PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HIBAH UANG GUBERNUR JAWA BARAT UNTUK PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAH (JITUT) / JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES) APBD TA. 2012 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BAR DINAS PERTANIAN TANAMAN PAN Jl. Surapati No.71, Telp. 2503884, Fax. 2500 BANDUNG – 40133 2012 T HA TANI RAT GAN 0713
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN HIBAH UANG GUBERNUR JAWA BARAT
UNTUK PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI
(JITUT) / JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES)
APBD TA. 2012
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
Jl. Surapati No.71, Telp. 2503884, Fax. 2500713
BANDUNG – 40133
2012
BANTUAN HIBAH UANG GUBERNUR JAWA BARAT
UNTUK PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
Surapati No.71, Telp. 2503884, Fax. 2500713
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat
Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Hibah Uang Gubernur Jawa Barat Untuk Perbaikan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) / Jaringan Irigasi Desa (JIDES) APBD Tahun Anggaran 2012 ini merupakan penjelasan secara khusus terutama dalam Pelaksanaan, Mekanisme Penyaluran Bantuan Hibah Uang, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/P3A di Jawa Barat.
Bantuan Hibah Uang Gubernur Jawa Barat merupakan wujud tanggung jawab dan rasa memiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan berupa fasilitasi terhadap aspirasi kelompok tani/P3A agar kemandiriannya terarah dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu hasil pertanian tanaman pangan secara optimal guna mendukung surplus 10 juta ton beras Tahun Anggaran 2014.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai acuan bagi petugas di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 agar dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
ii
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................ i
DAFTAR ISI ........................................................................ iii
I. PENDAHULUAN ............................................................. 1
1.1. Latar Belakang........................................................ 1
1.2. Tujuan dan Sasaran ................................................ 3
1.3. Dasar Penetapan .................................................... 4
1.4. Sumber Anggaran ................................................... 6
1.5. Pengertian Umum ................................................... 6
II. PELAKSANAAN ............................................................ 13
2.1. Lokasi .................................................................. 13
Pada hari ini ....................., tanggal ............ bulan .................... tahun .............. yang bertanda tangan di bahwa ini: I. Nama : …………………………………………………………………… NIP : …………………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………………… Unit Kerja : ……………………………………………………………………
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Baratberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 955/Kep.119-Keu/2012 tentang Penunjukan Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama : ………………………………………………………………………. No. KTP : ………………………………………………….......................... Jabatan : …………………………………………………………………….. Alamat : …………………………………………………………………….... Yang bertindak untuk dan atas nama …………………………………… yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
(1). PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp……………..,-(……………..).
(2). PIHAK KEDUA menyatakan menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp……………,- (………………).
(3). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Perbaikan Jaringan Irigasi ……………….……….. sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak
2
terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini, meliputi :
NO. URAIAN JUMLAH
JUMLAH (Rp)
(4). Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk
Perbaikan Jaringan Irigasi …………………………………………………… Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH (1). Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku .
(2). PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri: a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; b. Foto copy Rekening Bank ; c. Fakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup; d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup; e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan penerima hibah.
(3). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Bank ……………… atas nama ………………… selaku PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening ……………………………
(4). PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
(5). PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.
(2). Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(3). Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
3
(4). Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001 021 0238361 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat.
Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1). Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA
(2). Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3). Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah. (4). Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah
Pasal 5 SANKSI
Pihak KEDUA yang melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundangundangan.
Pasal 6 LAIN-LAIN
(1). Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
(2). Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, ……………………………… Dr.Ir.H.ENDANG SUHENDAR,MS
Pembina Utama Madya NIP. 19580405 198503 1 017
4
FORMAT – E
CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN dan RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
BELANJA HIBAH
KOP SURAT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH/MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN
………………….. 20XX (tempat), (tgl/bulan) (tahun)
Kepada
Nomor Sifat
: :
Yth. Gubernur Jawa Barat
Lampiran
:
1 (satu) Berkas di Bandung
Hal :
Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah
Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun ......., bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah berupa (uang/barang/jasa) sebesar ............dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PERMOHONAN BELANJA HIBAH
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : .............................................................. Jabatan .............................................................. Bertindak untuk dan atas nama
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : .............................................................. Jabatan .............................................................. Bertindak untuk dan atas nama