8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
1/52
0
RANCANGAN PROPOSAL PENELITIAN
ANALISIS DETERMINAN BUDGETARY SLACK DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JOHAN SATRIAJAYA
I2F015018
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
2016
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
2/52
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyebutkan
bahwa pembangunan desa merupakan salahsatu prioritas dalam program
pemerintahan Jokowi-JK. Dalam program tersebut dinyatakan bahwa pemerintah
membangun Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan tujuan pemerintah
tersebut sejalan tujuan UU No. 6/2014 tentang Desa, yaitu untuk
mengembangkan, melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju,
mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera. Implementasi UU No. 6/2014 memberikan berbagai
dampak bagi desa, antara lain terdistribusinya dana dari berbagai sumber ke desa
dalam jumlah yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa.
Untuk menjamin pelaksanaan keuangan yang baik, pemerintah kemudian
menetapkan Permendagri No. 113/2014 merupakan regulasi turunan dari UU No.
6/2014 yang berfungsi sebagai regulasi pengendali.
Pengelolaan keuangan desa harus mampu dikendalikan, karena sebagian
besar biaya atau anggaran dalam desa merupakan discretionary cost. Keleluasaan
dalam mengelola anggaran tersebut mengindikasikan perlunya sebuah
pengendalian yang baik. Pengendalian diperlukan agar pengelolaan keuangan
khususnya penganggaran yang dilakukan akan menghasilkan rencana
penganggaran sektor publik yang efektif, efisien dan ekonomis (Mardiasmo,
2009). Maka untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
3/52
2
dan ekonomis, diperlukan kesiapan dan pemahaman untuk bisa melaksanakan
perubahan regulasi tersebut. Dalam teori implementasi kebijakan disebutkan
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Terkait dengan implementasi UU No. 6/2014, Kurnia (2015) menyebutkan bahwa
titik kritis pengelolaan keuangan desa, utamanya terdapat pada pemerintah desa
itu sendiri. Adanya keterbatasan dan kelemahan pemerintahan desa disebutkan
terletak pada sumberdaya aparatur desa yang ada saat ini. Hal tersebut akan
berdampak ketika adanya pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa kepada
perangkat desa untuk menyusun perencanaan anggaran desa.
Perencanaan dan pengendalian memiliki hubungan yang sangat erat,
karena perencanaan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar
dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, apalagi penganggaran dalam sektor
publik merupakan tahapan yang cukup rumit karena mengandung nuansa politik
yang sangat tinggi (Hansen dan Mowen, 2006). Demikian juga dalam konteks
desa, Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa juga merupakan sebuah hasil dari
komunikasi dan proses politik antara Pemerintah Desa dengan anggota BPD. UU
No. 6/2014 mensyaratkan adanyanya pelibatan dan partisipasi anggota BPD
bersama tim dari pemerintah desa dalam menyusun rancangan APBDesa.
Berdasarkan mandat atau penugasan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa memimpintim penyusun yang beranggotakan perangkat teknis desa (kepala seksi) dan
anggota BPD. Participative budgeting approach dalam penyusunan APBDesa,
memungkinkan Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD melakukan
komunikasi intens serta mendorong tumbuhnya argumentasi serta kreativitas
masing-masing individu. Maka terkadang tujuan anggaran yang tersusun akan
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
4/52
3
tampak lebih merupakan tujuan para penyusun anggaran itu sendiri (secara
personal) daripada tujuan yang lebih umum (organisasi). Hal tersebut sesuai
dengan pendapat Hansen dan Mowen (2006) yang menyebutkan bahwa anggaran
partisipatif berpotensi menciptakan berbagai permasalahan, misalnya adanya
budgetary slack . Hansen dan Mowen (2006) mendefinisikan Budgetary slack
sebagai tindakan untuk membuat suatu kelonggaran dalam anggaran (sering
disebut sebagai “menutupi” anggaran). Budgetary slack terlihat saat penyusun
anggaran menargetkan pendapatan yang tidak sesuai dengan potensi sebenarnya
dan mengalokasikan belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan standar
sesungguhnya.
Indikasi adanya budgetary slack juga terjadi dalam proses penyusunan
APBDesa di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa tahun 2015,
jumlah dana transfer untuk masing-masing desa pada tahun 2014 (sebelum
implementasi UU No. 6/2014) pada kisaran 120jt s/d 280jt. Dengan dana
sejumlah tersebut, maka hanya sedikit kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh
desa. Hal itu disebabkan karena dana transfer tersebut termasuk juga untuk
belanja pegawai. Maka untuk “menutupi” banyaknya kebutuhan desa, tiap
pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa berusaha meningkatkan danmengoptimalisasikan Pendapatan Asli Desa (PADesa)-nya masing-masing.
Jumlah PADesa yang dilaporkan oleh masing-masing desa dalam laporan
pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2014, jumlahnya berada pada angka 50jt
s/d 250jt. Setelah ditetapkan UU No. 6/2014 tentang Desa, dengan kewenangan
yang sangat besar bagi desa justru menunjukkan sebagian besar desa tidak
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
5/52
4
menargetkan PADesa (nol rupiah). Hal itu kontradiktif dengan laporan tentang
pertanggungjawaban Kepala Desa pada tahun-tahun sebelum implementasi UU
No. 6/2014. Pada sisi belanja juga terdapat fenomena yang cukup menarik.
Berdasarkan data pada BPM-PD Kabupaten Sumbawa (2015), untuk jenis belanja
kegiatan fisik misalnya, sebuah desa melaporkan bahwa untuk menyelesaikan
pembangunan satu unit deuker memerlukan biaya yang tidak lebih dari Rp. 2jt.
Namun setelah dikeluarkannya UU No. 6/2014 pada desa yang sama terdapat
peningkatan nilai belanja yang direncanakan untuk kegiatan yang sama yakni
anggaran diatas Rp. 5jt. Fenomena diatas merupakan gambaran bagaimana para
pengelola keuangan desa melakukan perencanaan anggaran sebelum dan setelah
implementasi UU No. 6/2014.
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hipotesis tentang
determinan budgetary slack. Berbagai variabel yang diposisikan sebagai pemberi
pengaruh maupun sebagai pemoderasi telah diuji pengaruhnya terhadap budgetary
slack oleh berbagai peneliti. Variabel tersebut antara lain: Budget Emphasis,
Budgetary Participation, Trust and Organisational Commitment on Job Related
Tension and Propensity (Buckland, 1999); Reputasi, Etika, Self Esteem, Asimetri
Informasi, Risiko (Nugrahani dan Sugiri, 2004); Effects of Procedural Justice
Perception, Budgetary Control Effectiveness and Ethical Work Climate (Özer danYılmaz, 2011); Asimmetrical Information, Budget Planning (Faria dan Silva,
2013); Anggaran partisipatif, Asimetri informasi, komitmen organisasi, budaya
organisasi, kapasitas individu (Dewi dan Yasa, 2013); Organization culture,
Participation budgetary (Ajibolade dan Akinniyi, 2013); penganggaran
partisipatif, asimetri informasi, self esteem, budget emphasis (Ardhani dan Putra,
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
6/52
5
2014); partisipasi anggaran, penekanan anggaran, komitmen organisasi, asimetri
informasi (Anggasta dan Murtini, 2014); Organisational factors, budget
participation, budget emphasis, information asymmetry and power distance
(Raudhiah, 2014); Budgeting system, Psychological Contracts (Gallani, et al.,
2015); Participatory budgeting system, budget Emphasies, Motivation (Karsam,
2015); dan penganggaran partisipatif, informasi asimetri, motivasi, dan budaya
organisasi (Supanto, 2015).
Berbagai penelitian diatas, menyatakan hasil dan kesimpulan yang
berbeda-beda. Perbedaan tersebut antara lain dinyatakan bahwa beberapa variabel
independen tersebut berpengaruh signifikan positif, berpengaruh signifikan
negatif dan bahkan ada yang menyatakan tidak berpengaruh (hasil penelitian
selengkapnya terlampir). Namun, dari berbagai kesimpulan penelitian-penelitian
diatas, Raudhiah (2014) secara tegas menyatakan bahwa dari berbagai pengujian
determinan budgetary slack yang sudah dilakukan (Lukka, 1988; Merchant, 1985,
Young, 1985; Dunk, 1995; Hopwood, 1972; Otley, 1978; Fisher, 2002b; dan
Lambert, 2001 dalam Raudhiah, 2014), disimpulkan tiga variabel yang konsisten
berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack, yaitu: sistem anggaran
partisipatif, budget emphasis dan asimetri informasi. Selain itu, Özer dan Yılmaz
(2011) juga menguji bagaimana pengaruh regulasi terhadap budgetary slack .Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan negatif
pada kecenderungan manajer untuk menciptakan slack anggaran di organisasi
publik. Artinya semakin baik sebuah regulasi maka akan semakin kecil peluang
terbentuknya slack dalam penganggaran sektor publik.
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
7/52
6
UU No. 6/2014 sebagai sebuah bentuk regulasi, mengatur berbagai
perubahan aspek terkait pelaksanaan pemerintahan desa itu sendiri termasuk
masalah pengelolaan keuangan desa. Policy implementation theory akan
digunakan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah
terkait dengan desa tersebut. Berdasarkan Permendagri No. 113/2014 sebagai
regulasi teknis yang terkait pengelolaan keuangan, Kepala Desa akan
melimpahkan tugas untuk melaksanakan perencanakan penganggaran
(penyusunan APBDesa) kepada para perangkat desa bersama-sama dengan
anggota BPD. Sejalan dengan prinsip dari Agency theory, yang menyatakan
bahwa dalam konteks ini ada pihak yang memberikan mandat/kewenangan
( principal ) dan ada pihak yang menerima mandat/kewenangan (agent ). Hubungan
antara principal dan agent ini juga akan muncul informasi yang asimetri yang
disebabkan adanya perbedaan kualitas dan atau kuantitas informasi antara
principal dan agent . Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perilaku oportunis
akibat kepentingannya masing-masing atau dapat juga disebutkan bahwa adanya
informasi yang asimetri ditimbulkan oleh konflik kepentingan antara agent dan
principal . Berdasarkan fenomena, teori serta penelitian empiris diatas, peneliti
mengajukan judul penelitian ”Analisis Determinan Budgetary Slack dalam
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan grand theory, riset empiris serta regulasi terkait dengan
fenomena diatas, maka peneliti ingin menguji kembali bagaimana pengaruh
determinan budgetary slack khususnya dalam penyusunan APBDesa. Penggunaan
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
8/52
7
beberapa variabel dalam penelitian ini, menjadi pilihan peneliti karena walaupun
telah dinyatakan dalam banyak penelitian bahwa sistem penganggaran partisipatif,
asimetri informasi dan budget emphasis selalu konsisten disimpulkan berpengaruh
signifikan positif terhadap budgetary slack , namun ditemukan juga kesimpulan
dari peneliti-peneliti lain menyatakan hasil yang berbeda (misalnya: signifikan
negatif dan atau tidak berpengaruh). Maka, peneliti ingin menguji kembali dalam
konteks keuangan desa dan menambahkan perubahan regulasi sebagai variabel
yang mempengaruhi sekaligus menjadi pemoderasi terhadap hubungan variabel-
variabel tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah :
1. Apakah sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan budget
emphasis berpengaruh terhadap budgetary slack ?
2. Apakah perubahan regulasi dapat memperlemah atau memperkuat hubungan
antara sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan budget
emphasis dengan budgetary slack ?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:
1.
Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan budget emphasis terhadap budgetary
slack.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai bagaimana perubahan regulasi
memoderasi hubungan sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi
dan budget emphasis dengan budgetary slack .
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
9/52
8
1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjustifikasi fenomena dengan teori-teori
yang dipergunakan. Penggunaan Agency Theory dan Policy Implementation
Theory dalam penelitian ini kami harapkan akan memberikan kontribusi terkait
aplikasi kedua teori tersebut khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan skala
desa. Sebagai sebuah entitas publik, Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran
akan berlaku konsep dimana ada pemberi mandat dalam menyusun anggaran
kepada yang menerima mandat. Berdasarkan Permendagri No. 113/2014,
menyebutkan bahwa Kepala Desa menunjuk tim penyusun anggaran desa yang
diketua Sekretaris Desa, beranggotakan Perangkat Desa dan Anggota BPD. Dalam
agency theory akan bisa di tentukan siapa yang memberi mandat dan siapa
penerima mandat dan apakah dalam pemberian mandat dtersebut juga akan
menimbulkan informasi yang asimetri. Selain itu, penggunaan policy
implementation theory juga akan bisa dilakukan analisa apakah UU No. 6/2014
sebagai bentuk kebijakan pemerintah tersebut dapat terimplementasi dengan baik,
dapat diterima, dipahami serta dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan
penelitian ini juga diharapkan bahwa dari berbagai variabel yang disebutkan
mempengaruhi keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan akan ditemukan bukti empiris bahwa dalam implementasi UU No. 6/2014 memperkuat variabel-
variabel sebagaimana dikemukakan Van Horn dan Van Meter (1975); Grindle
(1980) dan Mazmanian dan Sabatier (1983).
Manfaat teoritis lainnya yang diharapkan peneliti adalah dapat
memperkuat hasil penelitian Raudhiah (2014) dan Özer dan Yılmaz (2011) bahwa
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
10/52
9
sistem penganggaran partisipatif, budget emphasis dan asimetri informasi, selalu
konsisten memberikan pengaruh signifikan positif budgetary slack dan menguji
kembali apakah regulasi dapat memoderasi hubungan determinan budgetary slack
tersebut.
1.4.2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi
stakeholder terkait dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain :
a. Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa: sebagai masukan dan
kritikan, agar pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan
penganggaran keuangan desa, khususnya penentuan target pendapatan
dan pengalokasian rencana belanja dilakukan sesuai dengan potensi
dan kebutuhan yang realistis dan memiliki standar.
b. Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa: sebagai masukan,
agar pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan APBDesa dapat lebih
selektif dan jeli agar berbagai rencana yang tidak rasional dapat
terdeteksi dan dilakukan perbaikan agar pengeloaan keuangan desa
lebih optimal.
1.4.3. Manfaat Kebijakan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi:
a. Pemerintah, agar melakukan penyesuaian terkait regulasi teknis terkait
pengelolaan keuangan desa untuk meminimalisir terjadinya budgetary
slack sehingga anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan dan dana
publik yang dikelola oleh pemerintah desa tersebut akan dipergunakan
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
11/52
10
sesuai dengan peruntukan dan ketentuannya. Regulasi yang diharapkan
dapat dilakukan perubahan adalah Permendagri No. 113/2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, agar regulasi tersebut dapat disebutkan
lebih tegas tentang tata cara penentuan target pendapatan dan tata cara
pengalokasian rencana belanja sehingga budgetary slack tidak
terbentuk lagi dalam penyusunan APBDesa.
b. Pemerintah Propinsi NTB: sebagai masukan, agar dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan tidak hanya pada tingkat pelaksanaan saja
atau pasca pelaksanaan tetapi juga pada tahap perencanaan dan
penyusunan anggaran desa.
c. Pemerintah Kabupaten Sumbawa: sebagai masukan, agar dapat
melakukan penyesuaian maupun penegasan terhadap berbagai regulasi
yang masih belum jelas melalui pembinaan dan sosialisasi yang
berkelanjutan. Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Sumbawa terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah Peraturan
Bupati Sumbawa No. 12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, karena penjelasan yang masih normatif dalam regulasi
tersebut mengakibatkan multipersepsi pengelola keuangan desa di
Kabupaten Sumbawa.
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
12/52
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Telaah Riset Terdahulu
Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh sistem
penganggaran partisipatif, budget emphasis, dan asymmetrical information
terhadap budgetary slack . Berbagai penelitian tersebut kemudian juga
memberikan hasil kesimpulan yang berbeda-beda pula (Lampiran II). Perbedaan
hasil penelitian tersebut, seperti ditunjukan penelitian Nugrahani dan Sugiri
(2004); Dewi dan Yasa (2013); Ajibolade dan Akinniyi (2013); Anggasta dan
Murtini (2014); Raudhiah (2014); dan Gallani, et al. (2015) yang menyatakan
bahwa sistem penganggaran partisipatif berpengaruh signifikan positif terhadap
budgetary slack. Sedangkan peneliti lain yang menyimpulkan bahwa pengaruhnya
signifikan negatif terhadap budgetary slack dinyatakan oleh Buckland (1999);
Ardanari dan Putra (2014); dan Supanto (2015). Hasil berbeda lainnya dinyatakan
Asak (2014) yang menyimpulkan bahwa sistem partisipasi anggaran tidak
berpengaruh pada budgetary slack . Variabel asimetri informasi dinyatakan
berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack (Faria dan Silva, 2013;
Ardanari dan Putra, 2014; dan Raudhiah, 2014). Namun, dinyatakan juga
berpengaruh signifikan negatif (Anggasta dan Murtini, 2014). Hasil berbedalainnya dinyatakan oleh Asak (2014) yang menyimpulkan bahwa asimetri
informasi tidak berpengaruh terhadap budgetary slack . Hubungan antara budget
emphasis terhadap budgetary slack dinyatakan berpengaruh signifikan positif
(Anggasta dan Murtini, 2014; Raudhiah, 2014; dan Karsam, 2015). Sementara itu,
pengaruh yang signifikan negatif dinyatakan oleh Ardanari dan Putra (2014); dan
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
13/52
12
Buckland (1999). Namun Asak (2014), menyatakan bahwa budget emphasis tidak
berpengaruh terhadap budgetary slack .
Berbagai penggunaan variabel dalam penelitian yang sudah dilakukan,
hanya penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan budget emphasis yang
selalu konsisiten disimpulkan berpengaruh signifikan positif (Raudhiah, 2014).
Terkait dengan regulasi sebagai variabel yang mempengaruhi budgetary slack ,
penelitian Özer dan Yılmaz (2011) menyimpulkan bahwa regulasi cukup efektif
dalam mengendalikan anggaran dan dinyatakan berpengaruh signifikan negatif
pada kecenderungan manajer untuk menciptakan slack anggaran di organisasi
publik.
2.2. Landasan Teori
2.2.1. Teori keagenan (Agency theory )
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa prinsip utama teori ini
menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang
(pemilik/ principal ) dengan pihak yang menerima wewenang (manajer/agency).
Dalam agency theory, hubungan keagenan muncul ketika principal
“memperkerjakan” agent untuk memberikan suatu jasa dan kemudian
mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agent tersebut.
Menurut teori ini, hubungan “baik” antara pemilik (pemberi mandat) dan manajer(yang diberi mandat) pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan
yang saling bertentangan. Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah
pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena
agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang
organisasi dibandingkan dengan principal . Dengan asumsi bahwa agent sebagai
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
14/52
13
individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka
dengan asimetri informasi yang ada akan mendorong agent untuk
menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal .
Dalam kondisi tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka maupun
data-data yang disajikan yang mengarah pada upaya untuk melakukan earning
management . Adanya informasi yang asimetri tersebut akan menyebabkan
kemungkinan munculnya konflik antara principal dan agent . Dalam Agency
theory, Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan bahwa unit analisis dalam
teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara principal dan
agent , maka salahsatu fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak atau
kesepakatan kerja yang menjadi dasar hubungan antara principal dan agent .
Untuk memotivasi agent maka principal merancang suatu kontrak yang
mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan.
Kontrak yang efisien menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah menempatkan
agent dan principal memiliki informasi dalam jumlah dan kualitas yang sama
sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi (kesenjangan informasi) yang akan
dapat digunakan untuk keuntungan secara sepihak. Selain itu, kotrak yang efisien
akan memperhitungkan risiko yang dipikul agent sepadan dengan imbal jasa yang
diterimanya.Pada kenyataannya informasi yang simetris itu jarang/sulit terjadi, karena
manajer berada didalam organisasi sehingga manajer mempunyai lebih banyak
informasi, sedangkan principal jarang berinteraksi dengan organisasi sehingga
informasi yang diperoleh terbatas. Dengan demikian, membuka peluang agent
untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
15/52
14
tidak semestinya (disfunctional behaviour), dimana tindakan ini dapat merugikan
principal . Implementasinya dalam kegiatan organisasi dapat disebabkan karena
pihak agent memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan, antara lain adanya
informasi lebih tentang organisasi daripada pihak principal (keunggulan
informasi). Selain itu, adanya discretionary accounting, discretionary budgeting
system, juga dapat membuat agent berperilaku oportunis.
2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan (Policy Implementation Theory)
Secara etimologis, implementasi dapat dimaksudkan sebagai sebuah
aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan
berbagai sarana (alat) tertentu untuk memperoleh hasil yang telah ditetapkan
seblumnya. Terkait dengan kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik
dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan
publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk
mencapai tujuan kebijakan. Anderson (2003) mengemukakan bahwa
implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang
dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara
perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan
mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/ menafsirkan
alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkritatau mikro.
Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Ewalt (2001), menyebutkan
beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: standar dan
sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen
pelaksana, disposisi implementor, kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.
https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
16/52
15
Pendapatan lain disampaikan oleh Grindle (1999), yang menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu:
isi kebijakan; dan lingkungan kebijakan. Sedangkan Mazmanian dan Sabatier
(1983) dalam Ewalt (2001), menyebutkan tiga variabel yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi, yakni: karakteristik masalah; karakteristik kebijakan;
dan lingkungan kebijakan.
2.2.3. Konsep Budgetary Slack
Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa penganggaran dalam tiap rencana
pendapatan dan belanja terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana
untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran
dimulai ketika perumusan rencana atau target perolehan pendapatan dan rencana
belanja dalam satuan moneter. Sehingga dalam sektor publik, mardiasmo (2009)
menyebutkan bahwa anggaran publik merupakan sebuah rencana finansial yang
menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran /
belanja); berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang (pendapatan)
untuk mendanai rencana pengeluaran/belanja tersebut.
Terkait dengan sistem penganggaran yang dipergunakan dalam sektor
publik, Hansen dan Mowen (2006) menyebutkan bahwa sistem penganggaran
partisipatif memiliki tiga potensi masalah, yaitu : (1) penetapan standar yangterlalu tinggi atau terlalu rendah; (2) membuat kelonggaran dalam anggaran
(sering disebut sebagai menutupi anggaran) atau lebih lazim disebut dengan istilah
budgetary slack ; dan (3) adanya partipasi semu ( pseudo-participation).
Berdasarkan potensi masalah tersebut, lebih lanjut disebutkan bahwa beberapa
manajer mungkin cenderung untuk mempersiapkan anggaran terlalu tinggi atau
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
17/52
16
terlalu ketat. Dalam sistem penganggaran partisipatif, juga akan menjadi
kesempatan bagi para manajer untuk membuat kelonggaran dalam anggaran.
Kelonggaran anggaran (budgetary slack ) atau menutup anggaran, muncul ketika
seorang manajer dengan sengaja memperkirakan pendapatan rendah dan atau
menaikan biaya. Pendekatan yang manapun akan meningkatkan kemungkinan
manajer akan mencapai anggaran dan tentunya akan menurunkan risiko yang akan
dihadapi manajer. Sehingga Hansen dan Mowen (2006) mengingatkan manajemen
puncak untuk berhati-hati dalam meninjau anggaran yang diajukan oleh manajer
tingkat bawah dan menyediakan masukan (data dan informasi pendukung) jika
dibutuhkan, dengan tujuan untuk menurunkan kemungkinan adanya kelonggaran
( slack ) dalam anggaran. Dengan sistem penganggaran partisipatif juga akan
membuat memunculkan upaya manajemen puncak menerapkan pengendalian total
atas proses penganggaran sehingga hanya mencari partisipasi palsu dari para
manajer tingkat bawah. Hal itu terjadi atau dilakukan ketika majemen level bawah
tidak mampu terlibat secara aktif memberikan partisipasi dalam penyusunan
penganggaran. Selanjutnya manajemen puncak hanya mendapatkan persetujuan
formal anggaran dari para manajer tingkat bawah, bukan untuk mencari input
sebenarnya. Akibatnya tidak satupun manfaat keperilakuan dari partisipasi dalam
penganggaran itu didapatkan.
2.2.4. Rerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis
2.2.4.1. Rerangka Konseptual
Penganggaran partisipatif selalu dikaitkan dengan adanya asimetri
informasi sehingga memunculkan konflik kepentingan antara agent dengan
principal . Penganggaran partisipatif juga merupakan beberapa hal yang
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
18/52
17
diamanatkan oleh UU No. 6/2014. Dalam regulasi tersebut, sesuai dengan konsep
Agency theory akan menempatkan Kepala Desa merupakan agent dan masyarakat
desa menjadi principal . Dalam struktur pemerintahan Desa, Kepala Desa
merupakan top manager dan perangkat desa merupakan manajer level bawah.
Sedangkan Anggota BPD, sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan
desa menjalankan fungsi lain yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi
penganggaran. Berdasarkan sistem rekrutmen anggota BPD tersebut, hubungan
antara masyarakat desa dengan anggota BPD juga dapat dilihat sebagai sebuah
hubungan antara principal dan agent dalam konteks teori keagenan, dimana
masyarakat desa memilih Anggota BPD secara langsung dan demokratis. dari
berbagai hal yang diatur dalam materi UU No. 6/2014 tersebut, tidak menjadi
jaminan bahwa segala yang diatur akan mampu dilaksanakan oleh implementor.
Masih diperlukan penetapan berbagai regulasi pendukung/turunan sehingga
pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat mengimplementasikan kebijakan
pemerintah tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan sebenarnya. Keberhasilan
implementasi sebuah kebijakan tentunya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor,
sebagaimana disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975); Grindle (1980);
dan Mazmanian dan Sabatier (1983).
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hipotesis tentangdeterminan budgetary slack. Sistem penganggaran partisipatif dinyatakan
berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack (Nugrahani dan Sugiri,
2004; Dewi dan Yasa, 2013; Ajibolade dan Akinniyi, 2013; Anggasta dan
Murtini, 2014; Raudhiah, 2014; dan Gallani, et al., 2015). Sementara itu,
Buckland (1999); Ardanari dan Putra (2014); dan Supanto (2015) menyimpulkan
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
19/52
18
bahwa sistem anggaran partisipatif berpengaruh signifikan negatif terhadap
budgetary slack. Hasil berbeda lainnya dinyatakan Asak (2014) yang
menyimpulkan bahwa sistem partisipasi anggaran tidak berpengaruh pada
budgetary slack .
Asimetri informasi dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap
budgetary slack (Faria dan Silva, 2013; Ardanari dan Putra, 2014; dan Raudhiah,
2014). Sedangkan Anggasta dan Murtini (2014), menyatakan bahwa asimetri
informasi berpengaruh signifikan negatif. Hasil berbeda lainnya dinyatakan oleh
Asak (2014) yang menyimpulkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh
terhadap budgetary slack . Hubungan antara budget emphasis terhadap budgetary
slack dinyatakan berpengaruh signifikan positif (Buckland, 1999; Anggasta dan
Murtini, 2014); Raudhiah, 2014; dan Karsam, 2015). Sementara itu, pengaruh
yang signifikan negatif dinyatakan oleh Ardanari dan Putra (2014). Sedangkan
Asak (2014) menyatakan bahwa budget emphasis tidak berpengaruh terhadap
budgetary slack .
Penelitian Özer dan Yılmaz (2011) menyimpulkan bahwa regulasi cukup
efektif dalam mengendalikan anggaran dan memiliki pengaruh signifikan negatif
pada kecenderungan manajer untuk menciptakan slack anggaran di organisasi
publik. Pengendalian anggaran dan iklim kerja yang etis tersebut mempengaruhi persepsi manajer tersebut. Pemilihan variabel dalam penelitian ini termotivasi dari
penelitian Özer dan Yılmaz (2011) dan Raudhiah (2014). Raudhiah (2014),
menyatakan bahwa dari berbagai determinan budgetary slack yang sering
digunakan dalam banyak penelitian terkait budgetary slack (Lukka, 1988;
Merchant, 1985, Young, 1985; Dunk, 1995; Hopwood, 1972; Otley, 1978; Fisher,
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
20/52
19
2002b; dan Lambert, 2001 dalam Raudhiah, 2014), ada tiga variabel yang
konsisten dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack,
yaitu: sistem anggaran partisipatif, budget emphasis dan asimetri informasi.
Diperkuat lagi oleh penelitian Nugrahani dan Sugiri (2004); Dewi dan Yasa
(2013); Ajibolade dan Akinniyi (2013); Anggasta dan Murtini (2014); Raudhiah
(2014); dan Gallani, et al. (2015.
Pengujian terkait dengan variabel lainnya, asimetri informasi dan budget
emphasis disimpulkan berpengaruh signifikan positif. Sebagaimana penelitian
yang dilakukan oleh Faria dan Silva (2013); Ardanari dan Putra (2014); Raudhiah
(2014); Anggasta dan Murtini (2014); dan Karsam (2015). Sedangkan Özer dan
Yılmaz (2011), menyatakan kesimpulan penelitiannya bahwa efektivitas
pengendalian anggaran melalui regulasi memiliki dampak yang signifikan negatif
pada kecenderungan manajer untuk menciptakan slack anggaran di organisasi
publik. Hasil penelitian terdahulu diatas sesuai dengan pendapat Raudhiah
(2014), bahwa tiga variabel independen (sistem penganggaran partisipatif,
asimetri informasi, budget emphasis) selalu konsisiten mempengaruhi budgetary
slack secara signifikan positif, termasuk juga regulasi sebagai pengendali
angggaran (Özer dan Yılmaz, 2011). Maka peneliti akan menguji kembali
konsistensi pengaruh variabel independen tersebut terhadap budgetary slack , sertamenguji kembali regulasi sebagai variabel independen sekaligus sebagai
pemoderasi. Rerangka konseptual yang diajukan peneliti sebagaimana pada
gambar dibawah ini:
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
21/52
20
2.2.4.2. Pengaruh penganggaran partisipatif terhadap budgetary slack
Salahsatu potensi masalah dalam penganggaran partisipatif adalah
terjadinya slack (Hansen dan Mowen, 2006). Slack dilakukan oleh penyusun
anggaran yang merupakan manajer level bawah yang mendapatkan mandat dari
top manager, dimana hal tersebut merupakan aplikasi dari Agency theory. Sejalan
dengan Agency theory, bahwa adanya pelimpahan kewenangan untuk menyusun
angggaran dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa (penganggaran partisipatif)
akan memunculkan berbagai masalah. Tim yang dilibatkan untuk berpartisipasi
dalam penyusunan anggaran akan menyusun perencanaan penganggaran, baikdalam rangka penentuan target pendapatan maupun rencana alokasi belanja.
Pendapatan yang ditargetkan kecenderungannya lebih rendah dari potensi
sebenarnya yang dimiliki yang dimaksudkan untuk memudahkan manajer
mencapai taget tersebut. Sedangkan dari sisi alokasi belanja, para manajer justru
melebihkan biaya atau jumlah dana tertentu pada tiap-tiap rincian belanja dengan
Penganggaran
Partispatif
Informasi
Asimetri
Budget
emphasis
Perubahan
Regulasi
Budgetary
Slack
Agency Theory, Policy Implementationtheory. Nugrahani dan Sugiri (2004); Dewi danYasa (2013); Ajibolade dan Akinniyi(2013); Anggasta dan Murtini (2014);Raudhiah 2014 ; dan Gallani, et al., 2015 .
Agency Theory, Policy Implementation theory.Faria dan Silva (2013); Ardanari dan Putra
(2014); dan Raudhiah (2014)
Agency Theory, Policy Implementation theory.
Buckland (1999), Anggasta dan Murtini (2014),Raudhiah (2014) dan Karsam (2015)
Agency Theory, Policy Implementation theory. UU No. 6/2014.Özer dan Yılmaz (2011)
Gambar 2.1: Rerangka Konseptual Penelitian
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
22/52
21
maksud untuk keuntungan pribadi pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dengan demikian penyusunan anggaran dengan pendekatan partisipatif
berpengaruh terhadap terbentuknya budgetary slack . Pernyataan diatas didukung
oleh Gallani, et al . (2015), Anggasta dan Murtini (2014), Ajibolade dan Akinniyi
(2013), Buckland (1999), Raudhiah (2014). Tetapi hasil berbeda dinyatakan oleh
Asak (2014), Ardanari dan Putra (2014) yang menyimpulkan bahwa anggaran
partisipatif berpengaruh negatif terhadap budgetary slack. Hasil penelitian diatas
menunjukan ketidakkonsistenan antara penelitian yang satu dengan yang lain,
maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut :
H1 : Penganggaran Partipasipatif berpengaruh positif terhadap budgetary slack
2.2.4.3. Pengaruh asimetri informasi terhadap budgetary slack
Tingginya asimetri informasi akan memberikan kesempatan bagi
karyawan untuk melakukan slack tanpa terdeteksi oleh manajer. Dalam situasi ini,
manajer kesulitan mendeteksi adanya slack dalam penganggaran. Faria dan Silva
(2013) menyatakan bahwa konsekuensi langsung dari asimetri informasi adalah
bahwa dalam transaksi tertentu, pihak yang memiliki informasi lebih banyak
akan memiliki manfaat yang lebih besar dari yang lain. Jadi asimetri informasi
sebagian besar terjadi ketika ada perbedaan dalam tingkat informasi antara dua
atau lebih subyek kontrak. Dalam hubungan antara Kepala Desa, Perangkat Desa,dan Anggota BPD misalnya, terjadi informasi yang asimetri ketika beberapa
informasi yang tersedia untuk Perangkat Desa tetapi tidak untuk Kepala Desa
maupun Anggota BPD. Hal ini terjadi karena perangkat desa bermaksud untuk
menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan diri bahkan ketika itu berarti
menyebabkan kerugian kepada organisasi (Desa). Dalam konteks ini, teori
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
23/52
22
keagenan adalah sangat terkait dengan itu karena itu memprediksi konflik
kepentingan antara principal dan agen, yang sebagian besar dipromosikan oleh
adanya asimetri informasi antara mereka. Pernyataan diatas didukung oleh
Nugrahani dan Sugiri (2004), Dewi dan Yasa (2013), Faria dan Silva (2013),
Ardanari dan Putra (2014) dan Supanto (2015) yang menyatakan bahwa Asimetri
informasi berpengaruh secara positif terhadap budgetary slack. Kesimpulan
penelitian Nugrahani dan Sugiri (2004), Dewi dan Yasa (2013), Faria dan Silva
(2013), Ardanari dan Putra (2014) dan Supanto (2015) tersebut mengarah pada
hipotesis kedua, yaitu:
H2: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap budgetary slack
2.2.4.4. Pengaruh budget emphasis terhadap budgetary slack
Hopwood (1972) dalam Raudhiah (2014) menyatakan bahwa penekanan
pada memenuhi target anggaran sebagai kriteria untuk evaluasi kinerja bawahan
(tinggi anggaran penekanan) dapat dikaitkan dengan tekanan yang tinggi pada
pekerjaan. Dalam situasi penekanan anggaran yang tinggi, karyawan akan
menemukan cara untuk melindungi diri dari risiko tidak tercapainya target
anggaran (Lukka,1988 dalam Raudhiah, 2014). Maka membentuk slack anggaran
adalah salah satu solusi untuk situasi ini. Onsi (1973) dalam Raudhiah (2014)
menyimpulkan bahwa terjadi hubungan positif antara kebutuhan karyawan untukmembuat slack dan emphasis pada anggaran. Camman (1976) dalam Raudhiah
(2014) menyebutkan hasilnya juga konsisten dengan Onsi (1973) menunjukkan
bahwa ketika manajer menggunakan budget emphasis, akan mendapat tanggapan
defensif dari karyawan mereka.
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
24/52
23
Berdasarkan hal diatas, Sujana (2010) dalam Anggasta dan Murtini
(2014) juga menyatakan bahwa ketika anggaran menjadi satu-satunya tolok ukur
penilaian kinerja karyawan/bawahan dalam sebuah instansi, maka
karyawan/bawahan akan cenderung melakukan berbagai hal dalam meningkatkan
kinerjanya agar terlihat baik dan terus mendapat kepercayaan. Penekanan
anggaran ini akan menjadi tekanan bagi bawahan untuk memberikan yang terbaik
dengan mencari peluang-peluang tertentu yang menguntungkan. Peluang inilah
yang akan menyebabkan suatu slack khususnya dalam kegiatan penganggaran.
Hal tersebut mengarah ke hipotesis ketiga:
H3: Budget emphasis berpengaruh positif terhadap budgetary slack
2.2.4.5. Perubahan regulasi memoderasi hubungan penganggaran
partisipatif dengan budgetary slack .
Menurut Merchant (1985) dalam Özer & Yılmaz (2011), kecenderungan
manajer untuk menciptakan slack anggaran dipengaruhi dari pembentukan dan
penerapan metode sistem anggaran. Metode dan sistem anggaran sektor publik
tentunya dituangkan dalam berbagai regulasi (UU, PP, Permen, dll.) Dalam
perkembangannya, pengelolaan keuangan desa-pun mengalami perubahan secara
mendasar terhadap berbagai regulasi yang mengaturnya termasuk tentang
pengelolaan keuangan. UU No. 6/2014 merupakan pembaruan dari UU No.5/1974. Demikian juga Permendagri No. 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (turunan dari UU No. 6/2014) merupakan penggantian dari
regulasi sebelumnya (Permendagri No. 37/2007). Dalam UU No. 6/2014
disebutkan bahwa dalam perencanaan penganggaran desa menganut prinsip
partisipatif, artinya melibatkan berbagai pihak termasuk pihak yang akan
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
25/52
24
melaksanakan kegiatan yang anggarannya direncanakan tersebut. Artinya isi UU
No. 6/2014 selain mengatur bagaimana proses perencanaan dilakukan juga
mengatur pemerintahan desa itu sendiri sebagai organisasi induk yang
merupakan lingkungan dari implementasi kebijakan itu sendiri.
Dalam teori implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn (1975);
Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Ewalt (2001), Grindle (1999)
menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa perubahan regulasi desa
melalui UU No. 6/2014 tersebut mampu memoderasi hubungan antara sistem
anggaran partisipasi dengan budgetary slack dan hal tersebut mengarah ke
hipotesis keempat, yaitu:
H4: Perubahan regulasi memperlemah hubungan sistem anggaran partisipatif
dengan budgetary slack
2.2.4.6. Perubahan regulasi memoderasi hubungan asimetri informasi
dengan budgetary slack .
Berdasarkan pendapat Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan
bahwa agent dan principal harus memiliki informasi dalam jumlah dan kualitas
yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi (kesenjangan
informasi) yang dapat digunakan untuk keuntungan secara sepihak; dan risiko
yang dipikul agen sepadan dengan imbal jasa yang diterimanya. Namun dalam
teori keagenan, asimetri informasi tersebut sangat berpeluang untuk terjadi.
Demikian pula ketika dikaitkan dengan bentuk struktur organisasi pemerintahan
desa yang diatur dalam UU No. 6/2014, dimana setiap Perangkat Desa memiliki
tugas dan fungsi yang jelas terkait bidang teknisnya masing-masing. Garis
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
26/52
25
kooordinasi serta interpretasi masing-masing individu yang terlibat dalam jabatan
tersebut dalam implementasinya tentu akan mempengaruhi bagaimana sebuah
informasi akan dimiliki (secara kuantitas dan kualitas) akan berbeda. Dari materi
UU No. 6/2014, amanat yang mampu dimaknai oleh peneliti adalah adanya
desain organisasi melalui Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah
Desa (Permendari No. 84/2015) yang bertujuan mengeliminir terjadinya
informasi yang asimetri. Pengaturan SOTK tersebut merupakan bentuk
pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh pengelola keuangan di desa.
Kesimpulan penelitian Yücel dan Günlük (2007) dan Callahan dan
Waymire (2007) dalam Özer & Yılmaz (2011) menyatakan bahwa dalam
pengendalian anggaran yang ketat melalui regulasi, akan memberikan dampak
negatif bagi kinerja dan kontrol anggaran yang ketat tidak efektif pada kinerja;
Namun Özer & Yılmaz (2011), menyatakan bahwa optimalisasi pengendalian
anggaran yang ketat melalui regulasi akan lebih menguntungkan. Karena
memberikan informasi lebih lanjut kepada manajer dan informasi yang ada akan
meningkatkan kemampuan manajer untuk mendeteksi slack . Sejalan dengan
penelitian Özer & Yılmaz (2011) tersebut, Van Meter dan Van Horn (1975)
dalam Ewalt (2001) menyebutkan bahwa hubungan antar organisasi
mempengaruhi kinerja implementasi. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalamEwalt (2001) juga menyebutkan bahwa salahsatu variabel yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi adalah karakteristik kebijakan/undang-undang itu
sendiri. Artinya ketika regulasi sudah melakukan redesign terhadap sistem dan
bentuk hubungan dalam organisasi pelaksana implementasi kebijakan maka
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
27/52
26
informasi yang asimetri dapat dikurangi. Hal tersebut mengarah ke hipotesis
kelima yaitu:
H5: Perubahan regulasi memperlemah hubungan asimetri informasi denganbudgetary slack
2.2.4.7. Perubahan regulasi memoderasi hubungan budget emphasis dengan
budgetary slack .
Onsi (1973) dalam Özer & Yılmaz (2011) menyatakan bahwa budgetary
slack timbul dari budget emphasis dan memanfaatkan tingkat mencapai nilai
dianggarkan sebagai prinsip utama untuk penilaian kinerja. Özer & Yılmaz
(2011) menegaskan bahwa optimalisasi pengendalian anggaran melalui regulasi
akan lebih menguntungkan, karena memberikan informasi lebih banyak pada
manajer yang akan meningkatkan kemampuan manajer untuk mendeteksi slack .
Dalam teori implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn (1975) dalam
Ewalt (2001) menyebutkan bahwa keberhasilannya dipengaruhi oleh standar dan
sasaran kebijakan; sumberdaya; karakteristik agen pelaksana; disposisi
implementor; dan kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Pendapat lain
dinyatakan oleh Grindle (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental,
yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983)
dalam Ewalt (2001) juga menyebutkan ada tiga kelompok variabel yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: karakteristik dari masalah;
karakteristik kebijakan/undang-undang; dan variabel lingkungan.
Berdasarkan materi batang tubuh dan penjelasan dari UU No. 6/2014,
disebutkan berbagai aturan, batasan serta mekanisme yang jelas terkait dengan
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
28/52
27
pengelolaan keuangan desa khususnya sebagaimana yang diatur dalam
Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan
demikian, regulasi tersebut dapat mempengaruhi tingkat dan jenis tekanan dalam
proses penganggaran desa. Pengaturan tersebut terkait dengan jadual, format,
pihak yang terlibat, dan bagaimana alur serta proses dari perencanaan dan
penganggaran itu dilakukan. Maka para pengelolaan keuangan desa akan
dilaksanakan dengan tekanan yang lebih kecil. Dengan demikian, maka hal
tersebut mengarah ke hipotesis keenam, yaitu:
H6: Perubahan regulasi memperlemah hubungan budget emphasis dengan
budgetary slack
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
29/52
28
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori atau eksplanatif yang
bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.
Penelitian Eksplanatori menurut Nachmias dan Nachmias (1987) adalah penelitian
yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau
bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.
Sedangkan menurut Leedy dan Ormrod (2005), penelitian eksplanatori ini
bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.
Pemilihan jenis penelitian ini, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana
korelasi antara variabel-variabel dalam penelitian ini baik pola, arah, sifat, bentuk,
maupun kekuatan hubungannya. Dari dua tipe utama penelitian eksplanasi, tipe
yang digunakan adalah penelitian kausal unuk menjelaskan sebab-akibat. Baik
dalam penelitian koresional maupun kausal, perhatian utama peneliti adalah
menentukan arah, besar atau kekuatan hubungan, dan bentuk-bentuk hubungan-
hubungan yang di observasi. Jadi, penelitian korelasional dan kausal ini meliputi
obeservasi nilai-nilai dari variabel-variabel dan menentukan apakah terdapat
hubungan di antara mereka.
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian cross sectional , karena merupakan
penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang relatif pendek
dan tempat tertentu (Sugiyono, 2014:6). Penelitian ini dilaksanakan pada tahun
2016 dengan obyek penelitiannya adalah desa-desa di Kabupaten Sumbawa.
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
30/52
29
Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pada fenomena yang diamati peneliti,
bahwa desa-desa di Kabupaten Sumbawa terindikasi terdapat budgetary slack
dalam proses penyusunan APBDesa-nya. Hal tersebut menjadi menarik bagi
peneliti, karena disatu sisi pemerintah telah menyiapkan regulasi teknis terkait
pengelolaan keuangan desa. sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga
telah menindaklanjuti implementasi UU No. 6/2014 dengan menetapkan berbagai
regulasi turunan sebagai amanat UU No. 6/2014.
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan
desa di Kabupaten Sumbawa yang berjumlah 6 orang x 157 desa. Teknik
sampling yang digunakan peneliti adalah proportionate stratified random
sampling . Teknik ini menjadi pilihan peneliti karena tugas dan fungsi aparatur
Pemerintahan Desa berbeda dan memiliki karakteristik masing-masing
(Permendagri No. 84/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa). Demikian pula keterlibatan anggota BPD, sebagaimana diatur dalam PP
No. 43/2014 jo. PP 47/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 6/2014,
disebutkan bahwa ada tiga tugas yang dimiliki dan fungsi yang dijalankan, yaitu:
fungsi controlling , legislation dan budgeting . Penentuan sampel dengan
menggunakan proportionate stratified random sampling dimaksudkan oleh peneliti untuk menjamin keterwakilan setiap kelompok/strata dalam penelitian ini
proporsional.
Dengan merujuk pada Sugiyono (2014) dalam menentukan ukuran sampel,
dengan jumlah populasi 942 orang, dengan tingkat taraf keyakinan 10%, maka
jumlah koefisien sampelnya adalah 211. Karena populasi berstrata, maka
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
31/52
30
sampelnya juga berstrata. Maka tiap sampel untuk tiap jabatan akan proporsional
sesuai dengan populasinya. Merujuk pada teori Isaac dan Michael (Sugiyono,
2014:124), dengan menggunakan Tabel Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi
Tertentu. Dengan taraf kesalahan 10%, maka jumlah perhitungan sampel
penelitian ini sebagai berikut :
Kepala Desa = 157/942 x 211 = 35.17 = 36Sekretaris Desa = 157/942 x 211 = 35.17 = 36Kepala Seksi = 471/942 x 211 = 105.5 = 106Ketua BPD = 157/942 x 211 = 35.17 = 36Jumlah = 214
3.4. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel
3.4.1. Definisi Konseptual Variabel
1. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan
atau mempengaruhi variabel yang lain. Sugiyono (2014: 59) menyebutkan
bahwa variabel independen disebut pula variabel yang diduga sebagai sebab
( presumed cause variable). Variabel independen juga dapat disebut sebagai
variabel yang mendahului (antecedent variable). Variabel independen dalam
penelitian ini adalah sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan
budget emphasis.
2. Variabel Dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau
dipengaruhi oleh variabel independen. Sugiyono (2014: 59) menyebutkan bahwa variabel dependen disebut juga variabel yang diduga sebagai akibat
( presumed effect variable). Variabel dependen juga dapat disebut sebagai
variabel konsekuensi (consequent variable). Variabel dependen dalam
penelitian ini adalah budgetary slack .
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
32/52
31
3. Variabel Moderasi adalah variabel yang bersifat memperkuat atau
memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
(Solimun, 2016). Salah satu cir i yang penting adalah bahwa variabel ini tidak
dipengaruhi variabel penjelas. Variabel ini bisa bersifat moderasi murni ( pure
moderation) atau moderasi semu (quasi moderation). Variabel moderasi
dalam penelitian ini adalah perubahan regulasi.
3.4.2. Definisi Konseptual Variabel
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: sistem
pengangggaran partisipatif, asimetri informasi dan budget emphasis. Variabel
dependen yang digunakan adalah budgetary slack dan variabel moderasinya
adalah perubahan regulasi.
1. Sistem penganggaran partisipatif menurut Mulyadi (2001:513) adalah suatu
pendekatan dalam sistem penyusunan anggaran, yang menunjukkan adanya
partisipasi manajer level bawah, termasuk dalam memutuskan secara bersama
dengan tim anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan
ditempuh atau dilaksanakan oleh manager level bawah tersebut dalam
pencapaian tujuan dan sasaran anggaran. Variabel ini diukur dengan
instrument yang dikembangkan oleh Milani (1975) kemudian dimodifikasi
dari model penelitian Anggasta dan Murtini (2014) dan Asak (2014).Partisipasi dalam penganggaran diukur dengan 6 indikator yaitu: (1)
Konstribusi dan partisipasi TAPDesa dalam penyusunan RAPBDesa, (2)
Kontribusi dan keterlibatan Kepala Desa dalam penyusunan RAPBDesa, (3)
Kontribusi dan keterlibatan pihak lain dalam penyusunan RAPBDesa, (4)
Konstribusi dan partisipasi TAPDesa dalam finalisasi RAPBDesa, (5)
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
33/52
32
Kontribusi dan keterlibatan Kepala Desa dalam finalisasi RAPBDesa, (6)
Kontribusi dan keterlibatan pihak lain dalam penetapan RAPBDesa. Variabel
ini diukur dengan skala likert 5 poin, menggunakan data interval dengan skor:
Tidak Pernah (TP) dengan skor 1; Jarang (J) dengan skor 2; Pernah (P) dengan
skor 3; Sering (S) dengan skor 4; Sangat Sering/Selalu (SSS) dengan skor 5.
2. Asimetri infomasi menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu keadaan
dimana manajer (agent ) memiliki akses informasi atas prospek organisasi yang
tidak dimiliki oleh pemilik ( principal ) atau suatu kondisi dimana principal dan
agent memiliki data atau informasi yang berbeda kuantitas dan kualitasnya
terkait dengan organisasi atau lembaga mereka. Variabel ini diukur dengan
instrument yang dikembangkan oleh Anggasta dan Murtini (2014) dan Asak
(2014) kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti. Asimetri informasi
diukur dengan 6 indikator yaitu: (1) Kecukupan informasi, (2) Kesesuaian
informasi, (3) Kualitas informasi, (4) Kuantitas informasi, (5) Pemahaman
informasi, dan (6) Perubahan Informasi. Pengukurannya menggunakan skala
likert 5 poin, menggunakan data interval dengan skor: Sangat Rendah (SR)
dengan skor 1; Rendah (R) dengan skor 2; Sedang (S) dengan skor 3; Tinggi
(T) dengan skor 4; Sangat Tinggi (ST) dengan skor 5.
3.
Budget emphasis adalah desakan dari atasan pada bawahan untukmelaksanakan perencanaan anggaran, dimana hal tersebut dianggap sebagai
tolok ukur kinerja dan alat pengendalian (Hansen & Mowen, 2006). Variabel
ini diukur dengan instrument yang dikembangkan oleh Anggasta dan Murtini
(2014) dan Asak (2014) kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti.
Budget emphasis diukur dengan 6 indikator yaitu: (1) Jumlah insentif
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
34/52
33
TAPDesa, (2) Batasan waktu dalam penyusunan APBDesa, (3) Sangsi
terhadap TAPDesa, (4) Pemahaman terhadap ketentuan tujuan item
penganggaran dalam APBDesa, (5) Teknik dan mekanisme penyusunan
APBDesa, dan (6) Proses komunikasi dan konsultasi penyusunan APBDesa.
Pengukurannya menggunakan skala likert 5 poin, menggunakan data interval
dengan skor: Sangat Rendah (SR) dengan skor 1; Rendah (R) dengan skor 2;
Sedang (S) dengan skor 3; Tinggi (T) dengan skor 4; Sangat Tinggi (ST)
dengan skor 5.
4. Budgetary slack adalah perbedaan estimasi dari anggaran yang disusun dengan
estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan. Estimasi
tersebut terkait dengan penentuan target pendapatan dan alokasi belanja
(Mardiasmo, 2006). Variabel ini diukur dengan instrument yang
dikembangkan oleh Anggasta dan Murtini (2014) dan Asak (2014) kemudian
dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti. Budgetary Slack diukur dengan 3
indikator yaitu: (1) Standar dalam penyusunan rencana anggaran, (2) Jumlah
target pendapatan yang dibuat lebih rendah dari seharusnya, (3) Jumlah alokasi
belanja dibuat lebih tinggi dari yang seharusnya. Variabel ini diukur dengan
skala likert 5 poin, menggunakan data interval dengan skor: Tidak Pernah (TP)
dengan skor 1; Jarang (J) dengan skor 2; Pernah (P) dengan skor 3; Sering (S)dengan skor 4; Sangat Sering/Selalu (SSS) dengan skor 5.
5. Perubahan regulasi merupakan perubahan/penggantian dari sebuah regulasi
dengan regulasi yang baru terkait dengan obyek yang sama. Perubahan
ditujukan untuk memperbarui dan mempertegas tujuan pemerintah terkait
dengan kebijakan yang ditetapkan. Variabel ini diukur dengan instrument
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
35/52
34
berdasarkan materi UU No. 6/2014 beserta regulasi turunannya kemudian
dimodifikasi sesuai maksud penelitian ini. Perubahan Regulasi diukur dengan
8 indikator yaitu: (1) Perubahan mengenai partisipasi TAPDesa dalam
penyusunan dan penetapan RAPBDesa, (2) Perubahan mekanisme dan proses
penyusunan dan penetapan RAPBDesa, (3) Perubahan jumlah insentif
TAPDesa, (4) Perubahan sangsi TAPDesa, (5) Perubahan tentang syarat,
teknik dan mekanisme penyusunan RAPBDesa, (6) Perubahan tentang standar
dalam penyusunan RAPBDesa, (7) Perubahan penentuan jumlah target
pendapatan yang dibuat lebih rendah dari seharusnya, (8) Perubahan
penentuan Jumlah alokasi belanja dibuat lebih tinggi dari yang seharusnya.
Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin, menggunakan data interval
dengan skor: Tidak Ada (TA) dengan skor 1; Ada Sedikit (AS) dengan skor 2;
Cukup (C) dengan skor 3; Banyak (B) dengan skor 4; Sangat Banyak (SB)
dengan skor 5.
Berdasarkan uraian diatas, secara ringkas mengenai definisi konseptual dan
operasional variabel dapat dilihat pada Lampiran III.
3.5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan penggunaan kuesioner(angket). Teknik ini menurut Sugiyono (2014: 398) merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu, peneliti
juga melakukan studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data yang
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
36/52
35
bersumber dari penalaahan kepustakaan, laporan-laporan serta refrensi lainnya
yang relevan dengan penelitian ini.
3.6. Prosedur Analisis Data
Sebelum dilakukan uji asumsi, langkah pendahuluannya adalah
melakukan pengujian terhadap instrumen dilakukan sebagai syarat agar teknik
analisis data dapat berjalan dengan baik dan semestinya, yaitu:
1) Uji Validitas, digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu alat ukur,
dalam hal ini kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau
pernyataan dalam kuesioner tersebut mengungkapkan sesuatu yang akan
diukur oleh kuesioner tersebut (Sugiyono, 2014: 229). Uji validitas dilakukan
dengan menghitung korelasi antar skor total. Jika koefisien korelasinya positif
dan >0,3 maka indikator yang bersangkutan dianggap valid (validitas
kriteria).
2) Uji Reliabilitas, akan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat
diandalkan atau dipercaya untuk mengukur suatu objek yang akan diukur, dan
untuk melihat konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama
(Sugiyono, 2014:229). Item pertanyaan dinyatakan reliabel jika nilai
Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. Semakin besar nilai α
(alpha), maka semakin besar pula reliabilitasnya.
3.6.1. Uji asumsi klasik
Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi pada analisis
regresi. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji
kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian supaya hasilnya
BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator (Ghozali, 2006). Uji pada penelitian
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
37/52
36
ini hanya uji normalitas dan heterokedastisitas. Uji multikolinearitas tidak
dilakukan pada model regresi yang akan digunakan karena menggunakan
Moderated Regression Analysis (MRA) yang akan selalu menimbulkan masalah
multikolinearitas (Liana, 2009). Demikian juga dengan uji autokorelasi tidak
dilakukan pada model ini karena data pada penelitian ini berupa data cross
section seperti kuesioner. Pada penelitian ini pengujian asumsi klasik dilakukan
untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak
terdapat heterokedastisitas dan nilai residual data yang dihasilkan berdistribusi
normal. Tahapan yang dilakukan dalam uji asumsi klasik, yaitu :
1) Uji Normalitas, yaitu suatu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal (Gozali, 2013). Residual model regresi yang baik adalah memiliki
distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Umumnya regresi
dengan residual yang berdistribusi normal diperoleh dari variabel terikat dan
variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Jika
tidak normal, maka prediksi yang dilakukan dengan data tersebut akan tidak
baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Pengujian
normalitas distribusi data dilakukan dengan menggunakan statistik
Kolmogrov – Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika koefisienAsymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari Alfa = 0,05.
2) Uji Heteroskedastisitas, Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Model regresi yang memenuhi
persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
38/52
37
pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini, metode statistik
yang digunakan untuk menentukan model terbebas dari dari masalah
heterokedastisitas yaitu uji Glejser . Uji Glejser dilakukan dengan
meregresikan variabel bebas terhadap nilai residual mutlaknya dengan
probabilitas signifikansinya 5%. Suatu model regresi dikatakan tidak
mengandung adanya heterokedastisitas jika tidak ada satupun variabel
independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen.
3.6.2. Analisis regresi moderasi (moderated regression analysis )
Salah satu metode untuk menganalisis variabel moderasi adalah regresi
moderasi. Menurut Solimun (2016), analisis regresi moderasi merupakan analisis
regresi yang melibatkan variabel moderasi dalam membangun model
hubungannya. Variabel moderasi berperanan sebagai variabel yang dapat
memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen. Apabila variabel moderasi tidak ada dalam model hubungan
yang dibentuk maka disebut sebagai analisis regresi saja, sehingga tanpa adanya
variabel moderasi, analisis hubungan antara variabel prediktor dengan variabel
tergantung masih tetap dapat dilakukan. Dalam analisis regresi moderasi, semua
asumsi analisis regresi berlaku, artinya asumsi-asumsi dalam analisis regresi
moderasi sama dengan asumsi-asumsi dalam analisis regresi. Sejalan dengan haltersebut, Gujarati (1995) dalam Nugrahani dan Sugiri (2004) juga menyatakan
bahwa analisis regresi digunakan untuk melihat ketergantungan variabel
dependen dengan satu atau lebih variabel dependen, dengan tujuan untuk
mengestimasi nilai rata-rata variabel berdasarkan nilai variabel independen yang
diketahui.
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
39/52
38
Variabel Moderasi dapat diketahui dari pengaruh interaksi dua arah antara
variabel prediktor dengan variabel moderasi dalam memprediksi variabel
tergantung. Berdasarkan pendapat Solimun (2016), maka dalam penelitian ini
dinyatakan bahwa Sistem penganggaran partisipatif (X1), Asimetri Informasi
(X2), Budget Emphasis (X3) sebagai variabel independen, dan Perubahan regulasi
(X4) sebagai variabel moderasi (X4=M) dengan Budgetary slack sebagai variabel
dependen (Y) maka dalam model regresinya, variabel X1, X2, X3 dan X4=M
disebut pengaruh utama dan dalam model regresi moderasi, pengaruh utama akan
ditambahkan pengaruh interaksi antara X1, X2, X3 dan X4=M (X1.X2.X3.X4=
X123.M). Pengaruh interaksi inilah yang membedakan apakah variabel X4=M
sebagai variabel moderasi atau bukan. Model persamaan hubungan dalam analisis
regresi moderasi adalah sebagai berikut :
Ȳ= β 0 + β 1 X 1,2,3 + β 2 M 1,2,3 + β 3 X 1,2,3.M 1,2,3
Dalam bentuk gambar, hubungan tersebut sebagai berikut:
Gambar 3.1: Model Analisis Variabel Moderasi (diadopsi dari Solimun, 2016)Sebagaimana dalam gambar tersebut, apabila jalur c signifikan, maka
dapat dikatakan bahwa variabel X4=M memoderasi pengaruh antara X1, X2, X3
terhadap Y. Solimun (2016) menyatakan bahwa dalam memilih variabel moderasi
dalam suatu model hubungan harus didasarkan pada hasil pemikiran dan
pertimbangan teoretis atau rasional, apakah suatu variabel memungkinkan untuk
Variabel Interaksi
(X1.M1), (X2.M2), (X3.M3)
Variabel Independen
(X1, X2, X3)
Variabel Moderasi (X4=M)Variabel
Dependen (Y)
c
a
b
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
40/52
39
dijadikan variabel moderasi atau tidak. Manfaat pemberian variabel moderasi
dalam suatu hubungan adalah dapat menspesifikasi untuk siapa dan pada kondisi
apa model hubungan tersebut dapat diberlakukan. Selain itu, manfaat pemberian
variabel moderasi adalah untuk menjelaskan pengaruh diferensial dari variabel
prediktor. Variabel moderasi tidak berkorelasi dengan variabel prediktor tetapi
variabel moderasi berinteraksi dengan variabel prediktor. Solimun (2016)
mengklasifikasikan variabel moderasi dapat menjadi 4 jenis yaitu: pure moderasi
(moderasi murni), quasi moderasi (moderasi semu), homologiser moderasi
(moderasi potensial) dan Predictor moderasi (moderasi sebagai predictor). Dalam
penelitian ini, jenis pemoderasi yang digunakan sebagai hipotesis adalah variabel
moderasi semu (quasi moderarator ). Quasi moderasi adalah jenis variabel
moderasi yang dapat diidentifikasi melalui koefisien β 2 dan β 3 dalam persamaan
diatas yaitu jika koefisien β 2 dinyatakan signifikan dan koefisien β 3 signifikan
secara statistika. Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan
antara variabel independen dan variabel dependen di mana variabel moderasi
semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel
independen. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini
diasumsikan linear dan diuji dengan tingkat signifikansi 5%.
3.6.3. Uji Kelayakan Model Uji kelayakan model (model fit) dilakukan dengan uji F (F test ). Uji ini
dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu sistem penganggaran
partisipatif, asimetri informasi dan budget emphasis mempengaruhi budgetary
slack sebagai variabel terikat. Apabila hasil dari uji F adalah signifikan (P value
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
41/52
40
≤0,05) maka hubungan antar variabel bebas adalah signifikan mempengaruhi
variabel terikat dan model regresi yang digunakan dianggap layak uji.
3.6.4. Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R 2) mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah
diantara nol dan satu. Nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas,
namun apabila nilai R 2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variabel independen.
4.6.5. Uji Statistik t (Uji Parsial)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh
masing-masing variabel bebas secara individual pada variabel terikat. Untuk
menguji hipotesis yang diajukan apakah diterima atau ditolak dengan cara
membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%).
Apabila signifikansinya dibawah atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima.
Untuk uji interaksi apabila koefisien variabel interaksi dibawah atau sama
dengan 0,05 (5%) maka hipotesis diterima.
Pengidentifikasian koefisien regresi menandakan adanya hubungan antara
variabel bebas yaitu sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan
budget emphasis dan variabel terikat yaitu budgetary slack . Hubungan variabel
bebas dan variabel terikat searah apabila koefisien regresi bertanda positif, namun
jika terdapat hubungan berlawanan antara variabel bebas dan variabel terikat
maka akan ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bertanda negatif. Pada
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
42/52
41
pengujian interaksi, apabila koefisien regresi sistem penganggaran partisipatif,
asimetri informasi dan budget emphasis tidak signifikan, namun variabel
moderasi signifikan, ini berarti bahwa variabel moderasi yang dalam hal ini
adalah perubahan regulasi merupakan variabel pure moderator . Namun jika
hasil menunjukkan bahwa variabel bebas serta variabel moderasi sama-sama
signifikan yang berarti bahwa variabel sistem penganggaran partisipatif, asimetri
informasi dan budget emphasis dapat digunakan sebagai variabel independen
sekaligus sebagai variabel moderasi.
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
43/52
42
DAFTAR PUSTAKA
Ajibolade, Solabomi Omobola dan Akinniyi, Opeyemi Kehinde. 2013. Theinfluence of organisational culture and budgetary participation on
propensity to create budgetary slack in public sector organisations. British Journal of Arts and Social Sciences. ISSN: 2046-9578, Vol.13 No. I (2013)
http://www.bjournal.co.uk/BJASS.aspxAnwar, Misbahul dan Jatmiko, Bambang. 2013. Kontribusi dan peran pengelolaan
keuangan desa untuk mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja desayang transparan dan akuntabel (Survey pada perangkat desa di Kecamatan
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Penelitian tidak dipublikasikan.Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
Anggasta, Elisa Giovani dan Murtini, Henny. 2014. Determinan SenjanganAnggaran dengan Asimetri Informasi sebagai Pemoderasi (Studi padaSKPD Kota Semarang). AAJ 3 (4) (2014) Accounting Analysis Journal
513. ISSN 2252-6765. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa. Ardanari, I GAA Surya Cinitya dan Putra, I Nyoman Wijana Asmara. 2014.
Pengaruh partisipasi penganggaran, asimetri informasi, self esteem & budget emphasis pada budgetary slack. E-Jurnal Akuntansi UniversitasUdayana 7.3 (2014): 700-715. ISSN: 2302-8556
Asak, Putu Rani Adnyani. 2014. Tesis: Kemampuan asimetri informasi,ketidakpastian lingkungan, budget emphasis, dan kapasitas individusebagai pemoderasi terhadap Partispasi Anggaran pada Budgetary Slack(Studi pada SKPD Kabupaten Badung). Denpasar: FE. UniversitasUdayana.
Anderson, J. E. 2003. Public policymaking: An introduction. Boston: HoughtonMifflin Company, eBook Chapter 1. pp.1-34.
Buckland, Christin S. 1999. Thesis: The Effects of Budget Emphasis, BudgetaryParticipation, Trust and Organisational Commitment on Job RelatedTension and Propensity to Create Slack: Empirical Evidence from
Norway. Faculty of Business-Edith Cowan University. Norway.Dewi, Niluh Putu Sandrya dan Yasa, Gerianta Wirawan. 2013. Tesis: Analisis
Pengaruh Angaran Partisipatif pada Budgetary Slack dengan AsimetriInformasi, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan KapasitasIndividu sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus Pada SKPD diKabupaten Badung, Bali). Denpasar: FE. Universitas Udayana.
Eisenhardt , Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment. The Academy of Management Review, Vol. 14, No 1 (Januari 1989), hlm. 57-74.Ewalt, Jo Ann G. 2001. Theories of Governance and New Public Management:
Links to Understanding Welfare Policy Implementation. Presentation atthe Annual conference of the American Society for Public Administration.
Newark, NJ. March 12, 2001. Faria, Juliano Almeida de & Silva, Sônia Maria Gomes da. 2013. The effects of
information asymmetry on budget slack : An experimental research. Academic Journals, Vo. 7(13). pp.1086-1086-1099, 7 April 2013. African
Journal og Business Management.
http://www.bjournal.co.uk/BJASS.aspxhttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aahttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aahttp://www.bjournal.co.uk/BJASS.aspx
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
44/52
43
Gallani, Susanna. Marinich, Eric J. Krishnan, Ranjani and Shields, Michael D.2015. Budgeting, Psychological contracts, and Budgetary Slack . HarvardBusiness School: Working Paper 16-017.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Multivariate dengan program SPSS. Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Grindle, Merilee S. 1999. In Quest of the Political: The Political Economy of Development Policy Making . Working Paper No. 17, June 1999. Center forInternational Development at Harvard University
Hansen, Don. R dan Mowen, Maryanne M. 2006. Akuntansi Manajemen. EdisiKetujuh. Jakarta: Salemba Empat.
https://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_ UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasi diakses tanggal 8 Maret 2016, pukul 8.29 PM.
Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior,agency cost, and ownership structure. Journal of Financial Economics,
Vol. 76, pp. 305-360 Kurnia, Dadang. 2015. Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
BPKP: Materi Sosialisasi Pelaksanaan UU No. 6/2014 di Jakarta, 28 April2015.
Karsam. 2015. Effect of Budget Emphasis and Motivation on the Relationship between Participative Budgeting and Budgetary Slack and the Impact onthe Managerial Performance (A Study on Yayasan Pendidikan DanKoperasi in the Banten Province). Research Journal of Finance and
Accounting. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6,
No.1, 2015. www.iiste.org. Liana, Lie. 2009. Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh
variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen danvariabel dependen. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XIV,
No.2, Juli 2009 : 90-97 ISSN : 0854-9524. Leedy, Paul. D. dan Ormrod, Jeanne. E. 2005. Practical Research: Planning and
Design Research Edisi 8. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. Page 145-187.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Edisi Empat. Jogjakarta: Andi.Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.Milani, Kenneth W. 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting on
Industrial Supervisor Perfomance and Attitudes: A Field Study. The
Accounting Review 50. April. Pp.104-123. Nugrahani, Tri Siwi dan Sugiri, Slamet. 2004. Pengaruh Reputasi, Etika, dan SelfEsteem Pada Budgeting Slack. SNA VII Denpasar-Bali, 2-3 Desember2004.
Nachmias, David dan Nachmias, Chava. 1987. Research Methods in the SocialSciences, Third Edition, New York: St. Martin’s Press, page. 10-15
Özer, Gökhan dan Yılmaz, Emine. 2011. Effects of Procedural Justice Perception,Budgetary Control Effectiveness and Ethical Work Climate on Propensityto Create a Budgetary Slack. Business and Economics Research Journal.Volume 2 Number 4-2011. pp. 1-18. ISSN: 1309-2448. www.berjournal.com
Republik Indonesia. Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa
https://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasihttps://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasihttps://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasihttp://www.iiste.org/http://www.berjournal.com/http://www.berjournal.com/http://www.iiste.org/https://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasihttps://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasi
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
45/52
44
_____. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
_____. Peraturan Pemerintah No. 47/2015 tentang perubahan PP No. 43/2014tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa.
_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84/2015 tentang Susunan organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Raudhiah, Noor binti Abu Bakar. 2014. Impact Of Organisational Factors OnBudgetary Slack. E-proceedings of the Conference on Management and
Muamalah (CoMM 2014), 26-27 May 2014. Synergizing Knowledge on
Management and Muamalah (E-ISBN: 978-983-3048-92-2). Setiadi, Doddy. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Dana Desa. Jakarta: IAI-
KSAP.Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D). Bandung: Alfabeta.Supanto. 2015. Tesis: Analisis pengaruh partisipasi penganggaran terhadap
budgetary slack dengan informasi asimetri, motivasi, budaya organisasisebagai pemoderasi. Semarang: FE. Universitas Diponegoro.
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
46/52
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
47/52
46
5. Dewi & Yasa (2013)
Independen:Anggaran
partisipatif,
Pemoderasi: Asimetri informasi,
komitmen
organisasi, budaya
organisasi,
kapasitas individu,
Dependen:Budgetary Slack
Moderated
Regression
Analysis/MRA
Penganggaran partisipatif berpengaruh
Signifikan positif terhadap budgetary slack,
karena mengindikasikan agen dan prinsipal
termotivasi untuk mengutamakan kepentingan
pribadi demi keuntungan di masa mendatang.
Hal inilah diduga memicu terjadinya asimetri
informasi yang terbukti memperkuat pengaruh
anggaran partisipatif pada budgetary slack.
Sebaliknya, komitmen organisasi dan budaya
organisasi ternyata memperlemah hubungan
anggaran partisipatif dengan budgetary slack.
Selain itu, tinggi atau rendahnya kapasitas
individu tidak mampu memoderasi hubungan
tersebut.
6. Ajibolade & Akinniyi
(2013)
Independen:Organization
culture,participation
budgetary,
Dependen: Budgetary Slack
Analisis Regresi
Mediasi
Menunjukkan pengaruh mediasi parsial yang
signifikan positif dari partisipasi anggaran pada
hubungan antara budaya organisasi dankecenderungan untuk menciptakan senjangan
anggaran. Bahwa partisipasi anggaran memiliki
pengaruh signifikan positif terhadap slack
anggaran. Studi ini menyimpulkan bahwa
strategi reformasi berfokus pada menggunakan
partisipasi untuk
mengurangi slack anggaran mungkin tidak sesuai
dalam organisasi sektor publik.
7. Ardanari & IPutra (2014)
Independen: Partisipasi
penganggaran,asimetri informasi,
self esteem,
Dependen: budgetary slack
pemoderasi:budget emphasis
Moderated
Regression
Analysis/MRA
Partisipasi penganggaran dan self esteem
berpengaruh negatif terhadap budgetary slack,
sedangkan asimetri informasi berpengaruhSignifikan positif terhadap budgetary slack.
Selain itu, budget emphasis juga mampu
memoderasi hubungan partisipasi
penganggaran, asimetri informasi, dan self
esteem terhadap budgetary slack, dimana
budget emphasis memperlemah pengaruh
partisipasi penganggaran, asimetri informasi,
dan self esteem terhadap budgetary slack.
8. Anggasta & Murtini
(2014)
Independen : pengaruh
partisipasianggaran,
penekanan
anggaran,
komitmen
organisasi,
Dependen: senjangan
anggaran,
Pemoderasi: asimetri informasi
Analisis Regresi
Linier Berganda
Penekanan anggaran berpengaruh Signifikan
positif terhadap senjangan anggaran dan tidak
bisa membuktikan adanya pengaruh negatifpartisipasi anggaran dan komitmen organisasi
terhadap senjangan anggaran. Asimetri
informasi bukan menjadi faktor yang dapat
memperkuat pengaruh partisipasi anggaran,
penekanan anggaran, dan komitmen organisasi
dalam menciptakan senjangan anggaran.
8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa
48/52
47
9. Asak (2014) Independen: partisipasi
anggaran,
Pemoderasi:Asimetri informasi,
ketidakpastian
lingkungan, budget
emphasis, kapasitas
individu,
Dependen: budgetary slack.
Moderated
Regression
Analysis/MRA
Partisipasi anggaran tidak berpegaruh terhadap
budgetary slack. Kemampuan dari variabel
ketidakpastian lingkungan memoderasi
(memperlemah) pengaruh partisipasi anggaran
pada budgetary slack.
10. Raudhiah (2014)
Independen: Organisational
factors
(management
style), budget
participation,
budget emphasis,information
asymmetry and
power distance
Dependen: Budgetary slack
Analisis faktor
dan Regresi
dengan
pemoderasi
Menunjukkan adanya hubungan signifikan
negati