Jurnal DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2015

1JURNAL KEGIATANDPRD PROVINSI LAMPUNGEdisi VI/Juni 2015

JURNAL KEGIATANDPRD PROVINSI LAMPUNG


Daftar Isi

Pembangunan Kota BaruDilanjutkan

Pemerintah Provinsi Lampung akan melanjutkanpembangunan Kota Baru Jatiagung, LampungSelatan, setelah ada legalitas tanahnya dari

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Hal. 24

Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar rapatdengar pendapat dengan Dinas Penernakan danKesehatan Hewan dan Majelis Ulama Indonesia(MUI) Provinsi Lampung, Senin (29 Juni 2015).

Diterbitkan OlehSekretariat DPRDProvinsi Lampung

PELINDUNGPimpinan DPRD Provinsi Lampung:H. Dedi Afrizal, S.Kep;H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.;H. Ismet Roni, S.H.;Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.;

H. Pattimura, S.E.

PEMBINASekretaris DPRD Provinsi Lampung:

H. Sutoto, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWABKepala Bagian Perundang-udangan:Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.

PENGARAHKepala Bagian Umum:Grisman Medy Putra, S.P., M.M.Kepala Bagian Persidangan:Zurizal, S.E., M.Si.Kepala Bagian Keuangan:Tina Malinda, S.Sos., M.M.Kepala Bagian Humas & Protokol:

Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSIKasubag Dokumentasi, Informasi,dan Perpustakaan:

Fitri Sisnani, S.Sos.

SEKRETARIS REDAKSINeli Yuniar

ALAMAT REDAKSIGedung DPRD Provinsi LampungJl. Wolter Monginsidi No. 69,Telukbetung, BandarlampungTelepon (0721) 481166;Faksimili (0721) 482166Website:www.dprd-lampungprov.go.id

Hal. 17

Ikuti RUPS Bank Lampung

GUBERNUR Lampung Lampung M. Ridho Ficardomemberikan arahan dalam Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) Tahun Buku 2014 dan RUPS Luar BiasaTahun 2015 PT Bank Pembangunan Daerah Lampung,

Selasa 9/6/2015.

Hal. 20

Bahas Daging Babi dengan DinasPeternakan dan MUI


ejumlah masalah mengemukasetelah Komisi V DPRD ProvisiLampung mengadakan rapat

dengar pendapat (hearing) denganmitra kerjanya selama April hingga Mei2015. “Banyak masalah yang menjadicatatan kami agar selekasnya ditang-ani oleh satker-satker,” kata Sekretaris

Menyorot Kinerja SatkerPemprov

Memasuki triwulan kedua tahun 2015, kinerja Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung masih belum

menunjukkan hasil sesuai harapan. Target kerja rata-rata baru mencapai10 persen, meski seharusnya sudah bisa mencapai 25 persen.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung EllyWahyuni, ketika ditemui di ruangkerjanya, Senin (1/6/2015).

Selain itu, masalah muncul karenakeuangan Pemprov Lampung menga-lami defisit. Dana bagi hasi daripemerintah pusat yang tertuang dalamDana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

S


Alokasi Khusus (DAK) yang diterimatidak sesuai pengajuan.

Politisi Partai Gerindra ini jugamenyayangkan seringnya mutasi peja-bat di Pemerintahan Provinsi Lampung,karena dampaknya mengganggu kinerjadan program kerja SKPD, terutamapegawai eselon III dan IV.

“Akibatnya, banyak kekosonganpejabat eselon III dan IV. Mutasi secarateknis bakal berimbas terhadap pe-kerjaan di satuan kerja yang akhirnyajalan di tempat,” kata dia.

Sementara Sekretaris Komisi IIDPRD Lampung Joko Santoso jugamengkritisi kinerja sejumlah satker dilingkungan Pemprov Lampung yangbelum menunjukkan greget untukrakyat. Misalnya belum ada pening-

katan perekonomian masyarakat se-cara signifikan.

“Pencapaian target dan penerapananggaran instansi yang bergerak disektor perekonomian dan pembang-unan baru mencapai 20 persen. Pem-bangunan yang dilakukan PemprovLampung parsial dan tidak terkoor-dinasi baik,” kata dia.

Dia mencontohkan penggalianpotensi pariwisata yang sebenarnyasangat besar, yang ternyata tidakdikelola baik dan bersinergi. Peme-rintah seharusnya menggarap sektorini tidak bisa sendirian, bukan hanyadikelola oleh Dinas Pariwisata, tapiharus bersinergi dengan masyarakatdan pemangku kepentingan lainnya.

Ia berharap Gubernur Lampung M.

Miswan Rody Joko SantosoElly Wahyuni


Ridho Ficardo lebih mempercepatdinamika pembangunan, menjalankankegiatan sesuai visi misi yang dijan-jikan saat kampanye, dan bergerakdengan mengedepankan sinergi de-ngan semua pemangku kepentingan.

Sedangkan anggota DPRD lainnya,Miswan Rody, menilai selama setahunkepemimpinan M. Ridho-Bakhtiar adakelebihan dan kekurangan yang dira-sakan masyarakat. “Mungkin karenabelum tampak hasilnya. Itu bisa jadipersoalan,” kata Miswan.

Menurut dia, gubernur dan satuankerja belum optimal mengadakangebrakan di masyarakat.Contoh, dana yangsebenarnya sudahditurunkan pemerintahpusat hingga Juni 2015belum ada yang dimulaiproyeknya.

“Jangan bicara ba-gaimana menggali pen-dapatan. Proyek-proyekdari DAU dan DAK tahun2015 saja hingga kini

belum bisa dilaksanakan,” katanya.APBD Lampung yang sudah sem-

bilan bulan berjalan dan disepakatijuga belum dimulai pelaksanaanpembangunannya. “Ini pertanyaan dimasyarakat. Proses lelang proyek saja,misalnya, belum dimulai. Kalau me-nyalahkan sistem informasi di LPSEterdengar agak aneh,” katanya.

Miswan berharap, memasuki tahunkedua kepemimpinan Ridho-Bachtiarhendaknya dapat lebih baik, terutamadalam mengoordinasikan seluruhsatuan kerja. Ia juga meyakini keduanyapunya kemampuan untuk itu. (tim)


artai pendukung danpengusung M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dalam

pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Lampung April 2014 lalu,yaitu Partai Demokrat, menyatakanbertanggung jawab memastikanprogram-program yangdijalankan keduanyaberpihak kepada rakyat.

PD secara tegasmenyatakan terusmengawal, mengoreksi,mengkritisi, danmemberi masukankepada Ridho-Bachtiardalam memimpin danmelaksanakanpembangunan Lampung.

“Kami tidak hanyamendukung, jugamengoreksi, mengkritik,dan memberi saran untukpeningkatan kualitas program-program gubernur dan wakilgubernur,” kata Sekretaris DPD PartaiDemokrat Lampung, Fajrun NajahAhmad, Selasa (2/6/2015).

Menurutnya, Partai Demokrat terusmemberi berbagai masukan untukpenguatan kepada gubernur, melaluianggota Fraksi Partai Demokrat di DPRDProvinsi Lampung. Partai ini optimisitisRidho-Bachtiar mampu memberikanyang terbaik bagi seluruh masyarakat

Lampung. Hanya masyarakat dimintabersabar, karena program-program yangakan dijalankan perlu waktu dan proses.

Partai Demokrat tentunyamemberikan masukan-masukanlangsung kepada Ridho Ficardosebagai Ketua DPD PD Lampung

terkait berbagaipersoalan. Termasukupaya percepatanpelaksanaan programpembangunan.

“Kami sebagaipimpinan partai tetapmembatasi diri tidakmengintervensiberlebihan. Karena yakinsebagai gubernur, PakRidho lebih fahammenjalankan tugasnya,”katanya.

Ia mengingatkanpara pejabat terutama kepala satuankerja di Pemprov Lampung bekerjacepat, tepat, efektif serta komunikatif.Ia menyesalkan masih ada kepalasatker yang sulit berkomunikasi untukdalam program pembangunan.

Partai Demokrat, kata dia, terusmemantau setiap satker dalammendukung program yang digulirkangubernur-wakil gubernur. Partai takmau program-program unggulangubernur tidak maksimal karenakepala satker. (tim)

Partai Demokrat SelaluMemberi Masukan

P

M. Ridho Ficardo


restasi tersebut membuat DPRDProvinsi Lampung tertarik untukmelakukan studi banding sebagai

upaya menggali dan mengembangkanpotensi wisata di Lampung. Karenaitulah, rombongan yang dipimpin WakilKetua DPRD Provinsi Lampung JohanSulaiman mengunjungi wilayah timurIndonesia itu.

“Kunjungan kami ini dapat menjaditolok ukur kami memperbarui program-

Melongok NTB, Tantanganuntuk Lampung

program yang ada dan untukdikembangkan di Lampung,” kata WakilKetua DPRD Lampung Johan Sulaimansaat mengadakan kunjungan kerja dikantor Gubernur NTB, Senin (8/6/2015).

Sejumlah anggota DPRD dipimpinJohan mengadakan kunjungan kerja kedaerah itu, tujuannya perbandingan danmencari masukan untuk program kerjaDPRD Lampung. Salah satu esensikunjungan kerja ini adalah tantangan

Nusa Tenggara Barat (NTB) dijadikan pintu gerbang pariwisata nasional,karena memiliki banyak potensi seperti distinasi pariwisata dengankeindahan alam dan keragamanan budaya yang menyedot perhatian

wisatawan mancanegara. Termasuk, beberapa potensi lainnya, sepertikelautan dan perikanan.

Asisten II Pemprov NTB, Gita Ariadi, saat menerima cinderamata dari Wakil KetuaDPRD Lampung Johan Sulaiman.

P


ombok merupakan sebuah namapulau yang terdapat di Nusa Teng-gara Barat (NTB). Pulau Lombok

yang terletak di sebelah timur Pulau Baliitu menyimpan sejumlah objek wisata yangtak kalah indahnya dengan Pulau Bali. Takheran jika kini berbagai objek wisata diPulau Lombok dapat sejajar dengan tempatwisata di Pulau Bali.

1. Gunung RinjaniGunung Rinjani merupakan gunung

tertinggi kedua di Indonesia setelah

puncak Jayawijaya. Ketinggian GunungRinjani mencapai 3,700 meter. Denganketinggian tersebut butuh waktu sekitar 4-5 hari untuk mencapai puncak Rinjani.

Pastinya akan mejadi petualangan yangseru jika dapat mencapai puncak gunung ini.Ditambah dengan pemandangan alamnyayang mempesona dan luar biasa. Di puncakRinjani terdapat segara anak, yaitu sebuahdanau kawah di puncak gunung.

2. Pura Batu BolongTempat wisata di Pulau Lombok yang

juga terkenal adalah Pura Batu Bolong yangletaknya berdekatan dengan lokasi wisataPantai Senggigi. Dinamakan Pura BatuBolong karena di tempat ini berdiri sebuahpura di atas batu karang besar yang dibawahnya berlubang.

Jadi gambaran umumnya Pura BatuBolong ini seperti Pura Tanah Lot di Bali.

bagi Lampung yang juga memiliki visimisi sama membangun pariwisata.Setelah melongok NTB, munculoptimisme dan sederet rencana untukLampung, kata Johan.

Asisten Ekonomi dan PembangunanNTB, H.L. Gita Ariadi, mengatakandaerahnya sebagai kawasan MICEmemang diharapkan menjadi pintugerbang pariwisata nasional. Beberaparencana program lainnya seperti Agro-eduwisata, technopark, KawasanEkonomi khusus Saleh, Moyo danTambora (Samota) dan terutama rencanapembangunan Global Hub diharapkansebagai langkah kebangkitanperekonomian NTB.

“NTB saat ini gencar memperbaikidan membangun berbagai bidang.Banyak program yang mendapat kucurananggaran dari pemerintah pusat sepertiKEK Mandalika, dan rencanapembangunan Global Hub sebagaipendukung perencanaan Indonesiasebagai poros maritim dunia,” katanya.

Di bidang perikanan sedangdicanangkan blue economy yangmerupakan tantangan pelaku bisnis daninvestasi untuk mengelola potensikelautan dan perikanan yang melimpahlebih bijaksana dengan ikut mendorongpertumbuhan ekonomi dan meningkatkanlapangan pekerjaan tanpa merusaklingkungan. (tim)

Tempat Wisata Terindah di Lombok NTB

L


Pemandangannya lebih dramatis pada saatmatahari terbit di pagi hari atau tenggelam disore hari.

3. Pantai SenggigiWisata Pulau Lombok yang sudah

populer sejak dulu adalah Pantai Senggigi.Pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawandomestik dan mancanegara. Pantai Senggigibisa dikatakan mirip dengan Pantai Kuta Baliyang memiliki bibir pantai yang panjang sertahamparan pasir putih yang luas.

Ombak di pantai Senggigi cukup tenangsehingga sangat cocok untuk kegiatansnoorkling dan berenang. Pengembanganpariwisata di Pantai Senggigi ini sudah bagus,ditandai dengan lengkapnya fasilitas darimulai restoran, hotel, alat transportasi, dll.

4. Taman NarmadaTaman Narmada merupakan taman yang

dibangun oleh Raja Mataram Lombok padatahun 1727 sebagai tempat untuk peristira-hatan para raja dan sebagai tempat pelaksa-

naan upacara resmi kerajaan. Lokasi TamanNarmada di Desa Lembuak atau 10 kilome-ter dari Kota Mataram sebelah timur.

Lokasi ini sekarang menjadi tujuanwisata yang menarik, karena dapat me-nyaksikan taman peninggalan kerajaan danmenikmati keindahan banunan yangmegah. Di lokasi wisata ini juga terdapatsumber mata air yang dipercaya penduduksekitar dapat membuat awet muda.

5. Air Terjun Sendang GileWisata Lombok Air Terjun Sendang

Gile terletak di Desa Senaru atau dikawasan Gunung Rinjani, sekitar 60 kmdari Kota Lombok. Seperti halnya sumberair di Taman Narmada, air di kawasanSendang Gile juga dipercaya berkhasiatmembuat awet muda bagi yang minumdan mandi di lokasi itu.

6. Danau Segara AnakDanau Segara anak sebenarnya men-

jadi bagian yang tak terpisahkan dariGunung Rinjani. Danau Segara anakmemiliki pemandangan yang sangat bagus,yaitu berupa danau yang dikelilingi per-bukitan yang tinggi.

Untuk mencapainya tidaklah mudah,karena diperlukan berjalan kaki selama 9 jam.Medan yang berat dan melelahkan akanterbayarkan saat melihat secara langsungtempat wisata Danau Segara Anak ini.


terletak sekitar 35 km dari Kota Mataram.Hampir sama dengan Pantai Senggigi,

di Pantai Sire kita dapat berenang, snoor-kling, memancing, dan bermain kano.Semua peralatan tersedia di sekitar lokasipantai dengan tarif sewa yang terjangkau.

10. Hutan Monyet PusukHutan Monyet Pusuk ini menjadi

tempat wisata yang ramai dikunjungi saatmusim liburan. Di tempat wisata initerdapat ratusan monyet yang hidup secaraliar. Oleh karena itu apabila berkunjung kedaerah ini harap berhati-hati karenamonyet liar ini sering bermain di jalan dantak jarang pula menyerang pengunjung.

11. Batu LayarMakam Batu layar merupakan sebuah

wisata religi yang terdapat di KecamatanBatulayar, Kabupaten Lombok Barat. LokasiMakam Batu Layar masih berada di kawasanwisata Pantai Senggigi. Menurut masrarakatsetempat di tempat ini terdapat makamseorang tokoh bernama Sayid Duhri Al HaddadAl Hadrami yang berperan dalam penyebaranAgama Islam di Lombok. Masyarakat Lomboksangat menghormati makam ini.

12. Pantai SekotongSatu lagi pantai di Pulau Lombok yang

memiliki pemandangan sangat menawan,yaitu Pantai Sekotong. Meskipun tidaksepopuler Pantai Senggigi, pantai ini tetapmenjadi tujuan wisata yang ramai di Lombok.

Pantai Sekotong beraad di KabupatenLombok Barat. Di kawasan ini sebenarnya adabeberapa pantai yang memiliki pemandanganbagus, namun sebagian belum bernama danbelum terkenal karena lokasinya yangtersembunyi. (dbs)

7. Gili TrawanganDi sekitar Pulau Lombok terdapat 3

buah gili atau pulau kecil yang letaknyasaling berdekatan. Ketiga gili tersebutadalah Gili Air, Gili Meno, dan Gili Tra-wangan. Dari ketiga gili tersebut GiliTrawangan merupakan yang paling banyakdikunjungi wisatawan. Keindahan alamyang ditawarkan dari Gili Trawanganadalah pantai yang putih bersih sertataman lautnya yang sangat indah.

8. Pantai Kuta LombokPantai Kuta di Bali tak diragukan lagi

memiliki keindahan alam yang sangatmenakjubkan. Ternyata, Pantai Kuta tidakhanya di Pulau Bali, di Lombok pun ada pantaiyang bernama Pantai Kuta. Pantai KutaLombok menjadi wisata pantai yang sangatindah dan wajib dikunjungi wisatawan.Lokasinya terdapat di Desa Kuta, MataramNTB. Aktivitas yang dapat dilakukan di PantaiKuta Lombok adalah memancing, menyelam,snoorkling, dan berkuda.

9. Patai SireLombok memiliki banyak sekali wisata

pantai yang memiliki pemandangan alamsangat bagus. Di antara keindahan alamPulau Lombok adalah Pantai Sire yang


ancangan peraturan daerah(raperda) tentang bantuanhukum untuk

masyarakat miskinbakal menjadiregulasi yangdiharapkan dapatmemberikan akseskeadilan (acces tojustice) dankesamaan dihadapan hukum(equality before thelaw) bagi wargamiskin di Lampung.

Penyelenggaraanpemberian bantuanhukum kepadamasyarakat miskinmerupakan amanat UU Nomor 16Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,terutama Pasal 19 ayat (1) dan ayat

Perda Bantuan Hukumuntuk Warga Miskin

(2). Anggota Komisi I DPRD ProvinsiLampung, Mardani Umar, Senin (29/6/

2015), mengatakanraperda tersebut

sudah selesai dibahas ditingkat Komisi danselanjutnya akandisampaikan ke PimpinanDPRD untuk diagendakanrapat paripurnapengesahannya.

Wakil Ketua DPRDProvinsi Lampung JohanSulaiman mengatakansurat dari Ketua Komisi Iterkait rekomendasipengesahan PeraturanDaerah tentang BantuanHukum Bagi Rakyat

Miskin sudah diterima. “Insyaallahbeberapa hari ke depan kamitindaklanjuti dengan menjadwalkanpembahasan berikutnya,” kata dia.

Ia menjelaskan, raperda itu terdiriatas 13 bab dan 28 pasal. Salah satuketentuan yang boleh mendapatkanbantuan hukum atas biaya pemerintahdaerah menurut pasal 1 pada drafraperda yang diusulkan adalahperseorangan atau sekelompok orangyang kondisi sosial ekonominyadikategorikan miskin yang dibuktikandengan surat keterangan. (tim)

R

Johan Sulaiman


akil Gubernur Lampung BachtiarBasri dalam sambutannya me-ngatakan bahwa rapat paripurna

kali ini menjadi istimewa dan merupakanmomentum penting dalam proses penge-lolaan keuangan daerah Pemprov Lampungdemi terwujudnya transparansi dan akun-tabilitas sehingga dapat tercipta good andclean goverment.

“Laporan keuangan Pemerintah Pro-

Pemprov Lampung Raih WTP

vinsi Lampung tahun 2014 telah mendapatproses audit yang mendalam dalambeberapa tahapan. Hasil penilaian dari BPKdengan predikat WTP merupakan hasilkerja keras kita semua yang harus diper-tahankan,” katanya.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri olehAnggota III BPK RI Eddi Mulyadi Soepardi,Kepala BPK Perwakilan Lampung V.M AmbarWahyuni, Forkopimda, serta Kepala SKPD di

DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna penyerahanLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2014, Kamis(11/6/215). Dalam penilaian hasil laporan, Pemerintah Provinsi Lampung

mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BadanPemeriksa Keuangan (BPK) RI.

W


lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.Menurutnya, penyajian laporan keuangan

tersebut telah diupayakan secara optimalsesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (SAP). Dalam PP ini diaturbahwa laporan keuangan harus dilengkapidokumen yang diperlukan (full disclosure)sehingga seluruh permasalahan yang ditemuidapat diidentifikasi untuk perbaikan penge-lolaan keuangan yang akan datang.

“Selain itu, dalam penggunaan ang-garan harus senantiasa mengutamakankepentingan masyarakat, bangsa dannegara, di atas kepentingan pribadi dangolongan,” katanya.

Bachtiar menambahkan bahwa laporankeuangan dan hasilnya berupa opini dariBPK merupakan serangkaian bentuk tang-gung jawab dan hasil kerja keras semuapihak, baik dari SKPD selaku pelaksanaakuntansi dan pelaporan maupun DPRDsebagai pihak yang turut memberikanpengawasan secara aktif.

“Kita sadari bersama, opini WTP yangdiberikan BPK RI kali ini pada hakikatnyamerupakan pencapaian kinerja pengelolakeuangan yang telah kita lakukan bersama

selama ini. Mari kita terus meningkatkanprestasi ini,” ujarnya.

Janganlah dengan diperolehnya WTPini aparat pemprov berpuas dan lupa diri,tetapi harus terus bekerja keras untukmemperbaiki kinerja keuangan besertalaporannya untuk prestasi yang lebih baiklagi ke depannya.

Beberapa langkah yang harus dilaku-kan antara lain penyempurnaan aspekregulasi (peraturan), aspek perencanaan,penganggaran, penatausahaan, dan per-tanggungjawaban.

“WTP ini harus ditindaklanjuti bersamasebagai bentuk tanggung jawab danpenyempurnaan terhadap laporan ke-uangan untuk meningkatkan efektivitas,produktivitas dan akuntabilitas pengelo-laan keuangan pemerintah,” kata mantanBupati Tulangbawang Barat ini. (tim)

Wagub Bachtiar BasriAnggota III BPK RI EddiMulyadi Soepardi


apat paripurna DPRD ProvinsiLampung dengan agenda pe-nyampaian Laporan Keterang-

an Pertanggung Jawaban (LKPJ) KepalaDaerah Lampung Tahun 2014 ber-langsung di ruang rapat DPRD, Rabu(10/6/2015).

Dalam menyampaikan LKPJ, Gu-bernur Lampung M. Ridho Ficardodiwakili Sekretaris Provinsi LampungArinal Djunaidi. Dia mengatakan LKPJdisusun berpedoman Peraturan Peme-rintah (PP) No. 3 Tahun 2007 tentangLaporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah kepada pemerintah, LKPJKepala Daerah kepada DPRD, danInformasi LPPD kepada masyarakat,seperti yang telah dilaksanakan tahunsebelumnya.

LKPJ Tahun 2014 memiliki ruanglingkup desentralisasi (25 urusan wajibdan 8 urusan pilihan), Tugas Pem-bantuan dan Tugas Umum Peme-rintahan, yang secara operasionaltelah dilaksanakan oleh Satuan KerjaPerangkat Daerah dalam kurun waktu1 tahun berdasarkan RPJMD ProvinsiLampung Tahun 2009-2014. Dan Ren-cana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Provinsi Lampung Tahun 2014 sertaAPBD Tahun Anggaran 2014.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lam-pung Tahun 2014 ini memuat arahkebijakan umum pemerintahan daerah

yaitu visi, misi, strategi, kebijakan danprioritas daerah. Pengelolaan ke-uangan daerah secara makro yangterdiri dari pendapatan daerah yangmeliputi intensifikasi dan eksten-sifikasi, target dan realisasi pen-dapatan asli daerah serta belanjadaerah. Belanja daerah meliputikebijakan umum anggaran, target, danrealisasi anggaran pendapatan danbelanja daerah.

Gubernur berharap DPRD dapatmembahas secara intensif LKPJ ter-sebut sehingga dapat memberikanrekomendasi untuk perbaikan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerahke depan. “Makin cepat pembahasanLKPJ ini, makin baik karena ber-pengaruh pada pelaksanakan peme-rintahan dan pembangunan tahunberikutnya,” katanya.

Hadir dalam rapat itu para asisten,tenaga ahli, kepala dinas/badan,kepala biro Setdaprov Lampung, be-serta jajaran eselon III. (tim)

Gubernur SampaikanLKPJ Tahun 2014

R


ebenarnya, tak ada ketentuanrapat paripurna harus kuorum.Namun, ia mengharapkan

tingkat kehadiran wakil rakyat bisamaksimal. Anggota yang tidak hadirbukan berarti mangkir, karena adatugas lain di luar, seperti peninjauanlapangan.

“Kami sudah berupaya agartingkat kehadiran anggota bisatinggi. Tapi, banyak agenda yang

Tidak Hadir Bukan BerartiMangkir

harus mereka kerjakan. Contohnya,ada yang terlibat panitia kerja, danlaporan kerja pertanggungjawaban,ada juga anggota sedang konsultasipublik di Way Dadi,” katanya.

Dedi setuju jika persoalanketidakhadiran harus diteliti lagi, danada sanksi tegas bagi yang memangsengaja tidak hadir. Ia pun berjanjimengenakan sanksi bagi anggotayang kerap mangkir rapat paripurna.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal menanggapi masalahketidakhadiran anggotanya mengikuti rapat paripurna pada 10 Juni

2014 dengan agenda pembahasan LKPJ Tahun 2014.

S


Sanksi bisa berupa teguran hinggalaporan kepada pimpinan fraksi.

“Sanksinya disesuaikan tatatertib, lihat dahulu berapa kali takikut paripurna, dan apa alasannyatidak hadir. Sanksi yang pertamateguran secara lisan.Kemudian, tegurantertulis pertama,kedua, dan ketiga.Bisa sampai memberilaporan kepadapemimpin fraksi dipartainya,” katanyamenjelaskan, Kamis(11/6/2015).

Dalam rapatparipurna tanggal 10Juni 2015, justrumasalahnyaketidakhadirananggota Dewankarena ketidakhadiran GubernurLampung M. Ridho Ficardo. Sejumlahanggota menyayangkanketidakhadirannya dalampenyampaian Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPj) tahunanggaran 2014. Paripurna LKPj yangberlangsung Rabu (10/6) pukul 10.00WIB di Gedung DPRD setempat,Pemerintah Provinsi Lampungdiwakili Sekretaris Daerah ArinalDjunaidi.

Menurut anggota DPRD MiswanRodi, penyampaian LKPj iniseharusnya dibacakan oleh GubernurLampung, atau setidaknya oleh wakilgubernur. Sebab, keduanya yang

paling bertanggungjawab dalampenggunaan anggaran. “Bisa sajadiwakili asalkan dia (gubernur)memang harus ada pekerjaan yangmendesak untuk membangunLampung.,” kata dia.

Thaib Huseindari Fraksi Golkarmenyarankan rapatparipurna LKPjditunda sampaigubernur bisa hadir.Anggota lain,Noverisman Subingmengatakan, bisasaja perwakilan dariPemprov Lampungdihadiri sekretarisdaerah. Sebab,sesuai perjanjianpada paripurna lalu,jika gubernur

berhalangan bisa diwakili sekdadengan membawa mandat langsungdari gubernur.

“Sekda bisa mewakili karena diapejabat tertinggi struktural di PemdaLampung. Kalau yang hadir di bawahsekda baru kita tunda,” katanya.

Saat rapat, Sekretaris DaerahProvinsi Lampung Arinal Djunaidimengatakan, ketidakhadirangubernur karena ada agenda diJakarta dan saat ini menuju Kota Solountuk menghadiri pernikahan puteraPresiden Jokowi. “Kalau Pak Wagubmendampingi Menteri Perhubunganmengunjungi PT Bukit Asam,”lanjutnya. (tim)

Dedi Afrizal


emerintah ProvinsiLampung akanmelanjutkan

pembangunan Kota BaruJatiagung, LampungSelatan, setelah adalegalitas tanahnya dariKementerian Kehutanandan Lingkungan Hidup.Catatan tambahan,rencana itu diteruskan jikalarangan membangunperkantoran dari PresidenJoko Widodo dicabut.

Wakil GubernurLampung Bachtiar Basri, Kamis (11/6/2015), mengatakan rencana memangharus dilanjutkan karena di sana sudahada gedung rumah sakit yang sudahhampir siap pakai. Padahal, Lampungtermasuk daerah yang masih kekuranganrumah sakit.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, DediAfrizal, juga mengatakan sudahberkordinasi dengan Pemprov terkaitpembangunan rumah sakit di Jatiagungyang kini sudah mencapai 70 persen.Lagi pula pembangunan kota baruselayaknya memang dilanjutkan, bilatidak akan menimbulkan tanggapanmiring dari masyarakat terhadapkepemimpinan Ridho-Bachtiar.

“Kita tidak harapkan hal itu terjadi,karena itu DPRD terus menyokong untukmelanjutkan pembangunan kota baru.

Pembangunan Kota BaruDilanjutkan

Jangan sampai ada anggapan kitamenelantarkan yang sudah ada di lokasikota baru. Kalau tidak dilanjutkanbangunan yang ada bisa rusak mubazir,”katanya.

Dalam pembahasan APBDsebelumnya DPRD Provinsi Lampung taksetuju bila perkantoran kota baru tidakdianggarkan untuk pembangunan danperawatan gedung. Menurut anggotaKomisi IV Watoni Nurdin, seharusnyapemprov tetap menganggarkan danapembangunan kota baru pada tahun ini.

“Sebab tahun lalu sudahmenganggarkan dana besar untukinfrastruktur dan kini sebagian sudahberupa bangunan dan jalan. Nah,pembangunannya harus dilanjutkan. Jadi,tak ada alasan untuk tidak menganggarkanpada tahun ini,” katanya. (tim)

P


omisi I DPRD Lampung seriusmembahas Rencana PeraturanDaerah (Raperda) TV Kabel. Re-

gulasi ini diperlukan untuk perlindunganpengusaha TV kabel supaya bisa bero-perasi resmi dan terdaftar. Jika sudah jadiperda, pemutaran siaran bisa diatur agartidak melanggar norma dan koridor susilayang berlaku di masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD ProvinsiLampung Bambang Suryadi, usai rapatdengar pendapat (hearing) bersama KPIDdan Diskominfo Pemprov Lampung, Senin(29/6/2015), menjelaskan jika raperdadisahkan bisa dijadikan acuan meng-hasilkan PAD. Alasannya, pengusaha TVkabel akan mengurus izin untuk men-jalankan usahanya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung,Ririn Kuswantari menambahkan raperda inis e b e n a r n y awarisan DPRDperiode lalu.Dan kini adabeberapa poinyang harus di-ubah karenausulan Pem-prov Lampunghanya sedikit.Seperti judul-nya harus di-ubah karenaterlalu sempit.

Perda ini

Komisi I Bahas Perda tentangTV Kabel

harus disahkan demi kepentingan ma-syarakat. TV Kabel satu bagian besarpenyiaran daerah, yang perlu diatur tidakhanya itu, tapi juga TV jaringan, TVberlanganan, dan lainnya, kata dia. DPRDmenargetkan aturan tersebut selesaidalam satu bulan, dan bulan Agustusdiparipurnakan menjadi perda.

Ketua Komisi Penyiaran IndonesiaDaerah (KPID) Lampung, Tamri Husaeni,mengatakan, perda ini dapat menjadi acuanbagi pengusaha TV kabel untuk memulaiusahanya. Sebab, banyak perusahaan TVkabel yang mengajukan izin RekomendasiKelayakan (RK) ke KPID Lampung.

Setelah disahkan, seluruh aturandidalamnya mulai berlaku, utamanyapengenaan sanksi jika ditemukan adanyapengusaha TV kabel beroperasi tanpa izin.(tim)

K


eluhan warga Kecamatan Sidomulyodan Candipuro, Lampung Selatanditanggapi Anggota DPRD Provinsi

Lampung dari daerah pemilihan tersebut,Antoni Iman. Kerusakan jalan di bawahpengawasan provinsi itu telah menyulitkanaktivitas masyarakat sehari-harinya.

Antoni Imam meminta pemerintahprovinsi segera bertindak, terutama aksesjalan dari Kotadalam hingga Candipuro,yang merupakan jalur alternatif menujuKabupaten Lampung Timur.

Kerusakan jalan di Sidoasri, Candipuropun hingga kini belum mendapat responsdari pemprov. “Saya sudah sampaikanpersoalan ini ke instansi berwenang, tapibelum ada tanggapan. Karena itu, sayasampaikan lagi,” katanya, Kamis (11/6/2015).

Antoni Imam memahami pemprov masihkesulitan menanganinya karena keterbatasananggaran. Kerusakan jalan di Lampungterbilang besar, sedangkan alokasi anggaranperbaikan dan pemeliharannya terbatas. Tapi,di lain sisi kebutuhan masyarakat menikmatiinfrastruktur sehat sudah harus segeradijawab.

Sebelumnya, warga mengeluhkankerusakan jalan provinsi penghubungantara Kabupaten Lampung Selatan danLampung Timur, di Desa Beringin Kencana,Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan.Salah satu gorong-gorong di ruas jalan ituambrol dan terpaksa dipasangi balok-balokkayu agar kendaraan dapat tetap melintas.

“Saat ini warga setempat sudah mem-buat jembatan darurat, agar kendaraan yanghendak menuju arah Kabupaten LampungTimur atau sebaliknya, dapat melintasi ruas

Kerusakan Jalan Sulitkan Hidup Warga

jalan itu,” jelas Kepala Desa BeringinKencana, Sutanto.

Jalan tersebut, kata dia, saat ini hanyamampu dilintasi kendaraan dari satu arah,mengingat pada titik jalan selebar sekitar8 meter itu, lebih dari separuhnya dalamkondisi rusak berat.

“Terpaksa jalan hanya bisa dilintasisatu arah, karena bila dipaksa lewat untukdua arah, dikhawatirkan kendaraan akanambles,” ujar Sutanto.

Pada malam hari, jalan utama yangmenjadi urat nadi transportasi jalur daratdi lokasi itu, tidak terdapat lampu pe-nerangan jalan, sehingga dikhawatirkanberisiko rawan terjadi kecelakaan.

“Jangankan lampu, rambu-rambu ataupetugas saja tidak ada, sehingga wargaberinisiatif memasang balok-balok kayu. Inipun harus ekstra hati-hati melewati jalanitu,” kata Sutanto, seperti dilansir Jurnal-sumatra.

Kariman (51), warga setempat ber-harap pihak terkait dapat segera mem-perbaiki jalan tersebut supaya jalurtransportasi di daerah itu dapat lancar dantidak terganggu lantaran jalan rusak. (tim)

K


apat dihadiri oleh seluruh direksiBank Lampung, anggota DPRDProvinsi Lampung, Wakil Wali

Kota Bandarlampung Thobroni Harun,perwakilan kabupaten/kota se-ProvinsiLampung, dan Deputi KomisionerPengawas Perbankan IV OJK HeruKristiana.

Dalam arahannya, Gubernurmengatakan untuk mewujudkan BankPembangunan Daerah (BPD) sebagaiagent of regional development terhadapperekonomian di daerah, Pemprov danBank Lampung terus memperkuat danmenciptakan daya saing tinggi yang

Ikuti RUPS Bank Lampung

berkontribusi signifikan bagipertumbuhan dan pemerataan ekonomisecara berkelanjutan.

Menurut Ridho melalui programtransformasi BPD tersebut diharapkan 10tahun ke depan menjadi tuan rumahdengan aset pertumbuhan mencapai 20%per tahun. Dengan diberlakukannyaMasyarakat Ekonomi Asean (MEA) diakhir tahun ini, BPD dihadapkan pada 3tantangan, yaitu permodalan,pendalaman pasar, dan konsolidasiperbankan.

Guna mengantisipasi hal tersebut,BPD harus bersinergi untuk

GUBERNUR Lampung Lampung M. Ridho Ficardo memberikanarahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku

2014 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank PembangunanDaerah Lampung, Selasa 9/6/2015.

R


meningkatkan daya saing di sektorpembiayaan infrastruktur, mengingatpembangunan infrastruktur telah bergulir,kata Gubernur. Meskipun BPD belumdapat berperan banyak karena nilaiproyeknya sangat besar, ke depan BPDdapat berkontribusi besar, kuat, danlincah menangkap peluang.

Oleh karena itu, diperlukanpenguatan permodalan secara organikdan anorganik secara bertahap, antaralain melalui kesiapan infrastruktur dansumber daya manusia serta deviden payout pada kisaran 30 persen.

Ridho juga mengatakan transformasiBPD pada saat ini merupakan momentumyang tepat, dengan memperhatikankondisi kinerja keuangan BPD secaraagregat relatif lebih baik. Meskipundemikian prinsip kehati-hatian dalam

pelaksanaan tranformasi tetap dipantausecara cermat, khususnya pengaruhfaktor-faktor eksternal yang tidak dapatdiperkirakan dan mampu menjadipenghambat yang serius.

Dengan demikian kita semuaberkomitmen untuk dapat berkontribusidalam mewujudkan tercapainyatransformasi Bank Lampung agar mampuberkompetisi dalam menghadapipersaingan bisnis, ujarnya. (tim)


arga mengeluhkan penarikanuang jaminan sebesar Rp360ribu per kantong darah oleh Unit

Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMIBandarlampung, termasuk kepada pesertaBPJS yang membutuhkan darah.

Setelah diadakan penelitian, Komisi VProvinsi DPRD Lampung menyimpulkankasus itu terjadi karena kurangnyapemahaman dan komunikasi pihak PMIkepada masyarakat. Pihak BPJS dan PMI punkurang menyosialisasikannya, sehinggaberbuah keluhan.

Dalam rapat dengar pendapat KomisiV DPRD Lampung dengan Palang MerahIndonesia (PMI) dan Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Lampung,(22/6/2015), terungkap bahwa syaratpengambilan darah di PMI harus meng-gunakan surat elegalitas pasien (SEP) darirumah sakit yang merawatnya. Hal ini yangbelum banyak diketahui masyarakat.

Anggota Komisi V Tulus Purnomomengatakan masalah ter-sebut bisa diselesaikan,jika masyarakat menge-tahui syarat pengambilandarah di PMI harus meng-gunakan SEP. “Kami jugabaru tahu kalau PMI se-bagai lembaga sukarelayang bertugas menye-diakan darah, ternyata takdapat anggaran dari pe-merintah. Wajar sajamereka menarik Rp360

Komisi V Bahas Darah denganPMI dan BPJS

ribu untuk biaya operasional, baik darimasyarakat maupun melalui BPJS,” kataTulus.

Akhirnya dalam rapat tersebutmenyepakati bahwa setiap peserta BPJSdapat langsung mendapatkan SEP darirumah sakit yang merawatnya, sehinggapeserta BPJS bisa langsung mendapatkandarah tanpa harus menyerahkan uangjaminan, karena akan dibayar oleh BPJS.

“PMI memang bisa mengeluarkandarah setelah ada pembayaran Rp360 ribu.Tapi, kini peserta BPJS tak perlu lagimembayar, PMI nanti dapat mengklaim danmendapat pembayaran dari BPJS melaluirumah sakit bersangkutan, dengan catatanpasien membawa SEP,” katanya.

Tulus Purnomo menuturkan untukmengatasi kekhawatiran pasien miskin,DPRD mengupayakan anggaran untukpembiayaan darah gratis. Jika ini terwujud,pasien akan mendapatkan bantuan satusampai dua kantung darah. (tim)

W


nggaran yang serba terbatas untukpengerjaan perbaikan irigasi men-jadi kendala peningkatan pro-

duktivitas pertanian atau aktivitas masya-rakat lainnya. Padahal, Provinsi Lampungdijadikan salah satu tempat swasembadapangan dan lumbung padi nasional.

Karena itu, menurut Ketua Komisi IVDPRD Lampung, Imer Darius, yang bermitradengan Dinas Pemukiman dan Pengairan,pihaknya menyadari perlu terobosan lainmengatasi kendala itu. Pengerjaan untukperbaikan irigasi sendiri sedang dalamproses lelang.

“Dananya tahun ini memang minim,kemungkinan untuk wilayah yang mem-butuhkan irigasi namun belum dapatterpenuhi, diupayakan dengan cara mem-buat embung atau sumur bor,” kata Imer,Sabtu (27 Juni 2015).

Kementerian Pertanian sudah menarget-kan mempercepat pencapaian swasembada

Perlu Terobosan Cari DanaPerbaikan Irigasi

pangan. Salah satunya peningkatan tambahanproduksi padi pada 2015 sebesar 11,25 jutaton dari realisasi 2014. Tindak lanjut upayapercepatan tersebut, dilakukan pencanangangerakan perbaikan irigasi.

Dan tahun ini, Pemprov Lampung padatahap awal menganggarkan Rp8,5 miliaruntuk perbaikan irigasi. Yakni rehabilitasiatau pemeliharaan jaringan irigasi di WayKetibung, Lampung Selatan, yang di-anggarkan Rp3,5 miliar. Lalu rehabilitasiatau pemeliharaan jaringan irigasi di WaySulan, Lamsel, Rp3,65 miliar.

Sementara alokasi dana Rp1,38 miliardigunakan untuk penyusunan DED (detailengineering design), survei, pengawasanpembangunan, optimasi konstruksi, danlainnya. Di 2014, total alokasi anggaranuntuk pembangunan irigasi mencapaiRp43,3 miliar. Pembangunan dilakukan dibeberapa kabupaten. Seperti Pesawaran,Lampung Selatan, dan Lampung Barat. (tim)

A


omisi II DPRD Provinsi Lampungmenggelar rapat dengar pendapatdengan Dinas Penernakan dan

Kesehatan Hewan dan Majelis Ulama In-donesia (MUI) Provinsi Lampung, Senin (29Juni 2015).

Rapat dengar pendapat tersebutterkait dengan rencana Dinas Peternakanuntuk menyusun peraturan daerah yangmengarah untuk melegalkan peredarandaging babi hutan (celeng). Sebab, be-berapa tahun terakhir daging celeng (babihutan) banyak beredar di Provinsi Lampunghingga daerah ini disebut tempat transitsekaligus pemasok ke provinsi lainnya.

Masyarakat yang mayoritas Muslimpun prihatin dan meminta pemerintah turuntangan mengatasinya. Namun, rencanayang ditawarkan instansi terkait dianggaptidak pas, bahkan kontroversial.

Gagasan dari Dinas Peternakan dan

Bahas Daging Babi dengan DinasPeternakan dan MUI

Kesehatan Hewan (Disnakeswan) ProvinsiLampung yang ingin melegalkan peredarandaging ini mendapat tanggapan negatifdari masyarakat. “Gagasan legalisasidaging celeng mendapat reaksi darimasyarakat, dan umumnya menolak,” kataSekretaris Komisi II DPRD Lampung JokoSantoso.

Joko berpendapat Disnakeswan se-baiknya tak perlu lagi mengeluarkanregulasi, karena sudah ada aturan yanglebih tinggi mengatur peredaran dagingceleng. Majelis Ulama Indonesia (MUI)juga sudah membuat aturannya.

Apalagi Provinsi Lampung merupakanwilayah transit, dikhawatirkan aturan barumenyebabkan peredarannya malah me-luas, dan bisa jadi ke provinsi lain. “Kitaikuti saja aturan pemerintah pusat,”ujarnya. Sebaiknya Lampung tak perlu adaaturan tambahan, karena sudah ada Balai

K


Karantina Hewan yang bertugas me-ngawasi dan memeriksa peredarannya.

Anggota Komisi II DPRD LampungAkhmadi Sumaryanto menambahkan, jikarencana pembuatan perda itu dilanjutkanhingga disahkan, bakal menimbulkanbanyak mudarat. Peredaran daging celengsaat belum dilegalkan saja saat ini sudahbanyak disalahgunakan oknum tidakbertanggung jawab.

Ia khawatir jika dilegalkan pasokandaging celeng akan melampaui stok dagingsapi. Akibatnya, ada oknum-oknum pe-dagang atau penjual tak bertanggungjawab yang memanfaatkannya.

“Ini akan menjadi peluang bagi me-reka, misalnya mencampurnya dengandaging sapi dan menjualnya ke masyarakat.Masih barang ilegal saja sudah banyakberedar, apalagi dilegalkan,” kata Akhmadi.

Komisi II, kata dia, tidak akan me-nyetuji rencana ini apalagi ini menyangkutkepentingan penduduk Indonesia, termasukLampung, mayoritas muslim. “Kalau dagingbabi bisa dijual secara bebas, saya tidaksetuju,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PeternakanProvinsi Lampung Desi D. Romas me-ngatakan rencana legalisasi distribusidaging babbi sudah dibahas pada rakornasKemenkeswas beberapa waktu lalu. Hal itudilakukan lantaran ada sebagian masya-rakat yang mengonsumsi daging tersebut.

Legalisasi pendistribusian itu ber-tujuan untuk mengetahui seberapa banyaktingkat konsumsi daging dan untuk me-ngontrolnya. “Nah, itu kan jelas memangperedarannya tingkat provinsi. Untuk itu,kemarin waktu di rakor, ada juga pem-bicaraan yang mengarah ke sana. Tinggalmenunggu peraturan pemerintah saja,”

kata dia, Jumat (5/6/2015).Sementara itu Balai Karantina Per-

tanian Kelas I Bandarlampung selamaTahun 2015 telah mengamankan sebanyak17.885 kilogram (17,88 ton) daging celengtanpa dilengkapi dokumen dari daerah asaldan tujuan.

Pendistribusian daging babi ilegalrata-rata berasal dari Sumatera Selatan,Belitang OKU, Jambi, dan Bengkulu. Dagingtersebut biasanya diangkut dengan ang-kutan penumpang dan dicampur denganbarang non pertanian.

Data statistik dari Badan KarantinaPertanian tahun 2013, volume yang berhasilditangani Karantina mencapai 11.848 kgdengan frekuensi 11 kali tangkapan selamasatu tahun. Adapun pada tahun 2014 daritercatat volume yang berhasil ditanganimencapai 30.786 kg dengan frekuensi 16kali tangkapan atau kurang lebih sudah200% dari volume 2013. (tim)


ada tanggal 15 Juni 2015 BalaiKarantina Pertanian Kelas IBandarlampung Wilayah Kerja

Pelabuhan Bakauheni mengamankansebanyak 500 kilogram dagingceleng tanpa dokumen di dermaga 1Pelabuhan Bakauheni LampungSelatan.

Menurut Penyidik BKP WilayahKerja Bakauheni Buyung Hadiyanto,penangkapan penyeludup dagingceleng tanpa dokumen tersebutdilakukan dalam rangka operasiKepatuhan Jelang Ramadhan yangtelah diinstruksikan oleh BadanKarantina Pertanian (Barantan)Kementerian Pertanian.

“Kami dari Balai KarantinaPertanian Kementerian Pertaniantelah diinstruksikan untuk melakukanrazia rutin jelang bulan Ramadhanuntuk meminimalisir penyelundupandaging celeng ilegal,” ujar BuyungHadiyanto.

Menurutnya BKP WilkerPelabuhan Bakauheni mengamankan500 kg daging celeng tersebut dariBus Medan Jaya asal Medan,Sumatera Utara tujuan Jakartadengan warna merah kombinasibernomor polisi BK 7614 DJ. Saatdiperiksa ditemukan

100 plastik yang diletakan dalamdua koli (karung) yang di dalamnyaberisi daging celeng dalam ukuran 5kilogram tiap plastiknya.

Amankan 500 Kg Daging Celeng

“Kami sudah mengikuti bustersebut dari wilayah KecamatanPalas namun bus sempat berhenti dirumah makan di Bakauheni dan baruberhasil kita amankan di pelabuhanBakauheni,” ujarnya.

Buyung mengungkapkan secarakhusus kementerian pertanian telahmenginstruksikan untuk memperketatperedaran daging dari Sumatera yangakan dibawa ke Pulau Jawakhususnya daging celeng karenadikuatirkan peredaran daging celengdi Pulau Jawa akan disalahgunakan.Secara khusus bahkan ditengaraidaging celeng tersebut dikuatirkanakan disalahgunakan untukpembuatan makanan jenis kornetbakso, sosis, dendeng atau bahkandijual di pasar umum dengan caradioplos dengan daging sapi.

“Berdasarkan pengakuan sangsopir berinisial L daging celeng milikseseorang berinisial N tersebut akandibawa dari daerah Lahat SumateraSelatan tujuan Kampung RambutanJakarta Timur kepada seseorang yangtelah memesan daging celengtersebut,”terang Buyung Hadiyanto. (tim)

P


ejabat daerah masih banyak yangbelum taat dan proaktifmelaporkan harta kekayaannya,

yang seharusnya dilakukan sebelumhingga sesudah masa jabatannya.Ketaatan ini akan memperlihatkan sejauhmana komitmennya sebagai abdi negaradan masyarakat, bukanabdi diri sendiri.

Dulu pelaporan hartakekayaan anggota dewandilakukan bekerjasamadengan KPU, sedangkanpejabat daerah denganinspektorat. “Tampaknyaaturan ini tidak berjalan,kalau pun ada berjalantidak lama dan hanyakontemporer karena adadesakan, misalnya,” kataanggota DPRD LampungToni Eka Chandra, Rabu(24 / 6 / 2015).

Toni melihat bahwaketaatan pelaporan kekayaan parapejabat ini sebagai salah satu upayamemerangi korupsi, terutama tindakanpencegahannya. Andai pejabat maumemelopori ketaatannya, tidak hanyamemberi teladan kepada masyarakat,tapi pejabat lainnya. Nantinya berefeksanksi sosial.

Bagi pengamat, kondisi semacam inimenjadi bukti lemahnya kesadaranpejabat sebagai pejabat publik. Selainitu, membuktikan kurang baiknya

Pejabat Harus Taat LaporkanHarta Kekayaan

implementasi aturan yang ada danlemahnya peran lembaga yang berkaitandengan masalah ini.

“Aturan yang ada lemah, tidakmengikat sehingga diabaikan oleh parapejabat. Padahal, sebagai pejabat publikharusnya memberikan teladan dan ikut

berkomitmen dalampemberantasan korupsi.Pelaporan hasil kekayaansalah satu antisipasipraktik korupsi,” kataakademisi UniversitasLampung DedyHermawan.

Efek lainnyapelaporan ini, pejabatpublik dapat selamat darijerat pidana. Namun,memang akanmembahayakan jika hartayang dilaporkan tidakjelas perolehannya.Karena itu, ada nilai

kejujuran dalam pelaporan tersebut.’’Saat ini modus untuk mendapatkankekayaan secara tidak wajar sangatberagam,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Lampung Sudarno Eddimenyatakan, aparatur sipil negara wajibmelaporkan laporan harta kekayaan.“Tapi, kalau laporan harta kekayaanaparatur sipil negara untuk PNS golonganIII-V saja,” kata dia. (tim)

P

Toni Eka Chandra


engketa antara Peme-rintah Kabupaten Tu-langbawang dan PT

Bangun Nusa Indah Lampung(BNIL) tentang lahan yangkini menjadi perkebunantebu, terus berlanjut. Pemkabberkukuh kebijakannya takbisa diubah, pencabutanlahan tetap berlaku. Semen-tara perusahaan menggugatke Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN).

Sekretaris Komisi I DPRDProvinsi Lampung Bambang Suryadi pri-hatin dengan kondisi ini. Ia beralasanbudidaya tebu di Lampung menghasilkanproduksi yang sangat bagus, karenakandungan dan tekstur tanahnya men-dukung. Kasus yang terjadi antara PT BNILdan Pemkab Tulangbawang harus dilurus-kan, karena bisa berdampak terhadapkepentingan lebih luas.

Semua komponen harus dilibatkan baikunsur pesanan, usaha, dan apabila itu murniada salah satu kesalahan, harus diluruskan.“Kita tetap pantau masalah ini, bukankarena melihat perusahaannya, tapi kamimelihat berkaitan iklim perusahaan tebu diLampung yang kini memiliki investasi yangbagus,” kata dia, Kamis (11/6/2015).

Komisi I DPRD Lampung sudah me-nyurati Kementerian Dalam Negeri terkaitkonflik itu. Hasil kajian komisi inimendapati Pemkab Tulangbawang tetap

Meluruskan Sengketa LahanPerkebunan

pada keputusannya.Saat rapat, perwakilan

Pemkab Tuba yang datangAsisten I dan kabag hukum.Mereka menyatakan tetappada keputusan dan tak akanmencabut surat penuntupanitu.

“Tak ada ruang lagiuntuk mencabut surat HGUyamg sudah dikeluarkanBupati Tulangbawang,” katadia. DPRD Lampung hanyabisa memediasi masalah

tersebut, dan berupaya mengirimkan suratkepada Kementerian Dalam Negeri.

“Kita teruskan karena yang kita lihatadalah pemerintah pusat menargetkantahun 2018 swasembada gula harus cukupdan tidak terlambat, dan untuk itu kepadapihak-pihak diberi kemudahan yangmengurus perkebunan tebu,” kata dia.

Selain itu, pemerintah pusat ini sudahmenganggarkan swasembada gula sebesarRp3 triliunan. Jadi upaya pemerintah pusat

S

Hanan Razak


jangan sampai terkendala hanya karenakepentingan individu semata.

Komisi I juga menilai izin usaha PT BNILsudah sesuai dengan aturan. Hasil rapatjajak pendapat bersama Direktur PT BNILdan satuan kerja terkait, Kamis (28/5/2015),menyebutkan bahwa semua aturan danmekanisme perizinan perusahaan sudahdilakukan PT BNIL.

“Namun, kami belumdapat menyimpukan hasilfinalnya, sebab Bupati Tu-langbawang dan jajarannyaserta ketua DPRD tidakhadir. kami belum bisa me-mutuskan,” kata Bambang.

Secara kelembagaanKomisi I DPRD Lampungterus berupaya mendorongperusahaan-perusahaan didaerah ini, terkait PT BNILyang notabene bergerak dibidang pengolahan gula.Karena mendorong upayapemerintah mewujudkan swasembadagula dan mengurangi angka pengangguran.

Direktur PT BNIL Agus Susantomengapresiasi upaya Komisi I yang inginmencarikan jalan tengah menyelesaikanmasalah yang terjadi. “Saya mengapresiasiupaya teman-teman Komisi I meluruskanmasalah ini,” katanya.

Perusahaan, kata Agus, akan tetapsabar menunggu hasil mediasi. Jika mediasitak ada titik temu, kan membawa masalahke ranah hukum karena secara aturan sudahterpenuhi semuanya. “Kalau ada keku-rangan syarat, enggak usah seperti inicaranya. Toh, bisa dibicarakan,” ujarnya.

Pencabutan izin PT BNIL memangmemunculkan pro dan kontra. Massa yang

membela PT Bangun Nusa Indah Lampung(BNIL) berunjuk rasa di DPRD KabupatenTulangbawang, beberapa waktu lalu.Mereka menuding DPRD biang pencabutanIzin Usaha Perkebunan untuk Budidaya(IUP-B) PT BNIL.

Ribuan orang berangkat menggunakantruk mendatangi gedung wakil rakyat

tersebut. Mereka mengan-cam pihak DPRD bila ter-jadi pencabutan IUP BNIL.“Kami mau makan apakalau izin perusahaan kamidicabut,” kata Wardi, salahseorang pengunjuk rasapembela PT BNIL.

Ia mengatakan DPRDmenjadi penyebab kalauada pencabutan IUPperusahaan perkebunankelapa sawit tersebut.Massa menuntut IUP BNILdikembalikan kembali agarpetani bisa pekerja seperti

semula.Sebelumnya, massa yang kontra

dengan kebijakan PT BNIL juga menggelaraksi di DPRD setempat, beberapa waktulalu. Mereka menolak alih fungsi lahan dariperkebunan sawit menjadi tebu. Wargayang telah memiliki kebun sawit menolakrencana perusahaan tanpa sosialisasiterlebih dahulu.

Aksi kedua kelompok massa ini dipicukeluarnya surat keputusan BupatiTulangbawang nomor B/243/II.1/HK/TB/2013 tentang Pembaruan Izin Usaha Per-kebunan untuk budidaya (IUP-B) PT BNIL olehBupati Tulangbawang, Hanan A Rozak.Akhirnya, SK IUP-B tersebut dicabut kembali,dan aktivitas PT BNIL dibekukan. (tim)

Bambang Suryadi


nggota DPRD Provinsi Lampungmengikuti rombongan GubernurLampung bersama jajaran

Pemprov Lampung danPemkab Lampung Selatanyang mengadakan SafariRamadhan 1436 H diPondok Pesantren Al-FatahDusun Muhajirun, DesaNegararatu, KecamatanNatar, Lampung Selatan,Selasa (23/6/2015).

Kegiatan yangmerupakan agenda rutinsetiap tahun yangdilaksanakan baik olehPemprov Lampung maupunPemkab Lampung Selatan,bertujuan untuk meningkatkan keimanandan ketaqwaan kepada Allah SWT, sertamenjalin ukhuwah Islamiyah antarpemimpin dan masyarakat di bidangmental dan spiritual.

Dalam sambutannya GubernurLampung M. Ridho Ficardo mengatakan,kegiatan tersebut merupakan SafariRamadhan pertama yang dilakukanPemerintah Provinsi Lampung padaRamadhan tahun 1436 H/2015 M.“Kunjungan ini yang pertama kali dimulaipada kegiatan safari Ramadhan tahun ini,dan alhamdulillah berketempatan diPondok Pesantren Al-Fatah, NatarLampung Selatan, “ ujarnya.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga

Anggota DPRD Ikut SafariRamadan

mengajak kepada seluruh lapisanmasyarakat, khususnya masyarakatLampung agar terus berkontribusi dalam

meningkatkan keimanandan ketakwaan kepadaAllah SWT.

“Tugas kita bersama,dari mulai pimpinan,ulama, dan seluruh lapisanmasyarakat untuk menjagaiman dan takwa sehinggaterhindar dari halpenyimpangan sepertipenyalahgunaan narkoba,tindakan kriminal, dan lainsebagainya,” tambahnya.

Selain itu, kegiatan itujuga menurutnya sebagai

ajang atau wahana dalam meningkatklansilahturahmi, sumbang saran danpemikiran dan mengontrol pelaksanaanpembangunan secara langsung.

“Melalui kegiatan ini juga menjadimomentum bagi Pemerintah ProvinsiLampung untuk dapat mendengarkanlangsung berbagai keluhan masyarakatsecara akurat, sehingga bisa terciptapersamaan visi, misi dan persepsi untukbersama-sama membangun ProvinsiLampung menjadi lebih baik,” tuturnya.

Sementara Bupati Lampung SelatanH. Rycko Menoza dalam sambutannyamengharapkan kerjasama pemerintahprovinsi dan kabupaten serta ulama danseluruh lapisan masyarakat Lampung

A

M. Ridho Ficardo


Selatan untuk terus mendukungpembangunan baik di bidang sarana danprasarana maupun di bidang mentalspiritual yang ada di Kabupaten LampungSelatan.

Rycko mengungkapkan, selamaempat tahun berjalan hingga saat inikemajuan Kabupaten Lampung Selatanbaik dalam pembangunan bidang saranaprasarana dan mental spiritual sertapendapatan daerah setiap tahunya yangterus mengalami peningkatan. Hal itumenurutnya membuktikan keseriusanpemerintah Lampung Saelatan dalammenjalankan semua tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Kendati demikian, dirinya jugamengakui masih banyak program-pro-

gram pembangunan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah KabupatenLampung Selatan mengingat denganketerbatasan dalam hal pendanaan.

“Untuk itu dalam kesempatan inikiranya Pemerintah Provinsi dapat terusmendukung semua program yang ada diLampung Selatan terutama dalam halpembangunan di bidang Insfrastruktur,”katanya. (tim)

Kunjungi Lampung Timurafari Ramadhan pada harikedua bulan puasa, Rabu (24/6/2015), rombongan Pemprov

Lampung bersilahturahmi keLampung Timur. Kegiatan dipusatkandi rumah dinas Bupati Erwin Arifin.

Gubernur Lampung M. RidhoFicardo mengatakan bahwa

perjalanannya menuju LampungTimur agak telat, karena banyaknyajalan rusak, dan kerusakannyasemakin bertambah berat.Menurutnya ada 10 ruas jalantambahan yang semakin rusak.

Pengalihan jalan akibat jembatanrusak menambah berat kerusakan-

S


“Pemprov akan cari softloanssebesar 1 triliun, untuk percepatandan pemerataan perbaikaninfrastruktur jalan” ujarnya.

Gubernur juga ingatkan kepadaPemkab dan Polres setempat agarterus berkordinasi menjagakeamanan dan ketertiban lalu lintasmenjelang arus mudik hinggaseterusnya sampai Pemilihan Kepaladaerah nanti.

Selain dihadiri langsung olehRidho dan Bupati Lamtim danjajarannya, acara juga dihadiri istrigubernur Aprilani Yustin Ficardo,Rektor Unila, sejumlah anggotaDPRD Provinsi Lampung dan DPRDLampung Timur, Danrem, Kajati sertaundangan lainnya. (tim)

kerusakan jalan di Lampung,khususnya di Lampung Timur yangmenjadi lalu lintas kendaraan dariluar daerah. Gubernur menyebutkan,dalam silahturahmi yang dihadiriBupati Lampung Timur besertajajarannya, juga tokoh agama danwarga tamu undangan bahwa telahdianggarkan untuk perbaikan jalan diLampung Timur sekitar Rp55 miliaruntuk perbaikan ruas jalan provinsi.

Selain itu terkait perbaikan jalandi Lampung Timur terdapattambahan dana dari DAK sekitarRp10 miliar. Jadi, dana untukperbaikan jalan di KabupatenLampung Timur pada tahun inisekitar 65 Miliar.

“Pada tahun ini dana perbaikanjalan untuk Kabuptaen LampungTimur adalah Rp55 miliar, lalumendapat DAK tambahan sebesarRp10 miliar. Jadi total dana perbaikanjalan Lampung Timur Rp65 miliar,”jelasnya.

Ridho juga meyakini bahwatidaklah cukup anggaran itu, Namununtuk sementara itulah kemampuanPemprov saat ini. Bahkanmenurutnya, struktur anggaranpemprov 50 persennya untuk belanjaperbaikan jalan. Jadi sudah optimaldengan keadaan yang ada saat ini.

Untuk langkah cepat perbaikaninfrastruktur jalan, Ridho berjanjiakan usahakan mencari pinjamanlunak agar sebisa mungkin perbaikanjalan bisa cepat dilakukanpemerataannya.


omisi IV DPRD Provinsi Lampungberupaya memperketat perizinanpertambangan yang ada di Provinsi

Lampung. Perizinan yang diberikan olehpemerintah daerah maupun dari Ke-mentrian Kehutanan langsung dalampertambangan akan terus dipertanyakankebanarannya.

Ketua Komisi IV DPRD provinsi Lam-pung Imer Darius menjelaskan, pengetatanproses perizinan penambangan sebagaibentuk pencegahan kerusakan lingkungan.

“Kita akan memperketat proses peri-zinan pertambangan dan kami berharappada pemerintah daerah terus melakukansurvai yang mendalam dalam hal pem-

Perketat Izin Pertambangan,Cegah Kerusakan Lingkungan

berian izin pertambangan, seperti, emas,batu bara dan lain sebagainya,” katanyasaat melakukan dengar pendapat (hearing)saat mempertanyakan perizinan PTNataring Mining, di Ruang Rapat Komisi IV,Senin (22/6/2015).

Perketatan perizinan saat ini pe-merintah Provinsi Lampung memilikikewenangan itu, sesuai Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahdaerah. “Kami mita perizinian untukpertambangan diperketat, supaya tidakmenimbulkan kerusakan hutan dan pen-cemaran air, sebab yang dibutuhkan olehmasyarakat adalah bukan emas atau yanglainnya melainkan air yang merupakan

K


sumber kehidupan bagi semua elemenmanusia,” jelasnya.

Sedangkan terkait dengan pengurusanizin penambangan, pemerintah daerahharus memberikan batasan-batasan lahanyang akan diberikan izin. Misal lahan yangharus diberikan sekitar 5ha maka tidakboleh lebih dari itu, jika permohonan izinyang diajukan lebih dari 5ha maka jelas izinitu jangan dikeluarkan.

Lebih lanjut politisi partai demokrat itumenjelaskan, dengan adanya perketatanperizinan akan membuat pengusahapenambang tidak seenaknya melakukanpermohonan perizinan. Seperti kasus yangsedang dhadapi ini, oleh PT Nataring Min-ing yang sudah memiliki izin dari pusat.Meski izin itu sudah keluar dari pusat tapikita harus pertanyakan izin itu.

“Kita akan pertanyaka izin itu, kenapaizin itu bisa keluar, dan apa profit yang

diperoleh oleh Provinsi Lampung sendiri,”terangnya.

Sedangkan Kepala Bidang Pertam-bangan, Asrul, mengatakan akan men-dukung apa yang direncanakan oleh DPRDuntuk memperketat proses perizinanpertambangan.

“Pihak kita pemerintah daerah akanberusaha memperketat perizinan pertam-bangan, dalam hal PT. Nataring Mining iniada namanya izin (kontrak karya) yaitudidalamnya ada pihak asing, dan merekaakan menggali kedalaman hingga ratusanmeter, sehingga semakin dalam tidakmemperluas lahan yang ada untuk pertam-bangan emas itu,” jelasnya.

Selain rapat dengar pendapat denganPT Natarang Mining, Komisi IV DPRDProvinsi Lampung juga menggelar rapatyang sama dengan Dinas PertambanganProvinsi Lampung, PT Bukit Asam, PT PGN,dan PT Mas Serupa Indah Waykanan. Agendayang dibahas juga hal-hal yang terkaitdengan pertambangan dan lainnya. (tim)


Komisi I DPRD Provinsi Lampung kembali mematangkan rencana pemekaranKabupaten Lampung Tengah dengan sejumlah pihak terkait. Dalam rapat

dengar pendapat dengan Biro Hukum Pemprov Lampung pada pertengahanJuni 2015, salah satu yang menjadi pembahasan adalah perlunya segera

diupayakan legalitas lahan calon pusat pemerintahan untuk dua kabupaten hasilpemekaran, yaitu Kabupaten Seputih Barat dan Kabupaten Seputih Timur, agar

di kemudian hari tidak muncul gugatan dari pihak-pihak lain. (tim)

LENSA PERISTIWA

Bahan Pemekaran Lampung Tengah


Komisi V DPRD Provinsi Lampung menerima kunjungan KomisiPerlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 25 Juni 2015. Dalampertemuan tersebut dibahas sejumlah hal yang berkaitan dengan

perlindungan anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun2014 tentan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Pada kesempatan tersebut, KPAI juga sharing terkaittemuan data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak di

Provinsi Lampung. (tim)

Diskusi DenganKomisi Perlindungan Anak

Jurnal DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2015

Documents