jjk

DOKTER DAN OBAT(Makalah SOCA materi farmasi by law)

Oleh

Taufiqurrohman

1118011132

Jurusan Pendidikan Dokter

Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung

2011

i

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan

Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya kepada saya sehingga saya bisa

menyelesaikan penyusunan makalah dalam bentuk maupun isinya yang sangat

sederhana dan alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “DOKTER DAN OBAT”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dan

membantu penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusun untuk

memenuhi tugas ujian SOCA (student oral case analysis) blok Bioetika dan

Humaniora yang bertema farmasi by laws.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik

dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi

kesempurnaan makalah .

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan

serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT

senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Bandar Lampung, 08 Desember 2011

Penulis

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..........................................................................................................i

Kata Pengantar ........................................................................................................ii

Daftar Isi ................................................................................................................iii

A. Pendahuluan .....................................................................................................1

B. Isi ......................................................................................................................3

1. Pengertian farmasi by laws ........................................................................3

2. Pengelompokkan obat …...........................................................................5

3. Hubungan dokter dan apoteker ……......................................................17

C. Kesimpulan ....................................................................................................19

D. Saran ..............................................................................................................20

Daftar pustaka

iii

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit,

membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh, dalam menetapkan

diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau

gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan

dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia

termasuk obat tradisional. Namun, dewasa ini peredaran obat-obatan dapat

didapatkan secara illegal atau bebas tanpa adanya resep dokter serta tanpa

pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, polisi, kemenkes dan pihak-

pihak terkait lainnya . Dan obat-obatan tersebut digunakan untuk kesenangan sesaat

dan kejahatan. Obat-obat tersebut yang biasanya kita sebut dengan NARKOBA yang

merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan zat adiktif

lainnya. Hal inilah yang membuat masyarakat gelisah dan timbullah sebuah gagasan

atau pendapat untuk membuat suatu peraturan yang mengatur tentang pemakaian,

pengaturan dan segala semacam tentang obat-obatan yang kita sebut undang-undang

farmasi atau bahasa kesehatan farmasi by laws.

2. Rumusan Masalah

i. Apakah yang dimaksud farmasi by laws?

ii. Pengertian Obat? Dan bagaimana pengelompokkan obat-obatan?

iii. Hubungan dokter dan apoteker? Dan bagaimana pelayanan who yang baik?

iv

3. Tujuan Penulisan

i. Untuk mengerti apa yang dimaksud farmasi by laws.

ii. Untuk mengetahui obat dan pengelompokkan obat-obatan yang ada di

Indonesia khususnya.

iii. Untuk memahami peranan dan hubungan antara dokter dan orang farmasi atau

apoteker.

v

ISI

1. Pengertian farmasi by laws atau undang-undang farmasi

Farmasi (bahasa Inggris: pharmacy, bahasa Yunani: pharmacon, yang berarti:

obat) merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi

dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung-jawab memastikan

efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup dari praktik farmasi

termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat,

serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien

(patient care) di antaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan

obat, dan penyediaan informasi obat. Bylaws merupakan perpanjangan ketentuan

hukum yang ada dari pemerintah pusat ataupun daerah yang dibuat oleh organisasi

atau badan hukum, termasuk rumah sakit. Maka Farmasi bylaws dapat diartikan

peraturan dasar atau peraturan internal farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat

asli Indonesia, bahan obat asli Indonesia, alat kesehatan, kosmetik dan sebagainya

tentang keperluan kesehatan.

2. Obat dan Pengelompokkannya

Obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-

tumbuhan , mineral dan obat syntetis yaitu suatu bahan atau paduan bahan-bahan

yang digunakan untuk menetapakan diagnosa, mencegah, mengurangkan,

menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan

badaniah dan rokhaniah pada manusia atau hewan,memperelok badan atau badan

manusia.

Penggolongan obat berdasarkan produksi

vi

• Obat Paten / Spesialite adalah Obat milik suatu perusahaan dengan nama khas

yang dilindungi hukum.

• Ex. Amoxan, Sanmol

• Obat Generik adalah Obat dengan nama dagang yang sama dengan nama zat

aktifnya.

• Ex. Amoxicillin

• Obat Essensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan

kesehatan masyarakat mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan

tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan.

Penggolongan berdasarkan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000

1. OBAT BEBAS

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep

dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas

terbatas dan sudah terdaftar di Depkes R.I.Contoh : Minyak Kayu Putih, Obat Batuk

Hitam, Obat Batuk Putih, Tablet Paracetamol, Tablet Vitamin C,

Penandaan obat bebas diatur berdasarkan S.K. Menkes Rl Nomor

2380/A/SKA/I/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas.

Tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi

warna hitam, seperti terlihat pada gambar berikut :

vii

2. OBAT BEBAS TERBATAS

Obat bebas terbatas adalah Obat : Keras yang dapat diserahkan kepada

pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

a. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli

dari pabriknya atau pembuatnya

b. Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus

mencantumkan tanda peringatan yang tercetak sesuai coth

Tanda peringatan tersebut berwarna hitam, berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm

dan memuat pemberitahuan berwarna putih :

P No. 1 :Awas ! Obat Keras Bacalah aturan memakainya

P No. 2 :Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur jangan ditelan

P No. 3 :Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan

P No. 4 :Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar

P No. 5 :Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan

P No. 6 :Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

viii

Penandaan : Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 2380/A/SK/VI/83 tanda

khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi

berwarna hitam.

3. OBAT KERAS

Obat daftar G menurut bahasa Belanda "G" singkatan dari "Gevaarlijk"

artinya berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter.

Penandaan : Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 02396/A/SKA/III/1986 adalah "Lingkaran bulat berwarna merah dengan

garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi“

Contoh : Antibiotik, Antihistaminik

4. Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di

apotek tanpa resep dokter.

Peraturan tentang Obat Wajib Apotek berdasarkan Keputusan Menteri

Kesehatan No. 924/Menkes/Per/X/1993, dikeluarkan dengan pertimbangan

sebagai berikut :

ix

Pertimbangan yang utama: obat yang diserahkan tanpa resep dokter,

yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rnenolong dirinya

sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dengan meningkatkan

pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional.

Pertimbangan yang kedua untuk peningkatan peran apoteker di apotek

dalam pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan

obat kepada masyarakat.

Pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang

dibutuhkan untuk pengobatan sendiri.

Walaupun Apotek boleh memberikan obat keras, namun ada persayaratan

yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA.

1. Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien

(nama, alamat, umur) serta penyakit yang diderita.

2. Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan

kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksitetrasiklin salep saja yang termasuk

OWA, dan hanya boleh diberikan 1 tube.

3. Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup: indikasi,

kontra-indikasi, cara pemakain, cara penyimpanan dan efek samping obat

yang mungkin timbul serta tindakan yang disarankan bila efek tidak

dikehendaki tersebut timbul.

Sesuai permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, kriteria obat yang

dapat diserahkan:

1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di

bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.

x

2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada

kelanjutan penyakit.

3. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan

oleh tenaga kesehatan.

4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di

Indonesia.

5. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat

dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Contoh obat wajib apotek No. 1 (artinya yang pertama kali ditetapkan)

Obat kontrasepsi : Linestrenol (1 siklus)

Obat saluran cerna : Antasid dan Sedativ/Spasmodik (20 tablet)

Obat mulut dan tenggorokan : Salbutamol (20 tablet)

Contoh obat wajib apotek No. 2

Bacitracin Cream (1 tube)

Clindamicin Cream (1 tube)

Flumetason Cream (1 tube), dll

Obat Wajib Apotek No.3 :

Ranitidin

Asam fusidat

Alupurinol, dll

xi

5. Obat Golongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, adalah zat atau obat

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I, II dan III.

Golongan I

à tidak digunakan dalam terapi, tapi hanya untuk ilmu pengetahuan. Potensi

ketergantungan sangat tinggi.

contoh: tanaman Papaver somniferum (opium), koka dan ganja, heroin

Golongan II

à dapat digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungan

sangat tinggi.

contoh: metadon, morfin, opium, petidin

Golongan III

à banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungan

ringan

contoh: kodein

Penandaan Narkotika :

xii

6. Obat Psikotropika

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat

atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif

melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan

khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Penggolongan I,II,III dan IV untuk Golongan Obat Psikotropika sebagai berikut :

Golongan I

à tidak digunakan dalam terapi, tapi hanya untuk ilmu pengetahuan. Potensi

sidrom ketergantungan amat kuat. contoh: LSD, MDMA (Metilen dioksi

metamfetamin) Ectasy

Golongan II

à dapat digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi sidrom

ketergantungan kuat. Contoh: Amfetamin, Metamfetamin (Shabu-shabu)

Golongan III

à banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi sidrom

ketergantungan sedang. Contoh: Pentobarbital

Golongan IV

à sangat luas digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi sidrom

ketergantungan ringan. Contoh: Fenobarbital, Diazepam

xiii

Penandaan : Lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam yang

menyentuh garis tepi yang berwarna hitam.

Berdasarkan UU No.22 tahun 1997 dan UU No.5 tahun 1997

Penyaluran psikotropika dan narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

Pabrik obat kepada PBF, apotek, sarana penyimpanan pemerintah, RS,

lembaga penelitian/pendidikan.

PBF kepada PBF lainnya, apotek, sarana penyimpanan pemerintah, RS,

lembaga penelitian/pendidikan.

Sarana penyimpanan pemerintah kepada RS, puskesmas, balai pengobatan

pemeriintah.

Penyerahan psikotropika dan narkotika kepada pasien hanya dapat dillakukan oleh

apotek, rumah sakit, puskesmas,balai pengobatan dan dokter.

Penyerahan narkotika dan psikotropika oleh dokter, dilaksanakan dalam hal:

• Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan.

• Menolong orang sakit dalam keadaan darurat.

• Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

xiv

Seperti dijelaskan diatas tadi Menkes hanya memberikan izin narkotika dan

psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu

pengetahuan. Men Kes memberi izin / izin khusus kepada :

1. Apotik

Untuk membeli, meracik, menyediakan, memiliki, atau menyimpan, untuk

persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirimkan dan

membawa atau mengangkut narkotik untuk kepentingan pengobatan.

  2. Dokter

Untuk membeli, menyediakan, memiliki, atau menyimpan untuk persediaan,

menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirimkan dan membawa atau

mengangkut narkotik untuk kepentingan pengobatan.

3. Izin khusus kepada Pabrik Farmasi Tertentu

Untuk membeli, menyediakan, memiliki, atau menyimpan untuk persediaan,

menguasai, memproduksi, mengolah, merakit, menjual, menyalurkan,

menyerahkan,mengirimkan dan membawa atau mengangkut narkotik untuk

kepentingan pengobatan, atau tujuan ilmu pengetahuan. 

4. Izin khusus kepada pedagang besar farmasi tertentu

Untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan,

menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirim, dan membawa atau

mengangkut narkotika , untuk pengobatan atau ilmu pengetahuan.

5. Izin khusus kepada Rumah Sakit

Untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan,

menguasai, menyerahkan,mengirim ,membawa atau mengangkut dan menggunakan

narkotika untuk kepentingan pengobatan.

xv

6. Izin khusus kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan

Untuk membeli dari pedagang farmasi, menyerdiakan, memiliki, atau menyimpan

untuk persediaan, menguasai dan menggunakan narkotika untuk tujuan ilmu

pengetahuan.

Narkotika dan psikotropika yang ada pada apotek, pedagang besar farmasi, pabrik

farmasi, rumah sakit, persediaan para dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga

pendidikan harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan. Dan berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan

kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika dan

psikotropika yang ada dalam penguasaannya. Penggunaan dan pemberian narkotika

dan psikotropika oleh dokter hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan

ilmu pengetahuan ,narkotika dan psikotropika hanya dapat diimpor ke Indonesia oleh

satu Importir Pedagang Besar Farmasi setelah memperoleh keputusan Menkes dan

mendapat izin impor dari Menteri Perdagangan. Apotik, Pabrik Farmasi, Pedagang

Besar Farmasi, dapat membeli narkotika dari Importir Pedagang Besar Farmasi.

Yang dapat menyalurkan narkotika untuk pengobatan penyakit berdasarkan resep

dokter hanya Apotik

Penggolongan Obat Berdasarkan Fungsinya

• Obat farmakodinamis

xvi

Bekerja terhadap host dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses

fisiologi atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretika, hipnotika,

obat otonom

• Obat kemoterapeutis

Dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh host. Hendaknya obat ini

memiliki kegiatan farmakodinamis yang sekecil-kecilnya terhadap host, contoh :

antibiotik, antijamur, obat-obat neoplasma (onkolitik, sitostatik)

• Obat diagnostik

merupakan obat pembantu untuk melakukan diagnosis (pengenalan penyakit),

misalnya BaSO4 digunakan untuk diagnosis penyakit saluran pencernaan, Na

propanoat dan asam iod organik untuk sal empedu.

Tugas dan kewajiban dokter berdasarkan Permenkes No.89 tahun 1989 :

1. Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pemerintah atau di Puskesmas dan Unit

Pelaksana Teknis diharuskan menulis resep obat esensial dengan nama

generic bagi semua pasien

2. Dokter dapat menulis resep untuk diambil di Apotik luar Rumah Sakit bila

obat esensial tidak tersedia di Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Pelaksana

Teknis tempat ia bekerja.

3. Setiap dokter bertanggung jawab kepada Direktur R.S. utk yang bekerja di

R.S. sedangkan dokter yang bekerja di Puskesmas / Unit Pelaksana Teknis

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan

Kabupaten/ Kotamadya

3. Hubungan dokter dengan apoteker

xvii

• Menurut Shortridge, et al (1986) hubungan timbal balik di mana [pemberi

pelayanan] memegang tanggung jawab paling besar untuk perawatan pasien

dalam kerangka kerja bidang respektif mereka.

Meskipun ada bidang yg tumpang tindih mayoritas pelayanan yg diberikan adalah

pelengkap. Tetapi praktik kolaboratif menekankan 2 hal yaitu :

Tanggung jawab bersama dalam manajemen perawatan pasien

Proses pembuatan keputusan bilateral didasarkan pada masing-masing

pendidikan dan kemampuan praktisi.

Gambar diatas adalah konsep kolaboratif antara dokter dan tenaga medis lainnya

seperti apoteker. Hal ini terjadi demi terbentuknya pelayanan farmasi yang baik.

Adapun syarat pelayanan farmasi yang baik (WHO) :

1. Keselamatan dan kesejahteraan pasien merupakan perhatian utama.

2. Penyediaan obat dan bahan lain dengan mutu terjamin.

3. Informasi dan nasehat yang tepat bagi pasien, dan pemantauan efek pemakaian.

4. Berkontribusi pada penulisan resep yang rasional dan ekonomis, serta tepat dalam

penggunaan obat.

5. Tujuan tiap unsur Pelayanan farmasi harus relevan dengan individu.

xviii

6. Ditetapkan secara jelas, dan dikomunikasikan secara efektif kepada semua yang

terlibat.

KESIMPULAN

1. Farmasi bylaws dapat diartikan peraturan dasar atau peraturan internal farmasi

yang meliputi obat, bahan obat, obat asli Indonesia, bahan obat asli Indonesia,

alat kesehatan, kosmetik dan sebagainya tentang keperluan kesehatan.

2. Berdasarkan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 obat dibagi menjadi

6 yaitu : narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas,

dan obat wajib apotek.

3. Dalam pelayanan farmasi yang diutamakan adalah keselamatan dan

kesejahteraan pasien.

4. Dokter dan tenaga medis lain seperti apoteker dan lain-lain harus bisa saling

bekerja sama dengan cara kolaboratif.

xix

SARAN

1. Dengan adanya farmasi bylaws semoga Pharmaceutical Malpractice dapat

diperkecil dan seluruh tenaga kefarmasian dapat menaatinya dan mengerti.

2. Seluruh tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian harus

selalu mengacu pada: Standar Profesi, Standar Pelayanan dan Standar

Prosedur Operasional.

3. Seorang dokter harus mempunyai komunikasi yang baik dengan tenaga medis

lainnya agar tidak terjadi miss komunikasi antara dokter-apoteker dan tenaga

medisnya serta sebaliknya.

4. RS harus menetapkan standar pelayanan farmasi di rumah sakit sesuai dengan

tantangan dan kebutuhan yang ada saat ini.

5. RS harus menyusun dan melaksanakan farmasi bylaws yang mengatur tentang

kewenangan pekerjaan kefarmasian ( tindakan kefarmasian ) bagi apoteker.

6. Semua RS harus mempunyai Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Komite

Farmasi dan Terap.

xx

DAFTAR PUSTAKA

Feinberg,Debra B. 2008 . Pharmacy Law .United states of America:The McGraw-

Hill Companies.

Undang-Undang nomor 9 tahun 1960 tentang farmasi

Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten

Kepmenkes nomor 1197 tahun 2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah

sakit.

Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Permenkes nomor 919 Tahun 1993 tentang Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa

Resep Dokter

Permenkes nomor 085 tahun 1989 tentang penulisan resep atau penulisan obat

generik.

Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan

Permenkes nomor 068 tahun 2010 tentang obat generik

UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

UU No.22 Thn 1997 tentang Narkotika

xxi

Siegler, EL., and Whitney, F.W. (1999). Nurse-Physician Collaboration: Care of

Adults and The Elderly. (Terj. Indraty). Jakarta: EGC.

Hanafiah, Jusuf dan Amir, Amri. 2008. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan.

Jakarta : EGC.

xxii