Amnesti Pajak “The real giſt of love is self disclosure” John Powell Tax Brief Presiden Jokowi secara resmi telah mencanangkan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada tanggal 1 Juli 2016. Mengambil tagline Ungkap, Tebus, Lega, pengampunan diberikan melalui pengungkapan harta dan membayar tebusan. Sebelum era pertukaran informasi otomas (Automac Exchange of Informaon) pada tahun 2018 nan, Pemerintah memberikan kesempatan pengampunan pajak bagi mereka yang belum patuh, baik yang telah terdaſtar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum. Kesempatan tersebut diberikan sampai dengan 31 Maret 2017. Program ini bermanfaat bagi Pemerintah maupun Wajib Pajak. Melalui pengungkapan harta yang selama ini diluar jangkauan Ditjen Pajak, Pemerintah berharap mendapatkan informasi kepemilikan harta secara sukarela. Informasi tersebut akan memperluas basis pemajakan di masa depan. Pengawasan kepatuhan dapat dingkatkan karena data Wajib Pajak dan hartanya sudah masuk ke dalam sistem. Aliran dana repatriasi dapat memberikan kontribusi besar bagi pergerakan ekonomi. Kementerian Keuangan menargetkan dana repatriasi sebesar Rp 1.000 Triliun. Realisasi setengahnya saja sudah sangat signifikan untuk membantu perekonomian Indonesia. Dana tersebut dapat diarahkan pada investasi infrastruktur, proper, sektor manufaktur, dan sektor lainnya. Ujungnya, Pemerintah akan menikma peningkatan penerimaan pajak. Tebusan juga menjadi solusi jangka pendek seretnya peneri- maan negara tahun ini. Bagi Wajib Pajak, ini merupakan kesempatan langka. Kesempatan untuk terbuka namun dak memberatkan melalui tebusan yang relaf rendah. Kesediaan mengungkapkan harta dibalas pengam- punan kewajiban pajak 2015 dan sebelumnya. Pengampunan melipu penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi, dan pidana pajak baik PPh maupun PPN. Ini tentu melegakan pikiran dan perasaan. Kedepannya, kepatuhan perlu dijaga agar pajak menjadi efisien dan mencegah resiko yang dak perlu. Pengampunan pajak diberikan untuk kewajiban PPh dan PPN/PPnBM sampai dengan tahun pajak terakhir (2015). Fasilitas pengampunan pajak (Pasal 11 dan 15 UU TA) melipu: Penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan dak dikenakan sanksi administrasi untuk tahun 2015 dan sebelumnya. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemerik- saan buk permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana Perpajakan. Penghenan pemeriksaan pajak, pemeriksaan buk permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana Perpajakan, apabila proses tersebut sedang berjalan. Pembebasan PPh atas pengalihan hak tanah/bangunan atau saham, yang dialihkan paling lambat 31 Desember 2017 Ungkap, Tebus, Lega Fasilitas Tax Amnesty 1. 2. 3. 4. 5. TA Benefit vs Disadvantage TA memang menarik untuk dimanfaatkan, namun Wajib pajak perlu berhitung terlebih dahulu keuntungan dan kerugiannya, terutama bagi WP Badan dan WP yang selama ini sudah patuh. Keuntungan Sasaran utama program ini adalah WP yang dak/belum patuh. Bagi WP tersebut, TA memberikan kesempatan untuk melepaskan diri dari kewajiban pajak masa lalu yang berpotensi ditagih dikemudi- an hari. Bahkan lebih bagus lagi karena TA meniadakan peluang penyidikan pidana. TA memberi kesempatan untuk memulai awal yang baru dan bersih. Tebusan TA juga relaf ringan. Bagi WP yang sudah patuh, TA juga bermanfaat untuk menutup buku kewajiban masa lalu. Terutama dari semua kemungkinan pemeriksaan, yang sangat melelahkan. Kerugian TA mensyaratkan pencabutan semua permohonan restusi, pengurangan, pembatalan, keberatan, gugatan, dan banding. WP juga dak dapat melakukan pembetulan SPT, melakukan kompensasi kerugian, kompensasi kelebihan pajak (termasuk Pbk), dak dapat mengajukan permo- honan pengembalian kelebihan pajak. Harta tambahan juga dak dapat disusutkan/diamorsasi (non-deducble expense). Bagi WP yang sudah diaudit atau WP go public, isu lain terkait hasil audit dan good governance perlu dipermbangkan. Tarif Tebusan dibedakan antara pengungkapan harta dalam negeri dan repatriasi serta pengungkapan harta luar negeri tanpa repatriasi. Disamping itu, juga disediakan tarif tebusan khusus UMKM. Pengungkapan harta dalam negeri dan repatriasi: 2% x dasar pengenaan, untuk pengajuan sampai dengan akhir bulan kega 3% x dasar pengenaan, untuk pengajuan bulan keempat s.d akhir Desember 2016 5% x dasar pengenaan, untuk pengajuan dari 1 Januari – 31 Maret 2017 Pengungkapan harta di luar negeri (tanpa repatriasi): 4% x dasar pengenaan, untuk pengajuan sampai dengan akhir bulan kega 6% x dasar pengenaan, untuk pengajuan bulan keempat s.d akhir Desember 2016 10% x dasar pengenaan, untuk pengajuan dari 1 Januari – 31 Maret 2017 Wajib Pajak UMKM dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 Miliar: 0,5% x dasar pengenaan, untuk pengungkapan harta s.d Rp 10 Miliar, atau 2% x dasar pengenaan, untuk pengungkapan harta lebih dari Rp 10 Miliar Dana repatriasi harus diinvestasikan di Indonesia paling singkat 3 tahun sejak dialihkan. Dana dalam negeri dak dapat dialihkan ke LN selama 3 tahun sejak pengampunan diberikan. Jika syarat tersebut dak dipenuhi maka tambahan harta dianggap diperoleh tahun 2016 dengan tarif PPh normal. Perubahan repatriasi menjadi hanya deklarasi menga- kibatkan perubahan tarif tebusan (lebih besar). A. B. C. Tarif Tebusan Dasar Pengenaan = Nilai Harta Bersih Harta Bersih = Harta – Utang Harta = harta sesuai SPT Terakhir + Harta Tambahan Utang = utang sesuai SPT Terakhir + Utang terkait langsung Harta Tambahan Utang terkait harta tambahan yang diperkenankan: Max.75% dari nilai harta tambahan untuk WP Badan Max.50% dari nilai harta tambahan untuk WP Orang Pribadi Valuasi : Kas nilai nominal Non Kas nilai wajar, berdasarkan penilaian Wajib Pajak Pengampunan pajak diberikan bagi Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan harta dalam negeri dan/atau pengungkapan harta luar negeri yang disertai repatriasi ataupun tanpa repatriasi.