Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - …infokursus.net/download/1004100036Juknis_Penyelenggaraan_KWK_ta… · tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat

Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010 i

ii Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010

Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010 iii

iv Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010

Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010 iii

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk

mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam

penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1)

ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang

terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan

jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau

dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan

dengan dunia kerja.

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-

satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan

prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan

diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan

pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai

keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha).

Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus

Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup

bagi Lembaga Kursus dan pelatihan.

Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal

dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)

yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan

kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan

pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan

berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat

merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini

adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat

masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan

produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu

memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan

pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan

program-program kursus dan pelatihan.

Jakarta, Januari 2010

Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, Ph.D

NIP. 19590512 1983 11 1 001

SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

iv Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan.

Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat.

Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010.

Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien.

Jakarta, Januari 2010

Direktur Pembinaan

Kursus dan Kelembagaan,

Dr. Wartanto

NIP. 19631009 198901 1 001

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI

Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010 v

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ............................................................................. iii

KATA PENGANTAR ............................................................................ iv

DAFTAR ISI ........................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................... 1

B. Tujuan Pedoman Penyelenggaraan ................................... 2

C. Dasar Hukum ..................................................................... 2

D. Pengertian dan Tujuan Program........................................ 3

BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM KURSUS WIRAUSAHA KOTA (KWK)

A. Peserta Didik .................................................................... 4

B. Penyelenggara/Pengelola ................................................ 4

C. Instruktur ......................................................................... 4

D. Penguji.............................................................................. 4

E. Program Belajar ............................................................... 5

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN PROGRAM

KURSUS WIRAUSAHA KOTA (KWK)

A. Perencanaan Pembelajaran ............................................ 10

B. Pelaksanaan .................................................................... 11

C. Pendampingan Usaha Mandiri ........................................ 13

D. Tindak Lanjut Kursus Wirausaha Kota (KWK) .................. 13

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI

A. Monitoring, Evaluasi, dan Suvervisi ................................. 14

B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan ............................. 14

BAB V PELAPORAN

A. Pembukuan ...................................................................... 16

B. Dokumen Pendukung Pembukuan .................................. 17

C. Ketentuan Pelaporan ....................................................... 17

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN ................................................................... 18

vi Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010

Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010 1

A. Latar Belakang Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini merupakan

masalah besar Bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan.

Menurut data bulan Februari 2009, jumlah penganggur terbuka

tercatat sebanyak 9.258.964 juta orang (8,48%) dari total angkatan

kerja sekitar 113.744.408 juta orang. Dari jumlah 9,39 juta orang

penganggur tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat

dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 27,09%

berpendidikan SD ke bawah, 22,62% berpendidikan SLTP, 25,29%

berpendidikan SMA, 15,37% berpendidikan SMK dan 9,63%

berpendidikan Diploma sampai Sarjana.

Pengangguran dan kemiskinan menimbulkan kerawanan sosial

atau kriminalitas seperti pencurian, perampokan, penganiayaan,

pemerasan, perdagangan dan pemakaian narkoba serta

pembunuhan dan teroris. Sejumlah kasus bunuh diri juga diketahui

punya motif karena tak kuat menanggung beban hidup yang

semakin sulit. Kemiskinan itu sendiri kian disadari akibat dampak

semakin meningkatnya angka pengangguran. Memang, antara

kriminalitas, kemiskinan dan pengangguran sangat terkait erat, tak

dapat dipisahkan.

Faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya

pengangguran di perkotaan,

diantaranya: Pertama,

jumlah pencari kerja lebih

besar dari jumlah peluang

kerja yang tersedia

(kesenjangan antara supply

and demand). Kedua,

kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi

yang dibutuhkan oleh pasar kerja (mis-match), Ketiga, masih adanya

anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak dapat

berusaha secara mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang

PENDAHULUAN

I

2 Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010

memadai (unskill labour), Keempat, terjadinya pemutusan hubungan

kerja (PHK) karena krisis global, dan Kelima, terbatasnya sumber

daya alam dan terbatasnya kemampuan warga masyarakat

perkotaan untuk mengolah sumber daya alam yang terbatas

menjadi sumber mata pencaharian.

Sehingga untuk memecahkan masalah pengangguran dan

kemiskinan diperkotaan diperlukan suatu program kursus dan

pelatihan yang dititikberatkan pada keterampilan jasa, untuk

mendukung suatu usaha ekonomi yang kreatif dan produktif.

Mengingat data kemiskinan dan pengangguran di perkotaan

diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi pengangguran dan

kemiskinan, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen

Pendidikan Nasional meluncurkan program Kursus Wirausaha Kota

(KWK). Agar mempermudah penyelenggaraan Kursus Wirausaha

Kota (KWK), maka dibuat petunjuk teknis pelaksanaan

penyelenggaraan program Kursus Wirausaha Kota (KWK) sebagai

acuan bagi lembaga penyelenggara Kursus Wirausaha.

B. Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Tujuan pedoman penyelenggaraan adalah untuk memberikan

acuan, panduan dan arah yang jelas bagi penyelenggara program

KWK, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan

pelaporan.

C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 31 tahun 2007

tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal

Pendidikan Nonformal dan Informal

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2008

tentang Uji Kompetensi Peserta didik kursus dan pelatihan dari

satuan Pendidikan Nonformal;


5. Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan

Informal tahun 2009.

D. Pengertian dan Tujuan Program 1. Pengertian

KWK adalah program Pendidikan

Kecakapan Hidup yang

diselenggarakan untuk memberikan

kesempatan belajar bagi

masyarakat di bidang usaha yang

berspektrum perkotaan guna

memperoleh pengetahuan,

keterampilan, menumbuh-

kembangkan sikap mental

berwirausaha, dalam mengelola diri

dan lingkungannya yang dapat

dijadikan bekal untuk bekerja dan

berusaha.

2. Tujuan Program

Memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental

berwirausaha bagi peserta didik agar mampu mengelola usaha

mandiri dan bekerja di perkotaan, sehingga mengurangi

pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi

masalah sosial di perkotaan.


A. Peserta Didik Kriteria sasaran (peserta didik) program Kursus Wirausaha

Kota adalah:

1. Penduduk usia produktif (diutamakan usia 18-35 th)

2. Menganngur.

3. Pendidikan minimal SMP atau sederajat

B. Penyelenggara/Pengelola Lembaga penyelenggara Kursus Wirausaha Kota (KWK)

adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Sanggar Kegiatan

Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta

penyelenggara PNF lainnya dengan kriteria/persyaratan sebagai

berikut: (a) lembaga berbadan hukum dan memiliki ijin

operasional, (b) memiliki pendidik, sarana prasarana dan

program pelatihan yang relevan, (c) memiliki mitra usaha .

C. Instruktur 1. Instruktur yang berfungsi sebagai pengajar, pelatih dan

pembimbing, yang memiliki kriteria:

(1) memiliki kompetensi, (2) mampu merancang program

pembelajaran, dan (3) menguasai strategi pembelajaran

sesuai jenis keterampilan yang diajarkan

2. Instruktur, yang bertugas membelajarkan kewirausahaan.

Instruktur dapat berasal dari praktisi, dinas/instansi,

akademisi, dan pakar di bidang kewirausahaan.

D. Penguji Penguji bertugas menguji dan menilai kompetensi peserta

didik, dengan kriteria; (1) memiliki kualifikasi dan kompetensi

sebagai penguji, (2) jujur dan objektif. Dalam hal ini penguji pada

KWK dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK),

RUANG LINGKUP PROGRAM KWK

II


adapun vokasi yang dapat diuji kompetensinya melalui

mekanisme LSK adalah:

1. Akuntansi

2. Bahasa Inggris

3. Komputer

(Microsoft Office)

4. Tata Kecantikan

Kulit dan Rambut

5. Tata Rias Pengantin

6. Tata Boga

7. Hantaran

8. Merangkai Bunga

dan Desain Floral

9. Akupuntur

10. Tata Busana

11. Spa

Untuk jenis keterampilan yang belum ada LSK uji kompetensi

dapat dilakukan oleh praktisi yang kompeten.

E. Program Belajar Program Belajar KWK berorientasi potensi perkotaan untuk

dan diarahkankan pada penguasaan kompetensi di bidang jasa,

antara lain : Tata Kecantikan Kulit/Rambut, Tata Rias Pengantin,

Jasa, Tata Boga, Otomotif, Elektronika, SPA, Komputer,

Pariwisata (perhotelan), dan Jenis keterampilan lainnya sesuai

kebutuhan pasar kerja/ peluang usaha di perkotaan.

1. Sistem Pembelajaran

Menggambarkan metode atau cara yang akan digunakan

dengan memperhatikan Input, Proses, Output dan outcomes

sebagaimana bagan dibawah ini:


INPUT PROSES OUTPUT OUTCOMES

RAW INPUT

• Penduduk Usia Produktif

• Belum Bekerja

• Penanaman

sikap mental

kewirausahaan

• Pembelajaran

keterampilan

teori dan pratek

• Manajemen

usaha

• Magang

• Sertifikasi

kompetensi

usaha

• Memiliki

pengetahuan, dan

sikap mental

wirausaha

• Memiliki

keterampilan yang

dapat dijadikan

bekal berusaha dan

bekerja

• Pendampingan

usaha.

• Memiliki

kegiatan usaha

secara mandiri

atau bekerja

INSTRUMENTAL INPUT

• Kurikulum Pelatihan

• Bahan Belajar

• Pendidik dan penguji

• Sarana dan prasarana

• Tenaga kependidikan

• Pembiayaan

ENVIRONMENTAL INPUT

• Lingkungan Belajar


2. Materi pembelajaran mencakup:

a. Sikap mental kewirausahaan (lihat kurikulum PKM)

b. Kecakapan personal meliputi: ketaqwaan, kejujuran, sopan

santun, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, semangat

untuk maju, mandiri, ulet, kreatif, pantang menyerah, berani

mengambil resiko sebagai wirausaha.

c. Kecakapan social meliputi: toleransi, kerjasama, empati dan

simpati, gotong royong, berkomunikasi sosial, berserikat dan

lain lain sebagai pengusaha.

d. Kecakapan akademik meliputi: kemampuan beranalisis

sederhana, berfikir dengan logika, kemampuan pengetahuan

dasar, kemampuan mengambil keputusan, dan lain lain

sebagai wirausaha.

e. Kecakapan professional/vocational meliputi: kemampuan

memiliki keterampilan mata pencaharian yang mencakup;

pemilihan bahan dan alat, pelayanan jasa dan produksi,

pemasaran, manajemen usaha, pengelolaan keuangan

sebagai wirausaha.

3. Materi pembelajaran KWK dilaksanakan dalam kurun waktu

minimal 80 jam. Proses pembelajaran teori berdasarkan

presentasi yang telah ditetapkan maksimal 30 %. Proses

pembelajaran praktek berdasarkan presentasi yang telah

ditetapkan minimal 70 %. Materi pembelajaran mencakup; sikap

mental kewirausahaan, teori dan praktek keterampilan,

manajeman usaha, magang dan pendampingan usaha. Jumlah

jam belajar menyesuaikan dengan jenis keterampilan yang

dipelajari.

4. Pendampingan wirausaha dilaksanakan sampai peserta didik

memiliki usaha. Bentuk pendampingan wirausaha dapat

dilakukan dengan cara membantu: (1) memperoleh akses

permodalan dari lembaga keuangan, (2) memperkuat akses

pemasaran, (3) memperoleh bapak usaha (plasma), (4)

meningkatkan pengelolaan usaha, (5) meningkatkan kualitas dan

kuantitas produksi, (6) memecahkan masalah usaha.

5. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana minimal yang dibutuhkan untuk

menyelenggarakan program KWK, sebagai berikut:


No Sarana Prasarana

1. Alat pembelajaran teori Secretariat manajemen

2. Alat pembelajaran

praktek

Ruang Belajar Teori

3. Bahan pembelajaran teori Laboratorium/ruang praktek

4. Bahan pembelajaran

praktek

Perpustakaan/TBM

5 Buku Teks Ruang instruktur

6 Media Pembelajaran Ruang Ibadah

7 Perabotan Kamar Kecil

8 Alat penunjang

6. Dana Belajar

a. Biaya penyelenggaraan program KWK dapat bersumber dari:

1) Dunia usaha dan dunia industri,

2) Pemerintah pusat dan daerah,

3) Peserta didik.

b. Jumlah besaran biaya penyelenggaraan KWK disesuaikan

dengan jenis dan lama pembelajaran.

Komponen-komponen penyelenggaraan yang perlu

dibiayai diantaranya:

1) biaya operasional: pembelajaran, alat dan bahan belajar

untuk teori dan praktek, instruktur dan penguji, magang.

2) biaya manajemen,

3) dana stimulan usaha

7. Penilaian

Tahapan Penilaian KWK meliputi:

a. Penilaian awal dapat menggunakan tes kepribadian,

bertujuan untuk mengetahui bakat, minat, kesiapan belajar,

kesiapan berlatih dan berwirausaha dari calon peserta

b. Penilaian proses pembelajaran dengan menggunakan

penilaian formatif, untuk mengetahui perkembangan belajar

dalam setiap tahapan pembelajaran

c. Penilaian akhir pembelajaran dengan menggunakan uji

kompetensi, bertujuan untuk mengetahui pencapaian

kompetensi setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran,


penilaian kompetensi dilaksanakan di lembaga sertifikasi

kompetensi.

8. Hasil Belajar

a. Memiliki pengetahuan, sikap mental kewirausahaan

b. Memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk

berusaha

c. Memiliki kemampuan manajemen usaha

d. Memiliki kemampuan menjalankan usaha mandiri

9. Jaringan Kerja

Penyelenggara KWK perlu menjalin kerjasama dengan dengan

berbagai pihak dalam hal pembelajaran, permagangan,

pemasaran, pengadaan sarana prasarana, permodalan,

pemasaran, perencanaan dan pelaksanaan serta pendampingan

usaha mandiri untuk mendukung keberhasilan program.

Kerjasama tersebut dijalin dengan pihak-pihak diantaranya:

Lembaga Kursus dan Pelatihan, Lembaga Sertifikasi

Kompetensi/Lembaga Sertifikasi Profesi, Dunia usaha, dunia

industri, Dinas/instansi, Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan,

dan Asosiasi pemasaran produksi


A. Perencanaan Pembelajaran 1. Penetapan jenis kompetensi berusaha

Penetapan jenis kompetensi dilakukan dengan cara:

a. Mengidentifikasi potensi wilayah sasaran, dengan tujuan

untuk menggali sumberdaya yang dapat dikembangkan

menjadi peluang usaha, ditandai dengan diperolehnya

jenis usaha yang dibutuhkan, mudah dilakukan, dan

menguntungkan.

b. Menetapkan jenis usaha yang akan dilaksanakan

c. Menetapkan jenis usaha yang akan dilaksanakan

2. Menyusun Perangkat Pembelajaran

a. Menyusun Kurikulum, bahan ajar, dan jadwal

pembelajaran.

b. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang

sesuai dengan kompetensi yang telah diajarkan.

3. Menetapkan instruktur

a. Melakukan identifikasi instruktur.

b. Mengajukan permohonan kesediaan menjadi instruktur

c. Menetapkan instruktur

4. Rekruitmen peserta didik program KWK

a. Melakukan Sosialisasi program KWK.

Sosilalisasi program KWK kepada masyarakat atau calon

peserta didik. Materi yang disosialisasikan berkenaan

dengan jenis program, tujuan program, dan pelaksanaan

program.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara:

1) Media cetak seperti pamphlet, brosur, koran, majalah

dan lain-lain,

2) Media elektronik,

3) Mengadakan sosialisasi langsung di masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH

PENYELENGGARAAN PROGRAM KWK

III


b. Rekruitmen peserta didik.

Rekruitmen dilakukan dengan cara:

1) Pendaftaran calon peserta didik,

2) Seleksi,

3) Penetapan peserta didik.

B. Pelaksanaan 1 Pengarahan umum dan orientasi

Pengarahan umum dan orientasi peserta didik bertujuan

untuk: (1) Menjelaskan program kursus dan pelatihan yang

akan diselenggarakan, (2) memotivasi peserta didik, (3)

menjelaskan tentang etika dan tata tertib pelaksanaan

pembelajaran.

Pada bagian ini penyelenggara dapat menggunakan berbagai

macam metode pembelajaran dengan dinamika kelompok

(bina suasana). Materi yang disampaikan, lebih ditekankan

pada upaya membangkitkan motivasi peserta didik, saling

mengenal diantara peserta didik, karena pada intinya

kegiatan pengarahan umum dan orientasi peserta didik

merupakan internalisasi potensi dan masalah individu.

(rencana pembelajaran terlampir)

2 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

a. Rasio dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

maksimal 30% teori dan minimal 70% praktek.

b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan

kurikulum dan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan magang,

Dalam rangka memantapkan pengetahuan, keterampilan dan

sikap mental yang telah diperoleh selama pendidikan dan

pelatihan selanjutnya peserta didik melakukan magang.

Proses pelaksanaan magang dilakukan di DUDI sesuai dengan

jenis keterampilan yang dipelajari. Langkah-langkah yang

dapat diikuti sebagai berikut:

a. Penyelenggara melakukan identifikasi DUDI sebagai

sumber/tempat magang.

b. Penyelenggara bersama-sama dengan sumber magang

menyusunan program kegiatan magang yang meliputi

tujuan magang, sasaran, sumber magang, proses belajar,


waktu, dana, media/sarana, upaya penyaluran sasaran

selesai magang.

c. Pelaksanaan magang sesuai dengan program yang sudah

disusun bersama antara penyelenggara dengan sumber

magang.

d. Pengelola bersama sumber magang atau masing-masing

melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap proses

pelaksanaan magang, terutama terhadap perkembangan

peserta didik.

4. Melaksanakan Pemantauan proses pembelajaran dan

pemagangan

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan

proses pelaksanaan pembelajaran dan pemagangan mulai

dari perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran serta

pemagangan. Pemantauan pembelajaran dan pemagangan

dilakukan secara internal oleh penyelenggara program dan

eksternal oleh Dinas/instansi terkait.

5. Melaksanakan penilaian proses pembelajaran

Penilaian pembelajaran dilakukan melalui tiga tahap; (1)

penilaian awal, (2) penilaian proses dan (3) penilaian akhir.

Penilaian awal dilakukan sebelum proses pembelajaran

untuk melihat kesiapan belajar, kesiapan berlatih dan

kesiapan berwirausaha. Penilaian proses dilaksanakan untuk

mengetahui perkembangan belajar dalam setiap tahap

pembelajaran. Penilaian akhir untuk mengetahui pencapaian

kompetensi setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran

melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga

sertifikasi kompetensi (bagi jenis kursus yang sudah ada

lembaga sertifikasi kompetensi). Peserta didik dinyatakan

lulus dengan kriteria :

a. Memiliki keterampilan bidang produksi dan sekaligus

memiliki sikap mental sebagai wirausaha sebagai bekal

untuk membuka usaha mandiri dan lulus uji kompetensi

yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan.

b. Mampu menjadi wirusaha mandiri sekaligus mampu

menciptakan lapangan kerja baru, untuk mengurangi

pengangguran dan kemiskinan serta menekan munculnya

masalah sosial di pedesaan.


C. Pendampingan Usaha Mandiri Pendampingan usaha dilakukan untuk mendampingi peserta

didik dalam menjalankan kegiatan usaha dan memecahkan

permasalahan usaha mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan

usaha dan kesinambungan usaha. Pendampingan wirausaha

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) menfasilitasi

untuk memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan,

(2) memfasilitasi untuk memperkuat akses pemasaran, (3)

memfasilitasi untuk memperoleh bapak asuh (plasma), (4)

memfasilitasi pengelolaan usaha, (5) memfasilitasi untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, (6) memfasilitasi

untuk pemecahan masalah usaha, (7) memfasilitasi untuk

menjalin kemitraan usaha.

D. Tindak Lanjut Kursus Wirausaha Kota (KWK) 1. membimbing peserta didik merencanakan dan melaksanakan

usaha mandiri

2. membantu memecahkan masalah-masalah dalam

pengembangan usaha


A. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan supervisi adalah:

1. Program dan proses pembelajaran

2. Kemampuan instruktur

3. Narasumber teknis dan penguji

4. Dukungan manajerial

5. Kompetensi lulusan peserta didik

6. Kinerja lulusan dalam berusaha.

B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan 1. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program KWK oleh

lembaga kursus dan pelatihan serta lembaga PNF lainnya

dilakukan: Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaanan,

P2PNFI/BPPNFI, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dan Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PNFI

Aspek pengendalian mutu meliputi:

a. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu:

1) Manajemen lembaga penyelenggara

2) Pengelolaan dana oleh lembaga penyelenggara

3) Mutu layanan pembelajaran Program KWK.

4) Evaluasi hasil belajar

5) Pendampingan lulusan.

b. Laporan, yang meliputi:

1) Laporan Teknis, yang berisi minimal:

a) Tingkat keberhasilan program

b) Masalah dan kendala yang dihadapi

c) Upaya penanggulangan permasalahan

d) Tindak lanjut terhadap lulusan

e) Rekomendasi program di masa depan

2) Laporan Keuangan

a) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan sosial

MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI

IV


b) Tanda bukti pengeluaran anggaran

c) Tanda bukti pembayaran pajak

3) Success Story, berupa matrik yang memuat:

a) Identitas Peserta didik

b) Tempat kerja/wirausaha

c) Penghasilan

d) Kontak person

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh : Inspektorat Jenderal Departemen

Pendidikan Nasional, BPKP/BPK/KPK.

3. Sanksi

Bagi penerima dana yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai

dengan pedoman maka tidak akan diberikan dana blockgrant di

tahun berikutnya.


Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas,

penerima dana blockgrant berkewajiban untuk membuat laporan

baik pada saat penerimaan dana, realisasi pemanfaatan dana dan

perkembangan serta hasil pelaksanaan kegiatan, laporan tersebut

disampaikan sesuai dengan sumber dana block grant :Dinas

pendidikan provinsi, P2-PNFI/BPPNFI dan Direktorat Pembinaan

Kursus dan Kelembagaan

Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan,

penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses

pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, antara lain meliputi:

A. Pembukuan 1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus

dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan

tentang bea materai

3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai

barang/ jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti

4. Realisasi pengadaan barang dan jasa yang diterima tidak

boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan

5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/

dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank dan

Buku Pembantu Kas Tunai.

6. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran

dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya

7. Setiap akhir bulan buku kas umum ditutup, dihitung

saldonya, dicocokkan dengan saldo fisik uang yang ada, baik

dikas maupun di bank.

8. Buku harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.

PELAPORAN

V


Tata cara pengelolaan keuangan secara garis besar yang meliputi

pembukuan keuangan, pengelompokan jenis pengeluaran dan

biaya operasional.

B. Dokumen Pendukung Pembukuan 1. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak

yang menerima pembayatran

2. Bukti transaksi lainnya

3. Copy print out saldo terakhir rekening bank untuk setiap

tahap penarikan

4. Setiap dokumen yang ditantatangani harus disetempel

C. Ketentuan Pelaporan

Adapun beberapa ketentuan mengenai pelaporan

diantaranya:

1 Pelaporan Keuangan

a. Lembaga penyelenggara KWK wajib mengirimkan

fotokopi bukti penerimaan transfer dana dari bank

penyalur kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan

Kelembagaan, P2PNFI/BPPNFI, atau Dinas Pendidikan

Propinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah

dana bantuan sosial PKH masuk di rekening lembaga

penyelenggara.

b. Laporan pertanggungjawaban keuangan mengikuti

peraturan keuangan yang berlaku.

2 Pelaporan Kegiatan

a. Lembaga penyelenggara KWK diwajibkan untuk membuat

dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan atau

P2PNFI/BPPNFI atau Dinas Pendidikan Propinsi ( sesuai

dengan sumber dana ) dengan tembusan kepada Instansi

pemberi rekomendasi

b. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah

akhir masa program pembelajaran.

c. Khusus untuk success story dapat dilaporkan secara

bertahap sesuai rencana penempatan kerja atau

pemandirian lulusan.


Pedoman ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih

bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan

penyesuaian dengan karakter jenis keterampilan yang dipilih, oleh

karena itu penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan

dengan kreativitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan

KWK. Pedoman ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan

untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat

penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah.

Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi

semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan Kursus

Wirausaha Kota (KWK).

PENUTUP

VI


LAMPIRAN

1. FORMAT DATA PESERTA DIDIK

N0 NAMA JENIS

KELAMIN PENDIDIKAN

TEMPAT,

TGL.

LAHIR

NAMA

ORTU ALAMAT

1.

2.

3.

4.

dst.

………………..,………..

Ketua Penyelenggara

(…………………...)

2. FORMAT DATA PENDIDIK

N0 NAMA JENIS

KELAMIN

TEMPAT,

TGL. LAHIR PENDIDIKAN KEAHLIAN

1.

2.

3.

dst.

………………..,………..

Ketua Penyelenggara

(…………………...)


3. FORMAT TENAGA KEPENDIDIKAN

N0 NAMA JENIS

KELAMIN

TEMPAT,

TGL.

LAHIR

PENDIDIKAN KEAHLIAN JABATAN

1.

2.

3.

4.

dst.

………………..,………..

Ketua Penyelenggara

(…………………...)

4. FORMAT JADWAL PEMBELAJARAN

N0 HARI/TGL WAKTU MATERI PENDIDIK

1.

2.

3.

4.

Dst.

………………..,………..

Ketua Penyelenggara

(…………………...)

Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - …infokursus.net/download/1004100036Juknis_Penyelenggaraan_KWK_ta… · tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat

Documents