BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini masih merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum dapat terpecahkan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Faktor yang paling dominan adalah tidak seimbangnya antara supply and demand, atau jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan yang tersedia. Faktor lainnya adalah masih belum dimanfaatkannya peluang usaha yang bersumber dari potensi kearifan lokal masyarakat. Sampai saat ini, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) hanya menawarkan jenis-jenis keterampilan yang secara reguler berlangsung bertahun-tahun. Belum ada LKP yang menawarkan kursus dan pelatihan untuk jenis keterampilan yang digali dari kearifan lokal masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa produk-produk hasil dari kearifan lokal masyarakat dan keterampilan lain yang menggunakan teknologi modern memiliki pangsa pasar yang besar, baik pasar domestik maupun global. Secara umum produk-produk di atas belum mengadopsi berbagai jenis desain dan teknologi yang ada. Untuk itulah perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan non-LKP, sehingga 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini masih merupakan masalah besar
bangsa Indonesia yang belum dapat terpecahkan. Banyak faktor yang menyebabkan
terjadinya pengangguran. Faktor yang paling dominan adalah tidak seimbangnya antara
supply and demand, atau jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan
yang tersedia. Faktor lainnya adalah masih belum dimanfaatkannya peluang usaha yang
bersumber dari potensi kearifan lokal masyarakat.
Sampai saat ini, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) hanya menawarkan jenis-jenis
keterampilan yang secara reguler berlangsung bertahun-tahun. Belum ada LKP yang
menawarkan kursus dan pelatihan untuk jenis keterampilan yang digali dari kearifan lokal
masyarakat.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa produk-produk hasil dari kearifan lokal
masyarakat dan keterampilan lain yang menggunakan teknologi modern memiliki pangsa
pasar yang besar, baik pasar domestik maupun global. Secara umum produk-produk di
atas belum mengadopsi berbagai jenis desain dan teknologi yang ada. Untuk itulah perlu
dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan non-LKP,
sehingga desain, kreasi, dan inovasi produk yang dihasilkan dapat menjawab selera dan
kebutuhan pasar.
Sehubungan dengan itu, dalam rangka mempercepat pengentasan pengangguran dan
kemiskinan, pada tahun 2011 dikembangkan program Pendidikan Kecakapan Hidup
melalui Lembaga Pendidikan (PKH- LPd) adalah kursus dan pelatihan berbasis
pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan non-
LKP, untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang berminat
mengikuti kursus dan pelatihan dalam bidang keterampilan yang digali dari kearifan lokal
masyarakat, sehingga mereka dapat menumbuhkembangkan pengetahuan,
keterampilan, sikap mental profesional, serta kemampuan mengelola diri dan
lingkungannya untuk dijadikan bekal dalam bekerja atau berwirausaha.
Tahun 2011 Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal mendapat
Dana Block Grant untuk PKH LPD dari Direktorat Jenderal Paudni untuk di salurkan
kepada BPKB/SKB dan Lembaga PAUDNI yang ada di daerah, Agar Progam Pendidikan
Kecakapan Hidup terlaksana sesuai harapan, Untuk itu sangat diperlukan adanya
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup yang dapat
dijadikan acuan oleh semua pihak yang terkait.
1
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Permendiknas No. 28 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Renstra Ditjen PAUDNI
Tahun 2010-2015
4. Pedoman penyelenggaraan program PAUDNI, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Januari 2011.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan
Pendidikan Nonformal dan Informal/Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan
Informal Nomor : 0652/023.05.2.01/02/2011 Tanggal 20 Desember 2010
C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Meningkatkan peran serta lembaga/satuan pendidikan nonformal dan informal,
lembaga kepemudaan dan sejenisnya, dalam melaksanakan pendidikan
kewirausahaan masyarakat bagi penganggur usia produktif yang potensial menjadi
wirausaha.
2. Tujuan Khusus
a. Acuan dalam penyusunan dan pengajuan proposal untuk mendapatkan
bantuan langsung penyelenggaraan Percontohan PKH LPD
b. Menyelenggarakan Percontohan Program PKH-LPD sesuai dengan Petunjuk
Teknis Percontohan Program PKH-LPD dan proposal
c. Menyelenggarakan tata kelola keuangan dan administrasi program sesuai
dengan aturan yang berlaku.
D. Hasil Yang Diharapkan
1. Terfasilitasinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ,Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK),Politeknik (Poltek) ,Balai Latihan Kerja (BLK) ,Pondok
Pesantren di wilayah kerja BP-PNFI Regional I dalam penyusunan dan pengajuan
2
proposal untuk mendapatkan bantuan langsung (blockgrant) penyelenggaraan
Percontohan Program PKH-LPD.
2. Meningkatnya kelengkapan dan mutu penyelenggaraan Percontohan Program
PKH-LPD di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK),Politeknik (Poltek) ,Balai Latihan Kerja (BLK) ,Pondok Pesantren di wilayah kerja
BP-PNFI Regional I
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Percontohan Program PKH-LPD di
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ,Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK),Politeknik (Poltek) ,Balai Latihan Kerja (BLK), Pondok Pesantren di wilayah kerja
BP-PNFI Regional I
BAB II
SASARAN DAN PEMANFAATAN DANA
A. Sasaran Program
1. Peserta Didik
a. Penduduk usia produktif prioritas usia 18-35 tahun, perempuan atau laki-laki, bukan
peserta didik reguler di lembaga kursus penyelenggara PKH LPD.
3
b. Warga masyarakat yang tidak mampu, belum bekerja/putus sekolah atau lulus tidak
melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di pendidikan formal).
c. Diprioritaskan peserta didik yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
d. Memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja, dibuktikan dengan Surat Pernyataan
Kesanggupan untuk mengikuti program sampai selesai.
e. Memiliki minat dan motivasi untuk bekerja dan/atau berwirausaha setelah mengikuti
kursus.
2. Lembaga Penyelenggara
Lembaga penyelenggara program PKH-LPd adalah lembaga pendidikan non-LKP
yang dikelola oleh masyarakat, yaitu:
a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
c. Politeknik (Poltek)
d. Balai Latihan Kerja (BLK)
e. Pondok Pesantren
Lembaga yang dapat mengusulkan bantuan sosial percontohan program PKH LPD
adalah Lembaga yang mampu menyelenggarakan program berkualitas yang dapat
dicontoh oleh lembaga lain dalam hal menyelenggarakan program pendidikan dan
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik di bidang
pekerjaan/usaha tertentu, sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memilikii bekal
kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri dan memperoleh penghasilan dalam
meningkatkan kualitas hidupnya.
Secara rinci, legalitas lembaga penyelenggara tersebut:
a. Telah beroperasi (minimal) 3 tahun dan berizin operasional yang masih berlaku
dari Dinas Pendidikan setempat atau instansi lain yang berwenang.
b. Memiliki rekening bank yang masih aktif dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
atas nama lembaga (bukan rekening dan NPWP atas nama perorangan). Alamat
yang tercantum dalam rekening dan NPWP harus sama dengan alamat lembaga
terkini.
c. Diprioritaskan LPD yang telah dinilai kinerjanya.
3. Instruktur /Narasumber
Instruktur dapat berasal dari dalam atau luar lembaga penyelenggara, dengan kriteria:
a. Minimal berpendidikan SLTA
b. Memiliki sertifikat sebagai pendidik dan/atau penguji;
4
c. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya;
d. Mampu mengembangkan komunikasi efektif;
e. Mampu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran
f. Mampu mengevaluasi hasil belajar;
g. Mampu memotivasi belajar.
4. Memiliki sarana dan prasarana yang layak
5. Memiliki jaringan kemitraan dengan DU/DI
6. Memiliki pengelolaan
7. Telah melaksanakan program pembelajaran baik formal maupun non formal
8. Memiliki data dasar SDM setempat dan calon warga
9. Program Pembelajaran
Kurikulum dan Bahan Ajar program PKH LPd minimal meliputi:
a. Personal
1) Berprilaku sesuai norma agama, hukum, sosial dan budaya nasional,
2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia, bersikap adil,