Jurnal-Any-Suryani (1)

8/17/2019 Jurnal-Any-Suryani (1)

1/30

TANGGUNG JAWAB NEGARATERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG

(TRAFFICKING) DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

JURNAL

Oleh:

Any Suy!n"#H#NIM: $%&$'$'$$'

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUMFAKULTAS HUKUM

UNIERSITAS BRAWIJAAMALANG

*$'&


2/30

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP

KORBAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA+

Any Suy!n"#H#++

Su,!-.n.+++

M# R",/!n ++++

P"0! D0!12"3!+++++

A4-1!3

Tanggung jawab negara terhadap korban perdagangan orang belum

sesuai dengan tujuan negara republik Indonesia yang berlandaskan

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sehingga perlu ditegaskan tanggung jawab negara terhadap korban

perdagangan orang dari perspekti !ak "sasi #anusia mulai dari

bentuk tanggung jawab yaitu kelembagaan $ peraturan perundang%

undangan terkait perdagangan orang$ alas hak korban menuntut

pertanggung jwaban negara serta tanggung jawab negara terhadap

korban perdagangan orang warga negara asing.

K!1! Kun5" : T!n66un6 J!/!4 Ne6!!7 K.4!n

Pe,!6!n6!n O!n6 ,!n H!3 A-!-" M!nu-"!

'# PENDAHULUAN Indonesia adalah salah satu Negara yang berdaulat dalam

pergaulan internasional$ dan menjujung tinggi hukum dan hak asasi

manusia. Dalam tataran kehidupan bernegara Indonesia wajib

melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk penjajahan

dan ancaman baik yang berasal

& !asil Penelitian Dalam Rangka Penulisan Disertasi&& #ahasiswa Program Doktor 'akultas !ukum Uni(ersitas )rawijaya&&& *uru )esar !ukum Tata Negara 'akultas !ukum Uni(ersitas )rawijaya

+Promotor,

-


3/30

&&&& Dosen !ukum Tata Negara +/o Promotor,&&&&& Dosen !ukum Pidana +/o Promotor,

dari dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu negara Indonesia

ikut serta mengikuti dan memahami issue%issue internasional yang

terjadi dalam proses globalisasi baik di bidang politik$ ekonomi$ hukum

dan sosial budaya dengan mengutamakan kepentingan nasional. !al

ini merupakan salah satu perwujudan tujuan negara Indonesia.#enurut Plato tujuan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan%

kebutuhan yang banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia

secara indi(idual$ maka dibentuklah negara-. Demikian pula "ristoteles

berpendapat bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara

bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga

negara. Dalam 0Politik 0 nya "ritoteles menulis sebagai berikut 1” 2

0every stateis a community of some kind, and every community is

established with a view to some good, for mankind always act in order to obtain that which they think good. But i all community aim at somegood, the state or political community, which is the nighest of all andwhich embraces all the rest, aims at good in a greatest degree thanany other, and at the highest good. The comes into eistenceoriginating in the bare needs of life and cotinuing in eistence for thesake of good life.

2enyataan di atas merupakan perwujudan dari tujuan negara

sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang Undang dasar

Negara Republik Indonesia Tahun -345 alinea I6 yang menyatakan

bahwa78

02emudian dari pada itu untuk membentuk suatu PemerintahanNegara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

- '$ Isjwara$ Pengantar !lmu Politik, " )andung 1 Penerbit )ina /ipta$ -39-,$ hlm:;%:-.

-bid.8

Indonesia$ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun -345$Pembukaan "lenia I6 .


4/30

8

kesejahteraan umum$ mencerdaskan kehidupan bangsa$ dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan$ perdamaian abadi dan keadilan sosial$ maka disusunlah2emerdekaan 2ebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang UndangDasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan NegaraRepublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkankepada 2etuhanan


5/30

4

tidak berkorelasi dengan ketersediaan sumber daya dilokasi

pembangunan seperti pariwisata serta eksplorasi pertambangan.

Tra'cking berkorelasi dengan pelanggaran hak%hak dasar

manusia karena akibat dari perbuatan tra'cking korban kehilangan

harkat dan martabatnya sebagai manusia$ dan korban mengalami

kesulitan dalam menata hidupnya kembali baik secara sosial maupun

personal. Isu perdagangan manusia +tra'cking, dalam dekade

terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional

maupun internasional$ para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu

yang berkaitan dengan perdagangan orang +tra'cking,$ baik dari

aspek pencegahan perdagangan orang$ pelaku +tra'cker ,$ penegakan

hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang

+tra'cking,$ serta pemulihan hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban

perdagangan orang.

Secara teori tujuan negara hukum adalah menjunjung tinggi

adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan

perlindungan terhadap hak%hak rakyat$ serta melaksanakan

kesejahteraan umum. Teori ini mengambil esensi bahwa hukum adalah

supreme dan kewajiban bagi penyelenggara negara untuk tunduk pada

hukum. Tidak ada kekuasaan diatas hukum5. Negara hukum pada

prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa

mempunyai dasar hukum yang jelas atau legalitasnya baik

berdasarkan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. "jaran

Negara !ukum menurut 2rabbe1

5

)agir #anan$ )embaga *epresidenan, +


6/30

5

BNegara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum danberpedoman pada hukum. Dalam negara hukum$ segala

kekuasaan alat%alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.Semua orang C tanpa kecuali C harus tunduk dan taat kepadahukum ++overnment not by man, but by law the rule of law,.Rakyat tidak boleh bertindak semau gue dan menentang hukum.Di dalam negara hukum$ hak%hak rakyat dijamin sepenuhnya olehnegara$ sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi seluruhperaturan pemerintahnegaranya0

Dalam 2onteks negara Indonesia$ Philipus #. !adjon menyatakan

bahwa adanya pengakuan terhadap harkat martabat manusia dalam

Negara !ukum Indonesia$ secara intrinsik melekat pada Pancasila dan

bersumber pada Pancasila. )ertolak dari alsaah negara Pancasila

tersebut kemudian !adjon merumuskan elemen atau unsur%unsur

negara hukum pancasila sebagai berikut1 +-, keserasian hubungan

antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan7 +,

hubungan ungsional yang proporsional antara kekuasaan negara7 +8,

prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan

merupakan sarana terakhir7 +4, keseimbangan antara hak dan

kewajiban. A

Tujuan bernegara bangsa Indonesia menurut Isrok. terbagi

menjadi +dua, yaitu79

-,. Tujuan umum$ mewujudkan masyarakat adil dan makmur +res

publica atau kepentingan umum bangsa Indonesia,,. Tujuan khusus$ berdasarkan alenia keempat Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun -345 yang manamenyebutkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah1a. melindungi segenap bangsa Indnesia dan seluruh tumpah

darah Indonesiab. memajukan kesejahteraan umumc. mencerdaskan kehidupan bangsa

A Philipus #.!adjon$ Perlindungan -ukum Terhadap akyat, +)ina Ilmu1Surabaya$ -3:9,. hlm. 45.

9

Isrok dan Dhia "l Uyun$ !lmu /egara Ber0alan 1alam 1unia bstrak $ +#alang1U) Press$ ;-;,$ hlm.53.


7/30

A

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan$ perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam konteks kenegaraan saat ini khususnya yang berkaitan

dengan ungsi negara$ struktur negara$ lembaga negara khususnya

berkaitan dengan wewenang$ tugas$ kewajiban serta tanggung jawab

negara dewasa ini lebih menggambarkan lemahnya ungsi

kelembagaan serta carut marutnya penegakan hukum di negara

indonesia. Salah satunya adalah dalam penanganan kasus

perdagangan perempuan dan anak$ persoalan penegakan hukum

menjadi point tersendiri dan menjadi cacatatan merah ketika berbicara

tentang korban$ perspekti hukum yang terbangun selama ini adalah

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku +tra'cker ,. 2etika berbicara

penangan korban terjadi tumpang tindih peran kelembagaan dalam

negara bahkan cenderung o(erlapping mengingat banyak lembaga

yang terlibat tetapi tidak ada satupun bekerja secara optimal hal ini

dipegaruhi oleh kurangnya koordinasi antar lembaga serta egosektoral

masing%masing lembaga.

Secara teori negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab

untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali namun

namun dalam kenyataannya dalam konteks perdagangan orang terjadi

inkonsisten dalam pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap

warganya. 2orban perdagangan orang adalah bagian warga negara

Indonesia yang memiliki hak%hak hak dan kedudukan yang sama

dengan warga negara lainnya tetapi dalam kenyataananya korban

perdagangan orang sering terabaikan dan mendapatkan perlakuan

diskriminasi dalam mengakses layanan yang seharusnya dijangkau


8/30

9

sehingga menimbulkan rasa ketidak adilan bagi korban perdagangan

orang.

2orelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat$ yaitu

kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia

menyebabkan banyaknya orang termasuk perempuan dan anak

terperangkap dalam perdagangan orang +tra'cking,$ kondisi ini pula

didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk

memajukan perekonomian$ selain itu peran calo atau tekong yang

berubah menjadi tra'cker keberadaannya mendapat pengakuan

tersendiri dari masyarakat. :

P.4le2 u","- +legal problem, Undang Undang No. - Tahun

;;9 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan ?rang

+UUPTPP?, hanya mengatur korban pada umumnya tetapi tidak

merinci secara jelas korban perempuan dan anak. Dalam tataran

implementasi$ pelaku perdagangan orang +tra'cker , kerapkali

dibebaskan karena tidak cukup bukti$ sedangkan korban seringkali

terabaikan khususnya korban tra'cking terselubung. 2orban yang

tertangani hanya korban yang mengalami bentuk%bentuk perdagangan

orang yang diatur dalam Undang Undang No. - Tahun ;;9 tentang

Pencegahan Tindak Pidana Perdagang ?rang +UUPTPP?, sedangkan

korban perdagangan orang yang terselubung tidak diatur sama sekali.

UU No. - Tahun ;;9 tentang Pencegahan Tindak Pidana

Perdagangan ?rang +PTPP?, bertujuan untuk mencegah dan

menanggulangi tindak pidana perdagangan orang secara dini.

: Sumiati Sahala$ 0(asalah Perdagangan nak 1an #anita Berdasarkan Protokol

*onvensi T. 3. 4”. >aporan "khir Penulisan 2arya Ilmiah$ +)adan Pembinaan !ukumNasional$ Departemen !ukum Dan !"# RI$ Tahun ;;4,$ hlm. 5.


9/30

:

Peraturan #enteri Pemberdayaan Perempuan +Permen PP, No.

Tahun ;-; tentang Penyusunan Rencana "ksi dan Pembentukan

*ugus Tugas Penanganan Perdagangan ?rang.

Selain pembentukan gugus tugas dari kelembagaan selama ini

dalam upaya penanganan korban perdagangan orang hanya

didasarkan pada Surat 2eputusan )ersama +S2), Tiga #enteri dan

2apolri No1b84;:@;;$ yang terjadi dalam pelaksanaan penangan

korban masih bersiat multi lembaga sehingga terjadi tumpang tindih

kegiatan dalam operasional sehingga tidak eekti karena sarat dengan

ego sektoral. S2) ini sampai saat masih dipergunakan dalam penangan

korban perdagangan orang.

2etentuan peraturan tersebut di atas meletakan kewajiban bagi

negara dalam hal menanggulangi menanggulangi segala bentuk

kekerasan dan diskriminasi terhadap warga negara khususnya

perempuan dan anak. )erlakunya Undang Undang No. - Tahun ;;9

tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan ?rang +PTPP?, tidak

serta merta mengimplementasikan kewajiban negara terhadap korban

perdagangan orang +tra'cking,$ mengingat amanah dari ketentuan

tersebut sangat tidak menegaskan secara jelas persoalan kekuatan

kelembagaan$ tugas dan kewajiban anggota gugus tugas serta

persoalan penanggung jawab kelembagaan secara struktural baik di

tingkat Pusat maupun daerah. 2ewajiban negara tersebut dalam

aktanya masih banyak menimbulkan persoalan mendasar terutama

yang berkaitan dengan pencegahan dan penangan korban

perdagangan orang$ yaitu masih sangat jauh dari nuansa hak asasi$


10/30

3

karena perspekti yang dibangun khususnya dalam Undang%undang

pencegahan tindak pidana perdagangan orang lebih berperspekti

menghukum pelaku kejahatan$ sedangkan korban perdagangan orang

hanya korban yang teridentiEkasi yang masuk dalam kategori bentuk

bentuk perdagangan orang yang diatur dalamnya.

Persoalan tanggung jawab serta kewenangan dari kelembagaan

yang mewakili negara tidak secara tegas ditentukan dalam peraturan

perundang%undangan tersebut alhasil jumlah korban semakin

bertambah seiring perputaran waktu sehingga terjadi kekosongan

norma yang berkaitan dengan tanggung jawab negara$ selain itu

kendala dalam operasional penanganan korban yang terjadi adalah

persoalan anggaran menjadi sesuatu hal yang potensial sehingga

timbul pertanyaan siapa yang bertanggung jawabF Payung hukum

yang ada hanya mengatur secara global pada dinas instansi yang

ditunjuk. Situasi dan kondisi ini tentunya bertentangan dengan konsep

tanggung jawab yang sesungguhnya. Dari gambaran situasi diatas

dalam aspek hukum ketika berbicara tentang norma yang menjadi

rujukan berkaitan dengan tanggung jawab negara terjadi kekaburan

norma.

Ru2u-!n M!-!l!h

8)agaimanakah tanggung jawab negara terhadap korban

perdagangan orang +tra'cking, dari perspekti !"#F0

*# METODOLOGI


11/30

-;

-. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normati$

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder. menurut )ahder Gohan

Nasution$ adalah penelitian untuk mengkaji masalah%masalah

hukum 3. Pendekatan Perundang%undangan "$tatute approach%. Pendekatan 2onsep "4onceptual approach%.8. Pendekatan 'ilsaat "Philosophical approach%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab negara terhadap korban perdagangan orang

+tra'cking, dari perspekti !"#

Tanggung jawab negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan

berdirinya suatu negara$ seperti telah ditetapkan dalam Pembukaan

UUDNRI -345 alenia I6 tujuan negara Indonesia adalah melindungi

segenap bangsa Indonesia dan melindungi tumpah darah Indonesia

dan memajukan kesejahteraan umum$ mencerdaskan kehidupan

bangsa $ dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan$ perdamaian abadi dan keadilan sosial$

maka disusunlah 2emerdekaan 2ebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang Undang Dasar Negara Indonesia $ yang terbentuk dalam dalam

suatu susunan negara Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasarkan kepada 2etuhanan


12/30

--

permusyawaratan perwakilan$ serta dengan mewujudkan suatu

2eadilan sosial bagi seluruh rakyat Indomesia.

#engenai tanggung jawab negara ini$ditegaskan oleh "sbjorn =ide

salah satu tulisannya$sebagai berikut7

0 5nder !nternational law,obligations for human rights are primarily held by $tate.#hen $tates seek to implement these obligations in national law,they are re6uired to imposeduties on persons sub0ect to their 0urisdiction.1uties torespect the rightof other persons,and duties to contributetocommon welfare,make it possible for the $tate to assist and

to provide in ways which enable everyone to en0oy their ekonomic,social and cultural rights.78

UUDNRI -345 alenia I6 tujuan negara Indonesia adalah

melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi tumpah darah

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum$ mencerdaskan

kehidupan bangsa$ dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan$ perdamaian abadi dan keadilan sosial$

maka disusunlah 2emerdekaan 2ebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang Undang Dasar Negara Indonesia$ yang terbentuk dalam dalam

suatu susunan negara Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasarkan kepada 2etuhanan


13/30

-

sosial budaya$ pertahanan keamanan$ dan lain sebagainya. Negara

adalah entitas yang dibentuk oleh masyarakat dengan sautu tujuan

untuk melindungi serta mensejahterakan warna negaranya

#elakukan upaya mencegah terjadinya perdagangan orang

dengan berbagai langkah%langkah konkrit dan eekti$ melindungi$

menghormati dan menegakan hukum serta menghukum pelaku secara

adil.

Gika terjadi korban serta mengambil upaya dalam penanganan

dan pemulihan korban perdagangan orang . Dari paparan diatas atas

empat +4, dimensi pertanggung jawaban negara terhadap korban

perdagangan orang yaitu7 +-, Pencegahan terjadinya perdagangan

orang$ +, penanganan korban$ +8,. Pemulihan korban$ +4,. reitegrasi

korban .

>angkah%langkah kongkret memperbaiki Penyebab utama

perdagangan orang yang berkorelasi berkaitan dengan kelalaian yang

dilakukan oleh negara yakni

-. 'aktor =konomi

2ondisi kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja

mendorong jutaan penduduk indonesia memilih alternati untuk

melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna mencari kerja

dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka

beserta keluarga.Selain itu perubahan pola kebijakan pemerintah

dalam pembangunan ekonomi yang mengutamakan ekonomi

berbasis industri daripada ekonomi berbasis agraris.

. 'aktor pendidikan


14/30

-8

#eminimalisir pemahaman tentang kentalnya budaya patriarki

merupakan salah aktor penyebab terjadinya perdagangan orang$

)udaya patriarki adalah suatu budaya yang menganggap bahwa

anak%anak laki%laki memiliki kelebihan dan keutamaan

dibandingkan dengan anak%anak perempuan terutama dalam

hubungannya dengan akses pada harta keluarga dan

pendidikan.'aktor sosial budaya berpengaruh thd kebijakan yang

akhirnya memarginalkan perempuan.

8. #encegah peluang usaha seluas%luasnya sehingga bisnis

perdagangan orang bisnis yang paling mudah karena tidak

memerlukan modal besar$ cukup kelihaian dalam merayu calon

korban atau menjerat korban dalam perangkap utang piutang$

tetapi mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Sehingga

banyak orang tergiur untuk malakukan bisnis memperdagangkan

orang. )isnis ini terutama di bisnis industri seks$ pengantin

pesanan$ kawin kontrak dalam penempatan T2I$ serta peredaran

narkoba dan obat%obat terlarang$

4. "dministrasi kependudukan negara Indonesia mengalami degradasi

nilai dimana maraknya pemalsuan identitas yang dilakukan secara

sadar untuk mempermudah mencari pekerjaan. Pemalsuan

identitas ini menyangkut usia$ status$ pendidikan serta alamat

tempat tinggal.

Tanggung jawab negara dalam perdagangan orang tidak hanya

terbatas pada upaya bagaimana mencegah perdagangan orang tetapi

dalam perspekti hukum administrasi adalah berkorelasi dgn pelayan


15/30

-4

publik yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya.

bagaimana negara melaksanakan pelayanan publik yang prima bagi

rakyatnya$ serta bagaimana masyarakat mengakses pelayanan public

tersebut$ salah satunya adalah inormasi yang lengkap tentang segala

sesuatu yang berkaitan denga perdagangan orang.

!# Ben1u3 T!n66un6 J!/!4 Ne6!!

') Le24!6! Pen!n6!n!n K.4!n Pe,!6!n6!n .!n6:

a, >embaga Perlindungan Saksi dan 2orban

b, Ruang Pelayanan 2husus +UPP" R=N"T", unit pada 2epolisian.

Peraturan 2apolri No Pol. -;. Tahun ;;9

c, Pembentukan Pusat Pelayanan terpadu

d, *ugus tugas Pencegahan dan Penanganan korban perdagangan

orang

Perpres No. A3 tahun ;;: diketuai oleh #enteri Negara

2oordinator )idang 2esejahteraan Rakyat dengan ketua harian #enteri

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan "nak$ sedangkan

anggota gugus tugas merupakan wakil%wakil dari unsur pemerintah$

penegak hukum$ organisasi masyarakat$ lembaga swadaya

masyarakat$ organisasi proesi dan penelitiakademisi.

*) Ke!n63! Hu3u2 Pen!n6!n!n T!9953"n6 D" In,.ne-"! #

-. UU. No. - Th. ;;9

UU. No. 9 Th. -3:4. Ttg Rati 2on(. /=D"H

8. UU. No. A Th.;--. Ttg 2eimigrasian

4. UU. No. 83 Th. -333. Ttg !ak "sasi #anusia.


16/30

-5

5. UU. No. 83 Th. ;;4. Ttg PPT2I>N

A. UU. No. -8 Th. ;;A. Ttg Perlindungan Saksi Dan 2orban.

9. UU. No .8 Th .;;. Ttg Perlindungan "nak.

:. UU. No. -8 Th. ;;8. Ttg 2etenagakerjaan.

3. UU. No. 8A Th. ;;3. Ttg 2esehatan.

Tujuan umum dari peraturan perundang%undangan tersebut diatas

adalah melindungi seluruh warga negara indonesia serta

penghormatan dan Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tujuan secara khusus adalah mencegah terjadinya perdagangan

orang dimana secara tegas dirumuskan dalam UU No - Tahun ;;9$

sedangkan persoalan perlindungan anak dan pencegahan

perdagangan anak diatur dalam UU No 8 Tahun ;;4$ UU No 83 tahun

;;4 mengatur mekanisme penempatan T2I di >N$ karena UU PT2I >N

merupakan ladang munculnya perdagangan orang. UU N? 3 tahun

;;3 keimigrasian yang mengatur tentang lalu lintasmigrasi dari dan

ke luar negeri.

2etidak selarasan dari peraturan perundang%undangan yang ada

adalah deEnisi yang tidak sama ttg perdagangan orang terutama juga

yang berkaitan dengan perdagangan anak. UU PTPP? UU P",

2onteks Tanggung Gawab negara terhadap korban perdagangan

orang dalam UU No. - tahun ;;9 tidak tergambar secara jelas$

terutama yang berkaitan luput dari perlindungan anak $ persetujuan

korban bukan aladan pembenar perbuatan perdagangan orang serta

norma repatriasi yang masih hampa. Disamping itu UU PTPP? tidak

disertai dgn aturan pelaksana dan dalam implementasinya tidak dapat


17/30


18/30

-9

c, UU No 83 tahun -333 tentang !ak "sasi #anusia% )ab II. "sas%asas dasar$ pasal : 1 BPerlindungan$ pemajuan$

penegakan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung

jawab pemerintah0 .% )ab 6. 2ewajian dan Tanggung Gawab Pemerintah$ pasal 9-1 B

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati $

melindungi$ menegakan$ dan memajukan hak hak asasi

manusia yang diatur dalam undang%undang ini$ peraturan

perundang%undangan lain$ dan hukum internasional tentang

hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik

Indonesia.Pasal 9$0 2ewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagai

dimaksud dalam pasal 9-$ meliputi langkah%langkah

implementasi yang eekti dalam bidang hukum$ politik$

ekonomi$ sosial$ budaya$ pertahanan keamanan negara$ dan

bidang lain.0

*) H!3;H!3 K.4!n Pe,!6!n6!n O!n6

Dapat dikatakan perlindungan terhadap korban kejahatan

merupakan salah satu wujud kewajiban pemerintah kepada warganya.

)eberapa negara juga telah memberikan perhatian hak korban untuk

memperoleh ganti kerugian kompensasi atas erugian Esik$ psikhis dan

sosial yang dideritanya sebagia akibat kejahatan.

Pelayanan kepada korban kejahatan pada hakekatnya merupakan

suatu usaha kesejahteraaan sosial yang pelaksanaanya harus

sebanyak mungkin diikuti oleh setiap anggota masyarakat sesuai

dengan kemampuan masing%masing jadi tidak hanya menjadi


19/30

-:

kewajiban pemerintah atau negara saja. #asyarakat harus turut serta

bertanggungjawab secara moral untuk bersama%sama melakukan

pelayanan kepada korban kejahatan yang menderita. 2orban berada

dalam keadaan tidak sejahtera dan kerapkali diperlakukan dengan

tidak adil. Semangat gotong royong dan ksediaan untuk berkorban di

masyarakat kita perlu dikembangkan dan diamalkan untuk menjadi

aktor pendukung dilayaninya para korban kejahatan. Terutama

mengingat$ banyak diantara para korban kejahatan adalah dari

golongan lemah mental$ Esik$ sosial ekonomi$ dan memerlukan ganti

kerugian dengan segera.-- Dilihat dari sudut !ak "sasi #anusia +!"#,$

masalah kepentingan korban tindak kejahatan merupakan bagian dari

persoalan hak asasi manusia pada umumnya. Prinsip Uni(ersal

sebagaimana termuat dalam The 5niversal 1eclaration of -uman ight

"78 1esember 7:&;, dan The !nternational 4ovenant on 4ivil and

Political ights +-A Desember -3AA,- mengakui bahwa semua orang

adalah sama terhadap undang%undang dan berhak atas perlindungan

hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun.

Setiap tindakan pelanggaran hak%hak asasi yang di jamin oleh

ketentuan peraturan perundang%undangan nasional.-8

Dalam Pasal 3 ayat +5, dari 4ovenant di atas di gariskan prinsip

ganti rugi yang menggariskan bahwa 0 anyone who has been the

victim of the unlawful arrest or detention shall have enforceable right

to compensation0. Rumusan%rumusan diatas kemudian didukung

-- !bid$hal. -A%-:.- The !nternational 4ovenant on 4ivil and Political ights "7< 1esember 7:


20/30

-3

dengan 2on(ensi #enentang Tindak Pidana Terorganisir "ntarnegara

"5nited /ations 4onvention gainst Transnational 3rgani=ed

4rime,2882%, yang dalam Pasal 5 memberikan prinsip bahwa Negara

negara hendaknya mengambil langkah%langkah tepat dalam bentuk

sarana%sarana memberikan bantuan serta perlindungan kepada korban

dari pelanggaran yang tercakup dalam kon(ensi.-4

"da beberapa bentuk perlindungan yaitu restitusi$ rehabilitasi dan

reintegrasi-5. Pada dasarnya perlindungan korban untuk mengatasi

dampak yang dirasakan korban sebagai akibat dilakukannya tindak

pidana terhadap tindak kejahatan kepada mereka. Dari uraian diatas

jelas bahwa hak%hak korban perdagangan orang adalah inklusi sebagai

hak%hak korban tindak pidana$ sehingga dalam upaya penanganan

korban perdagangan orang selaras dengan ketentuan yang berlaku$

walaupun pada prisnsipnya UU PTPP? perspektinya lebih menekankan

pada penghukuman pelaku dan pemberatan hukuman terhadap pelaku

perdagangan orang. Sedangkan hak%hak korban pada UU PTPP? lebih

menekankan pada mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban

serta proses korban mendapatkan hak%haknya sebagai korban

perdagangan orang.

&) Pel"n,un6!n K.4!n e,!6!n6!n .!n6 WNI ,!n WNA

Tanggung jawab negara terhadap orang asing merupakan

masalah yang sangat contro(ersial dalam hukum internasional$ karena

terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu pandangan negara maju

-4 Soeparman$ Parman$ !aji$ !bid-5

#uladi dan )arda Nawawi "ri$ Bunga ampai -ukum Pidana, +)andung1"lumni-33, hlm. 9:..


21/30

;

dan negara berkembang. Negara berkembang cenderung tidak

mengakui perlakuan yang khusus kepada warga negara asing +HN",

didalam negerinya. #ereka menekankan perlunya pesamaan perlakuan

sebagaimana halnya +seorang, warganya. Negara%negara maju

umumnya menginginkan perlindungan yang lebih besar terhadap

warga negaranya di luar negeri.Di dalam pasal - Deklarasi Uni(ersal !ak "sasi #anusia

dinyatakan bahwa B semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam

martabat dan hak. #ereka dikaruniai akal$ budi nurani$ dan harus

bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan0 .

Sejalan dengan paparan diatas "dnan )uyung Nasution menyatakan 1 B Deklarasi !"# sedunia itu mengandung makna ganda$ baik ke

luar +antar negara%bangsa, maupun kedalam +intra bangsa C

negara,$ berlaku bagi semua bangsa dan pemerintah dinegara

masing%masing.#akna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menhormati

dan menjujnjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar

negara%bangsa$agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam

malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai%nilai

kemanusiaan.Sedangkan makna kedalam$ mengandung pengertian bahwa

Deklarasi !"# sedunia itu harus senantiasa criteria objekti oleh

rakyat dari masing%masing negara dalam menilai setiap kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintahnya0.-A

-A

"dnan )uyung Nasution dalam Peter )aehr$ et al $ !nstrument !nternationalPokok -ak> -ak sasi (anusia, +Gakarta1


22/30

-

Pandangan tersebut diatas secara implisit menyiratkan bahwa

perlindungan dan penghargaan terhadap hak%hak asasi manusia tidak

semata%mata ditujukan kepada warga negara saja$ melainkan harus

dikembangkan dan ditujukan bagi setiap orang yang ada di dalam

sauatu negara $ entah itu warga negara atau warga negara asing

Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara

harus di perlakukan baik dan adil sama kedudukannya di dalam

hukum$ juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau

korban suatu tindak pidana$ perikemanusiaan sebagai sendi nilai

alsaah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di

negara Indonesia$ mulai dari UUD 45 hingga kepada peraturan

perundang%undangan ke bawahnya-9

Pasal - ayat +, UUDNRI Tahun -345 yang menyebutkan$0 kedaulatan

ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 5ndang 1asar B. "tas

dasar ini$ rakyat memiliki kewenangan untuk mengontrol dan

mengkritik negara agar tetap melaksanakan tugasnya sebagai pelayan

rakyat.

Pasal 9- UU No 83 Tahun -333 menyatakan1

”Pemerintah wa0ib dan bertanggung 0awab menghormati, melindungi,

menegakan dan mema0ukan -ak sasi (anusia”.

Perlindungan korban meliputi kegiatan1 pemulangan +kedalam

negeri,$ termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan

pendampingan$ rehabilitasi +pemulihan kesehatan Esik dan psikis,$

reintergrasi +penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan

-9 )ambang Poernomo, -ukum 1an ?iktimologi$ dalam Tri !ermintadi$

*epentingan *orban 1alam $istem Peradilan Pidana 1ari $udut Pandang ?iktimologi,www.badilag net.

http://www.badilag/http://www.badilag/


23/30

masyarakatnya, dan upaya pemberdayaan +ekonomi dan pendidikan,

agar korban tidak terjebak kembali dala perdagangan orang

"tra'cking, .

!ak%hak korban perdagangan orang belum berjalan eekti

disebabkan1

-. 2omitmen pada pemangku kepentingan terutama negara dalam

upaya mengeektikan ungsi%ungsi layanan dengan beberapa

kebijakan yang terkait dengan ungsi layanan tersebut.

. )elum terselenggaranya perjanjian antar negara tentang

penanganan korban perdagangan ?rang korban tidak hanya warga

negara asing mengingat tidak hanya warga negara Indonesia tetapi

juga warga negara asing.


24/30

8

manusia. "dalah suatu standar yang diterima secara uni(ersal

bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam

pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung

jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan%

alasan politik$ ekonomi maupun budaya. Dapat diduga bahwa

norma tersebut tidak diimplementasikan secara konkrit

khususnya dalam melindungi warga negara dari perdagangan

orang khususnya perempuan dan anak.

a, 2onsep Tanggung jawab Negara yang seharusnya telah

bergeser menjadi konsep pengadaan layanan yang dalam

pelaksanaannya tidak diatur secara tegas ungsi dan peran

kelembagaan tersebut dalam struktur pemerintahn shg

masih terdapat egosektoral kondisi ini menyebabkan hak

korban atas keadilan karena hanya korban yang melpaor

saja yang mendapat akses layanan$ sedangkan konsep

tanggung jawab yang sesungguhnya adalah untuk semua

korban perdagangan orang tanpa terkecuali.

b, )entuk tanggung jawab negara terhadap korban selama ini

adalah pemberian ganti rugi$ restitusi dan pelayanan lain

dengan merujuk pada UU N?. -8 Tahun ;;A tentang

Perlindungan saksi. Dalam upaya memberikan

perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang $

penghargaan atas hak asasi manusia belum sepenuhnya

dapat diwujudkan bahkan ada kecenderungan untuk

mengabaikan pihak korban$ termasuk keluarganya karena


25/30

4

lemahnya korban dalam mempertahankan kedaulatan

harga diri akibat rendahnya pendidikan$ kemiskinan dan

tidak meratanya pembangunan.

c, UU PTPP? sulit untuk ditegakan di Indonesia$ karena UU ini

belum memiliki peraturan pelaksana$ selain itu memiliki

konsekwensi yuridis yaitu terkait dengan banyak peraturan

perundang%undangan lainnya seperti seperti UUP" $ UU

Imigrasi$ 2U!P$ 2etenagakerjaan$ 2ewarganegaraan$

Perlindungan Saksi dan 2orban$ serta Penempatan T2I di

>uar Negeri. Serta UU PTPP? mencakup lintas sektor

terutama apabila korban yang ditemukan juga sebagai

pelaku perdagangan orang.

d, "danya kekosongan kekaburan norma peraturan yang

terkait dengan perdagangan orang khususnya tanggung

jawab negara terhadap korban khusnya yang berkaitan

dengan pemberian -,. Norma perlindungan anak$ , ganti

rugi terhadap korban. Sehingga selain kompensasi

terhadap korban perdagangan orang adalah ganti

kerugian$ ganti kerugian ini diberikan oleh negara yang

ungsinya sebagai pembayaran pelayanan kesejahteraan$

karena negara bertanggung jawab dan berkewajiban

secara moral untuk melindungi warga negaranya.hak ini

dikarenakan karena negara dianggap gagal mencegah dan

melindungi warga negara dari ancaman perdagangan

orang. 8, tidak adanya norma repatriasi pemulangan


26/30

5

e, 2elembagaan penanganan korban perdagangan orang

adalah gugus tugas pencegahan perdagangan orang$

kelemahan gugus tugas. Di beberapa daerah tidak akti

bahkan tidak semua daerah pro(insi membentuk gugus

tugas pencegahan perdagangan orang bahkan kalau

dibentuk tidak ada anggaran yang mendukungnya.

Pemahaman akan istilah gugus tugas seakan akan%akan

sebuah perkumpulan kecil berupa kepanitian yang

menangani sebuah acara dan tidak bersiat langgeng$

disamping itu mekanisme kerjanya bersiat koordinasi

sehingga sering mengalami hambatan ketika dihadapkan

peristiwa perdagangan orang.

, "las hak korban menuntut pertanggung jawaban negara adalah

1

a, Negara sebagai entitas yang dibentuk berdasarkan

kesepakatan warganya untuk diamanatkan sebagai

pelindung warga negara dan orang%orang yang berada

dalam negara sesuai dengan tujuan dibentuknya negara.

b, !ak%hak korban perdagangan orang implementasinya

merujuk pada UU Perlindungan Saksi Dan 2orban UU yang

mengatur tentang korban kejahatan pada umumnya$

padahal korban perdagangan orang merupakan korban

yang sangat spesiEk dan perlu penanganan khusus

c, "spek (iktimologi terhadap 2epentingan 2orban

Perdagangan ?rang$ pada umumnya korban perdagangan


27/30

A

orang sering diabaikan karena undang%undang lebih ocus

kepada pelaku$ korban sering dikategorikan sebagai bagian

yang menyebabkan timbulnya kejahatan$ demikian pula

dari kacamata (ictimologis yaitu pendekatan yang

dilakukan lebih ditekankan pada kepentingan korban.

d, !ak%hak korban Perdagangan orang antara warga negara

Indonesia dan Harga Negara "sing pada hakekatnya sama

tidak ada perbedaan +diskriminasi, tetapi terjadi

pergeseran pemahaman karena HN" keputusan yang

diambil untuk memudahkan proses penanganan adalah

deportasi.

4# Re3.2en,!-"

-, #enegaskan konsep tanggung jawab negara dengan

berdasarkan pada nilai kemanusiaan$ keadilan dan kesetaraan

bagi seluruh warga negara Indonesia., "spek Peraturan Perundang%undangan adalah

a, mere(isi UU No - Tahun ;;9 TT* PTPP?$ yaitu

menambahkan pasal1Perdagangan anak $ Perdagangan

perempuan$ #elengkapi norma repatriasi yang masih

hampa.b, #enerbitkan Peraturan Pelaksana dari UU N?. -. Tahun

;;9.8, "spek kelembagaan adalah mere(italisasi gugus tugas

pencegahan dan penanganan perdagangan orang$ dengan

membentuk )adan Nasional Pemberantasan Perdagangan

?rang yang lebih eekti.


28/30


29/30

:

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

"sbjorn =ide$9conomic,$osial and 4ultural ights as -uman ights,Tetbook,(artinus /i0hoo, 1ordrecht, -335$ )oston$>ondon.

)agir #anan$ )embaga *epresidenan, ;;A$ '! UII Press$


30/30

3

)ambang Poernomo, -ukum 1an ?iktimologi$ dalam Tri !ermintadi$*epentingan *orban 1alam $istem Peradilan Pidana 1ari

$udut Pandang ?iktimologi, www.badilag net.
http://www.badilag/http://www.badilag/

Jurnal-Any-Suryani (1)

Documents