa.
2. LKPP terus berbenah dan tengah memperbaiki
citra pengadaan barang dan jasa baik secara
internal maupun eksternal terutama melalui
102 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
strategi pengadaan barang dan jasa terintegrasi
oleh sistem on-line. Tergambar jelas LKPP
melakukan hal tersebut demi mendongkrak hasil
transaksi pengadaan yang mencapai bahkan bisa
melebihi 295 Trilyun ditahun 2018. Upaya-upaya
terus diupayakan oleh LKPP dengan sinergi dan
berkonsolidasi kepada lembaga-lembaga Pemerintah
lainnya terkait regulasi atau aturan main pengadaan
barang dan jasa Pemerintah ke masa depannya demi
menyongsong tekad dan cita-cita pengadaan yang
bersih, transparan dan akuntabel. Ini dilakukan
karena kerap yang terjadi dilapangan yaitu :
lemahnya sistem pelaksanaan di lapangan, belum
kuat dan tegasnya aturan payung hukumnya di
Indonesia dan juga kasus korupsi pengadaan barang
dan jasa kerap dikaitkan dengan isu-isu politik yang
tengah hangat didalamnya menuju Pilkada Serentak
2018, bukan profesionalisme dalam pengadaan
barang dan jasa tersebut..
Saran
a. Hendaknya LKPP dalam mensosialisasi tentang
e-Katalog dan lelang online melalui e-tender
tidak hanya ke pihak-pihak Stake-holder Lembaga
Negara saja akan tetapi merambah dunia akademis
lingkungan kampus dan sosialiasi kepada UMKM.
Kurang gencarnya masih terasa dilakukan oleh
berbagai pihak dan terkesan masih setengah hati.
Dalam pemberitaan pihak Pemerintah kurang
berbicara banyak dalam isu komputerisasi atau
jaringan terpasang sistem ini.
b. Kurangnya sosialisasi menjadi hambatan
tersendiri dalam upaya menunjukkan keseriusan
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah) maupun LPSE (Layanan Pengadaan
Secara Elektronik) sebagai lembaga Negara yang
berusaha membangun citra atas perbaikan sistem
pengadaan di lembaga Pemerintah itu sendiri.
c. Pembenahan serius dalam regulasi dan aturan
pengadaan barang dan jasa Negara harus disertai
dengan sikap optimistik dari LKPP (Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)
sebagai bentuk meyakinkan pada kepercayaan publik
akan kemungkinan keberhasilan pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme dalam praktik
pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga
Pemerintahan.
d. Perlu adanya program kegiatan yang dilakukan
LKPP terkait budaya literasi dan literasi media
kepada masyarakat awam dalam upaya mencegah
korupsi di bidang pengadaan serta menghilangkan
103Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
stigma negatif bahwa Negara tidak melakukan
pembiaran justru sebaliknya terus mengawal dan
pendampingan terhadap pengadaan barang dan jasa
yang bersih via LKPP, adanya pembiaran sikap acuh
terhadap citra pengadaan barang dan jasa malah
akan terus menggerus LKPP dimasa mendatang.
Masyarakat perlu diberikan satu kondisi melek
literasi media sehingga mampu mendeteksi apa-apa
yang menjadi permasalahan pengadaan barang dan
jasa dimasa mendatang
Daftar Pustaka
Buku-Buku
Berger, Peter L dan Thomas Luckmann (2012). Tafsir
Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang
Sosiologi Pengetahuan (terjemahan Hasan Basri)
Jakarta: LP3S
Bungin, Burhan (2007). Sosiologi Komunikasi:
Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi
Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana
Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama
KPK, Sinar Grafika, Jakarta
Kriyantono, Rachmat. 2008. Teknik Praktis Riset
Komunikasi, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Moleong, Rexy. 2004. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung: Rosdakarya offset.
Mulyana, Deddy. 2004. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo.
Pope Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi,
Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2003
R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta;
2005
Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta;
Yayasan Obor Indonesia, 2001
Sobur, Alex. 2004. Analisis Teks Media, Cetakan
Ketiga. Bandung: Remaja Rosdakarya
Sobur, Alex. 2009. Semiotika Komunikasi. Bandung:
Remaja Rosdakarya
104 Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
Data berita
“e-Katalog Lokal Bikin Kota Semarang Cepat,”
(tersedia di https://news.detik.com/
b e r i t a / d - 3 5 7 5 0 5 4 / e - k a t a l o g - l o k a l -
b i k i n - k o t a - s e m a r a n g - c e p a t - m a j u ? _
ga=2.33657633.1297462302.1512208483-
1760037944.1501574650 [diunduh 2/12/2017])
“LKPP Umumkan Hasil Akhir Seleksi CPNS,
25 Orang Dinyatakan Lolos” tersedia di
ht tps://f inance.detik.com/berita-ekonomi-
bisn is /d -3736119/ l k pp -u mu m ka n-hasi l -
akhir-seleksi-cpns-25-orang-dinyatakan-
lolos?_ga=2.159961278.2099840325.1512410533-
1760037944.1501574650[diunduh 2/12/2017])
“LKPP: Pengadaan Pemerintah Via Online hingga
Juli 2017 Rp 295 T” tersedia di https://news.
detik.com/berita-jawa-tengah/d-3573665/lkpp-
p e n g a d a a n - p e m e r i n t a h - v i a -
o n l i n e - h i n g g a - j u l i - 2 017 - r p - 2 9 5 - t ? _
ga=2.20117944.1297462302.1512208483-
1760037944.1501574650. [diunduh 1/12/2017]).
“UMKM Diusulkan Bisa Bersaing di
e-Katalog LKPP “ tersedia di https://news.
det ik.com/ber ita-jawa-tengah /d-3571461/
umkm-diusulkan-bisa-bersaing-di-e-katalog-
lkpp?_ga=2.230423452.1297462302.1512208483-
1760037944.1501574650 [diunduh 2/12/2017]).
“LKPP Paparkan Pengaruh Suksesi Politik ke
Pola Pengadaan Barang” tersedia di https://
n e w s . d e t i k . c o m / b e r i t a / d - 3 5 0 8 2 1 4 /
l k p p - p a p a r k a n - p e n g a r u h - s u k s e s i -
p o l i t i k- k e - p o l a - p e n g a d a a n - b a r a n g ?_
ga=2.90960026.1297462302.1512208483-
1760037944.1501574650 [diakses 1/12/2017]).
“Kawal Belanja Asian Games 2018, Kemenpora
Gandeng LKPP,” tersedia di https://news.
detik.com/berita/d-3506741/kawal-belanja-
asian-games-2018-kemenpora-gandeng-
lkpp?_ga=2.193056941.1297462302.1512208483-
1760037944.1501574650 [diakses 3/12/2017).
“Laporan Keuangan Pemerintah WTP, Apa
yang Dinilai?,” tersedia di https://finance.
detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3507970/
laporan-keuangan-pemerintah-wtp-apa-yang-
dinilai?_ga=2.258200714.1297462302.151220848
3-1760037944.1501574650 [diakses 1/11/2017]).
105Iswahyu P. & Agus H. S./ Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam...
“Lelang Frekuensi, Komitmen Operator
Wajib Diawasi,” tersedia di https://inet.detik.
com/telecommunication/d-3455668/lelang-
frekuensi-komitmen-operator-wajib-diawasi?_
ga=2.258193162.1297462302.1512208483-
1760037944.1501574650 [diakses 2/12/2017])
” Begini Catatan LKPP soal Proyek e-KTP Saat
Dipimpin Agus Rahardjo” tersedia di https://
news.det ik.com/ber ita /d-3446578/begini-
catatan-lkpp-soal-proyek-e-ktp-saat-dipimpin-
agus-rahardjo [diakses 2/12/2017]).
“LKPP dan Lembaga Pengadaan Publik
Korsel Tingkatkan Kerja Sama,” tersedia
di https://finance.detik.com/berita-
ekonomi-bisnis/d-3178135/lkpp-dan-lembaga-
pengadaan-publik-korsel-tingkatkan-kerja-
sama?_ga=2.32216510.1297462302.1512208483-
1760037944.1501574650 [diakses 2/12/2017]).
106 Mohammad Noor Islami/ Tanggung Jawab dan Penghargaan Bagi Pejabat...
Agus Hitoma SukmaLahir di Pacitan, Jawa Timur, 22 Agustus 1962. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Institut Bisnis dan Informatika IBI-Kosgoro 1957, Jakarta. Pengampu matakuliah Pengantar Ilmu Humas dan Media Massa, Etika Humas dan Hukum Media , Pengantar Manajemen Bisnis Komunikasi, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Bisnis, Komunikasi, Pengantar Ilmu Politik dan Pemerintahan, Studi Kasus Kehumasan, Hukum Bisnis.
Boy FirmansyahLahir di Jakarta, 8 April 1972. Lulus dari jurusan Teknik Informatika, STMIK Gunadarma (sekarang Universitas Gunadarma) tahun 1996, kemudian melanjutkan S2 dengan jurusan yang sama di STTI Benarif Indonesia (sekarang diakuisisi Universitas Pamulang) dan lulus tahun 2004. Saat ini tercatat sebagai pengajar di IBI Kosgoro 1957, Depok, Jawa Barat.
Dini SafitriUniversitas Negeri Jakarta
Iswahyudi PranawukirLahir di Jakarta, 29 September 1978. Pengajar pada Jurusan Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Institut Bisnis dan Informatika IBI-Kosgoro 1957, Jakarta. Matakuliah yang diampu yaitu Psikologi Komunikasi, Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC), Komunikasi Antar Budaya, Account Executive Management, Brand Equity(Ekuitas Merk), Perencanaan Media Periklanan, Cyber Communication, Pemasaran TV dan Radio,Manajemen Komunikasi Bisnis.
Muhammad Noor IslamiPengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Nur HadiyatiLahir di Batam, 11 Juli 1993, kini sebagai mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, tahun 2016. Pernah mengikuti program magang di Pemerintah Kota Batam (2015), dan sebagai reporter pada Pussat Informasi dan Komunikasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Aktif dalam organisasi mahasiswa, Student
Tentang Penulis
107Tentang Penulis
109Pedoman Penulisan Artikel
Pedoman Penulisan Artikel
Ketentuan UmumSyarat-syarat karangan yang diajukan untuk dimuat adalah sebagai berikut.1. Naskah merupakan karya tulis orisinal yang belum pernah diterbitkan atau sedang dalam proses pengajuan penayangan di media lain.2. Setiap penulis yang namanya tercantum pada naskah berpartisipasi dalam penulisan artikel dan siap bertanggung jawab atas naskah tersebut.3. Naskah tulisan harus mempunyai relevansi dengan bidang pengadaan.4. Teks, ilustrasi, dan informasi pendukung yang termasuk dalam naskah tidak melanggar hak cipta atau hak-hak lain dari siapa pun.5. Redaksi Jurnal Pengadaan menerima tulisan baik dari para pelaku pengadaan maupun dari pihak lain di luar pelaku pengadaan.6. Penulis memberikan hak sepenuhnya kepada Redaksi Jurnal Pengadaan LKPP untuk memproses naskah tersebut, termasuk mempublikasikan, menggunakan, mendistribusikan, mengirimkan, menampilkan, menyimpan, menerjemahkan, mendigitalkan, mereproduksi, dan menyimpan dalam arsip LKPP.7. Setiap naskah yang masuk harus mengikuti pedoman penulisan naskah (sesuai template).
Materi ArtikelSetiap naskah yang kami terima merupakan karya tulis orisinal yang belum pernah diterbitkan atau sedang dalam proses pengajuan penayangan di
media lain. Naskah tersebut dapat berupa tulisan perorangan atau kelompok. Adapun tulisan tersebut merupakan hasil penelitian, survei, atau gagasan/materi yang informatif dan edukatif.Setiap tulisan yang diajukan harus memiliki aspek pandangan penulis yang disertai dengan pembuktian dan acuan pendukung berdasarkan suatu hipotesis (Brotowidjojo dalam Utorodewo dkk.,2010:2). Dalam menyajikan materi, setiap penulis perlu menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran faktual. Penulis dilarang melakukan plagiarisme dan memanipulasi data.
Karya ilmiah ditulis dalam bahasa ilmiah populer yang mudah dipahami oleh khalayak awam. Istilah khusus dapat diberikan penjelasan ringkas agar pembaca mudah memahami isi tulisan. Selain itu, penyusunan gagasan dan informasi harus tetap memerhatikan kepaduan ide secara sistematis dan terstruktur. Panjang tulisan untuk setiap naskah yang dikirim—kecuali atas kesepakatan redaksi—maksimal 29.000 karakter dengan spasi (sekitar4.000 kata). Namun, panjang tulisan tersebut belum termasuk gambar, ilustrasi, bagan, dan tabel. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:a. Judulb. Nama penulis dan alamat penulisc. Abstrak (Indonesia, Inggris)d. Kata Kunci (Indonesia, Inggris)e. Pendahuluan (antara lain latar belakang,
Government, baik di tingkat fakultas maupun universitas.
Utami ReginastiLahir di Jakarta, 7 maret 1996, saat ini masih tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Selain itu juga sebagai staf Bagian Hubungan Masyarakat, Mixlab Event Organizer. Aktif dalam sejumlah organisasi di antaranya sebagai Pengendali Internal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Dipoegoro (2016), Perangkat Muda BEM bidangPengembangan Sumber Daya Manusia BEM Fakultas Hukum Universitas Dipoegoro (2015), dan anggota Unit Pelaksana Kegiatan Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2014).
108 Tentang Penulis
110 Pedoman Penulisan Artikel
perumusan masalah, tujuan)f. Tinjauan Pustakag. Metode Penelitianh. Hasil dan Pembahasani. Kesimpulan dan Saranj. Daftar Pustakak. Lampiran (optional)
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Teks abstrak terdiri atas 90—120 kata dengan ukuran huruf 9 point. Bagian teks ini ditik dalam satu paragraf dan disusun rata kanan-kiri ( justify). Abstrak harus memuat esensi tulisan secara jelas.Kata kunci diletakkan di bawah teks abstrak dan terdiri atas 3—6 kata kunci. Pengurutan secara alfabetis dan dipisahkan dengan tanda titik koma (;) pada setiap pergantian kata kunci. Sementara itu, tanda baca titik dibubuhkan untuk menutup kata kunci terakhir.
Ada dua sistem perujukan untuk mengutip bagian teks dari sumber referensi yang diacu. Pengacuan tersebut berupa rujukan langsung atau tidak langsung. Unsur informasi yang dicantumkan secara berurutan adalah nama belakang penulis, tahun terbit tulisan, dan nomor halaman (dapat disesuaikan dengan cara mengutip). Sistem rujukan yang digunakan adalah sistem langsung (catatan dalam), yaitu sistem perujukan yang menempatkan informasi referensi di dalam tanda kurung dan diletakkan langsung pada bagian yang dikutip (Utorodewo dkk., 2010: 108). Kelengkapan informasi sumber referensi harus dicantumkan di dalam daftar pustaka berdasarkan format APA (The American
Psychological Association).
Penulis dapat mengirimkan naskah (berformat .doc, .docx, atau .rtf) kepada redaksi Jurnal Pengadaan melalui surel ke [email protected] dan [email protected]. Untuk memudahkan menghubungi penulis, semua artikel yang akan diterbitkan harus dilampiri dengan curriculum vitae terbaru dengan alamat dan telepon penulis.
Contoh Penulisan Daftar Pustaka
Buku (satu penulis)Dardjowidjojo, S. (1983). Beberapa Aspek Linguistik Indonesia. Jakarta: Djambatan.
(dua penulis)Dik, S.C. dan Kooij, J.G. (1994). Ilmu Bahasa Umum.Terj. T.W. Kamil. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Universitas Leiden
(lebih dari tiga penulis)Suwadji, et.al. 1992. Sistem Kesinoniman dalam Bahasa Jawa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Buku tanpa nama pengarang, tetapi ditulis atas nama lembagaBadan Standardisasi Nasional. (2015). Senarai Standar Nasional Indonesia-SNI 2015. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional
111Pedoman Penulisan Artikel
JurnalSutiyo, W. (2014). Pengabdian Tiga Dekade untuk Negara dan Bangsa. Jurnal Penerjemahan, 1 (2), 1-19.
ProsidingMuljawan, D. (2003). An Analysis of Potential Systemic Costs in an Islamic Banking System. dalam Prosiding International Conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation and Supervision. (hal. 279-298). Jakarta: Bank Indonesia.
Sumber onlinePutra, Kristian Adi. (2011). “Menyambut Kepunahan Bahasa Lampung: Ironi Bulan Bahasa”. Diunduh dari www.radarlampung.co.id. Diakses pada 18 Oktober 2012 pkl. 15.35.
Skripsi, Tesis, dan DisertasiSugito. (1987). ”Fonologi, Morfologi, dan Morfofonemik Dialek Jakarta-Kampung Tugu”. Skripsi, Depok: Universitas Indonesia.
Media MassaAjidarma, S.N. 2017. ”Keberpihakan Intelektual”. Tempo. 4 Mei