This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Daftar Pustaka ........................................................................................................................................16
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada pembelajaran Sejarah ini, penulis akan menyuguhkan beberapa
materi tentang terjadinya Reformasi dan perkembangannya. Dan materi tersebut
diantaranya yakni faktor pendorong terjadinya reformasi, tujuan reformasi,
pengangkatan Habibie menjadi presiden, dan langkah-langkah yang dilakukan
oleh pemerintahan Habibie.
Rachmad, Putra, Tio, dkk
ii
Makalah Sejarah“REFORMASI”
Pada Tahun 1998 Indonesia memulai babakan sejarah baru dalam
kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Reformasi dilandasi oleh keinginan-
keinginan bangsa Indonesia untuk memperbaiki kehidupannya di segala segi.
Tidak hanya politik, tetapi juga sosial, ekonomi dan hukum. Era reformasi sudah
lewat satu dasawarsa, ada perbaikan, ada juga penurunan. Akan tetapi, negara ini
sudah menanam benih yang baik yaitu demokrasi. Reformasi adalah tonggak
perjuangan.
Demikian gambaran isi makalah ini dari penulis. Akhir kata, kami ucapkan
terima kasih.
1.2 Permasalahan
1.2.1 Pembatasan Masalah
1. Sebab-sebab terjadinya reformasi
2. Perkembangan politik dan pemerintahan pada masa Presiden Habibie
1.2.2 Rumusan Masalah
1. Apa sebab-sebab terjadinya reformasi?
2. Bagaimanakah Perkembangan politik dan pemerintahan pada masa
Presiden Habibie?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya reformasi
2. Untuk mengetahui perkembangan politik dan pemerintahan pada masa
Presiden Habibie
1.4 Metode Penulisan
Makalah ini disusun dengan metode deduktif induktif yaitu ditulis
berdasarkan hasil studi pustaka. Dengan harapan bisa memperoleh gambaran
lebih detail dan rinci terhadap objek penelitian, dan difokuskan pada penggalian
data-data kualitatif.
Rachmad, Putra, Tio, dkk
1
Makalah Sejarah“REFORMASI”
BAB IIPEMBAHASAN
2.1. SEBAB-SEBAB TERJADINYA REFORMASI
Sejak tanggal 13 Mei 1998 rakyat meminta agar Presiden Soeharto
mengundurkan diri. Tanggal 4 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan di
Surakarta. Tanggal 15 Mei 1998 Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT
G-15 di Kairo, Mesir. Tanggal 18 Mei para mahasiswa menduduki gedung
MPR/DPR dan pada saat itu ketua DPR/mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir.
Tanggal 18 Mei para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan pada saat
itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto
mengundurkan diri.
Rachmad, Putra, Tio, dkk
2
Makalah Sejarah“REFORMASI”
Hal ini jelas berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang merosot sampai
Rp15.000 per dollar. Dari realita di atas, akhirnya tanggal 21 Mei 1998
Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, yang
membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie.
Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya.
2.1.1. Faktor Pendorong Terjadinya Reformasi
a. Faktor politik meliputi hal-hal berikut :
1) Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan
pemerintahan
2) Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh
dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi
3) Kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto sangat tertutup dan otoriter
4) Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
5) Mahasiswa menginginkan perubahan
b. Faktor ekonomi, meliputi hal-hal berikut :
1) Adanya krisis mata uang rupiah
2) Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat
3) Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok
c. Faktor sosial masyarakat :
Adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan
perekonomian rakyat.
d. Faktor hukum :
Belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara
warga Negara
2.1.2 Tujuan Reformasi
Setiap kali terjadi perubahan orde dipastikan juga ada tujuan-tujuan yang
dimaksudkan sebagai pencapaian dan pentargetkan orde tersebut. Tujuan-
tujuan dilaksanakan reformasi adalah :
a. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
b. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.
Rachmad, Putra, Tio, dkk
3
Makalah Sejarah“REFORMASI”
c. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia.
d. Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia
2.1.3 Gerakan Reformasi
Gerakan Reformasi yang dipelopori oleh dunia kampus menuntut
penggantian presiden, reshufle kabinet, Sidang Istimewa MPR, dan Pemilu
secepatnya. Gerakan ini menginginkan ”reformasi total” di segala bidang,
termasuk keanggotaan DPR/MPR yang dianggap penuh dengan KKN. Gerakan
ini menuntut pemerintah yang bersih dari KKN. Setelah itu, gerakan
Reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaruan lima paket undang-
undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan.
Gerakan Reformasi menuntut hal-hal berikut :
a. Pemilihan seorang pejabat harus didasarkan atas kemampuan dan
prestasi dari yang bersangkutan, sesuai slogan the right man of the right
job
b. Pemerintahan dikelola secara transparan (open management) yang setiap
saat hasilnya dapat dilihat dan dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat
c. Menerima kritik secara terbuka demi kepentingan umum
d. Jujur dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya
e. Adanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
serta keimanan dan ketakwaan (imtak)
f. Pembaruan lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi
sumber ketidakadilan, diantaranya:
1) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
2) UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan
Wewenang DPR/MPR
3) UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
4) UU No. 4 Tahun 1985 tentang Referendum
5) UU No. 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa
Para mahasiswa menghendaki adanya pembaruan kehidupan dalam
berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Reformasi menjadi
gerakan yang didukung sepenuhnya oleh rakyat Indonesia. Dengan
semangat reformasi, rakyat menghendaki pergantian kepemimpinan nasional
Rachmad, Putra, Tio, dkk
4
Makalah Sejarah“REFORMASI”
sebagai langkah awal. Rakyat tidak mempermasalahkan siapa yang akan
menjadi pemimpin, yang terpenting dapat hidup aman, cukup pangan
2.2 PERKEMBANGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN PADA
MASA PRESIDEN B.J. HABIBIE
2.2.1 Pengangkatan Habibie menjadi presiden
Ia dilantik menjadi presiden RI ke-3 pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana
Negara mengantikan Soeharto. Tugas yang diemban Presiden B.J. Habibie
sangat berat yakni:
1) Mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia
2) Menciptakan pemerintahan bersih dan wibawa serta bebas dari praktik
KKN
3) Memberantas semua bentuk praktik KKN dalam segala segi kehidupan
berbangsa dan bernegara
Naiknya Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto menjadi bahan
perdebatan di kalangan hukum. Ada sebagian yang menilai hal itu
konstitusional, namun ada juga yang memberi penilaian hal itu
inkonstitusional. Adanya dua pendapat tersebut disebabkan perangkat
hukum yang kita miliki tidak lengkap sehingga menimbulkan interpretasi
yang berbeda-beda. Namun secara hukum materiil, naiknya Habibie menjadi
presiden adalah sah secara konstitusional.
2.2.2 Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Habibie
Krisis politik dan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah pada saat itu
harus diselesaikan dengan sangat hati-hati sebab dapat mengancam
disintegrasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang
dilakukan Presiden B.J. Habibie antara lain sebagai berikut :
1) Pembentukan kabinet
Pada tanggal 22 Mei 1998 dibentuklah Kabinet Reformasi
Pembangunan yang terdiri atas 16 menteri yang meliputi perwakilan dari
militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI.
Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan Sidang
Kabinet Reformasi Pembangunan yang pertama dan berhasil membentuk
komite untuk merancang undang-undang politik, menyetujui pembatasan
Rachmad, Putra, Tio, dkk
5
Makalah Sejarah“REFORMASI”
masa jabatan presiden terpilih maksimal dua periode ( satu Periode
Lamanya Lima Tahun ) dan merencanakan pemilu untuk merealisasi
agenda reformasi
2) Perbaikan dalam bidang ekonomi
Pada masa pemerintahannya B.J. Habibie berusaha keras untuk
mengadakan perbaikan ekonomi, sebab Indonesia dilanda krisis ekonomi
sejak tahun 1997 yang melanda disemua sektor, maka harus diadakan
perbaikan agar Indonesia dapat keluar dari krisis tersebut. Beberapa hal
yang dilakukan dalam merekonstruksi perekonomian Indonesia,
merekapitulasi perbankana Indonesia dan melikuidasi beberapa bank
yang dianggap bermasalah ( merugikan keuangan negara ) serta
menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar
3) Reformasi di bidang politik
Presiden Habibie mengupayakan kehidupan politik Indonesia dalam
kondisi yang tranparan dan merencanakan pemilu yang LUBER sehingga
dapat dibentuk lembaga tinggi negara yang betul-betul representatif.
Dalam pemilu masa itu bermunculan partai-partai politik sebanyak 48
partai. Hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang hanya
diikuti oleh tiga organisasi sosial politik peserta pemilu.
Zaman reformasi sebayak 48 partai politik, yaitu :
1. PIB : Partai Indonesia Baru
2. KRISNA : Partai Kristen Indonesia
3. PNI : Partai Nasonal Indonesia
4. PADI : Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5. KAMI : Partai Kebangitan Muslim Indonesia
6. PUI : Partai Umat Islam
7. PKU : Partai Kebangkitan Umat
8. Masyumi Baru
9. PPP : Partai Persatuan Indonesia
10. PSII : Partai Syariat Islam Indonesia
11. PDI Perjuangan
12. PAY : Partai Abu Yatama
13. PKM : Partai Kebangsaan Merdeka
14. PDKB : Partai Demokrasi Kasih Bangsa
Rachmad, Putra, Tio, dkk
6
Makalah Sejarah“REFORMASI”
15. PAN : Partai Amanat Nasional
16. PRD : Partai Rakyat Demokrasi
17. PSII : Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
18. PKRD : Partai Keadilan Rakyat Demokrasi
19. PILAR : Partai Pilihan Rakyat
20. PARI : Partai Rakyat Indonesia
21. MASYUMI
22. PBB : Partai Bulan Bintang
23. PSP : Partai Solidaritas Pekerja
24. PK : Partai Keadilan
25. PNU : Partai Nahdatul Umat
26. PNI Front Marhenis
27. IPKI : Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28. Partai Republik
29. PID : Partai Islam Demokrat
30. PNI Massa Marhenis
31. MURBA : Partai Musyawarah Rakyat
32. PDI : Partai Demokrasi Indonesia
33. Golkar : Golongan Karya
34. PP : Partai Persatuan
35. PKB : Partai Kebangkitan Bangsa
36. PUDI : Partai Uni Demokrasi Indonesia
37. PBN : Partai Buruh Nasional
38. MKGR : Partai Musyawarah Gotong Royong
39. PDR : Partai Daulat Rakyat
40. Partai Cinta Damai
41. PKP : Partai Keadilan dan Persatuan
42. PSPSI : Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43. PNBI : Partai Nasional Bangsa Indonesia
44. PBI : Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
45. SUNI : Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46. PND : Partai Nasional Demokrat
47. PUMI : Partai Umat Muslimin Indonesia
48. PPI : Partai Pekerja Indonesia
Rachmad, Putra, Tio, dkk
7
Makalah Sejarah“REFORMASI”
Di bidang politik, Habibie membebaskan narapidana politik
diantaranya Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan, disamping itu
juga mencabut larangan berdirinya seikat-serikat buruh independen. Pada
masa Habibie, rakyat Timot Timur menginginkan negara merdeka yang
terpisah dari RI dan Presiden memberikan opsi bahwa Timor Timur
mendapat otonomi yang seluas-luasnya. Namun rakyat memilih jajak
pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 dan hasilnya 79 % suara
menyetujui Timor Timur terlepas dari Indonesia.
Terlepasnya Timor Timur dari wilayah RI menjadi faktor utama
penolakan MPR atas pidato pertanggung jawaban B.J. Habibie pada bulan
Oktober 1999. Akhirnya, ia mundur dari bursa calon presiden
4) Kebebasan menyampaikan pendapat
Pada masa Habibie menjabat sebagai Presiden RI, orang bebas
mengemukakan pendapat di muka umum. Presiden memberikan
kesempatan kepada siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik
dalam bentuk rapa-rapat umum maupun unujuk rasa atau demonstrasi.
Namun khusus demonstrasi hendaknya mendapat izin dari pihak
kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi.
Pada zaman pemerintahannya, telah berhasil diselesaikan
perundang-undangan yang mengatur tentang demonstrasi, yakni UU No.9
Tahun 1998 tentang kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di
muka umum, di mana Bab III Undang-Undang tersebut telah diatur
tentang hak dan kewajiban para pengunjuk rasa
Walaupun telah diatur oleh Undang-undang tetapi pada praktik
pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran baik oleh aparat keamanan
yang menangani di bidang keamanan pada saat demonstrasi berlangsung
atau jika ada kerusuhan sering menelan korban dari kedua belah pihak
disebabkan oleh beberapa hal misalnya pengunjuk rasa sengaja
memancing permasalahan, adanya provokator dari pihak ketiga yang
tidak bertanggung jawab, bagi aparat keamanan terpancing oleh tingkah
laku para pengunjuk rasa sehingga tidak terkendali lagi, akibatnya terjadi
jatuh korban
5) Reformasi di bidang hukum
Rachmad, Putra, Tio, dkk
8
Makalah Sejarah“REFORMASI”
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dilakukan reformasi di bidang
hukum. Sejak orde baru telah didengungkan perubahan dibidang hukum,
namun kenyataan yang ada, produk hukum pada masa itu banyak
mengebiri hak-hak rakyat. Hal ini terlihat dari berbagai undang-undang
dengan pasal-pasalnya yang pada umumnya memberikan peluang besar
terhadap dominasi kekuasaan eksekutif atas DPR dan Rakyat. Dominasi
itu tercermin dari produk-produk undang-undang yang pengoperasiannya
banyak peraturan pemerintah, yang pelaksanaannya peran dan
kepentingan pemerintah lebih banyak
Selama pemerintah Orde baru, karakter hukum cenderung bersifat
konservatif, ortodoks maupun elitis. Oleh karena itu, presiden B.J.
Habibiebertekad untuk melakukan reformasi hukum sesuai aspirasi
masyarakat dan jiwa reformasi. Tekad Presiden B.J. Habibie disambut baik
oleh rakyat dan mendukung adanya reformasi di bidang hukum agar
keadilan ditegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi
manusia (HAM), berkembangnya demokrasi serta munculnya kemajuan
masyarakat yang dinamis, jujur, dan adil
6) Masalah Dwifungsi ABRI
Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran Dwifungsi ABRI
menyusul lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, ABRI segera
melakukan pembaruan dalam peranannya di bidang sosial dan politik,
ABRI segera melakukan pembaruan dalam peranannya di bidang sosial
politik. Keinginan ABRI mereformasikan diri dengan cara menarik diri dari
berbagai posisi sipil mulai dilakukan dan hanya berkonsentrasi pada
masalah pertahanan negara, bahkan Panglima ABRI, Jenderal Wiranto
menyatakan bahwa ABRI secara bertahap akan mundur dari arena politik
dan akan berkonsentrasi pada masalah pertahanan negara, sedangkan
untuk masalah keamanan dalam negeri akan lebih mengedepankan pihak
kepolisian. Perwira-perwira ABRI yang menduduki jabatan pada birokrasi
sipil diperintahnkan untuk memilih, kembali ke satuan atau pensiunan
dari dinans militer.
Namun banyak kalangan, termasuk para mahasiswa belum merasa
puas dengan paradigma baru yang dirumuskan ABRI. Mereka tetap
menuntut dihapuskannya Dwifungsi ABRI secara menyeluruh, termasuk
perannya dalam pengambilan keputusan di DPR.
Rachmad, Putra, Tio, dkk
9
Makalah Sejarah“REFORMASI”
Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat
DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari 75 orang menjadi 38
orang. Langkah lain yang ditempuh ABRI adalah semula terdiri empat
angkatan : AD, AL, AU, dan POLRI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 POLRI
memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama Kepolisian
Negara, istilah ABRI pun kemudian berubah menjadi TNI yang terdiri dari
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angktan Udara.
7) Sidang Istimewa MPR
Setelah Presiden Habibie menjabat sebagai presiden RI, enam bulan
kemudian diadakan sidang istimewa MPR pada tanggal 10 – 13 November
1998, guna mempesiapkan jalan liberalisasi politik, termasuk pemilu yang
akan diadakan pada 7 Juni 1999. sidang MPR ini diharapkan mampu
menampung semua aspirasi masyarakat sehingga akan mempercepat
pengembalian situasi yang kurang menguntungkan serta Indonesia
segera keluar dan kisis yang ada sejak tahun 1997.
Adapun sidang Istimewa MPR menghasilkan 12 ketetapan berikut :
a) Tap. No. VII/MPR/1998. Perubahan dan tambahan atas
Tap. I/MPR/1993 tentang perubahan tata tertib MPR
b) Tap. No. VIII/MPR/1998. Pencabutan Tap. IV/MPR/1993
tentang Referendum
c) Tap. No. IX/MPR/1998. Pencabutan Tap. II/MPR/1993
tentang GBHN
d) Tap. No. X/MPR/1998. Pokok-pokok reformasi
pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi
kehidupan nasional sebagai haluan negara
e) Tap. No. XI/MPR/1998. Penyelenggaraan negara yang