JUKNIS SARPRAS 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN REVITALISASI

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PAUDNI

PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANBALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

NONFORMAL DAN INFORMAL

(BP PAUDNI) REGIONAL V

TAHUN 2014

ii

KATA PENGANTAR

Pada tahun anggaran 2014, Balai Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI)

Regional V, mengalokasikan dana bantuan revitalisasi sarana

dan prasarana pembelajaran PAUDNI untuk Sanggar Kegiatan

Belajar (SKB) sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan

layanan pembelajaran SKB dalam rangka mendukung

perluasan akses layanan dan peningkatan mutu program

PAUDNI melalui berbagai lembaga/institusi pemerintah

maupun masyarakat.

Bantuan ini diharapkan dapat lebih memperkuat keberadaan

SKB dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas

kelembagaan SKB menjadi lebih berkualitas.

Agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,

maka perlu ada Petunjuk Pelaksanaan yang dapat dijadikan

acuan bagi BP-PAUDNI, dan SKB. Dengan adanya pedoman

ini diharapkan semua pihak dapat memahami apa/siapa saja

yang dapat menerima bantuan revitalisasi sarana dan

prasarana pembelajaran PAUDNI untuk SKB sesuai dengan

prosedur dan kriteria pengajuan bantuan.

iii

Akhirnya, kami mengharapkan dengan dukungan semua pihak

agar program revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran

PAUDNI untuk SKB tahun ini dapat berhasil.

Mataram, Maret 2014 Kepala Balai,

Rony Gunarso, M.M.Pd. NIP 19600716 198401 1 001

iv

KATA PENGANTAR .......................................................... ii

DAFTAR ISI ....................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG................................................... 1

B. TUJUAN ................................................................... 4

C. DASAR ...................................................................... 5

D. MANFAAT ................................................................. 7

BAB II REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA

A. PENGERTIAN ............................................................ 9

B. SASARAN .................................................................. 10

C. KRITERIA PENERIMA DANA BLOCKGRANT .......... 10

D. ALOKASI DAN RINCIAN PENGGUNAAN DANA ....... 13

E. HASIL YANG DIHARAPKAN ...................................... 14

BAB III SELEKSI PENERIMA BLOCKGRANT

A. PENGAJUAN PROPOSAL ....................................... 15

B. TIM PENILAI ............................................................... 16

C. TOLAK UKUR PENILAIAN ......................................... 16

D. MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL ...................... 18

E. PENETAPAN PENERIMA .......................................... 19

F. PENYALURAN DANA ................................................ 20

G. PELAKSANAAN REVITALISASI ................................ 20

v

H. PELAPORAN KEGIATAN........................................... 21

BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN DAN

PENGENDALIAN MUTU

A. INDIKATOR KEBERHASILAN .................................... 23

B. PENGENDALIAN MUTU ........................................... 24

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sistematika Proposal Dana Bantuan Revitalisasi

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Lampiran 2. Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan

Kegiatan Pemanfaatan Dana Bantuan Revitalisasi

Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tahun 2014

Lampiran 3. Format Laporan Bulanan Pemanfaatan Dana

Bantuan Revitalisasi Sarana dan Prasarana

Pembelajaran Kelembagaan SKB Tahun 2014

Lampiran 4. Format Masalah/Kendala yang Dihadapi dalam

Pemanfaatan Dana Bantuan Revitalisasi Sarana

dan Prasarana Pembelajaran SKB

Lampiran 5. Tahapan Pelaksanaan Penyaluran Pemanfaatan

Dana Bantuan Revitalisasi Sarana dan Prasarana

Pembelajaran SKB

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1)

menyatakan bahwa pendidikan nonformal dan informal

memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan

formal. Artinya, ketiga jalur pendidikan tersebut memiliki

peran yang sama, yakni dalam rangka mewujudkan tujuan

pendidikan nasional. Perbedaan ketiga jalur pendidikan itu

terletak pada aspek-aspek tujuan pendidikan nasional

yang menjadi prioritas dari masing-masing jalur

pendidikan.

Secara operasional kehadiran pendidikan nonformal

sangat penting artinya dalam pengembangan sumber

daya manusia yang berkualitas, cerdas, kreatif dan

mandiri sesuai dengan bakat dan potensinya. Bahkan

pendidikan nonformal memiliki kelebihan karena dapat

dilaksanakan secara fleksibel. Secara konseptual pun,

pendidikan nonformal dilaksanakan berdasarkan konsep

keilmuan seperti psikologi, paedagogi, andragogi dan

berbagai pendekatan pembelajaran yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa pendidikan nonformal

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai

pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan

formal dalam rangka mendukung pendidikan seumur

hidup. Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa

pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi

peserta didik dengan penekanan pada penguasaan

pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta

pengembangan sikap dan kepribadian professional.

Pasal 26 ayat (6) menegaskan bahwa hasil pendidikan

nonformal dihargai setara dengan hasil program

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian

penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah

atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar

pendidikan nasional. Dengan demikian, kedudukan, fungsi

dan peranan pendidikan nonformal sama dengan

pendidikan formal.

Pada tingkat Propinsi dan kabupaten/kota, pengelolaan

dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini nonformal

dan informal menjadi tanggungjawab Bidang Pendidikan

Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dan nama lain

3

yang membidangi PAUDNI pada Dinas Pendidikan

Propinsi dan Kabupaten/Kota. Agar pengelolaan dan

penyelenggaraan PAUDNI dapat menjangkau seluruh

masyarakat dan bermutu, Pemerintah Kabupaten/Kota,

masing-masing mempunyai UPTD yaitu SKB. UPTD

tersebut masing-masing memiliki tugas yaitu:

(1) SKB sebagai tempat uji coba model dan pusat

percontohan penyelenggaraan program-program

PAUDNI.

Mengingat pentingnya peranan SKB dalam

pengembangan pendidikan nonformal, pada saat ini

seharusnya SKB mampu melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya secara optimal dengan didukung sarana

prasarana yang memadai. Optimalisasi keberadaan dan

pemanfaatan sarana prasarana di SKB akan menjadikan

SKB semakin dipercaya dan mantap untuk melaksanakan

berbagai program. Kebijakan Dirjen PAUDNI lebih

difokuskan kepada peningkatan mutu program PAUDNI,

yang dikendalikan mulai perencanaan, pelaksanaan

maupun hasil program. Agar program PAUDNI memiliki

mutu lebih baik maka perlu memperhatikan unsur

kelembagaan, manajemen, ketenagaan dan dimensi

penunjang lainya berupa fasilitas, pelayanan informasi,

lingkungan dan partisipasi masyarakat. Operasionalisasi

4

kebijakan di atas perlu segera disosialisasikan kepada

semua pihak terkait, agar program yang diselenggarakan

oleh UPT pusat dan daerah dapat dilaksanakan secara

efektif, efisien dan produktif sesuai dengan arah kebijakan

Depdikbud.

Untuk mendukung program Ditjen PAUDNI tersebut

BPPAUDNI Regional V tahun 2014 akan menyalurkan

dana bantuan untuk revitalisasi sarana dan prasarana

pembelajaran PAUDNI pada SKB. Anggaran tersebut

digunakan untuk peningkatan mutu SKB yang berkaitan

dengan pengembangan program, sarana dan prasarana

pembelajaran PAUDNI.

Guna memberikan pedoman tentang pengalokasian dana

bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran

PAUDNI pada SKB, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan

Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Revitalisasi Sarana

dan Prasarana Pembelajaran PAUDNI Tahun 2014 pada

SKB.

B. TUJUAN

1. Memberikan petujuk pelaksanaan bagi SKB dalam

mengajukan permohonan dana, serta melaksanakan

kegiatan, mengelola dana bantuan, dan

5

mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana secara

akuntabel dan transparan.

2. Memberikan acuan kepada semua pihak yang terkait

dalam penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan

revitalisasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran

PAUDNI SKB.

3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam

mengelola dan menyalurkan dana bantuan revitalisasi

Sarana dan Prasarana Pembelajaran PAUDNI Tahun

2014.

C. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Kementerian Negara

4. Keputusan Mendikbud Nomor 023/O/1997 tentang

Organisasi dan Tata kerja SKB (Depdikbud, 1997)

Keputusan Mendikbud. Nomor 023/O/1997 tentang

Organisasi dan Tata kerja SKB (Depdikbud, 1997)

6

5. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal

Pandidikan Nonformal dan Informal

6. Permendiknas No. 28 tahun 2007 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan

Nonformal dan Informal.

8. Permendiknas Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Pendidikan Nonformal dan

Informal

9. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54

tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Umum Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

11. DIPA BPPAUDNI Regional V Tahun Anggaran 2014,

Nomor: 023.05.2.670501/2014, tanggal 5 Desember

2013.

7

D. MANFAAT

1. Manfaat Pedoman

a. BPPAUDNI dalam menyalurkan pemanfaatan dana

bantuan revitalisasi sarana dan prasarana

pembelajaran BPKB/BPKBM dan SKB tahun 2014

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat

penggunaan.

b. SKB dalam menyusun proposal, mengelola, dan

mempertanggung-jawabkan pemanfaatan dana

bantuan revitalisasi sarana dan prasarana

pembelajaran SKB untuk mendukung peningkatan

mutu program PAUDNI.

c. Tim Seleksi proposal dana bantuan revitalisasi

sarana dan prasarana pembelajaran dan SKB dalam

menentukan usulan calon penerima bantuan lebih

obyektif dan transparan.

d. Tim monitoring dan evaluasi dalam melakukan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan

dana bantuan revitalisasi sarana dan prasarana

pembelajaran SKB.

2. Manfaat Bantuan

Meningkatkan kapasitas kelembagaan SKB untuk

mengembangkan program serta memberikan pelayanan

8

percontohan program PAUDNI yang bermutu dan

sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat di wilayah

kerjanya.

9

BAB II

REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA

PEMBELAJARAN PAUDNI

A. PENGERTIAN

1. Sarana Pembelajaran

Sarana belajar adalah peralatan belajar yang

dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian

tujuan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan

efisien (Roestiyah 2004: 166). Dalam hubungannya

dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana

pendidikan. Pertama, Sarana pendidikan yang secara

langsung digunakan dalam proses belajar mengajar.

Contohnya bahan ajar, media pendidikan, APE, alat

ketrampilan/kursus dan sarana pendidikan lainnya yang

digunakan guru dalam mengajar. Kedua, sarana

pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan

dengan proses belajar mengajar. Seperti lemari, rak

dan arsip, meubiler dll. merupakan sarana pendidikan

yang secara tidak langsung digunakan oleh guru dalam

proses belajar mengajar.

2. Prasarana Pembelajaran : prasarana secara etimologis

(arti kata) prasarana berarti alat tidak langsung untuk

10

mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya:

lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga,

ruang, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya.

3. Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah segala

sesuatu yang berfungsi sebagai penunjang utama

dalam rangka terselenggaranya kegiatan manajemen

dan proses pembelajaran yang bermutu dan berkualitas

di SKB yang meliputi alat, perangkat, media

pembelajaran dan fasilitas penunjang utama lainnya.

4. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran

adalah upaya untuk lebih meningkatkan sarana dan

prasarana pembelajaran baik dari segi kuantitas dan

kualitasnya, agar mampu memberikan layanan yang

lebih baik kepada peserta didik.

B. SASARAN

Sasaran program revitalisasi sarana dan prasarana

pembelajaran ini adalah SKB di wilayah kerja BPPAUDNI

Regional V, yaitu di Propinsi Bali dan Nusa Tenggara

Barat.

C. KRITERIA PENERIMA DANA BLOCKGRANT

Kriteria SKB yang berhak memperoleh dana bantan

revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran tahun

2014 adalah:

11

No Kriteria Indikator

1. SKB yang telah memiliki SK

Kelembagaan berbentuk

Peraturan Daerah atau

Keputusan

Gubernur/Bupati/Walikota.

Perda atau SK Kelembagaan

2. SKB yang telah memiliki

kepala dan karyawan

definitif.

SK pengangkatan sebagai

Kepala

3. Keterangan kepemilikan

tanah.

Sertifikat tanah milik

pemerintah daerah atau

dokumen lain sesuai peraturan

dan perundang-undangan

4 Telah melaksanakan minimal

3 jenis Program PAUDNI

(PAUD, Dikmas, Kursus) di

lingkungan SKB selama 2 th

terakhir.

Rencana Kerja dan laporan

Pelaksanaan Kegiatan,

dokumen kegiatan

5 Memiliki data dasar PAUDNI Dokumen PAUDNI

12

No Kriteria Indikator

6 Mengajukan proposal yang ditujukan kepada BPPAUDNI dengan syarat sebagai berikut: a. Proposal ditandatangani

oleh kepala SKB. b. Proposal SKB direkomen-

dasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/ Kabupaten/Kota

c. Menguraikan manfaat revitalisasi SKB.

d. Membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana bantuan revitalisasi sarana prasarana tahun 2014.

e. Mempunyai rekening bank dan NPWP atas nama lembaga.

Lembar Pengesahan Lembar Rekomendasi Deskripsi manfaat sarana dan prasarana pembelajaran Surat Pernyataan Rekening Bank dan NPWP

7 Mendapatkan dana dukungan dari PEMDA sebagai dana sharing revitalisasi prasarana pembelajaran khusus rehabilitasi Ruang/Gedung

DIPA/DASK APBD atau surat pernyataan PEMDA kesanggupan menyediakan dana sharing

13

D. ALOKASI DAN RINCIAN PENGGUNAAN DANA 1. Alokasi Dana

Alokasi dana anggaran bantuan revitalisasi sarana

dan prasarana pembelajaran PAUDNI tahun 2014 ini

tersedia dana sebesar Rp. 578.000.000 (lima ratus

tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan sasaran 8

lembaga dengan rincian sebagai berikut:

a. Bantuan sarana sebesar @ Rp. 44.500.000,-

alokasi untuk 4 lembaga SKB

b. Bantuan prasarana sebesar @ Rp. 100.000.000,-

alokasi untuk 4 lembaga SKB

2. Pemanfaatan Dana

a. Sarana Pembelajaran

Dana bantuan revitalisasi sarana pembelajaran

PAUDNI sebesar Rp.44.500.000 (empat puluh

empat juta lima ratus ribu rupiah) per lembaga

diperuntukan peningkatkan mutu pembelajaran

PAUDNI yang mendukung pelaksanaan program

percontohan yang sedang dan akan dilaksanakan,

dengan uraian pengadaan sarana inti berupa :

Modul/ Bahan Ajar/ Multimedia pembelajaran,

A.P.E, Alat Keterampilan/kursus dan (min 80%)

dan sarana pendukung lainnya seperti : meubiler

pembelajaran, komputer dan Laptop, (maks 20%).

14

b. Prasarana Pembelajaran

Dana bantuan revitalisasi prasarana pembelajaran

PAUDNI sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta

rupiah), digunakan untuk meningkatkan

optimalisasi layanan yaitu:

- untuk rehabilitasi ruang/gedung ;

- untuk pembangunan ruang/gedung baru

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Dengan keberhasilan program bantuan revitalisasi sarana

dan prasarana pembelajaran PAUDNI, akan berdampak

pada :

1. SKB

a. Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran

sesuai dengan prioritas.

b. Optimalisasi tugas dan fungsi SKB sebagai pusat

informasi PAUDNI, pelayanan pembelajaran

komunitas, percontohan dan pengendalian mutu

program PAUDNI di Kabupaten/Kota.

15

BAB III

SELEKSI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI

A. PENGAJUAN PROPOSAL

1. Penyusunan Proposal

Proposal disusun oleh SKB dengan sistematika yang

memuat pokok-pokok sebagai berikut:

a. Pendahuluan

b. Sasaran Kegiatan

c. Kegiatan revitalisasi

d. Hasil dan manfaat yang akan diperoleh

e. Rancangan Anggaran dan Biaya

f. Indikator Keberhasilan

g. Lampiran (SK kelembagaan, rekening bank, NPWP,

fotokopi sertifikat tanah/dokumen lain yang perlu).

2. Penyampaian proposal

Proposal ditandatangani oleh Kepala SKB serta

mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dikirim ke

BPPAUDNI Regional V dan diterima paling lambat

minggu ke 2 bulan April 2014.

16

B. TIM PENILAI

Tim penilai proposal ditetapkan oleh Kepala BPPAUDNI

Regional V dengan unsur yang terdiri dari Pamong

Belajar dan BPPAUDNI Regional V. Keanggotaan tim

penilai baik jumlah maupun unsurnya disesuaikan

dengan kebutuhan namun tetap mengutamakan

obyektivitas, transparansi dan profesionalisme.

C. TOLAK UKUR PENILAIAN

Proposal dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Kelembagaan SKB.

2. Program Kerja SKB.

No. Kriteria Bobot

Indikator

A Kelembagaan 20%

1 SKB yang telah memiliki SK Kelembagaan berbentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

SK Kelembagaan

2 SKB yang telah memiliki kepala dan karyawan definitif.

SK pengangkatan sebagai Kepala

B Keterangan kepemilikan tanah

30% Sertifikat milik pemerintah daerah atau dokumen lain sesuai peraturan perundang-

17

No. Kriteria Bobot

Indikator

undangan

C Program 40%

1 Telah melaksanakan minimal 4 jenis Program PAUDNI (PAUD, Dikmas, Kesetaraan, Kursus) di lingkungan SKB selama 2 th terakhir.

Rencana Kerja dan dokumen kegiatan

2 Memiliki data dasar PAUDNI

Dokumen data dasar PAUDNI

D Dana pendamping Khusus Pembangunan/Rehabilitasi

40% Dokumen DIPA/DASK APBD atau surat pernyataan PEMDA kesiapan menyediakan dana pendamping

E Administrasi 10%

1 Proposal ditandatangani oleh kepala SKB.

Lembar Pengesahan

2 Proposal SKB direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/ Kabupaten/Kota.

Lembar Rekomendasi

3 Menguraikan manfaat revitalisasi SKB.

Deskripsi manfaat sarana dan prasarana

4 Membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana bantuan revitalisasi sarana dan prasarana PAUDNI

Surat Pernyataan

18

No. Kriteria Bobot

Indikator

tahun 2014.

5 Mempunyai rekening bank dan NPWP atas nama lembaga

Rekening Bank dan NPWP

D. MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal dilakukan oleh tim penilai yang

melaksanakan tugas menilai semua proposal yang

diajukan oleh SKB. Proposal yang diajukan kepada

BPPAUDNI Regional V semuanya mendapatkan hak

yang sama untuk dinilai.

Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu: a. Tahap Penilaian Administratif

1. Proposal yang tidak lulus seleksi

administrasdinyatakan gugur,

2. Proposal yang lulus seleksi administrasi dilanjutkan

ke tahap penilaian berikutnya, yaitu penilaian

substansi.

b. Tahap Penilaian Substansi/isi:

1. Penilaian Substansi dilakukan dengan memberikan

nilai angka untuk setiap aspek pada instrumen yang

digunakan.

19

2. Hasil penilaian dilakukan perangkingan dari nilai

yang terbesar sampai yang yang terkecil, dengan

membandingkan tolak ukur penilaian untuk

menentukan proposal yang memenuhi kriteria

(lulus).

3. Proposal yang telah lulus penilaian akan diproses

lebih lanjut.

E. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

1. Dasar penetapan penerima dana bantuan SKB

didasarkan atas penilaian proposal yang dilakukan

oleh tim penilai yang telah ditetapkan oleh Kepala

BPPAUDNI Regional V.

2. Hasil penilaian proposal dituangkan dalam berita acara

yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim penilai,

selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan

Kepala BPPAUDNI Regional V tentang keputusan

hasil penilaian penerima dana bantuan revitalisasi

sarana dan prasarana pembelajaran PAUDNI tahun

2014 untuk SKB.

3. Pejabat yang menetapkan penerima dana bantuan

revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran SKB

adalah Kepala BPPAUDNI Regional V.

20

F. PENYALURAN DANA

Besarnya dana bantuan revitalisasi sarana dan

prasarana pembelajaran PAUDNI tahun 2014 untuk SKB

disalurkan dalam satu tahap (100%) oleh KPPN melalui

bank sesuai dengan nomor rekening lembaga penerima.

G. PELAKSANAAN REVITALISASI

1. SKB yang telah mendapatkan dana bantuan segera

mungkin untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi

serta tetap mengikuti peraturan yang berlaku, dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengadaan Sarana pendidikan

Pembentukan tim pengadaan barang dan jasa,

tim pengembangan model dan Tim pembuatan

sarana dan prasarana pembelajaran.

Tim pengadaan memahami peraturan tentang

pengadaan barang dan jasa, antara lain

Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Presiden No.54

tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa.

Berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan

barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

21

Melakukan pengendalian dan pelaporan pada

setiap tahap pekerjaan (laporan perkembangan).

b. Pengadaan Prasarana Pembelajaran

Pembentukan Panitia pengadaan barang dan

jasa.

Panitia pengadaan memahami peraturan

tentang pengadaan barang dan jasa, antara lain

Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Presiden

No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang

/Jasa

Berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan

barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Melakukan pengendalian dan pelaporan pada

setiap tahap pekerjaan (laporan perkembangan)

H. PELAPORAN KEGIATAN

Penerima dana bantuan revitalisasi sarana dan

prasarana pembelajaran PAUDNI wajib

mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada

Kepala BPPAUDNI Regional V dengan tembusan

kepada Dinas Pendidikan Setempat. Penggunaan dana

22


PAUDNI harus transparan dan akuntabel sesuai dengan

peraturan perundang - undangan yang berlaku termasuk

pemungutan dan penyetoran pajak.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana


PAUDNI telah diterima oleh BPPAUDNI pada: Minggu ke

empat setiap bulan untuk laporan bulanan, dan minggu

ke dua bulan Desember 2013 untuk laporan akhir tahun.

23

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN

PENGENDALIAN MUTU

A. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Kualitatif

Secara kualitatif keberhasilan dapat dilihat dari :

a. Tersalurkannya dana bantuan revitalisasi Sarana

dan Prasarana Pembelajaran pada SKB tepat

waktu.

b. Terwujudnya lembaga PAUDNI yang lebih kuat dan

didukung masyarakat.

2. Kuantitatif

Tersalurnya dana bantuan revitalisasi sarana dan

prasarana pembelajaran PAUDNI sebanyak 8

lembaga.

3. Pelaksanaan Program

a. Proses Persiapan : Menjelaskan dan

menguraikan proses persiapan mulai dari

penetapan tim/panitia pengadaan barang dan jasa

sampai pembagian tugas tim/panitia pengadaan

barang dan jasa

b. Proses Pelaksanaan : Menjelaskan dan

menguraikan proses pelaksanaan/ pekerjaan

24

pengadaan barang dan jasa mulai dari penetapan

Spesifikasi, Harga perkiraan sendiri, pembuatan

sampai pengiriman dan penempatan barang pada

lokasi yang telah ditentukan

c. Proses Tindak lanjut : menjelaskan dan

menguraikan pekerjaan mulai dari penatausahaan

sampai dengan pemberian kode BMN dan

penyusunan pedoman pemakaian barang.

B. PENGENDALIAN MUTU

1. Pemantauan

Pemantauan merupakan serangkaian kegiatan yang

bertujuan untuk mengetahui perkembangan program,

dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan revitalisasi

sarana dan prasarana pembelajaran PAUDNI untuk

SKB. Pemantauan juga dimaksudkan untuk

memastikan apakah program berjalan sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemantauan dilaksanakan secara berkelanjutan dan

terarah. Pemantauan menjadi tanggungjawab

BPPAUDNI Regional V selaku penyalur dana bantuan

revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran

PAUDNI tahun 2014.

Aspek-aspek yang perlu dipantau adalah:

25

a. Proses sosialisasi program revitalisasi Sarana dan

Prasarana Pembelajaran SKB

b. Proses seleksi proposal

c. Proses penetapan penerima dana bantuan

d. Proses penyaluran dana bantuan

e. Pelaksanaan revitalisasi sarana dan prasarana SKB

2. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dua kali yaitu pada tengah

tahun dan akhir tahun. Pelaksanaan evaluasi

penggunaan dana bantuan revitalisasi sarana dan

prasarana pembelajaran PAUDNI dilakukan oleh

BPPAUDNI Regional V. Hasil evaluasi digunakan

sebagai bahan masukan untuk perbaikan program

berikutnya dan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam pemberian dana bantuan

revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran

PAUDNI tahun berikutnya.

Aspek-aspek yang perlu dilakukan evaluasi adalah:

a. Pedoman revitalisasi sarana dan prasarana SKB

b. Mekanisme penyaluran dana bantuan

c. Mekanisme seleksi proposal

d. Pemanfaatan dana bantuan

3. Pengawasan

26

Pengawasan dilakukan minimal dua kali dalam satu 1

tahun, oleh instansi/lembaga pemerintah yang

berwenang melakukan pengawasan penyaluran dan

pemanfaatan dana bantuan revitalisasi sarana dan

prasarana pembelajaran SKB yakni:

a. Direktorat Jenderal PAUDNI

b. Inspektorat Jenderal Kemdikbud

c. BPPAUDNI Regional V

d. BAWASDA

27

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai rujukan bagi semua

pihak yang terkait denganpenyelenggaraan kegiatan Bantuan

Revitalisasi Sarana dan Prasarana UPTD SKB, khususnya

UPTD SKB sebagai calon lembaga penerima, Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota, Tim Penilai, Ditjen PAUDNI,

danpihak terkait lainnya. Semoga petunjuk pelaksanaan ini

dapat dijadikan rujukan bagi UPTD SKB sebagai calon

lembaga penerima Bantuan Revitalisasi Sarana dan

Prasarana UPTD SKB untuk mengajukan proposal dan

menyelenggarakan kegiatan, termasuk juga Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota untuk melakukan monitoring dan pengawasan

pelaksanaan kegiatan, serta BPAUDNI Regional V dan Tim

Penilai proposal sebagai pihak yang akan menentukan

lembaga yang layak menerima bantuan kegiatan ini.

28

Lampiran 1

SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal minimal memuat tentang:

Halaman sampul, terdiri dari: judul dan identitas SKB

Kata Pengantar

Halaman Pengesahan/persetujuan/rekomendasi

Uraian setiap BAB:

1. Pendahuluan

2. Tujuan

3. Kegiatan revitalisasi

4. Hasil dan manfaat yang akan diperoleh

5. Rancangan Anggaran dan Biaya

6. Indikator Keberhasilan

7. Penutup

8. Lampiran (SK kelembagaan, foto copy rekening bank,

NPWP, Rincian Alokasi Anggaran (RAB) , dan dokumen

pendukung lain yang perlu).

29

Lampiran 2

PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN

KEGIATAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN

REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA

PEMBELAJARAN PAUDNI SKB

TAHUN 2014

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :

NIP :

Jabatan:

Alamat :

menyatakan sanggup dan bertanggungjawab melaksanakan

kegiatan peningkatan mutu program PAUDNI melalui Dana

bantuan Revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran

PAUDNI yang biayanya bersumber dari DIPA BPPAUDNI

Regional V Kemdikbud Tahun 2014, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dituangkan

dalam proposal yang diajukan oleh:

Nama UPTD :.......................................

Alamat : ....................

Nomor Telp :....................

Jumlah Dana : ....................

No. Rekening : ....................

30

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan

bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku apabila di kemudian hari

terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara dalam

melaksanakan kegiatan dimaksud.

Yang menyatakan,

(meterai Rp.6000,-)

(Nama lengkap)

NIP. .........................

31

Lampiran 3

FORMAT LAPORAN BULANAN PEMANFAATAN DANA

BANTUAN REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA

PEMBELAJARAN PAUDNI SKB

Bulan :

Nama Lembaga :

Jumlah Dana :

No Uraian Kegiatan/

Sub Kegiatan

Jumlah Realisasi keuangan

Sasaran Dana Rp %

32

Lampiran 4

FORMAT MASALAH/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMANFAATAN DANA BANTUAN REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PAUDNI SKB

No Uraian Kegiatan Kendala Yang Dihadapi

Penyebab Masalah

Upaya Penanggulangan

33

Lampiran : 5

TAHAPAN PENYALURAN DAN PEMANFATAAN BANTUAN

PERCONTOHAN PROGRAM PAUDNI TAHUN 2014

No Uraian Kegiatan Waktu

Pelaksanaan Keterangan

1. Penyusunan draf

Petunjuk Teknis

Program Percontohan

(PAUD, Kursus,

Dikmas, Sarpras,

Inovatif dan

Peningkatan

Kompetensi Melalui

UPTD)

Maret Minggu ke I 3-6 Maret

2. Finalisasi

Penyusunan

Petunjuk Teknis

Program Percontohan

(PAUD, Kursus,

Dikmas, Sarpras

Inovatif dan

Peningkatan

Kompetensi Melalui

Maret Minggu ke II 10-15 Maret

34



UPTD)

3 Sosialisasi dalam

Bimtek Program

Percontohan PAUD,

Kursus, Dikmas,

Sarpras Inovatif dan

Peningkatan

Kompetensi Melalui

UPTD

April Minggu ke I s.d

II

1-10 April (Penjablok BPPAUDNI Reg V)

4 Penerimaan Proposal

PAUD, Kursus,

Dikmas, Sarpras

Inovatif dan

Peningkatan

Kompetensi Melalui

UPTD

April Minggu ke II

s.d III

7-17 April

5 Penilian Proposal

PAUD, Kursus,

Dikmas, Sarpras

Inovatif dan

Peningkatan

April Minggu ke III

s.d IV

21-30 April

35



Kompetensi Melalui

UPTD

6 Visitasi Program

Percontohan PAUD,

Kursus, Dikmas,


Peningkatan

Kompetensi Melalui

UPTD

Mei Minggu II 5-9 Mei (NTB-Bali)

7 Pengolahan,

penyusunan

Dokumen Penilaian

dan usulan draf

(akad, SK penetapan

penerima Bantuan

program

Percontohan)

Mei Minggu III s.d IV 12-23 Mei (NTB-Bali)

8 Penetapan Lembaga

Penerima Bantuan

program

Percontohan)

Mei Minggu ke IV 26 Mei

(Kep. Balai)

36



9 Penandatanganan

AKAD

Juni Minggu ke I 2-6 Juni

10 Pengajuan Pencairan

dan penyaluran

Anggaran

Juni Minggu ke I 2-6 Juni

BPPAUDNI

Reg V

11 Penyampaian

Laporan Awal dari

lembaga penerima

bantuan Program

Percontohan

Juni Minggu ke III 16-20 Juni

Lembaga

Penerima

12 Pengiriman AKAD

Kerjasama

Juni Minggu ke IV 20-30 Juni

13 Pelaksanaan

program penerima

bantuan program

percontohan pada

UPTD/SKB,

BPKB/BPKBM

Juni minggu ke III

s.d Minggu ke IV

Oktober

Lembaga

Penerima

14 Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Agustus minggu ke

IV s.d Minggu ke I

Oktober

29 Agustus

s.d 7

Oktober

37



program penerima

bantuan program

percontohan pada

UPTD/SKB,

BPKB/BPKBM

BPPAUDNI

Reg V

15 Penyampaian

Laporan hasil

Pelaksanaan

program penerima

bantuan program

percontohan pada

UPTD/SKB,

BPKB/BPKBM

Minggu ke IV

Oktober

26 Oktober

Lembaga

Penerima

16 Penyusunan

Laporan Akhir

penyaluran bantuan

program percontohan

(PAUD, Kursus,

Dikmas, Sarpras,

Inovatif dan

Peningkatan

November Minggu

ke III

19 November

Tim

Sekretariat

38



Kompetensi Melalui

UPTD)

17 Rekap Penerimaan

laporan berkas hasil

Pelaksanaan

program penerima

bantuan program

percontohan pada

UPTD/SKB,

BPKB/BPKBM

November Tim

Sekretariat/

Tim Penilai

18 Penataan dokumen

pelaksanaan program

percontohan PAUD,

Kursus, Dikmas,


Peningkatan

Kompetensi Melalui

UPTD (proposal,

hasil penilain, BAP,

SK, AKAD, Laporan )

November Tim

Sekretariat

Dicetak oleh:

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini,

Nonformal dan Informal

(BPPAUDNI) Regional V

Tahun 2014

www.bppnfi-reg7.org

JUKNIS SARPRAS 2014

Documents