Juknis Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Lengkap
Tulis Komentar
HYPERLINK
"http://www.dadangjsn.com/search/label/JUKNIS%20TUNJANGAN%20BAGI%20GURU%20TAHUN%202015"
JUKNIS TUNJANGAN BAGI GURU TAHUN 2015
Pada tahun anggaran 2015, penyaluran tunjangan profesi bagi
seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program
sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dibayarkan melalui
dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi
guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan
pendidikan dibayarkan melalui pusat.Pada tahun 2015, mekanisme yang
digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan
melalui 2 cara yaitu dengan cara sistem digital Data Pokok
Pendidikan (Dapodik) dan manual. Melalui sistem digital,
pemberkasan tidak lagi seluruhnya dilakukan secara manual tetapi
dilakukan secara online melalui Dapodik diperbaharui (updated)
secara terus menerus.Untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi
pendidik bagi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme
dana transfer daerah, maka perlu disusun Petunjuk Teknisnya.
Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pengelola baik di tingkat
pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan pendidikan.BAB
IPENDAHULUANI.A. Latar BelakangPasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru mempunyai
kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur
pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.Dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas
kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok,
tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa
tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional,
tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan
tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan
atas dasar prestasi.Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang telah
memiliki sertikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak
mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali
gaji pokok dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tunjangan profesi
sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan Pasal 17 menjelaskan bahwa tanggung jawab
Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil
di sektor pendidikan di antaranya adalah biaya personalia satuan
pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam peraturan
pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu biaya personalia
satuan pendidikan adalah tunjangan profesi. Pelaksanaan pembayaran
tunjangan profesi bagi guru PNS harus memperhatikan data
kepegawaian guru yang bersangkutan, karena terkait dengan perubahan
besaran gaji pokok dan status kepegawaiannya.Untuk kelancaran
pembayaran tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perlu disusun Petunjuk
Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNSD Melalui
Mekanisme Dana Transfer daerah.I.B. Landasan Hukum1. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.4.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.7. Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.8. Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.9.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.10. Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan
Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan
Profesor.11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang
perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.12. Peraturan Presiden
Nomor 162 tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja
Negara Tahun Anggaran 201513. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.14.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah dan Angka Kreditnya.15. Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada
Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan
Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Subsidi
Tunjangan Fungsional.16. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun
2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.17. Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi
Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.18.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014
tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.19.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014
tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah.20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah.21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.22. Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan
Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan
Menengah.23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68
Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi
dan Guru Keterampilan Komputer dan pengelolaan Informasi Dalam
Implementasi Kurikulum 2013.24. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum
2013.25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160
Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum
2013.26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
241/PMK.07/ 2014 tentang Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Transfer ke Daerah dan Dana Desa.27. Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/ 2014 tentang Pengalokasian
Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.28. Peraturan Bersama Menteri
Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan dan Menteri Agama: Nomor 05/X/PB/2011, Nomor
SPB/03/M.Pan-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor
158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, Tahun 2011 tentang Penataan
dan Pemerataan Guru PNS.29. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun
2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014-2019.I.C. TujuanPetunjuk Teknis ini
disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan
profesi guru PNSD yang memenuhi syarat melalui mekanisme dana
transfer daerah.I.D. Ruang LingkupRuang lingkup Petunjuk Teknis
pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD melalui mekanisme dana
transfer daerah meliputi: kriteria guru penerima tunjangan profesi,
pembayaran tunjangan profesi, jadwal pelaksanaan program, mutasi,
pembatalan, dan penghentian pembayaran tunjangan profesi,
pengendalian, pengawasan, dan pelaporan, serta sanksi atas
pelanggaran dalam pelaksanaannya.I.E. SasaranPetunjuk Teknis ini
disusun sebagai acuan bagi pemangku kepentingan pendidikan yaitu:1.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;2. Kementerian Keuangan;3.
Aparat Pengawas Fungsional;4. Badan Kepegawaian Daerah;5. Dinas
Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;6.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian
Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota dan
Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta;7. Satuan
Pendidikan dan Guru; dan8. Instansi terkait lainnya.BAB IITUNJANGAN
PROFESI GURU PNSDII.A. PengertianTunjangan profesi dimaksudkan
untuk peningkatan mutu guru PNSD sebagai penghargaan atas
profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan
Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi
guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan
meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.Tunjangan profesi
yang dibayarkan melalui mekanisme dana transfer adalah tunjangan
yang diberikan kepada seluruh guru PNSD yang telah memiliki
sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.Tunjangan
profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam 1
(satu) tahun, serta diberikan kepada guru PNSD yang memenuhi syarat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.II.B. BesaranTunjangan
profesi bagi guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali
gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan bagi guru PNSD yang
memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya
sesuai dengan Petunjuk Teknis ini, dan dikenakan pajak penghasilan
berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi
pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.1. Besaran tunjangan profesi
pada tahun 2015 dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah terbaru
tentang kenaikan gaji PNS tahun 2014.2. Apabila terbit Peraturan
Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2015,
kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP tersebut mulai
diberlakukan dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah dimaksud.3. Besaran tunjangan profesi akibat kenaikan
gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit pada tahun berjalan,
besaran tunjangan profesi akibat kenaikan dimaksud mulai
diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh dinas
pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.II.C. Sumber DanaSesuai dengan Pasal 16 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan
bahwa tunjangan profesi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Tahun 2015 dana untuk pembayaran tunjangan profesi
bagi guru PNSD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) melalui mekanisme dana transfer daerah. Pagu alokasi
tunjangan profesi guru dana transfer ke daerah dalam Peraturan
Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.
70.252.670.000,- dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam PMK
Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut.1. Sisa
dana tunjangan profesi tahun sebelumnya yang terdapat pada Rekening
Kas Umum Daerah digunakan dan diperhitungkan sebagai bagian dari
dana untuk membayar tunjangan profesi tahun berjalan dan membayar
tunjangan profesi kurang bayar tahun-tahun sebelumnya.2. Transfer
dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dari Kas Negara ke kas daerah
dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun (setiap triwulan) dengan
besaran sebagai berikut: 30% untuk triwulan satu, 25% untuk
triwulan dua dan tiga, 20% untuk triwulan empat.3. Pelaksanaan
transfer Tunjangan Profesi Guru PNSD triwulan II dilakukan apabila
Pemerintah daerah telah menyampaikan laporan realisasi semester 1
dan semester 2 tahun sebelumnya kepada Kementerian Keuangan c.q
Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.4. Bagi kabupaten/kota yang memiliki sisa dana dan PAGU
Tahun 2015 di Rekening Kas Umum Daerah tahun berjalan tidak
mencukupi untuk membayar kebutuhan reguler tahun 2015 dan kurang
bayar (carry over), agar memberitahukan kepada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.5. Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menganalisa pemberitahuan atas kekurangan alokasi
pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, kemudian memberikan
rekomendasi kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal
Perimbangan untuk membayarkan kekurangan tersebut kepada
provinsi/kab/kota agar mencukupi jumlah yang diusulkan.6.
Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan
berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
atas kekurangan pembayaran akan mencairkan Dana Cadangan.7. Dalam
hal Dana Cadangan tidak mencukupi untuk memenuhi alokasi sesuai
rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka akan
diperhitungan sebagai kurang bayar pada alokasi tahun berikutnya
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.8. Kementerian Keuangan
c.q Direktorat Jenderal Perimbangan akan melakukan penghentian
transfer Tunjangan Profesi Guru PNSD,a. Pada triwulan 1, apabila
Daerah mempunyai sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah yang cukup
untuk membayar tunjangan Profesi Guru PNSD dan membayar kurang
bayar selama satu tahun;b. Pada triwulan 2, apabila Daerah mampu
membayar kebutuhan Tunjangan Profesi Guru PNSD selama satu tahun
menggunakan sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah ditambah alokasi
triwulan 1;c. Pada triwulan 3, apabila Daerah mampu membayar
kebutuhan Tunjangan Profesi Guru PNSD selama satu tahun menggunakan
sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah ditambah alokasi triwulan 1
dan triwulan 2;d. Pada triwulan 4, apabila Daerah mampu membayar
kebutuhan Tunjangan Profesi Guru PNSD selama satu tahun menggunakan
sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah ditambah alokasi triwulan 1,
triwulan 2, dan triwulan 3.9. Kementerian Keuangan c.q Direktorat
Jenderal Perimbangan menghentikan pelaksanaan transfer tersebut
setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.10. Penghitungan alokasi TPG PNSD oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk memperhitungkan adanya kurang
bayar dan sisa dana di kas daerah atas penyaluran TP Guru PNSD pada
tahun anggaran sebelumnya.11. Apabila diperlukan untuk
memverifikasi sisa dana di kas daerah dan kurang bayar alokasi TPG
PNSD tersebut, dapat dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.II.D. Kriteria Guru PenerimaTunjangan
profesi melalui mekanisme transfer diberikan kepada guru PNSD yang
telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
mengenai penerima tunjangan profesi guru PNSD yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kriteria
guru PNSD penerima tunjangan profesi melalui mekanisme transfer
daerah adalah sebagai berikut.1. Guru PNSD yang mengajar pada
satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.2. Pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan
pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.3. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang
telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki
satu (1) NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau
lebih sertifikat pendidik.4. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan
Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.5. Sebelum berlakunya Pasal 17 mengenai rasio guru siswa
pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pada
awal tahun 2016 bagi satuan pendidikan yang hanya memiliki satu
rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu maka jumlah rasio
guru siswa dapat kurang dari 20 untuk SD/SMP/SMA dan kurang dari 15
untuk TK/SMK.6. Beban kerja guru ditentukan berdasarkan kurikulum
yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar sekolah pelaksana
Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).7. Beban kerja guru adalah
sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan
sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.8.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikecualikan apabila
guru:a. Mengajar pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang
melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum
Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal
terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK tersebut tidak
dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan melalui
ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun
2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi
Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum
2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada
Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.b. Mendapat tugas tambahan
sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam)
jam tatap muka per minggu yang sesuai dengan sertifikat pendidik
yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik
bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan
konseling/konselor.c. Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala
satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap
muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik
bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru
bimbingan dan konseling/konselor adalah sebagai berikut :1) untuk
jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP adalah.i. 1-9
rombel = 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.ii. 10-18
rombel = 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan.iii. 18
rombel = 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.2) untuk
jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMA/SMK adalahi. 1-9
rombel = 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.ii. 10-18
rombel = 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan.iii. 19-27
rombel = 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.iv. 27
rombel = 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.d. Mendapat
tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang
SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua
program keahlian/program studi, kepala bengkel, kepala unit
produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam
tatap muka per minggu. Pengangkatan tugas tambahan pada huruf d ini
oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala dinas pendidikan
Provinsi/kabupaten/kota dengan mengacu pada persyaratan yang telah
ditentukan dalam Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar
tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. Setiap sekolah/madrasah untuk
semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan
sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam
rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000
(seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala
perpustakaan sekolah/madrasah.e. Bertugas sebagai guru Bimbingan
Konseling mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta
didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu
paling sedikit 40 orang peserta didik di satminkalnya.f. Bertugas
sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling
sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu; guru pembimbing khusus
dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi
yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.g. Bertugas
sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang
daerahnya/desanya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi
dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.h. Bagi guru yang
bertugas pada satuan pendidikan khusus, dimana peserta didiknya
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran
karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa.i. Bagi guru yang bertugas
pada sekolah kecil (unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan
pendirian sekolah baru dengan jangka waktu yang dipersyaratkan),
sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan
pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah
darurat yang tidak berada di daerah khusus, dan ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar tunjangan profesinya
tetap dibayarkan, guru tersebut harus melakukan kegiatan
ekuivalensi sebagaimana terdapat dalam lampiran. Bukti dokumen atau
pemberkasan sebagaimana dimaksud di atas diverifikasi oleh
Pemerintah/dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.j. Bagi guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan
kepentingan nasional adalah:1. Guru yang bertugas di sekolah
Indonesia di luar negeri;2. Guru yang ditugaskan menjadi guru di
negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.k. Bagi guru produktif
yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan
atau budaya khas daerah, untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan
oleh guru lebih dari 1 (satu) orang dengan keahlian yang
dibutuhkan.9. Belum pensiun.10. Tidak beralih status dari guru atau
pengawas sekolah.11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada
instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas di bawah binaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.12. Tidak merangkap sebagai
eksekutif, yudikatif, atau legislatif.13. Dalam pelaksanaan
peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011,
SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun
2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil,
guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan
antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran
yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang
Penataan dan Pemerataan Guru PNS berdasarkan perencanaan kebutuhan
guru seluruh Provinsi/kabupaten/kota. Mereka masih mendapatkan
tunjangan profesinya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan
apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka 1 sampai
dengan 7 di atas, sebagaimana diatur dalam BAB IV Ketentuan
Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan
Guru.14. Dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota mengirimkan SK
alih tugas guru PNS yang memiliki sertifikat pendidik sebagaimana
dimaksud pada angka 13 kepada Direktorat Pembinaan PTK terkait
dengan melampirkan SK Gubernur/Bupati/Walikota.15. Selama proses
sertifikasi guru tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi
perubahan nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru pada
tahun 2009 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Keputusan
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
No.251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah
Kejuruan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2009, maka untuk
kelengkapan persyaratan pencairan perlu adanya penyesuaian
(konversi) nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru dalam
daftar Penyesuaian (Konversi) Bidang Studi Sertifikasi sebelum dan
setelah tahun 2009 yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengembangan
SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
Kemdikbud.16. Bagi guru yang sudah memiliki serifikat pendidik
tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil
(CPNS), maka tunjangan profesinya tidak dibayarkan sampai guru yang
bersangkutan menjadi PNS dan memenuhi persyaratan lainnya.17.
Ketentuan bagi pengawas adalah sebagai berikut.a. Pengawas TK
melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial untuk TK,
Pengawas SD melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial
untuk SD dan mapel olahraga dan agama, Pengawas mapel melaksanakan
tugas pengawasan akademik dan manajerial untuk SMP/SMA/SMK. Bagi
pengawas mata pelajaran, dalam melaksanakan tugas kepengawasannya,
wajib memiliki sertifikat pendidik kepengawasan sesuai
peruntukannya.1. Pengawas TK/RA melaksanakan tugas pengawasan
paling sedikit 10 satuan pendidikan tingkat TK/RA.2. Pengawas SD/MI
melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 10 satuan pendidikan
tingkat SD/MI, termasuk tugas pengawasan terhadap guru agama dan
penjasorkes di satuan pendidikan yang menjadi binaannya.3. Pengawas
mata pelajaran di SMP/MTs dapat memenuhi beban kerja tugas
pengawasan di SMA/MA dan/atau SMK/MAK pada mata pelajaran yang sama
dan sebaliknya.4. Pengawas SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK
melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 7 (tujuh) satuan
pendidikan dan/atau paling sedikit 40 (empat puluh) guru; dalam hal
tidak mencukupi satuan pendidikan, maka pengawas satuan pendidikan
yang belum memenuhi jumlah satuan pendidikan yang menjadi
binaannya, dapat memenuhi kekurangan tersebut dengan melakukan
pembinaan guru sesuai dengan latar belakang bidang pendidikan/
sertifikat pendidik yang dimilikinya. Adapun ekuivalensi satuan
pendidikan terhadap jumlah guru adalah 1:6.5. Pengawas Sekolah Luar
Biasa melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 5 (lima) satuan
pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru termasuk guru pembimbing
khusus, baik yang ada di SLB maupun sekolah inklusi. Adapun
ekuivalensi satuan pendidikan terhadap jumlah guru adalah 1:6.6.
Pengawas Bimbingan dan Konseling melaksanakan tugas pengawasan
paling sedikit 40 (empat puluh) guru Bimbingan dan Konseling.7.
Pengawas Sekolah yang bertugas di daerah khusus melaksanakan tugas
pengawasan paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan lintas jenis
dan jenjang satuan pendidikan dan/atau 15 (lima belas) guru. Adapun
ekuivalensi satuan pendidikan terhadap jumlah guru adalah 1:3.8.
Pengawas satuan pendidikan TK/RA atau SD/MI di suatu
kecamatan/kabupaten yang terdapat desa tertinggalnya sehingga
jumlah satuan pendidikan yang dibina paling sedikit 5 (lima) satuan
pendidikan dan tidak terdapat pengawas lain, maka pengawas tersebut
tetap mendapat tunjangan profesi.9. Pengawas Sekolah wajib
melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian kinerja guru dari
guru yang menjadi binaannya.b. Guru yang menjadi binaan pengawas
sekolah adalah guru yang memiliki jam mengajar di satuan pendidikan
(masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan).18. Bagi Satuan Pendidikan yang menggunakan
Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum empat jam
pembelajaran per minggu secara keseluruhan.19. Beban kerja bagi
guru pada satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur
sebagai berikut.a. Guru kelas/guru matapelajaran yang melaksanakan
tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat
kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban
kerja guru paling banyak 2 jam pelajaran per minggu. Jumlah guru
yang diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di kegiatan
ekstrakurikuler wajib di satu satuan pendidikan adalah sebagai
berikut.1. Jumlah rombel 1 6 = 1 pembina pramuka;2. Jumlah rombel 7
12 = 2 pembina pramuka;3. Jumlah rombel 13 18 = 3 pembina
pramuka;4. Jumlah rombel > 18 = 4 pembina pramuka.b. Bagi guru
SMK dan SMA yang satuan pendidikannya menyelenggarakan kurikulum
2013, memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan
bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pelajaran
langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan
lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan
alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.c.
Berdasarkan Lampiran I Surat Edaran Kepala BPSDMPK dan PMP No.
29277/J/LL/2014 Tanggal 25 November 2014 mengenai Jenis dan
Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada
Kurikulum 2013:1. Guru SMP yang bersertifikat keterampilan dan IPA
dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP.2. Guru paket kejuruan
SMK dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP atau matapelajaran
prakarya dan kewirausahaan di SMA sesuai dengan KD pada
matapelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa,
budidaya, dan pengolahan).3. Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan
Ekonomi dapat mengajar matapelajaran prakarya dan kewirausahaan di
SMA dengan syarat sudah mengikuti pelatihan penajaman aspek
prakarya dan kewirausahaan.4. Guru SMK yang bersertifikat paket
kejuruan dapat mengampu matapelajaran prakarya sesuai dengan KD
pada matapelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa,
budidaya, dan pengolahan).5. Guru paket keahlian yang sesuai dengan
program yang dibuka dapat mengajar matapelajaran pada matapelajaran
prakarya dan kewirausahaan di SMK.6. Guru kewirausahaan di SMK
dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan dengan dengan syarat
sudah mengikuti pelatihan penajaman aspek prakarya.7. Guru yang
mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SMP, SMA, dan
SMK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada
rombongan belajar yang dibinanya.d. Satuan Pendidikan yang
melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai
mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar
muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber
daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana, dan dana termasuk Tunjangan Profesi sebagai
implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh
pemerintah daerah yang menetapkan.e. Bertugas sebagai guru TIK/KKPI
memberikan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh)
peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan
pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik
yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40 peserta didik.f.
Bagi Guru TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala
sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam
tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 40 (empat
puluh) peserta didik.g. Bagi Guru TIK/KKPI yang mendapatkan tugas
tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah/Kepala Laboratorium/Kepala
Perpustakaan yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam
tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 80 (delapan
puluh) peserta didik.h. Bagi Satuan pendidikan jenjang Sekolah
Dasar yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar
per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau
kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap
penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan
Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu hanya terbatas bagi Mata
pelajaran Agama dan Penjasorkes.i. Bagi Satuan pendidikan jenjang
SMP, SMA/SMK yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban
belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik
dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang
dianggap penting di dalam struktur program, namun yang
diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.II.E.
Persyaratan AdministrasiBagi guru yang dipindahtugaskan sebagai
pelaksanaan Peraturan Bersama 5 Menteri, agar dapat dibayarkan
tunjangan profesinya sesuai dengan Permendikbud Nomor 62 Tahun
2013, wajib melampirkan dokumen berupa:1. Surat keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota tentang alihtugas antarsatuan pendidikan,
antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran dalam rangka Penataan dan
Pemerataan Guru PNS.2. Surat pembagian tugas mengajar yang
diterbitkan oleh satuan pendidikan tempat mengajar yang baru dan
disahkan oleh dinas pendidikan setempat.Dokumen pada angka 1 dan 2,
dikirim ke Direktorat P2TK terkait. Tunjangan profesi bagi guru
yang dipindahtugaskan antarkabupaten/kota, akan diperhitungkan pada
tahun berikutnya dan menjadi tanggungan kabupaten/kota yang
baru.BAB IIIPEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSDIII.A. Mekanisme
Penerbitan SKTP1. Penerbitan SKTP dilakukan dengan 2 (dua) cara:a.
Penerbitan SKTP dilakukan dengan cara digital, yaitu menggunakan
sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). SKTP diterbitkan oleh
Direktorat Pembinaan PTK Dikdas secara otomatis dengan menggunakan
data PTK dari Dapodik setelah data valid menurut sistem. Dinas
Kabupaten/kota berhak mengajukan pembatalan penerbitan SKTP jika
calon penerima tidak memenuhi persyaratan. Pengajuan pembatalan
diberi waktu selama tujuh (7) hari setelah data dinyatakan valid.b.
Secara manual yaitu dinas pendidikan kabupaten/kota dan Provinsi
DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi
data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi.
Setelah data dinyatakan valid, kemudian diusulkan oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta ke Direktorat
Pembinaan PTK terkait untuk diterbitkan SKTP- nya.c. Apabila
terjadi kesalahan data guru pada keputusan yang telah diterbitkan,
maka Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar dapat melakukan
penyesuaian perubahan data berdasarkan data perubahan individu
penerima tunjangan profesi melalui proses pemutakhiran data di
Dapodik atau rekap usulan perubahan dari dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota untuk sistem manual2. Direktorat Pembinaan
PTK terkait menyusun dan menetapkan daftar penerima tunjangan
profesi sebagaimana Lampiran 1 yang berdasarkan:a. Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerima tunjangan
profesi guru.b. Keputusan Kepegawaian yang menunjukkan gaji pokok
dan/atau gaji berkala.c. Keputusan melaksanakan kegiatan mengajar
bagi guru satuan pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.Gambar Proses pelaksanaan pembayaran tunjangan
Profesi PNSD melalui dana Transfer daerah tahun 2015 :
III.B. Mekanisme Penyaluran Tunjangan ProfesiMekanisme
penyaluran tunjangan profesi melalui mekanisme dana transfer daerah
tahun 2015 sebagai berikut.1. Umum1. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan data kelulusan
tahun 2014 dan Nomor Registrasi Guru (NRG) sebelum akhir Desember
2014.2. Direktorat Pembinaan PTK Dikdas menerbitkan SKTP 2 (dua)
tahap dalam satu tahun. Tahap 1 berlaku untuk semester
satu,terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni (6 bulan),
sedangkan tahap 2 berlaku untuk semester dua terhitung mulai bulan
Juli sampai dengan Desember (6 bulan). Direktorat Pembinaan PTK
Dikmen dan PAUDNI menerbitkan SKTP 1 (satu) kali dalam satu
tahun.3. SKTP diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PTK terkait
untuk calon penerima tunjangan profesi yang memenuhi syarat,
kemudian menyampaikannya ke provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.4. Apabila ada perubahan data individu penerima
tunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTP baru pada semester
berikutnya bagi jenjang guru dikdas dan pada tahun berikutnya bagi
jenjang guru Dikmen dan PAUDNI dengan disertai bukti perubahan data
dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.5. Guru memiliki hasil penilaian kinerja sebagaimana
tercantum dalam Format yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dalam masa transisi,
sampai dengan akhir tahun 2015, tunjangan profesi diberikan bagi
guru tanpa memperhitungkan nilai dari hasil penilaian kinerja guru
dan instrumen sesuai dengan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya.Bagi guru yang telah melaksanakan penilaian kinerja
guru sumatif tahun 2014, hasil penilaian kinerja gurunya dilaporkan
kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya pada awal tahun 2015.Bagi guru yang belum
pernah melaksanakan penilaian kinerja guru, wajib melaksanakannya
pada awal tahun 2015 (penilaian formatif) sebagaimana diatur dalam
Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Buku Pedoman Penilaian Kinerja
Guru dari Departemen Pendidikan Nasional.Hasil penilaian kinerja
guru sumatif tahun 2014 atau penilaian kinerja guru formatif tahun
2015 inilah yang menjadi bukti pelaksanaan penilaian kinerja guru
untuk pembayaran tunjangan profesi tahun 2015. Hasil Penilaian
kinerja guru yang diakui adalah hasil penilaian yang sesuai dengan
sertifikat pendidik yang dimilikinya.Untuk tahun-tahun berikutnya,
guru wajib meningkatkan hasil penilaian kinerja sumatif tahun 2015
karena mulai tahun 2016 tunjangan profesi akan diberikan bagi guru
dengan hasil penilaian kinerja guru minimal baik. Mekanisme
verifikasi hasil penilaian kinerja guru diatur sebagai berikut.a.
Untuk jenjang pendidikan dasar, pengawas memverifikasi hasil
penilaian kinerja guru terhadap guru yang menjadi binaannya,
mengentrikan hasilnya melalui aplikasi SIMPAK, dan melaporkannya
kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.b. Untuk Jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Menengah, hasil penilaian kinerja guru diverifikasi oleh
dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.6. Untuk jenjang PAUDNI dan pendidikan menengah, guru
yang memenuhi persyaratan SKTP nya akan diterbitkan. Tunjangan
profesi guru dibayarkan setelah dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memverifikasi
hasil penilaian kinerja guru.7. Untuk jenjang pendidikan dasar,
guru yang memenuhi persyaratan, SKTP nya akan diterbitkan setelah
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a memverifikasi
hasil penilaian kinerja guru yang dimaksud, dan mengentrikannya.8.
Bagi guru yang mengikuti program Pengembangan Keprofesionalan
Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat)
paling banyak 100 jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama, dan
mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan setempat, maka
tunjangan profesinya tetap dibayarkan.9. Dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan
verfikasi bukti fisik ekuivalensi kegiatan
pembelajaran/pembimbingan yang disampaikan oleh kepala sekolah
sesuai format bagi guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang
melaksanakan kurikulum 2013 pada semester pertama kemudian kembali
melaksanakan kurikulum 2006 pada semester 2 tahun pelajaran
2014/201510. Selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru
tetap memperoleh tunjangan profesi.11. Dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan
realisasi pembayaran setiap triwulan kepada:a. Direktorat Pembinaan
PTK terkait, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap triwulan
dengan format sebagaimana lampiran 1 disertai dengan nama penerima
tunjangan profesi.b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan dengan format sebagaimana lampiran tersebut
pada PMK pada bulan Agustus untuk laporan semester I (triwulan 1
dan 2) dan pada bulan April tahun anggaran berikutnya untuk
semester II (triwulan 3 dan 4).12. Dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan
penyerapan atau penyaluran tunjangan profesi per triwulan
sebagaimana berikut.a. Laporan triwulan I paling lambat akhir bulan
April 2015.b. Laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli
2015.c. Laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober
2015.d. Laporan triwulan IV paling lambat akhir bulan Desember
2015.13. Tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang
memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.14. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan dan
Perencanaan Anggaran memperhatikan hal-hal berikut.a. Apabila
terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang dialokasikan dengan
realisasinya, maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.b.
Tunjangan profesi dan kurang bayar tahun-tahun sebelumnya bagi guru
PNSD dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya sesuai lokasi terbitnya SK.c. Apabila
terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru
antarsatuan pendidikan, antarjenis pendidikan dalam satu Dinas
Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya,
antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarkementerian, baik atas
kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, guru PNSD menjadi
pengawas satuan pendidikan, maka tunjangan profesi bagi guru PNSD
dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya sesuai lokasi terbitnya SK tunjangan profesi
pada tahun anggaran berjalan dengan melampirkan bukti fisik beban
mengajar minimal 24 jam per-minggu atau ekuivalensinya dari tempat
tugas yang baru. Status yang bersangkutan akan disesuaikan pada SK
tunjangan profesi tahun berikutnya, sedangkan untuk pengawas
pendidikan khusus dan pengawas pendidikan dasar dibayarkan melalui
dana Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, pengawas pendidikan menengah
dibayarkan melalui dana Direktorat Pembinaan PTK Dikmen, pengawas
TK dibayarkan melalui dana Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI.d.
Apabila terjadi mutasi guru PNSD menjadi pejabat struktural,
fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun dini, maka
tunjangan profesi guru PNSD tersebut maka pembayaran tunjangan
profesinya akan dihentikan bulan berikutnya, kecuali mutasi guru
PNSD menjadi pengawas satuan pendidikan.15. Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan pada
periode antara bulan Mei sampai Desember tahun berjalan dengan
berkoordinasi dengan stakeholder terkait.2. Dapodik1. Khusus untuk
Direktorat Pembinaan PTK Dikdas memverifikasi kelayakan calon
penerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2013
maupun lulusan tahun 2014 (beban mengajar 24 jam, rasio siswa guru,
masa kerja, golongan, dan gaji pokok) secara digital sebelum SKTP
diterbitkan.2. Sebelum penerbitan SKTP, guru dapat melihat
kelengkapan data dan/atau persyaratan untuk menerima tunjangan
profesi pada situs www.kemdikbud.go.id dan akan dikirim melalui
email, untuk melengkapi jika ada persyaratan yang kurang melalui
sistem dapodik di sekolah masing-masing.3. Bagi guru yang SKnya
belum terbit karena datanya belum memenuhi persyaratan, akan
diterbitkan jika guru tersebut memenuhi syarat berdasarkan hasil
pengecekan Dapodik yang datanya sudah diperbaiki oleh guru yang
bersangkutan melalui operator sekolah paling lambat triwulan ke
dua. SK tersebut mencakup seluruh hak guru jika guru tersebut
memenuhi persyaratan menerima tunjangan profesi sejak triwulan I.3.
ManualMengingat sistem digital (Dapodik) masih dalam proses
penyempurnaan, dan mengakibatkan ada beberapa kondisi yang tidak
memungkinkan untuk diproses melalui sistem digital, diperlukan
pemberkasan secara manual.1. Direktorat Pembinaan PTK terkait
meminta Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenanganya untuk memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan
profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2013 maupun lulusan tahun
2014 (beban mengajar 24 jam, rasio siswa guru, masa kerja,
golongan, gaji pokok, dan NPWP) sebelum SKTP diterbitkan secara
manual.2. Bagi guru jenjang pendidikan dasar dan menengah yang
menambah pemenuhan jam mengajar di Madrasah/SMP/SMA/SMK/SMLB harus
sesuai dengan sertifikat pendidiknya dan ketentuan perundangan
lainnya serta wajib melampirkan surat keterangan penugasan disertai
jadwal mengajar mingguan dari kepala satuan pendidikan yang
disahkan oleh kantor kementerian agama Provinsi/kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya bagi yang mengajar di madrasah atau
dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya bagi yang mengajar di Madrasah/SMP/SMA/SMK/SMLB.
Surat keterangan, sertifikat pendidik dan jadwal mengajar tersebut
dikirim ke Direktorat Pembinaan PTK terkait.3. Bagi guru penerima
tunjangan profesi dengan cara manual, mekanisme penerbitan SKTP
sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Direktorat Pembinaan PTK
terkait memberikan daftar calon penerima tunjangan profesi untuk
selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pendidikan
Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.III.C. Jadwal
PelaksanaanBerikut adalah jadwal pelaksanaan penyaluran tunjangan
profesi tahun 2015 :1. Sosialisasi Petunjuk Teknis pelaksanaan
pembayaran tunjangan profesi.2. Penerimaan daftar guru yang lulus
sertifikasi dan NRG3.Verifikasi data penerima tunjangan dari dinas
pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya4.Kemdikbud menerbitkan SK Penerima Tunjangan Profesi
dan menyampaikan ke kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta5.Dinas
pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya
memverifikasi dokumen persyaratan pencairan tunjangan.6. Penyaluran
tunjangan profesi ke rekening penerima tunjangan *)7. Laporan
realisasi penyaluran tunjangan per triwulan8. laporan rekapitulasi
penyaluran tunjangan per semester9. Rekonsiliasi tunjangan
profesi
Keterangan *) dicairkan paling lambat 2 minggu setelah SK
Tunjangan Profesi diterima oleh dinas pendidikan
Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.BAB
IVPEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN PERUBAHAN DATAIV.A. Pembatalan
PembayaranTunjangan profesi bagi guru dibatalkan pembayarannya
apabila:1. Memperoleh sertifikat pendidik dengan melawan hukum;2.
Menerima lebih dari satu tunjangan profesi;3. Surat Keputusan
penghentian pembayaran Tunjangan Profesi dibatalkan oleh pejabat
yang berwenang.Guru wajib mengembalikan tunjangan profesi yang
dibatalkan dan kelebihan penerimaan tunjangan profesi guru kepada
kas daerah yang mengeluarkan tunjangan profesinya.IV.B. Penghentian
PembayaranPemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru
penerima tunjangan profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan
sebagai berikut.1. Meninggal dunia;2. Mencapai batas usia
pensiun;3. Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas pada
satuan pendidikan;4. Sedang mengikuti tugas belajar;5. Tidak
mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang
diperuntukannya kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi
SKB Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS;6.
Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;7. Mutasi menjadi pejabat struktural atau
fungsional lainnya;8. Pensiun dini;9. Melakukan tindakan melawan
hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan; atau10. Dengan alasan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kondisi
tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat
keterangan dari pihak yang berwenang.IV.C. Perubahan Data Individu
Penerima TunjanganPerubahan data individu akan diketahui melalui
data pokok pendidikan. Jika ada perubahan data individu dan guru
tidak memperbaharui data tersebut, maka Dinas Pendidikan
Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib
melaporkan perubahan data penerima tunjangan profesi setiap bulan.
Jika ditemukan perubahan data individu guru yang berakibat pada
perubahan nilai gaji pokok (bertambah atau berkurang), maka Dinas
Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
melaporkan perubahan data guru tersebut ke Direktorat Jenderal
terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktorat
Pembinaan PTK terkait selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan,
dan akan diberlakukan pada tahun berikutnya.BAB VPENGENDALIAN
PROGRAMV.A. PengendalianKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
melalui Direktorat Pembinaan PTK terkait berkoordinasi dengan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi
mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin
pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalan
sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah
besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kegiatan
pengendalian penyaluran tunjangan profesi ini dilakukan melalui.1.
Pelaksanaan bimbingan teknis program penyaluran tunjangan profesi
oleh pusat kepada Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.2. Pemantauan dan evaluasi (Monitoring dan
Evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait dengan responden dapat
sampai ke penerima tunjangan profesi.3. Penyelesaian masalah secara
terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses
pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.4. Rekonsiliasi data
penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait.Dengan melakukan
pengendalian, akan diperoleh data guru penerima tunjangan profesi
yang valid dan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi sesuai
peraturan perundang-undangan.V.B. PengawasanUntuk mewujudkan
penyaluran dan penerimaan tunjangan profesi yang transparan,
akuntabel dan tepat sasaran, diperlukan pengawasan oleh aparat
fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.V.C. Pelaporan dan RekonsiliasiDinas Pendidikan
Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib
menyampaikan laporan bulanan yang disampaikan setiap triwulan
kepada Direktorat P2TK terkait Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan. Laporan tersebut akan dijadikan bahan untuk
merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan transfer ke Kas Daerah setiap triwulan. Alamat Direktorat
P2TK terkait:1. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUDNI, Ditjen PAUDNI :Kompleks Kemdikbud Gedung C
Lt.13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp.(021)57974115Fax. (021) 57974115/57946130Email:
[email protected] atau
[email protected]:
http://pptkpaudni.kemdiknas.co.id2. Direktorat Pembinaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas :Kompleks
Kemdikbud Gedung C Lt.19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusat 10270. Telp/Fax.(021)57853580Email : [email protected]
atau [email protected] :
http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id3. Direktorat Pembinaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Ditjen Dikmen
:Kompleks Kemdikbud Gedung D Lt.12, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu
Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax.(021)57974108,
57974113Email: [email protected] atau
[email protected]:
http://ptkdikmen.kemdiknas.go.idV.D. SanksiSanksi diberikan kepada
guru penerima Tunjangan Profesi berdasarkan hasil pemantauan dan
laporan dari Aparat Pengawas Fungsional baik internal maupun
eksternal dan telah dilakukan verifikasi ternyata ditemukan:a. Ada
ketidaksesuaian antara data penerima tunjangan profesi dengan data
yang disampaikan dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapatkan
tunjangan profesi.b. Guru terbukti memperoleh penetapan angka
kredit (PAK) dengan cara melawan hukum.Guru wajib mengembalikan
seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima sejak guru yang
bersangkutan melakukan kesalahan tersebut.BAB VIPENUTUPPetunjuk
Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan
profesi melalui mekanisme dana transfer daerah. Pelaksanaan program
tunjangan profesi dapat terlaksana dengan lancar apabila pengelola
tunjangan di tingkat pusat dan tingkat Dinas Pendidikan
Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya senantiasa
melakukan komunikasi yang terbuka dan terus menerus. Oleh karena
itu, diharapkan tunjangan profesi mampu memberikan dampak positif
pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta
mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu
pendidikan.Download 6 Juknis Aneka Tunjangan Bagi Guru Tahun 2015
LengkapBerikut links download dari beberapa Petunjuk Teknis yang
digunakan sebagai dasar pembayaran terkait aneka tunjangan bagi
Guru pada tahun anggaran 2015 di bawah ini : 1. Download Juknis
Tunjangan Profesi 2014.2. Download Juknis Kualifikasi S1 Dikdas (25
Februari 2015).3. Download Juknis STF (Subsidi Tunjangan
Fungsional) Dikdas (25 Februari 2015).4. Download Juknis TP
(Tunjangan Profesi) Pusat (25 Februari 2015).5. Download Juknis TP
(Tunjangan Profesi) Transfer (24 Februari 2015).6. Download Juknis
Tunjangan Khusus Dikdas (25 Februari 2015).Jika Rekan-rekan ingin
mengunduh 6 (enam) Juknis di atas secara keseluruhan dalam 1 file
Rar, silahkan unduh pada links alternatif dari admin berikut
Download Juknis Aneka Tunjangan Guru Tahun 2015 Lengkap.
Demikian beberapa Juknis Aneka Tunjangan bagi Guru PNS maupun
Non PNS tahun 2015 yang admin share dari situs P2TK Dikdas
Kemdikbud RI. Semoga bermanfaat dan terimakasih.
Terimakasih Sahabat... Telah berkenan berkunjung dan membaca
salah satu artikel dari situs personal saya di www.dadangjsn.com,
untuk melihat revisi/perbaikan dari artikel berikut (jika
diperlukan) silahkan kunjungi kembali publikasi terupdatenya pada
links :
http://www.dadangjsn.com/2015/02/juknis-tunjangan-sertifikasi-guru-tahun.html#ixzz3h4ttJ0XVDi
dalam prosesi pernikahan adat sunda, ada beberapa ritual yang harus
kita pahami maknanya bersama, karena dalam pernikahan atau
perkawinan yang ada di Indonesia khususnya adat sunda, memiliki
arti yang sakral, baik penghormatan kepada Tuhan sang pencipta
maupun kepada orang tua. Perlu diingat bahwa rangkaian di bawah ini
dilakukan setelah kedua mempelai dinyatakan resmi sebagai suami
istri.
Makna Bagian pertama dalam prosesi perkawinan adat sunda
adalah:Sembah Sungkem, Sembah sukem ini seperti ngaras. Bedanya,
ngaras dilakukan seorang calon mempelai. Pada sembah sungkem, kedua
mempelai yang sudah mengucapkan ijab kabul, melakukan sembah
sungkem pada kedua orang tua.
Makna dari sembah sungkem dalam pernikahan adat sunda adalah
mohon doa restu kepada kedua orang tua. Diiringi dengan salawat
nabi (ada yang seperti itu), untuk menyampaikan salam dan salawat
kita kepada Nabi Muhammad utusan Allah.
urutan sembah sungkem diwawali oleh masing-masing ibu mempelai ,
kemudian bergantian kepada mertua. Dilanjutkan sembah sungkem
masing-masing ayah, dan kemudian bertukar tempat sembah sungkem
kepada bapak mertua.
prosesi pernikahan yang kedua adalah Melepas Burung Merpati
Setelah melakukan sembah sungkem, mempelai diajak berdiri di
luar rumah. Kemudian ibu mertua dari mempelai pria mengambil
merpati jantan dan ibu dari mempelai wanita mengambil merpati
betina yang sudah disiapkan. Kemudian merpati tersebut dilepaskan
ke udara.
Melepas burung merpati memberi makna yaitu mengucapkan selamat
jalan pada anak-anaknya dan ibu merestui serta rela melepaskan
pengantin untuk keluar rumah mengarungi biduk rumah tangga.
Prosesi dalam pernikahan adat sunda yang sangat penting adalah
Sawer Pengantin
Pada sawer pengantin adalah nasehat berupa tembang dan nyanyi
kepada kedua mempelai. Sebelum melakukan sawer pengantin, biasanya
sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh penuntun acara adat. Pada
saat sawer pengantin, orang tua memiliki kesempatan terakhir untuk
memberi nasehat sebelum menyerahkan mempelai pengantin perempuan
pada suaminya. Biasanya dibawakan dengan pantun nikah sunda.
Alat-alat yang diperlukan mencakup paying besar, bokor berisi
beras, uang logam, kunyit yang diiris-iris dan permen.
Kemudian ritual pernikahan dilanjutkan dengan Menginjak Telur
dan Mencuci Kaki
Acara ritual menginjak telur dan mencuci kaki melambangkan
keturunan. Bila dalam acara tersebut, telur yang diinjak pecah,
pengantin akan segera memperoleh keturunan. Sementara mencuci kaki
adalah menyucikan diri dari berbagai hal negatif.
Prosesi akan dilanjutkan dengan Membakar Harupat dan Memecah
Kendi
Harupat harus dibakar sampai menyala dan ditiup bersama-sama.
Membakar harupat mempunyai makna, yaitu jantan memiliki sifat
menang sendiri dan harus saling mengalah dengan pasangannya.
Melalui ritual membakar harupat, diharapkan kedua mempelai saling
mengalah. Sementara, memecahkan kendi memberi makna bahwa keduanya
harus bekerja sama mencapai tujuan.
Buka Pintu
Buka pintu memiliki makna yang mendalam khususnya dalam
bertetangga. Sebelum bergaul dengan tetangga, tentunya harus
membuka pintu terlebih dahulu untuk dapat diterima sebagai bagian
dari lingkungan di sekitar kita.
Demikian makna yang terkandung dalam proses pernikahan adat
sunda, hal-hal diatas mungkin saja ada penambahan atau pengurangan,
namun garis besar dalam resepsi perkawinan adat sunda adalah
demikian halnya. Semoga anak cucu kita bisa mewarisi budaya leluhur
kita.
upacara sakral yang diharapkan sekali seumur hidup. Bentuk
pernikahan banyak sekali bentuknya dari yang paling simple, dan
yang ribet karena menggunakan upacara adat. Seperti pernikahan adat
Sunda ini, kekayaan budaya tatar Sunda bisa dilihat juga lewat
upacara pernikahan adatnya yang diwarnai dengan humor tapi tidak
menghilangkan nuansa sakral dan khidmat.
Ada beberapa acara yang harus dilakukan untuk melangsungkan
pernikahan, mulai dari lamaran dan lainnya.
Ada Neundeun Omong (Menyimpan Ucapan): Yaitu, Pembicaraan orang
tua atau pihak Pria yang berminat mempersunting seorang gadis.
Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya, seperti berikut ini
:
Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan
(calon pengantin perempuan). Berbincang dalam suasana santai penuh
canda tawa, sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat
menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar
atau atau masih (belum punya pacar)
Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya
penuh dengan benyolan penuh dengan siloka
Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu, pada jaman
dahulu kadang-kadang anak-anak mereka tidak tahu.
Di beberapa daerah di wilayah pasundan kadang-kadang ada yang
menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu. Seperti
orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak
perempuan mengerti dengan maksud itu, maka apabila mereka setuju
akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siam (binih
waluh siam). Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah
diteundeunan omong (disimpan ucapannya).
Narosan (Lamaran) : Dilaksanakan oleh orang tua calon pengantin
beserta keluarga dekat, yang merupakan awal kesepakatan untuk
menjalin hubungan lebih jauh. Pada pelaksanaannya orang tua anak
laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang, seperti yaitu
:
Lemareun, (seperti daun sirih, gambir, apu )
Pakaian perempuan
Cincin meneng Beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai
kaum perempuan terutama setelah melahirkan
Uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu
seserahan
Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu
tidak lepas dari simbol dan makna seperti :
Sirih, bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan
rasanya pedas. Gambir rasanya pahit dan kesat. Apu rasanya pahit.
Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat menyehatkan
tubuh dan mencegah bau mulut.
Cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna
bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya
Pakaian perempuan, mengandung makna sebagai tanda mulainya
tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan
Beubeur tameuh, mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan
lahir dan batin antara kedua belah pihak
Tunangan : Pada tunangan dilakukan patukeur beubeur tameuh,
yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos pada si
gadis.
Seserahan : Dilakukan 3-7 hari sebelum pernikahan, yaitu calon
pengantin pria membawa uang, pakaian, perabot rumah tangga, perabot
dapur, makanan dan lainnya.
Seminggu atau 3 hari menjelang peresmian pernikahan, di rumah
calon mempelai berlangsung sejumpah persiapan yang mengawali proses
pernikahan, yaitu Ngebakan atau Siraman. Berupa acara memandikan
calon pengantin agar bersih lahir dan batin, acara berlangsung
siang hari di kediaman masing-masing calon mempelai. Bagi umat
muslim, acara ini terlebih dahulu diawali dengan pengajian. Tahapan
acara siraman adalah:
Ngecagkeun Aisan. Calon pengantin wanita keluar dari kamar dan
secara simbolis digendong oleh sang ibu, sementara ayah calon
pengantin wanita berjalan di depan sambil membawa lilin menuju
tempat sungkeman. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum resepsi
pernikahan, sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orang tua calon
pengantin. Property yang digunakan:
Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh
buah. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari
dalam seminggu
Kain putih, yang mengandung makna niat suci
Bunga tujuh rupa, mengandung makna bahwa perilaku kita, selama
tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik.
Bunga hanjuang, mengandung makna bahawa kedua calon pengantin
akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga.
Langkah-langkah upacara ini adalah:
Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil
membawa lilin/ palika yang sudah menyala,
Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan
sambil dililit (diais )oleh ibunya.
Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon
pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan
Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan
kecapi suling dalam lagu ayun ambing.
NgarasPermohonan izin calon mempelai wanita kemudian sungkem dan
mencuci kaki kedua orangtua pelaksanaan upacara ini dilaksanakan
setelah upacara ngecagkeun aisan. Pelaksaannya sebagai berikut:
Calon pengantin perempuan bersujud dipangkuan orang tuanya
sambil berkata:
Ema, Bapa, disuhunkeun wening galihnya, jembar
manah ti salira. Ngahapunteun kana sugrining kalepatan sim abdi.
Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul.
Hapunten Ema, hapunten Bapa hibar pangdua ti salira.
Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala
anaknya:
Anaking, titipan Gusti yang Widi. Ulah salempang hariwang, hidep
sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah, pidua sareng
pangampura, dadas keur hidep sorangan geulis
Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa
anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman.
Pencampuran air siraman. Kedua orangtua menuangkan air siraman
ke dalam bokor dan mengaduknya untuk upacara siraman.
Siraman. Diawali musik kecapi suling, calon pengantin wanita
dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7
helai kain. Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu,
kemudian ayah, disusul oleh para sesepuh. Jumlah penyiram ganjil;
7, 9 dan paling banyak 11 orang. Secara terpisah, upacara yang sama
dilakukan di rumah calon mempelai pria. Perlengkapan yang
diperlukan adalah air bunga setaman (7 macam bunga wangi), dua
helai kain sarung, satu helai selendang batik, satu helai handuk,
pedupaan, baju kebaya, payung besar, dan lilin.
Pelaksanaan upacara siraman seperti berikut:
1. Sesudah membaca doa, Ayah calon pengantin langsung
menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakunya.
Setelah itu diteruskan oleh Ibunya sama seperti tadi. Dan
dilanjutkan oleh kerabat yang harus sudah menikah.
2. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan malafalkan
jangjawokan (mantra) seperti berikut:
cai suci cai huripcai rahmat cai nikmathayu diri urang mandinya
mandi jeung para Nabinya siram jeung para Malaikatkokosok badan
rohanicur mancur cahayaning Allahcur mancur cahayaning ingsuncai
suci badan sukamulih badan sampurnasampurna ku paraniam Potong
rambut atau Ngerik. Calon mempelai wanita dipotong rambutnya oleh
kedua orangtua sebagai lambing memperindah diri lahir dan batin.
Dilanjutkan prosesi ngeningan (dikerik dan dirias), yakni
menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah, kuduk, membentuk
amis cau/sinom, membuat godeg, dan kembang turi. Perlengkapan yang
dibutuhkan: pisau cukur, sisir, gunting rambut, pinset, air bunga
setaman, lilin atau pelita, padupaan, dan kain mori/putih. Biasanya
sambil dilantunkan jangjawokan juga:
Peso putih ninggang kana kulit putihCep tiis taya rasanaMangka
mumpung mangka melungMaka eunteup kana sieupMangka meleng ka
awaking, ngeunyeukseureuh Rebutan Parawanten. Sambil menunggu calon
mempelai dirias, para tamu undangan menikmati acara rebutan
hahampangan danbeubeutian. Juga dilakukan acara pembagian air
siraman.
Suapan terakhir. Pemotongan tumpeng oleh kedua orangtua calon
mempelai wanita, dilanjutkan dengan menyuapi sang anak untuk
terakhir kali masing-masing sebanyak tiga kali.
Tanam rambut. Kedua orangtua menanam potongan rambut calon
mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan.
Lalu dilanjutkan dengan Ngeuyeuk Seureuh. Kedua calon mempelai
meminta restu pada orangtua masing-masing dengan disaksikan sanak
keluarga. Lewat prosesi ini pula orangtua memberikan nasihat lewat
lambang benda-benda yang ada dalam prosesi. Lazimnya, dilaksanakan
bersamaan dengan prosesi seserahan dan dipimpin oleh Nini
Pangeuyeuk (juru rias). Kata ngeuyeuk seureuh sendiri berasal dari
ngaheuyeuk yang ngartinya mengolah. Acara ini biasanya dihadiri
oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya yang dilaksanakan
pada malam hari sebelum akad nikah.
Pandangan hidup orang Sunda senantiasa dilandasi oleh tiga sifat
utama yakni silih asih, silih asuh, dan silih asah atau secara
literal diartikansebagai saling menyayangi, saling menjaga, dan
mengajari. Ketiga sifat itu selalu tampak dalam berbagai upacara
adat atau ritual terutama acara ngeuyeuk seureuh. Diharapkan kedua
calon pengantin bisa mengamalkan sebuah peribahasa kawas gula jeung
peuet (bagaikan gula dengan nira yang sudah matang) artinya hidup
yang rukun, saling menyayangi dan sebisa mungkin menghindari
perselisihan. Tata cara Ngeuyeuk Sereuh:1. Nini Pangeuyeuk
memberikan 7 helai benang kanteh sepanjang 2 jengkal kepada kedua
calon mempelai. Sambil duduk menghadap dan memegang ujung-ujung
benang, kedua mempelai meminta izin untuk menikah kepada orangtua
mereka.
2. Pangeuyeuk membawakan Kidung berisi permohonan dan doa kepada
Tuhan sambil nyawer (menaburkan beras sedikit-sedikit) kepada calon
mempelai, simbol harapan hidup sejahtera bagi sang mempelai.
3. Calon mempelai dikeprak (dipukul pelan-pelan) dengan sapu
lidi, diiringi nasihat untuk saling memupuk kasih sayang.
4. Kain putih penutup pangeuyeukan dibuka, melambangkan rumah
tangga yang bersih dan tak ternoda. Menggotong dua perangkat
pakaian di atas kain pelekat; melambangkan kerjasama pasangan calon
suami istri dalam mengelola rumah tangga.
5. Calon pengantin pria membelah mayang jambe dan buah pinang.
Mayang jambe melambangkan hati dan perasaan wanita yang halus, buah
pinang melambangkan suami istri saling mengasihi dan dapat
menyesuaikan diri. Selanjutnya calon pengantin pria menumbuk alu ke
dalam lumping yang dipegang oleh calon pengantin wanita.
6. Membuat lungkun, yakni berupa dua lembar sirih bertangkai
berhadapan digulung menjadi satu memanjang, lalu diikat benang.
Kedua orangtua dan tamu melakukan hal yang sama, melambangkan jika
ada rezeki berlebih harus dibagikan.
7. Diaba-abai oleh pangeuyeuk, kedua calon pengantin dan tamu
berebut uang yang berada di bawah tikar sambil disawer.
Melambangkan berlomba mencari rezeki dan disayang keluarga.
8. Kedua calon pengantin dan sesepuh membuang bekas ngeuyeuk
seureuh ke perempatan jalan, simbolisasi membuang yang buruk dan
mengharap kebahagiaan dalam menempuh hidup baru.
9. Menyalakan tujuh buah pelita, sebuah kosmologi Sunda akan
jumlah hari yang diterangi matahari dan harapan akan kejujuran
dalam mebina kehidupan rumah tangga.
Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga calon
pengantin. Rombongan keluarga calon pengantin Pria datang ke
kediaman calon pengantin perempuan. Selain membawa mas kawin,
biasanya juga membawa peralatan dapur, perabotan kamar tidur, kayu
bakar, gentong (gerabah untuk menyimpan beras). Di daerah Priangan,
susunan acara upacara akad nikah biasanya sebagai berikut:
Pembukaan:
1. Penyambutan calon pengantin Pria, dalam acara ini biasanya
dilaksanan upacara mapag.
2. Mengalungkan untaian bunga melati
3. Gunting pita
Penyerahan calon Pengantin Pria:
1. Yang mewakili pemasrahan calon pengantin pria biasanya adalah
orang yang dituakan dan ahli berpidato.
2. Yang menerima dari perwakilan wanita juga diwakilkan
Akad Nikah:
1. Biasanya diserahkan pada KUA
2. Pada hari pernikahan, calon pengantin pria beserta para
pengiring menuju kediaman calon pengantin wanita, disambut acara
Mapag Penganten yang dipimpin oleh penari yang disebut Mang
Lengser. Calon mempelai pria disambut oleh ibu calon mempelai
wanita dengan mengalungkan rangkaian bunga. Selanjutnya upacara
nikah sesuai agama dan dilanjutkan dengan sungkeman dan sawer.
Setelah akad nikah, masih dilakukan beberapa upacara, yaitu:
Saweran.
Merupakan upacara memberi nasihat kepada kedua mempelai yang
dilaksanakan setelah acara akad nikah. Melambangkan Mempelai
beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. Kata sawer berasal
dari kata panyaweran , yang dalam bahasa Sunda berarti tempat
jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah.
Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara
adat tersebut yaitu panyaweran.Berlangsung di panyaweran (di teras
atau halaman). Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi
kidung. Untuk menyawer, menggunakan bokor yang diisi uang logam,
beras, irisan kunyit tipis, permen. Kedua Mempelai duduk
berdampingan dengan dinaungi payung, seiring kidung selesai di
lantunkan, isi bokor di tabur, hadirin yang menyaksikan berebut
memunguti uang receh dan permen. Bahan-bahan yang diperlukan dan
digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari simbol dan
maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru ini, seperti
:
1. beras yang mengandung symbol kemakmuran. Maksudnya
mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur
2. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila
kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir
dan yatim
3. kembang gula, artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah
tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga.
4. kunyit, sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup
berumah tangga bisa meraih kejayaan.
Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan, artinya
kita harus bersifat dermawan. Syair-syair yang dinyanyikan pada
upacara adat nyawer adalah sebagai berikut :
KIDUNG SAWER
Pangapunten kasadayaKanu sami arayaRehna bade nyawer
heulaNgedalkeun eusi werdayaDangukeun ieu piwulangTawis nu
mikamelangTeu pisan dek kumalancangMegatan ngahalang-halangBisina
tacan kahartiTengetkeun masing rastitiUcap lampah ati-atiKudu silih
beuli atiLampah ulah pasaliaSingalap hayang waluyaUpama
pakiya-kiyaAhirna matak paseaMeuleum Harupat ( Membakar Harupat
)Mempelai pria memegang batang harupat,pengantin wanita membakar
dengan lilin sampai menyala. Harupat yang sudah menyala kemudian di
masukan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita, diangkat
kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh jauh. Melambangkan
nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam
memecahkan persoalan dalam rumah tangga. Fungsi istri dengan
memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap
persoalan yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman.
Buka pintuDiawali mengetuk pintu tiga kali. Diadakan tanya jawab
dengan pantun bersahutan dari dalam dan luar pintu rumah. Setelah
kalimat syahadat dibacakan, pintu dibuka. Pengantin masuk menuju
pelaminan..Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki
seperti berikut ini :
KENTAR BAYUBUDIstri : Saha eta anu kumawaniTaya tata taya
bemakramaKetrak- ketrok kana pantoLaki-laki : Geuning bet jadi
kituApi-api kawas nu panglingApan ieu teh engkangHayang geura
tepungTambah teu kuat ku eraDa diluar seueur tamu nu ningaliIstri :
Euleuh karah panutanNincak Endog (Menginjak Telur)
Mempelai pria menginjak telur di baik papan dan elekan (Batang
bambu muda), kemudian mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria
dengan air di kendi, me ngelapnya sampai kering lalu kendi
dipecahkan berdua. Melambangkan pengabdian istri kepada suami yang
dimulai dari hari itu.
Ngaleupas Japati ( Melepas Merpati )
Ibunda kedua mempelai berjalan keluar sambil masing masing
membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan terbang di halaman.
Melambang kan bahwa peran orang tua sudah berakhir hari itu karena
kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri.
Huap Lingkung (Suapan)1. Pasangan mempelai disuapi oleh kedua
orang tua. Dimulai oleh para Ibunda yang dilanjutkan oleh kedua
Ayahanda.
2. Kedua mempelai saling menyuapi, Tersedia 7 bulatan nasi punar
( Nasi ketan kuning ) diatas piring. Saling menyuap melalui bahu
masing masing kemudian satu bulatan di perebutkan keduanya untuk
kemudian dibelah dua dan disuapkan kepada pasangan .
Melambangkan suapan terakhir dari orang tua karena setelah
berkeluarga, kedua anak mereka harus mencari sendiri sumber
kebutuhan hidup mereka dan juga menandakan bahwa kasih sayang kedua
orang tua terhadap anak dan menantu itu sama besarnya.
Pabetot Bakakak (Menarik Ayam Bakar)Kedua mempelai duduk
berhadapan sambil tangan kanan mereka memegang kedua paha ayam
bakakak di atas meja, kemudian pemandu acara memberi aba