JURNAL DWI MINGGUANaceh.lan.go.id/wp-content/uploads/2020/04/1.2-Jurnal-Dwi... · 2020. 4. 21. · SENAM BERSAMA Januari 2020 Aceh Besar - Seluruh pegawai Puslatbang KHAN mengawali

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara

JURNAL DWI MINGGUAN

%

SEMINAR PUBLIK

2020 Januari

Aceh Besar - Puslatbang KHAN melakukan seminar dalam rangka mendiseminasikan hasil kajian “Implementasi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (UU AP) terkait Pemberantasan Korupsi”. Kegiatan seminar

ini dilaksanakan di ruang Mini Theater Puslatbang KHAN.

Kepala Puslatbang KHAN, Faizal Adriansyah, dalam kata sambutannya menyampaikan

“Filosofi lahirnya UU AP adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam mengambil kebijakan, sehingga tidak ada stagnasi

pembangunan dikarenakan keragu-raguan pejabat pemerintahan dalam membuat kebijakan. UU AP seyogyanya menjadi instrumen agar terhindar dari perbuatan

penyalahgunaan wewenang yang menjadi cikal bakal perbuatan korupsi”.

Peneliti Puslatbang KHAN Rati Sumanti dan Husniati dalam paparannya menyam-paikan bahwa metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu kajian hukum normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap

beberapa putusan pengadilan. Adapun lokus kajian ini yaitu di lingkungan pemerintah pusat (Lembaga Negara, Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga

Non Struktural), Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 17 UU AP sangat erat bersinggungan dengan beberapa Undang-Undang lainnya,

salah satunya pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyebut salah satu unsur tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kewenangan. Kedua konsep tersebut

menimbulkan multitafsir dalam memahaminya apakah masuk dalam ranah pidana atau ranah administrasi. Selanjutnya juga dengan adanya UU AP yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara,

sehingga ada perluasan objek Tata Usaha Negara yang menurut kaidah hukum seharusnya diatur dalam hukum formil yaitu UU No 5 Tahun 1986 jo UU 9 Tahun 2004 tentang PTUN. Adapun rekomendasi terkait hal tersebut perlu dilakukan harmonisasi

peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga tidak menyebabkan lagi

adanya multitafsir dalam memahami penyalahgunaan wewenang.

2020 Januari

Dalam UU AP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi aktor yang sangat berperan dalam hal penentuan ada tidaknya penyalahgunaan wewenang

sehingga perlu adanya aturan yang memperkuat APIP dalam melaksanakan tugasnya. Adapun rekomendasi dalam kajian ini yaitu perlu adanya SOP koordinasi yang lebih teknis antara APIP dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam hal penanganan kasus

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.

AKBP Winardi memaparkan bahwa MOU yang disepakati antara Mendagri,

Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor: 119-49 Tahun 2018, Nomor: B-369/F/Fjp/02/2018, Nomor:B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penguatan Koordinasi antara APIP dan APH merupakan upaya preventif dalam pencegahan

korupsi. Sehingga penindakan yang dilakukan oleh APH merupakan upaya terakhir

dalam pencegahan korupsi.

Ikhwansyah selaku narasumber dari BPKP Aceh menyampaikan bahwa APIP harus

menjadi alat yang mampu mendeteksi secara dini (early warning system) dan memberi peringatan kepada kepala daerah bahwa ada permasalahan yang akan

berpotensi masuk ke ranah pidana.

Adapun Mirdaz Ismail selaku praktisi hukum menyampaikan bahwa "Undang Undang Administrasi Pemerintahan sudah memberikan perlindungan yang cukup

baik terhadap aparatur pemerintahan. Akan tetapi UUAP belum berpengaruh dalam pengurangan tindak pidana korupsi. Sehingga dibutuhkan penguatan

performa institusi yang berkaitan dengan UUAP".

Iskandar dari Badan Kepegawaian Aceh dalam paparannya menyampaikan terkait integritas, pemahaman dan kesadaran PNS serta konsolidasi antar lembaga menjadi

tantangan penegakan sanksi administrasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Hingga tahun 2019 terdapat 34 PNS yang diberhentikan dan 2 PNS diberikan sanksi turun

pangkat terkait sanksi administrasi dan hukuman disiplin.

Penyelenggaraan seminar ini juga mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan Aceh. Antusias peserta juga terlihat melalui pertanyaan dan pendapat yang disampaikan oleh peserta seminar yang berjumlah 130 orang yang berasal dari Unsur APH (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan PTUN), APIP,

Unsur pejabat pemerintahan, Praktisi Hukum, Akademisi, LSM dari seluruh

kabupaten Kota di Aceh, Kamis (30/1).

2020 Januari

AUDIENSI DENGAN KEPALA BPKP PROVINSI ACEH

Banda Aceh - Bidang KHAN melakukan audiensi dengan Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Aceh Bapak Ikhwan Mulyawan mengenai kegiatan Seminar Implementasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkait

pemberantasan korupsi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Januari 2020,

Jumat (24/01).

2020 Januari

AUDIENSI DENGAN WAKAPOLDA ACEH Banda Aceh, Wakapolda Aceh, Brigjen. Pol. Drs. Supriyanto Tarah, MM

menyampaikan apresiasi dan dukungan atas rencana penyelenggaraan Seminar

Hasil Kajian Implementasi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan terkait pemberantasan korupsi yang akan

diselenggarakan oleh Puslatbang KHAN. Faizal Adriansyah selaku Kepala Puslatbang

KHAN menyampaikan bahwa sinergitas Polda Aceh dan Puslatbang KHAN agar terus

diselenggarakan secara berkelanjutan. Turut hadir Kabid. KHAN dan Tim Bidang

KHAN dalam pertemuan yang diselenggarakan di ruang kerja Wakapolda Aceh

tersebut, Selasa (28/01).

2020 Januari

Aceh Besar - Bidang KHAN melakukan rapat finalisasi persiapan

untuk kegiatan seminar Implementasi Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Rabu (29/01).

RAPAT BIDANG KHAN

SENAM BERSAMA

2020 Januari

Aceh Besar - Seluruh pegawai Puslatbang

KHAN mengawali kegiatan dengan senam

pagi bersama. Senam diikuti oleh seluruh

pegawai di lingkungan Puslatbang KHAN

dalam rangka menjaga kesehatan dan

kebugaran pegawai, Jumat (17/01).

2020 Januari

Aceh Besar - Seluruh pegawai Puslatbang KHAN

mengikuti apel Senin pagi. Kegiatan ini dipimpin

oleh Kepala Puslatbang KHAN Ir. Faizal Adrian-

syah, M.Si. Kegiatan ini bertujuan untuk

mengupdate informasi terkait kegiatan lembaga

setiap minggunya, Senin (20/01).

APEL SENIN

2020 Januari

SOSIALISASI PENGISIAN SASARAN KERJA

PEGAWAI (SKP) Aceh Besar - Pegawai Puslatbang KHAN dan seluruh satker Lembaga Administrasi

Negara di daerah mengikuti kegiatan sosialisasi pengisian sasaran kerja pegawai

melalui video conference. Lembaga administrasi negara bekerjasama dengan Badan

Kepegawaian Negara dalam menyelenggarakan kegiatan ini, Selasa (21/01).

2020 Januari

“NONTON BARENG” Aceh Besar - Dalam rangka meningkatkan mental aparatur, Puslatbang KHAN

melakukan NOBAR (Nonton Bareng) dengan seluruh pegawai dan tenaga kontrak

bertempat di Ruang Mini Teater Iskandar Muda, Lantai IV, Gedung B. Kegiatan

nonton bareng ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan antar keluarga besar

Puslatbang KHAN, Jumat (24/1).