Jpkm Fk Almanar

JPKM

• JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Membangun pelayanan kesehatan bermutu dan

berkelanjutanBertumpu pada kemandirian

masyarakat

PENGERTIAN• Model jaminan kesehatan pra-bayar yang mutunya terjaga dan biayanya terkendali,• dikelola oleh suatu badan penyelenggara ( bapel ) dengan menerapkan jaga mutu dan kendali

biaya.• Masyarakat yang ingin menjadi peserta/anggota mendaftarkan diri dalam kelompok-kelompok

ke bapel dengan membayar iuran di muka.• Peserta akan memperoleh pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang dengan pelayanan

tingkat pertama sebagai ujung tombak, yang memenuhi kebutuhan utama kesehatannya dengan mutu terjaga dan biaya terjangkau.

• Pemberi pelayanan kesehatan ( PPK ) adalah bagian dari jaringan pelayanan kesehatan yang dikontrak dan dibayar praupaya/ di muka oleh bapel, sehingga terdorong untuk memberikan pelayanan paripurna yang terjaga mutu dan terkendali biayanya.

• Jaringan pelayanan berjenjang terdiri atas pelayanan tingkat pertama/Primer, sekunder dan tertier.

• Pemberi pelayanan tingkat pertama (PPK-1) dapat berupa dokter umum/dokter keluarga, dokter gigi, bidan praktek, puskesmas, balkesmas, maupun klinik yang dikontrak oleh bapel JPKM yang bersangkutan. Selanjutnya bila diperlukan akan dirujuk ke tingkat sekunder (PPK-2), yakni praktek dokter spesialis, kemudian dapat dilanjutkan ke tingkat tertier ( PPK-3 ) yaitu pelayanan spesialistik di rumah sakit untuk pemeriksaan atau rawat inap.

MANFAAT MENJADI PESERTA JPKM

• Meringankan biaya kesehatan karena ditanggung secara gotong royong sesama peserta

• Masy. terjamin dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya

• Terwujudnya tanggung jawab secara kolektif

PELAKU JPKM

Dinas Kesehatan Bapim

UPTD JPKM

Peserta PPK

KontrakJaga mutuMonitoringPenanganan keluhan

Pelayanan Kesehatan

Premi

Klim/kapitasiKontrakJaga mutuMonitoringPenanganan keluhan

Premi

Klim/kapitasi

BAPIM JPKM• Bapim (Badan Pembina) JPKM adalah

badan pemerintah yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintah yaitu mengembangkan, membina serta mendorong penyelenggaraan JPKM

UPTD JPKM• Sebagai unit pelaksana teknis Dinas

Kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan

• Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan dibidang penyelenggaraan JPKM

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

PPK I:• Puskesmas • Dokter Keluarga• Dokter gigi• Dokter umum• Bidan praktek• Balkesmas• Klinik yang dikontrak oleh bapel JPKM

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

PPK II:• Praktek dokter spesialis

PPK III:• Rumah sakit pem/swasta

PESERTA

Peserta JKPM adalah: Masyarakat yang belum terpayungi asuransi/jaminan

pemeliharaan kes. lain Penduduk miskinKepesertaan masy. mampu secara ber-kelompok min. 20

or, kontrak pertahun, dengan membayar premi tertentu penduduk miskin dibayarkan oleh pemerintah

MERUPAKAN SALAH SATU STRATEGI UTK MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT 2010

• DLM PEMANTAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DLM POLA HDP SEHAT, PERLU DIGALANG PERAN SERTA MASYARAKAT, TERMASUK PERAN SERTA DLM HAL PEMBIAYAAN.

• JPKM MENGUTAMAKAN PELAYANAN PROMOTIP DAN PREVENTIF → PENINGKATAN DERAJAD KESEHATAN LBH EFEKTIF DAN EFISIEN

PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN

1. DASAR KEMANUSIAAN2. DASAR PEMBUDAYAAN DAN KEMANDIRIAN3. DASAR ADIL DAN MERATA4. DASAR PENGUTAMAAN DAN MANFAAT

LATAR BELAKANG

• VISI MENUJU SEHAT 2010• RENDAHNYA BIAYA KESEHATAN ( 2% GDP) NGR

LAIN 8-15%)• PERLU POLOTICAL WILL DLM JKMS• INDONESIA PERINGKAT 111 DR 175 NEGARA PADA

HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI).→SINGAPORE 25, BRUNEI 33, MALAYSIA 58, THAILAND 76, FILIPINA 83(SUPRIYOKO,2004)

• USIA HARAPAN HIDUP ORANG INDONESIA LK.63 THN, PR.67 THN

• YHN 1998, ANGKA KEMATIAN BAYI MASIH TINGGI, 98/1000 KELAHIRAN (WHO, 2000)

• ALOKASI BELANJA KESEHATAN THN 79/80 – 2002 : 0,84% - 1,85% DARI BELANJA PEMERINTAH ( THABRANY, 2005)

• KINERJA SISTEM KERJA INDONESIA DI URUTAN 92 (WHO, 200) → THAILAND 49, BRUNEI 40

• PERLU PENGATURAN PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT SECARA NASIONAL

• 3 DASAWARSA TERAKHIR PEMERINTAH BERUSAHA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN YG LBH EFISIEN, TAPI BLM SEMPURNA, O.K. KENDALA TEHNIS, GEOGRAFIS, EKONOMI DAN SOSIAL.

LATAR BELAKANG

• UTK ITU PERLU DESENTRALISASI BDG KESEHATAN → RMH SAKIT PEMERINTAH MENJADI PERJAN(PERUSAHAAN JAWATAN)→ TARIF PELAYANAN RS DITENTUKAN PEMDA + DPR → AKIBATNYA TARIF BERBEDA-BEDA

• O.K. ITU DIBUAT SISTEM PENDANAAN KESEHATAN YG ADIL DAN MERATA → SESEORANG MAMPU MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI KEBUTUHAN MEDIS DAN MEMBAYAR SESUAI DGN KEMAMPUANNYA

AZAS HUKUM PEMBIAYAAN KESEHATAN

• LANDASAN PENGATURAN SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN NASIONAL ( SPKN ):

a. PSL 28H UUD 45 AMANDEMEN THN.2000 → SETIAP PENDUDUK BUTUH ATAS PELAYANAN KESEHATAN

b. PSL 34 AYAT 2 DAN 3 UUD 45 (AMANDEMEN THN 2002) → SISTEM PENDANAAN KESEHATAN INDONESIA HARUS MENJAMIN CAKUPAN SELURUH RAKYAT

c. KEPMENKES NO.131/MENKES/SK/II/2004 → PENGATURAN TENTANG PEMBIAYAAN KESEHATAN

d. UUD NO.32 THN 2004 → TENTANG PEMDA

e. UUD NO.33 THN 2004 → TENTANG PERTIMBANGAN KEUANGAN PUSAT – DAERAH

f. UUD NO.40 THN 2004 → TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

g. UUD NO.3 THN 1992 → TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

h. UUD NO.23 THN 1992 → TENTANG KESEHATAN

AZAS HUKUM PEMBIAYAAN KESEHATAN

PSL 28H UUD 45 AMANDEMEN II THN.2000

1. SETIAP ORG BERHAK HDP SEJAHTERA LHR BATIN, BERTEMPAT TINGGAL, DAN MENDPTKAN LINGKUNGAN HDP YG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN

2. SETIAP ORG BERHAK MENDPT KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS UTK MEMPEROLEH KESEMPATAN DAN MANFAAT YG SAMA GUNA MENCAPAI PERSAMAAN DAN KEADILAN

PSL 28H UUD 45 AMANDEMEN II THN.2000

3. SETIAP ORG BERHAK ATAS JAMINAN SOSIAL YG MEMUNGKINKAN PENGEMBANGAN DIRINYA SECARA UTUH SEBAGAI MANUSIA YG BERMARTABAT

4. SETIAP ORG BERHAK MEMPUNYAI HAK MILIK PRIBADI DAN HAK MILIK TSB TDK BOLEH DIAMBIL ALIH SECARA SEWENANG-WENANG OLEH SIAPA PUN

PSL 34 AYAT 2 DAN 3 UUD 45 (AMANDEMEN THN 2002)

• AYAT 2: NEGARA MNGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN BAGI

SELURUH RAKYAT DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YG LEMAH DAN TDK MAMPU SESUAI DGN MARTABAT KEMANUSIAAN

• AYAT 3: NEGARA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYEDIAAN

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM YG LAYAK

KOMPONEN PEMBIAYAAN KESEHATAN

SUMBER PENDANAAN KESEHATAN DI INDONESIA:

• PEMBIAYAAN KESEHATAN PEMERINTAH PUSAT→ APBN

• PEMBIAYAAN KESEHATAN PEMERINTAH PROPINSI → APBD

• PEMBIAYAAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

• BANTUAN LUAR NEGERI → HIBAH & PINJAMAN• SUMBER BIAYA DARI MASYARAKAT

ASURANSI KESEHATAN

• MERUPAKAN SATU ALTERNATIF UNTUK PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

JENIS ASURANSI DI INDONESIA

a. ASURANSI KESEHATAN SOSIAL (SOCIAL Health insurance):

PRINSIP:• Bersifat wajib• Menyertakan tenaga kerja dan keluarga• Iuran berdasar % gaji• Premi ditanggung majikan dan tenaga kerja• Premi tdk ditentukan resiko perorangan tapi resiko

kelompok• Jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat menyeluruh• Peran pemerintah sgt besar.→ PNS wajib ikut ASKES

b. ASS. KES. KOMERSIAL PERORANGAN

• PRINSIP:1. PERORANGAN DAN SUKARELA2. PREMI BERDASAR NILAI ABSOLUT, SESUAI

JENIS TANGGUNGAN YG DIPILIH3. PREMI DIDASARKAN RESIKO PERORANG AN,

DITENTUKAN OLH USIA,SEX, DAN PEKERJAAN4. ADA PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAL5. SANTUNAN SESUAI DGN KONTRAK6. PERAN PEMERINTAH KECIL

TERIMAKASIH