1 DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK NOMOR: 421/ 2427/Disdik 20 Mei Tahun 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TK, SD, SMP, SMA, DAN SMK DI KOTA DEPOK TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penerimaan peserta didik baru di Sekolah Negeri berjalan tertib dan lancar perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, kompetitif dan tidak diskriminatif perlu ditindaklanjuti pengaturannya secara teknis dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf aperlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Kota Depok Tahun Pelajaran 2016/2017; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2016/2017 telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor2427 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851); 3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
34
Embed
JUKNIS_PPDB_2016 - depok.go.id · PDF fileStandar Nasional Pendidikan ... baik fisik, mental-intelektual, ... mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pra pendaftaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK NOMOR: 421/ 2427/Disdik 20 Mei Tahun 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TK, SD, SMP, SMA, DAN SMK DI KOTA DEPOK
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Menimbang
: a. bahwa untuk terlaksananya penerimaan peserta didik
baru di Sekolah Negeri berjalan tertib dan lancar perlu
dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan,
kompetitif dan tidak diskriminatif perlu ditindaklanjuti
pengaturannya secara teknis dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf aperlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok tentang
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) Tingkat Kota Depok Tahun Pelajaran
2016/2017;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru tahun pelajaran 2016/2017 telah
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor2427 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran
2016/2017
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok
dan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
2
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4301);
5. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157);
8. Undang- Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun
2009 tentang Penerbangan.
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan
Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun
2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor. 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34
tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik
yang memiliki potensi kecerdasan dan /Bakat
Istimewa.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39
Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
3
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70
tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta
Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi
Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10
tahun 2011 tentang Kebijakan penanganan anak
berkebutuhan khusus;
18. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan
Nasional dan Meteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011
dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
: 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah
Universal;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan
Khusus;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
158 Tahun 2014 tentang Tentang Penyelenggaraan
Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan
Menengah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 tahun
2015, tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, Madrasyah Aliyah, dan
Madrasyah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran
2015/2016;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 tahun
2015 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik
Baru Pada Sekolah Menegah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah
Kejuruan;
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda
Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan ke empat
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
4
Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Daerah Kota Depok No.16 Tahun 2012
tentang Pembinaan dan Ketertiban Umum;
28. Peraturan Daerah Kota Depok Larangan Merokok
Nomor 3 Tahun 2015;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUKTEKNISPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) PADA TK, SD, SMP, SMA, DAN SMKDI KOTA DEPOKTAHUN PELAJARAN 2016/2017
KESATU :
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017, yang selanjutnya disebut Juknis
PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA :
Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Di kota Depok.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Depok Pada tanggal : 20 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DEPOK
Ir. HERRY PANSILA, M.Sc Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 196706011986121001
5
Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Depok Nomor : 421/2428-DISDIK Tanggal : 20 Mei 2016
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. Dinasadalah Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota;
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang menangani TK dan SD di
Kecamatan;
8. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah keterbatasan / keluarbiasaan
baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh
secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya
dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disebut PPDB adalah
penerimaan peserta didik baru TK, peserta didik baru kelas satu SD,
peserta didik baru kelas tujuh SMP dan peserta didik baru kelas sepuluh
SMA/SMK;
10. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang
meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan
Dinas Pendidikan Kota Depok;
11. SMP Terbuka adalah Sekolah Menengah Pertama yang membuka program
SMP Terbuka;
12. SMA Terbuka adalah Sekolah Menengah Atas yang membuka program SMA
Terbuka;
13. TKBM adalah tempat kegiatan belajar mengajar untuk SMP dan SMA
terbuka;
14. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan
pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh
Satuan Pendidikan SD/MI untuk semua mata pelajaran dan muatan
lokal;
15. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran
dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang
6
pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
16. Ijazah adalah surat dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa
seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan
diberikan setelah dinyatakan lulus ujian dari satuan pendidikan;
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut SKHUS
adalah hasil kegiatan US yang dapat digunakan sebagai salah satu
pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN
adalah hasil kegiatan UN yang dapat digunakan sebagai salah satu
pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
19. Jurnal adalah sistem seleksi masuk ke jenjang pendidikanyang lebih tinggi
dengan menggunakan nilai US (SD/MI), UN (SMP/MTs) , dan prestasi;
20. Daya tampung adalah kapasitas yang tersedia pada suatu tingkat satuan
pendidikan untuk diisi oleh calon pesertadidik baru;
21. Kepala satuan pendidikan adalah pemimpin pada tingkat satuan
pendidikan;
22. Komite Sekolah adalah mitra tingkat satuan pendidikan yang membantu
peningkatan mutu pendidikan;
23. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan
TK/RA,SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, SLB, dan program kesetaraan
paket a dan b.
24. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disebut (ABK) adalah anak
yang membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus sesuai Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009;
25. Calon peserta didik baru dari dalam daerah adalah calon peserta didik baru
dari sekolah kota depok.
26. luar Kota Depok adalah calon peserta didik yang tidak terdaftar sebagai
penduduk Kota Depok;
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) Tingkat Kota Depok Tahun Pelajaran 2016/2017 bertujuan untuk
memberikan pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga
kependidikan dan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru di
Kota Depok.
2. Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2016/2017
7
adalah :
a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat
usia sekolah di Kota Depok agar memperoleh layanan
pendidikan berkualitas sesuai dengan pilihannya;
b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk
mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Kota
Depok.
SOSIALISASI
Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juni 2016, oleh tim Sosialisasi
Sekolah, Pengawas, Tim Sosialisasi Dinas Pendidikan, dengan melalui rapat-
rapat, media cetak, elektronik,Leaflet, dan X banner
TAHUN PELAJARAN BARU DAN MASA PENGENALAN SEKOLAH
1. Tahun Pelajaran 2016/2017 dimulai pada tanggal 18 Juli 2016.
2. Masa Pengenalan lingkungan sekolah (MLPS) dilaksanakan pada tanggal 19
s.d. 20 Juli 2016.
PEMBIAYAAN
Pendaftaran calon peserta didik baru untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Negeri menggunakan dana APBD
PENYELENGGARA PPDB
1. Tingkat Kota/Kabupaten
a. Penyelenggara PPDB Tingkat Kota Depok adalah Panitia PPDB Tingkat
Kota yang Terdiri Dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana, dan Tim
Pengaduan,
b. Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Kota Depok,
meliputi Walikota, Ketua DPRD, Komandan KODIM, Kepala POLRES,
Kepala Kejaksaan, dan Ketua Pengadilan,
c. Panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang TK,
SD, SMP, SMA dan SMK, Tim Pengelola TIK, dan Tim Verifikasi,
d. Tim Pengaduan terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan dan Dewan
Pendidikan Kota Depok,
e. Mensosialisasikan Kebijakan Pelaksanaan PPDB Kepada Sekolah dan
Masyarakat.
f. Membuka Posko Layanan Pra Pendaftaran;
g. Melayani Sekolah Dan Masyarakat Setelah Pengumuman Hasil Seleksi
dengan Membentuk Posko Pelayanan;
8
h. Mengendalikan dan Memonitor Pelaksanaan;
i. Melakukan Evaluasi;
j. Menyusun Laporan;
k. Menyelesaikan Masalah; dan
l. Menyusun dan Menyampaikan Laporan.
2. Tingkat Kecamatan
a. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan
masyarakat.
b. Melayani sekolah dan masyarakat dengan membentuk Posko Pelayanan;
c. Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan;
d. Melakukan evaluasi;
e. Menyusun laporan;
f. Menyelesaikan masalah; dan
g. Menyusun dan menyampaikan laporan.
3. Tingkat Satuan Pendidikan
a. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB
Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim
Pengawas,
b. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia Pelaksana
terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, dan Tim
Verifikasi,Tim Pengaduan terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan dan
Komite Sekolah
a. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada peserta didik
dan masyarakat;
b. Membentuk panitia PPDB yang diketuai oleh pendidik/tenaga
kependidikan berstatus PNS di tingkat sekolah.
c. Satuan Pendidikan yang ditunjuk melayani pra pendaftaran,
berkewajiban :
1) Membuka loket dan menyiapkan operator layanan
prapendaftaran;
2) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
selama pelaksanaan pra pendaftaran;
3) membantu calon peserta didik/orang tua/wali dalam
melakukan pengajuan pra pendaftaran;
4) mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pra
pendaftaran
d. Satuan Pendidikan wajib menyediakan layanan PPDB online, dengan
menyediakan :
1) operator PPDB;
2) sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama
pelaksanaan PPDB;
9
3) ruang untuk melayani calon peserta didik baru dalam
pelaksanaan PPDB.
e. Membantu calon peserta didik baru untuk memperoleh Personal
Identification Number (PIN);
f. Membantu mengarahkan calon peserta didik baru yang ingin mendaftar
dan mengganti pilihan sekolah pada sistem PPDB online;
g. Operator PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilarang:
1) Menyalin PIN yang diberikan kepada calon peserta didik
baru;
2) Mengganti pilihan sekolah / jurusan / paket keahlian yang
dipilih oleh calon peserta didik baru dengan menggunakan
hak akses yang dimiliki;
3) Melakukan tindakan - tindakan yang dapat merugikan calon
peserta didik baru / orang tua / wali dalam pelaksanaan
PPDB.
h. Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan yang tidak
diterima;
i. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
j. Mencatat dan memberikan tanda bukti yang diperlukan dalam
pelaksanaan PPDB online; dan
k. Membuat laporan.
4. Susunan Organisasi Panitia PPDB sebagaimana tercantum pada lampiran -
Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Depok.
Ditetapkan di : Depok Pada tanggal : 20 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DEPOK
Ir. HERRY PANSILA M.Sc
Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196706011986121001
10
Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Depok Nomor : 421/2429-DISDIK Tanggal : 26 Mei 2016
JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN JUMLAH PESERTA DIDIK SETIAP ROMBONGAN BELAJAR
1. Jumlah rombel pada PPDB untuk tingkat SD4 (empat)rombeldanjumlah
peserta didik pada setiap rombel maksimal 40 orang.
2. Jumlah rombel pada PPDB untuk tingkat SMP, SMA 9 (sembilan) rombel dan
jumlah peserta didik pada setiap rombel maksimal 40 orang.
3. Bagi Satuan Pendidikan yang membuka program Olah Raga, Seni atau Inklusif
dapat menambah maksimal 2 (dua) rombel.
4. Jumlah rombel pada PPDB untuk tingkat SMK 48 (empat puluh delapan)
rombel dan pada setiap rombel maksimal 40 siswa dengan jurusan sbb:
a. SMKN 1 Membuka 6Paket Keahlian:
1) Teknik Kendaraan Ringan
2) Rekayasa Perangkat Lunak
3) Akomodasi Perhotelan
4) Akuntansi
5) Teknik Sepeda Motor
6) Multimedia
b. SMKN 2 membuka 5Paket Keahlian:
1) Teknik Instalasi Tenaga Listrik
2) Teknik Audio Video
3) Tata Boga
4) Tata Busana
5) Teknik Pendinginan dan Tata Udara
c. SMKN 3 Membuka 5 Paket Keahlian:
1) Teknik Konstruksi Batu dan Beton
2) Teknik Komputer dan Jaringan
3) Pemasaran
4) Administrasi Perkantoran
5) Perbankan Syariah
d. SMKN 4 Membuka 3 Paket Keahlian:
1) Kelistrikan Pesawat Udara
2) Elektronika Pesawat Udara
3) Pemiliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara.
4) Teknik Elektonika Industri
5) Teknik Elektronika Komunikasi.
11
KUOTA CALON PESERTA DIDIK
Dalam rangka Pelaksanaan Wajar Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan
Menengah Umum Universal (PMU),dalam setiap satuan pendidikan dapat
menerima Peserta didik baru dari :
1. Jalur akademik 75 % dari daya tampung terdiri dari :
a. Untuk Kota Depok 69 % dari daya tampung
b. Luar Kota Depok, satu provinsi 5% dari daya tampung
c. Luar Kota Depok, beda provinsi 1% dari daya tampung
2. Jalur non akademik 25% dari daya tampung terdiri dari :
a. Afirmasi 15% dari daya tampung
b. Prestasi 10% dari daya tampung
RASIO KELAS
Rasio kelas maksimal pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
g. No. HP /email : .........................................................
MENYATAKAN
Bahwa saya akan melaksanakan tugas PPDB dengan sebaik-baiknya sesuai
petunjuk pelaksanaan yang berlaku sebagaimana sumpah dan janji . Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan
melakukan suap-menyuap, dan/atau perbuatan yang melawan hukum serta akan melayani kepentingan masyarakat dengan benar sesuai dengan ketentuan dan akan mendukung peraturan, mengamankan pelaksanaan
PPDB ini dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut
ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa
paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.
Depok, .....................................
Yang membuat pernyataan
Ttd bermaterai 6000
.........................................
33
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ORANG TUA/WALI SISWA PESERTA DIDIK BARU
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama Lengkap : ......................................................... b. TTL : ......................................................... c. Pekerjaan : .........................................................
d. Alamat Rumah : ......................................................... .........................................................
e. No HP : .........................................................
Selaku orang tua/ wali dari a. Nama Anak :......................................................... b. Asal Sekolah :.........................................................
c. Sekolah yang dituju :......................................................... d. Hubungan Keluarga : .........................................................
MENYATAKAN
1. Bahwa saya benar-benar orang tua/wali yang sah dari ..............(nama anak), serta bertanggungjawab penuh atas nama tersebut.
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap-menyuap, dan/atau perbuatan
yang melawan hukum serta akan melakukan PPDB sesuai dengan ketentuan dan akan mendukung peraturan, mengamankan pelaksanaan
PPDB ini dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa
paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.
Depok, ..................................... Yang membuat pernyataan
Ttd
bermaterai 6000
.......................................
34
BERITA ACARA LIMPAHAN SISWA PRA SEJAHTERA SECARA EKONOMI DARI (SEKOLAH
YANG MELIMPAHKAN) PPDB TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Pada hari........... Tanggal....... Bulan...... Tahun.......
Saya yang bertandan tangan dibaeah ini: Nama : ..........................................................................
Jabatan : Kepala Sekolah (..................................) Unit Kerja : .......................................................................... Alamat : ..........................................................................
Menyatakan bahwa saya bersedia menerima limpahan siswa pra sejahtera secara ekonomi yang tidak tertampung di .......................................... (sekolah
yang melimpahkan) Depok, sebanyak ....................... siswa. Demikian berita acara ini saya buat dengan sesungguhnya.
Depok,.............,..................
Kepala sekolah yang melimpahkan kepala sekolah yang dilimpahkan