I.. BUPATI OGAN HOMERING ULU TIMUR PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR \Jo TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, lenim,! ang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), r.alah satu sumber Pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dalam raugka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. tengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20.14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15
Embed
Jo TAHUN 2015 - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/09/Perbup-No-16-Tahun-2015-1.pdf · mngka mendanai pe'aksanaan desentralisas, hskal berupa dana penimbangan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I..
BUPATI OGAN HOMERING ULU TIMUR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR \Jo TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,
lenim,! ang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentangDana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN), r.alah satu sumber
Pendapatan Desa berasal dari alokasi AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;
b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarakepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan danakuntabel dengan memperhatikan kemampuan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara serta dalam raugkamemberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara perlu diatur dalam Peraturan Bupati OganKomering Ulu Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkandengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
tengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan KabupatenOgan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20.14 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
- 2 -
^ • 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang DanaDesa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5558) ;
8. Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir ka!i dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Keclua atas Peraturan Menteri Dalam negeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaKeuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurNomor 33 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana PenmbanganDesa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (LembaranDaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurNomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten OganKomering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
MEMUTUSKAN
Menetatkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANGTATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANADESA SETIAP DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM
| Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adaluh Pemerintah KabupatenOgan Komering Ulu Timur.
3 Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yangselanjutnya disebut Dinas PMD adalahPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OganKomering Ulu Timur.
6 Badan Pengelola Adminisrasi Keuangan Daerah, yangselanjutnya disebut BPAKD adalah Badan PengelolaAdministrasi Keuangan Daerah Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur.
7 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalahKepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki *' batas wilayah yang benvenang untuk mengatur can
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,adat istiadat dan atau hak tradisional yang diakui dandihorrnati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
9 Dana Desa adalah dana yang bersumber dan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagiDesa yang ditransfer rnelalui Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayaipenyslenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan, ' dan pemberdayaanmasyarakat.
10 Pemerintahan Desa adalah penyeler.ggaraan urusan' pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.11 P»mm*MftU PflNU hU*U»1» K»P*l« P«»* «"" ya«tt auuuut
dengan nama lain dfbantu perangkat Desa sebaga. unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.
12 Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,12' adlh Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik IndonesiaISmana dimaksud dalam UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnyadsSgkat APBN, adalah rencana keuangan tahunanplerinmhan negara yang disetujui oteh Dewon Pe, vvatalanRakyat.
14 Transfer ke Daerah adalah bagian clan belanja Negara dalammngka mendanai pe'aksanaan desentralisas, hskal berupadana penimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transle,lainnya.
-4 -
15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnyadisingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersamaoleh Pemenintah Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnyadisingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahun?nPemerintahan Desa.
17 Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkatRKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negarayang ditertukan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara untuk menainpung seluruh penenmaannegara dan membayar seluruh pengeluaran negara padabank sentral.
18 Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkatRKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerahyang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruhpenerimaan daerah can membayar seluruh pengeluarandaerah pada bank yang ditetapkan
19 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnyadisingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaandan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20 Menteri teknis/ pimpinan lembaga pemerintahnonkementerian adalah menteri/ pimpinan lembaga yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
21 Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalahmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUANPasal 1
Maksud dan tujuan pernbagian dan penetapan pemberian Dana DesajS^gStkanKeaeJahtcman Masyarakat untuk dikelola secaraSrtTb Taat pada kotontuan peraturan perundang-undangan, ehsien,ekonomTs efektif, transparan, dan bertanggung Jawab denganmemperhkhkan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakankepentingan masyarakat setempat.
BAB III
PENGALOKASIAN
Pengalokasian Dana Desa Set.iap DesaPasal 3
Pengalokasian dalam pernbagian dan penetapan dana desa yakni:(1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.(21 Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan jumiah Desa dan dialokasikan denganLmpcfhadkan jumiah pcnduduk, angka Iccxniakman, lua.wilayah, dan tingkat kesulitan geografts.
- 5 -
BAB IV
PENYALURAN
Pasal 4
(1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten.(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan RKUN ke RKUD.(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh
kabupaten kepada Desa.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan dengan earn pemindahbukuan dan RKUD ke rekeningkas Desa. °
Pasal5
(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8tinman-SGCara ^^ ^ ^^ anggaran berJalan dengana. tahap 1 pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per
seratus); *
b. tahap Upada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perserattis); dan h
c tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus). p
(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksudkedtm ^^ P) dilakukan Pa,in§ lambat P^a minggu
(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8ayat (4j dilakukan paling lambat 7(tujuh) han keriasctclah diterima di kas Daerah. J
Pasal 6
(1) Penyaluran Dana Desa dan RKUD ke rekening kas Desadilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
(2) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bbelum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelahditetapkan dengan peraturan bupati/walikota
BAB V
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESABagian Portama
Tata Cara Pemberian Dana DesaPasal 7
(1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlahpenduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desi dantingkat kesulitan geografis.
(2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angkakemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungdengan bohot : ' 1111ULUIS
K on* S8a PUlUh PCr SCratUS) Untuk JUmlah Penduduk Desa;b. 20/o (dua puluh per seratus) untuk luas wilayahDesa; dan
Tingkat kesulitan geogralis setiap Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali hasilpenghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung dengan cara :
a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten
x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yangbersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupatenyang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desayang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di
kabupaten yang bersangkutan) + (50% x persentase rumahtangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap totaljumlah rumah tangga Desa di kabupaten yangbersangkutan)]; dan
b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf adisesuaikan dengan tingkat kesulitan geogralis setiap Desa.
(5) Tingkat kesulitan geogralis sebagaimana dimaksud pade ayat (3)ditentukan oleh faktor yang meliputi :a. ketersediaan pelayanan dasav;b. kondisi infrastruktur;
c. transportasi; dan
d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota.(6) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka
kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bersumber dan Badan Pusat Statistik.
(7) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1)ditetapkan dengan ketentuan :a. Berdasarkan pagu Alokasi Dana Desa yang bersumber dari
AP13N untuk Knbupnton flcbenur Rp, M1.680 215.000,-(Dolapun puluh Mtitu mirytu tiimui miu» dciupmi puluh jutu.dua ratus tiga puluh lima rupiah) di alokasikan untuk Desa.
b. Penetapan Alokasi sebagaimana tersebut huruf a diatas diatur
daiam lampiran peraturan Bupati ini yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 8
Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yangmengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desadilakukan dengan cara sebagai berikur. :
a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebuL ditetapkan,sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebutditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 9
Dana Desa digunolcan untuk membiayui penyeleiiRgaraan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskanuntuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Perioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tersebut padaayat (1) digunakan untuk mendanai Program kcgiatan yangmeliputi :a. Administrasi Pelaporan Kcgiatan sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima
Juta Rupiah)b. Pengentasan kemiskinan berupa penambahan modal untuk
Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di desa berupa DanaOperasional Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebesarRp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
d. Pelayanan Dasar Pendidikan berupa Dana OperasionalLembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp. Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
e. Pembangunan Infrastruktur desa sebesar total pernbagiandana perdesa dikurangi jumlah dalam huruf a,b dan ctersebut diatas dalam ayat ini.
Pasal 10
Penggunaan Dana Desa mengacu pada R-ncana PembangunanJangka Menengah Desa dan Rencana Kcrja Pemerintah Desa.
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 11
Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi ataspengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanterhadap :a. penyaluran Dana Desa dan RKUD ke rekening kas Desa;b. penyampaian laporan realisasi; danc. SiLPA Dana Desa.Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanterhadap:a. penghitungan pernbagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh
kabupaten/kota; danb. realisasi penggunaan Dana Desa.Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merijadi dasar penyempurnaau kebijakan dan perbaikanpengelolaan Dana Desa.
Pasal 12
Dalarn hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, bupatimemberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutanberupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA.
SILPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud padaayat (1) terjadi karena :a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas
penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedomanteknis kegiatan; atau
b. penyimpanan uang dalarn bentuk deposito lebih dan 2 (dua)bulan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
^ ncnn TV<n sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tahun anggaran berikutnya.
I BAB VIIPELAPORAN
Pasal 13
(!) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DanaDesa kepada bupati setiap semester.
121 Penvampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa' ' sebagXna dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
"e'er 1paling lambat minggu keempat bulan dull tahun,ST^t.« minggu keempat bulan Januari
tahun anggaran berikutnya.Pasal 14
m n.lam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan(1) ^aporl seb gaimana dimaksud dalarn Paael 13 ayat (2), bupati
dXat menunda penyaluran Dana Desa sarnpai dengandisampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUPPasal 15
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pe^da^anPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta DaeiahKabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dlundongkan di MartapvvraPada tanggal #D /rfAVb 2015
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,
Ditetapkan di Martapurapada tanggal \ft (\yfUt,'BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,
HI HERMAN DERU
2015
^eL-^"'
H. XDHAMTO
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2014BEHITA DAERAHNOMOR
Lam
ptra
nK
eput
usan
Bup
ati
ug
anco
rner
ing
uiu
..m
ui
No
mo
r:T
angg
al
PEM
BAG
IAN
DAN
PENE
TAPA
NRI
NCI
AN
DA
NA
DESA
SETI
AP
HESA
TA
HU
fiA
NG
GA
RA
N2
01
5
If'
•Sfcifti
ill'
3RS8S
13 8o o o
tils
ItlSiI>?
d o o
&?;
i M » >£ £ 2 "M
C C; m «t\r*? ?. ffi S £rsi rs «r ?s
r%i m (N Tr
wmm%d c o o
8.8
8 8
§88 d O O O
8 8
I . •\ en <JMIglsiSiSisisl
J_4-U-4-§1818.18! 8|«
i tNI O i OT ,
o'lo oloio o
ld!dld:o|o|o
n en >«-* *2
rgiwisi&j*l°|R"|S|S R S
.Jsl 818.1|d|dlo|o;
I I '•
Si co ^n1''I *;1 w', iC
liiililillis.'d';d|o,d."lo8J8.
j ! _1_ !_j_J
- s s 5 a's Rlis III 8|8. 8.d;c!o;o!o|Olo
i U I
1° |°j° i^if^^j_4__L_i—|—J—i—\~*—i
lilllljlllllp;1;
a-js|a|KJs|«'|-i ; I 1 l
IslrtislgglgUlslgl^Sl^8 o1 °! cdi °! °j'
. t--< en I. r-t', 1 oo ! rs i co \
I ! !-U-U4-
8:ti§8!l8li!iiilll!l!l
r» " ej >-;
8 8 8.8.d d o o
J§|l
5 S i o i o UJ ". „- „•' d -o o o:'-'d o Io Io!o|o o ,o o - j | | iJ_