JL. MADUKORO BLOK AA BB NO 8 SEMARANG TELP 024 …

BALAI BESAR POM DI SEMARANG JL. MADUKORO BLOK AA BB NO 8 SEMARANG

TELP 024 7612324 email : [email protected]

2

3. Jejaring Keamanan Pangan Daerah

2. Sistem Keamanan Pangan Terpadu dan JKPN

AGENDA

5. Penutup

1. Pendahuluan

4. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan BBPOM

Pendahuluan 1

4

“setiap orang mempunyai hak terhadap stadard kehidupan yang layak untuk kesehatan, kesehatannya dan keluarga, termasuk, pangan, rumah, kesehatan ...” (article 25)

THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015

Kebijakan pangan dan gizi disusun dalam 5 pilar, yaitu: 1. gizi masyarakat; 2. akses pangan; 3. mutu dan keamanan pangan; 4. perilaku hidup bersih dan sehat; 5. kelembagaan pangan dan gizi

KEAMANAN PANGAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Peraturan Presiden No 5/2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014

Program aksi di bidang pangan menjadi prioritas yang sasarannya termasuk meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, terbangunnya kesadaran masyarakat akan risiko dan bahaya pada pangan asal hewan, meningkatnya pemantapan keamanan pangan

UU No 17/2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025

Pembangunan dan perbaikan gizi lintas sektor di sepanjang rantai pangan untuk gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya

BAB VII. KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu. Umum Pasal 68 ayat 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Pasal 68 ayat 2. Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.

harus dilaksanakan • secara terpadu dan • sinergis oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai pangan.

6

• dilakukan dengan berbasis analisis risiko.

• meliputi manajemen risiko, kajian risiko, dan komunikasi risiko.

UU No. 18 / 2012 tentang Pangan

Sistem Keamanan Pangan Terpadu dan Jejaring Keamanan Pangan Nasional

(JKPN) 2

1. Legislasi Pangan 2. Manajemen Pengawasan Pangan

(Sistem Satu Lembaga, Sistem Multi Lembaga, Sistem Terpadu)

3. Kegiatan Inspeksi 4. Pelayanan Laboratorium 5. Informasi, Edukasi, Komunikasi

dan Pelatihan

• UU. Kesehatan No 36/2009 • UU Pangan No.1 8/ 2012 • UU No. 8/1999 P Konsumen • Peraturan Pemerintah: - No. 69/1999 tentang Pelabelan dan Periklanan Pangan - No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu & Gizi Pangan

Sistem Keamanan Pangan Terpadu di Indonesia

Inspeksi Sarana Pengolahan Pangan, Distributor, Peritel, Ekspor/Impor

Laboratorium PPOMN Pusat didukung oleh Laboratorium Balai POM

Pelatihan District Food Inspectors, Penyuluh Keamanan Pangan, Program Bintang, Kampanye

Keamanan Pangan

Dicanangkan tanggal 13 Mei 2004 oleh Menko Kesra, SKPT ditujukan

untuk memadukan langkah strategik semua instansi terkait dan stakeholders lainnya untuk

meningkatkan keamanan pangan di Indonesia

SISTEM KEAMANAN PANGAN TERPADU (SKPT)

Integrated Food Safety System - IFSS

Merupakan sistem komunikasi yang dirancang untuk para profesional keamanan pangan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang keamanan pangan

SKPT menjamin keamanan pangan semua kegiatan dari lokasi pertanian sampai siap dihidangkan, atau dari lokasi peternakan/ perikanan sampai ke meja makan (from farm to the table)

JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL Sistem Keamanan Pangan Terpadu berbasis Analisis Risiko

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NO 23 TAHUN 2011

TENTANG TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL

Dalam Rangka Revitalisasi SKPT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JKPN: 1. TIM PENGARAH 2. TIM PELAKSANA 3. KELOMPOK KERJA - Kelompok Kerja Jejaring Intelijen Pangan ( JIP ) - Kelompok Kerja Jejaring Pengawasan Pangan ( JPP ) - Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan ( JPKP) 4. SEKRETARIAT

PAYUNG HUKUM PELAKSANAAN SKPT

Jejaring ini menghimpun

informasi kegiatan

pengkajian risiko

keamanan pangan dari

lembaga terkait (data

surveilan, inspeksi, riset

keamanan pangan, dsb.)

meliputi pengembangan

bahan promosi, kegiatan

pendidikan, pelatihan,

penyuluhan untuk industri

pangan, pengawas

keamanan pangan, dan

konsumen

Jejaring kerjasama antar lembaga terkait dengan pengawasan keamanan pangan (standardisasi dan legislasi pangan, inspeksi dan sertifikasi pangan, pengujian laboratorium, ekspor-impor, dsb.)

JIP JPKN JPP

JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL

KELOMPOK KERJA JEJARING PENGAWASAN PANGAN

TUGAS KELOMPOK JPP

Program dan Kegiatan JPP

Dilaksanakan secara terprogram, terstruktur, kontinyu,

dan penuh komitmen

11. 2. 3. 4.

Pertemuan dan

koordinasi lintas

sektor

Pembuatan

regulasi/kesepak

atan bersama

keamanan

pangan

Inspeksi pangan

terpadu,

sampling, uji lab

Tindak Lanjut

17

ROADMAP PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

s/d 2010 :

Membangun Sistem Keamanan Pangan di Indonesia

2011-2014 :

Optimalisasi Pengawasan KP: Fokus Komunikasi Risiko sejalan dengan manajemen risiko

2015-2019 : Kemandirian Keamanan Pangan

Food for Health

Produsen

Memiliki tanggung jawab bersama (shared

responsibilities) dalam keamanan pangan

Pemerintah

Konsumen

1. Kelembagaan dan regulasi 2. Pengembangan sumber daya 3. Penguatan jejaring 4. Pengawasan berbasis risiko 5. Komunikasi risiko

JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH ( JKPD ) 3

18

Hal-hal yang Perlu Didiskusikan di Daerah

Bagaimana prioritas sampling akan ditentukan?

• Apakah secara terpadu ditentukan bersama oleh berbagai instansi lintas sektor?

• Atau ditentukan hanya oleh instansi terkait tertentu saja?

Laboratorium

•Laboratorium mana yang akan menguji sampel-sampel pangan di atas?

•Siapa yang menentukan laboratorium mana yang akan menguji sampel-sampel di atas?

•Bagaimana data hasil pengujian laboratorium akan dikelola?

•Instansi mana yang akan mengolah data laboratorium hasil temuan?

•Bagaimana lalu lintas data hasil pengujian akan dilakukan sehingga tercatat dan dapat diakses kembali jika diperlukan?

Bagaimana Tataniaga Bahan Berbahaya akan diawasi?

Bagaimana hasil temuan pengawasan akan dikelola?

• Dibahas bersama secara terpadu oleh berbagai instansi lintas sektor?

• Atau dikelola sendiri oleh instansi terkait tertentu saja?

Siapa yang menentukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengawasan? Tindak lanjut dapat berupa Pembinaan, Peringatan atau Peringatan Keras, Penarikan Produk, Penutupan Sarana Pengolahan atau Sarana Distribusi, Pro Justitia dan tindak lanjut lainnya yang sesuai

• Ditentukan secara terpadu melalui rapat koordinasi lintas sektor terkait?

• Atau ditindaklanjuti oleh instansi terkait tertentu saja?

• Dasar hukum apa yang akan digunakan dalam rangka tindak lanjut ini?

• Apakah dasar hukum yang ada sudah cukup atau perlu dibuat dasar hukum lainnya seperti Perda Pengawasan Pangan Terpadu?

• Jika Perda Pengawasan Pangan Terpadu akan disusun, instansi mana yang menjadi leading sectornya?

Bagaimana biaya untuk keseluruhan kegiatan di atas akan dianggarakan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Balai Besar POM ?

Perlukah dilakukan uji coba untuk kegiatan di atas di suatu daerah tertentu (desa misalnya), sehingga pelaksanaan Pengawasan Pangan Terpadu dapat lebih efektif, efisien dan berkelanjutan? Jika perlu bagaimana uji coba akan dilakukan?

Perlukah dilakukan koordinasi terpadu yang lebih luas antar kabupaten/kota, misalnya Pengawasan Pangan Terpadu di daerah satu atau daerah lainnya? Jika perlu bagaimana koordinasi akan dilakukan?

KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN BBPOM 4

22

KEGIATAN 2014

Inspeksi sarana produksi pangan 167 sarana, TMK : 107 srn

Inspeksi sarana distribusi pangan 493 sarana, TMK : 325 srn

Inspeksi penjualan parsel dl rk hari raya 273 sarana TMK: 209 srn

Pengawasan iklan dan label pangan 393 iklan TMK : 37 iklan

Pengujian sampel pangan 1400 sampel TMS : 350

Audit CPMB dan Halal pangan 233 sarana produksi

Rekomendasi impor dan ekspor pangan ( National Single Window )

1.175 surat keterangan ekspor, 1.876 surat ket impor bahan baku dan produk pangan

KEGIATAN 2014

Food Security RI I dan RI II 29 kali (1696 sampel)

Operasional Mobil Laboratorium Keliling, PJAS

1142 sampel

Sistem Informasi Keracunan 11 kasus

Pengawalan Pasar aman dari bahan berbahaya

5 pasar tradisional

Gerakan Keamanan Pangan Desa ( GKPD )

10 desa dari 2 kab Purworejo dan kt Pekalongan

KEGIATAN 2014

• Audiensi Lintas Sektor • Rapat Koordinasi

Audiensi dengan : Pemda Kab/Kota, Pemprov Jateng Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dan anggota satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

KIE • Talkshow Interaktif • Unit Layanan Pengaduan Konsumen • Unit Layanan Informasi Konsumen • Iklan Media Massa, Elektronik • Media Luar Ruang (Billboard) • Narasumber pada kegiatan Lintas Sektor • Mahasiswa PKL, Penelitian • Website • Permintaan Saksi Ahli • Saksi Pemusnahan

• 2 kali ( DIPA BBPOM) • 7 Pengaduan • 528 Pertanyaan • 9 Radio • 3 Lokasi • 68 Kali • Unnes, Undip, Unika • www.pom.go.id • 31 Kasus • 32 sarana produksi

Profil Hasil Uji Pangan

% TMS Sampel MD

(2010 – 2014)

559

678 682 603

1400

TMS : 92 16.5 %

TMS 135 19.9 %

TMS 154 22.6 %

TMS 104 17.2 %

TMS 350 25.0%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Sampel TMS

Profil Hasil Uji Pangan

% TMS Sampel PIRT

(2010 – 2014)

411

297

259 256 278

TMS 202 49.1 %

TMS 119 40.1 % TMS 85

32.8 %

TMS 90 35.2 %

TMS 90 32.4 %

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Sampel

TMS

Profil Hasil Uji Pangan

PJAS

(2010 – 2014)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014

10

125 82

148 109

125

863

939

1382

1142

TMS 7

TMS 119

TMS 153 TMS 259

TMS 166

Jumlah SD

Jumlah Sampel

Sampel TMS

• Tidak mempunyai persetujuan pendaftaran

• Tidak mencantumkan nomor ijin edar (NIE) pada kemasan

• Mencantumkan no SP

• Tidak memenuhi persyaratan label

• Masa berlaku Nomor Izin Edar ( NIE) telah habis

• NIE fiktif

• Diproduksi di lokasi yang tidak sesuai dengan no PIRT yang dimilliki (misal no PIRT dari Kota Solo diproduksi di kab sukoharjo)

TEMUAN PRODUK TANPA IJIN EDAR

No

JENIS PELANGGARAN

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Obat 11 13 4 2 4 2 3

2 Pangan 0 1 2 7 7 4 4

3 Obat Tradisional 10 6 8 10 9 8 8

4 Kosmetik 2 3 5 2 2 4 6

JUMLAH TOTAL 23 23 19 21 22 18 21

TAHUN

JENIS

PELANGGARAN

JUMLAH BARANG BUKTI

TINDAK LANJUT

PELANGGARAN

2013

Mengandung

bahan berbahaya

4 item (mie

basah)

Nilai :

Rp 10,75 jt

Pro Justitia

3 tersangka

2014

Mengandung

bahan berbahaya

dan TIE

12 item

Nilai :

Rp 7,4 jt

Pro Justitia

4 tersangka

TEMUAN PANGAN TH 2013 dan 2014

Penutup 5

33

Catatan penting untuk evaluasi : 1. Apakah sistem keamanan pangan yang dibangun sudah berjalan dengan baik ? 2. Apakah optimalisasi pengawasan pangan sudah berjalan dengan baik ?

GAP ANALYSIS

1. Keterbatasan dalam pengawasan produk yang tidak memenuhi syarat

2. Implementasi penyelenggaraan keamanan pangan secara sinergis 3. Peningkatan daya saing produk dalam negeri, termasuk UMKM

Tren Kasus pangan • Produksi pangan mengandung bahan

berbahaya (mi formalin, kerupuk rhodamin B, ikan asin formalin)

• Higiene dan sanitasi sarana produksi (PIRT)

Pelanggaran kasus Pro Justitia

Pangan (UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan):

- Memproduksi / Mendistribusikan pangan tanpa ijin edar

- Memproduksi / Mendistribusikan pangan mengandung

bahan berbahaya

35

JKPN dikembangkan untuk dapat meningkatkan keamanan pangan di Indonesia yang dikelola secara holistik, terintegrasi, dan terkoordinasi.

Perlu ditetapkan sinergisme program dari seluruh komponen yang ada di Pokja

( JIP, JPP, dan JPKP )

Pengawasan keamanan pangan harus mengikuti isu kunci/trend pengawasan pangan dan regulasi global terkini.

Pengawasan berbasis risiko merupakan suatu terobosan manajemen risiko dengan memfokuskan program prioritas berbasis risiko yang dilaksanakan secara terpadu antar unit / lembaga dengan mengefisienkan dan mengefektifkan sumber daya yang ada dalam rangka perlindungan konsumen.

OPERASI PENERTIBAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

PENERTIBAN SARANA PRODUKSI PANGAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

Terima kasih