JURI\AL FAIRNESS - UNIB Scholar Repository

JURI\AL FAIRNESSVolume 4 Nomor 2, Juli Tahun 2014 ISSN 2303-0348

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN,'KOMITMEN -ORGANISASI,

DANKEPUASAN KERJA TERIIADAP PERILAKU KEPEMIMPINAN PADAPEMERINTAH KOTA BENGKULUIsma Coryanata

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCEBASED BUDGETING) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTAT\SIPEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULUNila Aprila, Melfariza

PENGARUII AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PUBLIK DAN PENERAPAI{ SPMTERIIADAP KINERJA SKPD PROVINSI BENGKULUNansi Ria Nindita, Saiful, Isma Coryanata

FAKTOR.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANDERPRICING SAHAM PADAPENAWARAN UMTTM PERDANA DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2OO9 . 2013Rita Lian Purnama

PENGARUH STATUS INCUMBENT, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANAALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA HIBAHPEMILUKADA (Studi pada Anggaran Belanja Hibah untuk Komisi Pemilihan UmumKabupaten/ Kota sebagai Penyelenggara Pemilukada Wilayah Sumatera)Nurlis Sepriani, Ridwan Nurazi, Abdullah

PENGART]H PARTISIPASI ANGGARAN TER}IADAP KINERJA GURU DENGANPROFESIONALISME SEBAGAI VARIABEL MODERAT]NG DI SMA BONGKTILUSELATANNeng lda Soniawati, Husaini, Lisa Martiah NP

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANPERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP ALOKASI BELANJA LANGSUNGKABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULURetno Widhiastuti, Fachruzzaman, Baihaqi

PENERBIT

MAKSI UNIVERSITAS BENGKU[U @

-

Staff Editorial Jurnal Fairness

Ketua Dewan EditorialHusaini

Universitas Bengkulu

Aaggota Dewan {ditgria!.Saitul Fadli

UniversitasBengkulu UniversilasBengkulu

Nurna Aziza

Universitas Bengkulu

Pengelola EditorialSriwidharmanely Madani Hatta

UniversitasBengkulu UnittersitasBengkulu

Mitra Bestari/R eview erKamaluddin 3rlina

Universitas Bengkulu Universitas Sumatera(JtaraRidwanNurazi DwiMartani

UniversitasBengkulu UniversitaslndonesiaIrwansyah Fachruzzaman

UniversitasBenglaiu UniversitasBengkuluRini Idriani Fuad

UniversitasBengkulu UniversitasDiponegoroPuji Harto Hary Suharman

UniversitasDiponegoro UniversitasPadjajaranWahyudin Noor Tarjo

Universitas Pa Universitas Truno JoyoHasa:r Basri Isnurhadi

Universias Syiah Kuala Universitas SriwijayaHelmi Yazid Gusnardi

Universitas SultanAgungTirtayasa {Jniversitas RiauMurhaban lslahuddin

Uni:tersitasMalikussaleh UniversitasSviahKuala

Sekretaris EditorialYunike Diesty

Universitas Bengkulu

Kantor Penyrnting {Editorial Offrce)Magister Akuntansi FEB-UNIB

Jalan WR. Supratman-Kandang Limun Kota BengkuluTelp. (0736) 344196

E-mail: if [email protected]

Terbit 3 kali dalam se?hm pada bulan Mare! Juli, dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasilpenelitian atau pemikiran akuntansi akadernisi, praktisi, mahasiswa dan lain yang relevan bagi porgembanganprofesi dan praktek akrmtansi di lndonesia.

Jurnal Fairness diterbitkan Oleh Masister Akuntansi FEB-UNIB

Redaksi menerima sumbangan tulisan hasil penelitiaa yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskahdiketik di atas kertas IIVS A4 spasi 1,5 dengan jumlah 15-25 halaman kerta A{,dengan format seperti yarg

tercantum pada Kebiiakan Editorial

Jurnal FairnessVolume 4, Nomor 2,Jui1i20l4

o rENGARUH pARTrslpAsllutcc.tnLnt, * KbprrrvrnNORGA}IISASI, DAN KEPUASATI KERJA TERIIADAPPERILAKU KEPEMIMPINA}I PADA PEMERINTAII KOTABENGKULUIsma Coryanata

l-8

PENGARUH PENERAPAI\ ANGGARAN BERBASIS KINERJA g .25(PERFORMANCE BASED BUDGETING) TERIIADAPAKUNTABILITAS KINERJA INSTAI\SI PEMERINTAIIDAERAII KOTA BENGKT]LUNila Aprila, Melfuriza

PENGART]II AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PUBLIK, DAI\[ 26 -39PENERAPAI\ SPIP TERIIADAP KINERJA SKPD PROVINSIBENGKULUNansi Ria Nindita, Saiful, Isma Coryanata

FAKTOR-FAKTOR YAIIG MEMPENGARUHT UNDERPRICING 40 -50SAIIAM PADA PENAWARAN T]MUM PERDANA DI BURSAEFEKINDONESIA TAHT]N 2OO9 -2013Rita Lian Purnama

PENGARUH STATUS INCTIMBENT, PENDAPATAN ASLI 5I - 70DAERAII DAl\t DANA ALOKASI UMUM TERIIADAPPENGALOKASIAN AIIGGARAN BELANJA HIBAIIPEMTLUKADA (studi pada Anggaran Betanja Hibah untuk KomisiPemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagai penyerenggaraPemilukada Wilayah Sumatera)Nurlis Sepriani, Riduan Nurazi, Abdullah

PENGARUH PARTISIPASI A}IGGARAN TERIIADAP KINERJA 7I-82GURU DENGAI\ PROFESIONALISME SEBAGAI VARIABELMODERATING DI SMA BENGKULU SELATA]\Neng Ida Soniatuati, Husaini, Lisa Martiah Np

PENGART,II PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAIIA ALOKASI 83 - 103UMUM, DAN PERTTIMBUIIAN EKONOMI TERIIADAPALOKASI BELANJA LANGSUNG KABT]PATEN/KOTA DIPROVINSI BENGKULURetno Widhiastuti, Fachruzzaman, B aihaqi

Jurnal FairnessVolume 4, Nomor 2,IuE20l4

Kebijakan Editorial dan Pedoman Penulisan Artikel

Kebijakan Editorial

Jurnal Fairness (JF) dtterbifkan oleh Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bengkulu secara berkala (setiap empat bulan) dengan tujuan untuk

mempublikasit<an nasit penelitian dan pemikiran akuntansi yang relevan bagi

p"og61oburguo profesi dan praktik akuntansi di Indonesia. Sesuai dengan tujuannya, jurnal

i"i Anarapta" dibaca oleh para akademisi, praktisi, peneliti, regulator, mahasiswa, dan

pihak lain yang tertarik dengan perkembangan teori dan praktek akuntansi.

Lingkup tulisan hasil penelitian dan pemikiran akuntansi yang dimuat dalam JF

berkaitan dengan aspek-aspek yang dikaji dalam akuntansi, secara garis besar meliputi

bidang:1) Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal2) Akuntansi Manajemen3) Akuntansi Sektor Publik4) Sistem Informasi Akuntansi5) Pengauditan6) Corporate Governance7) Perpajakan8) Corporate Social Responsibility

Jurnal Fairness menerima kiriman artikel hasil penelitian dan panikiran akuntansi

yang ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa

artikel yang dikirim ke Jurnal Fairness tidak dikirimkan atau telah dipublikasi dalam jurnal

yang lain. Untuk penelitian dengan pendekatan survei atau eksperimental, penulis harus

melampirkan instrumen penelitian (kuisioner, kasus, daftar wawancara, dan lain-lain).

Penentuan artikel yang dimuat dalam IF melalui proses blind review oleh editor

Jurnal Fairness dengan mempertimbangan atortatra lain: relevansi artikel terhadap

pengembangan profesi, praktek dan pendidikan akuntansi; dan terpenuhinya persyaratan

baku publikasi jurnal. Editor bertanggungjawab untuk memberikan masukan yang

konstruktif dan jika dipandang perlu menyampaikan hasil evaluasi terhadap kepada penulis

artikel.

Pedoman Penulisan Artikel

Berikut ini adalah pedoman penulisan artikel dalam Jurnal Fairness yang dapat menjadi

acuan pertirnbangan bagi penyrmbang artikel:

o Artikel yang sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan di jurnal lain atau penerbit

lain tidak dapat dikrim ke Jurnal Fairness. Penulis harus menyatakan bahwa artikel

tidak dikirim atau dipulikasikan di media lainnya.Artikel diserahkan selambat-lamb atnyapadatenggat waktu setiap edisi Jurnal Fairnessyang diumumkan sebelumnya.Formata) Artlkel diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 point dengan jarak baris

1.5 spasi pada kertas A4 (8,27" x 11,69"). Kutipan langsung yang panjang (lebihdan 4 baris) diketik dengan jarak baris satu dengan indented style (befiukberinden).

b) Artikel ditulis seefesien mungkin sesuai dengan kebutuhan, dengan panjang artikelberkisar I 5 -25 halaman.

c) Batas atas, bawalq sisi kiri dan kanan sekurang-kurangnya 2.5 cmd) Hataman mula (cover) setidaknya menyebutkan judul artikel dan identitas penulis.e) Semua halaman, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut

halaman

f) Penulisan judul(headings) suatu bagian di artikel adalahsebagai berikut:g) Tabevgambar sebaiknya disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan

(umumnya di bagian akhir naskah). Penulis cukup menyebutkan pada bagian didalam teks, tempat pencantuman tabel atau ganbar.

Judul utama (sebelum isi artikel) di tengah, dicetak tebal, huruf besar, ukuranT4,

Judul tingkat satu di tengah, dicetak tebal, huruf besar.Judul tingkat dua dan tiga di margin kiri, dicetak tebal, huruf besar di awalkata.

h) Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel ataugambar, dan sumber kutipan (bila relevan).

i) Kutipan dalam tels sebaiknya ditulis di antara kurung buka dan larrang tutup yangmenyebutkan nama akhir penulis, 1s[un fanFa koma, dan nomor halaman jikaperlu.

j) Setiap artikel harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan)mengacu penyusunan daftar pustaka yang menggunakan sistem Harvard.

Sistematika PenulisanAbstralr/Sinopsis bagian ini memuat ringkasan hasil penelitian atau pemikiran

akuntansi, antara latn mengenai: masalah, tujuan, metode/pembahasan, temuan,dan kontribusi hasil penelitian/artikel. Abstrak disajikan diawal teks dan terdiriantata lO0-200 kata (sebaiknya disajikan dalam bahasa Inggns). Abstrak diikutidengan sedikitnya tig;a kata ktlur,ci (keywords) untuk memudahkan penyusunanindeks artikel. Abstrak diketik dengan huruf Times New Roman ukurin i2 pointdengan jarakbaris I spasi

Pendahuluan menguraikan latar belakang (motivasi), rumusan masalah, pernyataantujuan, dan (ika dipandang perlu) organisasi penulisan artikel.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis (jika ada) memaparkan kerangkateoritis berdasarkan telaah literature yang menjadi landasan logis untukmengembangkan hipotesis atau proposisi riset dan model riset (ika dipandangperlu).

Metode Riset memuat metode seletsi dan pengumpulan data, pengukuran dan definsioperasional variable, dan metode analisis data.

Analisis Data menguraikan analisis data riset dan deslaiptif statistik yang diperlukan.Pembahasan dan Kesimpulan berisi pernbahasan mengenai temuan dan kesimpulan

riset.Implikasi dan Keterbatasan menjelaskan implikasi lemuan dan keterbatasan riset,

serta jika perlu saran yang dikemukan peneliti untuk riset yang akan dating.

Daftar Referensi memuat sumber-sumber yang dikutip dalam penulisan artikel. Hanyasumber yang diacu yang dimuat di daftar referensi ini.

Lampiran memuat table, gambar, dan instrument riset yang digunakan.Sistematika penulisan artikel berupa pemikiran akuntansi, terdiri dari: abstrak,pendahuluan (dapat berupa alinea pembuka) yang mengungkap latarbelakangdan tujuan, pembahasan, pemikirarg dan kesimpulan

Biografi Penulis, pada bagian akhir artikel ditulis biografr atau CV singkat penulisyang minimal berisi:

- Nama

- Nama Lrstitusi

- Pekerjaan dan Profesi saat ini (dapat ditambahkan pekerjaan atau, profesisebelumnya yang dianggap penting)

- Pendidikan formal terakhir

- Alamat korespodensi dan email.

Kebijakan ReproduksiArtikel yang telah dipublikasi di JF menjadi hak cipta Jurusan Akuntansi FEB-UNIB.Untuk tujuan edukatif, isi dari JF dapat dikopi atau direproduksi selamasumber dari artiket tersebut. Permintaan tertulis harus diajukan kepada Editor untukmemperoleh ijin mereprodulsi ini dari Jurnal Fairness untuk tujaun lainnya selaintujuan edukatif.

Kebijakan atas Ketersediaan DataKonsisten dengan tujuan dari JF, penulis artikel diharapkan dapat memberikan datayang dimiliki kepada yang memerlukannya dan memberikan informasi caramemperoleh data tersebut.

t,t-

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA(PERFORMANCE BASED BUDGETING) TERHADAP AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU

Nila AprilaJurusan Akuntansi Universitas Bengkulu

MelfarizaProgram S1 Akuntansi Universitas Bengkulu

ABTRACTThis research is quantitative research to exam of the application performancebased budgeting. The sample used in this study is the populated sample of theentire regional work units (SKPD) Bengkulu city government. It means all theentire regional work units (SKPD) Bengkulu city government found in BengkuluTown taken as the sample of this study. Tests carried out on the data obtainedfrom questionnaires of 51 respondents. While the technique used to test thehypothesis of this research are the F- test and T-test with a significant level of 5%.From the results of the F- test and T- test computation found that of the Planningbudget variable have a negative impact to the performance accountability ofpublic institution.management area in Bengkulu city government on education,while implementation, reporting and evaluation budget variable have a positiveimpact to the performance accountability of public institution.management areain Bengkulu city government on education.

Keywords : Performance Based Budgeting planning budget, the implementationof the budget, reporting / accountability budget, and performance evaluation,Performance Accountability of Public Institution

PENDAHULUANAnggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang

dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan balanja dalamsatuan moneter. Anggaran disusun secara sistematis, yang meliputi seluruhkegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangkawaktu yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Anggaran dibuat untukmerencanakan serta merincikan seluruh dana kegiatan dalam organisasi sektorpublik. Bila menyinggung soal anggaran maka hal itu sangat sensitif bagi sektorswasta karena mereka menganggap anggaran tersebut bukan sesuatu yang untukdi publikasikan. Tetapi lain halnya jika membicarakan di sektor publik, publiksudah layaknya mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan,dilaksanakan sampai ke tahap evaluasi kinerja anggaran.

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berimplikasi padatuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang harus diberikan

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Halim, 2007). Pengelolaanpemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaranpemerintah daerah.

Tuntutan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitaspublik pemerintah melakukan perubahan struktur anggaran dan perubahan prosespenyusunan APBD yang dinamakan reformasi anggaran dengan penerapananggaran berbasis kinerja. Hal itu dilakukan agar terwujud pemerintah yang dapatdipercaya, profesional dan akuntabel. Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan negara telahmenetapkan penggunaan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang merupakansuatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yangingin dicapai. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 21 tahun2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini,disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (RKA-SKPD).

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagimanajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalampencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkandalam target kinerja pada setiap unit kinerja (Halim, 2007). Anggaran berbasiskinerja berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi,misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengalokasikansumber daya pada program dan memakai ukuran output sebagai indikator kinerjaorganisasi. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasiberbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnyakelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakanuntuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik(Mardiasmo, 2002).

Menurut LAN Tahun 2008 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudankewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkankeberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dansasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaransesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agarterciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannyapenerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui empat tahapan prosespenyusunan anggaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasikinerja.

Menurut Harjanti (2009), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwaPenerapan Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh yang sangat lemahterhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Sedangkan hasil penelitian yangdilakukan oleh Nina (2009) menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasiskinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansipemerintah daerah. Karena hasil penelitian tersebut peneliti ingin meneliti tentangpenerapan anggaran berbasis kinerja di Kota Bengkulu.

Dalam proses penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia tidak lahmudah hal itu disebabkan oleh karena perubahan sistem penganggaran. Selain itutantangan untuk merubah mindset lembaga eksekutif dan legislatif jugamerupakan tantangan yang berat. Terutama mindset DPR dalam rangkapembahasan dan penetapan APBD berubah menjadi output base tidak lagi inputbase.

Pemerintah Kota Bengkulu telah menyesuaikan struktur APBD secarabertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama pergeseran sistemanggaran tradisional ke sistem berbasis kinerja sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan data APBD Tahun 2011 dan 2012secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja danperbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya. Sesuai dalam LAKIPKota Bengkulu dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2011 dan 2012 menunjukkanbahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realiasasi anggarankegiatan terdapat ketidaktercapaian. Hal ini terlihat dari selisih antara dana yangdianggarkan dengan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran.

Adapun capaian kinerja Pemerintah Kota Bengkulu secara kumulatifadalah sebesar 94,293 %. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatifini, maka kinerja Kota Bengkulu dapat dikategorikan tercapai dan berhasil. Secaraumum, pelaksanaan program/kegiatan Tahunan telah dilaksanakan sesuai denganrencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaankegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program,sinergitas antara program yang satu dengan lainnya, kurang tertibnya unit kerjadalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja serta masalahanggaran yang harus didistribusikan dengan baik untuk menunjang programpembangunan (LAKIP Kota Bengkulu 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusanmasalah pada penelitian ini adalah: a. Apakah Perencanaan Anggaranberpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu?b. Apakah Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah Kota Bengkulu? c. Apakah Pelaporan/PertanggungjawabanAnggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KotaBengkulu? d. Apakah Evaluasi Kinerja Anggaran berpengaruh terhadapAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu?Tujuan yang ingin dicapai dalam peneliian ini adalah untuk menguji secaraempiris 1. pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah Kota Bengkulu 2. pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadapAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. 3. pengaruhPelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Kota Bengkulu. 4. pengaruh Evaluasi Kinerja Anggaran terhadapAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu.

TINJAUAN PUSTAKA2.1. New Public Management

Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemensektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesankaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yangfleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedarperubahan kecil dan sederhana, tetapi perubahan besar yang telah mengubah peranpemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebutadalah pendekatan New Public Management (NPM). Model NPM berfokus padamanajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan.Penggunaan paradigma baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi padapemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasanbiaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

Tujuan New Public Management adalah untuk mengubah administrasiyang sedemikian rupa sehingga administasi publik sebagai penyedia jasa bagimasyarakat harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisiendan efektif, namun tidak berorientasi kepada laba (Osborne dan Gaebler, 1995)dalam Mardiasmo (2002).

2.2. Pengertian Anggaran Sektor PublikAnggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara

kuantitatif, yang diukur dalam suatu moneter standar dan satuan ukuran lain,yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 2006).

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalambentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalambentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yangmenggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasimengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas Mardiasmo (2002).

2.3. Anggaran Berbasis KinerjaAnggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem anggaran

yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, danrencana strategis organisasi (Bastian 2006).

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalahpenyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dariprogram dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingindicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).Sesuai dengan pengertiananggaran bebasis kinerja, diharapakann adanya efisiensi dalam membuatanggaran.

Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan danpengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yangberarti berorientasi pada kepentingan publik ( Mardiasmo, 2002).

Proses penyusunan anggaran daerah terlebih dahulu mengakomodir danmenyeleksi kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi dalam jangka waktu

tertentu sehingga angka-angka yang tercantum dalam anggaran sebanding denganpemenuhuhan atas kebutuhan masyarakat tersebut. Anggaran berbasis kinerjamenghendaki terciptanya program dan kegiatan yang baru (inovasi) dan strategiuntuk menyiasati keterbatasan sumber daya.

2.4. Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)Tujuan penerapan ABK yaitu:

1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerjayangakandicapai (directly linkages between performance and budget);

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan(operationalefficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalammelaksanakantugasdan pengelolaan anggaran (more flexibilityand accountability).

Menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasisi Kinerja (Deputi IVBPKP), kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilanimplementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu :1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang,waktu

dan orang).4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas.5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

2.5. Kerangka Kerja Anggaran Berbasis KinerjaAnggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka kerja yang secara

sistematik. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerjamenurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP(2005) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan anggaran berbasiskinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan,pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yangdituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievalusi dan diperbaikiterus menerus.

Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkanbagaimana Anggaran Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik dalamrencana strategik secara keseluruhan.

Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkanpersetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggarantahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunanyang telah disetujui masing-masing instansi menyusun rencana operasionaltahunan. Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan yangakan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telahdituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional biasanyatermasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya.

Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yangtelah disetujui dan renacana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja.Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat

kepada pihak yang menerima amanat tentang target –target kinerja yang akandicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telahditetapkan. Dokumen kesepakatan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutifyaitu dokumen kontrak kinerja.

2.6. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan AnggaranBerbasis Kinerja, terdapat beberapa karateristik dalam anggaran berbasiskinerja,karateristik dalam anggaran berbasis kinerja diantaranya:1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai2. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan ABK4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja

2.7. Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikanya prinsip-prinsip anggaran berbasis kineja. Menurut Halim (2007) prinsip-prinsip anggaranberbasis kinerja yaitu:1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran2. Disiplin anggaran3. Keadilan anggaran4. Efisiensi dan efektivitas anggaran5. Disusun dengan pendekatan kinerja

2.8. Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaMenurut Nordiawan (2006) mengemukakan tahap-tahap penyusunan

anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :1. Penetapan strategi organisasi2. Pembuatan tujuan3. Penetapan aktivitas4. Evaluasi dan pengambilan keputusan

2.9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan LAN Tahun

2008, akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawabanseseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikandan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupalaporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal inimerupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unitorganisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankankepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber dayamanusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumberdaya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam,peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang PedomanPenyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskanbahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajibansuatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dankegagalan pelaksanaan misi organisasi dakam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

2.10. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara,pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagaiberikut:1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang

bersangkutan.2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya

secara konsisten dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang

diperoleh.5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dantujuan

yang telah ditetapkan.

2.11. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahSistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan,

instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahapsebagai berikut:1. Penetapan perencanaan stratejik.2. Pengukuran kinerja.3. Pelaporan kinerja.4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja

secaraberkesinambungan.

2.12. Penelitian Terdahulu dan Perumusan HipotesisPerencanaan anggaran merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi

ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta danmembuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datangdalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkanyang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan (Winardi, 2007).Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa sebelum instansi melakukan operasinya,setiap kepala bagian harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yangakan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencanatersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. anggaran sangat

berpengaruh dalam keberlangsungan suatu instansi. Dalam sektor publik,penganggaran berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiapprogram dan aktivitas satuan moneter. Penganggaran harus baik dan efektif,apabila tidak akan berdampak pada kegagalan perencanaan yang telah dibuatsebelumnya agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Anggaran sektor publikmempunyai pengertian tersendiri yakni suatu rencana kegiatan dalam bentukperolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publikmenggambarkan kondisi keuangan organisasi sektor publik yang bersangkutan,karena berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi itu diperiodemendatang yang tentunya juga dalam ukuran satuan moneter. Anggaran publikmerupakan cerminan dari berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapabanyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencanatersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) denganjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadapAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota KotamadyaJakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh PerencanaanAnggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SekretariatKota Kotamadya Jakarta Selatan yang positif dan signifikan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagaiberikut:H1:Perencanaan Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.Menurut Permendagri Nomor 3 tahun 2007 pengertian pelaksanaan

Anggaran adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja, dan pembiayaanyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna Anggaran.Pelaksanaan anggaran yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unitkerja yang ada di dalam perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan setiapmanajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah di analisis anggarandisampaikan pada redaksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) denganjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadapAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota KotamadyaJakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh PelaksanaaanAnggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SekretariatKota Kotamadya Jakarta Selatan yang positif dan signifikan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagaiberikut:H2:Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja,

besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja ataukegiatan atau program yang telah dilaksanakan (Mardiasmo, 2002).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakaninformasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yangdilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Pelaporan

keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi parapengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan manfaat keputusan baikkeputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) denganmenunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan PelaporanAnggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kota Pare-Pare yang positif dan signifikan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagaiberikut:H3:Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Anggaran merupakan alat pengendalian/pengawasan (controlling).

Pengendalian berarti melakukan evaluasi/menilai atas pelaksanaan pekerjaandengan cara membandingkan realisasi dengan rencana anggaran dan melakukantindakan perbaikan apabila dipandang perlu. Selain itu, ada pula yangmenambahkan fungsi anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakansuatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter.Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagisetiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.

Menurut Winardi (2007) tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agarorganisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dankendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangkapencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebutdapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, sehingga denganadanya evaluasi kinerja yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampumeningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) denganmenunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan EvaluasiKinerja Anggaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahpada Kota Pare-Pare yang positif dan tidak signifikan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagaiberikut:H4: Evaluasi Kinerja Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

1

1139484839

METODE PENELITIAN3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode surveyyaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yangdipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut denganmenggunakan kuesioner. Jenis penelitian ini disebut juga kausatif yaitu hubunganyang bersifat sebab akibat yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secarajelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) danvariabel terikat (Y) (Sugiyono, 2012).

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran VariabelDefinisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu

veriabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalahakuntabilitas kinerja, sedangkan variabel independen adalah perencanaananggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerjaanggaran.

3.2.1 Perencanaan AnggaranPerencanaan anggaran (Mardiasmo, 2002) adalah taksiran pengeluaran

atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan memperhatikanuncertainty(tingkat ketidakpastian). Dalam perencanaan APBD menggunakanpendekatan bottom up, pemerintah daerah perlu membuat dokumen perencanaandaerah. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD menetapkan arah dankebijakan umum APBD. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwaperencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluan dalam sebuah sistemuntuk mendukung tercapainya tujuan. Variabel ini diukur dengan instrumen yangtelah digunakan oleh Haspiarti (2012) berdasarkan 6 indikator yaitu: visi, misi,tujuan, sasaran program dan kegiatan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dalamrenstra organisasi. Daftar pernyataan terdiri dari 10 pernyataan. Perencanaananggaran di ukur berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya nilai 1 (sangat tidaksetuju) menunjukan perencanaan anggaran tidak efektif dan nilai 5 (sangat setuju)untuk menunjukan perencanaan anggaran sudah efektif.

3.2.2 Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan anggaran (Mardiasmo, 2002) adalah dokumen yang membuat

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaananggaran oleh pengguna anggaran. Pelaksanaan anggaran yaitu tahapandilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam instansi.Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan oleh Haspiarti (2012)berdasarkan 2 indikator yaitu penyediaan dana dan pelaksanaan pendapatan danbelanja. Daftar pernyataan terdiri dari 3 pernyataan. Pelaksanaan anggaran di ukurberdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukanPelaksanaan anggaran tidak efektif dan nilai 5 (sangat setuju) untuk menunjukanPelaksanaan anggaran sudah efektif.

3.2.3 Pelaporan AnggaranPelaporan anggaran (Mardiasmo,2002) adalah penyandingan antara

anggaran dan realisasinya yang mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja,besarnya anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian hasil kerja ataukegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Variabel ini diukur denganinstrumen yang telah digunakan Haspiarti (2012) yang terdiri dari tigapernyataan. Dalam pertanggungjawaban anggaran berbasis kinerja pelaporandibedakan menjadi laporan keuangan dan laporan kinerja yang mempunyai peranyang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Daftar pernyataan terdiri dari 3pernyataan. Pelaporan anggaran di ukur berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnyanilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukan Pelaporan anggaran tidak efektif dan nilai5 (sangat setuju) untuk menunjukan Pelaporan anggaran sudah efektif.

3.2.4 Evaluasi Kinerja AnggaranEvaluasi kinerja (Mardiasmo, 2002) diartikan sebagai suatu sistem dan

cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupunorganisasi secara keseluruhan. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas laporankinerja, pimpinan bisa melakukan evalusi sehingga bisa mengetahui danmenganalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manakala terjadipenyimpangan atau hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan bisamengambil langkah atau kebijakan untuk mengatasi penyimpangan atau hambatantersebut.

. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan Haspiarti(2012). Daftar pernyataan terdiri dari 3 pernyataan. Evaluasi kinerja di ukurberdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukanevaluasi kinerja tidak efektif dan nilai 5 (sangat setuju) untuk menunjukanEvaluasi kinerja sudah efektif.

3.2.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahAkuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan LAN Tahun 2008

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untukmempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melaluisistem pertanggungjawaban secara periodik. Variabel ini diukur dengan instrumenyang telah digunakan oleh Haspiarti (2012) berdasarkan 4 indikator perencanaanstratejik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasikinerja bagi perbaikan kinerja. Yang dikembangkan menjadi daftar pernyataanterdiri dari 10 pernyataan. AKIP di ukur berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnyanilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan AKIP tidak efektif dan nilai 5 (sangatsetuju) untuk menunjukan AKIP sudah efektif.

3.3 Populasi dan SampelPopulasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek /subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untukdipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2012). Menurut

Sugiono (2012) yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah dankarakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah KotaBengkulu. Sampel pada penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah KotaBengkulu. Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu populasi sama dengansampel.

3.4 Metode Pengumpulan DataPenelitian ini merupakan penelitian dengan metode survey dengan

menggunakan data primer yang dilakukan pada seluruh Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, data yang digunakanuntuk mengumpulkan data primer ini adalah melalui daftar pernyataan yangdisebut kuesioner yang disebar langsung ke seluruh SKPD di Kota Bengkulu.

Uji ValiditasUji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner (Ghozali, 2011) Agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuaidengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasiantara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruknya.

Pengujian ini menggunakan metode Pearson Corelation dimana penelitiingin membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel. Jika korelasi skormasing-masing butir pertanyaan dengan tiap konstruknya akan dikatakan validapabila signifikan pada level 0.05 (Ghozali,2011).

Uji ReliabilitasUji reliabilitas digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal

yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima (Ghozali,2011). Uji reliabilitas ini menggunakan tehnik Cronbach’s alpha (α). Kriteriasuatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bilakoefisien reliabilitas ( ri ) > 0,7 (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi KlasikSebelum dilakukannya pengujian hipotesis, yang pertama akan dilakukan

pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Uji asumsi klasikyang digunakan yaitu :

Uji NormalitasUji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memilikidistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabilasampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi datadapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu Kolmogrov –Smirnov test. Jika nilai signifikan dari pengujian One-Sample KolmogorovSmirnovTest> 0,05 maka data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011).

Uji MultikolinearitasUji multikolinearitas merupakan pengujian untuk mengetahui ada atau

tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel independen dari model yangditeliti. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukanadanya korelasi antara variabel bebas.

Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabelindependen. Untuk mengetahui ada tidaknya indikasi pada multikolinearitasdilakukan dengan melihat nilai tolerance dan varian inflantion (VIF). Artinya,apabila nilai tolerance< 0.10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitasantara variabel independen. Sebaliknya, jika tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10,maka tidak akan terjadi multikolinearitas antara variabel independen (Ghozali,2011).

Uji HeteroskedastisitasUji heteroskedasitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians

tidak konstan. Model regresi yang baik apabila varians dari residual satupengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedasitas. Metode yangdigunakan untuk mendeteksi heteroskedasitas adalah dengan uji glejser denganprobabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan α = 5% atau 0.05 (Ghozali,2011).

Uji HipotesisDalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis

linier berganda (Multiple Linier Regresion) yang digunakan untuk mempengaruhiada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian inidilakukan dengan persamaan :

Y = α + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+eKeterangan:Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahα = Konstantaβ = Koefisien regresi TransparansiX1 = Perencanaan Anggaran berbasis kinerjaX2 = Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerjaX3 = Pelaporan Anggaran berbasis kinerjaX4 = Evaluasi Kinerja Anggaran berbasis kinerja

HASIL DAN PEMBAHASAN4.1 Deskriptif Data

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Kota Bengkulu. Data penelitan yangdi kumpulkan berupa kuesioner yang disebarkan langsung ke seluruh respondenatau SKPD yang bersangkutan. Kuesioner tersebut ditinggal dan diambil kembaliantara 2 hari sampai 10 hari setelah kuesioner tersebut diserahkan.

4.2 Statistik DeskriptifStatistik deskriptif penelitian merupakan gambaran kodisi variabel dari

akuntabilitas kinerja dan penerapan anggaran berbasis kinerja (perencanaananggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerjaanggaran). Dari hasil kuesioner yang sudah terkumpul ditabulasikan kemudiandiolah menggunakan program SPSS 16.0. Kondisi variabel yang ditunjukkan olehtabel deskriptif 4.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1Statistik Deskriptif

Variabel N Kisaran Teoritis MeanTeoritis

Kisaran Aktual MeanAktual

StandarDeviasiMinimum Maksimum Minimum Maksimum

PR 39 10.00 50.00 30.00 30.00 42.00 36.00 3.60PA 39 3.00 15.00 9.00 9.00 14.00 10.95 1.49

PLA 39 3.00 15.00 9.00 9.00 15.00 10.97 1.71EKA 39 3.00 15.00 9.00 9.00 13.00 10.90 1.42AKIP 39 10.00 50.00 30.00 30.00 35.00 36.55 3.47

Sumber: Data diolah, 2014

4.2.1 Uji ValiditasUji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan dan

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Dimana skalaatau instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurannya, atau memberikan hasilukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Padapenelitian ini semua pertanyaan dari perencanaan anggaran (PR), pelaksanaananggaran (PA), pelaporan anggaran (PLA), dan evaluasi kinerja (EKA)dapatdigunakan untuk diuji validitasnya. Data penelitian ini diukur dengan analisisperson correlation, dimana jika total dari analisis nilai < 0.05 maka data dikatakanvalid. Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2Hasil Uji Validitas

Variabel Pearson Colleration(Validitas)

Signifikan Keterangan

Perencanaan Anggaran 0.391* - 0.843** 0.014 – 0.000 ValidPelaksanaan Anggaran 0.547** - 0.931** 0.000 – 0.000 ValidPelaporan Anggaran 0.686** - 0.933** 0.000 – 0.000 Valid

Evaluasi Kinerja 0.554** - 0.923** 0.000 – 0.000 ValidAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah

0.440** - 0.820**0.005 – 0.000 Valid

Sumber: Data diolah, 2014**= signifikan 1%* =signifikan 5%

4.2.2 Uji Reliabilitas DataUji reliabilitas digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal

yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Suatu itempernyataan/pertanyaan yang reliabel sudah pasti valid, tetapi item pernyataan-pertanyaan yang valid belum tentu reliabel. Uji realibilitas ini menggunakantehnik Cronbach’s alpha (α). Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakanreliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas ( ri ) > 0,7(Ghozali, 2011). Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha Keterangan

Perencanaan Anggaran 0.820 Reliable

Pelaksanaan Anggaran 0.760 ReliablePelaporan Anggaran 0.815 Reliable

Evaluasi Kinerja 0.752 ReliableAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah

0.743 Reliable

Sumber : Data diolah, 2014

4.2.3 Uji NormalitasUji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memilikidistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabilasampel yang digunakan lebih dari 30. Pada penelitian ini peneliti menggunakanuji normalitas non parametrik yaitu One Sample Kolmogorof-Smirnov Test.

Tabel 4.4Normalitas Data

VariabelKolmogorov-Smirnov-Test

Asymp.Sig.(2-tailed) Kesimpulan

Perencanaan Anggaran 0.516 0.952 Distribusi NormalPelaksanaan Anggaran 0.754 0.812 Distribusi NormalPelaporan Anggaran 0.534 0.899 Distribusi Normal

Evaluasi Kinerja 0.642 0.859 Distribusi NormalAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah

0.586 0.833 Distribusi Normal

Sumber : Data diolah, 2014

4.2.4 Uji MultikolinearitasUji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model yang baik seharusnyatidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui adatidaknya indikasi pada multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerancedan varian inflantion (VIF) (Ghozali, 2011).

Tabel 4.5Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIF KeteranganPerencanaan Anggaran 0.935 1.070 Bebas MultikolinieritasPelaksanaan Anggaran 0.921 1.096 Bebas MultikolinieritasPelaporan Anggaran 0.898 1.126 Bebas Multikolinieritas

Evaluasi Kinerja 0.890 1.127 Bebas MultikolinieritasSumber : Data diolah, 2014

4.2.5 Uji HeteroskedastisitasUji heteroskedastisitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians

tidak konstan. Model regresi yang baik apabila varians dari residual satupengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedasitas (Ghozali, 2011).Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan ujiGlejser dengan probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan α = 5 %atau 0,05.

Tabel 4.6Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig Keterangan

Perencanaan Anggaran0.090 Bebas

Heteroskedastisitas

Pelaksanaan Anggaran0.140 Bebas

Heteroskedastisitas

Pelaporan Anggaran0.221 Bebas

Heteroskedastisitas

Evaluasi Kinerja0.257 Bebas

HeteroskedastisitasSumber: Data dioleh, 2014

4.3 Pengujian Hipotesis dan PembahasanPengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi

berganda (multiple regression analysis). Pada penelitian ini hipotesis yangdiajukan adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporananggaran, evaluasi kinerja yang mempengaruhi akuntantabilitas kinerja.

Tabel 4.7Hasil Uji Regresi

Variabel Koef Regresi t hitung SigKonstanta 66.858 9.950 0.000

Perencanaan Anggaran 0.013 0.170 0.866

Pelaksanaan Anggaran 0.457 3.570 0.000*Pelaporan Anggaran 1.153 2.612 0.013*

Evaluasi Kinerja 0.338 4.728 0.001*R Square 0.697

Adjusted R2 0.661F 19.564

Sig 0.000Sumber : data diolah, 2014

Dari hasil uji di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai stastistik F adalah19.564 dengan nilai signifikan 0.000, hal ini menunjukkan bahwa pengujiaanhipotesis dapat dianalis lebih lanjut. Tabel diatas juga memperlihatkan bahwaadjusted R2 sebesar 0.661 yang menunjukkan bahwa 66.1% akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah Kota Bengkulu dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran,pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja serta 33.9 % di pengaruhi oleh variabellain yang tidak diteliti, sedangkan perencanaan anggaran menunjukkan tidakberpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bengkulu.

4.4 Pembahasan4.4.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi PemerintahBerdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansipemerintah. Perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yangmemberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan satuan uang.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan anggaran tidakberpengaruh terhadap akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah. Ini berartimenjelaskan bahwa perencanaan anggaran di pemerintahan Kota Bengkulu belummenunjukkan tingkat akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.Seharusnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu memiliki perencanaananggaran yang baik, perencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluandalam sebuah sistem untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Oleh karena itu,perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan harus sesuai dengan tujuan yangdiharapkan. Namun temuan dilapangan menunjukan bahwa perecanaan anggarantidak mempengaruhi akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah di Satuan KerjaPerangkat Daerah.

Dukungan terhadap ditolaknya hipotesis ini sesuai dengan penelitian yangdilakukan sebelumnya oleh Haspiarti (2012) yang menyatakan bahwaperencanaan anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah.

4.4.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas KinerjaInstansi PemerintahHipotesis kedua penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis kinerja

(ABK) komponen pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) pemerintah Kota Bengkulu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitaskinerja instansi pemerintah Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini membuktikanbahwa Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitaskinerja instansi pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Ini berartisemakin baik Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh SKPD pemerintah KotaBengkulu telah mampu menerapkan sistem anggaran yang berbasis terhadapkinerja yang lebih baik.

Terbuktinya hipotesis ini sejalan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun2007 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran mampu memanduorganisasi pemerintahan dalam tahap dilaksanakannya anggaran oleh semua unitkerja yang ada di dalam pemerintah dengan ditandai dengan terlaksannya programatau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam tahapan perencanaananggaranmelalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Terdapat dokumen dalam pelaksanaan anggaran yaitu membuatpendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaananggaran oleh pengguna anggaran. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan olehsemua unit kerja yang ada di dalam instansi pemerintah untuk kepentinganpengawasan setiap atasan membuat laporan realisasi anggaran. Setelah di analisisanggaran disampaikan pada redaksi. Dengan pelaksanaan anggaran yangdilaksanakan sesuai dengan perencaanaan yang telah dibuat sebelumnyadiharapkan dapat terbentuknya suatu sistem yang saling koheren satu sama lainhingga tercapainya kinerja yang diinginkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muda(2005) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikanterhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.4.3 Pengaruh Pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas KinerjaInstansi PemerintahHipotesis ketiga penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis kinerja

(ABK) komponen pelaporan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)pemerintah Kota Bengkulu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini membuktikan bahwapelaporan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansipemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Ini berarti semakin baikpelaporan anggaran yang dilakukan oleh SKPD pemerintah Kota Bengkulu telahmampu menerapkan sistem anggaran yang berbasis terhadap kinerja yang lebihbaik.

Terbuktinya hipotesis ini sejalan denganPeraturan Menteri Keuangannomor 196 Tahun 2008 dan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 2 tentanglaporan realisasi anggaran yang menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaranadalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisitdan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi penggunalaporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi,akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Denganmenyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber dayaekonomi. Serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secaramenyeluruh yang berguna dalam mengevalusi kinerja pemerintah dalam halefesiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan olehHaspiarti (2012) menyatakan bahwa pelaporan anggaran berpengaruh positif dansignifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.4.4 Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintahHipotesis keempat penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis

kinerja (ABK) komponen evaluasi kinerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) pemerintah Kota Bengkulu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitaskinerja instansi pemerintah Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini membuktikanbahwa evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansipemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Ini berarti semakin baikevaluasi kinerja yang dilakukan oleh SKPD pemerintah Kota Bengkulu telahmampu menerapkan sistem anggaran yang berbasis terhadap kinerja yang lebihbaik.

Terbuktinya hipotesis ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 6Tahun 2008 tentang evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yangdilakukanuntuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalamupaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.Evaluasi kinerja kinerja diharapkan dapat memandu dalam hal pengumpulan dananalisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dengan mengevaluasiprogram atau kegiatan yang sudah dibuat, dilaksanakan hingga dalam bentuklaporan realisasi anggaran pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan olehHaspiarti (2012) menyatakan bahwa evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadapakuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

PENUTUP1.1 Kesimpulan1. Perencanaan anggaran yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di Kota Bengkulu terbukti tidak berpengaruh terhadap akuntabiitaskinerja instansi pemerintahpada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal inimenunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum mampu membangunakuntabilitas kinerja pemerintah dengan baik.

2. Pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerahdi Kota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap akuntabiitas kinerjainstansi pemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini

menunjukkan bahwa Pelaksanaan anggaran sudah mampu membangunakuntabilitas kinerja pemerintah dengan baik.

3. Pelaporan anggaran yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diKota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap akuntabiitas kinerja instansipemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkanbahwa pelaporan anggaran sudah mampu membangun akuntabilitas kinerjapemerintah dengan baik.

4. Evaluasi kinerja yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diKota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap akuntabiitas kinerja instansipemerintah pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkanbahwa evaluasi kinerja sudah mampu membangun akuntabilitas kinerjapemerintah dengan baik.

1.2 Implikasi PenelitianHasil penelitian tentang penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki

pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini mempunyaiimplikasi sebagai berikut:1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Satuan

Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Bengkulu dan seluruh PemerintahanProvinsi Bengkulu, untuk lebih memusatkan perhatian pada faktor-faktoryang mempengaruhi dalam pembuatan perencanaan anggaran pemerintahKota Bengkulu sebaiknya lebih mengutamakan membuat program ataukegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat agarmasyarakat dapat merasakan manfaat dari anggaran yang diberikan olehpemerintah pusat sehingga terciptanya good governance pemerintah daerahyang baik dan good goverment serta akuntabilitas kinerja daerah tercapai.

2. Dalam hal pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perlu adanyamonitoring dari pemerintah pusat agar anggaran yang untuk pemerintahdaerah dapat sepenuhnya digunakan untuk keperluan program/kegiatan yangtelah disusun untuk menciptakan good governance pemerintah daerah yangbaik dan good goverment dengan ditandai tecapainya visi misi organisasimelalui pengelolaan keuangan pemerintah yang baik.

3. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dantambahan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan anggaran berbasiskinerja dalam hal (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporananggaran dan evaluasi kinerja) terhadap akuntabilitas kinerja instansipemerintah di masa mendatang.

69

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, hermataty hatta, 2003. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis KinerjaTerhadap

Pemerintah Pusat di Politeknik Negeri Padang. Jurnal PenelitianPoliteknik Negeri Padang.

Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar, 2002. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta:Salemba

Empat. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Elemen-elemenanggaran berbasis kinerja. 2008. Jakarta:BPPK

Bastian, Indra. .2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: SalembaEmpat. Deputi IV BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan AnggaranBerbasis Kinerja (Revisi). Jakarta: BPKP.

Durachman, 2006. Analisis Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja PadaDinas

Kesehatan Provinsi Jambi. Jurnal Penelitian. Universitas Gajah Mada.Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 18.Semarang:

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah,Jakarta: Salemba

Empat.Haspiarti. 2012. Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap AkuntabilitasKinerja

Instansi Pemerintah Daerah Kota Pare-pare. Skripsi. Universitas Jambi.Makassar

Herawati, Netty. 2011. PengaruhKejelasan Sasaran Anggaran, PengendalianAkuntansi, dan

Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahDaerahKota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi.

LAN Tahun 2008 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahJulianto.(2009). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap KinerjaSKPD di

Pemkab Tebing Tinggi. Tesis. USU. Sumatera Utara.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentangPerbaikan

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Bengkulu 2012 di akses 10 November 2013.Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba EmpatMardiasmo.2002.Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Penerbit ANDI.Muda, Taufik Djundjung. 2005. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan

Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan.Disertasi. UNPAD. Jawa Barat.

Mulyadi. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba EmpatNina Widiawati Heti. (2009). Pengaruh Penganggaran Berbasis KinerjaTerhadap

Akuntabilitas Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi PemerintahDaerah Kabupaten Sukabumi. Tesis. UNPAD. Jawa Barat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2008 tentang Laporan RealisasiAnggaran.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi KinerjaPenyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah.Permendagri Nomor 3 Tahun 2007 tentang pelaksanaan anggaran.Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendagri No.13Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP .2007. Modul Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (Revisi). Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan.

Pusdiklatwas BPKP.2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi 5. Jakarta.Putra, 2010. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD diPemerintah Kabupaten Simalungun. Tesis. Medan : ProgranPascasarjana Fakultas EkonomiUniversitas Sumatera Utara.

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran.Sugih Arti, Agung. (2010). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok. Tesis.Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.

Sugiyono, 2012.Metode Penelitian Bisnis, Bandung : Alfabeta.Umar, Husein, 2003, Metode Riset Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan

negara, Jakarta.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004, tentangperbendaharaan negara,

Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaantanggung

jawab dan pengelolaan keuangan negara, Jakarta.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta:Departemen

Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004.Jakarta:Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.Visi dan Misi Kota Bengkulu 2012 di akses 5

Februari 2014. Melalui http://pemkot.bengkuluekspress.com/visi-misi/

Widyantoro, Ari Eko. 2009.Implementasi Performance Based Budgeting : SebuahKajian

Fenomologis. Tesis. Semarang : Program Pascasarjana FakultasEkonomi Universitas Diponegoro.

Winardi, 2007. Motivasi dan Pemotivasian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Yusriati. (2008). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.Jurnal. USU. Sumatera Utara.