Juknis Buku 1 PDF

8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF

1/36

i

PETUNJUK PELAKSANAANPENANGANAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 425.2/ 1494

BUKUIDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANGPROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2016


2/36

i

KATA PENGANTAR

Upaya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakatdalam mewujudkan Rumah Layak Huni, perlu melibatkanmasyarakat sejak proses pengusulan, perencanaan danpelaksanaan. Dalam rangka usaha untuk mempercepat terwujudnyarumah layak huni, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupayamembantu melalui dana Bantuan Sosial terhadap rumah yang tidaklayak huni. Dana Bantuan Sosial tersebut bersifat stimulan yangmemerlukan peran serta masyarakat untuk swadaya dan gotong – royong.

Sebagai tindak lanjut dari penyaluran Dana Bansos RTLHtersebut di atas, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan PenangananRumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah gunamenjabarkan pokok –pokok upaya di lapangan bagi para pelaksana.Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi acuandalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon penerimaBansos RTLH, yang pada akhirnya akan didapat sasaran penerimaBansos RTLH sesuai kriteria yang disyaratkan.

Harapan kami dengan tersusunnya Petunjuk PelaksanaanPenanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi JawaTengah

ini dapat bermanfaat dan membantu dalam pelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinan. Petunjuk Pelaksanaan inibersifat garis besar dan hanya bersifat pengarahan, apabila terdapatkekeliruan akan dilakukan pembetulan.

Selanjutnya atas perhatian, bantuan dan peran serta semuapihak yang terkait, disampaikan terima kasih.

Semarang, April 2016

Kepala DinasCipta Karya Dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Tengah

Ir. MALADIYANTO, M.TPembina Utama Madya

NIP. 19580520 198603 1 011


3/36

ii

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar ..................................................................... i2. Daftar Isi ............................................................................... ii3. Daftar Lampiran ................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ............................................................... 1B. DASAR HUKUM ..................................................................... 2C. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................ 3D. RUANG LINGKUP .................................................................. 4E. PENGERTIAN ........................................................................ 4

BAB II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. KEBIJAKAN ........................................................................... 6B. STRATEGI ............................................................................. 8

BAB III. POKOK-POKOK KEGIATAN IDENTIFIKASI DANVERIFIKASI BANTUAN SOSIAL RTLH

A. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN .....................12B. SOSIALISASI/ MUSYAWARAH ............................................12C. PEMBENTUKAN POKMAS ...................................................12D. PENYUSUNAN PROPOSAL .................................................13

BAB IV. PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN

A. PENGORGANISASIAN .........................................................14B. PELAKSANAAN ....................................................................17

BAB V. PENUTUP


4/36

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota DiProvinsi Jawa Tengah (September 2011)

Lampiran 2 Mekanisme Bantuan Sosial Stimulan PemugaranRumah Tidak Layak Huni

Lampiran 3 Formulir Rencana Penggunaan Dana (RPD) BansosRTLH

Lampiran 4 Contoh Gambar Teknis Sederhana

Lampiran 5 Posisi Foto Nol Persen

Lampiran 6 Lembar Identifikasi RTLH Tahun 2016

Lampiran 7 Lembar Identifikasi RTLH Tahun 2017

Lampiran 8 Hasil Verifikasi RTLH

Lampiran 9 Rekap RTLH Yang Lulus Verifikasi

Lampiran 10 Daftar Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak LayakHuni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 11 Lampiran Peraturan Gubernur


5/36

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan

prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian

dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-

sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan

penghuninya. Sesuai Pasal 129 huruf a Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danPermukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman, setiap orang berhak

menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh

rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman,

serasi, dan teratur.

Pemerintah beranggapan bahwa masalah

perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun

kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebutpada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual

dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-

masing rumah tangga.

Upaya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya

masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni, perlu

melibatkan masyarakat sejak proses pengusulan,

perencanaan dan pelaksanaan. Dalam rangka usaha

untuk mempercepat terwujudnya rumah layak huni, makaPemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya membantu

melalui dana Bantuan Sosial terhadap rumah yang tidak

layak huni. Dana Bantuan Sosial tersebut bersifat

stimulan yang memerlukan peran serta masyarakat untuk

swadaya dan gotong-royong.


6/36

2

Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Data PPLS

Tahun 2011 terdapat 1.723.500 unit Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) yang terdiri dari 5.066 unit Prioritas 1,474.889 unit Prioritas 2 dan 1.243.545 unit Prioritas 3.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak

masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni

yang perlu mendapatkan bantuan untuk memperbaiki

rumah mereka. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah melalui kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak

Layak Huni (Bansos RTLH) memberikan bantuan

stimulant untuk pemugaran rumah bagi masyarakat yangmemenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dengan Bansos

RTLH diharapkan jumlah RTLH di Provinsi Jawa Tengah

akan berkurang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan

Permukiman.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam


7/36

3

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

7. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomr 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah.

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun

2015 tentang Pedoman Penatausahaan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

berjalan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah

dimaksudkan sebagai landasan pemberian bantuan

dalam melakukan identifikasidan verifikasi.


8/36

4

2. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah

bertujuan

sebagai dasar penentuan sasaran penerima danaBansos RTLH.

D. RUANG LINGKUP

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah mempunyai ruang

lingkup untuk peningkatan kualitas rumah/ pemugaran

rumah.

E. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah ini yang

dimaksud dengan :

a. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi

persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan

minimal bangunan.

b. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atasprakarsa dan upaya masyarakat.

c. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya

keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan

dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan

belanja daerah, dan/ atau sumber dana lain yang

dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/

Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

e. Pemugaran rumah adalah kegiatan tanpa

perombakan yang mendasar, bersifat parsial dan

memerlukan peran serta masyarakat yang

dilaksanakan secara bertahap.


9/36

5

f. Bansos RTLH adalah pemberian bantuan stimulanberupa uang untuk pembelian bahan bangunan

guna pemugaran Rumah Tidak Layak Huni daripemerintah daerah kepada individu, keluarga,kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidaksecara terus menerus dan selektif yang bertujuanuntuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resikososial.

g. Penyedia Jasa adalah Badan Usaha atau orang

perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan/

jasa lainnya.


10/36

6

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. KEBIJAKAN

Kebijakan pemberian Bantuan Sosial Stimulan untuk

Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Tengah

diberikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat

sasaran pada lokasi-lokasi yang saling berdekatan (5-20

penerima bantuan) untuk mengoptimalkan proses

gotong-royong dan swadaya, diarahakan sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan Sosial RTLH untuk Tahun 2016diberikan berdasarkan Basis Data PPLS 2011

dengan kriteria:

a. Prioritas Pemberian Bantuan diarahkan kepada

15 (lima belas) Kabupaten dengan tingkat

kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa

Tengah, disebut zona merah (Lampiran 1) yaitu:

a) Kabupaten Demak

b) Kabupaten Groboganc) Kabupaten Rembang

d) Kabupaten Klaten

e) Kabupaten Purworejo

f) Kabupaten Kebumen

g) Kabupaten Banyumas

h) Kabupaten Purbalingga

i) Kabupaten Wonosobo

j) Kabupaten Pemalangk) Kabupaten Brebes

l) Kabupaten Sragen

m) Kabupaten Cilacap

n) Kabupaten Banjarnegara

o) Kabupaten Blora

b. Prioritas desa sasaran pada 15 (lima belas)

Kabupaten zona merah adalah desa yang


11/36

7

masuk dalam kategori desa miskin dengan

prioritas tinggi (desa merah);

c. Seluruh data yang diusulkan harusmencantumkan by name by addres dan

diverifikasi lapangan;

d. Bantuan Sosial RTLH Tahun 2016 hanya

diarahkan pada 15 (lima belas) Kabupaten zona

merah.

2. Pemberian Bantuan Sosial RTLH untuk Tahun 2017

diberikan berdasarkan kriteria:

a. Seluruh data yang diusulkan adalah data byname by addres yang diperoleh dari

Pemutahiran Basis Data Terpadu/ PBDT 2015;

b. Penetapan penerima Bansos RTLH dibuat

setelah data diverifikasi lapangan;

c. Sasaran desa/ kelurahan penerima Bansos

RTLH adalah desa/ kelurahan yang masuk

dalam kategori desa/ kelurahan miskin dengan

prioritas tinggi (desa/ kelurahan merah);d. Pengecualian desa sasaran diluar desa

diberikan sesuai dengan kebijakan yang

berlaku, seperti desa berdikari atau ditentukan

lain;

3. Penerima Bantuan Sosial RTLH yang diusulkan

adalah nama-nama sesuai dengan kriteria yang

telah disetujui dan ditetapkan dalam Musyawarah

Desa (Musdes)/ Musyawarah Kelurahan dandiketahui oleh Camat.

4. Pengecualian bagi Calon Penerima Bantuan yang

telah terverifikasi pada kegiatan Pembangunan

Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Rumah Tangga

Miskin (RTM) Tahun 2015, apabila tidak masuk

dalam daftar PPLS 2011 dan PBDT 2015 tetap

mendapatkan Bansos RTLH selama memenuhi

kriteria yang telah ditentukan.


12/36

8

B. STRATEGI

1. PRIORITAS PELAKSANAAN

Jumlah target sasaran RTLH Jawa Tengah baikmenurut PPLS 2011 (1.723.500 unit) ataupun data

PBDT 2015 (1.682.723 unit) merupakan jumlah yang

sangat besar. Diperlukan strategi dan upaya untuk

penanganan agar dapat dilaksanakan sesuai

dengan target sasaran.

Secara umum upaya untuk penanganan RTLH akan

dilaksanakan dengan mensinergikan program dari

Pusat, Pemerinatah Provinsi dan PemerintahKabupaten/ Kota. Strategi tersebut meliputi:

a. Penanganan RTLH adalah penanganan dengan

prioritas 100.000/ tahun di Jawa Tengah;

b. Pembagian tugas dan tanggung jawab

penanganan tahunan diupayakan dengan

perbandingan 20% Pemerintah Pusat, 30%

Pemerintah Provinsi dan 50% Pemerinatah

Kabupaten Kota, sebagai berikut:a) 20.000 unit oleh Pemerintah Pusat;

b) 30.000 unit oleh Pemerintah Provinsi;

c) 50.000 unit oleh Pemerintah Kabupaten/

Kota.

c. Penetapan Prioritas Penanganan Bansos RTLH

Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Lokasi Prioritas adalah desa dengan tingkat

kemiskinan tinggi (zona merah) yang berada dikecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi

(zona merah) dan berada di kabupaten dengan

tingkat kemiskinan tinggi (zona merah),

dikecualikan bagi kabupaten yang tidak memiliki

kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi

(zona merah) dapat berada di kecamatan

dengan tingkat kemiskinan sedang (zona

kuning), antar lain :


13/36

9

a) Kabupaten Demak

b) Kabupaten Grobogan

c) Kabupaten Rembangd) Kabupaten Klaten

e) Kabupaten Purworejo

f) Kabupaten Kebumen

g) Kabupaten Banyumas

h) Kabupaten Purbalingga

i) Kabupaten Wonosobo

j) Kabupaten Pemalang

k) Kabupaten Brebesl) Kabupaten Sragen

m) Kabupaten Cilacap

n) Kabupaten Banjarnegara

o) Kabupaten Blora

d. Penanganan Bansos RTLH Tahun 2017

dilaksanakan menyebar dan bertahap sesuai

dengan tingkat kemiskinan:

a) Prioritas Pertama Desa/ Kelurahan Merah;b) Prioritas Kedua Desa/ Kelurahan Kuning;

c) Prioritas Ketiga Desa/ Kelurahan Hijau.

2. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima Bantuan Sosial RTLH harus memenuhi 3

(tiga) kriteria, yaitu:

a. KONDISI RUMAH

a) Bahan atap berupa daun/ rumbia dangenteng yang sudah lapuk/rangka atap

kondisi lapuk (harus dibongkar).

b) Bahan lantai berupa tanah atau plesteran/

ubin yang sudah rusak ;

c) Bahan dinding berupa bilik bambu/ kayu

kualitas jelek/ rotan atau dinding bata yang

sudah rapuh/ retak-retak (harus


14/36

10

dibongkar),dinding bata luasan tidak

melebihi 25% dari luasan dinding luar.

b. PEMILIK RUMAH

a) Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi

kegiatan dan rumah ditempati sendiri;

b) Memiliki Kartu GAKIN atau Surat

Keterangan Miskin dari Kepala Desa/

Lurah;

c) Belum Pernah mendapatkan bantuan

pemugaran rumah;d) Bersedia untuk berswadaya dan

bergotong-royong;

e) Pengecualian bagi Janda Tua/ Duda Tua/

Hidup Sendiri tidak mampu berswadaya

maka diperbolehkan mengambil nilai

bantuan untuk ongkos tukang maksimal

15%.

c. STATUS DAN LETAK RUMAH

a) Memiliki Bukti Kepemilikan Tanah berupa

Sertifikat Hak Atas tanah atau Surat

Keterangan Kepala Desa memiliki tanah;

b) Rumah milik sendiri, bukan kontrakan,

tidak dalam sengketa (misal tanah/

bangunan rumah warisan yang belum

dibagi), tidak berdiri di lahan milik oranglain (yayasan pemerintah, perusahaan,

dsb);

c) Rumah calon terpugar bukan masuk dalam

asrama milik suatu instansi;

d) Rumah calon terpugar bukan termasuk

rumah masih dalam waktu kredit

perbankan;


15/36

11

e) Rumah tidak berdiri pada kawasan

larangan pemerintah misal: bantaran/

tanggul, sungai, waduk, tanah kas desa,pemakaman, trotoar, ruang milik jalan.

d. PEMENUHAN KRITERIA

Dalam Pemenuhan Kriteria bagi Calon

Penerima Bansos RTLH adalah:

a) Kondisi Rumah minimal memenuhi 2 (dua)

kriteria;

b) Pemilik Rumah harus memenuhi semuakriteria;

c) Status dan Letak Rumah harus memenuhi

semua kriteria.


16/36

12

BAB III

POKOK-POKOK KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI

BANTUAN SOSIAL RTLH

A. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN

Identifikasi dan Verifikasi lapangan dapat dilaksanakan oleh:

1. Penyedia Jasa;

2. Perangkat Desa/ Aparat Kelurahan;

3. Aparat Teknis Kecamatan;

4. Aparat Teknis Kabupaten/ Kota;

5. Aparat Teknis Provinsi.

B. SOSIALISASI/ MUSYAWARAH

Sosialisasi/ Musyawarah dilakukan dalam rangka Rembug

Warga pembentukan pokmas, penetapan sasaran/ kelompok

sasaran penerima Bansos RTLH dan melengkapi dokumen

administrasi sesuai dengan ketentuan.

C. PEMBENTUKAN POKMASPokmas RTLH dibentuk dengan Surat Kepala Desa/ Lurah,dengan ketentuan sebagai berikut :1. Beranggotakan 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh)

calon penerima;2. Kepengurusan Pokmas RTLH berasal dari anggota-

anggota warga terpugar atau dari tokoh masyarakat;3. Susunan kepengurusan Pokmas RTLH sekurang-

kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;


17/36

13

4. Pembentukan Kepengurusan Pokmas RTLH berdasarkanmusyawarah melalui kegiatan rembug warga terpugar,

yang dilengkapi dengan :a. Berita Acara Musyawarah

b. Daftar Hadir Kegiatan Musyawarah

5. Dalam hal terdapat jumlah Pokmas RTLH di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), maka diberikan penamaandengan penomoran sesuai jumlah Pokmas RTLH (misalPokmas RTLH -1, Pokmas RTLH - 2, dan seterusnyaatau nama lainnya).

D. PENYUSUNAN PROPOSALProposal disusun sebagai kelengkapan pengajuan Bansos

RTLH, dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang ditentukan

sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Tengah (Lampiran 2).


18/36

14

BAB IV

PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI

BANTUAN SOSIAL RTLH

A. PENGORGANISASIAN

Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Tahun 2016

secara umum pengorganisasiannya dilaksanakan

berdasarkan dua pengelompokan yaitu sisi pemerintah,

sisi penyedia jasa dan sisi masyarakat.

1. PemerintahPemerintah dalam pelaksanaan Kegiatan Identifikasi

dan Verifikasi meliputi:

a. Tim Teknis Provins i

Tim Teknis Provinsi terdiri dari:

a) SKPD/ Badan yang membidangi perumahan;

b) SKPD/ Badan yang membidangi

perencanaan;

c) SKPD/ Badan yang membidangipemberdayaan.

Tugas/ peran Tim Teknis Provinsi antara lain:

a) Memonitor proses identifikasi dan verifikasi

calon penerima Bansos RTLH di Kabupaten/

Kota;

b) Melaporkan hasil monitoring proses

identifikasi dan verifikasi kepada Gubernur.

b. Tim Teknis Kabupaten/ Kota


19/36

15

Tim Teknis Kabupaten/ Kota didukung oleh

Lurah/ Kepala Desa serta Camat sebagi

pengampu wilayah. Tim Teknis Kabupaten/Kota dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

Jawa Tengah, beranggotakan :

a) SKPD/ Badan yang membidangi

perumahan;

b) SKPD/ Badan yang membidangi

perencanaan;

c) SKPD/ Badan yang membidangipemberdayaan;

Tugas/ peran Tim Teknis Kabupaten/ Kota

antara lain :

a) Memonitor proses identifikasi dan

verifikasi calon penerima Bansos RTLH

di wilayah Kabupaten/ Kota yang

bersangkutan;

b) Melaporkan hasil monitoring prosesidentifikasi dan verifikasi kepada Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

Jawa Tengah.

c) Menghimpun dan merekap hasil

Musyawarah Desa/ Musyawarah

Kelurahan, terkait penetapan Usulan

Penerima bansos RTLH.

c. Perangkat Teknis Desa/ Aparat Teknis

Kelurahan dan Aparat Teknis Kecamatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Teknis Desa/ Aparat Teknis

Kelurahan dan Aparat Teknis Kecamatan yang

membidangi RTLH dapat melakukan Identifikasi

dan Verifikasi Calon Penerima Bansos RTLH.

2. Penyedia Jasa


20/36

16

Penyedia Jasa adalah Konsultan yang ditunjuk

untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi sesuai

dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Konsultandibantu oleh Koordinator Fasilitator dan Fasilitator.

a. Koordinator Fasilitator

Tugas dan peran Koordinator Fasilitator :

a) Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis

Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan

identifikasi dan verifikasi calon penerimaBansos RTLH;

b) Mengkoordinasikan Fasilitator sesuai

wilayah tugasnya;

c) Menandatangani hasil identifikasi dan

verifikasi setelah ditetapkan oleh musdes;

d) Melaporkan progres pelaksanaan

identifikasi dan verifikasi kepada Tim

Teknis Provinsi.

b. Fasilitator

Tugas dan peran Fasilitator :

a) Melakukan koordinasi dengan Kepala

Desa/ Lurah;

b) Melakukan identifikasi dan verifikasi

calon penerima Bansos RTLH;

c) Melakukan pendampingan kepada calonpenerima Bansos RTLH dalam

pembentukan Pokmas RTLH;

d) Melakukan pendampingan kepada calon

penerima Bansos RTLH dalam

menyusun Proposal;

e) Menandatangani hasil identifikasi dan

verifikasi.


21/36

17

3. Masyarakat

Masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan Identifikasi

dan Verifikasi meliputi:a. Forum Musyawarah Desa (Musdes)/ Forum

Musyawarah Kelurahan adalah Musyawarah

yang dilaksanakan dalam penentuan calon

penerima Bansos RTLH sesuai kriteria yang

sudah ditentukan.

Peran Forum Musdes/ Muskel adalah:

Menetapkan usulan Calon Penerima Bansos

RTLH berdasarkan hasil verifikasi;b. Kelompok Masyarakat/ Pokmas adalah

Kelompok yang beranggotakan Calon Penerima

Bansos RTLH yang dibentuk dengan Surat

Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Tugas dan Peran Pokmas adalah:

a) Membuat usulan permohonan Bansos

RTLH;

b) Mengkoordinir kelengkapan administrasicalon penerima Bansos RTLH sesuai

ketentuan;

c) Menyusun Proposal permohonan Bansos

RTLH.

B. PELAKSANAAN

Beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada proses

Identifikasi dan Verifikasi RTLH meliputi:1. Sosialisasi/ Koordinasi

Sosialisasi/ Koordinasi dilaksanakan secara

berjenjang meliputi Sosialisasi/ Koordinasi dengan

Kabupaten/ Kota, Sosialisasi/ Koordinasi dengan

Aparatus di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

serta kepada masyarakat Calon Penerima Bantuan.

Ditingkat Desa/ Kelurahan kegiatan Sosialisasi/

Koordinasi secara langsung akan melibatkan


22/36

18

Fasilitator yang merupakan bagian dari penugasan

Konsultan.

2. Identifikasi dan VerifikasiIdentifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan

dilakukan dengan cara mendatangi rumah Calon

Penerima Bantuan, selanjutnya melakukan penilaian

apakah sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Identifikasi dan Verifikasi dilakukan oleh Tenaga

Fasilitator dapat dibantu Perangkat Desa/ Aparat

Kelurahan.

3. MusyawarahMusyawarah adalah Rembug Warga Calon Penerima

Bantuan yang sudah ditetapkan dalam Musyawarah

Desa/ Musyawarah Kelurahan untuk membahas hal -

hal yang berkaitan dengan kebutuhan Pokmas,

dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Rembug Warga dilakukan dalam rangka:

a. Pemilihan dan Penyusunan Pengurus Pokmas

RTLHPengurus Pokmas dipilih dan disepakati bersama

yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bendahara

Pokmas. Diterbitkannya Surat Keputusan Kepala

Desa Pembentukan Pokmas RTLH;

b. Penyusunan RAB dan Swadaya Penerima Bansos

RTLH

Tersusunnya Kuantitas dan Kualitas bahan

bangunan yang dibiayai dengan Dana BansosRTLH dan yang dibiayai swadaya masyarakat.

c. Melengkapi Dokumen Administrasi calon penerima

Bansos RTLH yaitu :

a) Foto copy KTP dan Foto Copy KK

b) Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah

c) Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/

Kartu Kemiskinan


23/36

19

4. Penyusunan Proposal

Proposal disusun berdasarkan hasil identifikasi dan

verifikasi dan hasil sosialisasi rembug warga sebagaidasar usulan calon penerima Dana Bansos RTLH

dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Proposal disertai surat permohonan yang ditujukan

kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang Provinsi Jateng

ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan diketahui

oleh Kepala Desa/ Lurah, Camat dan Badan/

Dinas/ Kantor yang membidangi RTLH dengantembusan Bupati/ Walikota.

b. Kelengkapan Proposal antara lain :

a) Daftar Penerima Dana Bansos RTLH

dilengkapi Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

(KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga (KK);

b) Surat Keputusan pembentukan Pokmas RTLH

oleh Kepala Desa/ Lurah;

c) Rencana Anggaran Biaya (RAB) atauRencana Penggunaan Dana (RPD) dan

dukungan swadaya gotong - royong;

d) Foto 0% rumah yang akan dipugar;

e) Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan

Bendahara Pokmas RTLH;

f) Berita Acara Hasil Musyawarah dilengkapi

Daftar Hadir;

g) Gambar Teknis Sederhana (denah rumah).


24/36

20

BAB V

P E N U T U P

Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH) merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi tingkat

kemiskinan. Hal tersebut diupayakan salah satunya denganmengurangi biaya pengeluaran bagi masyarakat miskin khususnya

pengeluaran untuk rumah tinggal.

Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang kuat untuk

mengentaskan kemiskinan tersebut melalui sinergi antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/ Kota. Secara nyata upaya tersebut akan sulit untuk

dapat dilaksanakan karena jumlah keseluruhan Rumah Tidak

Layak Huni sangatlah besar.Walaupun upaya tersebut sulit untuk direalisasikan,

Pemerintah Provinsi akan terus mendorong karena hal tersebut

merupakan kewajiban yang sudah diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 28 (h) setiap orang berhak bertempat

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.

Komitmen tersebut menjadi kebijakan yang akan terus

dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur.

Kondisi diatas akan dapat lebih mudah diwujudkan apabilapengentasan kemiskinan tersebut disengkuyung tidak hanya oleh

Pemerintah tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan

termasuk masyarakat.


25/36

21

L a m p i r a n 1


26/36

22

Lampiran 2


27/36

23

Lampiran 3

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/ Kota :

HARGA SATUAN TOTAL HARGA

DANA TUNAIMEMAKAI BAHAN

BANGUNAN LAMA

I PEKERJAAN PERSIAPAN

Bongkar Rumah lama ls Gotong-royong

II PEKERJAAN ATAP

Asbes Gelombang lembar

Bubungan Asbes m'

Kayu 5/ 10 - 3m batang

III PEKERJAAN DINDING

Pondasi Batu Umpak buah

Besi Ø 10 batang

Semen zak

Batu Pecah m³

Pasir Beton m³

Batu Bata buah

Kayu 4/ 6 - 3m batang

Kalsiboard lembar

Kusen Jendela Jadi buah

Daun Pintu/ Jendela buah

IV PEKERJAAN LANTAI

Semen zak

Pasir Pasang m³

V UPAH KERJA

Tukang hari

Pembantu Tukang hari

Makan Siang dan Minum ls

VII LAIN-LAIN

Kloset Jongkok buah

Pipa Paralon batang

Rp Rp Rp

……………, ……………………. 20….

Diajukan Oleh,

Penerima Bansos RTLHKetua Pokmas RTLHDiketahui Oleh,

Kepala Desa/ Lurah

( ………………………….. ) ( ………………………….. ) ( ………………………….. )

URAIAN PEKERJAANNO

JUMLAH

FORMULIR

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) BANSOS RTLH

BANSOS RTLH

SWADAYA

SUMBER DANA/ BAHAN

(Rp)(Rp)VOLUME


28/36

24

Lampiran 4


29/36

25 Lampiran 5

CONTOH GAMBAR TEKNIK SEDERHANA

(Denah Rumah)

Nama :

Alamat : :

Ukuran : type 36 (4 x 9)


30/36

26 Lampiran 6

POSISI FOTO 0 (NOL) PERSEN

Nama :Alamat :

Tampak Depan Samping Kanan (45 Derajat)

Tampak Depan Samping Kiri (45 Derajat)


31/36

27

Lampiran 7


32/36

28

Lampiran 8


33/36

29

Lampiran 9

DESA : ....................................................................

KECAMATAN : ....................................................................

KABUPATEN : ....................................................................

KONDISI

RUMAH

PEMILIK

RUMAH

STATUS &

LETAK RUMAHDAPAT TIDAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mengetahui, Yang Melakukan Verifikasi,

Kepala Desa/ Lurah 1. Fasilitator

Nama : .......................................

Tanda Tangan :

( ...........................................) .......................................

2. Koordinator Fasilitator

Nama : .......................................

Tanda Tangan :

.......................................

HASIL VERIFIKASI RTLH

KRITERIA RTLH

ALAMATNAMANO KETERANGAN

REKOMENDASI


34/36

30

Lampiran 10

DESA : ...................... ......................... .....................

KECAMATAN : ...................... ......................... .....................

KABUPATEN : ...................... ......................... .....................

1 2 3 5

Mengetahui, Yang Melakukan Verifikasi,

Camat Kepala Desa/ Lurah 1. Fasilitator

Nama : .......................................

Tanda Tangan :

( ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ) ( . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2. Koordinator Fasilitator

Nama : .......................................

Tanda Tangan :

.......................................

REKAP RTLH YANG LULUS VERIFIKASI

4

NO NAMA ALAMAT ANGGOTA POKMAS KETERANGAN


35/36

31

Lampiran 11

NO NAMA PENERIMA NIK ALAMAT PENERIMA TITIK KOORDINAT KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

I. KABUPATEN : ………………………..

1

2

3

4

5

II. KABUPATEN : ………………………..

1

2

3

4

5

III. KABUPATEN : ………………………..

1

2

3

4

5

dst..

JUMLAH TOTAL

DAFTAR REKAP PENERIMA

BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN …………….


36/36

LAMPIRAN ……………………………………..

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : ……………………. TAHUN …………

TENTANG PENJABARAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN …………….

NO NAMA PENERIMA NIK ALAMAT PENERIMA TITIK KOORDINAT KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

I. KABUPATEN : ………………………..

1

2

3

4

5

II. KABUPATEN : ………………………..

1

2

3

4

5

III. KABUPATEN : ………………………..

1

2

3

4

5

dst..

GUBERNUR JAWA TENGAH

………………………………..

DAFTAR REKAP PENERIMA

BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

JUMLAH TOTAL

BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT

I. BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT YANG DIRENCAKAN

Juknis Buku 1 PDF

Documents