-
JURNAL
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANATERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN
NARKOTIKA
Disusunoleh:
CHRISTA ERVEGA
NPM : 110510614
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016
-
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANATERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN
NARKOTIKAChrista Ervega
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakartaemail:
[email protected]
Children are budding, the potential of the younger generation
successor to theideals of the struggle of a nation that has a
strategic role and have special properties thatestablish the
continued existence of the nation and the state in future. It is
fitting a child toget the attention of education and the
opportunity to develop the potential that exists withinhim. But the
presence of narcotics in Indonesia is a threat to the future
sustainability of thenation’s first narcotics has now penetrated
into the sphere of children. Lack of parentalsupervision, the wrong
crowd and the underlying child property narcotics with a
criminaloffense and should be against the law. The decision of the
judge in giving consideration tothe cases of children who commit
drug the trafficking that is based on the examination incourt, the
breadth of distribution old defendant child committed the crime of
trafficking ofnarcotics, as well as aggravating things as
aggravating things like trafficking of repeated.Besides the judge
also based on the mitigating circumstances the defendant is whether
ornot the threats made by others so that children are forced to
commit such offenses underthe threat of other parties so that the
child actually is a victim of violence. The impositionof the
judge’s ruling, the child is proven in court do narcotics will be
punished coaching toimprove their behavior so that they are
expected to front not repeat the same offense. Theunderlying
factors of consideration of the judge in the criminal verdict
against childrenwho commit drug trafficking among others,
education, social factors/environmentalexample. Street children,
slum environment, less concerned for the parents so that theabsence
of parental supervision, the extent of child interactions that
ultimately recruited bycity narcotics as dealers.
Keyword: The Crime of Child, Narcotic Crime,The crime of
trafficking of narcotics
1. PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah
Kejahatan narkoba (narkotika dan obat-obatberbahaya) adalah
kejahatan internationaldengan modus operandi yang rapih,
yaitumemanfaatkan perkembangan teknologi palingmutakhir dan canggih
dalam bidangtelekomunikasi dan transportasi.1Mengacu data
1Dr.Mardani, 2008, PenyalahgunaanNarkoba, RajaGrafindoPersada,
Jakarta, hlm. xi
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)mencatat terkait
penyalahgunaan narkoba,selama kurun waktu 2011 hingga 2014
terjadipeningkatan signifikan jumlah anak yangterjerat narkoba
hingga mencapai hampir 400%.Ketua Komisi Perlindungan Anak
Indonesia(KPAI), Asorun Ni’am Soleh, merincipeningkatan kasus
penyalahgunaan narkobapada anak, di mana pada 2011 angka
pengaduanpenyalahgunaan narkotika anak sebanyak 12kasus, 2012
sebanyak 17 kasus, 2013 sebanyak21 kasus dan tertinggi pada 2014
yakni 42
-
kasus ada peningkatan dalam aktifitas ini danitu sangat
memprihatinkan.2
Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak,dikatakan bahwa anak adalah amanah dankarunia
dari Tuhan Yang Maha Esa, yangdalam dirinya melekat harkat dan
martabatsebagai manusia seutuhnya , lebih lanjutdikatakan bahwa
anak adalah tunas, potensi,dan generasi muda penerus cita-cita
perjuanganbangsa , memiliki peran strategis danmempunyai ciri dan
sifat khusus yangmenjamin kelangsungan eksistensi bangsa dannegara
pada masa depan. Oleh karena itu agaranak kelak mampu memikul
tanggung jawabtersebut, maka ia perlu mendapat kesempatanyang
seluas-luasnya untuk tumbuh danberkembang secara optimal, baik
fisik, mentalmaupun sosial, dan berakhlak mulia, perludilakukan
upaya perlindungan serta untukmewujudkan kesejahteraan anak
denganmemberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya
perlakuan tanpadiskriminasi.3Oleh sebab itu kesejahteraan anakjuga
harus diperhatikan, seperti yang tercantumdalam Undang-Undang
Republik Indonesianomor 4 tahun 1979 tentang KesejahteraanAnak
Bab.I Pasal 1 a Ketentuan Umum bahwakesejahteraan anak adalah suatu
tata kehidupandan penghidupan anak yang dapat menjaminpertumbuhan
dan perkembangannya denganwajar, baik secara rohani, jasmani
maupunsosial4.
2www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak
-korban-narkoba-terus-bertambah/, Davit Setyawan,23oktober
2015.3M.Nasir Djamil, 2015, .Anak Bukan UntukDihukum, Cetakan
Ketiga, Sinar Grafika Offset,Jakarta, hlm. 14Endang Sumiarni,
Chandra Halim, 2000,Perlindungan Hukum terhadap anak
dibidangkesejahteraan, Universitas Atmjaya Yogyakarta,hlm. 15
Arif Gosita mengatakan bahwa anak itu wajibdilindungi agar
mereka tidak menjadi korbantindakan siapa saja (individu,
kelompok,organisasi, swasta, maupun pemerintah) baiksecara langsung
maupun tidak langsung5. Olehsebab itu apabila anak tersebut
melakukantindak pidana dan diproses dipengadilan, makapertimbangan
hakim dalam menjatuhkanputusan pidana terhadap anak yang
melakukantindak pidana sangatlah dibutuhkan demi masadepan si anak.
Undang-Undang Nomor 11tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan
anakPasal 1 ayat (2), anak yang berhadapan denganhukum adalah anak
yang berkonflik denganhukum, anak menjadi korban tindak pidana ,dan
anak yang menjadi saksi tindak pidana.Pasal 1 ayat (3) anak yang
berhadapan denganhukum adalah anak yang berkonflik denganhukum,
anak yang telah berumur 12 (duabelas)tahun, tetapi belum berumur 18
(delapanbelas)tahun yang diduga melakukan tindak pidana.6
Dibentuknya Undang-Undang tentangPengadilan Anak antara lain
karena disadaribahwa walaupun kenakalan anak merupakanperbuatan
anti sosial yang dapat meresahkanmasyarakat namun hal tersebut
diakui sebagaisuatu gejala umum yang harus diterima sebagaisuatu
fakta sosial. Menurut M.Nasir Djamilmengatakan, anak bukanlah untuk
dihukummelainkan harus diberikan bimbingan danpembinaan, sehingga
bisa tumbuh danberkembang sebagai anak normal yang sehatdan cerdas
seutuhnya. Anak adalah anugrahAllah Yang Maha Kuasa sebagai calon
generasipenerus bangsa yang masih dalam masaperkembangan fisik dan
mental. Terkadanganak mengalami situasi sulit yang
membuatnyamelakukan tindakan yang melanggar hukum.Walaupun
demikian, anak yang melanggarhukum tidaklah layak untuk dihukum
apalagi
5Arif Gosita, 1989, Masalah perlindungan anak,Akademi pressindo,
Jakarta, hlm. 1356Nandang Sambas, Ibid. Hlm. 137
-
kemudian dimasukkan ke dalam penjara.7 Dariuraian diatas maka
penulis mengambil skripsiyang berjudul “Pertimbangan hakim
dalammenjatuhkan pidana terhadap anak yangmelakukan tindak pidana
pengedarannarkotika”
B. RumusanMasalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas makapenulis dapat
merumuskan masalah sebagaiberikut:
Apakah yang menjadi dasar pertimbanganhakim dalam menjatuhkan
putusan pidanaterhadap anak yang melakukan tindakanpidanapengedaran
narkotika di D.I.Yogyakarta?
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapaipenulis dari
penelitian ini adalah sebagaiberikut :
Untuk memperoleh data tentang pertimbanganhakim dalam
menjatuhkan putusan pidanatehadap tindak pidana yang dilakukan
olehanak.
Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yangdihadapi oleh hakim
dalam menjatuhkan pidanaterhadap anak.
METODE
A. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalampenyusunan skripsi ini
adalah penelitin hukumnormatif, yang pada dasarnya penelitian
iniberfokus pada norma hukum positif berupaperaturan
perUndang-Undangan yng berkaitandengan permasalahan dalam
penelitianpenelitian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam
7M.Nasir Djamil, Op.Cit, hlm. 8
Mejatuhkan Putusan Pidana Terhadap AnakYang Melakukan Tindak
Pidana PengedaranNarkotika di DIY.
2. Sumber Data
Data yang diperlukan adalah dalam penelitianini adalah data
sekunder. Data sekundermeliputi :
a. Bahanhukum primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yangbersifat mengikat, yang
berupa :
Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
BAB I Pasal 1ayat 6 tentang Pengedar Narkotika
Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentangnarkotika Pasal 1 ayat (1)
Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentangKekuasaan Kehakiman
Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentangPerlindungan Anak
Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang SistemPeradilan Pidana Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak BAB.I Pasal 14.
Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahanhukum yang bersifat
menjelaskan terhadapbahan hukum primer, yang terdiri
dariliterature, artikel, hasil penelitian lainnya yangberhubungan
dengan penelitian ini.
Bahan hukum tersier
-
Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yangmendukung bahan hukum
sekunder yangberasal dari kamus umum Bahasa Indonesia.
3.Metode Pengumpulan Data
a) Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajaribahan hukum primer
yang berupa peraturanperundang-undangan, bahan hukum sekunderyang
berupa pendapat hukum dan pendapat nonhukum dari buku, internet,
dan lain-lain.
b) Wawancara
Pengumpulan data penelitian dilakukan secaralangsung dengan
narasumber melaluiwawancara.
4. Narasumber
Dalam hal ini penulis mendapatkan penjelasanberupa pendapat
hukum dari narasumber yaituBapak M. Zulfikar S.H, M.Hum selaku
Hakimdi Pengadilan Negri Sleman, Yogyakarta.
5. Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan terhadap bahan hukumprimer yang berupa
peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu
hukumnormatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukumpositif, sistematisasi
hukum positif, analisishukum positif, interpretasi hukum positif,
danmenilai hukum positif. Di samping itu bahanhukum sekunder yang
berupa pendapat hukumdianalisis dengan maksud mencari perbedaandan
persamaan pendapat hukum.8
Bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder diperbandingkan, dan
dicari adatidaknya kesenjangan. Proses berpikir dalampenarikan
kesimpulan digunakan secara
8EndangSumiarni, tanpatahun,MetodologiPenelitianHukum,
UniversitasAtma JayaYogyakarta, FakultasHukum.
deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkanpada hal-hal yang
bersifat umum yang berupapermasalahan-permasalahan yang timbul
dalampertimbangan hakim dalam menjatuhkanputusan pidana tehadap
tindak pidana yangdilakukan oleh anak. Kemudian ditarik
menjadisuatu kesimpulan yang bersifat khusus.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN.
A. Tinjauan Umum Tentang KekuasaanKehakiman
1. Pengertian Hakim
Bahwa Kekuasaan Kehakiman yang dimaksudmenurut Undang-Undang
Nomor 48 Tahun2009 BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 1,kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan Negarayang merdeka untuk
menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dankeadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun1945, demi terselenggaranya Negara HukumRepublik Indonesia.
Macam-macam Hakimmenurut undang-undang nomor 48 tahun 2009Pasal 1
ayat 5-7 yaitu :
Hakim adalah hakim pada mahkamah Agungdan hakim pada badan
peradilan yang beradapada di bawahnya dalam lingkungan
peradilanagama, lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan
tata usaha Negara, danhakim pada pengadilan khusus yang beradadalam
lingkungan peradilan tersebut.
Hakim Agung adalah Hakim pada MahkamahAgung.
Hakim Konstitusi adalah Hakim padaMahkamah Konstitusi.
Bahwa hakim artinya orang yang mengadiliperkara dalam pengadilan
atau Mahkamah,Hakim juga berarti pengadilan. Berhakim
-
artinya minta diadili perkaranya. Menghakimiartinya berlaku
sebagai hakim terhadapseseorang. Kehakiman artinya urusanhukumdan
pengadilan, ada kalanya istilah hukumdipakai oleh orang budiman,
ahli dan orangbijaksana9.
2.Tugas pokok dalam bidang peradilan(teknis yudisial) :
Menerima, memeriksa dan mengadili sertamenyelesaikan setiap
perkara yang diajukankepadanya.
Mengadili menurut hukum dengan tidakmembedakan orang.
(Pasal 4 ayat (1) )
Membantu para pencari keadilan dan berusahasekeras-kerasnya
mengatasi segala hambatandan rintangan demi tercapainya peradilan
yangsederhana, cepat dan biaya ringan.
(Pasal 4 ayat (2) )
Tercapainya peradilan yang sederhana, cepatdan biaya ringan.
Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadilisuatu perkara yang
diajukan dengan dalihbahwa hukum tidak atau kurang jelas,melainkan
memeriksa dan mengadilinya.( Pasal10 ayat (1) )
Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan,pertimbangan dan
nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara
lainnyaapabila diminta.
Tugas akademis atau ilmiah dalammelaksanakan tugas pokoknya,
yaitu hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami
9LilikMulyadi, Putusan
hakimdalamhukumacarapidana:teoripraktik,teknikpenyusunandanpermasalahannya,
2010, Citra AdtyaBakti, Bandung, Hlm. 125.
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat.(
Pasal 5 ayat (1) ).
Adapun secara konkret tugas hakim dalammengadili sesuatu perkara
melalui 3 tindakansecara bertahap:
Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitumengakui atau membebarkan
telah terjadinyaperistiwa yang telah diajukan para pihak dimuka
persidangan. Syaratnya adalah peristiwakonkret itu harus dibuktikan
terlebih dahulu,tanpa pembuktian hakim tidak bolehmenyatakan suatu
peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir
peristiwaberarti juga membuktikan ataumenganggaptelah terbuktinya
peristiwatersebut.
Mengkwalisir (mengkwalifikasi) yaitu menilaiperistiwa yang telah
dianggap benar-benarterjadiitu termasuk dalam hubungan hukumyang
amanah atau seperti apa. Dengan kata lainmengkwalisir adalah
menemukan hukumnyaterhadap peristiwa yang telah dikonstatir
dengajalan menerapkan peraturan hukum terhadapperistiwa
tersebut.
Mengkonstituir (mengkonstitusi) ataumemberikan konstitusinya,
yaitu hakimmenetapkan hukumnya dan memberi keadilankepada yang
bersangkutan. Di sini hakimmengambil kesimpulan dari adanya
premisemayor (peraturan hukumnya) dan premiseminor (peristiwanya).
Dalam memberikanputusan, hakim perlu memperhatikan faktoryang
seharusnya diterapkan secara proposionalyaitu: keadilan, kepastian
hukumnya, dankemanfaatannya.
3. Kewajiban Hakim
Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksaperkara (mengadili),
mengadili adalahserangkaian tindakan hakim untuk
menerima,memeriksa, dan memutus perkara pidana
-
berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidakmemihak disidang
pengadilan dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang Pasal 1 ayat 9 KUHAP, ia tidak bolehmenolak perkara
dengan alasan tidak ada aturanhukumnya atau aturan hukumnya kurang
jelas.Oleh karena itu hakim itu dianggap mengetahuihukum Curialus
Novit. Jika aturan hukum tidakada ia harus menggalinya denga
ilmupengetahuan hukum, jika aturan hukum kurangjelas maka ia harus
menafsirkannya. Hakimsebagai pejabat Negara dan penegak hukumwajib
menggali, mengikuti dan memahaminilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidupdalam masyarakat serta dalammempertimbangkan berat
ringannyapidana,hakim wajib mempertimbangkan pulasifat yng baik dan
jahat dari terdakwa ( Pasal 28Undang-Undang Nomor 4/2004
jo.Undang-Undang Nomor 48/2009). Seorang hakim wajibmengundurkan
diri dari persidanganapabilaterikat hubungan keluarga sedarah
atausemanda sampai derajat ketiga ,atau hubungansuami atau istri
meskipun ketiga, atau hubungansuami atau istri meskipun telah
bercerai, dengaketua, salah seorang hakim anggota, jaksaadvokat,
atau panitera. (Pasal 30 ayat 1Undang-Undang nomor 4/2004
jo.Undang-Undang nomor 48 tahun 2009).
4. Kebebasan hakim
Kemandirian kekuasaan kehakiman ataukebebasan kehakiman
merupakan asas yangsifatnya universal, yang terdapat dimana sajadan
kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalammelaksanakan peradilan,
hakim itu padadasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksadan
mengadili perkara bebas dari campurtangan atau turun tangan
kekuasaan ekstrayudisiil. Jadi pada dasarnya dalam memeriksadan
mengadili, hakim bebas untuk menentukansendiri cara-cara memeriksa
dan mengadili.Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-
pihak, baik atasan hakim yang bersangkutanmaupun pihak ekstra
yudisiil yang bolehmencampuri jalannya siding peradilan.
Meskipin pada asasnya hakim itu mandiri ataubebas, tetapi
kebebasan hakim itu tidaklahmutlak, karena dalam menjalankan
tugasnyahakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila,UUD, peraturan
perundang-undangan,kehendak para pihak, ketertiban umum
dankesusilaan.itu adalah faktor-faktor yang dapatmembatasi
kebebasan hakim. Meskipunkebebasan hakim itu bersifat universal,
tetapipelaksanaannya di masing-masing Negara tidaksama.10
Membicarakan tentang pelaksanaankemandirian kekuasaan kehakiman,
perlu adaparameter yang jelas yang menjadi tolak ukurmandiri atau
tidaknya lembaga peradilantersebut. kemandirian kekuasaan kehakiman
disini dapat dibedakn menjadi tiga macam, yaitukemandirian
lembaganya, kemandirian prosesperadilannya dan kemandirian
hakimnyasendiri.
5. Dasar Pertimbangan Hakim dalammenjatuhkan putusan pidana.
Sebagaimana diketahui bahwa setiappemeriksaan melalui proses
acara pidana,keputusan hakim haruslah selalu didasarkanatas surat
pelimpahan perkara yang memuatseluruh dakwaan atas kesalahan
terdakwa.selainitu keputusan hakim juga harus tidak bolehterlepas
dari hasil pembuktian selamapemeriksaan dn hasil siding
pengadilan.Memproses untuk menentukan bersalahtidaknya perbuatan
yang dilakukan seseorang,hal ini semata-mata dibawah
kekuasaankehakiman, artinya hanya jajaran departemeninilah yang
diberi wewenang untuk memeriksa
10BambangSutiyosodan Sri HastutiPuspitasari,
2005,Aspek-AspekPerkembanganKekuasaanKehakiman diIndonrsia, UII
Press, Yogyakarta, hlm.51
-
dan mengadili setiap perkara yang datang untukdiadili. Hakim
dalam menjalankan tugasnyadalam menyelesaikan suatu perkara,
khususnyaperkara pidana tidak jarang kita temui bahwauntuk
menyelesaikan suatu perkara, khususnyaperkara pidana tidak jarang
kita temui bahwauntuk menyelesaikan satu perkara tersebutmemerlukan
waktu yang cukup panjang, bisasampai berminggu-minggu atau
bahkanberbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satutahun lamanya baru
bisa terselenggara atauselesainya satu perkara di pengadilan.
Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakimuntuk menjatuhkan
putusan bersumber daribeberapa faktor penyebab, seperti pembela
yangselalu menyembunyikan suatuperkara,keterangan saksi yang
terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanyapertentangan
keterangan antara saksi yang satudengan saksi yang lain serta tidak
lengkapnyabukti materil yang diperlukan sebagai alat buktidalam
persidangan. Peranan hakim dalammenentukan suatu kebenaran melalui
prosesperadilan tidak lain adalah putusannya sendiri.Maksudnya, ada
tidaknya kebenaran itu harusditentukan atau ditetapkan lewat
putusan. Didalam hubungan tersebut jelaslah apa yangditegaskan
bahwa untuk menemukan kepastian,kebenaran dan keadilan antara lain
akan tampakdalam apa yang diperankan oleh hakim dalampersidangan,
sejak pemeriksaan sampai padaputusan pengadilan bahkan
sampaieksekusinya. Dasar pertimbangan hakim harusberdasarkan
saksi-saksi, barang bukti,keterangan terdakwa, dan alat bukti dan
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sertaunsur-unsur
pasal tindak pidana yangdisangkakan kepada terdakwa. Karena
putusanyang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan. Selain itujuga dasar pertimbangan hakim
dalammenjatuhkan sanksi terhadap teerdakwa harusberdasarkan
keterangan ahli, barang bukti, yang
diperlihatkan di persidangan, pada saatpersidangan terdakwa
berperilakusopan,terdakwa belum pernah di hukum,terdakwa
mengakuisemua perbuatannya danapa yang diutarakan oleh terdakwa
atau saksibenar adanya tanpa adanya paksaan dari pihakmanapun.
B. TinjauanUmumTentangAnaksebagaiPengedarNarkotika
1. PengertianAnak
Bahwa Anak yang dimaksud menurut ketentuanUndang-Undang Republik
Indonesia nomor 35tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1tentang pengadilan anak, anak
adalah seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.Pengadilan anak
adalah segala kegiatan untukmenjamin dan melindungi anak dan
hak-haknyaagar dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi
secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan,
sertamendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.
Anak juga memiliki haknya sebagai anak, didalam Pasal 1 ayat 12
Undang-Undang nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,bahwa
“hak anak adalah bagian dari hak asasimanusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dandipenuhi oleh orang tua, keluarga,
lingkungan,masyarakat, negara, pemerintah, danpemerintah
daerah.11Anak juga adalah sebagaigenerasi penerus yang akan datang,
baikburuknya masa depan bangsa tergantung pulapada baik buruknya
kondisi anak saat ini.
2. Batasan usia anak yang dapat diajukan kesidang pengadilan
11M.NasirDjamil, 2015, anakbukanuntukdihukum,cetakanketiga,
SinarGrafika, Jakarta Timur, Hlm.11
-
Secara hukum anak tetap dilindungi olehNegara Undang-Undang
nomor 23 tahun 2002Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal si
anakmelakukan pelanggaran dan atau perbuatanpidana maka si anak
sejatinya tetap dilindungioleh undang-undang yang tidak lain
adalahmengenai penegasan batas umur anak dalamberacara di
pengadilan dan diantaranyamengenai ancaman pidana maksimal bagi
anak.Diantaranya adalah peraturan berdasar undang-undang :
Batas umur anak nakal dapat diajukan ke sidingpengadilan anak
adalah sekurang-kurangnya 8(delapan) tahun tetapi belim mencapai
18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin,hal ini terdapat
dalam Pasal 4 ayat1.
Pasal 26 ayat 1 pidana penjara yang dapatdijatuhkan kepada anak
nakal sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a palinglama
½ (satu per dua) dari maksimum ancamanpidana penjara bagi orang
dewasa.
Ayat 2 apabila anak nakal sebagaimanadimaksud dalam pasal 1
angka 2 huruf a,melakukan tindak pidana yang diancam denganpidana
mati atau pidana penjara seumur hidupmaka pidana penjara yang dapat
dijatuhkankepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh)tahun.
Ayat 3 apabila anak nakal sebagaimanadimaksud dalam pasal 1
angka 2 huruf a, belummencapai umur 12 (dua belas) tahun
melakukantindak pidana yang diancam pidana mati ataupidana seumur
hidup, maka terhadap anak nakaltersebut hanya dapat dijatuhkan
tindakansebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1huruf b.
Ayat 4 Apabila anak nakal sebagaimanadimaksud dalam pasal 1
angka 2 huruf a, belummencapai umur 12 (dua belas) tahun
melakukantindak pidana yang tidak diancam pidana mati
atau tidak diancam pidana penjara seumurhidup, maka terhadap
anak nakal tersebutdijatuhkan salah satu tindakan
sebagaimanadimaksud dalam pasal 24.
Pasal 28 ayat 1, pidana denda yang dapatdijatuhkan kepada anak
nakal paling banyak ½(satu per dua) dari maksimum ancaman
pidanadenda bagi orang dewasa.
Ayat 2, apabila pidana denda sebagaimanadimaksud dalam ayat 1
ternyata tidak dapatdibayar maka diganti dengan wajib
latihankerja.
Ayat 3, wajib latihan kerja sebagai penggantidenda dilakukan
paling lama 90 (Sembilanpuluh) hari kerja dan lama latihan kerja
tidaklebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidakdilakukan pada
malam
3. Penjatuhan pidana bagi anak pengedarnarkotika
Terkait dengan anak yang melakukan tindakpidana pengedaran
narkotika, hukuman atauputusan pidana yang dijatuhkan ke anak
punjuga berbeda.Anak tidak seharusnya di berihukuman atau
dijatuhkan sanksi pidana, lebihtepatnya anak diberi pembinaan atau
pelatihankerja dimana pidana penjara adalah upayaterakhir yang
dijatuhkan.
Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal79 ayat 2 dijelaskan
bahwa, “pidanapembatasan kebebasan yang dijatuhkanterhadap anak
paling lama ½ (satu per dua)darimaksimum pidana penjara yang
diancamkanterhadap orang dewasa. Anak juga tidak dapatdijatuhkan
hukuman mati yang dijatuhkanterhadap anak. Di dalam Pasal 81 ayat
6dijelaskan bahwa “jika tindak pidana yangdilakukan anak merupakan
tindak pidana yangdiancam dengan pidana mati atau pidanapenjara
seumur hidup, pidana yang dijatuhkan
-
adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun”.
Bahwa pengedar narkotika yang dimaksudmenurut ketentuan
Undang-Undang RepublikIndonesia nomor 35 tahun 2009
tentangnarkotika bab.I ketentuan umum Pasal 1 ayat 6bahwa,
peredaran narkotika adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan
yangdilakukan secara tanpa hak atau melawanhukum yang ditetapkan
sebagai tindak pidananarkotika dan prekusor
narkotika.Ancamanhukuman bagi pengedar narkotika di Indonesiapaling
singkat 4 (empat) tahun dan maksimalhukuman mati.
hari.12
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika
1. Pengertian Narkotika
Narkotika yang dimaksud menurut ketentuanUndang-Undang Republik
Indonesia nomor 35tahun 2009 tentang narkotika bab. I ketentuanumum
Pasal 1 ayat 1, Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari
tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis,yang
dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesaaran, hilangnya rasa
nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yangdibedakan ke dalam
golongan-golongansebagaimana terlampir dalam undang-undangini.
13Narkotika juga merupakan zat atau obatyang sangat bermanfaat dan
diperlukian untukpengobatan penyakit tertentu.Namun,
jikadisalahgunakan atau digunakan tidak sesuaidengan standar
pengobatan dapat menimbulkanakibat yang sangat merugikan
bagiperseorangan atau masyarakat khususnyagenerasi muda. Hal ini
akan lebih merugikan
12 Ibid. Hlm.6913DR.H.HarifinA.Tumpa,
2011,Komentar&Pembahasan, cetakanpertama,SinarGrafika, Jakarta
Timur, Hlm.59
lagi jika disertai dengan penyalahgunaan danperedaran gelap
narkotika yang dapatmengakibatkan bahaya yang lebih besar
bagikehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yangpada akhirnya akan
dapat melemahkanketahanan nasional.
2. Golongan-Golongan Narkotika
Adapun golongan-golongan narkotika yang adadi dalam ruang
lingkup bab. III Pasal 6 ayat 1“narkotika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal5 digolongkan ke dalam :
Narkotika Golongan I
Narkotika Golongan II
Narkotika Golongan III
Di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun2009 Pasal 7 disebutkan
bahwa narkotikagolongan I “narkotika hanya dapat digunakanuntuk
kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu
pengetahuan danteknologi.Di dalam Pasal 12 ayat 1 bahwa “narkotika
golongan I dilarang diproduksidan/atau digunakan dalam proses
produksi,kecuali dalam jumlah yang sangat terbatasuntuk kepentingan
pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi.
Narkotika golongan II yaitu narkotika yangberkhasiat pengobatan
digunakan sebagaipilihan terakhir dan dapat digunakan dalamterapi
dan atau untuk tujuan pengembanganilmu pengetahuan serta mempunyai
potensitinggi mengakibatkanketergantungan.Narkotika golongan III
yaitunarkotika yang berkhasiat pengobatan danbanyak digunakan dalam
terapi dan atau tujuanpengembangan ilmu pengetahuan sertamempunyai
potensi ringan mengakibatkanketergantungan.Golongan II dan Golongan
IIIdi dalam bab IX pengobatan dan rehabilitasipasal 53 ayat 1
disebutkan bahwa “ untuk
-
kepentingan pengobatan dan berdasarkanindikasi medis, dokter
dapat memberikanNarkotika Golongan II atau Golongan III dalamjumlah
terbatas kepada pasien sesuai denganketentuan peraturan
perundang-undangan.
3. Pemidanaan bagi Pengedaran Narkotika
Tindak pidana pengedaran narkotika tidak lagidilakukan secara
perseorangan,melainkanmelibatkan banyak orang yang secara
bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yangterorganisasi
dengan jaringan yang luas yangbekerja secara rapid an sangat
rahasia baikditingkat nasional maupun
internasional.Untukmenimbulkan efek jera terhadap
pelakupenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotikadiatur mengenai
pemberatan sanksi pidana, baikdalam bentuk minimum khusus, pidana
penjara20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumurhidup, maupun
pidana mati. Pemberatan pidanatersebut dilakukan dengan mendasarkan
padagolongan, jenis, ukuran, dan jumlahnarkotika.Di dalam
Undang-Undang Nomor 35tahun 2009 Bab XV mengenai ketentuanpidana,
beberapa pasal yang mencantumkansanksi pidana mati yang menyangkut
tindakpidana narkotika.
D. Dasar Pertimbangan Hakim DalamMenjatuhkan Putusan Pidana
TerhadapAnak Yang Melakukan Tindakan PidanaPengedaran Narkotika
Seperti yang kita ketahui bahwa Hakim adalahseorang penegak
hukum yang memiliki tugasatau fungsi untuk mengadili suatu perkara
yangterjadi di persidangan. Berdasarkan wawancaradengan Bapak
M.Zulfikar selaku HakimPengadilan Negeri Sleman Yogyakarta
danmenganalisis putusan pemidanaan yangberkenaan dengan perkara
tindak pidanaapenyalahgunaan narkotika anak. Berdasarkanhasil
penelitian penulis yang dilakukan diPengadilan Negeri Sleman,
Yogyakarta
mengatakan bahwa yang mendasaripertimbangan hakim dalam
menjatuhkanputusan pidana terhadap anak yang melakukantindak pidana
pengedaran narkotika, adalahhakim harus memperhatikan hal-hal apa
sajayang memberatkan dan meeringankan bagianak dan juga melihat
motif yang ada, apakahanak ini benar melakukan pengedarannarkotika,
luas pengedaran yang anak tersebutlakukan dan sudah berapa lama
anak inimengedarkan narkotika tersebut. Meringankanbagi anak
apabila, apakah anak ini diperalatoleh jaringan narkotika dan
menjalankanperintah dari gembong atau mafia narkotikatersebut, dan
juga anak dalam kesaksiannya dipersidangan mengakui seluruh
perbuatannyadan menyesali apa yang telah dia perbuat danjuga anak
ini bersikap sopan di dalam ruangpersidangan maka Hakim dapat
melihat putusanpidana apa yang bagus untuk dijatuhkanterhadap anak
tersebut. Hakim juga harusmemperhatikan perkembangan danpertumbuhan
si anak sehingga putusan yangdijatuhkan oleh hakim dapat
berimplikasi anaktersebut tidak akan mengulangi perbuatannyalagi.
Terkadang putusan yang dijatuhkan olehhakim ditentang oleh orang
tua mereka sendiri,karena orang tua mereka tidak terima kalo
anakmereka dijatuhkan pidana penjara karena orangtua mereka merasa
bahwa anak ini hanyadiperalat atau diperintah oleh jaringan
narkotikayang belakangan ini banyak merekrut anak-anak dibawah umur
untuk mengedarkannarkotika tersebut dan nantinya anak tersebutakan
diberi upah atas hasil kerja mereka, danpastinya anak-anak tersebut
juga tidak akanmenolak perintah yang diberikan bagi mereka.
Spesifikasi umur anak :
12 tahun – 14 tahun tidak bisa dipenjara
14 tahun -18 tahun bisa dipenjara tetapi tidakbisa dikenakan
hukuman mati
-
Pengedar narkotika tidak dapat direhabilitasi,tetapi pengedar
narkotika lebih dijatuhkan kedalam hukuman pembinaan dan dimasukkan
kedalam Panti Bina Remaja (Yogyakarta) untukdilakukan pembinaan
guna diawasi olehpengawas yang ada disana,untuk diberipelatihan,
pembinaan, dan pembelajaran tentangbahaya narkotika dan mereka juga
diajarkan apayang seharusnya menjadi dunia mereka, karenaanak
seumuran mereka tidak pantas atau layakuntuk mengenal bahkan
melakukan pekerjaanseperti melakukan pengedaran narkotika. Didalam
Panti Binaan, anak masih bisamelakukan aktivitas belajarnya di luar
seperti disekolah, dari pagi sampai siang anak tersebutsekolah
tetapi setelah selesai pulang sekolahanak tersebut kembali lagi ke
dalam pantibinaan tersebut. Di dalam Pasal 70 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 tahun2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak(SPPA) Bab.V Pidana dan Tindakan bagiankesatu Pasal 70
dijelaskan bahwa ,
“ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak,atau keadaan pada
waktu dilakukan perbuatanatau yang terjadi kemudian dapat
dijadikandasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkanpidana atau
mengenakan tindakan denganmempertimbangkan segi keadilan
dankemanusiaan”
Di dalam Pasal 71 ayat (1) dijelaskan tentang :
“pidana pokok bagi anak terdiri atas :
- Pidanaperingatan- Pidanadengansyarat:- Pembinaan di
luarlembaga- Pelayananmasyarakat- Pengawasan- Pelatihankerja-
Pembinaandalamlembaga- Penjara
Hukuman penjara bagi anak tidak sama denganhukuman penjara yang
dijatuhkan bagi orangdewasa, di dalam Pasal 79 ayat (2)
SistemPeradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa , “pidana pembatasan
kebebasan yang dijatuhkanterhadap anak paling lama ½ (setengah)
darimaksimum pidana penjara yang diancamkanterhadap orang
dewasa”
Anak bisa saja menjadi tahanan kota atautahanan rumah untuk
proses penyidikan atauproses pengadilan atau proses
persidangan.Hukaman penjara adalah sebagai upaya terakhiryang akan
dilakukan. Ada beberapa faktor lainyang menyebabkan mengapa anak
ini sampaimelakukan tindak pidana pengedaran narkotika,yaitu :
Faktor pendidikan, yaitu :
Sekolah adalah tempat didikan bagi anak-anak.Tujuan dari sekolah
adalah mengajarkan anakuntuk menjadi anak yang mampu
memajukanbangsa. Sekolah adalah sebuah lembaga yangdirancang untuk
pengajaran siswa / murid dibawah pengawasan guru.
Faktor sosial dan Lingkungan
Sosial adalah segala perilaku manusia yangmenggambarkan hubungan
nonindividualis.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia.
Faktor ekonomi
Dimana anak ini terdesak atas keperluanhidupnya sehari-hari,anak
ini berpikir bahwadengan melakukan pekerjaan ini merekamendapatkan
uang yang banyak yang dapatmemenuhi kebutuhan hidup mereka
dankeluarga.
Terkadang di sekolah pun anak masih bisa lepasdari pengawasan
guru, di mana luasnyaapergaulan anak dengan sesama temannya
atau
-
lingkungan sekolah mengakibatkan anakdengan mudah diajak hal-hal
yang bertentangandengan dunia pendidikan seperti diajak
untukmengedarkan narkotika dan akan diberi upahapabila anak
tersebut berhasil mengedarkanbarang tersebut. kurangnya pengawasan
bagianak di lingkungan sekolah juga dapatmengakibatkan anak
melakukan tindakan yangmenyimpang, di sekolah anak tersebut
dengantekun mengikuti kegiatan belajar mengajar yangdiberikan
tetapi ketika mereka sudah bersamadengan teman sebayanya maka anak
tersebutmembahas yang bukan bersangkutan dengansekolah tetapi malah
membahas hal-hal yangbersifat negative, karena sekolah
merupakantempat anak tersebut memperoleh suatu ilmubagi
perkembangan si anak.
Selain faktor pendidikan, hakim jugamelihat dari faktor sosial
si anak yaitu tempatdimana anak tersebut tinggal, tempat dimanaanak
itu bergaul, siapa saja yang bergauldengan anak itu, apabila hakim
melihat tersebutsudah hidup di lingkungan yang kumuh danatau anak
tersebut tinggal atau hidup sebagaianak jalanan, bukan tidak
mungkin anaktersebut melakukan hal yang menyimpang,tidak hanya
sebagai pengedar narkotika tetapibisa saja menjadi pengguna
narkotika, danapabila anak tersebut benar melakukan haltersebut
maka hakim juga dapat menjatuhkanputusan pidana apa yang cocok buat
anaktersebut. hakim juga tidak akan semena-menamenjatuhkan hukuman
tersebut, hakim akanmenanyakan hal-hal yang terkait kepada
anaktersebut sampai bisa melakukan pengedarannarkotika, dan apa
yang melatarbelakangi anaktt melakukan hal tersebut
4. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan pada bab-babsebelumnya maka didapatkan
kesimpulansebagai berikut
Hakim dalam memberikan pertimbanganputusan terhadap kasus anak
yang melakukanperedaran narkotika yaitu berdasarkanpemeriksaan
dalam sidang pengadilan, luasnyapengedaran, lamanya terdakwa anak
melakukantindak pidana pengedaran narkotika, serta hal-hal yang
memberatkan seperti pengedaran yangberulang-ulang. Selain itu hakim
jugamendasarkan pada hal yang meringankanterdakwa yaitu ada atau
tidaknya ancaman yangdilakukan oleh orang lain sehingga
anakterpaksa melakukan tindak pidana tersebutdibawah ancaman pihak
lain sehingga anakjustru adalah korban kekerasan. Dalampenjatuhan
putusan hakim, anak yang terbuktidalam persidangan melakukan
peredarannarkotika akan dikenai hukuman pembinaanuntuk memperbaiki
tingkah laku merekasehingga mereka diharapkan ke depan
tidakmengulangi tindak pidana yang sama. Hukumpositif indonesia
tidak mengatur tentangpenjatuhan hukuman mati atau hukumanseumur
hidup, dan masa penahanan anak harusdikurangi ½ (setengah) dari
hukuman orangdewasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 79ayat 2 UU
SPPA.
Faktor-faktor yang mendasari pertimbanganhakim dalam menjatuhkan
putusan pidanaterhadap anak yang melakukan peredarannarkotika
antara lain adalah pendidikan, faktorsosial/lingkungan misalnya
anak-anak jalanan,lingkungan kumuh, kurang pedulinya orang
tuasehingga tidak adanya pengawasan dari orangtua, luasnya
pergaulan anak yang pada akhirnyadirekrut oleh bandar narkotika
sebagaipengedar.
5. REFRENSI
Buku-buku
Djamil Nasir.M, 2015, Anak Bukan UntukDihukum, Cetakan Ketiga,
Sinar Grafika,Jakarta
-
Gosita Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak,Cetakan Pertama,
Akademi Pressindo, Jakarta
Hamzah Andy, 2008, Hukum Acara Pidana diIndonesia, Sinar
Grafika, Jakarta
Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba,Cetakan Pertama, Raja
Grafindo Persada,Jakarta
Mulyadi Lilik, 2010, Putusan Hakim dalamHukum Acara Pidana,
Citra Aditya Bakti,Bandung
Sambas Nandang, 2010, Pembaruan SistemPemidanaan Anak di
Indonesia, CetakanPertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
Sumirani Endang , 2003, Perlindungan HukumTerhadap Anak Dalam
Hukum Pidana, CetakanPertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
Sumiarni Endang dkk, 2000, PerlindunganHukum Terhadap Anak di
BidangKesejahteraan, Cetakan Pertama UniversitasAtma Jaya,
Yogyakarta
Sutiyoso Bambang dan Puspitasari Hastuti Sri,2005, Aspek-Aspek
Perkembangan KekuasaanKehakiman di Indonesia, UII Press
Yogyakarta
Tinduk Martini, Supatmi Sri Mamik, Purnianti,Analisa Situasi
Sistem Peradilan Pidana Anakdi Indonesia, Cetakan Pertama,
Jakarta
Tumpa Harifin, 2011, Komentar danPembahasan, Cetakan Pertama,
Sinar Grafika,Jakarta Timur
Willy Heriadi, 2005, Berantas Narkoba TakCukup Hanya Bicara,
Cetakan Pertama, UIIPress, Yogyakarta
Wisnubroto AL, 2009, Teknis PersidanganPidana, Universitas Atma
Jaya Yogyakarta,Yogyakarta
Peraturan PerUndang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 4tahun 1979 tentang
kesejahteraan anak BAB.IPasal 1 a.
Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 1ayat 1 tentang narkotika
dan Bab.1 Pasal 1 ayat6 ketentuan umum tentang pengedar
narkotika
Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Pengadilan
Anak.
Undang-UndangNo.35 Tahun 2014 TentangPerubahan atas
Undang-UndangNo.23Tahun2012 Tentang Perlindungan Anak.
INTERNET :
www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak
-korban-narkoba-terus-bertambah/ SetyawanDavit, 23 Oktober 2015
KAMUS :
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1991, hlm. 219